POLITIK
Fadjroel: Kritik adalah Jantung Kemajuan Demokrasi
Jakarta, FNN - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan kritik adalah jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat. Hal itu disampaikan Fadjroel menyikapi pertanyaan berbagai pihak atas kritik yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. "Menanggapi berbagai pertanyaan media dan sejumlah pernyataan publik kami perlu menekankan kembali bahwa perjuangan reformasi 1998 adalah perjuangan untuk menegaskan bahwa kritik merupakan jantung kemajuan demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta masyarakat," kata Fadjroel dalam siaran pers di Jakarta, Senin. Fadjroel menegaskan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kritik di jantung konstitusi UUD NRI Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28, yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Namun, dia menekankan pelaksanaan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 harus memperhatikan Pasal 28J. Dalam Ppasal 28J disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam tradisi dan nilai-nilai demokrasi, kata dia, kritik merupakan upaya menciptakan dialog setara dan komunikasi timbal balik di antara aktor-aktor dalam negara demokrasi, yaitu masyarakat sipil, aktor nonnegara, seperti media, ormas, lembaga kemahasiswaan, dan LSM, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, birokrasi/pemerintah, dan aparatus hukum. "Cara kerja kritik adalah berusaha membentuk hubungan setara antaraktor berdasar komunikasi timbal balik atau komunikasi intersubjektif yang berimplikasi pada penemuan kebaikan bersama atau common objective. Praktik kritik yang mengikuti kaidah iptek dan demokrasi, tidak akan menggunakan kekerasan komunikasi seperti stigma, fitnah, hinaan, dan perundungan," katanya. Menurut dia, kekerasan komunikasi akan menghalangi proses terbentuknya komunikasi timbal balik dan setara. Sebaliknya, akan mendorong terbentuknya lingkaran kekerasan (spiral of violence), yaitu kondisi yang ditandai oleh praktik yang hanya bertujuan menjatuhkan dan menghancurkan satu sama lain (zero sum game). Pada saat bersamaan, kata Fadjroel, demokrasi Indonesia merupakan pertemuan antara beragam nilai-nilai global dan nilai-nilai keindonesiaan. Setiap praktik kebebasan kritik perlu melandaskan pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang ditopang nilai saling menghormati, kesantunan, tata krama, toleransi dan kegotongroyongan. "Presiden mengatakan bahwa negara kita negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan," kata Fadjroel. Fadjroel mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo selama ini telah memberikan keteladanan dalam upaya membangun komunikasi timbal balik dalam negara demokrasi Indonesia dengan narasi kebebasan dalam tatanan nilai sosial keindonesiaan. Oleh karena itu, Presiden menjauhi praktik stigma, perundungan, fitnah, dan antitoleransi. "Aktor-aktor negara demokrasi yang mempraktikkan kebebasan kritik dalam narasi nilai sosial keindonesiaan akan menciptakan komunikasi timbal balik, yaitu kondisi yang lebih memungkinkan lahirnya berbagai pemecahan masalah kolektif bangsa untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya. Ia memandang perlu seluruh aktor negara demokrasi meneladani praktik kebebasan demokrasi yang berbasis pada tatanan nilai sosial keindonesiaan yang dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi tradisi dalam kebudayaan Indonesia dan tradisi berpikir kritis (critical thinking) dalam kemajuan iptek. "Panjang umur perjuangan demokrasi Pancasila. Dalam 76 tahun kemerdekaan, kita yakin Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita yakin Indonesia Maju," kata Fadjroel. (sws)
Wapres Dukung Program Jaga Kiai untuk Beri Penghargaan Bagi Ulama
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendukung program Jaga Kiai sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di Indonesia, dengan memelihara kesehatan mereka di tengah pandemi COVID-19. "Ini salah satu bentuk penghargaan negara atau pemerintah dalam menjaga dan memelihara kesehatan para kiai dan pengasuh pesantren yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Wapres saat meresmikan Jaga Kiai secara virtual, Senin. Musibah pandemi COVID-19 harus disikapi secara tepat dan tepat, sehingga seluruh pihak harus mengambil peran dalam ikhtiar pencegahan dan penanggulangan COVID-19, kata Wapres. Wapres mengatakan cukup banyak ulama dan pengasuh pondok pesantren yang menjadi korban COVID-19. Hingga 7 Juli 2021, menurut data Kementerian Agama, tercatat sebanyak 605 orang yang merupakan kiai, ulama dan pengasuh pondok pesantren yang meninggal dunia akibat COVID-19. "Wafatnya para kiai dan ulama mempunyai arti sangat penting dan krusial bagi kehidupan umat. Rasulullah menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya Rasul menegaskan wafatnya para kiai dan ulama sebagai musibah," jelasnya. Para kiai dan ulama telah melakukan transformasi ilmu dan peradaban serta mengawal para santri demi pengembangan keilmuan di lingkungan pesantren. Para kiai juga telah mengajarkan sikap patriotik, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap warga bangsa Indonesia, kata Wapres. "Oleh karena itu, jasa dan peran besar para kiai, para ulama dan pondok pesantren terhadap perjuangan kemerdekaan dan proses pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan tidak bisa dihargai dengan sekadar materi," ujarnya. Dalam sambutannya, Wapres juga mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menginisiasi program Jaga Kiai, dengan menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren di sejumlah daerah. (sws)
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji PPKM dengan Serius
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid meminta Pemerintah mengkaji dengan serius dan berhati-hati dalam memutuskan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Level 4. "Memang serba sulit. Saya berharap Pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, saksama dan terukur," kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Apabila PPKM Level 4 kembali diperpanjang, lanjutnya, maka Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap dampak kebijakan tersebut di sektor ekonomi bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil. "Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya Pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tambahnya. Dia mengatakan pelaksanaan PPKM Level 4 yang berlaku secara terus menerus dapat menunjukkan ketidakefektifan pemberlakuan kebijakan tersebut oleh Pemerintah. "Hemat saya, perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena Pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujarnya. Pemerintah telah memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Pulau Jawa dan Pulau Bali dan sejumlah daerah lain, sebagai upaya untuk menekan kasus penyebaran COVID-19. Pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut dengan nama PPKM Level 4 pada 21 Juli-2 Agustus untuk meminimalkan laju penularan COVID-19 Data per 1 Agustus menunjukkan adanya penambahan kasus harian sebanyak 30.738 kasus baru. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka penambahan harian pada hari pertama PPKM Darurat, yakni sebanyak 27.913 kasus harian. Hingga saat ini, secara akumulatif tercatat 3.440.396 kasus positif COVID-19, dengan angka pasien sembuh harian mencapai 39.446 pasien. Total pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 2.809.538 orang. Sementara itu angka kematian harian juga tercatat cukup tinggi, dengan penambahan 1.604 pasien dan total korban meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 95.723 orang. (sws)
Anggota DPR: Nilai Inti ASN Harus Disikapi Perubahan Pola Pikir
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan nilai-nilai inti atau "core values" dan citra pegawai atau "employer branding" yang diluncurkan Presiden Joko Widodo untuk aparatur sipil negara (ASN) harus disikapi dengan perubahan pola pikir atau "mind set" dan budaya melayani. Menurut dia, tujuh poin yang terkandung dalam "Core Values" Berakhlak merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan poin pentingnya adalah orientasi pelayanan yang harus dimaknai setiap ASN dengan pelayanan yang berkualitas dan profesional. "Perubahan mind set atau pola pikir dan budaya melayani mesti jadi landasan utama aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat", kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakannya terkait langkah Presiden Jokowi meluncurkan "core values" Ber-AKHLAK dan "employer branding" Bangga Melayani Bangsa, Selasa (27/7). Ber-AKHLAK adalah kependekan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Guspardi menilai selama ini pelayanan publik aparatur kepada masyarakat yang harus dilayani dirasa masih jauh dari harapan. Menurut dia, pola pikir yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku sebagai "penguasa" masih ada dalam diri para ASN sehingga ASN terperangkap dengan perilaku yang tidak benar. "Masih sering dijumpai pelanggaran oleh ASN, salah satunya dengan mengutip uang atau melakukan praktik pungli untuk mempercepat proses pelayanan. Padahal sebagai ASN telah diberikan gaji yang pantas dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya. Menurut dia, pada hakekatnya ASN mempunyai peran strategis sebagai penggerak inti dalam birokrasi pemerintahan sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Core Value Berakhlak harus bisa mempercepat transformasi ASN. Selain itu dia mengatakan, nilai-nilai inti tersebut dapat menciptakan birokrasi yang akuntabel dan adaptif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga menjadi fokus utama. "Untuk itu, para ASN dengan berbagai latar belakang profesi di semua tingkatan mulai pusat sampai daerah dan lintas instansi harus menghapus ego sektoral dan punya kesamaan orientasi mengejewantahkan Core Value Berakhlak," katanya. Politisi PAN itu menilai diperlukan perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN, yaitu budaya melayani serta membantu masyarakat harus tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Menurut dia, harus ada perubahan mental birokrasi yang "priyayi" menjadi birokrasi yang berorientasi "melayani" sehingga pola pikir tersebut yang seharusnya dimiliki setiap aparatur negara. Namun dia menilai perubahan pola pikir "melayani" juga memerlukan kolaborasi dari lingkungan organisasi atau instansi tempat aparatur negara mengabdi. "Karena esensinya perubahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana para ASN itu melakukan kegiatan tugas dan fungsinya. Sehingga menghasilkan aparatur yang loyal demi terciptanya ASN yang 'Bangga Melayani Bangsa" dapat tercapai," ujarnya. (sws)
HNW: Perkuat Institusi Keluarga dan Solidaritas Sosial Lawan COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid (HNW) mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menguatkan institusi atau peran keluarga dan solidaritas sosial guna melawan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. "Perlu peran lanjutan keluarga serta kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penanganan COVID-19," kata Hidayat Nur Wahid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Imbauan tersebut disampaikannya mengingat jumlah warga yang menjalani isolasi mandiri masih cukup tinggi. Sementara, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sangat terbatas. Apalagi, jumlah korban dari kalangan anak-anak pernah menjadi yang tertinggi di dunia. Atas kondisi itu, politisi PKS tersebut merasa prihatin banyak warga yang meninggal ketika isolasi mandiri akibat tidak tertangani dengan baik. Bahkan, anak-anak banyak yang menjadi korban akibat terpapar langsung maupun karena terinfeksi dari orang tuanya. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI II tersebut mengaku telah berulang kali memberikan penyuluhan bagi masyarakat soal hidup sehat dan upaya-upaya mengatasi COVID-19. Termasuk pula memberikan berbagai paket bantuan sembako, obat-obatan, alat kesehatan, tabung oksigen, bantuan tunai hingga ambulans untuk layanan kesehatan gratis bagi warga yang terpapar COVID-19. Kendati demikian, apa yang telah diupayakannya, tidak bisa menggantikan peran keluarga apalagi pemerintah yang diwajibkan oleh konstitusi serta memiliki kuasa struktural serta anggaran untuk penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan "testing", kapasitas layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun warga yang menjalani isolasi mandiri, membayarkan tagihan rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan. Kemudian termasuk pula memberdayakan seluruh unsur pemerintahan hingga ke satuan terkecil di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. (sws)
Hijrah Bukan Lari, tapi Konsolidasi
By M Rizal Fadillah SEBENTAR lagi bulan Muharam sebagai tanda pergantian tahun dalam kalender Islam. Dasar penetapan tahun baru adalah hijrah Nabi, bukan kelahiran atau wafatnya. Hijrah adalah pilihan tepat karena dimensinya adalah perjuangan. Titik balik kegemilangan sejarah Islam di masa awal pergerakan keumatan. Banyak yang keliru dengan menyatakan bahwa hijrah adalah lari dari medan da'wah di Makkah. Anggapan ini hanya semata melihat pada kondisi ketidakberdayaan. Ternyata tidak, Rosulullah memerintahkan hijrah dengan didahului adanya Bai'atul Aqabah yakni kesiapan warga Madinah (Yastrib) yang bersumpah untuk menerima dan berjuang bersama. Hijrah adalah konsolidasi kekuatan. Lima hal yang menandai konsolidasi, yaitu : Pertama, berjuang dengan strategi. Sejak mendahulukan umat bergelombang untuk berangkat ke Madinah, siasat "deception" mengganti posisi diri oleh Ali bin Abi Thalib, bergerak ke selatan Gua Tsur mengecoh dugaan ke utara, hingga berjalan "zig-zag" di jalur menuju Madinah adalah contoh bahwa hijrah itu berstrategi. Kedua, membangun kekuatan atas dasar persaudaraan (fraternite, ukhuwah). Sejak di Jabal Tsur persaudaraan dengan Abu Bakar Shiddiq, lalu membangun "persaudaraan dua-dua" (akhowain fillah), hingga persaudaraan kolektif Muhajirin dengan Anshor adalah upaya untuk membangun kekuatan "ukhuwwah qiwwamul quwwah" (persaudaraan adalah tonggak kekuatan). Ketiga, membangun markas besar pengelolaan perjuangan yakni Masjid. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat ibadah terapi juga markas pengelolaan kemasyarakatan dan kenegaraan. Nabi menerima tamu kenegaraan dan mengomando pasukan dari Masjid. Masjid adalah pusat peribadahan dan kebudayaan. Keempat, hijrah mengokohkan kepemimpinan kenabian, mempersatukan seluruh elemen strategis, membangun komitmen konstitusional "Piagam Madinah", serta merencanakan "revolusi tanpa darah" Futuh Makkah. Membersihkan Makkah dari kekotoran dan kezaliman. Kelima, hijrah itu konsolidasi untuk mengobarkan semangat jihad menegakkan agama dalam membangun peradaban berbasis iman. Paket tak terpisahkan dalam memenangkan dan mensukseskan misi keagamaan adalah beriman, berhijrah, dan berjihad (QS Al Anfal 74). Jadi, hijrah bukan lari melainkan konsolidasi sebab lari dari medan juang itu terlarang dan termasuk salah satu dari dosa besar di samping syirik, dukun sihir, membunuh, makan riba, makan harta yatim, dan menuduh zina. Nabi dan para sahabat melakukan konsolidasi di Madinah untuk mengembangkan da'wah agar lebih efektif dan kualitatif. Tahun baru Islam yang dimulai beberapa hari ke depan bulan Muharam adalah momentum umat Islam untuk melakukan konsolidasi. Bersatu dan mengokohkan persaudaraan, menata kepemimpinan dan memperkuat strategi pemenangan. Hijrah adalah jalan untuk melawan kezaliman, menegakkan keadilan dan membersihkan kemunafikan. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Partai Gelora Gunakan Medsos Beri Pendidikan tentang COVID-19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan partainya mengembangkan penggunaan media sosial (medsos) untuk memberikan pendidikan tentang pandemi COVID-19 kepada masyarakat. "Saat ini kami berpartisipasi dalam program informasi edukasi tentang pandemi COVID-19. Kami lakukan dengan pendekatan keagamaan, medis, dan sosial," kata Mahfuz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Mahfuz mengklaim dengan program tersebut ikut meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap Partai Gelora. Hal itu terlihat dari hasil Lembaga Survei Suara Milenial Institute, dimana elektabilitas Partai Gelora sebagai partai baru mencapai 1,5 persen dan menggeser elektabilitas beberapa partai lama. "Angka 1,5 persen sebagai bukti bahwa kerja struktur dan anggota partai berjalan semakin efektif," ujar Mahfuz. Selain itu, kata dia, beberapa lembaga survei seperti Litbang Kompas, Parameter Politik Indonesia, dan Rekode Research Center menilai pengenalan atau popularitas dan elektabilitas Partai Gelora tertinggi di antara partai-partai baru. Dalam situasi pandemi, kata Mahfuz, tidak mudah untuk melakukan konsolidasi apalagi bagi partai baru. Mayoritas kader Partai Gelora adalah anak muda dengan berbagai latar belakang, termasuk dari sejumlah partai lama. Menurut Mahfiuz, struktur Partai Gelora secara nasional sudah hampir rampung. Partai Gelora sudah memiliki kepengurusan 100 persen di tingkat DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota), dan DPC (kecamatan) sebanyak 80 persen. "Akhir tahun ini akan kami tuntaskan 100 persen atau 7.235 DPC," kata Mahfuz. Ada pun jumlah kader saat ini lebih dari 300 ribu orang dengan angka pertumbuhan jumlah anggota sangat progesi, mencapai 2.000 orang per hari. (sws)
Gelora, Partai Baru dengan Elektabilitas Tertinggi
Jakarta, FNN - Partai Gelora Indonesia (Gelora) besutan Anis Matta menjadi partai baru dengan elektabilitas tertinggi. Lembaga survei Suara Milenial Institute dalam rilisnya Jumat (30/7) memaparkan data, Gelora berada di deretan teratas partai-partai baru. Elektabilitasnya bahkan mengalahkan sejumlah partai lama. “Alhamdulillah, ini bisa menjadi pendorong semangat bagi para kader agar bekerja lebih keras lagi untuk memperoleh kepercayaan masyarakat,” ujar Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik di Jakarta Sabtu (31/7). Dalam situasi pandemi, kata Mahfuz, tidak mudah untuk melakukan konsolidasi apalagi bagi partai baru. “Saya bersyukur semua itu tidak dianggap sebagai hambatan bagi para kader,” tambahnya. Mayoritas kader Partai Gelora adalah anak-anak muda, dari berbagai latar belakang, termasuk dari berbagai partai lama. Mereka mengusung semangat kolaborasi di tengah pembelahan masyarakat yang sangat parah saat ini. Survei elektabilitas partai ini dilaksanakan selama sepekan 15-22 Juli dengan total responden sebanyak 1.000 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode random sampling melalui telefon. Margin of error 3,01 persen, dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei menunjukkan partai-partai lama mengalami penurunan elektabilitas. Partai Gelora memperoleh 1,5%, hampir dua kali lipat dibandingkan partai umat 0,8%, Masyumi Reborn 0,4%. Elektabilitas Gelora bahkan mengalahkan partai-partai lama, Berkarya 0,5%, Hanura 0,4%, PBB 0,3 %, Garuda 0,2%, dan PKPI 0,1%. Hasil survei yang dilakukan oleh Suara Milenial Institute itu hasilnya tidak berbeda jauh dengan survei yang pernah dilakukan oleh Rekode Research Center (RRC). Awal Juni lalu dalam rilis hasil surveinya, RRC juga menyatakan Partai Gelora sebagai partai baru dengan elektabilitas tertinggi. Pada survei yang dilaksanakan tanggal 26 April- 8 Mei 2021 dengan responden sebanyak 1.200 orang dari 34 propinsi, Gelora juga menjadi partai baru terpopuler dan paling diminati untuk dipilih. Dari total 1.210 responden ada sebanyak 190 responden atau 15,7% menyatakan belum/tidak memilih partai-partai yang ada. Dari total responden yang belum/tidak memilih tersebut mereka menyatakan tahu Partai Gelora (32,1%), Partai Umat (30.0%), Partai Masyumi Reborn (30.0%) dan Partai Hijau (9.5%). Sementara yang tertarik memilih Partai Gelora (14.2%), Partai Umat (10.5%), Partai Masyumi Reborn (10.0%), dan Partai Hijau (9.5%). “Data survei tersebut menunjukkan partai-partai baru punya peluang untuk tampil. Angka Undiceded Voters masih cukup besar,” ujar Project Manager RRC Lisdiana Putri. (end)
Menteri Tjahjo: Inovasi Pelayanan Publik Harus Terus Bertransformasi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan inovasi pelayanan publik harus terus bertransformasi seiring perubahan dan tantangan zaman. “Inovasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus bertransformasi dan terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada. Penyebaran inovasi melalui replikasi dan keberlanjutan harus menjadi perhatian dalam pengembangan inovasi pelayanan publik," kata Menteri Tjahjo pada acara penyampaian top inovasi pelayanan publik terpuji KIPP 2021 di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan inovasi tidak hanya menuntut kebaruan tapi harus bisa direplikasi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Terlebih, saat ini dunia dan Indonesia tengah menghadapi era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19. Sementara itu, sejak 2014, kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) telah memicu pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk dapat menciptakan inovasi. Ajang tahunan tersebut telah melahirkan ribuan inovasi yang telah menyejahterakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karenanya, Kementerian PANRB berkomitmen melakukan percepatan dan upaya luar biasa agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, serta cara baru terutama dalam meningkatkan inovasi di lingkup instansi pemerintah untuk mencapai visi reformasi birokrasi. Bagi Menteri Tjahjo, KIPP bukan sekadar kompetisi atau lomba tahunan untuk mencari pemenang. KIPP bertujuan membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah, memberi apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan. KIPP juga bertujuan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik. Menteri Tjahjo menegaskan, inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan dan inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan. Dia meminta agar para inovator dan setiap instansi dapat saling melaksanakan studi tiru dan juga memanfaatkan satu data untuk dapat saling bersinergi demi terwujudnya percepatan pembangunan pelayanan publik yang terstandar. (sws)
Anggota DPR Ajak Elemen Bangsa Berempati Warga Terkena Dampak Pandemi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengajak semua elemen bangsa untuk berempati kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan cara memberikan bantuan terhadap warga. Ia kembali menggugah empati dari para wakil rakyat di DPR RI hingga DPRD tingkat I dan II, para menteri, dan pejabat pemerintahan untuk menyisihkan 50 persen gajinya untuk membantu masyarakat. "Kita berempati, tetap berusaha berbagi dengan sesama, apalagi pada masa pademi ini masyarakat banyak yang terdampak. Walaupun sedikit, bisa terasa manis," kata Junimart dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Sebelumnya Junimart telah mewacanakan penyisihan 50 persen gaji tersebut untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 dan PPKM dengan menyisihkan gaji selama 2 bulan dari gaji pada bulan Juli dan Agustus. Sebagai anak bangsa, kata dia, saat ini pantang hanya menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. "Ini tanggung jawab kita bersama, khususnya tanggung jawab para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat," ujarnya. Selain itu, Junimart menyampaikan apresiasi kepada tim sukarelawan Junimart Girsang Center (JGC) yang bergotong royong menyalurkan kembali bantuan berupa beras kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM di 10 kabupaten/kota. Ia menyebutka ke-10 kabupaten/kota tersebut, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai. "Untuk kegiatan kali ini dimulai sejak 26 Juli 2021, tim relawan Junimart Girsang Center menyalurkan kembali bantuan berupa beras kepada masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Sumut," ujarnya. Kegiatan tersebut, kata Junimart, telah dilakukan secara berkala sejak Mei 2020 sebagai rasa tanggung jawab moral kemanusiaan dengan penyaluran dimulai dari pembagian beras, penyemprotan desinfektan massal, pembagian masker, pembersih tangan, dan sembako. (sws)
POPULER
