POLITIK
Ketua DPR: Anak Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 Perlu Didata
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendata anak-anak yang kehilangan orang tua (yatim/piatu) akibat dampak pandemi COVID-19 agar diberi perlindungan dan bantuan. "Hingga saat ini, saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orang tua mereka karena COVID-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Dia menilai data tersebut sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi COVID-19. Perlindungan mulai dari santunan sampai pengasuhan, tergantung kondisi sosial masing-masing anak. "Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini," ujarnya. Puan menilai untuk jangka pendek, anak-anak yatim dan/atau piatu akibat COVID-19 harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tua mereka. Langkah itu, menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), agar semangat hidup dan semangat belajar anak-anak kembali lagi. "Serapan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID-19 harus digunakan untuk program-program perlindungan untuk anak yatim dan/atau piatu akibat pandemi. Program perlindungan itu bisa dalam bentuk santunan, beasiswa atau bantuan belajar," katanya. Sebelumnya, Puan memberikan bantuan untuk Alviano Dafa Raharja (8), anak yang kehilangan kedua orang tuanya akibat COVID-19. Cerita Vino sempat viral lantaran anak sekecil itu harus menjalani isolasi mandiri sendirian di dalam rumahnya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saat ini Vino yang yatim piatu sudah dibawa pulang kakeknya ke kampung halaman orang tuanya di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Santunan dan bantuan pendidikan dari Puan untuk Vino dan Rahmad Dian Agasta serta Heenglay Onglay (Lim), dua anak Kabupaten Sragen yang bernasib sama diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan disaksikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. (sws)
YBS Pontianak Dukung Tidak Sembahyang Kubur di Makam Cegah Kerumunan
Pontianak, FNN - Ketua Umum Yayasan Bhakti Suci (YBS) Pontianak Susanto Muliawan Lim mendukung imbauan Gubernur Kalbar untuk tidak menyelenggarakan Sembahyang Kubur di makam di masa pandemi COVID-19, tetapi cukup diganti dengan sembahyang di rumah saja guna mencegah kerumunan. "Kami sangat mendukung sekali kebijakan Gubernur Kalbar ini dan memaklumi keputusan ini diambil agar dalam situasi pandemi COVID-19 tidak terjadi kluster baru penyebaran COVID-19, salah satunya tidak melakukan kegiatan Sembahyang Kubur di makam yang biasanya Kalbar ramai dikunjungi warga Tionghoa yang berasal dari luar," kata Susanto Muliawan Lim di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu. Kemudian, untuk acara ritual pembakaran "kapal wangkang" di hari terakhir ritual Sembahyang Kubur, pihaknya akan menyelenggarakannya tanpa penonton dalam mencegah kerumunan, katanya. Sebelumnya, dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 2619 tertanggal 30 Juli 2021 tentang imbauan kepada masyarakat Tionghoa Kalbar agar tidak melaksanakan kegiatan Sembahyang Kubur dan ritual keagamaan pada saat Sembahyang Leluhur atau lebih di kenal dengan nama Sembahyang Kubur tanggal 8 hingga 22 Agustus 2021. Apalagi ujar Susanto, saat ini Kalbar khususnya Kota Pontianak belum lama ini menerapkan PPKM Darurat dikarenakan masuk zona merah penyebaran COVID-19, dan saat ini dilanjutkan dengan penerapan PPKM Level 4, maka hal itu perlu dukungan semua lapisan masyarakat termasuk warga Tionghoa agar penanganan COVID-19 di Kalbar bisa lebih maksimal lagi. "Terkait itu juga kami telah menyurati 62 yayasan atau perkumpulan yang bernaung di Yayasan Bhakti Suci agar dapat mengindahkan SE Gubernur Kalbar tersebut. Dan memberikan imbauan kepada warga Tionghoa yang ada di luar untuk tidak datang ke Kalbar untuk melaksanakan Sembahyang Kubur saat pandemi ini," katanya. Hal itu kata Susanto sebagai dukungan kepada pemerintah agar pandemi COVID-19 di Kalbar tidak semakin tinggi. Apalagi saat ini banyak varian-varian baru virus corona, yang penyebarannya lebih cepat dan bisa sangat berbahaya bagi masyarakat Kalbar yang kemungkinan dibawa masuk oleh para warga yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. "Kami sangat mengerti dan memahami, walaupun harus mengambil langkah atau kebijakan yang tidak populer oleh Gubernur Kalbar itu, guna mencegah masuknya varian-varian baru masuk ke wilayah Kalbar, salah satunya dengan melarang sementara dilakukannya Sembahyang Kubur. Dan kami sangat mengapresiasi kebijakan tidak populer Gubernur Kalbar itu demi keamanan, kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat kita di Kalbar ini," ujarnya. Menurutnya, keberanian Gubernur Kalbar ini seharusnya perlu didukung oleh semua pihak. Ia yakin dengan kebersamaan semua pihak wilayah Kalbar terutama Kota Pontianak dan sekitarnya yang saat ini sudah mulai membaik dapat terus diupayakan bersama dalam menekan turunnya penyebaran virus corona agar wilayah Kalbar dapat segera pulih, normal seperti sediakala. (sws)
Wapres Berterima Kasih Kepada Kontingen Indonesia di Olimpiade 2020
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan terima kasih dan bangga kepada seluruh atlet Indonesia yang bertanding di Olimpiade Tokyo 2020 yang disampaikan langsung melalui panggilan video kepada Chef de Mission Indonesia Rosan P. Roeslani, Selasa (3/8). "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama bangsa, atas nama negara, dan atas perjuangan kalian semua," kata Wapres dalam keterangan resmi Setwapres, Rabu. Dalam panggilan video tersebut, Wapres berkesempatan berbincang langsung dengan atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah, atlet bulu tangkis Anthony Sinisuka Ginting, dan pasangan ganda putri bulu tangkis Greysia Polii-Apriyani Rahayu. "Ginting, selamat ya Ginting. Greys, Apri juga selamat. Di Indonesia semua bangga atas prestasi kalian di sana," kata Wapres. Wapres juga terharu atas prestasi atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. "Pada saat kita sedang merayakan 17 Agustus, di saat kita sedang mengalami pandemi, tetapi para atlet kita terutama di bulu tangkis, kemudian juga angkat besi, kami menyampaikan terima kasih semuanya. Saya merasa terharu atas prestasi kalian di Olimpiade," jelasnya. Sementara itu, Rosan mengucapkan terima kasih atas perhatian Wapres Ma’ruf melalui panggilan video tersebut. Pihaknya terus melakukan evaluasi atas pertandingan berbagai cabang olahraga di Olimpiade. "Terima kasih pak Wapres, kebetulan kami memang sedang melakukan evaluasi secara terus menerus, kebetulan memang sedang kumpul. Insya Allah, besok (Rabu, 4/8) kami semua sudah kembali ke Jakarta, pak Wapres," kata Roslan. Tampak dalam panggilan video tersebut, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari, pelatih bulu tangkis ganda putri Eng Hian serta pelatih angkat besi Erwin Abdullah. Dalam gelaran Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia meraih satu medali emas dari pasangan Greysia Polii-Apriyani Rahayi, satu medali perak dari Eko Yuli Irawan serta tiga medali perunggu dari Windy Cantika Aisah, Rahmat Erwin Abdullah, dan Anthony Ginting. (sws)
Anggota Dewan Minta Pemerintah Maksimalkan Distribusi Bantuan Sosial
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah agar maksimal dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus mendatang. "Pemerintah harus lebih maksimal dalam mendistribusikan bantuan sosial. Saya melihatnya belum maksimal. Program rutin bansos saja, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum tersalurkan dengan baik," kata Ace dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2021. Apalagi, lanjutnya, program-program yang ditujukan sebagai jaring pengaman sosial dari dampak PPKM ini, seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) jumlah penerimanya jauh lebih banyak. Dia menjelaskan program PKH hingga Juli 2021 terealisasi Rp 5,15 triliun bagi 7,44 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Padahal, target penerima bantuan PKH mencapai 10 juta KPM, selain Kartu Sembako yang pada Juli 2021 terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta. "Jadi, program reguler saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru, seperti BST," ujar Ace sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ace, proses penyaluran program PKH sesungguhnya cukup jelas karena langsung ke rekening yang dimiliki KPM yang ditransfer oleh Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara). Dia mengatakan seharusnya hal itu membuat tidak ada kendala untuk menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Demikian juga dengan program Kartu Sembako atau BPNT yang merupakan program rutin Kementerian Sosial (Kemensos). Ada atau tidak ada pandemi COVID-19, menurut Ace, program itu seharusnya bisa berjalan dengan maksimal. "Apalagi pada saat pandemi. Seharusnya program tersebut dapat membantu masyarakat dengan penerima yang lebih luas," ujarnya. Tidak hanya fokus di bansos, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti vaksinasi COVID-19. Dia meminta pemerintah harus mencari terobosan agar vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin. Jika diperlukan, Ace menyarankan agar di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga, seperti pusat perbelanjaan, pasar, rumah ibadah, balai warga, dan lain-lain dapat disediakan tempat vaksinasi. Sehingga bisa terjangkau masyarakat, yang juga harus disertai petugas vaksinator sesuai dengan ketentuan medis. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang penyesuaian PPKM level 4 mulai 3 sampai 9 Agustus 2021 pada Senin (2/8). Perpanjangan itu dilakukan dengan penyesuaian aktivitas mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Ace mengatakan, meskipun pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kebijakan PPKM yang didasarkan pada penilaian tertentu seperti konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, hal itu dia nilai masih belum aman. "Penilaian atas berbagai indikator tersebut masih belum aman walaupun sudah ada perbaikan," katanya. Dia menyebutkan, masyarakat harus tetap didorong untuk melakukan pengetatan mobilitas, disiplin protokol kesehatan. Upaya testing, tracking dan treatment harus terus digencarkan sehingga dapat mendeteksi penyebaran COVID-19, terutama di luar Jawa. (MD).
Wagub Jabar: Pelaku UMKM Butuh Akses Keilmuan untuk Digitalisasi
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membutuhkan akses keilmuan untuk menjawab tantangan digitalisasi. Akses keilmuan, seperti pelatihan dan pendekatan, dapat menjadi solusi dari masalah dasar yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam implementasi program digitalisasi oleh pemerintah, kata Uu di seminar dalam jaringan (daring) Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Selasa. Pelaku UMKM dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial demi meningkatkan penjualan mereka dan bertahan di tengah pandemi COVID-19, namun masih belum terdapat keahlian yang memadai. Mengutip dari laman resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, salah satu faktor yang mengakibatkan UMKM menjadi sektor yang paling terkena dampak COVID-19 adalah, bisnis UMKM yang masih dijalankan di luar jaringan (offline) oleh sebagian besar pelaku UMKM. “Dunia gadget dan dunia medsos (media sosial) bukan lagi barang mewah, tetapi telah menjadi barang pokok dari setiap kegiatan UMKM. Ini yang menjadi kendala mereka,” tutur Wakil Gubernur Jawa Barat. Oleh sebab itu, Uu berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya menyelenggarakan program yang mengatasi permasalahan modal. Ia juga berharap OJK menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan keilmuan para pelaku UMKM untuk menjawab tantangan digitalisasi. “Saya harap, OJK dengan segala programnya ada perhatian di samping memberikan modal. (Perhatikan, red) juga kelemahan-kelemahan yang tadi kami sampaikan,” ucap Uu menambahkan. Selain permasalahan digitalisasi, masih terdapat masalah dasar lainnya yang juga dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. “Mereka membutuhkan akses terhadap modal dan akses untuk menjual hasil produk UMKM,” katanya. Penyelenggaraan program Securities Crowdfunding oleh OJK merupakan solusi untuk permasalahan akses terhadap modal. Uu menilai, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian OJK kepada para pengusaha kecil yang terkena dampak pandemi COVID-19. “Perhatian untuk UMKM sangat dibutuhkan dari OJK,” kata Uu. (sws)
LaNyalla: Gagasan Karantina di Awal Pandemi Ada Namun Terkendala Biaya
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan gagasan untuk melakukan karantina total atau "lockdown" sudah ada pada awal pandemi COVID-19 terjadi namun terkendala besaran biaya hingga mencapai Rp400 triliun. "Bukan angka yang kecil. Meskipun sekarang pemerintah akhirnya telah mengeluarkan anggaran Rp1.000 triliun lebih," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Saat itu, lanjut dia, kalkulasi Rp400 triliun untuk membiayai masyarakat atas kebijakan itu bukan persoalan gampang karena ada beberapa faktor ikutan yang harus dipastikan supaya kebijakan bisa berjalan maksimal. Faktor ikutan pertama yang dimaksud adalah harus ada dana langsung yang siap digelontorkan kepada rakyat yang terkena kebijakan karantina total. Hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada Bab III Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan pemerintah wajib menjamin dan memberikan pelayanan kebutuhan dasar medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari selama karantina termasuk kebutuhan pakan ternak milik warga. Kedua, terkait mekanisme menyalurkan anggaran Rp400 triliun secara cepat dalam hitungan hari sebelum karantina total dilakukan. Selain itu, harus dipastikan pula dana diterima oleh seluruh rakyat yang dikarantina. Penyaluran dana bukan pekerjaan mudah lantaran tidak semua rakyat memiliki akses dengan bank, apalagi akurasi database masyarakat sering menjadi persoalan di lapangan. "Keadaan Indonesia tidak sama dengan negara-negara yang memutuskan menerapkan lockdown pada saat awal pandemi," ujar dia. Sebagai contoh, saat Pemerintah Australia mengumumkan akan melakukan karantina total untuk penduduk di Kota Sydney. Seluruh warga di kota itu langsung menerima transfer dana untuk kebutuhan hidup selama seminggu yang setara Rp8 juta. LaNyalla menilai pemberian bantuan itu membuat warga Australia khususnya di Kota Sydney tertib berada di rumah dan tidak harus keluar rumah mencari nafkah. Terakhir, mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tersebut mengajak semua pihak menyatukan kekuatan bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19. "Mari kita bersatu membantu pemerintah melakukan penataan yang simultan antara kebutuhan mendesak dengan perbaikan fundamental sektor-sektor ketahanan yang strategis," ujarnya. (sws)
Ketua MPR Apresiasi Program Vaksinasi Merdeka
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kiprah Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Fadil Imran beserta jajarannya yang telah meluncurkan program Vaksinasi Merdeka dalam rangka mempercepat proses vaksin COVID-19 di Indonesia. Dia menjelaskan, per-tanggal 2 Agustus 2021, DKI Jakarta telah melakukan vaksinasi dosis ke-1 terhadap 7.667.494 warga atau 92 persen warga, sementara vaksinasi dosis ke-2 sudah diberikan kepada 2.744.716 warga atau 31,1 persen warga. "DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai daerah dengan persentase terbesar dalam pemberian vaksin terhadap warganya, disusul Bali, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta serta Jawa Timur. Capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, termasuk Polda Metro Jaya melalui program Vaksinasi Merdeka," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet usai meninjau Sentra Vaksinasi Merdeka yang diselenggarakan Polda Metro Jaya bekerjasama dengan TDA Luxury Toys, Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Warna Warni Media di Jakarta. Dia menilai Vaksinasi Merdeka memudahkan masyarakat DKI Jakarta mendapatkan vaksinasi COVID-19 (Astrazeneca) secara gratis yang bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga ditargetkan melalui program tersebut yang diselenggarakan pada 1-17 Agustus 2021, bisa menyasar tiga juta vaksinasi bagi warga DKI Jakarta. Dia menjelaskan, sentra Vaksinasi Merdeka di TDA Luxury Toys dibuka selama dua hari pada 2-3 Agustus 2021, pada hari pertama, telah memberikan vaksinasi 300 warga, dan pada hari kedua ditargetkan memvaksinasi 400 warga. "Setelah divaksin, warga juga mendapatkan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu merupakan wujud konkret gotong royong kepedulian pelaku usaha swasta, khususnya di bidang otomotif dan 'entertainment' dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap berbagai kalangan warga," ujarnya. Bamsoet memaparkan berbagai fakta vaksin COVID-19 antara lain terjamin keamanan dan kehalalannya karena telah diuji klinis dan sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta otoritas nasional (BPOM dan MUI). Selain itu menurut dia, vaksin juga dikembangkan dengan cepat berkat kerja sama global sehingga melalui vaksinasi bisa melatih sistem kekebalan tubuh seseorang melawan virus COVID-19. "Masyarakat tidak perlu takut untuk divaksinasi. Melalui vaksinasi, kita turut terlibat dalam bela negara memperjuangkan bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19," katanya. (sws)
Epidemiolog Nlai Perpanjangan PPKM Sudah Tepat
Jakarta, FNN - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Iwan Ariawan menilai keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level empat hingga 9 Agustus sudah tepat. "Agar kebijakan ini efektif, masyarakat harus terus disiplin menjalankan protokol kesehatan," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Iwan Ariawan mengatakan penurunan kasus COVID-19 sudah terlihat di Jawa-Bali. Namun, berdasarkan indikator PPKM, sebagian besar kabupaten dan kota di dua pulau itu memang masih di level empat. Oleh sebab itu, menurut dia, keputusan memperpanjang PPKM sudah tepat karena kebijakan penilaian terhadap daerah menjadi lebih jelas. "PPKM level empat yang diberlakukan di sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa-Bali menunjukkan ada manfaatnya," kata dia. Dengan kategori level satu sampai empat, sebetulnya PPKM bisa terus berlangsung. Level tersebut bisa turun ketiga, dua atau satu jika kasus di suatu daerah ada penurunan. Sebaliknya, levelnya juga bisa naik kembali apabila terjadi peningkatan kasus, perawatan di rumah sakit dan kematian. "PPKM level empat yang sekarang dilakukan di Jawa Bali diperlukan untuk menurunkan perawatan pasien di fasilitas kesehatan," ujar dia. Jika tidak, fasilitas kesehatan akan kolaps dan angka kematian naik, baik karena COVID-19 atau penyakit lainnya. Iwan mengajak masyarakat mendukung perpanjangan PPKM supaya pandemi bisa segera diatasi. Penting bagi masyarakat untuk semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan, tes dan pelacakan ditingkatkan pemerintah, cakupan vaksinasi ditingkatkan, maka wabah bisa segera dikendalikan. "Pemantauan dan pemodelan tim pandemi FKMUI menunjukkan PPKM level empat ini efektif," ujar dia. Saat mengumumkan perpanjangan PPKM level empat, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif bagi penanganan COVID-19. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan melanjutkan PPKM level empat di beberapa kabupaten dan kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. (sws)
Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi Perpanjangan PPKM Level 4
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Senin, menerbitkan tiga instruksi kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa, Bali, dan daerah-daerah selain dua pulau tersebut. Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu, masing-masing bernomor 27, Inmendagri No. 28, dan Inmendagri No.29 diterbitkan sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 3-9 Agustus 2021. Sebagian besar ketentuan pembatasan, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen. Untuk sektor layanan pemerintahan di wilayah level 3 dan level 4 hanya boleh beroperasi 25 persen dari kapasitas normal, tetapi pada daerah level 2, sektor itu boleh beroperasi sampai 50 persen. Inmendagri No.27 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk dalam level 4, level 3, dan level 2. Daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah level 3 dan level 4, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Yogyakarta dan Bali, seluruh kabupatennya masuk dalam wilayah level 4. Sementara itu, Inmendagri No.28 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah yang masuk level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Mendagri mengeluarkan instruksi khusus di luar wilayah Jawa dan Bali mengingat adanya lonjakan kasus COVID-19 di daerah-daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Terakhir, Inmendagri No.29 Tahun 2021 memberi panduan detail bagi kepala daerah yang wilayahnya masuk level 3, level 2, dan level 1. Mendagri lewat instruksinya itu juga meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi posko komando COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. (sws)
Pendaftaran Penerimaan CASN-PPK 8.841 Pelamar Gagal Teregistrasi
Sumatera Selatan, FNN - Sebanyak 8.841 pelamar gagal teregistrasi dalam pendaftaran penerimaan Calon Aperatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor BKN Regional VII Joko Warsito, di Palembang, Senin, mengatakan ribuan pelamar tersebut dinyatakan gagal, karena tidak menyelesaikan pendaftaran sampai batas pengisian formulir yang ditutup pada 26 Juli 2021 lalu. Sesuai ketentuan bagi pelamar yang tidak melanjutkan pendaftaran sampai lewat tanggal 26 Juli 2021 yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari seleksi. “Mereka sudah punya akun, tapi tidak melengkapi persyaratan sampai tanggal tersebut, jadi gugurlah mereka,” ujarnya pula. Menurutnya, sejak pendaftaran CASN dan PPPK 2021 dibuka BKN Regional VII mencatat jumlah keseluruhan pelamar ada sebanyak 166.997 orang untuk wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Tapi setelah 8.841 orang pelamar dinyatakan gugur dari seleksi penerimaan CASN dan PPPK 2021, setidaknya masih ada 158.156 pelamar yang akan berpeluang menjadi ASN atau PPPK. “Tinggal mengikuti seleksi administrasi setelah itu dapat nomor peserta dan mulai mengikuti tes pertama, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan selanjutnya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan terakhir pengumuman kelulusan,” ujarnya pula. Adapun jumlah formasi CPNS dan PPPK yang dibuka tahun 2021 di Sumatera Bagian Selatan ada sebanyak 35.911 formasi yang terdiri dari Sumatera Selatan 28.826 formasi, Bengkulu 3.800 dan Kepulauan Bangka Belitung 3.285 formasi. “Untuk Jambi 0 atau tidak ada pembukaan formasi,” katanya. Dari formasi tersebut ada 10 instansi yang paling banyak dilamar, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 28,826 formasi, Pemerintah Kabupaten Banyuasin 10.278, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU) Timur 9.161, Ogan Komering Ilir (OKI) 9.075, OKU 8.698, Muara Enim 8511, Pemerintah Kota Pangkal Pinang 7.623, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 7.102, Pemerintah Kabupaten Lahat 6.939, dan Pemerintah kabupaten Empat Lawang 6.7545 pelamar. Sedangkan 10 instansi yang paling sedikit pelamar adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan 474, Pemerintah Kabupaten Bangka 613, Pemerintah Kabupaten Seluma 766, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan 1.228, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan 1267, Pemerintah Kota Pagaralam 1.817, Pemerintah kabupaten Belitung 2.138, Pemerintah Kota Prabumulih 2.138, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 3.049, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3.244 pelamar. “Semua akan berpeluang lulus seleksi tahun ini mudah-mudahan, tetap persiapkan diri belajar, jaga kesehatan dan bekali dengan doa ibadah,” katanya pula. (sws)
POPULER
