POLITIK
Vertikal Rescue Indonesia Kolaborasi Dengan TNI Bangun Jembatan
Jakarta, FNN - Komunitas Vertikal Rescue Indonesia berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat (AD) membangun jembatan gantung di Kecamatan Gunung Kaler, Tangerang, Banten melalui program 1.000 jembatan gantung. "Sebelum ada jembatan gantung, hasil panen masyarakat diangkut menggunakan perahu yang ditarik menggunakan tali," kata Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Kolonel Inf. Soehardono melalui kanal YouTube TNI AD yang dipantau di Jakarta, Selasa. Jika musim hujan atau banjir, aliran Sungai Cidurian yang memisahkan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang tidak bisa dilalui warga menggunakan perahu karena sangat berisiko. Tidak hanya mobilitas warga, berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat juga akan terkendala atau terhenti bila air Sungai Cidurian meluap. Masalahnya, sungai tersebut merupakan akses utama warga dari maupun ke Kabupaten Tangerang, Banten. Jika jembatan gantung tersebut selesai dibangun, menurut Dandim Soehardono, berbagai hasil bumi dari Desa Carenang menuju Gunung Kaler akan lebih mudah diangkut menggunakan sepeda motor. "Ini akan menghemat waktu, biaya, dan mobilitas bisa berjalan baik. Itulah yang betul-betul dinikmati oleh rakyat," katanya. Senada dengan itu, Komandan Vertikal Rescue Indonesia Tedi Ixdiana mengatakan bahwa jembatan gantung yang dibangun di atas aliran Sungai Cidurian merupakan jembatan yang ke-126 dibangun oleh komunitas tersebut. "Dalam 4 tahun hingga 5 tahun terakhir ini, kami sudah membangun 128 jembatan," kata Tedi. Dari evaluasi tim di lapangan, ke depan harus ada percepatan pembangunan jembatan mengingat kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan rawan terdampak bencana alam cukup tinggi. Untuk mempercepatnya, Vertikal Rescue Indonesia memperluas dan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat serta pelatihan cara pembuatan jembatan tanpa menggunakan beton dengan biaya terjangkau. Tedi mengaku gembira melihat warga yang antusias dan senang dengan adanya jembatan gantung tersebut. Bahkan, bagi komunitas tersebut, luapan kegembiraan masyarakat setempat adalah bayaran termahal. "Kelelahan kami berhari-hari terbayar setelah melihat mereka bersujud," ujarnya. (sws)
Ketua MPR: Tahun Baru Islam Momentum Evaluasi Diri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah, sepatutnya dijadikan momentum melakukan muhasabah, evaluasi dan introspeksi diri. "Tujuannya untuk terwujudnya kejernihan hati dan pikiran, serta mengevaluasi apa yang telah dilakukan agar ke depan dapat melakukan perbaikan dalam segala hal," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dikatakan Bamsoet dalam acara "Refleksi Akhir Tahun Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H" yang diselenggarakan secara virtual oleh TV NU, di Jakarta, Senin (9/8) malam. Dia mengatakan evaluasi diri tersebut diperlukan karena tahun 1442 Hijriah masih menyisakan keprihatinan mendalam, karena dunia belum dapat melewati masa-masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Bamsoet juga mengapresiasi langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang turut membantu menyosialisasikan program vaksinasi COVID-19. "PBNU juga aktif membangun sinergi dengan berbagai entitas kelembagaan, termasuk dengan TNI dan Polri, dalam berbagai program vaksinasi massal, sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya. Dia menjelaskan, pandemi COVID-19 yang dirasakan hampir seluruh negara dunia, dampaknya lebih buruk dibandingkan resesi global pada tahun 1930-an yang berdampak pada 83,8 persen negara di dunia. Menurut dia, hingga 8 Agustus, tercatat sudah lebih dari 203 juta kasus positif di seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 4 juta penduduk dunia meninggal. "Islam mengajarkan tidak boleh berputus asa dalam menyikapi berbagai musibah, selalu ada kemudahan setelah datang kesulitan. Allah tidak akan membebani hamba diluar batas kemampuannya, namun juga tidak boleh lupa, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau berikhtiar untuk mengubahnya," katanya. Dia juga menyampaikan rasa bangga, di masa pandemi COVID-19, soliditas kebangsaan justru tetap kuat misalnya berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan meskipun dalam masa krisis akibat pandemi COVID 19, terjadi peningkatan jumlah Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang diterima BAZNAS sebesar 30 persen pada tahun 2020. Menurut dia, berdasarkan data World Giving Index menyebutkan masyarakat Indonesia sebagai yang paling dermawan di dunia selama pandemi, juga mengkonfirmasi bahwa zakat merupakan salah satu pendorong kedermawanan masyarakat. "Bagi kaum muslimin, ada tanggung jawab menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Sebagaimana pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang dirilis kembali oleh Komisi Hukum PBB, yang menyatakan bahwa 'mereka yang bukan saudara seagama, adalah saudara dalam kemanusiaan'. Menjadi sebuah pesan humanis yang menjadi salah satu dasar hukum positif universal," katanya. Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan setelah sembilan bulan perekonomian nasional terpukul dampak pandemi COVID-19, pada akhirnya Indonesia dapat melepaskan diri dari resesi yaitu pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 tumbuh positif pada level 7,07 persen. Menurut dia, untuk menjaga pertumbuhan perekonomian tetap berada di jalur positif, semua pihak harus mengupayakan agar tidak terjadi lagi lonjakan kasus COVID-19. "Ada peran serta dari setiap diri kita untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan melakukan vaksinasi secara sukarela," ujarnya. (sws)
Menteri Kominfo Lantik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate resmi melantik Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) di Jakarta, Selasa. “Mari kita bekerja sama untuk mampu melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh bangsa, negara, bapak presiden, dan oleh kementerian ini ke pundak Pak Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal IKP yang baru,” kata Johnny G. Plate dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa tugas terdekat yang harus dilakukan oleh Dirjen IKP adalah komunikasi publik yang akurat dan tepat, sesuai dengan segmentasi komunikasi untuk membantu Indonesia dalam menangani, mengendalikan, dan menuntaskan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jabatan Dirjen IKP memegang peran sentral dalam upaya negara untuk berperang melawan pandemi COVID-19. Tiga peran sentral yang diemban oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik adalah memastikan masyarakat untuk melaksanakan 3M dengan ketat, melakukan 3T dengan efektif, dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. 3M merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Komunikasi publik yang akurat, menurut Johnny, dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker menjadi 95 persen di bulan September. Sebelumnya, pada bulan Juli, angka kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker sebesar 85 persen. “Komunikasi publik memiliki peran yang sangat sentral untuk meningkatkan (kedisiplinan) menjadi 95 persen,” tutur Johnny menegaskan. Di sisi lain, penerapan 3M didukung oleh praktik 3T yang bertujuan untuk memutus rantai COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan praktik 3T yakni, Testing, Tracing, dan Treatment atau Tes, Telusur, dan Tindak Lanjut. Oleh karena itu, selain meningkatkan kedisiplinan dalam menggunakan masker, komunikasi publik yang tepat dapat memberi pengertian kepada masyarakat mengenai tugas, tantangan, serta hambatan yang dialami oleh pemerintah. Komunikasi tersebut bertujuan mengajak masyarakat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan 3T. “Agar sinergi penanganan 3T kita lebih efektif dan optimal,” ucapnya. Peran lain yang diemban oleh Dirjen IKP adalah mengajak masyarakat untuk turut berperan secara aktif dan masif dalam mengikuti dan melaksanakan vaksinasi COVID-19. "Saya percaya Pak Usman pasti mampu melaksanakannya," kata Johnny G. Plate. Usman Kansong sebelumnya berkarir sebagai wartawan di Harian Republika, Metro TV, dan Media Indonesia. (sws)
Anggota DPR: Beri Juknis Pemda untuk Penggunaan Anggaran Pandemi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan petunjuk teknis (juknis) kepada pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran penanganan pandemi COVID-19. "Kemendagri memberikan petunjuk teknis yang jelas dalam penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Arahan dan pendampingan perlu diberikan kepada kepala daerah secara rutin agar mampu memenuhi target-target realisasi anggaran yang telah ditetapkan," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dia menyarankan agar aparat penegak hukum dan lembaga audit perlu dilibatkan untuk memastikan kepala daerah menggunakan anggaran sesuai ketentuan dan perudangan yang berlaku. Guspardi menegaskan bahwa jangan memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok sehingga berujung pada tindakan korupsi. Dia mendorong pemda melakukan percepatan serapan belanja daerah yang dialokasikan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah dalam penanganan COVID-19. Menurut dia, percepatan realisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 harus ditingkatkan karena berdasarkan data Kemendagri, rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan pandemi COVID-19 masih jauh dari harapan. "Dari data Kemendagri menunjukkan, hingga 15 Juli 2021, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah provinsi baru 35,18 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen," kata Guspardi. Dia mengatakan memang diakui adanya kekhawatiran kepala daerah dalam mencairkan anggaran merupakan suatu hal yang dilematis. Hal itu, menurut dia, di satu sisi, anggaran itu perlu segera digunakan untuk menangani dampak pandemi namun di sisi lain berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga berpotensi mengakibatkan masalah hukum bagi kepala daerah. "Namun yang terpenting penggunaan anggarannya harus tepat sasaran untuk penanganan pandemi COVID-19, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok apalagi dikorupsi. Karena itu, harus ada pengecekan dari inspektorat," ujarnya. Politisi PAN itu berharap antara pemerintah pusat dan daerah harus "seayun selangkah" atau satu pemahaman serta punya komitmen yang tinggi dalam percepatan serapan anggaran penanganan COVID-19 di daerah. Dia berharap pemda jangan ragu melakukan "refocusing" anggaran sehingga tidak ada lagi program penanganan pandemi yang terhambat. Selain itu, menurut dia, Kemendagri diminta mencari terobosan agar pemda tidak terbebani rasa khawatir yang berakibat terganggunya "refocusing" dan realisasi anggaran COVID-19. (sws)
Anggota DPR: Kemenkumham Jelaskan Kebijakan 34 TKA Masuk Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pihak imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjelaskan alasan di balik kebijakan masuknya 34 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. "Saya minta agar Menteri Hukum dan HAM maupun pihak imigrasi agar menjelaskan sejelas-jelasnya alasan di balik penerimaan para WNA. Masalahnya, selama PPKM ini masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit, ini malah menerima TKA," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Sahroni mengingatkan Menkumham untuk terus memegang komitmen yang sebelumnya dengan tegas mengeluarkan aturan larangan masuk TKA ke Indonesia. Ia menekankan bahwa ketegasan aturan terkait WNA sangat penting karena ini terkait dengan keselamatan rakyat, khususnya pada masa pandemi COVID-19. “Saya bukan menghalangi orang mau bisnis, mau bikin apa terserah namun ini masalah keselamatan rakyat. Kondisi kita belum pulih, kita harus terus waspada," ujarnya. Wakil rakyat ini mengingatkan bahwa Indonesia kebobolan kasus COVID-19 varian delta salah satu penyebab utamanya karena kurang ketatnya mengawasi WNA India yang masuk Indonesia. Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebutkan 34 TKA yang masuk ke Indonesia pada hari Sabtu (7/8) sudah mengantongi dokumen izin tinggal terbatas (itas). "Selain itu, mereka juga sudah memenuhi aturan Satgas Penanganan COVID-19," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (8/8). Puluhan tenaga kerja asing asal Negeri Tirai Bambu tersebut juga telah mendapat rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno Hatta. Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok tersebut mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menumpang pesawat Citilink kode penerbangan QG8815 yang membawa 37 penumpang, terdiri atas 34 WNA dan tiga orang warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, terdapat 19 awak alat angkut yang semuanya WNI. "Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soekarno Hatta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia," ujarnya. Angga memastikan seluruh WNA asal Cina tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 27 Tahun 2021. Pemerintah telah memberlakukan larangan orang asing masuk ke Indonesia selama pandemi COVID-19 dan diperluas lagi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan terbitnya Peraturan Menkumham Nomor 27 Tahun 2021. Selama masa PPKM, pemerintah hanya mengizinkan lima kategori orang asing yang bisa masuk Indonesia yaitu pemegang visa dinas dan visa diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19 serta awak alat angkut. (sws)
F-PKS Kembali Potong Gaji Anggota Bantu Warga Terdampak Corona
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya kembali menginstruksikan pemotongan gaji anggota legislatifnya mulai dari pusat hingga daerah untuk membantu rakyat terpapar dan terdampak Covid-19. "Pemotongan ini berlaku untuk gaji bulan Agustus 2021. Sejak pandemi Covid-19, sudah kesekian kalinya Fraksi PKS memotong gaji anggotanya. Kali ini akan digunakan untuk pengadaan bantuan sosial dan disalurkan kepada rakyat terpapar Covid-19, antara lain dalam bentuk penyediaan paket sembako dan makanan bagi pasien isolasi mandiri," kata Jazuli dalam keterangannya, di Jakarta, Ahad, 8 Agustus 2021. Dia menjelaskan, lonjakan kasus pada gelombang kedua pandemi benar-benar "memukul" rakyat. Banyak korban jiwa, anak-anak menjadi yatim-piatu, keluarga kehilangan kepala keluarga dan anggotanya. Kondisi itu, menurut dia, pada akhirnya masyarakat tidak punya banyak pilihan, kecuali mengetatkan kembali aktivitas yang tentunya berdampak secara sosial dan ekonomi. Menurut Jazuli, banyak keluhan dari rakyat yang disampaikan maupun disaksikan langsung para anggota legislatif PKS tentang sulitnya kondisi dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial untuk menopang penghidupan. "Fraksi PKS di DPR terus mendesak pemerintah agar menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sistem dan layanan kesehatan harus ditingkatkan. Bantuan sosial untuk rakyat harus merata berdasarkan basis data yang valid dan akurat," ujarnya. Dia menjelaskan, Dewan Pimpinan Pusat {DPP} PKS telah menginstruksikan struktur dan kader PKS untuk menghimpun bantuan sosial lebih besar lagi. Sebab, kenyataannya banyak rakyat yang kesulitan ekonomi dan tidak dapat mengakses bansos sehingga membutuhkan uluran tangan langsung. "Atas dasar itu, Fraksi PKS kembali memotong gaji anggotanya dari pusat hingga daerah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas sosial, empati, dan gotong royong agar dapat membantu rakyat lebih luas lagi," katanya. Selain itu, dia mengaku bersyukur banyak elemen masyarakat, relawan, dan organisasi sosial yang menunjukkan solidaritas sosial pada saat pandemi Covid-19. Misalnya, membantu ambulans, oksigen, alat pelindung diri (APD), menyediakan makanan bagi pasien isolasi mandiri (isoman), hingga mengadakan rumah sakit lapangan/darurat. Jazuli menilai solidaritas sosial, empati, kepedulian, dan gotong royong itu benar-benar dibutuhkan di masa pandemi. Sebab, hal itu adalah karakter dan jati diri bangsa Indonesia. (MD).
Anggota DPRD Minta Gubernur Sejalan dengan Pusat Hadapi Pandemi COVID
Padang, FNN - Anggota DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman meminta Gubernur Sumatera Barat harus sejalan dengan pemerintah pusat dalam menghadapi pandemi COVID-19, jangan malah membangun sikap kontra dengan kebijakan pusat. "Saya secara pribadi mengingatkan gubernur agar sejalan dengan pemerintah pusat, saat ini kita dalam masa pandemi sehingga kebijakan yang diambil harus murni untuk keselamatan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi," kata dia di Padang, Sabtu Hal ini diungkapkannya setelah keluarnya komentar gubernur menyikapi survei Satgas COVID-19 yang menyebutkan Sumbar menjadi salah satu daerah yang tidak taat menggunakan masker. "Kita sayangkan ucapan gubernur bahwa orang di Jakarta juga banyak yang tidak mengenakan masker. Seharusnya gubernur dapat lebih bijak menyikapi survei yang ada tersebut," kata politisi dari PDI Perjuangan ini. Ia mengatakan survei yang dibuat Satgas itu tentu memiliki paramater yang jelas dan gubernur harus lebih arif menyikapi hal tersebut. "Kepala daerah merupakan contoh masyarakat, jika ucapan seperti itu tentu membuat masyarakat susah diminta untuk mematuhi protokol kesehatan," kata dia. Ia mengatakan petugas di lapangan mati-matian berusaha agar masyarakat taat terhadap protokol kesehatan untuk selalu mengenakan masker, tidak berkerumun agar meminimalkan penyebaran pandemi COVID-19. "Mungkin ada beban psikologis yang berat dirasakan gubernur dalam menyikapi situasi ini namun sebagai kepala daerah tentu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat," kata dia. Terutama dalam berkunjung ke lapangan, ia meminta gubernur dapat menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker yang sesuai dengan protokol kesehatan. "Jangan ditemukan gubernur tidak mengenakan masker dengan benar lagi, gubernur itu contoh dan harus menjadi panutan agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan," kata dia. (sws)
47 Desa di Mukomuko Siap Selenggarakan Pilkades Serentak
Mukomuko, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memastikan sebanyak 47 desa di daerah siap menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak mulai bulan Agustus 2021. "Insya Allah semua desa siap menyelenggarakan pilkades, bulan Agustus ini mulai tahapan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Gianto, dalam keterangannya di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan, pemerintah setempat dalam minggu ini telah membentuk panitia atau tim pilkades tingkat kabupaten yang terdiri dari berbagai instansi di lingkungan pemerintah setempat da. Instansi vertikal. Ia mengatakan, selanjutkan panitia atau tim pilkades kabupaten setempat yang nantinya akan menjelaskan tahapan pilkades serentak di 47 desa pada pekan depan. Sedangkan pembentukan panitia desa yang langsung menyelenggarakan pilkades serentak akan disampaikan dalam tahapan pilkades. Menurutnya, tidak banyak perubahan pada tahapan pemilihan kepala desa serentak di daerah ini, hanya saja pelaksanaan pemilihan berbeda waktunya. Ia menyebutkan rencananya tahapan pilkades serentak dimulai dari persiapan pembentukan panitia pilkades tingkat desa oleh BPD selama llima hari, yakni tanggal 2-6 Agustus 2021. Kemudian selama Agustus tahapan penyampaian surat keputusan pengangkatan panitia pilkades kepada bupati melalui camat, lalu mengadakan sosialisasi pilkades serentak kepada masyarakat, panitia merencanakan dan mengajukan biaya pilkades kepada bupati melalui camat, persetujuan biaya pemilihan oleh bupati, lalu panitia desa melakukan pendaftaran pemilih. Selanjutnya tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal calon hingga hari tenang kampanye terhitung selama dua bulan mulai dari bulan September hingga Oktober 2021. "Pelaksanaan pemungutan suara selama satu hari, kemudian penetapan dan pengesahan kepala desa terpilih dalam pilkades serentak selama satu bulan dalam bulan Oktober 2021, kemudian pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan sekitar bulan November dan Desember tahun ini," ujarnya. Sementara itu, pemerintah setempat telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa di tengah pandemi COVID-19 untuk mengganti Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perda tentang Perubahan atas Pemilihan Kepala Desa menjadi perda yang mengatur tentang alokasi anggaran untuk kegiatan pemilihan kepala desa pada masa pandemi COVID-19. (sws)
Perang Baliho Dimulai
By M Rizal Fadillah MULAI ramai kemunculan baliho para petinggi partai di berbagai daerah. Sekurangnya ada Puan Maharani (PDIP), Airlangga (Golkar), dan Muhaimin Iskandar (PKB). Tentu bukan asal pasang jika bukan tujuan sebagai sosialisasi Pilpres 2024. Bahasa kasarnya kampanye dini. Konten seruan "kamuflase" memang di sekitar pandemi covid 19. Dinilai kurang etis di masa prihatin menghadapi pandemi ini para selebriti politik sudah mulai "menebar pesona" untuk 2024. Anggapannya mungkin perlu "jualan diri" harus lebih dini. Tidak mampu dalam bentuk prestasi ya minimal baliho. Tak peduli bahwa hal itu bisa mengotori atau menambah sumpek kota. Puan Maharani yang terbanyak baliho. Untuk beberapa daerah mendapat dukungan pemerintah setempat. Walikota Gibran mengakui pemasangan baliho di kotanya atas perintah PDIP. Pengamat menduga jebloknya posisi Puan dalam beberapa survey harus di upgrade dan ditopang oleh sosialisasi baliho. Masyarakat ada yang mengenal ada yang tidak dengan figur yang ada dalam baliho tersebut. Bahkan di Blitar dan Surabaya beberapa baliho menjadi korban vandalisme yaitu dicoret-coret oleh masyarakat. Polisi terpaksa harus mengusut laporan perusakan baliho. Kepak Sayap Kebhinekaan yang tertulis dalam baliho berefek pada kepak sayap kekecewaan. Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga tampil dalam banyak baliho. ketua DPD Golkar Blora mengakui pemasangan baliho itu untuk sosialisasi Airlangga demi Pilpres 2024. Mottonya adalah Kerja Untuk Indonesia, motto yang jelas bernuansa kampanye. Mungkin selama ini dirasakan tidak bekerja atau kurang kerjaan. Massa kampanye masih jauh namun partai-partai besar justru mencuri start dengan memanfaatkan pandemi. Tipis antara sosialisasi dan kampanye sebagaimana sulit untuk membedakan ajakan dengan seruan. Sebenarnya masyarakat awam juga tahu bahwa yang dilakukan oleh Puan dan Airlangga melalui tampilan baliho adalah sebuah kampanye. Ditambah dengan baliho Cak Imin panggilan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB maka fenomena baru telah muncul, yaitu kampanye terselubung untuk Pilpres 2024. Perang baliho dimulai. Ada tiga probabilitas dari fenomena munculnya baliho-baliho petinggi Partai ini, yaitu : Pertama, memang sosialisasi diri figur yang ingin menjadi kandidat Capres/Cawapres 2024. Start dini untuk mendongkrak kekurangan popularitas sebagaimana ditampilkan dalam survey-survey. Kedua, permainan partai politik untuk menghambat aspirasi liar yang menginginkan Jokowi menambah masa jabatan kepresidenannya. Munculnya figur dari partai-partai menutup dukungan atau perlawanan terhadap masa jabatan tiga periode. Ketiga, munculnya baliho figur untuk 2021 itu diskenariokan oleh Jokowi dan oligarkhinya sendiri. Dirigen dari baliho ini adalah Jokowi. Tujuannya untuk membangun citra bahwa kekuasaan aman hingga 2024. Antisipasi atas desakan yang menguat agar Jokowi meletakkan jabatan sebelum 2024. Perang baliho bisa meningkatkan jumlah figur yang muncul dan hal ini sangat tidak sehat. Di samping tidak empati pada penderitaan rakyat yang sedang sekarat menghadapi pandemi, juga bagian dari kapitalisasi politik. Mereka yang kuat kapital itulah yang terbanyak baliho. Ketidakadilan ini berbahaya dan merusak. Nah, sebelum menjamur dan tak terkendali sebaiknya dilarang saja pemasangan baliho bernuansa kampanye tersebut. Jangan bodohi rakyat dengan bahasa sosialisasi. Ingat dahulu baliho HRS yang dipasang di sekitar sekretariat saja sudah diobrak abrak abrik oleh tentara. Pangdam Jaya menjadi komandan operasi. Nah kini sebaiknya baliho politik yang tersebar dimana-mana itu dilarang atau dipaksa untuk diturunkan, jika bandel kirim saja pasukan TNI untuk menurunkannya. Jangan hanya berani kepada HRS. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Gejolak Panas Perebutan Kekuasaan 2024
Oleh Tarmidzi Yusuf PILPRESS masih lama. Tiga tahun lagi. Kampanye telah dimulai. Katanya pandemi. Menguatkan dugaan plandemi. Baliho bertebaran dimana-mana. Baliho Airlangga, Puan Maharani dan Cak Imin. Gencarnya baliho ketiga tokoh tersebut, tentu saja untuk mendongkrak elektabilitas. Maklum, elektabilitas 'nasakom', nasib satu koma. Tujuannya? Pertarungan mendapatkan kendaraan politik. Golkar dan PDIP bergejolak. Berpotensi terbelah. Golkar merah dan Golkar kuning. Golkar merah menguasai kepengurusan DPP. Motor kendalinya LBP. Jagonya, Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Golkar kuning menguasai mayoritas anggota parlemen dan jaringan se Indonesia. Tokoh sentralnya JK. Wakil Presiden 2004 dan 2014. Golkar kalau diibaratkan pesawat. LBP pegang kepala. Badan, sayap dan ekor dipegang JK. Siapa jago JK? Siapa lagi kalau bukan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. PDIP lebih seru lagi. Antara Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Puan Maharani puteri mahkota Megawati. Posisi yang diincar RI 2 mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo jagonya LBP, Jokowi dan taipan cukong. Posisi yang dibidik kursi yang bakal ditinggalkan Jokowi, RI 1. Pendamping Ganjar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Perang sekoci politik Golkar dan PDIP bakal seru. Bisa berdarah-darah berebut sekoci politik. Saatnya rakyat tidak percaya PSK, Pelacur Survei Komersial. Utak-atik hasil survei sesui order. Gilanya KPU, mengikuti hasil perhitungan quick count. Pertarungan politik telah dimulai. Saling kunci di RUU Pemilu. Kubu mana yang kuat. Tarik menarik presidential threshold dan pemilihan komisioner baru KPU dan Bawaslu. Diprediksi akan muncul tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anies, Prabowo dan Ganjar akan muncul sebagai Calon Presiden. Sedangkan Calon Wakil Presiden kemungkinan besar AHY, Puan Maharani dan Airlangga. Itu kondisi normal. Bagaimana kalau kondisi tidak normal? Kabarnya isu Covid-19 belum akan berakhir hingga 2025. Gonta ganti varian. WHO dan pejabat tertentu sudah ngasih sinyal. Padahal, rakyat sudah 3 M (mual, muak dan muntah). Sampai kapan? Sampai tercapainya tujuan politik kelompok tertentu. Bisa damai. Bisa chaos. Ingat! TKA China komunis sudah disebar dimana-mana. Serem banget. Skenario peta koalisi bisa buyar jika kondisi darurat. Misalnya, terjadi prahara politik di PDIP dan Jokowi turun dan atau diturunkan sebelum 2024. Bisa jadi PDIP diam-diam bergerilya mendongkel kekuasaan Jokowi apabila PDIP dan Megawati terancam. Ingat, kasus lengsernya Gus Dur. Kita tahu, Jokowi sebagai representasi LBP dengan Megawati tidak akur-akur amat. Bagai api dalam sekam. Suatu saat akan konflik secara terbuka. Hanya tunggu waktu. Momentumnya? Jokowi dianggap gagal dalam menangani pandemi Covid-19. Secara politik Megawati di atas angin. Apalagi Ketua DPR Puan Maharani. Ketua MPR Bambang Soesatyo dari Golkar kuning. Jalan terbuka lebar untuk impeachment Jokowi. Tapi jangan lupa. Kabinet, TNI, Polri dan institusi negara strategis lainnya goyah. LBP makin terpojok. Jokowi siap-siap terpental dari istana. Siapa sangka, ditengah situasi tidak terkendali akibat perebutan kekuasaan. Muncul kejutan baru. Rakyat mengambil jalannya sendiri. Tahu sendiri. Rakyat sudah panas. Disiram sedikit langsung terbakar. Rakyat muak dengan kondisi hari ini. Demokrasi oligarki. Tiba-tiba rakyat menobatkan HRS sebagai tokoh pemersatu bangsa yang sedang tercabik-cabik. Tampil figur presiden yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Diluar prediksi semua pihak. Soalnya, belum ada tokoh nasional yang bisa memobilisasi massa puluhan juta orang selain HRS. Ditambah rakyat sudah mual, muak dan muntah dengan kondisi negara hari ini. Bagaimana skenario HRS tampil? _Wallahua'lam._ Yang jelas, sejarah telah memberi banyak contoh tentang munculnya pemimpin yang terdzalimi oleh rezim dzalim. Wait and see. Penulis, Pegiat Dakwah dan Sosial.
POPULER
