POLITIK
Prabowo ke Jokowi: Tak Perlu Hiraukan Suara yang Memperkeruh Keadaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiatno meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat pandemi COVID-19. "Penanganan (COVID-19) cukup efektif dan kita optimis kita mampu menghadapinya dan kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah ada di jalan benar," kata Prabowo Subianto seperti dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara Jakarta pada 25 Agustus 2021. Ada tujuh pimpinan partai politik yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Manoarfa dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. "Kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," ungkap Prabowo. Menteri Pertahanan tersebut mengatakan kepemimpinan dan keputusan-keputusan Presiden Jokowi sudah cocok untuk rakyat Indonesia. "Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi, mohon bapak jangan ragu, 'we are on the right track'," tambah Prabowo. Sejumlah masalah untuk mengatasi pandemi seperti keterlambatan vaksinasi, menurut Prabowo, juga dialami banyak negara. "Kedua, (bidang) ekonomi juga kita optimis cukup baik dibandingkan banyak negara lain. Itu juga berhubungan pak keputusan Bapak utuk tidak 'lock down' keras, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang 'lock down' keras, malah mengalami kesulitan," ungkap Prabowo. Artinya, Prabowo menilai bahwa keputusan-keputusan Presiden terkait pandemi perlu dilanjutkan. "Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, saya bangga bagian dari pemerintahan ini dan kita tidak usah ragu-ragu Pak," tambah Prabowo. Dalam paparannya, Presiden Jokowi mengakui perkembangan COVID-19 sulit diduga. "Berkaitan dengan COVID-19, perkembangan kasus harian COVID-19 ini memang betul-betul sulit diduga, tapi alhamdulilah pada hari ini 24 Agustus kemarin (jumlah positif) 19 belas ribu dari 56 ribu. Inilah kira saya kira proses belajar juga yang kita lakukan," kata Presiden. Presiden menyebut ia sendiri menghubungi sejumlah negara untuk melakukan modifikasi metode penanganan COVID-19 versi Indonesia. "Mengenai keterisian tempat tidur di rumah sakit, di Mei, kita pernah mencapai 29 persen kemudian melompat di Juli sampai hampir 80 persen. Pada hari ini kita sudah turunkan lagi menjadi 30 persen, alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja, TNI, polri, kementerian, BUMN, pemerintah daerah semuanya," ungkap Presiden. Sedangkan untuk angka kesembuhan menurut Presiden, rata-rata kesembuhan Indonesia sudah berada sudah di atas rata-rata dunia, yaitu 89,97 persen dibanding rata-rata dunia yaitu 89,5 persen. "Yang masih belum kita bisa selesaikan, ini saya selalu saya smapaikan ke Menkes dan pemda agar angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus," tambah Presiden. Sedangkan untuk peringkat vaksinasi, menurut Presiden, peringkat Indonesia tidak buruk dari total sekitar 220 negara. "Peringkat kita tidak jelek-jelek amat sih. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, sampai hari ini kita sudah nomor 4. India nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Brazil, kita nomor 4, Indonesia. Kemudian kalau berdasarkan total suntikan, yang sudah disuntikkan 91,9 juta dosis. Kita kalah dengan Jerman, Jepang, Brazil, Amerika, China," ungkap Presiden. Selanjutnya terkait dengan kondisi ekonomi, Presiden kembali memaparkan strategi gas dan rem. "Karena memang kalau kasusnya turun, ekonomi pasti naik, kalau kasusnya naik, ekonominya pasti turun, sudah rumusnya itu. Kita mencari ekuilibrium, mencari keseimbangan, itulah sebetulnya yang paling sulit disesuaikan dengan lapangan di Indonesia yang juga tidak mudah karena berpulau-pulau dan untuk distribusi vaksin saja, distribusi obat-obatan saja memerlukan waktu yang tidak sedikit," jelas Presiden.(sws)
Airlangga : Penanganan COVID-19 yang Cepat Dipimpin Langsung Presiden
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan penanganan pandemi COVID-19 yang cepat adalah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. “Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI - Polri, kalau ini menggunakan (penanganan) yang dari bawah, ini tidak terjadi, karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), antara Jakarta Raya, Bekasi dan Kabupaten Bogor saja tidak sinkron sehingga efeknya bolak-balik,” kata Airlangga dalam Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi, Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) yang diunggah di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8) ini. Terkait kebijakan ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah sudah melakukan reformasi besar-besaran dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Ini salah satu reform (reformasi) terbesar yang dilakukan di bawah Bapak Presiden,” ujarnya. Airlangga mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dapat jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan yang telah dicapai. Hal ini untuk megentaskan kemiskinan dan menumbuhkan banyak lapangan kerja agar target pembangunan tercapai. “Mengenai perekonomian ke depan, kita perlu mencapai pertumbuhan di atas rata-rata yang bisa dicapai, utamanya adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan, dan lapangan pekerjaan,” ujar pimpinan parpol yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. Dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan Partai Politik Koalisi ini hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Kemudian, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sahabat baru koalisi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.(sws)
LaNyalla Serap Aspirasi Warga Rote Ndao NTT
Kupang, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menyerap aspirasi warga di wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut. "Saya berharap bisa menyerap banyak aspirasi dari kunjungan kerja di Pulau Rote ini, agar kita bisa memberikan solusi terbaik," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu. LaNyalla yang tiba bersama rombongan di Pulau Rote pada Sabtu (28/8) pagi langsung mengawali kunjungan kerja dengan berziarah ke lokasi kuburan para raja Termanu yang didampingi Raja Termanu Vicoas Amalo. Setelah mendapatkan keterangan mengenai keberadaan kuburan raja-raja, senator asal Jawa Timur itu menyampaikan bahwa peran kerajaan Nusantara terhadap NKRI tidaklah kecil. "Oleh karena itu kami akan berupaya agar pemerintah memberikan perhatian dan turut melestarikan kerajaan-kerajaan di Nusantara," katanya. Lokasi kuburan yang dikunjungi merupakan tempat peristirahatan terakhir dua raja yakni Kila Pelo dan anaknya Pau Kila. Di sekitarnya juga terdapat kuburan pengawal dan pembantu raja yang dipisahkan dengan pagar batu. LaNyalla mengatakan kondisi batu-batu pembatas kuburan keluarga raja dan pembantu serta pengawal tidak tampak jelas dan hampir rata dengan tanah. Oleh karena itu dia berharap makam-makam ini bisa dijaga kelestariannya dan juga bisa dikelola dengan baik agar menjadi destinasi wisata. "Sehingga ada nilai tambah untuk pemerintah dan warga Rote Ndao dan juga untuk kerajaan," katanya. Sementara itu Raja Termanu Vicoas Amalo mengaku sangat bangga atas kunjungan Ketua DPD RI untuk berziarah dan menaburkan bunga di makam raja-raja. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak LaNyalla di Rote. Ini membuat kami semakin optimistis bahwa kerajaan di Indonesia akan tetap eksis dan terus mewariskan budaya dari kerajaan negara ini," katanya. (sws)
Anggota DPR Sebut Pembabatan hutan di Manggarai Barat Ancam Air Bersih
Kupang, FNN - Komisi IV DPR menyatakan bahwa pembabatan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hutan Lindung Bowosie yang berlokasi di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, mengancam krisis air bersih di daerah itu. “Hutan Bowosie adalah sumber mata air minum satu-satunya bagi masyarakat Kota Labuan Bajo.Jika hutan ini dibabat dikhawatirkan menggangu kebutuhan air bersih di Labuan Bajo," kata anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema, dihubungi ANTARA dari Kupang, Sabtu. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat ini harapan masyarakat di daerah itu, kini bertumpu dari hutan Bowosie saja karena masih ada tiga aliran kali yang berhulu dari Bowosie. Tiga aliran kali itu berasal yang berasal dari Wae Mese, yakni aliran Wae Nuwa, Wae Sipi dan kali Wae Baling. Wae dalam bahasa setempat berarti sungai. "Jika hutan dibabat, maka rakyat terancam mengalami kesulitan air bersih. Demikian pula, sungai terancam kering, sehingga pasokan air untuk lahan-lahan pertanian berkurang,” kata dia. Apalagi saat ini, pemerintah telah mengalih fungsi lahan seluas 400 Hektare di hutan Bowosie untuk kepentingan bisnis pariwisata yang dikelola Badan Pelaksana Otorita-Labuan Bajo Flores. Dalam desain perencanaan, lahan alih fungsi akan dibangun hotel, perumahan komersial, restoran, dan teater. Pembabatan hutan semakin berakibat buruk bagi masyarakat Labuan Bajo karena mereka kehilangan hutan sekaligus air. “Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Masyarakat kehilangan hutan, serentak pula kehilangan sumber air untuk kebutuhan sehari-hati, juga untuk pertanian dan peternakan,” kata dia. Ia mengingatkan, status hutan Bowosie adalah hutan produksi dan bersebelahan dengan hutan lindung. Maka, apabila akan digunakan untuk tujuan non kehutanan, terlebih dahulu harus mengurus analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan persetujuan lingkungan untuk mengurus persetujuan penggunaan kawasan hutan. Namun, kenyataannya saat ini pembabatan hutan belum ada izinnya, tidak transparan, dan cenderung disembunyikan dari masyarakat. Sementara itu Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Manggarai Barat, Stefanus Nali, melalui staf KPH Manggarai Barat Hasan mengatakan bahwa polemik pembabatan hutan Bowosie itu di luar dari hutan seluas 400 Hektare yang akan diserahkan kepada BPOLBF. "Soal pembabatan hutan oleh KLHK itu diluar dari lahan seluas 400 Hektare yang akan diserahkan ke BPOLBF," ujar dia. Hutan yang dibabat itu luasnya mencapai tiga sampai empat hektare dan direncanakan akan digunakan untuk menanam pohon atau bunga yang didatangkan dari luar negeri dengan tujuan mempercantik bukit-bukit sekitar Labuan Bajo selain itu juga akan dibangun juga bangunan untuk persemaian. (sws)
Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Isoter KM Tidar di Jayapura
Jayapura, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jumat, meninjau tempat isolasi terpusat (isoter) di KM Tidar yang bersandar di Pelabuhan Jayapura, Papua. Kedua petinggi TNI dan Polri itu sempat melakukan interaksi secara virtual dengan pasien yang dirawat di isoter terapung yang dibuka sejak Sabtu (21/8). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh warga Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya, bila terpapar virus corona jenis baru tersebut agar menjalani karantina di tempat isoter. Berdasarkan pengakuan pasien yang menjalani isoter kapal milik PT Pelni itu, terungkap bahwa tempat isolasi terapung memiliki fasilitas penunjang lengkap dan diawasi secara intensif oleh tenaga kesehatan (nakes). "Saya dengan Pak Panglima dan tim tentunya sangat terima kasih serta senang setelah mendengar apa yang disampaikan bahwa di isoter mendapatkan pelayanan yang baik dari fasilitas maupun pengawasan secara intensif dari tenaga kesehatan," katanya. Oleh karena itu, ia berharap, warga mau mengajak atau menyosialisasikan kepada keluarga dan kerabatnya yang terpapar virus tersebut agar mau melakukan karantina di tempat isoter. Mantan Kabareskrim itu juga mengatakan dengan fasilitas isoter yang lengkap dan pengawasan tenaga kesehatan yang memadai, maka kesembuhan pasien dari paparan virus corona semakin tinggi. Selain itu, kata dia, warga yang menjalani isoter dapat mencegah penularan terhadap orang lainnya. "Sampaikan ke saudara-saudara bahwa isoter yang ada kapal terapung ini fasilitasnya lengkap dan kita semua dapatkan jaminan bahwa dengan dokter dan obat-obatan yang ada, maka kesembuhan akan cepat terwujud," kata Jenderal Pol Sigit. Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus berjuang tanpa kenal lelah untuk merawat masyarakat yang terpapar virus corona. "Terima kasih kepada tenaga kesehatan, karena sudah dirawat saudara-saudara kita, tolong setiap hari terus dicek secara intensif kondisi para pasien sehingga mereka dapat segera sehat dan sembuh," kata dia. Hingga Kamis (26/8), tempat isoter KM Tidar merawat 34 orang, namun tujuh orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh sehingga yang dirawat 27 orang.(sws)
Wapres Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Istiqlal dan Katedral
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meninjau penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah Masjid Istiqlal dan Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga atau Gereja Katolik Katedral Jakarta Pusat, Jumat. Wapres Ma’ruf dan rombongan terbatas melakukan ibadah Salat Jumat dengan menjaga jarak bersama umat di Masjid Istiqlal. Usai Salat Jumat, Wapres melewati Terowongan Silaturahmi menuju Gereja Katolik Katedral untuk meninjau penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah tersebut. Pemerintah pusat telah menerapkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di DKI Jakarta. Dengan status level tersebut, kegiatan peribadatan mulai boleh dilakukan di rumah ibadat dengan maksimal keterisian umat sebanyak 50 persen kapasitas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 COVID-19, yang mengizinkan rumah ibadah beroperasi, yakni masjid, musala, gereja, pura, vihara, klenteng serta tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadah. "Dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaan selama masa PPKM Level t3 dengan maksimal 50 persen kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama," demikian kutipan Keputusan yang ditandatangani Anies Baswedan di Jakarta, Senin (23/8). Dalam siaran langsung Masjid Istiqlal TV, Wapres Ma’ruf tampak berada di antara jemaah dengan mengenakan setelan jas, sarung dan sorban putih. Tampak pula Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar yang berada di sebelah Wapres Ma’ruf. Salat Jumat di Masjid Istiqlal tersebut merupakan yang pertama kalinya bagi Wapres Ma’ruf di masa pandemi COVID-19 dan setelah renovasi Masjid Istiqlal.(sws)
Amendemen Konstitusi bukan Agenda Mendesak
Semarang, FNN - Isu amendemen UUD 1945 sangat rentan dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan. Misalnya, masa jabatan presiden tiga periode, penundaan Pemilu 2024, maupun pemilihan presiden oleh MPR RI. "Amandemen konstitusi bukan merupakan agenda mendesak. Bahkan, amandemen tersebut bisa kontraproduktif dengan upaya menanganan Cornavirus Disease 2019 (Covid-19)," kata anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Jumat pagi, 27 Agustus 2021. Kepada Antara. Titi memandang penting penyelenggara negara fokus pada penanganan pandemi bekerja secara optimal mengatasi virus corona. Hal itu lebih penting, dan diharapkan dapat segera membawa Indonesia keluar dari situasi krisis akibat Covid-19. "Intrik politik hanya akan membuat kacau," ucap Titi. Ia menilai, isu masa jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu, dan pemilihan presiden oleh MPR RI bisa memancing kekisruhan berujung protes dan perlawanan publik karena tidak sesuai dengan konstitusi. Semua pihak menjaga iklim kondusif dan situasi politik yang stabil agar penanganan pandemi corona lebih optimal. Oleh karena itu, dia berpesan kepada elite politik di Tanah Air supaya tidak melempar isu yang tidak krusial, apalagi sampai bisa memicu kontroversi di tengah masyarakat. "Kalau masyarakat sampai turun ke jalan, semua upaya penanggulangan pandemi Covid-19 akan menjadi sia-sia," ujarnya. (MD).
Ketimbang Melakukan Amandemen, MPR Diminta Fokus Sosialisasi Empat Pilar
Jakarta, FNN - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar MPR RI fokus dalam mensosialisasikan 4 Pilar MPR RI. “Mestinya sosialisasi 4 Pilar (MPR RI, red) bisa dimaksimalkan, alih-alih melakukan amendemen,” kata Lucius Karus ketika menyampaikan paparan dalam diskusi publik bertajuk “Siapa Butuh Amendemen?” yang diselenggarakan secara daring, di Jakarta, Ahad, 22 Agustus 2021. Melakukan sosialisasi 4 Pilar merupakan bagian dari tugas dan kewenangan MPR RI, tutur Lucius. Khususnya, guna memperkuat penghayatan nilai-nilai kebangsaan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk jajaran pemerintah. Adapun pilar-pilar yang disosialisasikan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Lucius juga mengatakan bahwa, saat ini, bangsa Indonesia tengah menunggu hasil dari sosialisasi 4 Pilar MPR RI berupa penurunan permasalahan kebangsaan. Namun, hasil tersebut masih belum terlihat. “Sejauh ini, permasalahan terkait kebangsaan justru semakin kuat,” ucap Lucius. Permasalahan kebangsaan, seperti politik identitas, politik uang, korupsi, dan lain sebagainya, diyakini diakibatkan oleh karakter kebangsaan yang mulai menipis. Oleh karena itu, Peneliti Formappi ini menekankan pentingnya MPR dalam mengarahkan perhatian pada keempat pilar tersebut. Di tengah pandemi COVID-19, bagi Lucius, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah penguatan karakter kebangsaan, sehingga amendemen UUD 1945 dapat dilakukan pada periode selanjutnya atau ketika pandemi berakhir. “Jadi saya kira itu harus dimaksimalkan, ketimbang berencana melakukan amendemen,” tuturnya, senagaimana dikutip dari Antara. Bagi Lucius Karus, belum terdapat urgensi yang mengharuskan pemerintah untuk mengakomodir pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD 1945. Justru, proses amendemen dapat memunculkan isu-isu serta instabilitas yang tidak diinginkan di negeri ini. “Di samping karena situasi (untuk amendemen, red) yang kurang memungkinkan karena pandemi, saya kira banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh MPR,” kata Lucius. (MD).
Sahabat Ganjar Deklarasikan Ganjar Pranowo Maju Pada Pemilihan Presiden 2024
Jakarta, FNN - Kelompok relawan yang menamakan diri Sahabat Ganjar mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P, Ganjar Pranowo supaya maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Deklarasi secara serentak dilakukan di 34 provinsi se-Indonesia. "Kami menebarkan semangat yang selama ini digaungkan Ganjar di 51 kota pada 34 provinsi di Indonesia," kata Ketua Umum Sahabat Ganjar Lenny Handayani melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 22 Agustus 2021. Tujuan deklarasi serentak tersebut guna melakukan konsolidasi agar bisa bersinergi serta bergerak bersama sesuai visi dan misi Sahabat Ganjar yaitu mengusung Ganjar Pranowo maju di Pilpres 2024. "Sahabat Ganjar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarluaskan semangat kepemimpinan Ganjar ke masyarakat luas," ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebagai sosok yang dekat dengan berbagai elemen masyarakat termasuk anak muda, Ganjar merupakan pemimpin yang ramah, merakyat, dinamis dan mengedepankan dialog. "Sahabat Ganjar akan secara nyata mendukung Ganjar untuk maju," katanya . Deklarasi Sahabat Ganjar telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 20 Juni 2021. Kemudian diperluas hingga 33 provinsi lainnya yang menyasar di 51 kota di Indonesia. Ia menyebutkan 51 kota tersebut di antaranya Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Kota Lampung, Serang, Kota Bogor, Kuningan, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Bandung dan sejumlah kota lainnya. Deklarasi Sahabat Ganjar juga ditandai dengan pembagian paket sembako dan masker kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Deklarasi tersebut juga dikemas dengan cara-cara unik. Misalnya, di Cirebon relawan Sahabat Ganjar melakukan deklarasi di atas perahu nelayan. Di Kuningan, deklarasi menggunakan iring-iringan delman. Di Bojonegoro, Medan, Solo dengan iring-iringan becak. Di Bali, para Sahabat Ganjar memborong jajanan kaki lima. Kemudian, di Semarang kegiatan unik Sahabat Ganjar yakni melakukan aksi tanam pohon bakau. Sekilas tentang Sahabat Ganjar adalah kelompok relawan yang dibentuk pada 20 Juni 2021. Kelompok tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang hadir membantu menyosialisasikan semua informasi tentang Ganjar Pranowo. (MD).
Bawaslu Purworejo Umumkan 86 Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu
Purworejo, FNN - Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengumumkan sebanyak 86 barang dugaan pelanggaran (BDP) yang tidak diketahui nama pemiliknya. Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nur Kholiq di Purworejo, Jumat, menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan hasil pengawasan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018, Pilpres 2019, dan Pilkada 2020. Kholiq mengatakan bahwa pengelolaan barang dugaan pelanggaran ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ia mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo membentuk tim untuk mengelola barang dugaan pelanggaran selama tahapan pemilihan tersebut. "Di Kabupaten Purworejo terdapat 86 barang dugaan pelanggaran yang tidak diketahui siapa nama pemiliknya, kemudian kami umumkan kepada masyarakat melalui laman resmi," katanya. Bagi masyarakat yang merasa memiliki barang tersebut, kata Kholiq, dapat mengambilnya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jalan Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 14 Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Kepala Unit Pengelola BDP Bawaslu Kabupaten Purworejo Didik Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim pengelola unit barang dugaan pelanggaran sudah mengumumkan melalui laman resmi, yakni purworejo.bawaslu.go.id dan juga dipasang langsung dipapan pengumuman sekretariat. Ia menyebutkan barang dugaan pelanggaran tersebut, antara lain dokumen elektronik berupa foto dan video, bahan kampanye berupa kaus, stiker, dan leaflet. "Jika ada masyarakat yang merasa memiliki barang tersebut, dapat mengambil dengan menunjukkan kartu identitas dan bukti-bukti kepemilikan barang tersebut," katanya. Ditegaskan pula bahwa pengambilan barang bukti tersebut paling lama 7 hari sejak pengumuman disampaikan. (mth)
POPULER
