POLITIK
PNI, PKI, Sukarno, Nasakom, dan Angkatan Darat
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting mengungkapkan, sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), Sukarno sempat gusar ketika partai berideologi marhaenisme itu diisi tokoh-tokoh yang dianggapnya sudah tua dan tidak progresif revolusioner. Maka pada Kongres PNI 1963 di Purwokerto, sejumlah tokoh PNI disingkirkan. “Yang mengejutkan, para aktivis PKI (Partai Komunis Indonesia) justru dimasukkan dalam kepengurusan PNI. Misalnya Karim DP, Satya Graha, Walujo, Djarwoto. Bahkan mereka menduduki posisi-posisi penting di dalam kepengurusan partai dan media massa. Inilah yang disebut PKI berjaket PNI,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Kamis (30/9). Selanjutnya, menurut Ginting, pada sidang Badan Pekerja Kongres (BPK) 1 PNI di Bandung tahun 1964, PNI menafsirkan marhaenisme sebagai marxisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia. Keputusan ini dikenal dengan istilah Deklarasi Marhaenis. Di situ, lanjutnya, PNI menonjolkan unsur marxisme sebagai suatu paham revolusioner yang berdiri di atas sendi-sendi aksi massa yang revolusioner. Maka, unsur buruh dan tani ditetapkan sebagai soko guru partai dengan tidak mengurangi peranan golongan-golongan progresif revolusioner lainnya. Sekaligus menyingkirkan unsur-unsur non marhaenisme di dalam kepemimpinan partai. Dikemukakannya, TNI dan sejumlah partai Islam, tidak menyukai perubahan PNI menjadi semakin ke kiri dan menyatu dengan PKI. Hal itu juga sudah terlihat sejak 1958. Ketika Sukarno dan Angkatan Darat berbeda sikap dalam menyelesaikan masalah PRRI/Permesta. “Para pemimpin Angkatan Darat lebih cenderung menghendaki penyelesaian secara damai. Sedangkan Sukarno berpendapat rehabilitasi terhadap pemberontak hanya mungkin dengan penyerahan mereka terlebih dahulu,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Kemudian, kata dia, Sukarno mencari dukungan dari PKI dan Nahdlatul Ulama (NU). Di sisi lain, Sukarno malah lebih dekat dengan PKI daripada dengan PNI. Ia mengontrol PNI dengan memperkuat kedudukan Ruslan Abdul Gani dalam kepemimpinan PNI. Namun tetap tidak efektif. Ruslan dianggap kurang progresif revolusioner. “Alasan itulah yang digunakan untuk memasukan aktivis PKI, seperti Karim DP dan lain-lain ke dalam PNI. Itulah PKI berjaket PNI,” ujar Selamat Ginting yang lama menjadi wartawan politik di sejumlah media massa. Dari sinilah, kata Ginting, PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 justru dianggap sebagai pengikut setia PKI. Hal ini, karena pengurus PNI nyaris tanpa kreasi, dan imajinasi. PNI mengeluarkan rumusan-rumusan ‘copy paste’ milik PKI. Misalnya ikut-ikutan membuat tuntutan bubarkan ABRI, bubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), istilah setan kota, kapitalis birokrat, dll. Dikemukakan, hal itu juga dikemukakan oleh Ketua Umum PNI Ali Sastroamijoyo pada ulang tahun ke 45 PKI. Ia menyatakan PNI bersedia bekerjasama dengan PKI. Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 1959-1960 sudah terang-terangan menyatakan ketidaksukaan kedekatan Sukarno dengan PKI. Ia akhirnya mundur dari posisi Wakil Presiden, karena Sukarno dianggap sudah tidak bisa diberitahu lagi. “Termasuk keputusan Sukarno yang otoriter, membubarkan dua partai, yakni: Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia), karena berbeda sikap dengan dirinya. Bahkan dianggap terlibat mendukung PRRI/Permesta pada 1958-1959,” ujar pengamat politik dari Unas ini. Dengan disingkirkannya Masyumi sebagai partai kedua terbesar, maka tinggal PNI, NU, dan PKI. Dari ketiga partai itulah kaki politik Sukarno dalam wadah Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Celakanya, ungkap Ginting, PKI yang paling diandalkan Sukarno untuk menjadi sekutu kuatnya dalam menghadapi Angkatan Darat, justru mulai terang-terangan berseberangan dengan Presiden Sukarno. Itulah era tiga polarisasi kekuatan: Sukarno-PKI-Angkatan Darat. Nasakomisasi terus digulirkan, termasuk upaya untuk memasukkannya dalam organisasi ABRI pada 1964-1965. Begitu juga soal Angkatan kelima di luar AD, AL, AU, Polri. Tentu saja yang paling getol adalah PKI dan lagi-lagi PNI mengekor PKI. PNI tidak menolak pembentukan angkatan kelima. Kedua partai ini seperti tidak ada lagi bedanya. Karena itu pula mulai terjadi bentrok antara aktivis PNI dengan personel Angkatan Darat pada Mei 1965 di Kalasan, Yogyakarta. Agar konflik tidak berkepanjangan, pimpinan PNI Ali Sastroamijoyo, Surahman, dan Ruslan Abdulgani menemui Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. “Di situ Jenderal Yani mengingatkan agar PNI jangan ikut-ikutan PKI. PNI itu nasionalis bukan komunis,” ujar Yani tegas. (sws)
Mahfud MD: Indeks Demokrasi Turun Bukan Berarti Pemerintah Represif
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai penurunan indeks demokrasi di Indonesia bukan berarti pemerintah represif terhadap rakyat karena berbagai faktor turut memengaruhi indeks itu selain pemerintahan. Penurunan indeks demokrasi di Indonesia, kata Mahfud, merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat. "Indeks demokrasi turun bukan bertumpu pada pemerintah saja, melainkan penilaiannya ada budaya demokrasi. Kalau demokrasi mau disebut pemilihan umum, itu justru nilainya tinggi," kata Mahfud saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini di media sosial Twitter sebagaimana diikuti di Jakarta, Rabu. Ia menyampaikan skor demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, justru relatif baik karena tiap pihak bebas berkampanye dan mencalonkan diri. Namun, skor demokrasi Indonesia mulai buruk ketika menyangkut masalah kebebasan berekspresi. Alasannya, lanjut Mahfud, ada masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan ketika berekspresi dan menyampaikan pendapat. "Bukan karena penangkapan, budaya demokrasinya yang turun," kata Menkopolhukam. Dalam dialog itu, Mahfud menyampaikan pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak berpendapat warga melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Kami buat (nantinya) UU (ITE) itu agar orang berbicara tidak usah ditangkap, tetapi bisa didamaikan," sebut Mahfud. Ia lanjut menyampaikan lembaga peradilan di Indonesia tidak akan sembarang menghukum orang. Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum agar tidak serta-merta menangkap orang yang dilaporkan karena ucapannya di muka umum. "Tidak usah ditangkap, didamaikan saja orangnya. Kalau tidak bisa didamaikan, baru bisa diproses secara hukum," katanya. The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy). Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik tiap tahun menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata nasional dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. Walaupun demikian, rata-rata skor IDI pada tahun 2020 masih lebih tinggi daripada skor pada tahun 2018 sebesar 72,39. (ant, sws)
DPP PSI Tegaskan Viani Limardi Bukan Lagi Kader Partai
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menegaskan anggota DPRD DKI Jakarta Viani Limardi tidak lagi berstatus sebagai kader partai. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka menyampaikan Viani Limardi diberhentikan sebagai kader, karena dia terbukti melanggar ketentuan AD/ART partai. “Kami mengambil keputusan memberhentikan Sis Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai,” kata Isyana Bagoes Oka sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Oleh karena itu, Viani otomatis tidak dapat lagi mewakili PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, kata Isyana. Terkait itu, PSI akan mengirim surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait pemecatan Viani sebagai kader partai. “Berdasarkan UU MD3 terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, perlu ada keputusan dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” terang Isyana. Ia lanjut menerangkan PSI pada 25 September 2021 mengeluarkan surat pemecatan Viani sebagai anggota partai. “Sis Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sis Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” tegas dia. Isyana menjelaskan pemecatan Viani telah melalui rangkaian evaluasi dan pemeriksaan berjenjang dari tingkat DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF)dan terakhir DPP PSI. Tim pencari fakta juga telah memanggil Viani Limardi dan memberi kesempatan kepada dia untuk menjawab serta menyampaikan sanggahan, terang Isyana. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan Viani melanggar Pasal 5 ART partai tentang kewajiban anggota, yaitu patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART, dan keputusan-keputusan partai. Garis-garis perjuangan PSI di antaranya mencakup solidaritas, kesetaraan, dan sikap anti korupsi, sebut Isyana. Surat Keputusan DPP PSI No. 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya jadi dasar pemecatan Viani Limardi sebagai kader PSI. Dalam surat itu, Viani dipecat karena diduga menggelembungkan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses, dan tidak mematuhi instruksi partai setelah ia melanggar aturan ganjil-genap bulan lalu. Viani belum dapat langsung dihubungi untuk diminta tanggapan. Namun, Viani, sebagaimana dikutip dari sejumlah media nasional, Selasa, membantah tuduhan penggelembungan dana reses. Oleh karena itu, Viani berencana melawan putusan PSI dan menggugat partai itu sampai Rp1 triliun. (mth)
PPP Tidak Setuju Usulan Pemerintah Terkait Waktu Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Mei. "Kami tidak sepenuhnya setuju dengan usulan pemerintah bahwa Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Sebagai sebuah usulan, kami menghargainya dan tentu harus persetujuan DPR dan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu," kata Baidowi atau Awiek di Jakarta, Selasa. Menurut dia, PPP sebagai partai politik peserta pemilu siap kapanpun jadwal Pemilu 2024 namun tidak elok jika hanya partainya yang memikirkan dari sudut pandang peserta pemilu. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu menilai hal lain yang juga dipikirkan adalah teknis pelaksanaan pemilu karena pada 2024 ada juga perhelatan Pilkada yang digelar di bulan November. "Artinya jika Pemilu nasional bulan Mei, maka jarak dengan pilkada hanya enam bulan, sehingga sudah pasti berhimpitan dengan pelaksanaan Pilkada. Lalu kalau Pilpres dilaksanakan dua putaran, maka akan menyita waktu, termasuk juga adanya sengketa di MK," ujarnya. Dia menjelaskan, dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan syarat mengusung calon kepala daerah mengacu pada hasil Pemilu terakhir yaitu hasil Pemilu 2024. Karena itu Baidowi menilai sebenarnya yang lebih rasional adalah memajukan jadwal Pemilu nasional 2024 ke bulan Maret atau setidaknya tetap April, bukan malah memundurkan ke bulan Mei. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei 2024. Hal itu berdasarkan hasil rapat internal yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam, Menseskab Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Budi Gunawan, di Istana, Jakarta, Senin (27/9). Mahfud dalam pernyataan resminya dalam akun YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, menjelaskan, pemerintah telah melakukan simulasi tentang tanggal pemilihan, pemungutan suara presiden dan legislatif pada tahun 2024. "Ada tiga pilihan tanggal pemilu yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei," katanya. Setelah disimulasikan dengan berbagai hal, seperti memperpendek kegiatan Pemilu agar efisien waktu dan uangnya, masa kampanye diperpendek serta jarak antara pemungutan suara dengan pelantikan presiden tak terlalu lama, maka dipilih Pemilu 2024 pada 15 Mei. (mth)
Partai Gelora Targetkan Jawa Barat Lumbung Suara
Bandung, FNN - DPW Gelora Jabar mulai memanaskan mesin partai demi menyongsong 'pertarungan politik' di 2024. Sejumlah persiapan terus dilakukan demi kemenangan Partai Gelora di Jawa Barat. Partai besutan Anis Mata ini menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) di Kota Bandung. Sejumlah pimpinan partai di Jabar hadir dalam acara tersebut. Ketua DPW Gelora Jabar Haris Yuliana menyatakan rakorwil menjadi momen untuk mengonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora Indonesia. Selain itu menjaga kekompakan agar mampu meraih hasil maksimal di kancah perpolitikan tanah air. Partai Gelombang Rakyat (Gelora) bertekad bisa menjadi pemenang di Jawa Barat. Tidak hanya itu, mereka menargetkan provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa tersebut sebagai basis suara secara nasional. Diketahui, partai Gelora yang dideklarasikan pada 10 November 2019 ini dibentuk oleh mantan pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua umum dijabat oleh Anis Matta. Target tinggi menghadapi agenda politik beberapa tahun mendatang terungkap dalam rapat kerja wilayah (Rakorwil) Partai Gelora tingkat Jawa Barat. Acara itu pun menjadi momen untuk konsolidasi terhadap kader. "Ini momen untuk mengkonsolidasikan ide besar dan narasi Partai Gelora kepada seluruh fungsionaris Jawa Barat. Ini penting karena sebagai partai baru kita harus kerja keras," kata Ketua DPW Gelora Indonesia Jawa Barat Haris Yuliana, Minggu (26/9). "Kita kupas sampai tuntas (strategi) bagaimana caranya menang. Jabar akan menjadi prioritas kemenangan Partai Gelora, kita akan menjadikan Jawa Barat ini menjadi salah satu basis terbesar Partai Gelora," tegas dia. Pada rakorwil itu, Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq mengatakan suhu politik tahun 2024 sudah mulai menghangat. Para pengurus dituntut kerja ekstra keras agar raihan suara bisa maksimal. Sebagai partai baru, persaingan dengan partai yang sudah lama hadir sangat berat. Namun ia mengingatkan agar tetap fokus pada agenda politik yang dirancang. Jangan sampai terbawa arus hingga terjebak dalam persaingan antar partai maupun polarisasi akibat kontestasi pemilihan presiden yang lalu. "Geliat politik 2024 sudah mulai tercium baunya, kita sudah menganalisa dan melakukan survei terkait posisi Partai Gelora. Di tengah pandemi Covid-19, banyak partai yang terlalu over mengkampayekan partai sedangkan mood publik sedang menurun," tuturnya. "Kemudian di sisi lain pembelahan di tengah masyarakat. Kita sebagai partai politik baru jangan terjebak dan hanyut dalam situasi tersebut, justru yang harus kita lakukan adalah fokus dengan target dan skenario kita sendiri," ucap dia. Skenario yang dimaksud dirinya adalah merealisasikan dan mensosialisasikan ide besar Partai Gelora kepada elite dan seluruh lapisan masyarakat. Lalu, menyiapkan infrastruktur dan elemen-elemen dalam memenangkan partai politik. (mer)
HUT ke 2 Partai Gelora Gelar Puluhan Perlombaan
Jakarta, FNN – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar 10 jenis perlombaan dalam rangka memperingati HUT ke-2 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2021. Perlombaan ini terbuka untuk umum, tidak dipungut biaya dan berhadiah total ratusan juta rupiah. “Di HUT ke-2 ini, kita bikin sesuatu yang lebih menarik dan penuh keceriaan. Kita mengadakan 10 lomba dengan total hadiah uang ratusan juta dalam bentuk uang pembinaan,” kata Ahmad Yani, Ketua Panitia HUT ke-2 Partai Gelora dalam Rakornas VIII, pada Jumat (24/9/2021) malam. Ke-10 lomba tersebut adalah Gelora Science Competition, Lomba Video Anak ‘Impian dan Cita-citaku’, Lomba Group 28 ‘Semangat Gelora’, Lomba Desain Batik Gelora, Lomba Vlog YES UMKM, Lomba Foto YES UMKM, Lomba Sholawat, Lomba Bersih Pantai, Lomba Desain Mural dan Lomba Victory e-Sport Competition (Mobile Legends). “Kecuali Lomba Gelora Science Competition dan Mobile Legends akan ada penjurian khusus. Sedangkan lomba-lomba lainnya cukup di share di sosmed, misalnya YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain yang akan ditentukan panitia,” katanya. Perlombaan dimulai pada awal Oktober hingga 25 Oktober 2021. Pendaftaran lomba bisa dilakukan di DPW dan DPD Partai Gelora se-Indonesia. Pemenang lomba akan diumumkan saat peringatan HUT ke-2 pada 28 Oktober 2021. “Peserta terbuka untuk umum, kita minta DPW dan DPD mensosialisasikannya ke masyarakat. Peserta misalkan upload video atau foto ke sosmed, nanti kita lihat share and comment yang banyak, itu yang jadi pemenangnya,” katanya. Yani mengatakan, semua peserta yang ikut lomba membuat video akan mendapatkan pembinaan berkelanjutan dari Deddy Mizwar, Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, yang juga artis senior yang terkenal dalam Naga Bonar dengan sebutan ‘Jenderal Naga Bonar’ ini. Selain mengadakan 10 perlombaan, Partai Gelora juga akan melauncing beberapa program saat HUT ke-2, yakni Festival Film Pendek, Pidato Caleg dan Cakada, Gerakan Bersih Pantai, Gerakan Tanam Pohon dan Virtual Walk Run Ride. Sedangkan Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Deddy Mizwar yang juga Penanggungjawab HUT ke-2 mengatakan, Partai Gelora sengaja menggelar acara dengan penuh keceriaan, warna-warni, merangkul semua dengan semangat kolaborasi. “HUT ke-2 ini yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda akan menjadi momentum bagi Indonesia menuju 5 besar dunia. Maka tema yang kita ambil adalah Kolaborasi Indonesia Menuju 5 Besar Dunia,” kata Deddy Mizwar. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menambahkan, peringatan HUT ke-2 kali ini lebih bernuansa festival, mengajak kolaborasi semua komponen bangsa dalam membangun Indonesia ke arah lebih baik lagi. “Ini sekaligus juga merayakan capaian-capaian kita dan kepercayaan diri kita dalam menghadapi Pemilu 2024. Kita merasakan respon publik dan elit luar biasa bagusnya,” kata Anis Matta. Anis Matta berharap agar Partai Gelora terus melakukan lompatan-lompatan besar dalam pencapaian target. Apabila ada target yang belum tercapai dalam tahapan sebelumnya, bisa dipenuhi dalam tahapan berikutnya. (sws)
Soal Penghilangan Patung, Kostrad Berkilah
Jakarta, FNN - Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) membantah menghilangkan sejumlah patung tokoh negara yang dipajang di Museum Darma Bhakti Kostrad. Patung yang dihilangkan itu, di antaranya terdapat patung Presiden Kedua RI Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution. Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, menyatakan Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah (penumpasan G30S/PKI) Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad. "Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin," kata Haryantana. Haryantana mengatakan hal itu untuk mengklarifikasi adanya pemberitaan dalam diskusi bertajuk "TNI Vs PKI" yang digelar Minggu (26/9) malam. Dalam diskusi itu, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI. Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad. Menurut Kol Haryantana, Kostrad tidak mempunyai ide untuk membongkar patung Presiden Kedua RI Soeharto, Letjen TNI Sarwo Edhie, dan Jenderal AH Nasution yang ada dalam ruang kerja Soeharto di Museum Dharma Bhakti, di Markas Kostrad. Ia menyebut ada permintaan sebelumnya dari Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution selaku pembuat patung-patung itu. Azmyn, menurut Haryantana, meminta langsung kepada Pangkostrad Letjen TNI Dudung untuk dapat menyerahkan patung-patung tersebut kepadanya. "Patung itu yang membuat Letjen TNI (Purn) AY (Azmyn Yusri) Nasution saat beliau menjabat Pangkostrad, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Pak AY (Azmyn Yusri) Nasution meminta kepada Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurrahman untuk diserahkan kembali pada Letjen TNI Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution," ujarnya pula. (ant, sws)
Panglima TNI Enggan Komen Soal Patung
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. "Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat," kata Panglima TNI ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin. Panglima TNI mengatakan hal itu menanggapi pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI. Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S/PKI di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad. "Masalah ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh institusi terkait," ujar Marsekal Hadi. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini menganggap statement atau pernyataan Gatot Nurmantyo itu sebagai nasihat senior kepada para prajurit yang masih aktif untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang kelam tak terjadi kembali. "Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami sebagai prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi," tutur Panglima TNI. Sebagai institusi TNI, tambah dia, prajurit TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital. "Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama, bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga terhadap radikal kanan dan radikal lainnya," papar Marsekal Hadi Tjahjanto. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, menuturkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah penumpasan G30S/PKI (patung Presiden Kedua RI Soeharto, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution) di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad. "Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin," ungkap Haryantana. Menurut dia, Kostrad tidak mempunyai ide untuk membongkar patung Presiden Kedua RI Soeharto, Letjen TNI Sarwo Edhie, dan Jenderal AH Nasution yang ada dalam ruang kerja Soeharto di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad. Ia menyebut ada permintaan sebelumnya dari Letnan Jenderal TNI Azmyn Yusri Nasution selaku pembuat patung-patung itu. Azmyn, menurut Haryantana, meminta langsung kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman untuk dapat menyerahkan patung-patung tersebut kepadanya. "Patung itu yang membuat Letjen Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution saat beliau menjabat Pangkostrad, kemudian pada tanggal 30 agustus 2021 Pak AY (Azmyn Yusri) Nasution meminta kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrachman untuk diserahkan kembali pada Letjen Purn AY (Azmyn Yusri) Nasution," ucapnya. (sws, ant)
Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan adanya audit investigasi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terkait dengan adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. Untuk itu, ujar dia, perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat. "Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," katanya. Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, maka ke depannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance. Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur. Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. "Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen dan moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022. Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Presiden Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik. (ant, sws)
Gaya Komunikasi Politik Airlangga Bisa Naikkan Elektabilitas
Jakarta, FNN - Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai gaya komunikasi politik yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa menaikkan elektabilitas. "Komunikasi politik Airlangga dalam dua hari terakhir dinilai strategis, menyusul posisi Airlangga merupakan pimpinan dari partai besar dengan kursi terbanyak kedua di DPR," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, 26 September 2021. Arya Fernandes mengatakan, situasi politik di Indonesia yang saat ini dinamis, komunikasi lintas partai harus menjadi agenda politik yang konsisten dilakukan oleh Airlangga. Sebelumnya, diketahui Ketua Umum Golkar Airlangga bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Klaten. Selepas itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut juga berolahraga dengan Muhaimin Iskandar di Jakarta. "Semakin sering mereka bertemu, maka di tingkat pemilih, di bawah, juga semakin baik dan tidak terpolarisasi. Masyarakat melihat mereka bisa berkomunikasi meski suatu saat juga berkompetisi," kata Arya, sebagaimana dikutip dari Antara. Situasi politik di Indonesia saat ini belum jelas menunjukkan siapa saja yang akan mendapatkan dukungan dari partai politik untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Oleh karena itu, komunikasi politik menjadi strategis untuk dilakukan. "Terutama komunikasi lintas partai," kata dia. Menurutnya, langkah Airlangga tersebut ditujukan untuk membaca kemungkinan-kemungkinan membentuk koalisi. Kedua, mencari chemistry atau kecocokan di antara tokoh-tokoh tersebut. Terakhir, untuk mencari kesamaan pandangan dan kebijakan. Golkar dalam agenda Pilpres 2024 diuntungkan karena memiliki sekitar 14 persen kursi di DPR. Artinya, partai berlambang pohon beringin tersebut hanya butuh sisa enam persen supaya bisa mencalonkan presiden. Dengan kata lain, kondisi itu membuat Golkar dan Airlangga sebagai partai dan figur yang menarik karena memiliki posisi tawar yang tinggi untuk bersaing di pesta lima tahunan tersebut. "Airlangga saya kira memiliki peluang supaya bisa maju dan bertemu banyak tokoh," kata dia. Dalam hitungan politik, sekarang waktunya sudah cukup dekat mulai membuat strategi dan program menuju 2024. Sehingga, wajar jika aktivitas politik dari tokoh seperti Airlangga mulai ditingkatkan. "Sekarang waktu yang ideal dan pas untuk melakukan mobilisasi politik, seperti yang dilakukan Airlangga. Semakin dini, calon itu melakukan sosialisasi politik ke masyarakat, akan semakin baik," ujarnya. Hal tu juga memberikan kesempatan bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2019-2024 tersebut bertemu dengan banyak orang dan menjalin komunikasi politik. Bahkan, potensial terus meningkatkan elektabilitasnya melalui sosialisasi. Di Pilpres 2024, ia melihat faktor partai menjadi penting. Apalagi, tidak ada calon petahana karena Presiden Joko Widodo secara konstitusi tidak bisa dicalonkan karena sudah dua periode. (MD).
POPULER
