POLITIK
Joko Widodo Teken Peraturan Presiden Wakil Menteri Dapat Pesangon Rp 580 Juta
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menandatangani aturan mengenai pemberian penghargaan sebesar Rp 580.454.000 kepada wakil menteri (wamen) yang telah mengakhiri masa jabatannya. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 77 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang ditandatangani pada 19 Agustus 2021. Dalam pasal 8 Perpres No 77 tahun 2021 tersebut disebutkan: (1) Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Uang penghargaan bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp 580.454.000 untuk satu periode masa jabatan wakil menteri. Dikutip dari Antara, senin, 30 Agustus 2021, besaran uang yang diterima wamen tersebut memperhitungkan masa jabatan wamen. Dalam pasal 8A ayat 2 disebutkan formula yang dipergunakan adalah sebagai berikut: a. Masa jabatan sampai 1 tahun sebesar 0,2 x uang penghargaan b. Masa jabatan lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun sebesar 0,4 x uang penghargaan c. Masa jabatan lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun sebesar 0,6 x uang penghargaan d. Masa jabatan lebih dari 3 tahun sampai 4 tahun sebesar 0,8 x uang penghargaan e. Masa jabatan lebih dari 4 tahun sampai 5 tahun sebesar 1 x uang penghargaan Wamen yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Perpres No 77 tahun 2021 diundangkan juga diberikan uang penghargaan (pasal 8B). Bila wakil menteri meninggal dunia dan belum mendapatkan uang penghargaan maka uang penghargaan diberikan kepada janda/duda atau ahli warisnya (pasal 8C). Saat ini di dalam Kabinet Indonesia Maju terdapat 15 jabatan wamen di 14 Kementerian. Jabatan wamen tersebut adalah wamen keuangan, wamen luar negeri, wamen perdagangan, wamen agama, wamen agraria dan tata ruang, wamen lingkungan hidup dan kehutanan, wamen pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kemudian, wamen pertahanan, wamen desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, wamen pariwisata dan ekonomi kreatif, dua orang wamen Badan Usaha Milik Negara, wamen kesehatan, wamen hukum dan HAM, serta wamen pertanian. Selain itu sejumlah kementerian juga masih mengalami kekosongan jabatan posisi wamen sampai saat ini. Kementerian tersebut yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (MD).
Partai Gelora: Kenaikan Angka Kemiskinan 2 Digit, Ancaman Bagi Stabilitas Ekonomi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, kenaikan angka kemiskinan dua digit selama pandemi Covid-19 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi negara dan bangsa Indonesia. "Dua tahun terakhir ini, hampir 3 juta orang yang balik menjadi miskin. Mereka berasal dari kelas menengah yang relatif cukup bagus dalam 20 tahun terakhir, tapi pandemi ini menjelaskan kepada kita bahwa kelas menengah kita rapuh," kata Anis Matta dalam pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema 'Anomali Pandemi di Indonesia: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin' di Jakarta, Rabu (25/8/2021) petang. Diskusi daring ini dihadiri narasumber antara lain ekonom senior Dr Hendri Saparini, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara SE, MSc dan Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi Ph.D Menurut Anis, bertambahnya orang miskin dari kelas menengah bisa menjadi ancaman stabilitas apabila tidak ada bantuan serius untuk dicarikan jalan keluarnya agar mereka tidak terjun ke jurang kemiskinan. "Sekarang kita menghadapi kesenjangan, yang mengingatkan kita kembali dengan lagu Rhoma Irama yang dibuat di era pembangunan zaman Pak Harto dulu, Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Miskin, karena ada pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan. Tapi sekarang ini, kita tidak sekadar bicara tidak adanya pemerataan, tapi juga pertumbuhan yang terancam," ungkap Anis. Anis Matta menilai selama pandemi di Indonesia saat ini terjadi anomali dimana yang kaya justru semakin meningkat kekayaannya. Namun, terkait hal ini tak perlu dicegah, pemerintah tidak perlu mencegah seseorang menjadi kaya. "Tapi lebih kepada menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Kerapuhan ini yang mesti kita pikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan kelas menengah ini, mengurangi angka kemiskinannya," ujarnya. Rapuhnya kelas menengah menjadi miskin, kata Anis Matta, akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan satu struktur ekonomi baru yang tidak akan berdampak buruk bagi stabilitas negara dan bangsa. "Saya ingin menggarisbawahi bahwa usaha kita untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial dan ekonomi ini membutuhkan satu narasi ekonomi baru, satu mazhab ekonomi baru," katanya. Konsep Geloranomics yang sedang dikembangkan Partai Gelora, menurut Anis Matta, bisa menjadi madzab ekonomi baru yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, disamping isu lingkungan yang sangat fundamental. "Saya menemukan satu benang merah disini, satu titik dimana Partai Gelora yang sedang mengembangkan konsep Geloranomics, yang salah satu orientasi dasarnya adalah isu lingkungan, juga orientasi pemberdayaan masyarakat untuk menutup kesenjangan ekonomi. Ini tantangan besar ekonomi, bukan hanya di kita tapi juga di dunia," katanya. Ekonom Senior Hendri Saparani mengatakan, setiap kali ada krisis pemerintah selalu memberikan stimulus fiskal dengan memberikan dokumen pembiayaan belanja yang besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. "Namun, upaya tersebut seringkali tidak tepat sasaran seperti kita lihat jumlah dana pihak ketiga yang diatas Rp 2 miliar terus naik tahun 2021, meningkatnya luar biasa 30 persen. Mestinya kita lebih baik membuat kebijakan mendorong terjadi pertumbuhan mendorong ekonomi masyarakat," kata Hendri Saparani. Hal senada disampaikan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara. Bhima mengatakan banyak kebijakan yang dinilai pro rakyat ternyata banyak mengamankan kepentingan pengusaha dengan dalih bermacam-macam seperti menyerap tenaga kerja. "Kebijakan yang disebut bangun jalan dan segala macem yang menyerap tenaga kerja lebih optimal, ada yang kemudian bilang ini pro rakyat, tapi ternyata kebijakan-kebijakannya mengamankan kepentingan pengusaha," kata Bhima Yudistira. Sementara Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi menambahkan, pemerintah seharusnya menggelontorkan uang ke sektor-sektor yang efisien agar ekonomi bisa bergerak menjadi pertumbuhan. "Apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dalam menghadapi pandemi, tidak mencerminkan analisa-analisa yang disampaikan, sehingga secara teknis banyak sektor-sektor yang tidak efisien. Kita butuh kerja keras untuk memperbaiki policy tersebut," kata Fithra Faisal. (Parahyangan Pos)
Segera Selesaikan Permasalahan Distribusi Bantuan Sosial
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta seluruh pihak terkait segera menyelesaikan persoalan distribusi bantuan sosial (bansos) yang masih terjadi dan terus ditemukan. "Harus secepatnya diselesaikan berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan bansos. Komisi VIII telah beberapa kali mengingatkan masalah tersebut," kata Ace saat dihubungi di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Selain merujuk temuan lapangan saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) ke Kabupaten Bandung, pada hari Jumat (27/8), Ace turut menyoroti temuan Risma mengenai dugaan monopoli beras bansos di Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (28/8). Dia mengatakan, dalam implementasinya di lapangan, bansos masih diliputi banyak masalah, mulai dari pendataan penerima bantuan, pengadaan, hingga distribusinya. "Terutama soal data.Terrnyata masih ditemukan orang yang meninggal pun terdata sebagai penerima bantuan sosial, seperti yang kami temukan langsung di Bandung," tutur Ace. Dikutip dari Antara, Ace menjelaskan, pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai komoditasnya di atas rata-rata dan kualitasnya tidak sesuai harapan juga masih kerap ditemukan. Dia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera menyelesaikan permasalahan bansos yang terus berlarut-larut dengan membenahi sistem yang selama ini ditemukan bermasalah. "Segera selesaikan sistemnya. Kan masalahnya sudah jelas, sudah terlalu berlarut-larut soal bansos itu tidak diselesaikan," kata Ace. Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI juga akan mengundang Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) yang ditugaskan menyalurkan dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ace telah menyoroti masalah distribusi bansos saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung, Jumat (27/8). Dalam kesempatan itu, Ace menyebutkan beberapa permasalahan seperti masih tertahannya penyaluran bansos dari kartu Program Keluarga Harapan (PKH) hingga distribusi ribuan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang belum tersalurkan kepada penerimanya karena berbagai sebab. (MD).
MPR Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat
Jakarta, FNN - Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Inndonesia (MPR RI) harus hadir di tengah kesulitan rakyat. Di tengah kondisi sulit bangsa dan masyarakat saat ini, MPR harus hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid (Gus Jazil) mengatakan hal itu dalam keterangannya, di Jakarta, Ahad,29 Agustus2021. Keterangan tersebut disampaikannya berkaitan dengan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR RI. "Momentum hari-hari ini sungguh dipentingkan kehadiran di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Nilai-nilai yang ada dalam 4 Pilar MPR harus kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari," tutur Gus Jazil memaknai 76 Tahun MPR. Pandemi Covid-19 berkepanjangan menimbulkan berbagai kesulitan di tengah masyarakat. Krisis kesehatan yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun sejak pertama kali kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, kini berdampak serius pada persoalan ekonomi masyarakat. Menurut Gus Jazil, menghadapi kondisi sulit hari-hari ini akibat pandemi Covid-19, MPR harus tetap berjuang dan berupaya menjadi rumah kebangsaan. Hal itu sesuai dengan visi dan tugasnya yakni melakukan sosialisasi 4 Pilar. Ujungnya, bagaimana masyarakat bisa berketuhanan, bersatu, dan memiliki rasa solidaritas kemanusiaan sekaligus rasa peduli dan keadilan terhadap sesama. Sepanjang sejarah dan kiprahnya, kata Gus Jazil, sudah banyak yang dilakukan dan diberikan MPR kepada bangsa ini. Namun, yang justru harus didorong adalah bagaimana MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi pelindung dari semua kelompok, golongan karena hari-hari yang sulit dan tidak terduga saat ini. Masalah yang terjadi sekarang, yakni masalah kesehatan berimbas ke masalah ekonomi, bisa menjadi berimbas pada masalah sosial, politik. "Sehingga, peran MPR menjadi penting dan strategis agar tidak terjadi gejolak sosial, gejolak politik di tengah-tengah kesulitan agar kita semua bisa bangkit. Itu yang menjadi spirit dari HUT Ke-76 MPR hari ini. Kita tingkatkan spirit kebangsaan di tengah kondisi masyarakat yang sulit," ucapnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Disisi lain, kata Gus Jazil, sebagai Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat, MPR juga merupakan representasi dari daulat rakyat yang menjembatani berbagai aspirasi masyarakat dan daerah yang mengedepankan etika politik kebangsaan. Oleh karena itu, MPR harus selalu berusaha menciptakan suasana harmonis antar kekuatan sosial politik dan antar kelompok kepentingan untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara. ”Dirgahayu Ke-76 MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Semoga bangsa ini segera keluar dari kesulitan dan Indonesia bisa menjadi negara maju dan sejahtera," kata Gus Jazil. (MD).
Kemendes PDTT Meminta Desa Evaluasi KPM BLT DD Antisipasi Penerima Ganda
Penajam, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyebutkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meminta pemerintahan desa mengevaluasi keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa (KPM BLT DD) mengantisipasi penerima bantuan ganda. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbayah di Penajam, Sabtu, menegaskan pemerintahan desa wajib melakukan evaluasi terhadap KPM Bantuan Langsung Tunai atau BLT DD sesuai instruksi pemerintah pusat. Pemerintahan desa diminta mengevaluasi jumlah KPM bantuan sosial dari dana desa, menurut dia, agar tidak terjadi penerima bantuan ganda terhadap bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat. "Pendataan ulang KPM itu untuk memastikan data penerima BLT DD tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya," ujar Nurbayah. Setelah dilakukan evaluasi jelasnya, jumlah KPM bantuan sosial dari dana desa yang tersebar di 30 desa mengalami pengurangan. Dari hasil evaluasi terakhir terhadap jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa yang tersebar di 30 desa tersebut menjadi 2.053 KPM. Sebelumnya data penerima BLT DD di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 2.056 KPM, setelah dilakukan evaluasi berkurang menjadi 2.053 KPM. "Pemerintahan desa selaku pelaksana penyaluran sudah melakukan evaluasi data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui dana desa itu," ucap Nurbayah. "Jumlah penerima bantuan sosial dana desa berkurang menjadi 2.053 KPM, dari evaluasi itu ditemukan data masyarakat ganda dan ada yang sudah meninggal dunia," tambahnya. Penerima manfaat BLT DD tegas Nurbayah, tidak diperkenankan atau tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya yang disalurkan pemerintah pusat. Pemerintahan desa juga diminta segara merampungkan penyaluran bantuan sosial dari dana desa agar dapat membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. (sws)
Prabowo ke Jokowi: Tak Perlu Hiraukan Suara yang Memperkeruh Keadaan
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiatno meminta Presiden Jokowi tidak perlu menghiraukan suara-suara yang dinilai memperkeruh keadaan saat pandemi COVID-19. "Penanganan (COVID-19) cukup efektif dan kita optimis kita mampu menghadapinya dan kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan, kita sudah ada di jalan benar," kata Prabowo Subianto seperti dalam video yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara Jakarta pada 25 Agustus 2021. Ada tujuh pimpinan partai politik yang ikut dalam pertemuan tersebut yaitu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum PPP Suharso Manoarfa dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. "Kepemimpinan Pak Jokowi efektif Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet," ungkap Prabowo. Menteri Pertahanan tersebut mengatakan kepemimpinan dan keputusan-keputusan Presiden Jokowi sudah cocok untuk rakyat Indonesia. "Tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet cukup kompak dan kita bekerja baik. Jadi, mohon bapak jangan ragu, 'we are on the right track'," tambah Prabowo. Sejumlah masalah untuk mengatasi pandemi seperti keterlambatan vaksinasi, menurut Prabowo, juga dialami banyak negara. "Kedua, (bidang) ekonomi juga kita optimis cukup baik dibandingkan banyak negara lain. Itu juga berhubungan pak keputusan Bapak utuk tidak 'lock down' keras, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang 'lock down' keras, malah mengalami kesulitan," ungkap Prabowo. Artinya, Prabowo menilai bahwa keputusan-keputusan Presiden terkait pandemi perlu dilanjutkan. "Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, saya bangga bagian dari pemerintahan ini dan kita tidak usah ragu-ragu Pak," tambah Prabowo. Dalam paparannya, Presiden Jokowi mengakui perkembangan COVID-19 sulit diduga. "Berkaitan dengan COVID-19, perkembangan kasus harian COVID-19 ini memang betul-betul sulit diduga, tapi alhamdulilah pada hari ini 24 Agustus kemarin (jumlah positif) 19 belas ribu dari 56 ribu. Inilah kira saya kira proses belajar juga yang kita lakukan," kata Presiden. Presiden menyebut ia sendiri menghubungi sejumlah negara untuk melakukan modifikasi metode penanganan COVID-19 versi Indonesia. "Mengenai keterisian tempat tidur di rumah sakit, di Mei, kita pernah mencapai 29 persen kemudian melompat di Juli sampai hampir 80 persen. Pada hari ini kita sudah turunkan lagi menjadi 30 persen, alhamdulillah. Ini juga patut kita syukuri. Semua bekerja, TNI, polri, kementerian, BUMN, pemerintah daerah semuanya," ungkap Presiden. Sedangkan untuk angka kesembuhan menurut Presiden, rata-rata kesembuhan Indonesia sudah berada sudah di atas rata-rata dunia, yaitu 89,97 persen dibanding rata-rata dunia yaitu 89,5 persen. "Yang masih belum kita bisa selesaikan, ini saya selalu saya smapaikan ke Menkes dan pemda agar angka kasus kematian ini harus betul-betul ditekan terus," tambah Presiden. Sedangkan untuk peringkat vaksinasi, menurut Presiden, peringkat Indonesia tidak buruk dari total sekitar 220 negara. "Peringkat kita tidak jelek-jelek amat sih. Kalau dihitung dari jumlah orang yang divaksin, sampai hari ini kita sudah nomor 4. India nomor 1, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Brazil, kita nomor 4, Indonesia. Kemudian kalau berdasarkan total suntikan, yang sudah disuntikkan 91,9 juta dosis. Kita kalah dengan Jerman, Jepang, Brazil, Amerika, China," ungkap Presiden. Selanjutnya terkait dengan kondisi ekonomi, Presiden kembali memaparkan strategi gas dan rem. "Karena memang kalau kasusnya turun, ekonomi pasti naik, kalau kasusnya naik, ekonominya pasti turun, sudah rumusnya itu. Kita mencari ekuilibrium, mencari keseimbangan, itulah sebetulnya yang paling sulit disesuaikan dengan lapangan di Indonesia yang juga tidak mudah karena berpulau-pulau dan untuk distribusi vaksin saja, distribusi obat-obatan saja memerlukan waktu yang tidak sedikit," jelas Presiden.(sws)
Airlangga : Penanganan COVID-19 yang Cepat Dipimpin Langsung Presiden
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan penanganan pandemi COVID-19 yang cepat adalah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. “Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI - Polri, kalau ini menggunakan (penanganan) yang dari bawah, ini tidak terjadi, karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), antara Jakarta Raya, Bekasi dan Kabupaten Bogor saja tidak sinkron sehingga efeknya bolak-balik,” kata Airlangga dalam Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Politik Koalisi, Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) yang diunggah di kanal Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (28/8) ini. Terkait kebijakan ekonomi, Airlangga mengatakan pemerintah sudah melakukan reformasi besar-besaran dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Ini salah satu reform (reformasi) terbesar yang dilakukan di bawah Bapak Presiden,” ujarnya. Airlangga mendorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dapat jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan yang telah dicapai. Hal ini untuk megentaskan kemiskinan dan menumbuhkan banyak lapangan kerja agar target pembangunan tercapai. “Mengenai perekonomian ke depan, kita perlu mencapai pertumbuhan di atas rata-rata yang bisa dicapai, utamanya adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan, dan lapangan pekerjaan,” ujar pimpinan parpol yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. Dalam pertemuan Presiden dengan pimpinan Partai Politik Koalisi ini hadir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristianto, Ketua umum Nasdem Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Plate, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Kemudian, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sahabat baru koalisi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.(sws)
LaNyalla Serap Aspirasi Warga Rote Ndao NTT
Kupang, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menyerap aspirasi warga di wilayah paling selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tersebut. "Saya berharap bisa menyerap banyak aspirasi dari kunjungan kerja di Pulau Rote ini, agar kita bisa memberikan solusi terbaik," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu. LaNyalla yang tiba bersama rombongan di Pulau Rote pada Sabtu (28/8) pagi langsung mengawali kunjungan kerja dengan berziarah ke lokasi kuburan para raja Termanu yang didampingi Raja Termanu Vicoas Amalo. Setelah mendapatkan keterangan mengenai keberadaan kuburan raja-raja, senator asal Jawa Timur itu menyampaikan bahwa peran kerajaan Nusantara terhadap NKRI tidaklah kecil. "Oleh karena itu kami akan berupaya agar pemerintah memberikan perhatian dan turut melestarikan kerajaan-kerajaan di Nusantara," katanya. Lokasi kuburan yang dikunjungi merupakan tempat peristirahatan terakhir dua raja yakni Kila Pelo dan anaknya Pau Kila. Di sekitarnya juga terdapat kuburan pengawal dan pembantu raja yang dipisahkan dengan pagar batu. LaNyalla mengatakan kondisi batu-batu pembatas kuburan keluarga raja dan pembantu serta pengawal tidak tampak jelas dan hampir rata dengan tanah. Oleh karena itu dia berharap makam-makam ini bisa dijaga kelestariannya dan juga bisa dikelola dengan baik agar menjadi destinasi wisata. "Sehingga ada nilai tambah untuk pemerintah dan warga Rote Ndao dan juga untuk kerajaan," katanya. Sementara itu Raja Termanu Vicoas Amalo mengaku sangat bangga atas kunjungan Ketua DPD RI untuk berziarah dan menaburkan bunga di makam raja-raja. "Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak LaNyalla di Rote. Ini membuat kami semakin optimistis bahwa kerajaan di Indonesia akan tetap eksis dan terus mewariskan budaya dari kerajaan negara ini," katanya. (sws)
Anggota DPR Sebut Pembabatan hutan di Manggarai Barat Ancam Air Bersih
Kupang, FNN - Komisi IV DPR menyatakan bahwa pembabatan hutan lindung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hutan Lindung Bowosie yang berlokasi di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, mengancam krisis air bersih di daerah itu. “Hutan Bowosie adalah sumber mata air minum satu-satunya bagi masyarakat Kota Labuan Bajo.Jika hutan ini dibabat dikhawatirkan menggangu kebutuhan air bersih di Labuan Bajo," kata anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema, dihubungi ANTARA dari Kupang, Sabtu. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, saat ini harapan masyarakat di daerah itu, kini bertumpu dari hutan Bowosie saja karena masih ada tiga aliran kali yang berhulu dari Bowosie. Tiga aliran kali itu berasal yang berasal dari Wae Mese, yakni aliran Wae Nuwa, Wae Sipi dan kali Wae Baling. Wae dalam bahasa setempat berarti sungai. "Jika hutan dibabat, maka rakyat terancam mengalami kesulitan air bersih. Demikian pula, sungai terancam kering, sehingga pasokan air untuk lahan-lahan pertanian berkurang,” kata dia. Apalagi saat ini, pemerintah telah mengalih fungsi lahan seluas 400 Hektare di hutan Bowosie untuk kepentingan bisnis pariwisata yang dikelola Badan Pelaksana Otorita-Labuan Bajo Flores. Dalam desain perencanaan, lahan alih fungsi akan dibangun hotel, perumahan komersial, restoran, dan teater. Pembabatan hutan semakin berakibat buruk bagi masyarakat Labuan Bajo karena mereka kehilangan hutan sekaligus air. “Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Masyarakat kehilangan hutan, serentak pula kehilangan sumber air untuk kebutuhan sehari-hati, juga untuk pertanian dan peternakan,” kata dia. Ia mengingatkan, status hutan Bowosie adalah hutan produksi dan bersebelahan dengan hutan lindung. Maka, apabila akan digunakan untuk tujuan non kehutanan, terlebih dahulu harus mengurus analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan mendapatkan persetujuan lingkungan untuk mengurus persetujuan penggunaan kawasan hutan. Namun, kenyataannya saat ini pembabatan hutan belum ada izinnya, tidak transparan, dan cenderung disembunyikan dari masyarakat. Sementara itu Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Manggarai Barat, Stefanus Nali, melalui staf KPH Manggarai Barat Hasan mengatakan bahwa polemik pembabatan hutan Bowosie itu di luar dari hutan seluas 400 Hektare yang akan diserahkan kepada BPOLBF. "Soal pembabatan hutan oleh KLHK itu diluar dari lahan seluas 400 Hektare yang akan diserahkan ke BPOLBF," ujar dia. Hutan yang dibabat itu luasnya mencapai tiga sampai empat hektare dan direncanakan akan digunakan untuk menanam pohon atau bunga yang didatangkan dari luar negeri dengan tujuan mempercantik bukit-bukit sekitar Labuan Bajo selain itu juga akan dibangun juga bangunan untuk persemaian. (sws)
Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Isoter KM Tidar di Jayapura
Jayapura, FNN - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jumat, meninjau tempat isolasi terpusat (isoter) di KM Tidar yang bersandar di Pelabuhan Jayapura, Papua. Kedua petinggi TNI dan Polri itu sempat melakukan interaksi secara virtual dengan pasien yang dirawat di isoter terapung yang dibuka sejak Sabtu (21/8). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh warga Papua, khususnya di Jayapura dan sekitarnya, bila terpapar virus corona jenis baru tersebut agar menjalani karantina di tempat isoter. Berdasarkan pengakuan pasien yang menjalani isoter kapal milik PT Pelni itu, terungkap bahwa tempat isolasi terapung memiliki fasilitas penunjang lengkap dan diawasi secara intensif oleh tenaga kesehatan (nakes). "Saya dengan Pak Panglima dan tim tentunya sangat terima kasih serta senang setelah mendengar apa yang disampaikan bahwa di isoter mendapatkan pelayanan yang baik dari fasilitas maupun pengawasan secara intensif dari tenaga kesehatan," katanya. Oleh karena itu, ia berharap, warga mau mengajak atau menyosialisasikan kepada keluarga dan kerabatnya yang terpapar virus tersebut agar mau melakukan karantina di tempat isoter. Mantan Kabareskrim itu juga mengatakan dengan fasilitas isoter yang lengkap dan pengawasan tenaga kesehatan yang memadai, maka kesembuhan pasien dari paparan virus corona semakin tinggi. Selain itu, kata dia, warga yang menjalani isoter dapat mencegah penularan terhadap orang lainnya. "Sampaikan ke saudara-saudara bahwa isoter yang ada kapal terapung ini fasilitasnya lengkap dan kita semua dapatkan jaminan bahwa dengan dokter dan obat-obatan yang ada, maka kesembuhan akan cepat terwujud," kata Jenderal Pol Sigit. Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang terus berjuang tanpa kenal lelah untuk merawat masyarakat yang terpapar virus corona. "Terima kasih kepada tenaga kesehatan, karena sudah dirawat saudara-saudara kita, tolong setiap hari terus dicek secara intensif kondisi para pasien sehingga mereka dapat segera sehat dan sembuh," kata dia. Hingga Kamis (26/8), tempat isoter KM Tidar merawat 34 orang, namun tujuh orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh sehingga yang dirawat 27 orang.(sws)
POPULER
