POLITIK
Wapres Minta TNI dan Polri Meningkatkan Vaksinasi COVID-19 di Daerah
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh jajaran TNI dan Polri dapat meningkatkan percepatan vaksinasi COVID-19 di daerah dan wilayah aglomerasi sehingga kekebalan komunal atau herd immunity secara nasional di Indonesia segera tercapai. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat menyampaikan pidato kunci pada seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 melalui konferensi video dari Jakarta, Rabu. "Pemerintah mengharapkan TNI dan Polri agar terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya, termasuk di daerah aglomerasi," kata Wapres saat menyampaikan pidato kuncinya dari kediaman resmi wapres di Jakarta. Wapres mengatakan capaian vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah tercatat masih rendah. Dengan adanya dukungan dari TNI dan Polri kepada pemerintah daerah, lanjutnya, maka level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat menurun. "Kami juga mencatat bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi. Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," tuturnya. Apabila capaian vaksinasi COVID-19 di daerah semakin meningkat, tambah Wapres, maka insentif yang diperoleh ialah penurunan terhadap level PPKM dan pelonggaran bagi kegiatan masyarakat. "Langkah ini (peningkatan vaksinasi COVID-19) juga akan disertai dengan insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan," ujarnya. Dalam acara tersebut, Wapres juga mengapresiasi seluruh prajurit TNI dan anggota Polri yang telah berperan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19 nasional. "Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan tinggi kepada puluhan ribu prajurit dan anggota TNI dan Polri atas dharma baktinya dalam program vaksin nasional, yang telah berperan secara signifikan meningkatkan cakupan vaksin," ucap Wapres. Wapres juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah mendapatkan pelatihan menjadi pelacak COVID-19 di daerah. "Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras pada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan COVID-19 di masyarakat," ujar Wapres. (sws)
KPU Ingatkan Bahayanya Politik Uang Terhadap Demokrasi
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI mengingatkan semua pihak soal bahayanya dampak dari praktik politik uang terhadap demokrasi di Indonesia. Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan di Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021 mengatakan, dampak dari politik uang sangat mencederai demokrasi. "Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen. Angka itu cukup lumayan besar, sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional," kata Ilham Saputra, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ilham, hasil penelitian itu menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar untuk peringkat politik uang sedunia. Guna mencegah politik uang terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang, KPU berupaya memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. "KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana rusaknya atau negatifnya politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," kata Ilham Saputra. Menurut dia, transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara. "Politik uang dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti," katanya. Sudah banyak contoh, mereka yang terpilih dalam Pemilu dengan praktik politik uang, akan melakukan tindak pidana korupsi. "Untuk mengembalikan modal dalam politik uang ketika ada transaksi tersebut," katanya lagi. Oleh karena itu, Ilham mengharapkan semua pihak dapat berperan serta meminimalisasi, bahkan meniadakan tindakan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. (MD).
Mukomuko Targetkan 60 Persen Warga Divaksin Sebelum Pilkades
Mukomuko, FNN -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menargetkan vaksinasi COVID-19 minimal 60 persen warga di 47 desa sebelum pemilihan kepala desa. "Sebanyak 47 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada tanggal 1 November 2021," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Gianto di Mukomuko, Selasa. Menurut dia, Dinas Kesehatan Mukomuko sampai sekarang masih terus melakukan vaksinasi massal untuk warga setempat, termasuk vaksinasi untuk warga di desa yang akan mengadakan pilkades. Ia berharap stok vaksin yang ada di Dinas Kesehatan setempat mencukupi untuk warga desa yang menggelar pilkades serentak pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, kata dia, vaksin yang banyak agar bisa mengakomodasi warga di puluhan desa ini. Meskipun mengalami penurunan kategori penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPK) dari sebelumnya level 3 menjadi level 2, daerah ini tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. "Kami tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, cek suhu, dan petugas harus pakai sarung tangan saat pelaksanaan pilkades serentak di daerah ini," katanya pula. Ia menegaskan bahwa pihaknya menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak. (sws)
Anggota DPR RI: Tiga Tantangan Besar Dihadapi TNI
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan dalam perayaan HUT Ke-76 TNI institusi ini memiliki tiga tantangan besar yang dihadapi terkait dengan meningkatnya situasi di Laut China Selatan. Menurut dia, posisi Indonesia yang dekat dengan episentrum konflik Laut China Selatan akan rawan menjadi area perang proxy dan adu pengaruh antarkekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat. "Bukan tidak mungkin skala konflik di Laut China Selatan bisa berkembang menjadi perang terbuka. Jika ini terjadi, dampak secara ekonomi akan sangat berat bagi negara-negara di sekitarnya," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Menurut dia, dengan pendekatan keamanan internasional secara konvensional yang diperlihatkan China dan Amerika Serikat beserta sekutunya melalui adu kekuatan militer mau tidak mau Indonesia harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi agar punya posisi lebih kuat dalam skala regional. Dia menjelaskan tantangan kedua yang dihadapi TNI ada di lingkup nasional, yaitu meningkatnya gerakan separatisme di Papua dan masih tumbuhnya gerakan ekstremisme berbalut sentimen agama. "Selain itu ancaman disintegrasi karena sentimen politik yang mengarah kepada pembelahan masyarakat perlu disikapi TNI dengan tindakan yang lebih sistematis dan menyentuh akar permasalahan," ujarnya. Sukamta menilai peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mengedukasi bela negara di masyarakat perlu lebih dikuatkan. Selain itu, menurut dia, program-program seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang menyasar kantong-kantong kemiskinan dan wilayah terluar dan tertinggal perlu diperluas karena akan menguatkan simpul-simpul persatuan. Dia menjelaskan tantangan ketiga yang tidak kalah besar dihadapi TNI adalah perkembangan teknologi sangat pesat yang menyebabkan dimensi keamanan nasional menjadi lebih luas. "Saat ini ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya berwujud kekuatan bersenjata, tetapi juga bisa berwujud perang siber. Hal ini menuntut TNI untuk turut memperkuat sistem keamanan siber," katanya. Dia menilai dengan adanya tiga tantangan tersebut diharapkan TNI terus melakukan pembenahan dengan fokus pada dua hal, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat industri pertahanan nasional. Menurut Sukamta, kedua hal tersebut akan membawa TNI pada level yang lebih tinggi dalam percaturan global. (sws)
Anggota DPR: TNI Aktif Dukung Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat aktif dalam mendukung kesuksesan vaksinasi COVID-19. "TNI begitu aktif TNI menjemput bola kepada mereka yang sulit mendapatkan vaksin," kata Dave dihubungi di Jakarta, Selasa. Dave mengapresiasi kolaborasi TNI bersama Polri yang terus berupaya mencapai target vaksinasi di Indonesia. Dia mencontohkan, salah satunya dengan program serbuan vaksin oleh TNI. "Kegiatan vaksinasi itu menjangkau wilayah terdepan dan terluar di Indonesia, bahkan wilayah-wilayah kepulauan," kata Dave. Dave menyatakan kondisi institusi TNI hari ini terus membaik dengan melakukan berbagi macam reformasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahkan, kata dia, TNI semakin responsif dengan permintaan masyarakat dan selalu bisa menempatkan posisi dalam berbagai macam situasi dan kondisi. "Walaupun postur anggaran memang masih belum menyentuh kebutuhan ideal, akan tetapi itu sesuai dengan kondisi keuangan negara. Tentunya harus bisa menyesuaikan," kata Dave. Dave mengucapkan HUT Ke-76 TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Dia berharap TNI terus menjadi penopang utama negara, selalu mengawal, dan melindungi bangsa, khususnya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 tak terlepas dari peran besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional dalam setiap penugasan, baik perorangan maupun satuan. Presiden dalam Peringatan HUT Ke-76 TNI di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan TNI selalu menunjukkan profesionalisme dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam mengoptimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) guna mencapai keberhasilan tugas. “Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI, TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan,” kata Presiden Jokowi. (sws)
Pengamat: Partai Buruh Harus Unik untuk Bersaing Dengan Partai Besar
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing berpandangan bahwa Partai Buruh harus memiliki keunikan untuk dapat bersaing dengan partai-partai besar pada ajang perpolitikan Indonesia. “Pokoknya harus ada keunikan. Sepanjang tidak ada keunikan, menurut saya akan sangat susah bagi Partai Buruh untuk bertarung menghadapi partai-partai papan atas atau partai-partai yang sudah lama,” kata Emrus ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa. Partai Buruh, menurut Emrus, harus memiliki keunikan untuk dapat menarik perhatian publik dan memperoleh kepercayaan publik, agar dapat memenangkan kursi legislatif maupun eksekutif. “Misalkan, maukah mereka mengatakan bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat dan akan menggunakan segala kekuatan partai untuk mengatasi permasalahan ketika masyarakat mengalami persoalan seperti COVID-19 atau bencana alam,” ujar Emrus pula. Ia berpandangan, ketika Partai Buruh menyatakan hal tersebut dan dapat merealisasikan ucapannya, maka akan menunjukkan bahwa Partai Buruh benar-benar ada bersama rakyat, tidak elitis, dan tidak sekadar menebar janji. “Selanjutnya, maukah mereka mengatakan bahwa semua kader politik (Partai Buruh, Red.) akan membuka kekayaan mereka secara transparan. Tidak harus menjadi anggota legislatif atau eksekutif dulu baru melapor ke KPK,” kata dia lagi. Apabila harta kekayaan kader tidak sesuai dengan laporan, Emrus melanjutkan, Partai Buruh harus mau membuat pernyataan bahwa kader tersebut telah melakukan tindakan yang tidak benar dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. “Itu semua dapat dilakukan supaya ada keunikan. Kalau tidak ada keunikan, saya pikir tidak berbeda dengan partai-partai baru lainnya. Jangankan untuk bertarung dengan partai besar, dengan partai menengah pun akan sulit,” kata Emrus. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa Partai Buruh akan bangkit kembali dan menggelar kongres untuk mencari pemimpin baru pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi rencana KSPI untuk membentuk kembali Partai Buruh dan berpandangan bahwa kehadiran Partai Buruh dapat menyalurkan aspirasi para buruh dengan maksimal. (sws)
Gubernur NTT: TNI Jadi Kekuatan Dalam Menjaga Kedalautan Negara
Kupang, FNN - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan aparat TNI yang bertugas di kawasan perbatasan dengan negara asing merupakan penyangga utama bagi negara Indonesia dalam menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) "Kita berharap TNI terus menjaga kedaulatan negara, terutama di daerah-daerah kawasan perbatasan dengan negara asing, seperti di wilayah NTT-Timor Leste karena TNI merupakan penyangga utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Gubernur di Kupang, Selasa. Gubernur mengatakan hal itu terkait peran TNI yang pada 5 Oktober 2021 ini merayakan HUT Ke-76 Ia mengatakan keberadaan unsur TNI menjadi kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara yang mampu menjaga keutuhan wilayah NKRI. "Kita berharap dengan HUT Ke-76 pada 2021, TNI tetap solid karena TNI merupakan kekuatan utama bagi negara ini dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Viktor. Viktor menambahkan peran TNI yang bertugas menjaga keamanan wilayah-wilayah perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) selama ini sangat baik sehingga kondisi keamanan di kawasan perbatasan NTT dengan Timor Leste tetap dalam kondisi yang aman. "Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi peran TNI yang selama ini bertugas menjaga keamanan di kawasan perbatasan dengan Timor Leste yang mampu menjalankan misi dengan sukses," tegas Gubernur Viktor. (sws)
Panglima TNI Terima Kejutan dari Kapolri pada HUT Ke-76 TNI
Jakarta, FNN - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima kejutan dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan mengucapkan HUT Ke-76 TNI secara langsung kepada Panglima TNI, di Subden Merdeka Barat Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Selasa. Panglima TNI pun mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian Kapolri serta seluruh jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia pada Hari Ulang Tahun TNI. Marsekal Hadi mengaku sangat terharu terkait kejutan yang diberikan Kapolri sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI-Polri sesuai dengan tema HUT Ke-76 TNI "Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang". Kalimat tersebut dibuktikan dengan sinergi Prajurit TNI-Polri yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di antaranya yang bertugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mereka yang bertugas di perbatasan selalu bahu-membahu dalam melaksanakan tugas menjaga NKRI. Kejutan pada HUT Ke-76 TNI ini tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI di Indonesia. Kejutan diberikan mulai dari Sabang sampai Merauke hingga ke satuan terkecil seperti koramil. "Saya yakin bahwa sinergi TNI-Polri adalah kebutuhan bagi Bangsa Indonesia untuk menjaga utuhnya wilayah NKRI," kata Marsekal Hadi dalam siaran persnya. Panglima TNI dan Kapolri berharap agar sinergitas TNI-Polri yang selama ini telah terjalin selalu dijaga dan ditingkatkan. Polri akan selalu mendukung TNI untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI demi kejayaan bangsa dan negara. (sws)
Jadi Inspirasi dan Teman Diskusi, Anis Matta: Gagasan Besar Partai Gelora Dilahirkan Bersama Kopi
Jakarta, FNN - Pada Jumat, 1 Oktober 2021 lalu, masyarakat dunia memperingati Hari Kopi Internasional, tidak terkecuali Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta. Peringatan yang dimulau pada 2015 ini, bukan hanya sebagai bentuk penghargaan kepada kopi yang telah menemani umat manusia dalam berbagai situasi dan kondisi, tetapi didedikasikan untuk para petani kopi atas upaya mereka memproduksi biji kopi, sekaligus mempromosikan perdagangan kopi yang adil di seluruh dunia. "Awalnya saya rutin ngopi karena saran dokter. Tapi dari kebiasaan ngopi itu saya membaca sejarah dan budaya kopi di seluruh dunia," kata Anis Matta dalam keterangannya, Minggu (3/10/2021). Menurut dia, satu yang selalu muncul, kopi sangat dekat dengan diskusi dan inspirasi. Budaya kopi diduga lahir pertama kali pada abad ke-14 di Turki, yang kemudian menyebar ke Eropa dan Mediterania. Di kota-kota Eropa, kafe telah menjadi tempat berkumpul para budayawan, intelektual, dan filsuf. Tak jarang ide revolusi juga lahir dari perdebatan yang hangat di kedai kopi. Budaya kopi di Nusantara juga punya sejarah yang panjang, sejak perniagaan oleh VOC. "Saya baca, tahun 1700-an kopi dari Jawa telah memenuhi Eropa. Karena itu kopi sering juga disebut Java," ujarnya. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki budaya kopi. Walaupun mungkin yang sangat terasa ada di Sumatra, Bangka-Belitung, atau Pontianak. Kedai kopi seolah menjadi institusi sosial, bahkan seperti 'parlemen jalanan' untuk membahas isu-isu penting dalam suatu komunitas. "Saya selalu menyempatkan diri untuk mencoba kedai kopi di kota-kota yang saya datangi. Di berbagai negara dan di Tanah Air. Kadang tanpa agenda, hanya untuk menangkap 'public mood'," katanya. Anis Matta mengungkapkan, sebagian besar gagasan yang kini mengkristal menjadi gagasan Partai Gelora juga dilahirkan bersama kopi. Baik saat sendiri atau dalam diskusi penuh argumentasi. Selalu ada inspirasi menyertai setiap cangkir kopi. Juga ada cerita perjalanan yang menyertainya. "Saya bahagia melihat budaya kopi dan kedai kopi tumbuh makin subur belakangan ini. Tapi kalau boleh, ayo ngopi sambil diskusi, bukan sekadar selfie-selfie," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini. Yakni diskusi tentang imajinasi masa depan Indonesia dan usaha menjadikannya sebagai kekuatan utama dunia, kekuatan lima besar dunia dan menjadi salah satu pemain global. "Kopi bisa kita jadikan sarana diplomasi menghadapi para Great Power dunia. Baik lewat wanginya aroma arabica atau pahitnya citarasa robusta," katanya. Karena itu, kopi dinilai lebih dari sekadar minuman pagi yang nikmat, secangkir minuman kopi mewakili komunitas, mata pencaharian, gairah, persahabatan, dan tradisi. Tetapi kopi juga dapat memberi energi, menghangatkan, menyegarkan, membangunkan, dan bahkan bertemu dengan orang yang kita cintai. Kopi telah menjadi minuman pokok banyak rumah tangga selama beberapa generasi dan tersebar di seluruh dunia selama lebih dari 600 tahun. "Selamat Hari Kopi Sedunia. Semoga petani, pedagang, seniman, dan penikmat kopi berbahagia. Selalu ada insipirasi dalam secangkir kopi. Apa kopi kesukaanmu?" tanya Anis Matta mengakhiri. (sws).
Marah-marah ke Pendamping PKH, Mahfuz: Sikap Mensos Risma Tidak Pancasilais
Jakarta, FNN - Aksi marah-marah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kepada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Jumat (1/10/2021) viral di media sosial. Sebuah video singkat memperlihatkan aksi Mensos Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos). Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang pendamping PKH di Gorontalo ketika pihaknya dituding disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran. Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!” Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik menilai sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasilais. "Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!" kata Mahfuz. Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi. Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini. "Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?" ujar Mahfuz. Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendamping PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. "Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan," tegasnya. Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 menegaskan, bahwa sikap Mensos Risma tersebut, tidak mencerminkan Lima Sila yang ada di dalam Pancasila. "Apakah perilaku mensos Risma sejalan dengan kelima sila Pancasila itu?" paparnya. Mahfuz menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseorang yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila. Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil. Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila. Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan. Selanjutnya, mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya? "Pendamping PKH yang bertugas dan bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadlilan sosial," tegasnya. Sekjen Partai Gelora ini sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengevaluasi Mensos Risma. "Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya," pungkas Mahfuz. (sws)
POPULER
