POLITIK
Dirjen Polpum Kemendagri: Tantangan Pemilu 2024 Sangat Besar
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan tantangan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahtiar dalam keterangannya diterima di Jakarta Jumat, mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 merupakan hajatan demokrasi besar dalam waktu yang sama sehingga butuh persiapan yang matang dan antisipatif. "Sangat besar dan tugas-tugas berat seluruh penyelanggara pun sudah di depan mata," kata Bahtiar. Dalam memperkuat persiapan pemilu itu sekaligus menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, Bahtiar memandang penting pembiayaan sejak tahapan persiapan. "Jadi, persiapan harus dikasih anggaran, juga untuk anggaran IT, sosialisasi, dan lainnya. Berikan anggaran yang cukup di awal. Mohon maaf, anggaran pada masa persiapan itu yang penting karena akan menentukan selanjutnya," kata Bahtiar. Bahtiar mengutarakan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 perlu strategi dan metode untuk meyakinkan publik yang baik karena pada waktu yang sama rakyat yang menjadi konstituen juga beragam sekali. "Bayangkan, pemilu diikuti jumlah calon anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, serta calon anggota DPR RI, kemudian jumlahnya dikali jumlah partai. Belum lagi calon bupati, wali kota, dan presiden beserta tim sukses," katanya. Kendati demikian, Bahtiar bersyukur penyelenggaraan Pemilu 2024 memiliki waktu persiapan yang lumayan cukup, yakni 2,5 tahun. "Harus dimaksimalkan. Kita punya pengalaman keberhasilan Pilkada Serentak 2020," ujarnya. Sementara itu, anggota KPU Pusat I Dewa Kade Wiarse Raka Sandi menyampaikan sejumlah langkah persiapan. Persiapan yang harus disusun sejak saat ini, menurut dia, antara lain penyusunan regulasi, pengembangan aplikasi infrastruktur, uji coba dan simulasi, waktu sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait, dan bimbingan teknis. Salah satu antisipasi yang perlu dilakukan, lanjut dia, adalah COVID-19 masih mewabah pada Pemilu 2024. Maka, harus disiapkan anggaran tambahan di luar pelaksanaan pemilu, yakni anggaran akomodasi protokol kesehatan. "Persediaan APD di daerah dan lainnya harus diantisipasi karena bersamaan dan pada tahun anggaran yang sama. Akan tetapi, kita berharap pandemi berakhir sehingga beban anggaran bisa berkurang," ujarnya. (mth)
Anggota DPR Minta Lemhannas Kaji Munculnya Buzzer Politik
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) supaya melakukan pengkajian serius terhadap fenomena munculnya buzzer politik. "Saya menyarankan supaya membuat kajian yang serius. Jangan dibiarkan karena tidak ada pembenaran dari aturan apa pun untuk mereka," kata Muzammil dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas bersama Komisi I DPR, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2021. Muzammil mengaku tidak antipati dengan buzzer jika mereka berdiskusi dengan kacamata ilmiah dan argumentasi yang benar. Akan tetapi, yang dikhawatirkan jika para buzzer itu keluar dari jalur dan menghukum orang-orang cerdas. Muzammil mencontohkan pada bulan Februari 2020 terjadi keramaian di media sosial dan media massa bahwa seorang profesor di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang baru dilantik, mengangkat satu wacana ideologi dengan membenturkan dengan agama. "Saya kira perlu dikaji oleh Lemhanas dalam konteks pengaderan pemimpin bangsa. Pernyataan para pejabat negara khususnya pemerintahan, itu masuk dalam ranah ideologi dan demokrasi," kata Muzammil, sebagaimana dikutip dari Antara. Berikutnya, muncul kembali ketika tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membenturkan Pancasila dengan agama dan Pancasila dengan Islam. "Itu dimunculkan lembaga negara, dan para buzzer menyambut dengan pro dan kontra. Yang pro bahkan berani pada isu penistaan agama," kata Muzammil. Ia menjelaskan, Buzzer itu tidak bekerja sendiri. Bahkan ada yang disebut kakak pembina. Selain itu, mereka yang dekat dengan pemerintah sampai sekarang pun tidak tersentuh hukum. Dalam konteks buzzer di Indonesia, telah masuk dimensi ideologi, muncul dimensi politik, kemudian masuk ke dimensi hukum. Bahkan, kata Muzammil, didukung digital informasi dengan internet sudah menjangkau 73 persen wilayah Indonesia. Sehingga, wacana yang dipropagandakan para buzzer menyebar begitu cepat. Dalam rapat dengar pendapat itu membahas agenda laporan keuangan Lemhannas dan Wantannas APBN Tahun Anggaran 2020, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022, dan Program Prioritas Nasional Tahun 2022. (MD).
Anggota Komisi X Sebut Bengkulu Beresiko Tinggi Tidak Belajar Optimal
Bengkulu, FNN - Anggota Komisi X DPR, Dewi Coryati, menyebut resiko para siswa tidak bisa belajar secara optimal alias learning loss di Bengkulu cukup tinggi dibanding daerah lainnya jika pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang sudah dimulai tidak maksimal dilakukan. Menurut dia, di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Rabu, saat ini masih banyak daerah di Bengkulu yang kesulitan mengakses internet, sehingga resiko learning loss itu cukup besar ketika pembelajaran daring terlalu lama dilaksanakan. Learning loss merupakan situasi ketika peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, sehingga berakibat pada kemunduran akademis dan non-akademis. "Di Bengkulu ini berapa sih yang punya internet. Coba cek di daerah-daerah. Tidak usah jauh-jauh, kita di Bengkulu saja sinyal internet kita sering terganggu. Kalau terus daring kita akan learning loss," kata dia. Ia menilai, pelaksanaan sekolah daring yang sudah berjalan lebih satu tahun menunjukkan jika tidak satupun dari tiga indikator pelaksanaan sekolah jarak jauh yang terpenuhi, di antaranya keterampilan guru, kesiapan siswa menerima pelajaran secara daring dan media pembelajarannya. Karena itu anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini mendorong agar pemerintah daerah memaksimalkan penerapan PTM di sekolah agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Selain itu, dia juga meminta cakupan vaksinasi untuk guru dan siswa terus ditingkatkan supaya pelaksanaan PTM di sekolah lebih aman dan memperkecil kemungkinan terjadi penularan Covid-19. "Pak Nadiem mengatakan vaksinasi untuk guru sudah 50 persen. Saya bilang tidak, karena kami tahu di Bengkulu belum sampai segitu. Kalau di Jakarta mungkin iya," kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, menyebutkan bahwa seluruh sekolah di provinsi itu sudah melaksanakan PTM di sekolah sejak Senin (30/8). Menurut dia, sejauh ini pelaksanaan PTM tidak ada hambatan, sebab seluruh guru sudah di vaksin dan pihaknya sudah merancang program vaksin bagi siswa yang berusia di atas 17 tahun. Ia berharap kegiatan belajar tatap muka dapat diikuti seluruh siswa sekolah bukan hanya 50 persen siswa dari total siswa secara bergantian. "Sebab pembelajaran tatap muka dan daring sangat berbeda. Padahal yang di perlukan di sekolah adalah pendidikan karakter jika kegiatan belajar tidak secara tatap muka bagaimana mau memberikan pelajaran tentang sosial dan lainnya," kata dia. (sws)
Yogyakarta Terbitkan Dua KTP untuk Warga Transgender
Yogyakarta, FNN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan dua KTP elektronik untuk warga dari kelompok marjinal, yaitu dua transgender setelah memastikan data kependudukan yang disampaikan valid dan tunggal. "Kami bekerja sama dengan komunitas yang menaungi mereka. Sebenarnya ada delapan data yang dikirim, tetapi satu warga meninggal dunia dan baru dua pemohon yang datanya memenuhi syarat saat diverifikasi," kata Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Yogyakarta, Rabu. Sebelum menerbitkan KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melakukan verifikasi dan klarifikasi langsung kepada pemohon untuk memastikan kebenaran data dengan mengundang komunitas tempat mereka bernaung, pendamping, hingga pengurus RT dan RW di tempat domisili. Karena seluruh data dapat dibuktikan kebenarannya, penerbitan KTP elektronik untuk dua transgender tersebut juga tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 30 menit usai data dinyatakan tunggal, KTP sudah diterbitkan. Di dalam KTP, Bram menegaskan bahwa jenis kelamin tetap akan ditulis sesuai jenis kelamin awal atau sesuai kodratnya, kecuali sudah ada keputusan dari pengadilan terkait penggantian kelamin. "Untuk foto di KTP, mereka bisa berfoto dengan gaya rambut panjang atau mengenakan riasan wajah sekalipun," ucapnya. Selain menerbitkan KTP elektronik, juga diterbitkan KK baru untuk warga tersebut. Keduanya masuk dalam KK pengampu atau penanggung jawab di komunitasnya. Pada tahun lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta juga sudah menerbitkan satu KTP elektronik untuk transgender sehingga total sudah ada tiga KTP elektronik yang diterbitkan untuk kelompok marjinal tersebut. Bram mengatakan, warga transgender yang mengakses layanan KTP elektronik di Kota Yogyakarta tersebut biasanya bukan merupakan warga Kota Yogyakarta, tetapi sudah berdomisili cukup lama di Yogyakarta dan berasimilasi dengan warga sekitar. Selain untuk kelompok transgender, layanan administrasi kependudukan bagi kelompok marjinal juga diberikan kepada warga disabilitas hingga lanjut usia. Permohonan administrasi kependudukan untuk kelompok marjinal, lanjut Bram mengalami kenaikan selama program vaksinasi COVID-19 berjalan karena warga membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga data vaksinasi dapat terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. (sws)
Kemendagri Apresiasi Realisasi APBD 2021 di Sejumlah Pemda
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Tahun Anggaran 2021. Dalam keterangan yang diterima, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan Mendagri Tito Karnavian juga telah menyampaikan apresiasi tersebut kepada berbagai pemda. "Berdasarkan hasil monev (monitor dan evaluasi) yang dilakukan Ditjen Keuda (Keuangan Daerah), Pak Mendagri telah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah untuk pencapaian realisasi APBD Tahun 2021," kata Hudori di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan rata-rata pemerintah provinsi mencapai realisasi APBD Tahun 2021 sebesar 40,13 persen sesuai data per 6 Agustus 2021. Percepatan realisasi APBD berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Hudori memperingatkan seluruh pemda untuk bersinergi dalam mempercepat realisasi APBD secara tepat dan cepat. "Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, karena pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional itu membutuhkan sinergi untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD," tuturnya. Pemerintah provinsi dengan realisasi APBD di atas rata-rata nasional ialah Gorontalo (52,57 persen), Lampung (50,27 persen), Nusa Tenggara Barat (49,32 persen), Sumatera Utara (49,30 persen) dan Kalimantan Selatan (48,91 persen). Sementara itu pemerintah kabupaten dengan realisasi terbaik ialah Kabupaten Grobogan (54,79 persen), Kabupaten Kulon Progo (54,64 persen), Kabupaten Cianjur (54,42 persen), Kabupaten Pati (51,61 persen) serta Kabupaten Kaur (50,64 persen). Di tingkat pemerintah kota, daerah dengan realisasi terbaik ialah Kota Denpasar (47,31 persen), Kota Palu (46,38 persen), Kota Banjar Baru (45,82 persen), Kota Metro (45,56 persen) dan Kota Ternate (45,49 persen). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua mencapai 7,07 persen year on year, yang merupakan titik balik setelah kuartal sebelumnya dimana terjadi kontraksi pada posisi -0,74 persen. (sws)
TNI Kirim Generator Oksigen untuk Rumah Sakit di Wamena
Jakarta, FNN - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan bantuan satu unit generator oksigen untuk RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Barat. Bantuan generator oksigen tersebut diterbangkan menggunakan pesawat Hercules C-130 A-1331 dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Jawa Timur, Rabu. Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto dalam siaran persnya, mengatakan bantuan generator oksigen tersebut nantinya akan digunakan memenuhi pasokan oksigen medis untuk membantu penanganan dan pengendalian COVID-19 di Papua Barat, khususnya RSUD Wamena. Pengerahan pesawat angkut TNI AU itu, kata Kolonel Edys, merupakan perintah langsung Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam mendukung pemerintah untuk membantu masyarakat guna mempercepat penanganan COVID-19 di Tanah Air. Pesawat Hercules C-130 A-1331 dengan Pilot Letkol Pnb Bandung ini "take off" dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang pada pukul 06.00 WIB dan akan transit di Lanud Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Lanud Patimura Ambon, Lanud Yohanis Kapiyau Timika, dan Lanud Wamena Kabupaten Jayawijaya. "Bantuan satu unit generator oksigen dari TNI nantinya akan diserahkan secara simbolis oleh Pangkogabwilhan III Mayjen TNI Jeffry A Rahawarin mewakili Panglima TNI kepada perwakilan Bupati Jayawijaya John Richard Banua," ujarnya. Seperti diketahui, selama bulan Agustus 2021, TNI telah memberikan bantuan alat kesehatan (alkes) untuk wilayah Papua Barat guna membantu penanganan dan pencegahan COVID-19 berupa 50 tabung Oxygen Concentrator, 50 tabung oksigen isi, 150.000 masker medis, 1.000 APD, 1.000 sarung tangan medis, dan 20.000 rapid test antigen. (sws)
Muhaimin: Saya Akan Terus Berjuang bagi Kesejahteraan Papua
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan, akan terus berjuang bagi kesejahteraan masyarakat Papua, katanya saat melakukan safari Politik Kesejahteraan bersama Masyarakat Papua secara virtual. "Secara bersama-sama, seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan di DPR. Saya akan terus berjuang bagi kesejahteraan Papua. Hati saya selalu bersama-sama masyarakat Papua," kata dia, dalam keterangan yang diterima Selasa. Ia mengatakan terdapat dua hal mendasar untuk membangun Papua pada masa depan. Pertama, pembangunan harus berpijak dan berlandaskan pada pendekatan kebudayaan dengan nilai, tradisi, etika, norma, budaya, hukum adat serta aturan khusus yang dimiliki masyarakat Papua, katanya. "Jalan kebudayaan akan mampu membangun kohesivitas dan solidaritas sosial, menjadikan masyarakat asli Papua merasa memiliki dan tidak terasing di tanah kelahiranya," kata dia. Kedua, lanjutnya, masa depan Papua hanya bisa diwujudkan dengan transformasi pembangunan dari yang bersifat eksklusif menjadi inklusif. Pendekatan ekslusif di masa lalu, menurut dia, telah menciptakan pertumbuhan yang buruk dan mengarah pada pengucilan atau ekslusi sosial masyarakat Papua sendiri. "Pembangunan inklusif di Papua adalah sebuah model pembangunan yang dalam pelaksanaannya harus melakukan dua hal sekaligus, yakni pelaksanaan demokrasi langsung dan distribusi infrastruktur sosial," katanya. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, mengatakan, kendala infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian di daerahnya. "Pendidikan, kesehatan dan pertanian masih sangat terkendala. Pembangunan infrastruktur jalan dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan belum terakses. Dari distrik ke kampung-kampung juga belum terakses," katanya. Selain itu, dia mengatakan banyak anak-anak warga Jayapura terpaksa harus sekolah di kota yang jauh karena tidak adanya fasilitas pendidikan di kampung-kampung. "Banyak anak disekolahkan di kota karena tidak ada layanan pembangunan pendidikan di kampung," ujarnya. (mth)
BKN Siap Laksanakan Tes SKD pada 2 September 2021
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama menyatakan bahwa BKN siap melaksanakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2021. "Sedang berjalan persiapan infrastruktur di BKN dan kami yakin siap melaksanakan tes pada tanggal 2 September 2021," kata Satya ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Selasa. Pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar untuk para pelamar Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 2 September 2021. Tes ini akan dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dan mengimplementasikan protokol kesehatan yang ketat. Saat ini, BKN pusat dan seluruh unit di bawah BKN sedang melakukan persiapan infrastruktur guna memaksimalkan fasilitas ujian bagi peserta. Satya mengatakan tidak ada kendala yang berarti selama masa persiapan tes SKD. "Semua sudah dikoordinasikan dan dibicarakan bersama pihak-pihak terkait, khususnya Satgas COVID-19 baik pusat maupun daerah," ucap Satya. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara panitia seleksi ASN (Pansel) dengan Satgas COVID-19 setempat agar bisa mengakomodasi peserta dengan memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini juga terkait dengan aplikasi PeduliLindungi. Hingga saat ini, para pelamar tidak diwajibkan untuk mengunduh aplikasi tersebut, namun sebaiknya memerhatikan ketentuan dari instansi atau Satgas COVID-19 setempat. Satya kembali mengingatkan peserta untuk mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di portal sscasn.bkn.go.ig dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada "H-1" sebelum ujian. Formulir tersebut harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Terkait dengan wajib vaksin di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, Pansel instansi akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Tetapi, jika ketersediaan vaksin pada "H-3" belum mencukupi, maka Pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. "Peserta diharapkan memantau pengumuman instansi yang dilamar," kata Satya. Guna memantau pengumuman instansi yang dilamar, pada peserta seleksi atau pelamar CASN 2021 dapat mengunjungi laman data-sscasn.bkn.go.id/info. (sws)
Menpan RB Sebut Data Jadi Dasar Pengambilan Keputusan Tepat
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan data menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan tepat dan menghasilkan kebijakan publik berkualitas. Hal itu disampaikan Tjahjo di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menpan RB dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono secara virtual, Selasa. "Kehadiran data dan informasi dapat memengaruhi Pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat," kata Tjahjo di Jakarta. Sebuah institusi, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak akan dapat bertahan tanpa mengacu pada data dalam mengambil keputusan (data driven decision making). "Kebijakan yang berkualitas dipengaruhi oleh data yang berkualitas pula, sehingga ketersediaan data ini menjadi hal yang penting," tukasnya. Oleh karena itu, seluruh K/L dan pemerintah daerah (pemda) penting untuk melakukan analisa pada data sebelum mengambil sebuah keputusan, tutur Tjahjo. "Kebijakan yang menghasilkan hasil yang baik harus diperluas. Kebijakan yang tidak harus dipikirkan kembali dan mengalokasikan ulang sumber daya yang ada," ujarnya. Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan menggunakan digital signature tersebut bertujuan untuk memperpanjang kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS. Kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS tersebut sudah terjalin sejak 2015 dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik dalam bidang PANRB. Tjahjo berharap dengan keberlanjutan kerja sama tersebut pembuatan kebijakan oleh Kemenpan RB menjadi lebih terarah, sesuai, gesit dan eksperimental. (sws)
Tjahjo Kumolo Sambut Baik Kerja Sama dengan BPS
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyambut baik kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik bidang PANRB. "Melihat krusialnya peran data dalam pengambilan keputusan dan mencapai visi Pemerintah, kami menyambut baik perpanjangan kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS," kata Tjahjo di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman secara virtual dari Jakarta, Selasa. Dengan perpanjangan kerja sama yang telah dilakukan Kemenpan RB dan BPS sejak 2015 itu, Tjahjo berharap pembuatan kebijakan dalam bidang PANRB tersebut menjadi lebih baik di empat hal. "Pertama, lebih terarah dengan perhatian yang terarah secara tepat dan efisien. Kedua, lebih disesuaikan sehingga tanggapan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda," ucap Tjahjo menjelaskan. Ketiga, dia berharap kerja sama tersebut menjadikan pembuatan kebijakan di reformasi birokrasi menjadi lebih gesit dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan keadaan. "Keempat, lebih eksperimental dengan pengujian waktu nyata tentang bagaimana masalah merespon berbagai strategi," tukasnya. Selain itu, Tjahjo mengatakan, kerja sama tersebut dapat menjadi sarana pertukaran teknologi dan pengetahuan, khususnya dalam pengelolaan data statistik. "Secara lebih lanjut, pengumpulan, analisa dan penyebaran data dapat memberikan dukungan pengambilan kebijakan dengan tepat," ujarnya. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Tjahjo Kumolo dan Kepala BPS Margo Yuwono secara virtual dengan menggunakan digital signature. (sws)
POPULER
