POLITIK
Ketua DPD Siapkan Dialog Publik Amandemen Konstitusi
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan menyiapkan Focus Group Discussion (FGD) dan dialog publik terkait pentingnya amendemen konstitusi di setiap Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) di Jawa Timur. "Sejauh ini DPD sedang masif membuat FGD, dialog publik dan sosialisasi ke sejumlah daerah dan memang masih prioritas ke kampus. Nanti saya akan agendakan membuat FGD tersebut di setiap MPC agar stakeholder di daerah juga tahu perjuangan kita," kata LaNyalla di depan kader PP dalam acara Rakerwil MPW PP Jatim, di Surabaya, Minggu. Dijelaskan LaNyalla, amandemen konstitusi sebagai langkah koreksi perjalanan bangsa. Kader-kader Pemuda Pancasila, menurutnya, harus tahu akan hal itu karena hal itu merupakan cita-cita mulia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sudah 22 tahun amendemen konstitusi 1 sampai 4 tetapi perubahan di masyarakat tidak ada. Persoalan keadilan sosial ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang fundamental dan benar-benar pada akar persoalan yaitu pembenahan di hulu,” tegasnya. Menurut LaNyalla, terkait rencana amandemen konstitusi, posisi DPD RI ingin memperkuat posisi DPD yang merupakan representasi daerah. DPD menuntut kesamaan hak dengan DPR yang merupakan representasi partai politik. "DPD ini seperti DPR, dipilih langsung oleh rakyat tetapi wewenangnya berbeda. Makanya kita sedang menuntut agar disamakan haknya. Terutama hak dalam mencalonkan presiden," jelasnya. Menurut LaNyalla, sebelum amendemen 1 sampai 4 UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah. Setelah amendemen DPR tetap ada, utusan golongan hilang sedangkan utusan daerah menjelma menjadi DPD. "Sebelum amendemen, MPR yang terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah itu bisa mencalonkan Presiden. Setelah amendemen hanya DPR yang bisa calonkan presiden," lanjutnya. Artinya, ditambahkan LaNyalla, rakyat yang berpartai dan rakyat tidak berpartai atau nonpartisan harus sama-sama haknya. Calon presiden perseorangan salurannya bisa melalui DPD. "Saya kira rakyat juga sudah cerdas. Mereka sudah mengerti track record parpol. Makanya kita sebagai non partisan berharap banyak dukungan untuk amandemen konstitusi sehingga ada perbaikan bagi bangsa ini," ucap LaNyalla. (sws, ant)
LaNyalla Ajak Ulama Sosialisasikan Pentingnya Amendemen Kelima
Jakarta, (FNN) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak ulama untuk ikut menyosialisasikan pentingnya amendemen kelima konstitusi. LaNyalla menyampaikan hal itu saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Ar-Roudhoh pimpinan Habib Mahdi Asegaf Syababul Kheir, di Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/10) malam. Dalam silaturahmi itu, LaNyalla memaparkan urgensi amendemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 dan pentingnya peran ulama untuk ikut andil membangun negeri. Dalam kunjungan itu, LaNyalla ditemani anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin, Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir, dan lainnya. Di Ponpes Ar-Roudhoh, rombongan anggota DPD RI disambut Habib Mahdi Assegaf dan K.H. Abah Raodl Bahar Bakry. Dalam perbincangannya, LaNyalla menilai peran ulama begitu penting dalam proses mempertahankan keutuhan dan membangun kemajuan bangsa. "Maka dari itu, saya mengharapkan peran ulama dalam hal menjaga keutuhan dan mendorong kemajuan bangsa bisa seirama dengan apa yang diperjuangkan DPD RI," kata LaNyalla dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021. Ia menyebut salah satu peran ulama dalam memajukan bangsa dengan ikut melakukan sosialisasi amendemen ke-5 konstitusi yang kini sedang diperjuangkan oleh DPD RI. Ulama, katanya, memiliki peran penting dalam melakukan pencerahan kepada umat dan masyarakat di lapisan bawah. "Masyarakat harus mendapatkan edukasi terkait dengan rencana amendemen ke-5. Saya berharap para ulama bisa menyampaikan kepada jemaah dan masyarakat luas untuk memberikan pencerahan betapa strategisnya amendemen kelima konstitusi," tutur LaNyalla. Amendemen kelima konstitusi bukan hanya kepentingan DPD RI. Akan tetapi, jauh dari itu, guna memperjuangkan hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara. "Siapa pun berhak berkontribusi terhadap perbaikan nasib bangsa," kata senator asal pemilihan Jawa Timur itu. "Sebagai warga negara, saya yakin banyak yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, tak terkecuali dari kalangan ulama," ujarnya. Namun, lanjut dia, ada hal-hal yang membuat kontribusi tersebut sulit tersalurkan. Maka, amendemen kelima konstitusi ini adalah upaya mengoreksi arah perjalanan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Habib Mahdi Assegaf sependapat dengan pernyataan LaNyalla. Dia mendukung penuh kiprah tokoh yang memang dikenal dekat dengan kalangan ulama tersebut dalam memperjuangkan amendemen kelima konstitusi. Menurut dia, sudah saatnya ulama diberikan peran yang luas dalam ikut membangun bangsa ini bersama-sama. "Insya Allah, kami siap men-support perjuangan beliau (LaNyalla). Sosialisasi tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para ulama dan habaib, bagaimana kami bisa menyatukan gerak langkah seiring seirama dengan perjuangan Pak LaNyalla di parlemen," tutur Habib Mahdi. (MD).
Ridho Rahmadi: Partai Ummat Siap Berkompetisi pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya siap untuk berkompetisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kapan pun tanggalnya, Insyaallah Partai Ummat siap," kata Ridho di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat. Ridho menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus merampungkan keanggotaan partai dengan kartu tanda anggota (KTA) sesuai aturan KPU. "KTA ditargetkan selesai Desember 2021 hingga Januari 2022," ujar Ridho. Menantu Amien Rais itu belum ingin menyampaikan berapa persentase yang sudah dicapai dalam hal jumlah keanggotaan. Saat ini pihaknya masih mengirimkan blangko pendaftaran keanggotaan kepada dewan pimpinan daerah (DPD). "Pendaftaran secara online dan oflfline di daerah masih terus berjalan," kata Ridho. Ridho menegaskan pihaknya menyiapkan berkas verifikasi keanggotaan partai melebihi target dalam peraturan KPU. Alasannya, kemungkinan dalam verifikasi faktual nantinya sebagian kecil pasti ada kegagalan. Ridho menegaskan di tengah persaingan partai-partai baru, Partai Ummat menggunakan skenario pembagian konstituen pemilih. Pertama, fokus menggarap para pemilih usia 40 tahun ke atas atau para loyalis Amien Rais sebagai pendiri Partai Ummat. Kedua, partai juga menggarap para pemilih millenial atau para pemilih muda. "Kami optimistis bisa lolos ambang batas parlemen 4 persen," kata Ridho menegaskan. (mth)
Biro Humas MPR Terima Perwakilan Demonstran Mahasiswa
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti Fauziah menerima delapan mahasiswa perwakilan beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando), yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Parlemen, Kamis (7/10). Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai universitas seperti Universitas Pakuan Bogor, Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. "Tugas dan Fungsi (Tusi) kami di MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat termasuk dari para mahasiswa Indonesia. Kami menyambut hangat kalian semua, kami akan mendengarkan dan menampung aspirasi yang ingin disampaikan, lalu nanti akan kami teruskan kepada Pimpinan MPR," kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Para mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasinya di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10). Pimpinan Delegasi yang merupakan Presidium Komando Jakarta Selatan Misbahul Anwar menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan resmi, pertama; mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedua, menurut dia, memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa; dan ketiga, meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi, wujud dari kepastian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Misbahul menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penerimaan dari Setjen MPR RI melalui Biro Humas MPR R yang mau menerima aspirasi para mahasiswa serta meneruskannya kepada Pimpinan MPR. "Perlu kami sampaikan, aksi dan tuntutan yang kami perjuangkan dan suarakan ini, adalah murni aspirasi kami mahasiswa berdasarkan kepentingan rakyat dan kami pastikan tidak ada yang menunggangi," ujarnya. Anggota delegasi Presidium Komando Tangerang Selatan Febriditya Ramdhan menjelaskan bahwa tuntutan tersebut lahir tidak secara mendadak namun sudah menjadi pembahasan dan perenungan sejak tahun 2018, saat Komando menyelenggarakan acara Konsolidasi Nasional dengan mengundang 48 kampus dari 21 provinsi. “Dalam acara tersebut, kami menghimpun berbagai permasalahan kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Ketika kami telaah dan pahami, kami berpandangan bahwa setiap kebijakan daerah itu harus demi dan untuk kepentingan rakyat," katanya. Karena itu menurut dia, para mahasiswa atas nama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meminta Pancasila ditempatkan di hierarki tertinggi sebagai penyaring dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Siti Fauziah mengatakan akan menyampaikan semua aspirasi para mahasiswa tersebut kepada Pimpinan MPR dan berharap yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah didampingi Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR Heri Heriawan dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Budi Muliawan. (sws)
Disdukcapil Agam Layani Penyesuaian NIK Saat Gebyar Vaksinasi
Lubuk Basung, FNN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyediakan pelayanan untuk penyesuaian nomor induk kependudukan (NIK) saat gebyar vaksinasi di GOR Rang Agam dalam mengantisipasi data yang tidak cocok. Kepala Disdukcapil Agam, Helton di Lubukbasung, Kamis mengatakan pelayanan itu telah dilakukan dua hari pelaksanaan gebyar vaksinasi di GOR Rang Agam. "Kita menyediakan empat orang petugas dan pelayanan itu akan berlanjut saat pelaksanaan vaksinasi lainnya. Dimana lokasi vaksinasi, kita akan ada melayani NIK," katanya. Pelayanan itu untuk mengabdet NIK yang bermasalah atau keluar nama orang lain saat vaksinasi. Dengan temuan itu, petugas bakal memperbaiki NIK yang tidak update, sehingga NIK itu akan akurat. "Selama ini NIK ada yang bermasalah dan kita yang memperbaiki atau mengantisipasinya," katanya. Bagi pelayanan vaksinasi di Puskesmas yang bermasalah NIK, tambahnya petugas vaksinator mengirimkan foto KTP dan KK ke sentral pelayanan dokumen kependudukan Disdukcapil Agam. Setelah itu, petugas bakal memperbaiki NIK tersebut. Pelayanan itu dilakukan mengingat petugas pelayanan Disdukcapil Agam sangat terbatas. "Ini bentuk antisipasi kita bagi NIK yang tidak apdate," katanya. Ia menambahkan, Disdukcapil Agam juga membuka pelayanan dokumen kependudukan berupa cetak KTP-El bagi pelajar yang berusia diatas 17 tahun dan memperbaiki KTP warga yang rusak. Ini untuk memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. "Kita mendekatkan pelayanan bagi masyarakat," katanya. Sementara Kapolres Agam, AKBP Dwi Nur Setiawan menambahkan jumlah peserta vaksinasi sebanyak 1.368 orang pada Rabu (6/10). Ke 1.368 orang yang divaksinasi itu dengan rincian tahap pertama 1.292 orang dan tahap dua 76 orang. (sws)
DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I
Jakarta, FNN - DPR RI menggelar Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021—2022, Kamis siang, dan akan memasuki masa reses hingga akhir Oktober 2021. "Mulai 8 hingga 31 Oktober 2021 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021—2022," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Puan akan menghadiri rapat paripurna tersebut secara virtual karena sedang berada di Roma, Italia, untuk mengikuti Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Menurut dia, pidato penutupan masa sidang akan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Sebelum penutupan masa sidang, DPR RI akan melakukan sejumlah pembahasan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta itu. Puan menyebutkan salah satu agenda rapat adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap sejumlah RUU inisiatif Komisi II DPR. "Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI," ujarnya. RUU inisiatif Komisi II DPR RI tersebut adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur; RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan; dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. Puan mengatakan bahwa rapat paripurna juga akan mengambil keputusan terkait dengan persetujuan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut dia, rapat paripurna juga mengagendakan pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (sws)
CSIS: Investasi Pada Riset Mutlak untuk Wujudkan Indonesia Maju 2045
Jakarta, FNN - Alokasi anggaran yang lebih besar untuk investasi pada bidang riset dan pengembangan teknologi mutlak terwujud demi mewujudkan Indonesia maju pada 2045, kata Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J Vermonte di Jakarta, Rabu. Menurut Vermonte, anggaran lebih besar pada riset dan pengembangan teknologi merupakan faktor penting yang dapat menumbuhkan berbagai macam inovasi. “Kita harus mengembangkan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi,” kata Philips saat diskusi acara peluncuran buku “Menuju Indonesia 2045” di Jakarta, Rabu. Pendapat Philips itu, yang juga jadi posisi CSIS Indonesia dalam hasil kajiannya terkait proyeksi Indonesia 2045, sejalan dengan tulisan sejarawan Paul Kennedy dalam buku “The Rise and Fall of The Great Powers” (Naik dan Jatuhnya Negara Adidaya Dunia). Dalam buku itu, Paul menemukan negara-negara dapat tumbuh jadi adidaya karena mereka membuat inovasi dan menciptakan kemajuan pada bidang teknologi. “Itu sudah prasyarat paling utama. Tidak mungkin negara jadi besar tanpa menjadi negara yang mengembangkan inovasi dan teknologi,” sebut Direktur Eksekutif CSIS Indonesia. Dalam sesi diskusi itu, Philips menyampaikan Indonesia masih memiliki banyak hal yang wajib dibenahi demi mewujudkan visi pada 2045, salah satunya meningkatkan alokasi anggaran riset. “Pengeluaran Indonesia untuk riset per 2018 hanya 0,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini jumlah yang kecil sekali. Korea Selatan itu mengeluarkan 4,1 persen dari PDB-nya,” sebut Philips. Ia lanjut menyampaikan Korea Selatan dan Indonesia pada rentang 1970-an ada pada kondisi yang tidak jauh berbeda, terutama pada sektor pendapatan per kapita, tingkat kemajuan dan pendidikan. “Tapi karena mereka serius spending (mengeluarkan dana, Red) bidang riset, lompatannya luar biasa,” kata Philips. Beberapa pembicara, termasuk Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu contoh negara yang sukses menggunakan “soft power” atau kekuatan non-militer dalam membangun perekonomian dan menyebarkan pengaruh ke negara lain. “Soft power” Korea Selatan itu di antaranya kultur Korean Pop atau K-Pop yang saat ini digandrungi anak-anak muda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Philips, keberhasilan K-Pop itu, yang pada akhirnya turut menumbuhkan industri lain di Korea Selatan, merupakan hasil dari riset selama bertahun-tahun. “Yang kita lihat K-Pop, tapi di belakangnya ada riset dan inovasi yang dilakukan secara terus-menerus,” sebut dia. (sws)
Ahli Hukum Tata Negara Dukung Penguatan Kelembagaan DPD
Jakarta, FNN - Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI karena tiap lembaga di Kompleks Parlemen seharusnya berada pada posisi yang setara. Margarito pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu, meminta DPD RI untuk menyiapkan strategi yang sifatnya politis agar agenda penguatan itu dapat terwujud. “DPD harus mainkan kartunya, misalnya, tidak berikan DIM (daftar inventarisasi masalah) atau pendapat, maka DPR juga tidak bisa meneruskan pembahasan, karena akan cacat hukum,” kata Margarito Kamis saat berbicara pada acara Obrolan Senator (Obras). Langkah itu, menurut Margarito, dapat menjadi strategi politik yang dapat dilakukan oleh DPD RI. “Saya dukung DPD RI, karena itu DPD harus menunjukkan keangkuhannya juga. Tidak bisa nasibnya diserahkan atau berharap kebaikan hati pada orang-orang di sana. Dalam politik, tidak ada kasihan,” terang Margarito. Oleh karena itu, ia menegaskan DPD RI harus tegas dalam bersikap, misalnya membuat sistem terhambat agar ada negosiasi dan kesepakatan terkait penguatan kelembagaan DPD. “Bila ada pembahasan undang-undang di suatu daerah, jangan bahas. Mana ada politik pakai saling pengertian di awal, karena berurusan dengan kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Itu yang dipertandingkan,” kata dia. Ia lanjut menyampaikan postur ketatanegaraan saat ini kurang seimbang, karena DPR RI masih didesain untuk memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga perwakilan rakyat lainnya. “Ada lembaga tata negara, secara demokrasi yang kita desain menjadi subordinat. Dalam kata lain, ada lembaga yang full authority (punya kewenangan penuh, Red.),” kata Margarito menjelaskan hubungan DPR RI dan DPD RI. “Jadi karena itu, untuk alasan apapun ini harus diubah. Tidak bisa kita terus-menerus hidup dengan satu lembaga yang lebih besar dari lembaga lain,” dia menambahkan. Kegiatan diskusi Obrolan Senator merupakan rangkaian HUT ke-17 DPR RI yang pada tahun ini diperingati dengan mengambil tema “Amandemen dan Bikameral: Upaya Penataan untuk Mewujudkan Demokrasi Modern Berdasarkan Konstitusi Kenegaraan”. Dalam kegiatan itu, Margarito Kamis menyampaikan pandangannya terkait DPD RI bersama tokoh-tokoh lainnya, antara lain Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Anggota DPD RI Tamsil Linrung, Anggota DPD RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana. (sws, ant)
Anis Matta : Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis. "Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China," kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021 yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021). Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung. Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk. "Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media," katanya. Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini. "Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik," katanya. Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif. Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang. "Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka," tandasnya. Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi. "Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang," katanya. Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru. "Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global," katanya. Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober. "Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu," kata Rico Marbun. Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas. "Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju," katanya. Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada. "Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya," tandasnya. Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah. Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme. "Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus," ujar Rocky Gerung Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen. Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat. "Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita," ungkap Sudrajat. (sws)
Ketua MPR Akan Hadiri Forum Parlemen Negara G20
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani berencana menghadiri forum parlemen negara G20 atau "Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit" di Roma, Italia, 7-8 Oktober 2021. Menurut dia, pertemuan parlemen negara-negara G20 itu penting diikuti sebagai persiapan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Parlemen Negara G20 (P20) pada 2022. "Sebagai salah satu implikasi Presidensi Indonesia dalam G20 bagi parlemen adalah DPR RI akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan Parlemen Negara G20 atau P20 di tahun 2022 mendatang,” kata Indra Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit akan dihadiri oleh Ketua Parlemen seluruh negara G20 bertempat di Palazzo Madama, Gedung Senat Italia di Roma. Indra mengatakan, forum tersebut merupakan pertemuan eksklusif karena hanya dihadiri Ketua-ketua Parlemen negara-negara ekonomi terbesar dunia. "Perlu dilakukan pendekatan dengan para anggota P20 agar mereka semua dapat hadir dengan tingkat representasi tertinggi pada pertemuan P20 di Indonesia tahun depan," ujarnya. Dia menjelaskan, P20 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarparlemen untuk dapat mewujudkan tujuan G20 yaitu mencapai stabilitas perekonomian global dan pertumbuhan berkelanjutan melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang dimiliki parlemen. Menurut dia, dalam agenda tersebut, Puan akan menyampaikan pendapat pada tiga sesi dan beberapa isu yang akan disampaikan seperti upaya kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi dalam menghadapi tantangan global. "Ketua DPR RI juga akan berbicara mengenai pentingnya penguatan sistem dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam merespons krisis sosial dan hilangnya pekerjaan akibat pandemi COVID-19," paparnya. Indra mengatakan, Ketua DPR akan membahas isu pemulihan ekonomi hijau yang inklusif dan pentingnya negara-negara mempersiapkan strategi untuk menjamin keamanan pangan. Menurut dia, peran parlemen menjadi semakin penting untuk mendorong kerja sama internasional lebih besar, karena politik luar negeri suatu negara merupakan perpanjangan dari pandangan politik di dalam negeri. "Situasi dunia dilanda berbagai masalah global yang semakin kompleks dan urgent sehingga memerlukan solidaritas global untuk penyelesaiannnya, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja," tuturnya. Indra mengatakan, "Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit" di Roma juga akan menghasilkan "outcome document" berupa pernyataan bersama dari seluruh Parlemen Negara G20. Pernyataan bersama itu menekankan pada beberapa hal yang saling terkait yakni "People, Planet, Prosperity, Parliament" yang merupakan fondasi bagi upaya pembangunan berkelanjutan. "Forum ini tepat untuk mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju kepada negara berkembang karena semua negara maju produsen vaksin hadir," ujarnya. Indra mengatakan, Puan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi, seperti Ketua Parlemen India Om Birla dan Presiden Senat Italia Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dia menjelaskan, pertemuan bilateral itu akan membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian bersama khususnya dalam ranah kerja sama antar-parlemen dan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). "Perlu dilakukan pertemuan bilateral dengan anggota P20 terutama Italia (host 2020), India (host 2023), dan negara-negara utama lain untuk mendapat masukan terkait tema dan program P20 2022 di Indonesia," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan KTT G20 tahun 2022 yang mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger". Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari PM Italia pada 30-31 Oktober 2021 di Roma. (sws)
POPULER
