POLITIK
Aliansi BerSinar Dukung Budiman Sudjatmiko Jadi Presiden
Purwokerto, FNN - Pendukung salah satu tokoh reformasi 98, Budiman Sudjatmiko, mendeklarasikan Aliansi BerSinar berupa sebuah perkumpulan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang beragam profesi. Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis, anggota Presidium Aliansi BerSinar Ade Gunawan mengatakan bahwa aliansi tersebut bisa dikatakan sebuah lembaga yang mewadahi aspirasi bagi elemen masyarakat yang sangat peduli terhadap iklim demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. "Aliansi ini, kami deklarasikan pada hari ini (28/10) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika berbicara soal demokrasi, berarti salah satunya terkait dengan sebuah pilihan hak atas rakyat untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri, salah satunya terkait dengan kepemimpinan," katanya. Meskipun pesta demokrasi salah satunya memilih pemimpin di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024, dia mengatakan bahwa Aliansi BerSinar ingin mengambil peranan aktif dalam mencari sosok yang pantas untuk ditawarkan kepada rakyat dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Oleh karena itu, kata dia, Aliansi BerSinar dalam kesempatan deklarasi tersebut telah menetapkan sosok siapa yang akan didorong nantinya. Pada ikrar deklarasi tersebut mendukung salah satu tokoh reformasi 98, tokoh pejuang desa yang telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang (UU) Desa, serta paham dalam memenuhi kebutuhan zaman dengan ide-ide pembangunan teknologi menuju Indonesia yang maju, yakni Budiman Sudjatmiko. "Kami bukan untuk memopulerkan Budiman Sudjatmiko, melainkan hanya untuk mengingatkan kepada rakyat bahwa ada salah satu tokoh yang pantas berkontestasi pada Pilpres 2024. Dia paham berdemokrasi, paham kepentingan rakyat, dan yang lebih penting paham akan kemajuan teknologi," kata Ade. Menurut dia, deklarasi pencalonan Budiman Sudjatmiko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 merupakan murni atas kesadaran rakyat untuk memilih calonnya. Ia menegaskan bahwa deklarasi tersebut juga bukan untuk "menantang" kebijakan partai politik yang sudah memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan siapa capres yang akan diusung nanti. "Kami menghormati sebuah parpol saat menentukan siapa kadernya yang akan diberi tugas. Namun, kami sebagai rakyat juga berhak untuk mengingatkan ada sosok yang patut diperhitungkan," katanya. Terkait dengan hal itu, lanjut dia, setelah deklarasi, Aliansi BerSinar membuka Sekretariat Nasional (Seknas) yang beralamat di Jalan Raya Mayor Oking Jayaatmadja Nomor 99A, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut dia, Seknas akan bergerak cepat dengan kerja-kerja politiknya dan anggota Seknas BerSinar akan diperluas hingga ke daerah-daerah. "Saat ini anggota Presidium Seknas BerSinar telah tersebar di sejumlah provinsi seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga Papua," katanya. Lebih lanjut, Ade mengatakan bahwa Seknas BerSinar sengaja memilih Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai momentum deklarasi karena merupakan titik awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, dimulai dari kesadaran anak-anak muda untuk berjuang bersama menyingkirkan perbedaan. Menurut dia, Budiman Sudjatmiko dinilai mampu membawa Indonesia menghadapi era Revolusi 4.0 karena selama ini sosok tersebut dikenal sebagai politikus yang memiliki pemikiran revolusioner. "Dia bukan businessman. Yang dia inginkan adalah membangun ekosistem, bukan sebatas ide. Project Bukit Algoritma itu menjadi bukti betapa revolusionernya pemikiran Budiman Sudjatmiko. Tak banyak politikus memiliki ide jangka panjang dan elastis terhadap perubahan zaman," katanya. Karena Budiman Sudjatmiko merupakan tokoh yang konsisten terhadap pembangunan desa, kata dia, Seknas BerSinar mengusung tagline: Dari desa menata masa depan Indonesia. "Budiman adalah bidan yang melahirkan UU Desa. Selama ini juga dia aktif mentransformasi teknologi untuk pembangunan desa. Dia bukan bagian dari oligarki. Dia lahir di tengah-tengah rakyat miskin di desa," kata Ade. Anggota Presidium Seknas BerSinar lainnya, Suntoro menilai wajar jika berbagai kalangan mendorong Budiman Sudjatmiko—politikus PDI Perjuangan—itu layak untuk ikut diperbincangkan pada isu tentang pemimpin Indonesia pada masa depan. Menurut dia, Pilpres 2024 akan lebih menarik dan berisi apabila ada calon alternatif yang dimunculkan dan Budiman Sudjatmiko dinilai layak menjadi calon alternatif itu. "Menurut saya Indonesia beruntung memiliki sosok Budiman Sudjatmiko," kata Suntoro. (sws, ant)
Wakil Ketua MPR Dorong "Presidential Threshold" 2024 Ditinjau Ulang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong agar aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024 ditinjau ulang. "Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia," kata Syarief Hasan dikutip dari siaran pers di Jakarta, Kamis. Menurut dia, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Oleh karena itu, kata Syarief Hasan, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. "Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi," kata Syarief Hasan yang meraih penghargaan "The Rising Star of Democracy" oleh Majalah Teropong Senayan pada penyelenggaraan "Teropong Democracy Award" secara virtual, Rabu (27/10). Syarief Hasan mengatakan di banyak negara demokrasi, aturan pembatasan pengajuan presiden berupa persentase tertentu tidaklah dikenal. Aturan ini justru memberangus hak berdemokrasi bagi warga negara, selain mempersempit peluang rakyat memilih calon pemimpin yang terbaik. "Bisa dibilang pengajuan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya aturan presidential threshold adalah praktik dan tradisi demokrasi universal," tutur dia. Oleh karena itu, tambah Syarief Hasan, jika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mencabut aturan presidential threshold maka Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya, yakni kuasa rakyat menentukan calon pemimpinnya. "Jika Presiden Jokowi berani mengambil terobosan, dengan mengeluarkan perppu, misalnya, Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi, membuka keran politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin bangsa berikutnya," ujar Syarief. (sws, ant)
Dua Tahun Partai Gelora, Kolaborasi Indonesia untuk 5 Besar Dunia
Jakarta, FNN - Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Kamis (28/10/2021) ini, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan HUT yang ke-2 dengan tema 'Kolaborasi Indonesia untuk 5 Besar Dunia' . Perayaan HUT yang ke -2 ini Partai Gelora mengadakan beragam kegiatan lomba yang bisa diikuti oleh semua anak bangsa dengan hadiah ratusan juta rupiah. Dalam usia yang cukup muda, Partai Gelora telah melakukan capaian yang luar biasa dengan tren pertumbuhan yang positif sebagai partai politik (parpol) baru yang lahir di tengah krisis berlarut akibat pandemi Covid-19. Capaian tersebut, patut disyukuri menjelang kontestasi Pemilu 2024 mendatang, dimana Partai Gelora siap menggelorakan Indonesia menuju 5 besar dunia. "Partai Gelora ini lahir dari kegelisahan terhadap negeri ini. Negara besar dengan sumber daya besar, namun tak punya visi yang disasar. Negeri yang dikenal berbudi pekerti, kaya budaya dan potensi, namun tak punya misi ," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021). Atas dasar kegelisahan ini, maka lahirlah Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang dideklarasikan pada 3 Maret 2019 lalu, yang merupakan embrio lahirnya Partai Gelora Indonesia. Garbi dideklarasikan di setiap kota, kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. Akhirnya, pada Senin, 28 Oktober 2019, Anis Matta selaku inspirator Garbi mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai wadah menggelorakan bangsa dengan satu tekad membangun kembali kejayaan Indonesia, dan menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Selanjutnya, pada 9-11 November 2021 digelar Silaturahmi Nasional di Kemang, Jakarta yang menjadi momen bersejarah tersebut, ditandai dengan dilantiknya para ketua, sekretaris, dan bendahara yang menjadi pelengkap kepengurusan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian untuk memenuhi aspek legal, Partai Gelora pada 31 Maret 2020 didaftarkan sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebanyak 41.908 berkas pendaftaran Partai Gelora diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk diverifikasi. Pada 18 Mei 2020 , Partai Gelora dinyatakan resmi menjadi partai politik di Indonesia dengan mengantongi Surat Keputusan/SK Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 oleh Menkum dan HAM pada 19 Mei 2020. SK tersebut diserahkan secara langsung Menkumham Yasonna Laoly secara virtual kepada Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik pada 2 Juni 2020. Sebagai parpol yang lahir di tengah krisis, Partai Gelora lantas menyatakan diri sebagai partai digital pada 19 Juli 2020, dengan menggelar festival digital 'Gelora Digifest' yang mengundang berbagai kalangan. Sehari kemudian pada 20 Juli 2020, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta didampingi beberapa pengurus DPN bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan pada 23 Juli bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo di kompleks parlemen, Senayan Jakarta. "Saat ini Partai Gelora berusia 2 tahun, alhamudillah banyak sekali capaian yang berhasil diperoleh dalam waktu singkat ini," ungkap Anis Matta. Partai Gelora, lanjutnya, sudah menjalankan latihan khusus untuk para fungsionarisnya melalui pembinaan di Akademi Pemimpin Indonesia (API) angkatan 1-12, Akademi Manusia Indonesi (AMI), OKE Gelora serta pelatihan bakal calon anggota legislatif (bacelg) yang telah diadakan dua kali. Pada 5 Mei 2021, Ketua Umum Partai Gelora meresmikan Gelora Media Center (GMC) yang menjadikan gelombang semangat untuk menyiarkan berbagai kegiatan Partai Gelora dengan berbagai acara bermutu seperti Gelora Talks yang mengangkat berbagai isu aktual dengan permasalahan bangsa dengan menghadirikan beragam narasumber berkompeten. "Dan pada hari ini 28 Oktober 2021, kita sama-sama memperingati hari bersejarah langkah awal untuk mewujudkan mimpi besar Partai Gelora," katanya. Hingga kini Partai Gelora telah memiliki lebih dari 470.000 anggota, 100 persen kepengurusan di tingkat DPW (34 provinsi) dan DPD (514 kabupaten/kota), 6.070 DPC (kecamatan) dan 7.020 PAC (kelurahan/desa). "Bisa kita lihat pertumbuhan struktur hingga saat ini adalah capaian luar biasa yang patut dibanggakan dari para Patriot Gelora," katanya. Untuk itu, Anis Matta memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pimpinan wilayah dan seluruh level fungsionaris daerah cabang dan anak cabang. "Atas semua perjuangan ini, mari kita syukuri bersama karena kemenangan ada di depan mata. Mari kita sambut gelorakan Indonesia menuju 5 besar dunia dan kemenangan politik Partai Gelora di 2024," tegas Anis Matta. (sws)
LaNyalla: DPD berhak ajukan capres-cawapres non-Partai Politik
Pontianak, (FNN) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menggagas perbaikan sistem tata negara dalam amendemen ke-5 Konstitusi. Lembaga tinggi negara tersebut, bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari unsur non-parpol. "Jika sudah seharusnya DPD menjadi saluran masyarakat yang menginginkan hadirnya calon presiden dari unsur non partai. Dorongan itulah yang membuat kami menggulirkan ikhtiar supaya mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD dalam mengajukan pasangan capres-cawapres," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menjadi pembicara kunci di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 27 Oktober 2021. Ia mengatakan, disebut memulihkan, karena jika melihat sejarah perjalanan lembaga legislatif, hilangnya hak DPD untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah "kecelakaan hukum" yang harus dibenahi. Dulu, lanjut LaNyalla, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih MPR yang terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Artinya, baik DPR maupun unsur utusan daerah dan utusan golongan sama-sama memiliki hak mengajukan calon. DPD lahir melalui amendemen perubahan ketiga, menggantikan utusan daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dikebiri. Termasuk hak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. "Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Hal itu menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif Non-Partisan yang memiliki akar legitimasi kuat. Sehingga hak DPD mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah rasional," kata LaNyalla, dalam FGD yang mengambil tema Amandemen ke-5 UUD 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan itu. LaNyalla juga mengungkap hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu. Hasilnya, 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai. "Studi ini harus direspon dengan baik. DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49 persen responden tersebut," kata dia. Selain itu, kalau partai politik yang representasinya adalah anggota DPR, dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, maka DPD RI sebagai representasi daerah idealnya mendapat kesempatan yang sama. Apalagi anggota DPD sebanyak 136 orang, yang duduk di Senayan juga dipilih melalui Pemilu, dengan dapil setingkat provinsi. "Harus diingat juga, negara ini bukan dilahirkan oleh partai politik, di mana negara ini lahir dari proses perjuangan komunitas civil society. Mulai dari kerajaan Nusantara hingga komunitas pergerakan, pesantren, ulama, cendekiawan serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Sehingga sangat wajar, bila entitas masyarakat madani dari kalangan non partai politik memiliki saluran politik untuk menjadi pemimpin bangsa," katanya. Hal tersebut juga telah dijamin konstitusi. Seperti dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Begitu juga dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Lalu di pasal 28D ayat (3) jelas dikatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". "Sehingga gagasan membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik adalah konstitusional. Wacana Amendemen ke-5 harus dijadikan momentum melakukan koreksi atas sistem tata negara. Sekaligus arah perjalanan bangsa ini, demi masa depan Indonesia yang lebih baik," kata LaNyalla. (MD).
KoDe: Komisioner KPU Harus Tegas dalam Membuat Keputusan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda mengatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegas dan berani untuk menetapkan keputusan. “Komisioner KPU ke depan harus tegas dan berani untuk menetapkan dan juga menegaskan keputusan yang akan diambil,” kata Violla dalam diskusi publik bertajuk “Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu. Violla merujuk pada perdebatan yang terjadi mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024 yang hingga saat ini masih belum menemukan titik akhir. KPU yang sekarang, kata Violla, telah memiliki kajian yang cukup komprehensif dan sudah memiliki simulasi tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan. “Apa lagi yang harus ditunggu oleh KPU? Ini (pengambilan keputusan, red.) adalah cara untuk meningkatkan posisi tawar KPU di mata Pemerintah dan juga DPR. Harus secara tegas dan lekas untuk menetapkan jadwal pemilu,” kata dia. Selain itu, Violla juga berharap agar ke depannya, para calon komisioner KPU yang saat ini sedang menjalani proses seleksi, memiliki komunikasi politik yang baik, sehingga dapat berkomunikasi dengan lugas kepada DPR dan Pemerintah di masa mendatang. “Untuk menyudahi adanya deadlock (kebuntuan, red.) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan seperti saat ini, yang salah satunya adalah mengenai jadwal,” ujar Violla. Terakhir, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus merupakan orang-orang yang bisa dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pemilihan umum. Berkaca dari penetapan jadwal yang saat ini sedang berlangsung, KPU harus mengetahui berbagai hal teknis, seperti apa yang akan menjadi kebutuhan penyelenggara, baik di tingkat normatif maupun yang terjadi di lapangan. “Ini harus menjadi pembelajaran juga bagi kita semua, bagi panitia seleksi, juga bagi DPR yang akan kemudian melakukan fit and proper test ke depan,” kata Violla. (mth)
Airlangga Klaim Golkar Partai Agamis
Jakarta, FNN - Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sangat memperdulikan agama, walaupun bukan partai agama. "Sekalipun Golkar bukan partai agama, tapi sangat memperhatikan agama. Salah satu bukti adalah Masjid Ainul Hikmah. Kalau saya boleh klaim, mungkin satu-satunya partai politik di dunia yang punya masjid besar di kantornya," kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal itu juga disampaikan Airlangga saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus meresmikan Masjid Ainul Hikmah. Kegiatan itu digelar oleh Majelis Ahlul Hidayah di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu. Menko Perekonomian itu menjelaskan, filosofi nama Ainul Hikmah adalah mata kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar seluruh kebijakan yang lahir dari Partai Golkar akan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Filosofi masjid ini adalah mata kebijaksanaan. Sehingga kebijakan dari Partai Golkar, baik dari legislatif dan eksekutif harus bijaksana. Biasanya kalau orang bijaksana itu sudah penuh kematangan, kearifan dan kedewasaan," jelas Airlangga. Selain itu, masjid ini terdiri dari 44 pilar yang itu juga memiliki filosofi tersediri. Bila merujuk pada urutan Asmaul Husna, yaitu Al-Mujib dan artinya maha mengabulkan. Airlangga berharap dengan kegiatan tersebut dapat membawa keberkahan untuk Partai Golkar dan Indonesia. "Kami harap dengan sholawat Nabi Muhammad SAW kita berharap bisa mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh keteladanan. Beliau merupakan manusia yang sempurna dan seluruh kehidupan harus kita ikuti, sehingga membawa rahmat," kata Airlangga. Airlangga berharap agar dengan terus memanjatkan syukur kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dapat segera berakhir. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga meminta restu para habaib dan alim ulama di tanah air untuk Partai Golkar dalam menyongsong agenda Pemilu dan Pilkada 2024. "Kami juga berharap semoga dalam hajatan Pemilu 2024 diberikan jalan dan kemenangan dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024," kata Airlangga. Pimpinan Majelis Ahbabul Musthafa-Solo Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaff yang juga hadir dalam acara itu memimpin langsung sholawat bersama ribuan kader dan syekher mania yang juga mengikuti secara virtual. Dalam kegiatan itu, turut dihadiri oleh Pengasuh Majelis Asmaul Husna Jakarta Habib Luthfi Bin Ahmad Alatas, Pimpinan Majelis Ahbabul Musthafa-Solo Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaff, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Quran Tangerang KH Yusuf Mansur dan Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH Zulfa Mustafa. Selanjutnya, Pimpinan Majelis Ahlul Hidayah KH Nusron Wahid, Menpora Zainuddin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. (sws, ant)
Pengamat Politik Sebut Prabowo Capres Pilihan Milenial
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden pilihan milenial dan generasi Z. "Data itu berdasarkan hasil laporan jajak pendapat Libang Kompas. Jadi, Prabowo tak banyak Gimmick. Lurus saja bekerja tanpa hingar bingar apapun," jelas Adi Prayitno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, sebanyak 17,4 persen milenial memilih Prabowo Prabowo Subianto jika pemilu dilakukan saat ini. Selain dari generasi milenial, Prabowo juga mendapat dukungan dari kalangan Gen Z dengan angka 13,7 persen. Hasil itu lebih baik dibanding dukungan terhadap Anies Baswedan sebanyak 11,7 persen, Tri Rismaharini sebanyak 7,8 persen dan Ridwan Kamil sebanyak 5,9 persen. Dalam laporan itu, pilihan kepada Prabowo tidak terlepas dari popularitasnya sebagai calon presiden di dua edisi pemilu sebelumnya. Posisi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi juga ikut mengenalkan Prabowo kepada generasi muda. "Totalitasnya sebagai menteri mendapat respons positif. Millenial itu pikirannya simpel. Suka dengan figur yang bekerja, bukan bekerja mengiklankan diri terus," kata Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu. Selain berdasarkan kinerja, Adi menjelaskan milenial dan Gen Z melihat sisi heroisme dalam kerja-kerja Prabowo membantu merealisasikan visi dan misi Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. "Artinya, membangun citra dengan kerja, jauh lebih dirasa millenial ketimbang selalu membangun citra tapi minim kerja," kata Adi menegaskan. Mengutip hasil sensus penduduk 2020 jumlah proporsi penduduk Indonesia yakni post Gen Z (di bawah 8 tahun) sebanyak 10,88 persen, Gen Z (8-23 tahun) sebanyak 27,94 persen, Milenial (24-39 tahun) sebanyak 25,87 persen, Gen X (40-55 tahun seanyak 21,88 persen, Baby Boomer (56-74 tahun) sebanyak 11,56 persen dan Pre-boomer (di atas 74 tahun) sebanyak 1,87 persen. (sws, ant)
SMRC: 78 Persen Rakyat Indonesia Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
Jakarta, FNN - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan sebanyak 78 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan hal itu saat mempresentasikan hasil survei opini publik bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen UUD 1945' secara daring, di Jakarta, Jumat. Abbas mengatakan ditemukan bahwa mayoritas warga (66 persen) menilai UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apa pun bagi Indonesia yang lebih baik. Menurut dia, ada 12 persen yang menilai bahwa walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik sehingga total ada 78 persen. "Dua sikap ini menunjukkan bahwa publik tidak ingin ada perubahan atau amendemen pada UUD 1945 atau Konstitusi Republik Indonesia," kata Abbas dalam siaran persnya. Sementara dukungan atas amendemen datang dari minoritas warga. "Hanya ada 11 persen yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus, dan ada 4 persen yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah. Masih ada 7 persen yang menjawab tidak tahu," ucap Abbas. Sikap publik yang tidak menghendaki adanya Amendemen UUD ini, kata dia, terlihat dominan pada setiap massa pemilih partai maupun pemilih Capres 2019. Demikian pula pada setiap lapisan demografi. "Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih Capres 2019 yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," jelas Abbas. Survei opini publik ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). (sws, ant)
Anis Matta: Selamat Datang Ridwan Kamil
Jakarta, FNN — Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta akan sangat senang dan membuka pintu selebar-lebarnya jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mau bergabung ke partainya. “Kalau beliau mau bergabung, Ahlan Wa Sahlan (selamat datang),” kata Anis kepada GenPI.co, Selasa (12/10/2021). Nama Ridwan Kamil menjadi salah satu figur yang sering muncul dalam berbagai survei calon presiden RI 2024. Kansnya cukup besar. Tak jarang ia masuk dalam 5 besar top survei. Sebelumnya mantan Walikota Bandung dua periode ini mengaku akan melakukan salat istikharah untuk bergabung dengan partai politik atau parpol. Saat ini, ia masih menimbang partai mana yang cocok sebelum diumumkan pada pertengahan tahun depan. “Kalau lanjut gubernur juga periode kedua, mungkin posisinya sudah berpartai. Mungkin di 2022 mungkin akan saya sampaikan, istikhoroh mana yang pas dulu,” cetus pria yang akrab disapa Kang Emil ini. “Sekarang masih istikharah menganalisa yang pas buat sosok saya. (Keputusannya) pertengahan 2022,” imbuhnya. (genpi/fajar)
Andika Perkasa Dipastikan Gantikan Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN –Presiden hampir dapat dipastikan akan memilih KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiunnya pada 8 November 2021 mendatang. Namun hingga satu bulan menjelang Hadi Tjahjanto pensiun, Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa yang akan menggantikan orang nomor satu di militer tersebut. Ada sinyal yang menarik berkaitan dengan kunjungan Mensesneg Pratikno ke Mabesad pada Senin (11/10/2021). “Ini sinyal politik,” kata Pengamat Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting kepada Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point jaringan FNN, Selasa (12/10/20210). Teori interaksi simbolik kata Ginting adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini fokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain. “Ini interaksi antara individu utusan istana dengan yang dikunjungi,” lanjut Ginting. Kalau menurut Helbart Blumer, kata Ginting, ada 3 asumsi dari teori kedatangan Mensesneg ke Mabes AD, pertama berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain kepada mereka, artinya Presiden Jokowi ini memang senang menggunakan simbol-simbol. Ini utusan dari istana yang punya pesan penting. Pesan penting ini tidak berdiri sendiri. Kedua, lanjut Ginting, kemarin saat 5 Oktober 2021 Presiden Jokowi saat menyaksikan parade kendaraan tempur di depan istana, mengatakan begini, “Ya sudah itu bisa jalan, yang menyopiri Pak Andika Perkasa saja. Padahal di situ ada Yudo Margono, di situ juga ada Fadjar Prasetyo,” paparnya. Dari dua interaksi simbolik itu, Selamat Ginting berkesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa Panglima TNI adalah Andika Perkasa. “Walaupun waktunya singkat, 1 tahun 2 bulan, ini akan menggunakan model ketika Presiden Jokowi mengangkat Idham Azis, sebagai Kapolri. Waktunya juga sama sekiatr 1 tahun 2 bulan,” tegasnya. Diakui Ginting bahwa sesungguhnya tidak lazim, Panglima TNI hanya memiliki waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 tahun lebih. “Memang tidak lazim Panglima TNI hanya punya waktu 1 tahun 2 bulan, sebenarnya kurang efektif, tetapi kita punya pengalaman juga ketika Edi Sudrajat pada era Pak Harto, itu hanya 3 bulan saja menjadi Panglima TNI. Dia merangkap jabatan KSAD dan Menteri Pertahanan Keamanan, tapi kemudian satu per satu jabatan dicopot. KSAD digantukan Wismoyo Arismunandar, Panglima TNI digantikan oleh Feisal Tanjung dan akhirnya Edi Sudrajat hanya menjabat Menhankam. Jadi saya melihat bahwa ini isyarat kuat dari istana bahwa Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI,” paparnya. Isyarat lainnya kata Ginting bahwa Mensesneg tidak mengunjungi kepala staf yang lain, dalam momen Hari TNI. ”Kita lihat Mensesneg tidak mengunjungi Mabes AL tempat dimana Laksamana Yudo Margono berkantor,” katanya. Penunjukan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, lanjut Ginting kemungikan presiden sedang menempuh sama-sama enak. “Pola win-win solution akan dipakai dalam pengertian setelah Andika Perkasa menjadi Panglima TNI akan digantikan oleh Yudo Margono menjadi Panglima TNI berikutnya,” kata Ginting. Penunjukan Andika Perkasa, diyakini Ginting setelah Jokowi meminta pentunjuk empat orang berpengaruh di Indonesia. “Setidaknya Presiden Jokowi akan menanyakan kepada 4 orang pembantu utamanya untuk mencari figur yang pas menjadi Panglima TNI. Pertama Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Megawati akan memilih Andika ketimbang Yudo Margono, kedua Menhankam Prabowo Subianto, ketiga Luhut Binsar Panjaitan, menteri yang paling kuat pengaruhnya, militer dari AD, dan keempat Wantimpres, ada Wiranto yang juga TNI AD. Semua cenderung ke Andika Perkasa,” katanya meyakinkan. “Inilah makna kedatangan Mensesneg Pratikno ke Mabes TNI AD. Berdasarkan teori interaksi simbolik, kuat dugaan saya Andika Perkasa akan diplot menjadi Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto,” pungkasnya. (sws).
POPULER
