POLITIK
DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I
Jakarta, FNN - DPR RI menggelar Rapat Paripurna penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021—2022, Kamis siang, dan akan memasuki masa reses hingga akhir Oktober 2021. "Mulai 8 hingga 31 Oktober 2021 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021—2022," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Puan akan menghadiri rapat paripurna tersebut secara virtual karena sedang berada di Roma, Italia, untuk mengikuti Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Menurut dia, pidato penutupan masa sidang akan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Sebelum penutupan masa sidang, DPR RI akan melakukan sejumlah pembahasan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta itu. Puan menyebutkan salah satu agenda rapat adalah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap sejumlah RUU inisiatif Komisi II DPR. "Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI," ujarnya. RUU inisiatif Komisi II DPR RI tersebut adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur; RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan; dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. Puan mengatakan bahwa rapat paripurna juga akan mengambil keputusan terkait dengan persetujuan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut dia, rapat paripurna juga mengagendakan pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (sws)
CSIS: Investasi Pada Riset Mutlak untuk Wujudkan Indonesia Maju 2045
Jakarta, FNN - Alokasi anggaran yang lebih besar untuk investasi pada bidang riset dan pengembangan teknologi mutlak terwujud demi mewujudkan Indonesia maju pada 2045, kata Direktur Eksekutif CSIS Indonesia Philips J Vermonte di Jakarta, Rabu. Menurut Vermonte, anggaran lebih besar pada riset dan pengembangan teknologi merupakan faktor penting yang dapat menumbuhkan berbagai macam inovasi. “Kita harus mengembangkan ekonomi yang berbasis inovasi dan teknologi,” kata Philips saat diskusi acara peluncuran buku “Menuju Indonesia 2045” di Jakarta, Rabu. Pendapat Philips itu, yang juga jadi posisi CSIS Indonesia dalam hasil kajiannya terkait proyeksi Indonesia 2045, sejalan dengan tulisan sejarawan Paul Kennedy dalam buku “The Rise and Fall of The Great Powers” (Naik dan Jatuhnya Negara Adidaya Dunia). Dalam buku itu, Paul menemukan negara-negara dapat tumbuh jadi adidaya karena mereka membuat inovasi dan menciptakan kemajuan pada bidang teknologi. “Itu sudah prasyarat paling utama. Tidak mungkin negara jadi besar tanpa menjadi negara yang mengembangkan inovasi dan teknologi,” sebut Direktur Eksekutif CSIS Indonesia. Dalam sesi diskusi itu, Philips menyampaikan Indonesia masih memiliki banyak hal yang wajib dibenahi demi mewujudkan visi pada 2045, salah satunya meningkatkan alokasi anggaran riset. “Pengeluaran Indonesia untuk riset per 2018 hanya 0,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini jumlah yang kecil sekali. Korea Selatan itu mengeluarkan 4,1 persen dari PDB-nya,” sebut Philips. Ia lanjut menyampaikan Korea Selatan dan Indonesia pada rentang 1970-an ada pada kondisi yang tidak jauh berbeda, terutama pada sektor pendapatan per kapita, tingkat kemajuan dan pendidikan. “Tapi karena mereka serius spending (mengeluarkan dana, Red) bidang riset, lompatannya luar biasa,” kata Philips. Beberapa pembicara, termasuk Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu contoh negara yang sukses menggunakan “soft power” atau kekuatan non-militer dalam membangun perekonomian dan menyebarkan pengaruh ke negara lain. “Soft power” Korea Selatan itu di antaranya kultur Korean Pop atau K-Pop yang saat ini digandrungi anak-anak muda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Philips, keberhasilan K-Pop itu, yang pada akhirnya turut menumbuhkan industri lain di Korea Selatan, merupakan hasil dari riset selama bertahun-tahun. “Yang kita lihat K-Pop, tapi di belakangnya ada riset dan inovasi yang dilakukan secara terus-menerus,” sebut dia. (sws)
Ahli Hukum Tata Negara Dukung Penguatan Kelembagaan DPD
Jakarta, FNN - Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI karena tiap lembaga di Kompleks Parlemen seharusnya berada pada posisi yang setara. Margarito pada sebuah acara diskusi di Jakarta, Rabu, meminta DPD RI untuk menyiapkan strategi yang sifatnya politis agar agenda penguatan itu dapat terwujud. “DPD harus mainkan kartunya, misalnya, tidak berikan DIM (daftar inventarisasi masalah) atau pendapat, maka DPR juga tidak bisa meneruskan pembahasan, karena akan cacat hukum,” kata Margarito Kamis saat berbicara pada acara Obrolan Senator (Obras). Langkah itu, menurut Margarito, dapat menjadi strategi politik yang dapat dilakukan oleh DPD RI. “Saya dukung DPD RI, karena itu DPD harus menunjukkan keangkuhannya juga. Tidak bisa nasibnya diserahkan atau berharap kebaikan hati pada orang-orang di sana. Dalam politik, tidak ada kasihan,” terang Margarito. Oleh karena itu, ia menegaskan DPD RI harus tegas dalam bersikap, misalnya membuat sistem terhambat agar ada negosiasi dan kesepakatan terkait penguatan kelembagaan DPD. “Bila ada pembahasan undang-undang di suatu daerah, jangan bahas. Mana ada politik pakai saling pengertian di awal, karena berurusan dengan kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Itu yang dipertandingkan,” kata dia. Ia lanjut menyampaikan postur ketatanegaraan saat ini kurang seimbang, karena DPR RI masih didesain untuk memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga perwakilan rakyat lainnya. “Ada lembaga tata negara, secara demokrasi yang kita desain menjadi subordinat. Dalam kata lain, ada lembaga yang full authority (punya kewenangan penuh, Red.),” kata Margarito menjelaskan hubungan DPR RI dan DPD RI. “Jadi karena itu, untuk alasan apapun ini harus diubah. Tidak bisa kita terus-menerus hidup dengan satu lembaga yang lebih besar dari lembaga lain,” dia menambahkan. Kegiatan diskusi Obrolan Senator merupakan rangkaian HUT ke-17 DPR RI yang pada tahun ini diperingati dengan mengambil tema “Amandemen dan Bikameral: Upaya Penataan untuk Mewujudkan Demokrasi Modern Berdasarkan Konstitusi Kenegaraan”. Dalam kegiatan itu, Margarito Kamis menyampaikan pandangannya terkait DPD RI bersama tokoh-tokoh lainnya, antara lain Wakil Ketua III DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Anggota DPD RI Tamsil Linrung, Anggota DPD RI Zulfikar Arse Sadikin, dan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana. (sws, ant)
Anis Matta : Isu Kebangkitan Komunisme Indonesia, Ternyata Berkaitan dengan Hegemoni China
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Media Survei Nasional (Median) dalam rilisnya pada Kamis (30/9/2021) lalu, mengungkapkan, bahwa 46,4 persen responden di Indonesia masih percaya soal isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai ketakutan akan kebangkitan komunisme di Indonesia seperti yang diungkap Lembaga Survei Median, ternyata tidak berhubungan dengan ideologi komunis. "Tetapi, berhubungan dengan isu lain yang lebih bersifat politik, yaitu hegemoni geopolitik China," kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'NKRI dan Ancaman Komunisme Dalam Dinamika Geopolitik, Membedah Survei Median September 2021 yang disiarkan secara live streaming di channel YouTube Gelora TV, Rabu (6/10/2021). Diskusi ini dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei MEDIAN Rico Marbun, Menteri BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, Mantan Dubes RI untuk China yang juga Ketua Asosiasi Kerjasama Indonesia-China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, dan Pengamat Politik & Sosial Budaya Rocky Gerung. Menurut Anis Matta, hegemoni China sebenarnya berdampak biasa dan natural saja. Sebab, dalam 30 tahun terakhir, China secara aktif melakukan kampanye dan ekspansi, sehingga memungkinkan persepsi itu terbentuk. "Kalau kita melihat bahwa 46,4% dari populasi kita, percaya tentang isu ini di tengah situasi krisis global. Itu menunjukkan bahwa persepsi publik sekarang dipengaruhi oleh banyak sekali operasi politik dan media," katanya. Operasi tersebut, kata Anis Matta, dijalankan oleh kekuatan-kekuatan global yang tengah bertarung saat ini. "Ini berbarengan atau bersamaan, ketika Amerika secara resmi mendeclaire China sebagai musuh mereka. Artinya opini publik kita sekarang ini dibentuk oleh bagian dari operasi geopolitik," katanya. Namun, Anis Matta menilai ketakutan dan kecemasan publik berdasarkan hasil survei sejak 2017 hingga 2021, yang angkanya terus mengalami peningkatan terhadap hegemoni China, sebenarnya adalah hal yang positif. Jika hal itu dipandang sebagai bagian dari survival instinct (naluri bertahan hidup) seperti takut digigit ular dengan menghindar. Sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk mengubah survival instinct publik ini menjadi energi kebangkitan di tengah konflik global sekarang. "Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa yang lemah, menjadi korban, menjadi collateral damage ketika ada kekuatan global yang sedang bertarung dan menjadikan wilayah kita yang seharusnya berdaulat, justru menjadi medan tempur mereka," tandasnya. Sehingga perlu dirumuskan satu arah baru, satu peta jalan baru bagi Indonesia. Sebab, kondisi sekarang berbeda dengan zaman Soekarno dan Soeharto dulu yang memiliki cantolan untuk berkolaborasi. "Di awal perjalanan, kita sangat kacau, dipenuhi krisis kepada satu arah yang tidak jelas. Dunia dalam proses tatanan ulang, yang sekarang ini tidak bisa lagi dipakai, butuh satu tatanan dunia baru. Menurut saya secara geopolitik, dianggap sebagai peluang," katanya. Hal ini tentu saja menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggunakan survival instinct publik untuk menemukan celah dalam situasi geopolitik sekarang ini. Sehingga Indonesia ikut berperan dalam menentukan tatanan dunia baru. "Karena itulah kami di Partai Gelora membuat cita-cita perjuangan menjadikan Indonesia sebagai lima besar kekuatan dunia dan tidak ingin menjadi collateral damage dari pertarungan kekuatan global," katanya. Direktur Eksekutif MEDIAN Rico Marbun mengatakan, hegemoni China di Indonesia dan mesranya hubungan kedua negara, yang menyebabkan isu kebangkitan PKI atau komunisme kerap muncul setiap tahun, khususnya pada bulan September hingga Oktober. "Cara berpikir mereka yang menganggap adanya hegemoni China di Indonesia, itu karena dianggap sama paralel dengan komunis gitu," kata Rico Marbun. Terkait hal ini, Mantan BUMN Dahlan Iskan meminta seluruh elemen bangsa Indonesia bisa move on dari masa lalu. Artinya, semua kejadian sejarah tidak lebih dari sekadar catatan lembaran kertas. "Nggak boleh terus mengenang masa lalu. Tidak boleh terus sentimen begitu. Karena kalau itu yang terjadi kita tidak akan pernah maju," katanya. Lanjutnya, temuan survei Median itu adalah tugas berat semua elemen bangsa untuk memastikan bahwa kekhawatiran terhadap kebangkitan komunisme tidak perlu lagi ada. "Berarti tugas kita masih berat sekali untuk membawa Indonesia ini maju. Apalagi lima besar di dunia, karena 46 persen umat Islam itu umumnya umat Islam katakan begitu masih berorientasi pada masa lalu yang sama sekali tak ada gunanya," tandasnya. Hal senada disampaikan pengamat politik & sosial budaya Rocky Gerung. Rocky menyebut ideologi komunisme sudah kehilangan patronnya atau pendukungnya di dunia. Ia menilai secara ideologi sebetulnya komunisme sudah selesai dalam sejarah. Namun, menurutnya, fakta membuktikan masyarakat Indonesia masih takut terhadap kebangkitan komunisme, karena adanya kecurigaan terhadap visi komunisme. "Komunisme itu kehilangan patron di dalam proyek dunia, tapi kita masih takut. Berarti ada visi di komunisme yang buat kita curiga terus," ujar Rocky Gerung Mantan Dubes RI untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat meminta pemerintah untuk lebih waspada dalam meneken kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah China. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru yang telah diresmikan China yakni Local Currency Settlemen. Dalam kebijakan itu, untuk konteks perdagangan dengan China akan menggunakan mata uang Yuan dan Rupiah. Apalagi saat ini kerjasama Ekonomi Indonesia dan China terus meningkat. "Kalau kedekatan ekonomi ini tidak dibarengi dengan pemahaman politik antara Indonesia dengan China, ini akan terjadi ketimpangan, justru akan negatif bagi kita," ungkap Sudrajat. (sws)
Ketua MPR Akan Hadiri Forum Parlemen Negara G20
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani berencana menghadiri forum parlemen negara G20 atau "Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit" di Roma, Italia, 7-8 Oktober 2021. Menurut dia, pertemuan parlemen negara-negara G20 itu penting diikuti sebagai persiapan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Parlemen Negara G20 (P20) pada 2022. "Sebagai salah satu implikasi Presidensi Indonesia dalam G20 bagi parlemen adalah DPR RI akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan Parlemen Negara G20 atau P20 di tahun 2022 mendatang,” kata Indra Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit akan dihadiri oleh Ketua Parlemen seluruh negara G20 bertempat di Palazzo Madama, Gedung Senat Italia di Roma. Indra mengatakan, forum tersebut merupakan pertemuan eksklusif karena hanya dihadiri Ketua-ketua Parlemen negara-negara ekonomi terbesar dunia. "Perlu dilakukan pendekatan dengan para anggota P20 agar mereka semua dapat hadir dengan tingkat representasi tertinggi pada pertemuan P20 di Indonesia tahun depan," ujarnya. Dia menjelaskan, P20 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarparlemen untuk dapat mewujudkan tujuan G20 yaitu mencapai stabilitas perekonomian global dan pertumbuhan berkelanjutan melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang dimiliki parlemen. Menurut dia, dalam agenda tersebut, Puan akan menyampaikan pendapat pada tiga sesi dan beberapa isu yang akan disampaikan seperti upaya kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi dalam menghadapi tantangan global. "Ketua DPR RI juga akan berbicara mengenai pentingnya penguatan sistem dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam merespons krisis sosial dan hilangnya pekerjaan akibat pandemi COVID-19," paparnya. Indra mengatakan, Ketua DPR akan membahas isu pemulihan ekonomi hijau yang inklusif dan pentingnya negara-negara mempersiapkan strategi untuk menjamin keamanan pangan. Menurut dia, peran parlemen menjadi semakin penting untuk mendorong kerja sama internasional lebih besar, karena politik luar negeri suatu negara merupakan perpanjangan dari pandangan politik di dalam negeri. "Situasi dunia dilanda berbagai masalah global yang semakin kompleks dan urgent sehingga memerlukan solidaritas global untuk penyelesaiannnya, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja," tuturnya. Indra mengatakan, "Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit" di Roma juga akan menghasilkan "outcome document" berupa pernyataan bersama dari seluruh Parlemen Negara G20. Pernyataan bersama itu menekankan pada beberapa hal yang saling terkait yakni "People, Planet, Prosperity, Parliament" yang merupakan fondasi bagi upaya pembangunan berkelanjutan. "Forum ini tepat untuk mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju kepada negara berkembang karena semua negara maju produsen vaksin hadir," ujarnya. Indra mengatakan, Puan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi, seperti Ketua Parlemen India Om Birla dan Presiden Senat Italia Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dia menjelaskan, pertemuan bilateral itu akan membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian bersama khususnya dalam ranah kerja sama antar-parlemen dan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). "Perlu dilakukan pertemuan bilateral dengan anggota P20 terutama Italia (host 2020), India (host 2023), dan negara-negara utama lain untuk mendapat masukan terkait tema dan program P20 2022 di Indonesia," ujarnya. Sebelumnya, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan KTT G20 tahun 2022 yang mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger". Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari PM Italia pada 30-31 Oktober 2021 di Roma. (sws)
Wapres Minta TNI dan Polri Meningkatkan Vaksinasi COVID-19 di Daerah
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh jajaran TNI dan Polri dapat meningkatkan percepatan vaksinasi COVID-19 di daerah dan wilayah aglomerasi sehingga kekebalan komunal atau herd immunity secara nasional di Indonesia segera tercapai. Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat menyampaikan pidato kunci pada seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 melalui konferensi video dari Jakarta, Rabu. "Pemerintah mengharapkan TNI dan Polri agar terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya, termasuk di daerah aglomerasi," kata Wapres saat menyampaikan pidato kuncinya dari kediaman resmi wapres di Jakarta. Wapres mengatakan capaian vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah tercatat masih rendah. Dengan adanya dukungan dari TNI dan Polri kepada pemerintah daerah, lanjutnya, maka level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dapat menurun. "Kami juga mencatat bahwa masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi. Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," tuturnya. Apabila capaian vaksinasi COVID-19 di daerah semakin meningkat, tambah Wapres, maka insentif yang diperoleh ialah penurunan terhadap level PPKM dan pelonggaran bagi kegiatan masyarakat. "Langkah ini (peningkatan vaksinasi COVID-19) juga akan disertai dengan insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan," ujarnya. Dalam acara tersebut, Wapres juga mengapresiasi seluruh prajurit TNI dan anggota Polri yang telah berperan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19 nasional. "Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan tinggi kepada puluhan ribu prajurit dan anggota TNI dan Polri atas dharma baktinya dalam program vaksin nasional, yang telah berperan secara signifikan meningkatkan cakupan vaksin," ucap Wapres. Wapres juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah mendapatkan pelatihan menjadi pelacak COVID-19 di daerah. "Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras pada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan COVID-19 di masyarakat," ujar Wapres. (sws)
KPU Ingatkan Bahayanya Politik Uang Terhadap Demokrasi
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI mengingatkan semua pihak soal bahayanya dampak dari praktik politik uang terhadap demokrasi di Indonesia. Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan di Jakarta, Selasa, 5 Oktober 2021 mengatakan, dampak dari politik uang sangat mencederai demokrasi. "Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen. Angka itu cukup lumayan besar, sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional," kata Ilham Saputra, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ilham, hasil penelitian itu menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar untuk peringkat politik uang sedunia. Guna mencegah politik uang terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang, KPU berupaya memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. "KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana rusaknya atau negatifnya politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," kata Ilham Saputra. Menurut dia, transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara. "Politik uang dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti," katanya. Sudah banyak contoh, mereka yang terpilih dalam Pemilu dengan praktik politik uang, akan melakukan tindak pidana korupsi. "Untuk mengembalikan modal dalam politik uang ketika ada transaksi tersebut," katanya lagi. Oleh karena itu, Ilham mengharapkan semua pihak dapat berperan serta meminimalisasi, bahkan meniadakan tindakan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. (MD).
Mukomuko Targetkan 60 Persen Warga Divaksin Sebelum Pilkades
Mukomuko, FNN -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menargetkan vaksinasi COVID-19 minimal 60 persen warga di 47 desa sebelum pemilihan kepala desa. "Sebanyak 47 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada tanggal 1 November 2021," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko Gianto di Mukomuko, Selasa. Menurut dia, Dinas Kesehatan Mukomuko sampai sekarang masih terus melakukan vaksinasi massal untuk warga setempat, termasuk vaksinasi untuk warga di desa yang akan mengadakan pilkades. Ia berharap stok vaksin yang ada di Dinas Kesehatan setempat mencukupi untuk warga desa yang menggelar pilkades serentak pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, kata dia, vaksin yang banyak agar bisa mengakomodasi warga di puluhan desa ini. Meskipun mengalami penurunan kategori penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPK) dari sebelumnya level 3 menjadi level 2, daerah ini tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. "Kami tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, cek suhu, dan petugas harus pakai sarung tangan saat pelaksanaan pilkades serentak di daerah ini," katanya pula. Ia menegaskan bahwa pihaknya menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa serentak. (sws)
Anggota DPR RI: Tiga Tantangan Besar Dihadapi TNI
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan dalam perayaan HUT Ke-76 TNI institusi ini memiliki tiga tantangan besar yang dihadapi terkait dengan meningkatnya situasi di Laut China Selatan. Menurut dia, posisi Indonesia yang dekat dengan episentrum konflik Laut China Selatan akan rawan menjadi area perang proxy dan adu pengaruh antarkekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat. "Bukan tidak mungkin skala konflik di Laut China Selatan bisa berkembang menjadi perang terbuka. Jika ini terjadi, dampak secara ekonomi akan sangat berat bagi negara-negara di sekitarnya," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Menurut dia, dengan pendekatan keamanan internasional secara konvensional yang diperlihatkan China dan Amerika Serikat beserta sekutunya melalui adu kekuatan militer mau tidak mau Indonesia harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi agar punya posisi lebih kuat dalam skala regional. Dia menjelaskan tantangan kedua yang dihadapi TNI ada di lingkup nasional, yaitu meningkatnya gerakan separatisme di Papua dan masih tumbuhnya gerakan ekstremisme berbalut sentimen agama. "Selain itu ancaman disintegrasi karena sentimen politik yang mengarah kepada pembelahan masyarakat perlu disikapi TNI dengan tindakan yang lebih sistematis dan menyentuh akar permasalahan," ujarnya. Sukamta menilai peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mengedukasi bela negara di masyarakat perlu lebih dikuatkan. Selain itu, menurut dia, program-program seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang menyasar kantong-kantong kemiskinan dan wilayah terluar dan tertinggal perlu diperluas karena akan menguatkan simpul-simpul persatuan. Dia menjelaskan tantangan ketiga yang tidak kalah besar dihadapi TNI adalah perkembangan teknologi sangat pesat yang menyebabkan dimensi keamanan nasional menjadi lebih luas. "Saat ini ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya berwujud kekuatan bersenjata, tetapi juga bisa berwujud perang siber. Hal ini menuntut TNI untuk turut memperkuat sistem keamanan siber," katanya. Dia menilai dengan adanya tiga tantangan tersebut diharapkan TNI terus melakukan pembenahan dengan fokus pada dua hal, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat industri pertahanan nasional. Menurut Sukamta, kedua hal tersebut akan membawa TNI pada level yang lebih tinggi dalam percaturan global. (sws)
Anggota DPR: TNI Aktif Dukung Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sangat aktif dalam mendukung kesuksesan vaksinasi COVID-19. "TNI begitu aktif TNI menjemput bola kepada mereka yang sulit mendapatkan vaksin," kata Dave dihubungi di Jakarta, Selasa. Dave mengapresiasi kolaborasi TNI bersama Polri yang terus berupaya mencapai target vaksinasi di Indonesia. Dia mencontohkan, salah satunya dengan program serbuan vaksin oleh TNI. "Kegiatan vaksinasi itu menjangkau wilayah terdepan dan terluar di Indonesia, bahkan wilayah-wilayah kepulauan," kata Dave. Dave menyatakan kondisi institusi TNI hari ini terus membaik dengan melakukan berbagi macam reformasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahkan, kata dia, TNI semakin responsif dengan permintaan masyarakat dan selalu bisa menempatkan posisi dalam berbagai macam situasi dan kondisi. "Walaupun postur anggaran memang masih belum menyentuh kebutuhan ideal, akan tetapi itu sesuai dengan kondisi keuangan negara. Tentunya harus bisa menyesuaikan," kata Dave. Dave mengucapkan HUT Ke-76 TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Dia berharap TNI terus menjadi penopang utama negara, selalu mengawal, dan melindungi bangsa, khususnya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19 tak terlepas dari peran besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional dalam setiap penugasan, baik perorangan maupun satuan. Presiden dalam Peringatan HUT Ke-76 TNI di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan TNI selalu menunjukkan profesionalisme dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam mengoptimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) guna mencapai keberhasilan tugas. “Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI, TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan,” kata Presiden Jokowi. (sws)
POPULER
