POLITIK
DPR Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Hari Ini
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu mulai pukul 10.00 WIB. "Uji kelayakan dan kepatutan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI Sabtu, 6 November 2021 pukul 10.00 WIB," seperti dikutip dari akun Twitter resmi DPR RI @DPR_RI, Sabtu. Melalui akun Twitter @DPR_RI juga diinformasikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Andika disiarkan langsung di akun resmi media sosial DPR RI, yakni Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa verifikasi administrasi dokumen yang disampaikan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah lengkap. "Pimpinan Komisi I DPR dan Kapoksi pada hari Jumat (5/11) pukul 14.00 WIB telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, dan menyatakan telah lengkap untuk dokumennya," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/11). Dokumen yang telah dinyatakan lengkap tersebut adalah data riwayat hidup, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan surat keterangan bersih diri/sehat (SKBD). Menurut dia, dalam dokumen tersebut menyebutkan Jenderal Andika memiliki satu istri dan duaanak, serta telah melaporkan LHKPN pada bulan Juni 2021. Setelah verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, proses uji kelayakan akan dilanjutkan pendalaman dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Setelah itu, kata dia, verifikasi faktual direncanakan setelah RDPU pada hari Minggu (7/11). (sws)
Kemendagri Ingatkan Pendaftaran Seleksi KPU-Bawaslu Sampai 15 November
Jakarta, FNN - Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran mengingatkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir pada 15 November 2021. "Semua komponen bangsa kami harap bisa mempunyai kepedulian yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan komisioner KPU maupun Bawaslu ini," kata Imran ketika memberi sambutan dalam sosialisasi "Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027", yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta, Jumat. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan tiga cara, yakni mengantar berkas ke sekretariat tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, mengirim berkas melalui kantor pos ke PO.BOX 555 Jakarta Pusat 10000, atau mendaftarkan diri secara daring melalui laman seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Dalam laman tersebut juga tercantum formulir kelengkapan dan syarat pendaftaran yang dibutuhkan oleh peserta. Imran mengatakan bahwa pihaknya membuka secara luas kepada masyarakat yang memiliki perhatian, kesadaran, dan kemampuan maupun pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk ikut serta berkompetisi, sehingga bisa terpilih menjadi komisioner yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. "Termasuk nantinya komisioner yang berada dalam tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan datang," ucap dia. Melalui seleksi tersebut, Imran berharap agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, mengingat hal tersebut akan menjadi tantangan baru bagi para anggota yang terpilih. "Kita berdoa, semoga penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Imran berharap. (sws)
Wakil Ketua DPR: Pemerintah Harus Mendorong Industri Kreatif
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah mendorong dan mendukung industri kreatif di Tanah Air agar berkembang. Gus Muhaimin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sektor tersebut memiliki peluang dalam teknologi digital sebagai penopang ekonomi nasional, terlebih di tengah himpitan pandemi. "Kemampuan teknologi digital ini memberikan peluang luar biasa melakukan bisnis industri kreatif, bahkan menyangkut semua aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi saya mendorong kehadiran, concern, dan support pemerintah untuk sektor industri kreatif itu," kata Gus Muhaimin. Gus Muhaimin menyampaikan itu ketika melakukan kunjungan dadakan ke Rumah Produksi Nussa di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menurutnya, siapa tak kenal serial animasi Nussa dan Rara (Nussa), dibalik animasi fenomenal karya anak bangsa itu ternyata berdiri sosok-sosok kreatif yang punya idealisme tinggi. Gus Muhaimin disambut CEO Nussa, Aditya Triantoro, CCO Nussa, Bony Wirasmoro, dan COO Nussa, Ricky Manopo. Gus Muhaimin yang didampingi Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sempat diajak tur singkat untuk melihat perlengkapan produksi serial Nussa. “Pantas saja kalo Nussa bagus dari segi produksi dan kontennya, ternyata tim yang memegang para animator top dunia,” kata Gus Muhaimin. Dia mengatakan keluarga, terutama anak-anaknya menggemari serial Nussa yang tayang melalui platform youtube. Bahkan anaknya yang kebetulan bernama Rara, tidak bisa tidur jika belum menonton tayangan Nussa. “Anak saya si Rara sangat menggemari serial Nussa, dari situ saya ikut menonton dan tahu konten Nussa sangat bagus dan penuh dengan unsur mendidik,” katanya. Gus Muhaimin mengatakan Indonesia sangat membutuhkan serial seperti Nussa. Dulu, Indonesia punya serial legendaris seperti Si Unyil yang menggabungkan unsur edukasi dan entertainment. Namun, kata dia, karena penggarapannya masih tradisional dan tidak segera diperbarui, maka serial tersebut akhirnya ditinggalkan penonton. “Pada zamannya Si Unyil cukup digemari karena ada unsur ‘eduitment’-nya. Tetapi karena penggarapannya masih tradisional, akhirnya banyak anak kita yang menggemari serial dari luar negeri yang lebih menarik dilihat seperti Upin-Ipin atau serial garapan Disney maupun berbagai rumah produksi luar negeri,” katanya. Gus Muhaimin menegaskan Indonesia butuh lebih banyak serial animasi berkualitas untuk mengimbangi gempuran konten-konten negatif yang banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Apalagi, katanya, saat ini penggunaan gawai di kalangan anak-anak Indonesia hampir tidak bisa dibendung lagi. Anak-anak di bawah umur, menurut Gus Muhaimin, saat ini dengan mudah mengakses gawai yang menyediakan berbagai konten negatif. "Kehadiran animasi-animasi berkualitas seperti Nussa ini bisa menjadi opsi agar anak-anak kita tidak terjebak dampak negatif banjirnya konten di berbagai platform media sosial,” katanya. Gus Muhaimin memberikan apresiasi terhadap capaian Film Nussa yang saat ini tayang di layar bioskop Indonesia. Tingginya antusias penonton menjadi bukti jika produk film dengan kualitas konten bagus dan mendidik masih mempunyai pasar besar di Tanah Air. “Jadi bisa disimpulkan jika masyarakat kita masih banyak yang peduli dan konsen terhadap produk kreatif, terutama film yang digarap dengan bagus dan punya unsur pendidikan di dalamnya,” katanya. Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan proteksi dan subsidi bagi industri kreatif seperti Nussa. “Subsidi dan proteksi khusus untuk industri kreatif saya kira harus terus didorong, khususnya dalam belanja/pengadaan barang yang memang tidak diproduksi dalam negeri,” katanya. CEO Nussa, Aditya Triantoro menyebutkan Film Nussa berhasil mendapatkan lebih dari 100 ribu penonton selama 11 hari. Angka tersebut menjadi capaian yang terbilang baik karena kapasitas penonton dibatasi demi menerapkan protokol kesehatan yang sangat berpengaruh pada jumlah penonton. Film itu mendapat sambutan hangat dari penonton ketika tayang di bioskop Indonesia. Tiket film animasi ini terjual habis di sejumlah bioskop di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Yogyakarta pada penayangan hari pertama. Hingga Kamis 4 November 2021, film tersebut sudah ditonton lebih dari 270 ribu orang. Dia mengatakan tantangan yang dihadapi adalah sisi produksi karena cukup mahal. "Kalau dirinci satu komputer ditambah software editor animator itu sampai Rp1 miliar. Itu belum seberapa kalau sampai tayang ke layar lebar, biaya produksinya bisa mencapai Rp25 miliar,” ujarnya Aditya. (sws)
Komisi I Sedang Teliti Kelengkapan Administrasi Calon Panglima
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan Sekretariat Komisi I DPR sedang meneliti kelengkapan dokumen calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut dia, dokumen tersebut telah diserahkan kepada Komisi I DPR pada Kamis (4/11). "Sepertinya dokumen sudah diserahkan bersama suratnya kemarin (Kamis, 4/11). Saat ini sedang diteliti," kata Sukamta di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan, penelitian administrasi calon Panglima TNI, terdiri dari bukti penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat. Menurut dia, kelengkapan dokumen tersebut sangat diperlukan sebelum Jenderal Andika menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11). "Verifikasi administrasi tersebut harus selesai hari ini agar Sabtu pagi bisa dilaksanakan (uji kelayakan calon Panglima TNI)," ujarnya. Sebelumnya, rapat internal Komisi I pada Kamis (4/11) yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada (Jumat, 5/11) oleh Pimpinan Komisi dan Kapoksi. Rapat internal juga memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi. Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan, pada Sabtu (6/11) pukul 13.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (sws)
KPU Medan Buka Posko PDPB di 21 Kecamatan
Medan, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan membuka Posko Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 21 kecamatan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Anggota KPU Kota Medan Nana Miranti, di Medan, Jumat, mengatakan posko tersebut dibuka mulai 5 - 26 November 2021. "Kegiatan PDPB memperbarui data pemilih sehingga nanti akan mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan berikutnya," katanya. Nana menjelaskan di luar tahapan pemilu atau pemilihan, KPU Kota Medan sesuai UU diperintahkan untuk tetap melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dan proses itu sudah berjalan sejak Maret 2021. Memperbarui data pemilih, katanya, dilakukan dengan menambahkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. "Atau menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili, ganda, menjadi TNI/Polri, dan lain-lain serta dapat melakukan perubahan elemen-elemen data pemilih," katanya. Ia menambahkan untuk mencapai tujuan yang maksimal dari proses PDPB, KPU Kota Medan sudah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait setiap tiga bulan sekali. Kemudian, melakukan sosialisasi melalui media sosial KPU Kota Medan dan membuka posko tanggapan masyarakat di Kantor KPU Kota Medan setiap hari pada jam kerja. "Kami menerima laporan masyarakat secara online melalui hhtp://bit.ly/kpukotamedan atau menghubungi nomor call center KPU Kota Medan 0812 6505 5075. Dari evaluasi kami, hal itu masih minim tanggapan masyarakat,” katanya Adapun jadwal Posko PDPB di 21 kecamatan, yakni 5 November di Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung, 8 November di Kecamatan Medan Timur dan Medan Barat, 10 November di Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Petisah, 12 November di kecamatan Medan Maimun dan Medan Polonia, 15 November di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Baru. Kemudian pada 17 November Kecamatan Medan Selayang dan Medan Johor, 19 November di Kecamatan Medan Deli dan Medan Marelan, 22 November di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan, 23 November di Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai, 24 November di Kecamatan Medan Tuntungan dan pada 26 November di Kecamatan Medan Kota dan Medan Area. (sws)
Anggota DPR: Perlu Kontranarasi Hadapi "Pasukan Siber"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang perlu kontranarasi dalam menghadapi "pasukan siber" (cyber troop) yang memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. "Pasukan siber ini memanfaatkan keanoniman yang sangat dimungkinkan di internet dan susah dilacak serta divalidasi identitasnya. Apa yang disebarkan pasukan siber justru disinformasi karena itu penting peran diseminasi informasi yang benar sebagai kontranarasi," kata Sukamta di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan hal itu terkait dengan penelitian LP3ES, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Drone Emprit; University of Amsterdam dan KITLV Leiden yang dipublikasikan pada tahun 2021 yang menemukan bahwa pasukan siber berperan dalam memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. Sukamta berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai humas harus bisa memerankan fungsi komunikasinya dengan baik dan transparan, harus seimbang dengan peran informatikanya. Ia meminta Kominfo bisa mengomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat luas sehingga jangan sampai komunikasi publik yang buruk memunculkan dugaan-dugaan di benak masyarakat yang pada akhirnya masyarakat punya kesimpulan sendiri yang sering kali menjadi hoaks. "Kehadiran pasukan siber ini memang merepotkan kita. Dia entitas yang sulit dilacak dan diketahui identitasnya, apalagi sekarang pasukan siber tidak hanya user manusia, tetapi juga bisa saja robot," ujarnya. Ke depannya, lanjut dia, robot dengan artificial intelligence, logika algoritma, otomatisasi, bisa "mandiri" tanpa kendali manusia lagi sehingga akan lebih rumit dan repot lagi. Sukamta mencontohkan kasus terbarudi bidang forex dan robot trading, ada kasus "kesalahan" yang dibuat robot trading sehingga para investor terkena margin call massal, yang intinya uang investor raib. "Cara yang perlu dilakukan tentu dengan membatasi ruang gerak pasukan siber. Hal ini harus dibarengi dengan imunitas masyarakat," katanya. Menurut dia, literasi digital harus terus digalakkan terhadap masyarakat agar bisa memilah mana konten yang positif, sehat, dan valid dengan konten yang negatif, hoaks. Apabila literasi digital masyarakat tinggi, kata dia, tentu konten-konten disinformasi akan terminimalisasi karena kurang diminati. "Pada akhirnya, jika kita melihat gambaran dan alur besarnya, bisa saja kehadiran pasukan siber tetap memberi dampak positif untuk demokrasi ke depannya. Kita belum tahu akhir dan ujung dari semua ini 'kan, kita masih dalam proses," ujarnya. Ia melihat sisi positif pasukan siber bisa sebagai pemantik dan agitator diskusi dan perdebatan karena merupakan pendewasaan. Menurut dia, pada akhirnya masyarakat akan sampai pada titik jenuh. Mereka tidak mau terlalu ribut-ribut di dunia maya sehingga akhirnya terbentuk sikap bijak dan saling menghargai. "Kritis namun tetap konstruktif. Itu demokrasi sejati yang kita idamkan," katanya. (sws)
Jadi Ancaman Terbesar Keamanan Nasional, Anis Matta: Isu Perubahan Iklim Jadi Agenda Utama Partai Gelora
Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan terbesar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan bisa melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," Saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim. "Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Tegas Anis Matta. Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesa Anis Matta menegaskan, perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan Indonesia, melebihi semua ancaman perang yang ada. "Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan besar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," kata Anis Matta dalam Gelora Talk yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/11/2021) petang. Diskusi bertajuk 'Ancaman Climate Change Mengintai Indonesia' ini dihadiri tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim, Plt Deputi Klimatalogi BMKG Dr. Urif Haryoko dan Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi. Diskusi ini dipandu , Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda. Menurut Anis Matta, saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim. "Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," katanya. Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebab, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim saat ini mendapatkan banyak tantangan, akibat ide pertumbuhan dalam mazhab ekonomi global yang menjadi dasar dari sistem sekarang, dimana Indonesia telah membayar ongkos kerusakan lingkungan yang sangat besar. "Karena itu, Partai Gelora akan menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama dan gerakan politik dalam perjuangannya. Partai Gelora melihat ini merupakan ancaman keamanan nasional yang paling berat," katanya. Partai Gelora mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyelamatkan masa depan generasi muda dengan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. "Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi collateral damage. Korban paling besar dari perubahan iklim yang terjadi secara global," tegas Anis Matta. Anis Matta menilai perlu ada model ekonomi baru yang kompatibel dengan perubahan iklim, yang tidak sekedar ramah lingkungan, tetapi juga terus berupaya untuk memitigasi dan adaptasi terhadap mesin pertumbuhan ekonomi. "Orientasinya pada mitigasi dan adaptasi, Ini tantangan kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan semua terinspirasi dan secara bersama-sama berkolaborasi untuk menemukan jalan model ekonomi yang kompatibel terhadap perubahan iklim," tandasnya. Tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim mengatakan, kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkawatirkan akibat perilaku generasi tua dalam mengeksplorasi sumber daya alam, seperti penggunaan batubara dan energi terbarukan lainnya, sehingga meningkatkan pencemaran karbon dioksida CO2. "Kita sayangkan generasi tua dan para pemimpin bangsa tidak bersuara terhadap dampak perubahan iklim. Kewajiban moral kita menjamin generasi muda tidak menderita akibat kebijakan pembangunan yang sekarang kita lakukan," kata Emil Salim. Guna menyelamatkan masa depan generasi muda, kata Emil Salim, pemerintah perlu meninggalkan penggunaan batubara dalam kebutuhan energi listrik, misalnya karena merusak lingkungan dan menimbulkan efek gas rumah kaca. Lebih baik beralih untuk menggunakan energi matahari dan angin. "Matahari bersinar di atas khatulistiwa dan berlimpah udara (angin). Itu kenapa tidak kita pakai untuk listrik untuk pusat listrik dari PLN. Mengapa cahaya yang vertikal di atas kepala kita di khatulistiwa dan angin ini, tidak kita manfaatkan dan kita pakai sebagai energi terbarukan. Energi ini bisa kita simpan di pulau-pulau dari Sabang ke Merauke, tidak seperti sekarang di distribusikan," ujar Emil Salim. Plt Deputi Klimatalogi BMKG Urif Haryoko mengungkapkan, BMKG telah memberikan informasi kepada Bappenas dalam informasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan iklim yang diberikan setiap lima tahun sekali. Namun, proyeksi iklim sekarang dan akan datang tetap menjadi pertimbangan. Sementara terkait literasi perubahan iklim kepada masyarakat, kata Urip, BMKG telah mengembangkan Sekolah Iklim sejak 2015 lalu, yang memberikan informasi kepada para petani mengenai informasi cara baru bercocok tanam dan nelayan informasi tentang gelombang tinggi. "Masyarakat itu tidak tahu apa itu perubahan iklim, yang penting itu bagaimana menyikapi adaptasinya. Karena itu,, kami sangat mendukung upaya Pak Anis Matta untuk literasi kepada masyarakat membangun kesungguhan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim," katanya. BMKG mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang sudah ikut serta memberikan literasi pengetahuan terhadap perubahan iklim. "Sekali lagi terima kasih kepada kepada Partai Gelora Indonesia yang sudah ikut melakukan literasi pengetahuan tentang perubahan iklim kepada masyarakat," kata Plt Deputi Klimatologi BMKG ini. Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menambahkan, perlu tindakan konkret pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebab, dampak perubahan iklim berkolerasi dengan kehidupan masyarakat secara langsung. "Dampak perubahan iklim berkolerasi dengan sumber kehidupan masyarakat seperti hujan ekstrem, banjir dan tanah longsor. Kita perlu tindakan kongkret untuk menyelasaikan ini," kata Zenzi. (sah)
Anggota DPRD Jabar: Anggaran Pilgub Rp2,47 Triliun Tak Masuk Akal
Bogor, FNN - Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW menganggap anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) senilai Rp2,47 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak masuk akal. "KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar itu saat dihubungi di Bogor, Rabu. Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024. "Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu. Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang. AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional. "Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu. Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp900 miliar. Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis. "Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu," paparnya. (sws)
Timsel Rumuskan 10 Karakter Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 Chandra Hamzah mengatakan Timsel telah merumuskan poin penting terkait 10 karakter penyelenggara pemilu ke depan yang akan lolos dalam proses seleksi. "Ada beberapa 'item' yang menjadi perhatian profil anggota KPU-Bawaslu ke depan," kata Chandra Hamzah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan karakter pertama, memiliki integritas tinggi; kedua, punya jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Ketiga, menurut dia, kemampuan dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil; keempat keberpihakan kepada gender dan kaum difabel; kelima mampu mengatasi berbagai tekanan kepentingan. Dia menjelaskan, keenam, mampu menghadapi tekanan waktu dan beban kerja; ketujuh, kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. "Kedelapan, menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu; kesembilan, kerja sama tim; dan kesepuluh mampu melakukan terobosan inovatif agar Pemilu berjalan efektif dan efisien," ujarnya. Selain itu, Chandra mengatakan Timsel diberikan kewenangan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 23, yaitu untuk mengumumkan tiga hal kepada masyarakat. Pertama, menurut dia, mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu; kedua, mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon. "Dan ketiga, mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat," katanya. Namun dia memastikan bahwa Timsel akan melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR sesuai amanat Pasal 23 ayat 5 UU Pemilu. RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri seluruh anggota Timsel calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. (mth)
Timsel Buka Ruang Partisipasi Publik Dalam Proses Seleksi
Jakarta, FNN - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Juri Ardiantoro menegaskan timsel memiliki prinsip dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses tahapan. "Dalam proses seleksi ini, timsel punya prinsip keterbukaan dalam menjalankan tugas dan partisipasi publik. Karena itu proses tahapan seleksi membuka ruang kepada publik untuk mendapat akses informasi," kata Juri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, timsel mendorong partisipasi publik untuk mengawal proses seleksi sehingga pihaknya dalam melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip partisipasi. Dia mencontohkan timsel mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepemiluan untuk memberikan masukan terkait proses seleksi, termasuk yang sudah disampaikan kepada publik. "Kami tegaskan bahwa timsel menggandeng beberapa institusi di luar, termasuk individu yang kredibel untuk membantu timsel misalnya penelusuran rekam jejak seseorang," ujarnya. Menurut dia, timsel meminta institusi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dan alat untuk menelusuri rekam jejak seseorang calon terutama "profiling" seseorang. Juri menjelaskan timsel juga telah bertemu dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu secara terpisah. Mereka menyampaikan apa yang menjadi 'concern' selama ini dan tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan sehingga mendapatkan masukan. "Kami juga sudah bertemu dengan Menkopolhukam sebagai wakil pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi 'concern' pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu ke depan," ujarnya. Wakil Ketua Timsel Chandra Hamzah mengatakan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan timsel memiliki waktu maksimal 3 bulan untuk melakukan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Menurut dia, aturan tersebut agak unik karena waktunya yang pendek untuk melakukan proses seleksi sehingga perlu dipertimbangkan aturan tersebut untuk direvisi. "Selain itu berdasarkan amanat UU Pemilu, timsel menyampaikan laporan setiap tahapan seleksi ke DPR RI. Kami memiliki 10 tahapan, maka akan disampaikan semua," ujarnya. RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri seluruh anggota Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027. (sws)
POPULER
