POLITIK
Zuhrotul Mar'ah Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Surabaya
Surabaya, FNN - Zuhrotul Mar'ah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019—2024 menggantikan almarhum Hamka Mudjiadi Salam dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Senin. "Hari ini ada rapat paripurna untuk pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD Kota Surabaya yang baru melalui mekanisme pergantian antarwaktu, yakni Zuhrotul Mar'ah. Dengan demikian, sudah resmi menjadi anggota DPRD Kota Surabaya," kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono saat memimpin rapat paripurna itu. Sidang paripurna dengan agenda pengucapan sumpah dalam pergantian antarwaktu (PAW) Zuhrotul Mar'ah dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menggantikan almarhum Hamka Mudjiadi Salam yang meninggal karena COVID-19 beberapa waktu lalu. Turut hadir pada pelantikan tersebut para pimpinan DPRD setempat, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, anggota DPRD, dan pejabat pemkot setempatg lainnya. Adi mengharapkan bahw Zuhrotul Mar'ah selaku anggota DPRD untuk bisa segera beradaptasi dengan lingkungan tugas kerja yang baru sebagai amanah rakyat. Selain itu, lanjut dia, bisa menelurkan ide atau gagasan baru yang bisa membantu pemulihan ekonomi di Kota Pahlawan. Sementara itu, Zuhrotul Mar'ah menyatakan secepatnya akan melakukan adaptasi di ruang pengabdian terbarunya. Baginya, Komisi B itu terkait dengan ekonomi dan keuangan, antara lain UMKM dan koperasi. "Bayangan saya ke depan, bagaimana mewujudkan pemulihan ekonomi secara maksimal. Dengan demikian, tIdak ada lagi ekonomi yang terpuruk meski di tengah pandemi," kata Zuhro yang sebelumnya berprofesi sebagai dokter ini. Ia mencontohkan pasar yang selama ini menjadi pusat perputaran pendapatan Kota Surabaya. Seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini, dia mengingatkan agar semua pihak tidak boleh lengah. "Agar perekonomian terus tumbuh, harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik," katanya. Anggota dewan yang baru dilantik ini menegaskan bahwa dirinya tetap butuh berproses dan belajar menuju adaptasi secepatnya terhadap kinerja sebagai wakil rakyat. "Secepatnya, saya belum bisa menargetkan kapan. Namun, sesegera mungkin saya akan menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab," katanya. (sws)
Muhaimin Optimis PKB Masuk Dua Besar di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar optimistis partainya akan menempati posisi dua besar pada Pemilu 2024, atau menggusur posisi Partai Golkar. "Insyaallah, kami yakin minimal menempati posisi dua. Dahulu di survei-survei itu PKB selalu jelek, rangking 5 atau 4 paling tinggi. Namun, setahun terakhir selalu di posisi kedua atau ketiga, atau di atas Golkar atau di atas Gerindra," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu dikatakannya saat membuka Musyawarah DPC PKB se-Bali di Denpasar, Minggu (10/10). Muhaimin menyebutkan hasil survei dari sejumlah lembaga survei dalam beberapa waktu terakhir, menunjukkan bahwa masyarakat memberikan kepercayaan dan harapan yang tinggi terhadap PKB. Ia mencontohkan berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada pekan lalu, elektabilitas PKB melampaui Partai Gerindra. Survei SMRC tersebut menunjukkan PDIP mendapat dukungan sebesar 22,1 persen, Golkar 11,3 persen, PKB 10 persen, Gerindra 9,9 persen, Demokrat 8,6 persen, PKS 6 persen, dan NasDem 4,2 persen. "Tren positif ini tidak lepas dari kinerja PKB di berbagai level selama ini dalam menjalankan tugas-tugas politik, baik di legislatif maupun eksekutif," ujar Muhaimin. Menurut dia, kinerja anggota legislatif dari PKB mulai dari tingkat DPRD II, DPRD I, hingga DPR RI, semua mengambil peran yang efektif dan nyata dirasakan masyarakat. Untuk bisa berada di posisi dua besar pada Pemilu 2024, menurut Muhaimin, sudah ada berbagai indikasi selain hasil sejumlah survei yang menunjukkan tren positif bagi PKB. "Kami sudah berada di parpol papan atas, indikasi itu adalah kecenderungan yang mungkin pasti terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Apa itu syaratnya, yaitu kinerja, berpikir strategis, melangkah strategis, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kalau kinerja selesai, indikasi (meraih dua besar) mutlak selesai," katanya. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa hal yang juga tidak kalah penting adalah terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) partai. Oleh karena itu, Muhaimin meminta seluruh jajarannya mulai dari tingkat ranting, DPC, DPW, hingga DPP untuk terus memperbaharui kapasitas diri. Menurut dia, optimisme itu juga muncul karena saat ini di internal PKB tidak ada lagi konflik yang tercipta sehingga rencana-rencana kerja partai berjalan aman, lancar, dan tanpa kendala serta semua kader saling bahu-membahu. (sws)
Dewan Perwakilan Daerah Ajak Rakyat Tolak Ambang Batas Calon Presiden 20 Persen
Jakarta, FNN – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus berjuang menghapuskan sistem ambang batas presidensial atau presidential threshold (PT) 20 persen menjadi nol persen. Semua pihak diajak melakukan perlawanan dan menolak secara beramai-ramai sistem yang telah menyebabkan terbelahnya rakyat itu. Pemberlakuannya telah menyebabkan munculnya masalah dalam kepemimpin nasional. “Presidential Threshold telah menimbulkan pembelahan dan mencederai demokrasi,” kata Ketua Kelompok DPD di MPR, Tamsil Linrung kepada FNN. Perbincangan tersebut bisa ditonton di FNN TV YouTube Channel. Ia meyebutkan, PT telah menyebabkan masyarakat terbelah. Hingga sekarang, hal itu (terbelah) masih terasa, meskipun kubu 02 (Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno) sudah masuk ke kabinet Jowo Widodo- Ma’ruf Amin. PT itu dimaksudkan agar mereka yang akan maju menjadi calon presiden harus ada batasannya. Padahal, yang diinginkan, setiap orang yang ingin maju menjadi calon presiden sudah benar, tetapi dengan pembatasan melalui kriteria tertentu, bukan membatasi lewat persentasi. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah 4 kali diamandemen, akhirnya membatasi. Pasal 6 (a) benar menyebutkan, calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilihan umum (Pemilu). Kemudian, dibuat satu undang-undang yang menetapkan ambang batas presidensial. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan capres harus memiliki 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah di tingkat nasional. Menyikapi hal itu, DPD berusaha sekuat tenaga agar PT itu menjadi nol (0) persen. Seluruh elemen masyarakat diminta turut menolak PT 20 persen dan 25 persen. Semestinya, partai-partai peserta pemilu pempersoalkan pembatasan 20 persen atau 25 persen. “Kalau pembatasannya dibuat 60 persen bagaimana? Pembatasan itu menyebabkan terbelahnya masyarakat dan juga di parlemen. Pembelahan tersebut lebih parah dengan pembatasan yang hanya dua pasangan capres dan cawapres. Fenomenanya sekarang terlihat jelas dan masih terasa,” katanya. Sekarang koalisinya sudah kelihatan terbelah. Ada tujuh partai yang dipersilahkan sebagai koalisi istana. Secara keseluruhan tujuh partai itu suaranya 82%. Berarti yang tersisa adalah 18% berarti. Pembelahan itu mengakibatkan yang 18% tidak akan mungkin bisa mengajukan calon karena tidak mencukupi, yaitu Demokrat dan PKS. Terkait dengan PT itu, pihaknya juga sudah siap melakukan uji materi atau yudicial review ke Mahkamah Konstitisi. Ada suara yang menyebutkan tidak memiliki legal standing, karena DPD adalah bagian dari pembuat undang-undang. Terhadap suara sumbang itu, mereka sudah berkonsultasi dengan Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK. Intinya, DPD bisa mengajukan uji materi, karena selama ini senator tidak ikut menyetujui UU yang mengatur ambang batas itu. DPD hanya tidak ikut dalam perdebatan sebuah undang-undang, tetapi hanya sebatas mengusulkan dan hanya mempertimbangkan. Jadi, katanya hanya masuk dalam lingkup memperhatikan. “Apakah mungkin diperhatikannya bagaimana? Dilihat amplopnya (usulannya) atau tidak dilihat isinya...” katanya berseloroh. DPD berharap supaya MK betul-betul meninggalkan legesi untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik. Berharap seperti itu karena nanti, saya kira ketika datang para guru besar datang mantan ketua MK yang sama-sama mendorong yudicial review. Dalam perkiraannya, dorongan penghapusan terhadap PT itu kian membesar. Apalagi, di dalam MK sudah ada yang sependapat dengan DPD. Misalnya, Saldi Isra setuju dengan pendapat mereka. Ada lagi yang masih setengah hati mendukung. Jika empat dari 9 anggota MK sependapat dengan penghapusan PT, maka tinggal satu lagi diharapkan berbalik (menjadi pro DPD). Bahkan, saya pikir, kalau jernih sekali membaca apa yang menjadi dasar pikiran Saldi Isra (mendukung uji materi) itu, mestinya pimpinan MK dan semua anggotanya lainnya mengikuti. Tamsil juga menjelaskan rencana lembaganya yang akan menyelenggarakan simposium kebangsaan yang berkaitan dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Melalui simposium tersebut diharapkan bisa diperoleh konstitusi negara yang ideal, sehingga Indonesia ke depan betul-betul bisa menjalankan demokrasi dengan baik. “Seluruh anggota DPD akan bergerak menyerap aspirasi masyarakat mengenai amandemen tersebut. Kami ingin kalibrasi atau meluruskan kiblat bangsa, sehingga tepat,” kata Tamsil Linrung. (MD/M.Anwar Ibrahim-Job).
ASN dan Tenaga Kontrak Bone Bolango Segera Bekerja di Kantor
Gorontalo, FNN - Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, mulai pekan depan akan segera melaksanakan work from home (WFO) atau bekerja di kantor. Keputusan tersebut diambil setelah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan zona hijau dari penyebaran COVID-19 yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli saat apel kerja di Alun-Alun Kabupaten Bone Bolango, Senin. Merlan mengatakan bahwa pelaksanaan WFO oleh ASN dan tenaga kontrak dilaksanakan dengan tetap perhatikan protokol kesehatan (prokes) seperti pakai masker serta menjaga jarak. "Mulai minggu depan tidak ada lagi yang WFH semua masuk, baik honorer, staf, maupun eselon 3 dan 4 semua harus masuk," kata Wabup Merlan. Wakil Bupati menuturkan bahwa seluruh ASN dan tenaga kontrak serta masyarakat harus membiasakan diri berdampingan dengan pandemi COVID-19. Menurut dia, yang harus dikejar sekarang adalah capaian herd immunity melalui pelaksanaan vaksinasi yang ditargetkan akhir bulan Oktober 2021 bisa capai 70 persen. "Ini yang akan dikejar bukan hanya terus berdiam diri di rumah lagi. Kita harus membiasakan diri hidup dengan COVID-19 ini dengan tetap prokes dan menjaga imunitas tubuh kita makanan dijaga, istrahat yang baik ini harus dijadikan gaya hidup kita," katanya. Merlan menambahkan bahwa pelaksanaan WFO ini akan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone Bolango. Jika masuk zona merah kembali, akan diberlakukan lagi WFH. (sws)
Dukungan Masyarakat Masif, Prabowo Pastikan Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan alasan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, salah satunya adalah permintaan masyarakat yang masif. "Saya katakan, 2024 Pak Prabowo Insya Allah akan maju dalam laga pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua, besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut, cita-cita kita berpartai belum terwujud," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Hal itu dikatakan Muzani saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Gerindra Sulawesi Selatan pada Sabtu (9/10). Dalam Rakorda tersebut, DPD Gerindra Sulsel meminta kesediaan Ketua Umum Partai Gerindra untuk maju di Pilpres 2024. Muzani mengatakan, di Pilpres 2019 Prabowo sebagai Calon Presiden berhasil menang di Sulawesi Selatan dengan persentase 57 persen. Untuk itu dia meminta kepada seluruh pengurus DPD, DPC, PAC hingga ranting di Sulawesi Selatan merapatkan barisan sehingga target menang di Pilpres dengan target suara 65 persen bisa tercapai. "Tekad kita untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 harus lebih besar, saya minta dengan hormat jangan sampai ada anggota DPRD Sulsel menyebabkan kekalahan kita," ujarnya. Muzani mengatakan, para kader partai harus menjadi faktor penentu kemenangan Gerindra di Pemilu 2024 dan Prabowo di Pilpres 2024. Menurut dia, dengan target minimal kemenangan 65 persen di Sulsel, maka harus jadikan wilayah tersebut sebagai "kandang" Gerindra. Dia meminta seluruh kader Gerindra untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai, namun harus menjadi faktor pemenang bagi Prabowo Subianto di pilpres mendatang. "Dalam survei, Pak Prabowo paling unggul, elektabilitas paling tinggi, maka permintaan saudara untuk Pak Prabowo maju di 2024 tidak salah. Ini momentum dan kesempatan kita untuk mendudukkan kader terbaik untuk di kursi top eksekutif," tuturnya. Dia tidak ingin kader Gerindra jadi bagian penyebab masyarakat tidak memilih Prabowo sehingga semua kesalahan yang pernah dilakukan kepada masyarakat harus diperbaiki. Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras mewakili 12 DPC kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres di Pemilu Presiden 2024. "Saya selaku ketua DPD Sulsel mewakili seluruh pengurus meminta dan memohon kesediaan Bapak Prabowo untuk dapat dicalonkan sebagai calon presiden tahun 2024," ujarnya. Untuk itu, dia meminta agar seluruh kader Gerindra Sulsel untuk memulai kerja pemenangan mulai dari DPC hingga ranting. Menurut dia Gerindra Sulsel harus lebih optimal lagi, pembenahan infrastruktur partai harus terus dilakukan, masih banyak yang butuh penyempurnaan. "Kami meminta seluruh ketua DPC agar melengkapi infrastruktur hingga ke ranting. Agar loyalitasnya lebih maksimal ke depan, terapkan arti positif TSM, terstruktur, sistematis, dan masif dalam memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024," katanya. Dalam Rakorda tersebut, turut hadir sejumlah anggota DPR RI Fraksi Gerindra seperti Prasetyo Hadi, Kamarusamad, Azikin Sultan, dan M Husni. Turut hadir jajaran DPP antara lain Ketua DPP Danang Wicaksana dan Wasekjen Fauzi Badilah. (sws, ant)
Ketua DPD Siapkan Dialog Publik Amandemen Konstitusi
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, akan menyiapkan Focus Group Discussion (FGD) dan dialog publik terkait pentingnya amendemen konstitusi di setiap Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) di Jawa Timur. "Sejauh ini DPD sedang masif membuat FGD, dialog publik dan sosialisasi ke sejumlah daerah dan memang masih prioritas ke kampus. Nanti saya akan agendakan membuat FGD tersebut di setiap MPC agar stakeholder di daerah juga tahu perjuangan kita," kata LaNyalla di depan kader PP dalam acara Rakerwil MPW PP Jatim, di Surabaya, Minggu. Dijelaskan LaNyalla, amandemen konstitusi sebagai langkah koreksi perjalanan bangsa. Kader-kader Pemuda Pancasila, menurutnya, harus tahu akan hal itu karena hal itu merupakan cita-cita mulia demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sudah 22 tahun amendemen konstitusi 1 sampai 4 tetapi perubahan di masyarakat tidak ada. Persoalan keadilan sosial ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang fundamental dan benar-benar pada akar persoalan yaitu pembenahan di hulu,” tegasnya. Menurut LaNyalla, terkait rencana amandemen konstitusi, posisi DPD RI ingin memperkuat posisi DPD yang merupakan representasi daerah. DPD menuntut kesamaan hak dengan DPR yang merupakan representasi partai politik. "DPD ini seperti DPR, dipilih langsung oleh rakyat tetapi wewenangnya berbeda. Makanya kita sedang menuntut agar disamakan haknya. Terutama hak dalam mencalonkan presiden," jelasnya. Menurut LaNyalla, sebelum amendemen 1 sampai 4 UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah. Setelah amendemen DPR tetap ada, utusan golongan hilang sedangkan utusan daerah menjelma menjadi DPD. "Sebelum amendemen, MPR yang terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah itu bisa mencalonkan Presiden. Setelah amendemen hanya DPR yang bisa calonkan presiden," lanjutnya. Artinya, ditambahkan LaNyalla, rakyat yang berpartai dan rakyat tidak berpartai atau nonpartisan harus sama-sama haknya. Calon presiden perseorangan salurannya bisa melalui DPD. "Saya kira rakyat juga sudah cerdas. Mereka sudah mengerti track record parpol. Makanya kita sebagai non partisan berharap banyak dukungan untuk amandemen konstitusi sehingga ada perbaikan bagi bangsa ini," ucap LaNyalla. (sws, ant)
LaNyalla Ajak Ulama Sosialisasikan Pentingnya Amendemen Kelima
Jakarta, (FNN) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak ulama untuk ikut menyosialisasikan pentingnya amendemen kelima konstitusi. LaNyalla menyampaikan hal itu saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Ar-Roudhoh pimpinan Habib Mahdi Asegaf Syababul Kheir, di Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/10) malam. Dalam silaturahmi itu, LaNyalla memaparkan urgensi amendemen ke-5 UUD NRI Tahun 1945 dan pentingnya peran ulama untuk ikut andil membangun negeri. Dalam kunjungan itu, LaNyalla ditemani anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin, Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zahir, dan lainnya. Di Ponpes Ar-Roudhoh, rombongan anggota DPD RI disambut Habib Mahdi Assegaf dan K.H. Abah Raodl Bahar Bakry. Dalam perbincangannya, LaNyalla menilai peran ulama begitu penting dalam proses mempertahankan keutuhan dan membangun kemajuan bangsa. "Maka dari itu, saya mengharapkan peran ulama dalam hal menjaga keutuhan dan mendorong kemajuan bangsa bisa seirama dengan apa yang diperjuangkan DPD RI," kata LaNyalla dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021. Ia menyebut salah satu peran ulama dalam memajukan bangsa dengan ikut melakukan sosialisasi amendemen ke-5 konstitusi yang kini sedang diperjuangkan oleh DPD RI. Ulama, katanya, memiliki peran penting dalam melakukan pencerahan kepada umat dan masyarakat di lapisan bawah. "Masyarakat harus mendapatkan edukasi terkait dengan rencana amendemen ke-5. Saya berharap para ulama bisa menyampaikan kepada jemaah dan masyarakat luas untuk memberikan pencerahan betapa strategisnya amendemen kelima konstitusi," tutur LaNyalla. Amendemen kelima konstitusi bukan hanya kepentingan DPD RI. Akan tetapi, jauh dari itu, guna memperjuangkan hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara. "Siapa pun berhak berkontribusi terhadap perbaikan nasib bangsa," kata senator asal pemilihan Jawa Timur itu. "Sebagai warga negara, saya yakin banyak yang ingin berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, tak terkecuali dari kalangan ulama," ujarnya. Namun, lanjut dia, ada hal-hal yang membuat kontribusi tersebut sulit tersalurkan. Maka, amendemen kelima konstitusi ini adalah upaya mengoreksi arah perjalanan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Habib Mahdi Assegaf sependapat dengan pernyataan LaNyalla. Dia mendukung penuh kiprah tokoh yang memang dikenal dekat dengan kalangan ulama tersebut dalam memperjuangkan amendemen kelima konstitusi. Menurut dia, sudah saatnya ulama diberikan peran yang luas dalam ikut membangun bangsa ini bersama-sama. "Insya Allah, kami siap men-support perjuangan beliau (LaNyalla). Sosialisasi tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di kalangan para ulama dan habaib, bagaimana kami bisa menyatukan gerak langkah seiring seirama dengan perjuangan Pak LaNyalla di parlemen," tutur Habib Mahdi. (MD).
Ridho Rahmadi: Partai Ummat Siap Berkompetisi pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya siap untuk berkompetisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kapan pun tanggalnya, Insyaallah Partai Ummat siap," kata Ridho di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta, Jumat. Ridho menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus merampungkan keanggotaan partai dengan kartu tanda anggota (KTA) sesuai aturan KPU. "KTA ditargetkan selesai Desember 2021 hingga Januari 2022," ujar Ridho. Menantu Amien Rais itu belum ingin menyampaikan berapa persentase yang sudah dicapai dalam hal jumlah keanggotaan. Saat ini pihaknya masih mengirimkan blangko pendaftaran keanggotaan kepada dewan pimpinan daerah (DPD). "Pendaftaran secara online dan oflfline di daerah masih terus berjalan," kata Ridho. Ridho menegaskan pihaknya menyiapkan berkas verifikasi keanggotaan partai melebihi target dalam peraturan KPU. Alasannya, kemungkinan dalam verifikasi faktual nantinya sebagian kecil pasti ada kegagalan. Ridho menegaskan di tengah persaingan partai-partai baru, Partai Ummat menggunakan skenario pembagian konstituen pemilih. Pertama, fokus menggarap para pemilih usia 40 tahun ke atas atau para loyalis Amien Rais sebagai pendiri Partai Ummat. Kedua, partai juga menggarap para pemilih millenial atau para pemilih muda. "Kami optimistis bisa lolos ambang batas parlemen 4 persen," kata Ridho menegaskan. (mth)
Biro Humas MPR Terima Perwakilan Demonstran Mahasiswa
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti Fauziah menerima delapan mahasiswa perwakilan beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando), yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Parlemen, Kamis (7/10). Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai universitas seperti Universitas Pakuan Bogor, Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. "Tugas dan Fungsi (Tusi) kami di MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat termasuk dari para mahasiswa Indonesia. Kami menyambut hangat kalian semua, kami akan mendengarkan dan menampung aspirasi yang ingin disampaikan, lalu nanti akan kami teruskan kepada Pimpinan MPR," kata Siti Fauziah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Para mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasinya di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/10). Pimpinan Delegasi yang merupakan Presidium Komando Jakarta Selatan Misbahul Anwar menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan resmi, pertama; mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedua, menurut dia, memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa; dan ketiga, meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi, wujud dari kepastian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Misbahul menyampaikan apresiasi atas sambutan dan penerimaan dari Setjen MPR RI melalui Biro Humas MPR R yang mau menerima aspirasi para mahasiswa serta meneruskannya kepada Pimpinan MPR. "Perlu kami sampaikan, aksi dan tuntutan yang kami perjuangkan dan suarakan ini, adalah murni aspirasi kami mahasiswa berdasarkan kepentingan rakyat dan kami pastikan tidak ada yang menunggangi," ujarnya. Anggota delegasi Presidium Komando Tangerang Selatan Febriditya Ramdhan menjelaskan bahwa tuntutan tersebut lahir tidak secara mendadak namun sudah menjadi pembahasan dan perenungan sejak tahun 2018, saat Komando menyelenggarakan acara Konsolidasi Nasional dengan mengundang 48 kampus dari 21 provinsi. “Dalam acara tersebut, kami menghimpun berbagai permasalahan kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Ketika kami telaah dan pahami, kami berpandangan bahwa setiap kebijakan daerah itu harus demi dan untuk kepentingan rakyat," katanya. Karena itu menurut dia, para mahasiswa atas nama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meminta Pancasila ditempatkan di hierarki tertinggi sebagai penyaring dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Siti Fauziah mengatakan akan menyampaikan semua aspirasi para mahasiswa tersebut kepada Pimpinan MPR dan berharap yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Siti Fauziah didampingi Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR Heri Heriawan dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Budi Muliawan. (sws)
Disdukcapil Agam Layani Penyesuaian NIK Saat Gebyar Vaksinasi
Lubuk Basung, FNN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyediakan pelayanan untuk penyesuaian nomor induk kependudukan (NIK) saat gebyar vaksinasi di GOR Rang Agam dalam mengantisipasi data yang tidak cocok. Kepala Disdukcapil Agam, Helton di Lubukbasung, Kamis mengatakan pelayanan itu telah dilakukan dua hari pelaksanaan gebyar vaksinasi di GOR Rang Agam. "Kita menyediakan empat orang petugas dan pelayanan itu akan berlanjut saat pelaksanaan vaksinasi lainnya. Dimana lokasi vaksinasi, kita akan ada melayani NIK," katanya. Pelayanan itu untuk mengabdet NIK yang bermasalah atau keluar nama orang lain saat vaksinasi. Dengan temuan itu, petugas bakal memperbaiki NIK yang tidak update, sehingga NIK itu akan akurat. "Selama ini NIK ada yang bermasalah dan kita yang memperbaiki atau mengantisipasinya," katanya. Bagi pelayanan vaksinasi di Puskesmas yang bermasalah NIK, tambahnya petugas vaksinator mengirimkan foto KTP dan KK ke sentral pelayanan dokumen kependudukan Disdukcapil Agam. Setelah itu, petugas bakal memperbaiki NIK tersebut. Pelayanan itu dilakukan mengingat petugas pelayanan Disdukcapil Agam sangat terbatas. "Ini bentuk antisipasi kita bagi NIK yang tidak apdate," katanya. Ia menambahkan, Disdukcapil Agam juga membuka pelayanan dokumen kependudukan berupa cetak KTP-El bagi pelajar yang berusia diatas 17 tahun dan memperbaiki KTP warga yang rusak. Ini untuk memudahkan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. "Kita mendekatkan pelayanan bagi masyarakat," katanya. Sementara Kapolres Agam, AKBP Dwi Nur Setiawan menambahkan jumlah peserta vaksinasi sebanyak 1.368 orang pada Rabu (6/10). Ke 1.368 orang yang divaksinasi itu dengan rincian tahap pertama 1.292 orang dan tahap dua 76 orang. (sws)
POPULER
