POLITIK
Airlangga Klaim Golkar Partai Agamis
Jakarta, FNN - Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sangat memperdulikan agama, walaupun bukan partai agama. "Sekalipun Golkar bukan partai agama, tapi sangat memperhatikan agama. Salah satu bukti adalah Masjid Ainul Hikmah. Kalau saya boleh klaim, mungkin satu-satunya partai politik di dunia yang punya masjid besar di kantornya," kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hal itu juga disampaikan Airlangga saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus meresmikan Masjid Ainul Hikmah. Kegiatan itu digelar oleh Majelis Ahlul Hidayah di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu. Menko Perekonomian itu menjelaskan, filosofi nama Ainul Hikmah adalah mata kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar seluruh kebijakan yang lahir dari Partai Golkar akan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Filosofi masjid ini adalah mata kebijaksanaan. Sehingga kebijakan dari Partai Golkar, baik dari legislatif dan eksekutif harus bijaksana. Biasanya kalau orang bijaksana itu sudah penuh kematangan, kearifan dan kedewasaan," jelas Airlangga. Selain itu, masjid ini terdiri dari 44 pilar yang itu juga memiliki filosofi tersediri. Bila merujuk pada urutan Asmaul Husna, yaitu Al-Mujib dan artinya maha mengabulkan. Airlangga berharap dengan kegiatan tersebut dapat membawa keberkahan untuk Partai Golkar dan Indonesia. "Kami harap dengan sholawat Nabi Muhammad SAW kita berharap bisa mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW yang penuh keteladanan. Beliau merupakan manusia yang sempurna dan seluruh kehidupan harus kita ikuti, sehingga membawa rahmat," kata Airlangga. Airlangga berharap agar dengan terus memanjatkan syukur kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dapat segera berakhir. Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga meminta restu para habaib dan alim ulama di tanah air untuk Partai Golkar dalam menyongsong agenda Pemilu dan Pilkada 2024. "Kami juga berharap semoga dalam hajatan Pemilu 2024 diberikan jalan dan kemenangan dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024," kata Airlangga. Pimpinan Majelis Ahbabul Musthafa-Solo Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaff yang juga hadir dalam acara itu memimpin langsung sholawat bersama ribuan kader dan syekher mania yang juga mengikuti secara virtual. Dalam kegiatan itu, turut dihadiri oleh Pengasuh Majelis Asmaul Husna Jakarta Habib Luthfi Bin Ahmad Alatas, Pimpinan Majelis Ahbabul Musthafa-Solo Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaff, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Quran Tangerang KH Yusuf Mansur dan Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat KH Zulfa Mustafa. Selanjutnya, Pimpinan Majelis Ahlul Hidayah KH Nusron Wahid, Menpora Zainuddin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan. (sws, ant)
Pengamat Politik Sebut Prabowo Capres Pilihan Milenial
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden pilihan milenial dan generasi Z. "Data itu berdasarkan hasil laporan jajak pendapat Libang Kompas. Jadi, Prabowo tak banyak Gimmick. Lurus saja bekerja tanpa hingar bingar apapun," jelas Adi Prayitno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, sebanyak 17,4 persen milenial memilih Prabowo Prabowo Subianto jika pemilu dilakukan saat ini. Selain dari generasi milenial, Prabowo juga mendapat dukungan dari kalangan Gen Z dengan angka 13,7 persen. Hasil itu lebih baik dibanding dukungan terhadap Anies Baswedan sebanyak 11,7 persen, Tri Rismaharini sebanyak 7,8 persen dan Ridwan Kamil sebanyak 5,9 persen. Dalam laporan itu, pilihan kepada Prabowo tidak terlepas dari popularitasnya sebagai calon presiden di dua edisi pemilu sebelumnya. Posisi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi juga ikut mengenalkan Prabowo kepada generasi muda. "Totalitasnya sebagai menteri mendapat respons positif. Millenial itu pikirannya simpel. Suka dengan figur yang bekerja, bukan bekerja mengiklankan diri terus," kata Adi yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu. Selain berdasarkan kinerja, Adi menjelaskan milenial dan Gen Z melihat sisi heroisme dalam kerja-kerja Prabowo membantu merealisasikan visi dan misi Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. "Artinya, membangun citra dengan kerja, jauh lebih dirasa millenial ketimbang selalu membangun citra tapi minim kerja," kata Adi menegaskan. Mengutip hasil sensus penduduk 2020 jumlah proporsi penduduk Indonesia yakni post Gen Z (di bawah 8 tahun) sebanyak 10,88 persen, Gen Z (8-23 tahun) sebanyak 27,94 persen, Milenial (24-39 tahun) sebanyak 25,87 persen, Gen X (40-55 tahun seanyak 21,88 persen, Baby Boomer (56-74 tahun) sebanyak 11,56 persen dan Pre-boomer (di atas 74 tahun) sebanyak 1,87 persen. (sws, ant)
SMRC: 78 Persen Rakyat Indonesia Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
Jakarta, FNN - Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan sebanyak 78 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas mengatakan hal itu saat mempresentasikan hasil survei opini publik bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen UUD 1945' secara daring, di Jakarta, Jumat. Abbas mengatakan ditemukan bahwa mayoritas warga (66 persen) menilai UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apa pun bagi Indonesia yang lebih baik. Menurut dia, ada 12 persen yang menilai bahwa walaupun UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik sehingga total ada 78 persen. "Dua sikap ini menunjukkan bahwa publik tidak ingin ada perubahan atau amendemen pada UUD 1945 atau Konstitusi Republik Indonesia," kata Abbas dalam siaran persnya. Sementara dukungan atas amendemen datang dari minoritas warga. "Hanya ada 11 persen yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus, dan ada 4 persen yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah. Masih ada 7 persen yang menjawab tidak tahu," ucap Abbas. Sikap publik yang tidak menghendaki adanya Amendemen UUD ini, kata dia, terlihat dominan pada setiap massa pemilih partai maupun pemilih Capres 2019. Demikian pula pada setiap lapisan demografi. "Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih Capres 2019 yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," jelas Abbas. Survei opini publik ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling). (sws, ant)
Anis Matta: Selamat Datang Ridwan Kamil
Jakarta, FNN — Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta akan sangat senang dan membuka pintu selebar-lebarnya jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mau bergabung ke partainya. “Kalau beliau mau bergabung, Ahlan Wa Sahlan (selamat datang),” kata Anis kepada GenPI.co, Selasa (12/10/2021). Nama Ridwan Kamil menjadi salah satu figur yang sering muncul dalam berbagai survei calon presiden RI 2024. Kansnya cukup besar. Tak jarang ia masuk dalam 5 besar top survei. Sebelumnya mantan Walikota Bandung dua periode ini mengaku akan melakukan salat istikharah untuk bergabung dengan partai politik atau parpol. Saat ini, ia masih menimbang partai mana yang cocok sebelum diumumkan pada pertengahan tahun depan. “Kalau lanjut gubernur juga periode kedua, mungkin posisinya sudah berpartai. Mungkin di 2022 mungkin akan saya sampaikan, istikhoroh mana yang pas dulu,” cetus pria yang akrab disapa Kang Emil ini. “Sekarang masih istikharah menganalisa yang pas buat sosok saya. (Keputusannya) pertengahan 2022,” imbuhnya. (genpi/fajar)
Andika Perkasa Dipastikan Gantikan Hadi Tjahjanto Menjadi Panglima TNI
Jakarta, FNN –Presiden hampir dapat dipastikan akan memilih KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto. Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiunnya pada 8 November 2021 mendatang. Namun hingga satu bulan menjelang Hadi Tjahjanto pensiun, Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa yang akan menggantikan orang nomor satu di militer tersebut. Ada sinyal yang menarik berkaitan dengan kunjungan Mensesneg Pratikno ke Mabesad pada Senin (11/10/2021). “Ini sinyal politik,” kata Pengamat Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting kepada Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point jaringan FNN, Selasa (12/10/20210). Teori interaksi simbolik kata Ginting adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini fokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain. “Ini interaksi antara individu utusan istana dengan yang dikunjungi,” lanjut Ginting. Kalau menurut Helbart Blumer, kata Ginting, ada 3 asumsi dari teori kedatangan Mensesneg ke Mabes AD, pertama berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain kepada mereka, artinya Presiden Jokowi ini memang senang menggunakan simbol-simbol. Ini utusan dari istana yang punya pesan penting. Pesan penting ini tidak berdiri sendiri. Kedua, lanjut Ginting, kemarin saat 5 Oktober 2021 Presiden Jokowi saat menyaksikan parade kendaraan tempur di depan istana, mengatakan begini, “Ya sudah itu bisa jalan, yang menyopiri Pak Andika Perkasa saja. Padahal di situ ada Yudo Margono, di situ juga ada Fadjar Prasetyo,” paparnya. Dari dua interaksi simbolik itu, Selamat Ginting berkesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa Panglima TNI adalah Andika Perkasa. “Walaupun waktunya singkat, 1 tahun 2 bulan, ini akan menggunakan model ketika Presiden Jokowi mengangkat Idham Azis, sebagai Kapolri. Waktunya juga sama sekiatr 1 tahun 2 bulan,” tegasnya. Diakui Ginting bahwa sesungguhnya tidak lazim, Panglima TNI hanya memiliki waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 tahun lebih. “Memang tidak lazim Panglima TNI hanya punya waktu 1 tahun 2 bulan, sebenarnya kurang efektif, tetapi kita punya pengalaman juga ketika Edi Sudrajat pada era Pak Harto, itu hanya 3 bulan saja menjadi Panglima TNI. Dia merangkap jabatan KSAD dan Menteri Pertahanan Keamanan, tapi kemudian satu per satu jabatan dicopot. KSAD digantukan Wismoyo Arismunandar, Panglima TNI digantikan oleh Feisal Tanjung dan akhirnya Edi Sudrajat hanya menjabat Menhankam. Jadi saya melihat bahwa ini isyarat kuat dari istana bahwa Andika Perkasa akan menjadi Panglima TNI,” paparnya. Isyarat lainnya kata Ginting bahwa Mensesneg tidak mengunjungi kepala staf yang lain, dalam momen Hari TNI. ”Kita lihat Mensesneg tidak mengunjungi Mabes AL tempat dimana Laksamana Yudo Margono berkantor,” katanya. Penunjukan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, lanjut Ginting kemungikan presiden sedang menempuh sama-sama enak. “Pola win-win solution akan dipakai dalam pengertian setelah Andika Perkasa menjadi Panglima TNI akan digantikan oleh Yudo Margono menjadi Panglima TNI berikutnya,” kata Ginting. Penunjukan Andika Perkasa, diyakini Ginting setelah Jokowi meminta pentunjuk empat orang berpengaruh di Indonesia. “Setidaknya Presiden Jokowi akan menanyakan kepada 4 orang pembantu utamanya untuk mencari figur yang pas menjadi Panglima TNI. Pertama Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Megawati akan memilih Andika ketimbang Yudo Margono, kedua Menhankam Prabowo Subianto, ketiga Luhut Binsar Panjaitan, menteri yang paling kuat pengaruhnya, militer dari AD, dan keempat Wantimpres, ada Wiranto yang juga TNI AD. Semua cenderung ke Andika Perkasa,” katanya meyakinkan. “Inilah makna kedatangan Mensesneg Pratikno ke Mabes TNI AD. Berdasarkan teori interaksi simbolik, kuat dugaan saya Andika Perkasa akan diplot menjadi Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto,” pungkasnya. (sws).
DPRD Apresiasi Kinerja dan Pencegahan COVID-19 di Tangerang
Tangerang, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengapresiasi kinerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang dalam penanganan serta pencegahan pandemi COVID-19 di daerah itu. "Kita harus mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang atas kinerjanya dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik," kata Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Khalid Ismail saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna HUT Ke-389 Kabupaten Tangerang, di Tangerang, Rabu. Menurutnya, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang selama ini dalam menangani pandemi COVID-19 sangat konsisten, sehingga dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Selain itu, ujarnya pula, sejak awal periode pertama pada tahun 2013-2018, kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang juga dalam menggali potensi daerah dinilai cukup baik, karena dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan. Selama tahun 2013, capaian PAD sebesar Rp629 miliar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp2.566 miliar. Sementara pada tahun 2020 capaian PAD itu mencapai sebesar Rp2.389 miliar dengan APBD Rp5.709 miliar. "Untuk prestasi lainnya yang dicapai Pemkab Tangerang adalah capaian WTP sebanyak tiga kali secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Banten. Selain itu penghargaan inovasi administrasi negara juga telah dicapai," katanya. Selanjutnya, penghargaan sebagai kabupaten/kota layak anak telah diraih oleh Pemkab Tangerang yang diberikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian prestasi-prestasi lainnya juga telah dicapainya, sehingga menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. "Meski dalam pembangunan di masyarakat belum tercapai semua, kami akan berkomitmen untuk senantiasa memberikan dukungan," ujarnya. Ia berharap, pada hari jadi Kabupaten Tangerang ke 389 ini dapat mewujudkan dan menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan jujur, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peningkatan sumber daya manusia serta produktivitas usaha ekonomi kerakyatan. "Semoga di usia yang ke 389 ini, visi Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera bisa diwujudkan secara bersama-sama," kata dia pula. (sws)
Ketua MPR Apresiasi Capaian Indonesia Dalam Pemulihan COVID-19
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal pemulihan dan penanggulangan COVID-19 di Asia Tenggara sebagaimana dirilis Nikkei Asia pada 30 September 2021. "Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura yang berada di posisi kedua Asia Tenggara," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, usai menghadiri baksos dan vaksinasi dalam rangka HUT Ke-76 TNI sekaligus Pengabdian 33 Tahun TNI-Polri Akabri ’89, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu. Sementara dalam urutan dunia, ujar Bamsoet, Indonesia berada di posisi ke-54 bersama Yordania, Meksiko, dan Korea Selatan. "Posisi tersebut terbilang cukup bagus karena pada Juli 2021, dari 121 negara yang masuk indeks Nikkei, Indonesia masih berada di peringkat 92," kata Bamsoet dikutip dari siaran pers. Bamsoet menekankan bahwa keberhasilan Indonesia menangani pandemi COVID-19 bukanlah karena kerja satu pihak saja, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, masyarakat, serta didorong keluarga besar TNI-Polri. Bamsoet juga mengapresiasi capaian vaksinasi di Indonesia. Mengutip data Satgas COVID-19, hingga 12 Oktober 2021, dari 208,3 juta jiwa target sasaran vaksinasi COVID-19, vaksinasi pertama sudah dilakukan terhadap 101,4 juta jiwa, vaksinasi kedua 58,4 juta jiwa, serta vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan sudah dilakukan kepada 1,1 juta jiwa. "Situs Our World Data mencatat hingga 11 Oktober 2021, Indonesia tercatat di peringkat keenam dunia sebagai negara yang paling banyak memberikan vaksin untuk warganya," katanya. Selain itu, kata Bamsoet, secara keseluruhan positivity rate kasus positif COVI-19 harian per 12 Oktober 2021 juga terus mengalami penurunan menjadi 0,66 persen. Jika hanya berdasarkan tes swab PCR dan TCM, maka positivity rate sebesar 2,19 persen. Sudah sesuai standar yang diterapkan WHO, yakni positivity rate di bawah 5 persen. "Di tengah berbagai kabar gembira tersebut, kita tetap harus waspada mengingat pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai," kata Bamsoet. Ia pun mengutip epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman yang memprediksi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia akan terjadi pada Desember 2021. "Agar prediksi tersebut tidak menjadi kenyataan, maka seluruh elemen bangsa harus tetap bergotong royong menyukseskan vaksinasi dan tetap taat menjalankan protokol kesehatan," ujar Bamsoet. (sws)
Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi Gerakan Reformasi Birokrasi
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menggencarkan sosialisasi gerakan reformasi birokrasi nasional, guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Kami berkomitmen dan mendukung penuh gerakan reformasi birokrasi ini," kata Sekretaris Daerah Pemprov Kepulauan Babel Naziarto saat mengikuti Seminar Nasional Gerakan Reformasi Birokrasi secara virtual, di Pangkalpinang, Rabu. Ia mengatakan Pemprov Kepulauan Babel dalam hal ini menyadari bahwa reformasi birokrasi menjadi gerbang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. "Ini selaras dengan visi misi Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan dalam mencegah KKN di lingkungan pemerintah provinsi ini," katanya pula. Pada seminar nasional dengan tema "Penguatan Sistem Merit Menuju Birokrasi Kelas Dunia Tahun 2024" diikuti berbagai unsur pemerintah, termasuk di antaranya lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, sekretaris jenderal, sekretaris menteri dan sekretaris utama, sekda provinsi, sekda kabupaten dan sekda kota se-Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa gagasan mengenai konsep reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang diawali dengan jatuhnya perekonomian nasional sekaligus pemicu bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan di semua bidang. "Reformasi birokrasi yang diinginkan Presiden Jokowi adalah bagaimana memangkas birokrasi yang panjang menjadi efektif dan efisien, mempercepat proses perizinan, dan mempercepat proses pelayanan masyarakat. Hal ini kemudian berkembang dengan dirumuskannya Undang-Undang Cipta Kerja dan membangun sebuah format birokrasi yang diharapkan," katanya. Ia menjelaskan ada lima prioritas kerja Presiden Jokowi 2019-2024 yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. "Birokrasi adalah lehernya pemerintahan, sehingga merupakan bagian penting yang ingin diwujudkan Bapak Presiden Jokowi," katanya pula. (sws)
Wapres: Ancaman Perdamaian Dunia Tidak Hanya Bersifat Militer
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia saat ini tidak hanya bersifat militer, melainkan dapat berupa kelalaian korporasi terhadap keberlangsungan hidup para pekerjanya. Wapres Ma’ruf melalui rekaman video dalam acara The 5th International Conference on Law and Justice (ICLJ) dengan tema Sharia, Law and Sustainability in the New Normal yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu, menyatakan akhir-akhir ini ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya bersifat militer. "Ancaman juga dapat ditimbulkan oleh korporasi dan bisnis yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya para pekerjanya," kata Wapres Ma’ruf Amin. Kelalaian korporasi yang merugikan para pekerjanya tersebut, antara lain terjadi pada 2013 yaitu insiden runtuhnya Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh yang menewaskan sedikitnya 1.132 orang, kata Wapres. Gedung Rana Plaza di Dhaka merupakan kompleks pabrik, bank, apartemen dan toko, dimana sehari sebelum kejadian telah diberikan peringatan karena ada retakan di gedung tersebut. Namun, beberapa pengusaha tak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap membuka pabrik, sehingga para pekerja menjadi korban. "Peristiwa ini menggambarkan pihak korporasi tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya dan tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan mereka," ujar Wapres. Oleh karena itu, Wapres mendorong para pengusaha untuk memberlakukan konsep kerja sesuai prinsip syariah, dengan benar-benar menjamin keselamatan para pekerja. "Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja yang menjamin keselamatan para pekerja, sesuai dengan semangat maqashid syariah," katanya lagi. Prinsip-prinsip syariah tersebut setidaknya merangkum lima hal penting, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, ujar Wapres Ma'ruf Amin. (sws)
Alumni SKPP Bentuk Komunitas Pengawas Partisipatif
Tanjungpinang, FNN - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) membentuk komunitas pengawas partisipatif. Anggota Bawaslu Kepri Indrawan di Tanjungpinang, Senin, mengatakan bahwa komunitas pengawas partisipatif kabupaten dan kota sudah terbentuk berdasarkan semangat dan keinginan para alumni SKPP untuk berpartisipasi meningkatkan pengawasan pemilu, ikut menciptakan pemilu yang jujur, adil, bersih dan berkualitas. "Kami mendorong agar program SKPP membuahkan hasil yang positif untuk pemilu. Oleh karena itu, kami mendorong kader atau alumni SKPP memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilu dengan membentuk organisasi baru," katanya. Indrawan menegaskan bahwa komunitas pengawas partisipatif bukan organisasi yang berada di bawah Bawaslu. Bawaslu juga tidak mengendalikan organisasi itu, kecuali memberi kontribusi pemikiran kepada para pengurus organisasi itu. Namun, organisasi itu dapat menjadi mitra Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan. "Komunitas pengawas partisipatif berdiri independen tanpa intervensi Bawaslu," ujarnya. Indrawan mengemukakan bahw pengurus komunitas pengawas partisipatif sudah terbentuk di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Para pengurus juga sudah mempersiapkan anggaran dasar dan rumah tangga untuk kepentingan akta notaris. Setelah terbentuk pengurus kabupaten/kota, dia mengatakan bahwa para pengurus membentuk Komunitas Pengawas Partisipatif Provinsi Kepri. Jumlah kader SKPP yang menjadi pengurus organisasi itu sekitar 300 orang, tersebar di kabupaten/kota. Mereka terdiri atas alumni SKPP gelombang I s.d. III sejak 2018 dilaksanakan oleh Bawaslu RI di Kepri sebanyak 100 orang dan 200 orang lainnya alumni tahun ini. "SKPP tahun ini diselenggarakan Badan Perencanaan Nasional di seluruh Indonesia," ucapnya.(sws)
POPULER
