POLITIK
Wakil Ketua DPD RI Jelaskan Relasi Islam dan Demokrasi Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menjelaskan relasi Islam dengan demokrasi Indonesia ketika memenuhi undangan otoritas salah satu kampus terbaik di Inggris, Universitas Loughborough. Sultan B Najamudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan agenda akademik itu melengkapi rangkaian lawatan wakil ketua dan belasan anggota DPD RI ke Inggris dan Skotlandia setelah merampungkan agenda puncak COP 26 Glasgow. Sultan disambut langsung oleh Presiden Universitas sekaligus Wakil Rektor Universitas Loughborough Prof Nick Jennings CB FREng bersama para dekan, ketua program studi/departemen dan para dosen senior. Di hadapan ratusan civitas akademika Universitas Loughborough, Sultan secara singkat dan jelas menerangkan kehidupan umat Islam Indonesia dan hakikat ideologi Pancasila yang berkaitan dengan praktik demokrasi Indonesia yang khas. Sultan menyampaikan Pancasila merupakan ideologi tengah yang mengomparasikan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Dengan demikian, hakikatnya Pancasila merupakan ideologi dunia, yang melampaui sekat-sekat nasionalisme, dan bersifat universal," kata Sultan. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang plural dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lanjutnya demokrasi Indonesia mampu tumbuh dan dapat diterima secara baik oleh kalangan Islam. Hal itu karena, Islam identik dengan demokrasi. Keduanya sama-sama menghargai HAM, perdamaian, menjunjung tinggi keadilan sosial, sekaligus hak-hak perseorangan. Prof Nick Jennings mengaku kampus sangat antusias terhadap tema dan isi pidato Sultan. Mereka terkesan dengan kehidupan sosial kebangsaan Indonesia yang damai dan penuh tenggang rasa di tengah kemajemukan agama, etnis dan budaya. "Setelah ini, sepertinya kami harus menawarkan kerja sama dan kolaborasi kampus antara Loughborough University dengan kampus-kampus di Indonesia. Dan kami harap agar lebih banyak mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di sini," kata dia. Selanjutnya, Sultan bersama kolega senator yakni Ema Yohana, Dedy Iskandar Batu Bara, Evi Zaenal, Denty, Darmansyah Husein, Mambero dan Intsiawati Ayus diajak oleh wakil rektor untuk berkeliling dan mengunjungi beberapa fakultas dan perpustakaan kampus. Sementara itu Senator asal Sumatera Utara Dedy Iskandar Batu Bara menyampaikan kesannya yang mendalam tentang tradisi akademik di Universitas Loughborough yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. "Berada di kampus terbaik Inggris, adalah pengalaman akademik yang sarat dengan suasana keilmuan, pengetahuan dan kemanusiaan. Kami rekomendasikan agar anak-anak Indonesia bisa menjadi bagian dari civitas akademika Loughborough University," ujarnya. (sws)
Try Sutrisno Imbau MPR Susun Kebijakan Investasi Sesuai Pancasila
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno mengimbau MPR RI untuk menyusun arah dan kebijakan investasi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar ekonomi Indonesia tidak dijajah negara lain. “Investasi adalah bagian dari demokrasi ekonomi. Keputusan mengenai arah dan dasar kebijakan ekonomi ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Organ pengambil keputusan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah melalui sistem demokrasi politik, yaitu perwakilan rakyat di MPR RI,” jelas Try Sutrisno berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Investasi Berasaskan Pancasila” yang dilaksanakan Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Sekretariat Jenderal MPR RI Jakarta, Kamis. Try Sutrisno mengatakan apabila investasi dari luar negeri lebih dominan, hal itu menandakan Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing melalui sektor ekonomi. Agar terlepas dari bentuk lain penjajahan itu dan kembali pada jati diri bangsa, investasi yang berlandaskan Pancasila memang perlu diterapkan. Dalam penerapannya, ciri dan cara pengambilan keputusan terkait investasi nasional harus sejalan dengan demokrasi Pancasila. “Rambu-rambunya diputuskan oleh organ negara yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, yaitu MPR RI. Prosesnya, dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi Indonesia, yaitu musyawarah mufakat untuk mewujudkan masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,“ jelas Try Sutrisno. Ia juga menegaskan investasi seperti itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (1). Pasal tersebut menekankan bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Try Sutrisno pun menekankan pentingnya kedaulatan dalam bidang ekonomi. “Jangan sampai investasi kita dalam level yang kalah dengan negara lain. Misalnya, investasi luar negeri lebih banyak. Kalau itu terjadi, namanya kita dijajah oleh bangsa asing lewat ekonomi. Negara sebesar ini, rakyatnya 240 juta lebih, jangan kita dijadikan pasar saja di sini. Kalau itu terjadi, berarti kita tidak merdeka,” tegasnya. (sws)
Bawaslu Siap Efisienkan Anggaran Setelah Tahapan Pemilu Final
Banten, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa Bawaslu siap untuk mengefisienkan anggaran setelah Pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR telah mencapai kesepakatan terkait durasi tahapan pemilu. “Waktu itu anggaran disusun, kami dan KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red.) mengasumsikan tahapan itu tidak 22 bulan, tetapi 25 bulan,” kata Abhan dalam diskusi publik dan media gathering yang bertema “Membaca Potensi Masalah Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, di Mambruk Hotel, Anyer, Banten, Kamis malam. Dasar dari asumsi tersebut, menurut paparan Abhan, adalah menyediakan waktu persiapan yang lebih panjang bagi para pihak penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, apabila seluruh pihak terkait telah mencapai kesepakatan tahapan pemilu dengan durasi 22 bulan, maka pihak penyelenggara akan menyesuaikan anggaran yang mereka ajukan. “Jadi, kalau nanti sudah final diputuskan tahapan 22 bulan, tentu kami akan menyesuaikan (anggaran, Red.), karena tahapan lebih pendek,” ujar dia. Selain itu, Abhan juga mengatakan bahwa kondisi keuangan negara juga akan menjadi pertimbangan bagi pihaknya saat menyusun anggaran pemilu, dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. “Prinsip kami adalah efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang kami pegang dalam rangka menyusun anggaran pemilu maupun pemilihan (kepala daerah, Red.) 2024 ini. Anggaran tersusun dari dua hal, pemilu ada di APBN, dan pilkada ada di APBD,” ujar Abhan. Salah satu efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan hanya membentuk satu tim pengawas untuk mengawasi dua pelaksanaan pemilihan, yakni pemilu dan pilkada, bukan membagi pengawasan menjadi dua bagian untuk masing-masing pelaksanaan. “Apakah perlu dibentuk pengawasan jadi dua/ Saya kira tidak efektif. Jadi, satu saja. Itu yang nanti akan melakukan pengawasan dua, pengawasan pemilu dan pilkada. Itu akan lebih efektif dan efisien,” kata Ketua Bawaslu ini pula. Yang tidak bisa diefisiensikan oleh penyelenggara, kata Abhan, adalah anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh para pihak penyelenggara apabila menyelenggarakan pemilu dalam kondisi COVID-19. “Artinya, anggaran pengadaan prokes menjadi bagian yang harus dihitung dari anggaran,” kata Abhan. (sws)
Wawali : Gelar Pahlawan Nasional Gelorakan Semangat Warga Kaltim
Samarinda, FNN - Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sultan Aji Muhammad Idris telah menggelorakan semangat warga Kaltim untuk lebih mendalami dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Karena gelar yang diberikan Presiden RI Joko Widodo, merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kaltim,” kata Rusmadi usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2021 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Samarinda, Rabu (10/11). Upacara dipimpin Inspektur Upacara Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, usai upacara wawali bersama peserta lainnya melakukan tabur bunga. Rusmadi menyampaikan selamat atas ditetapkannya tokoh asal Provinsi Kaltim Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional. Ia berharap para generasi muda khususnya di wilayah Kota Samarinda punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan menghargai jasa- jasa para pahlawan dengan menjadi generasi penerus untuk bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam berbagai bidang. "Tantangan ke depan para kawula muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa, semoga Indonesia semakin jaya dan maju," kata Rusmadi. Pemberian gelar untuk Sultan Aji Muhammad Idris lanjutnya, tertuang dalam Keppres Nomor 109 TK/2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh nasional pada peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2021. Mereka adalah: 1. Tombolatutu dari Sulteng 2. Sultan Aji Muhammad Idris dari Kaltim 3. Usmar Ismail dari DKI Jakarta 4. Raden Aria Wangsakara dari Banten. Bagi masyarakat Kaltim nama Sultan Kutai Kartanegara memang begitu familiar, meski sebagian masyarakat tidak tahu persis nama asli pemimpin Kerajaan Kutai tersebut. "Kalau kami pahamnya Sultan Kutai saja, tapi tidak tau persis nama aslinya, karena gelar raja turun-temurun," kata Nurhadi warga Loa Buah Samarinda. Hal yang sama diungkapkan Fatimah, warga kelurahan Sidodadi Samarinda yang mengaku lebih paham sebutan Sultan Kutai, tanpa dia ketahui nama asli Raja tersebut. Diketahui, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Ia memerintah kesultanan ini sejak 1735 hingga tahun 1778. Dalam riwayat perjalanan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan pertama yang menyandang nama bernuansa Islam Sultan Aji Muhammad Idris adalah cucu menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng yang berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Saat di Wajo, Sultan turut bertempur bersama rakyat Bugis melawan Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC), kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. (sws)
Bupati Jember Kirim Surat ke Kemenkeu untuk Ajukan Tambahan DAU
Jember, Jawa Timur, FNN - Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan untuk pengajuan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 seiring dengan penambahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten setempat. "Berkaitan dengan ruang fiskal yang sangat terbatas dan makin berat, salah satunya untuk pemenuhan belanja wajib penyediaan gaji CPNS dan PPPK, kami telah berkirim surat kepada Dirjen Perimbangan Kemenkeu," kata Hendy dalam Rapat Paripurna Raperda APBD 2022 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (10/11). Sejumlah fraksi di DPRD setempat menyoroti kebijakan Bupati Hendy yang merekrut 4.328 CPNS dan PPPK yang berdampak pada APBD 2022 mengalami defisit mencapai Rp586 miliar. "Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, baik yang bersifat saran, masukan, maupun pertanyaan," tuturnya. Menurut dia, hal tersebut sebagai wujud hak konstitusi bagi para anggota DPRD dalam mencermati Raperda APBD TA 2022 untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari prinsip sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun daerah ini. "Kami mengakui terkait pembebanan gaji CPNS dan PPPK cukup berat bagi daerah sehingga Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menyampaikan itu kepada Presiden Joko Widodo," katanya. Dikatakan pula bahwa persoalan itu juga akan disampaikan dalam pertemuan Apkasi se-Jawa Timur pada tanggal 1 Desember 2021 dengan harapan gaji CPNS dan PPPK yang baru masuk dalam APBN lagi. Pendapatan daerah pada RAPBD Jember pada tahun 2022 dibandingkan dengan APBD awal tahun 2021 diproyeksikan alami kenaikan sebesar Rp103,03 miliar atau 2,78 persen, dari Rp3,70 triliun menjadi Rp3,81 triliun. Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2022 jika dibandingkan dengan APBD awal 2021 direncanakan alami penurunan sebesar Rp39,05 miliar atau 0,01 persen, dari Rp4,44 triliun menjadi Rp4,39 triliun. (sws)
Anggota MPR Sampaikan Tagline Baru Lembaga: Menyapa Sahabat Kebangsaan
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan bahwa MPR telah memiliki tagline baru, yaitu “Menyapa Sahabat Kebangsaan” dan meluncurkan Buku Digital MPR yang dapat diunduh di Play Store. “Dengan ungkapan yang demikian (Menyapa Sahabat Kebangsaan), maka MPR menjadikan seluruh insan sebagai sahabat kebangsaan,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Sebagai sahabat kebangsaan, tutur ia melanjutkan, tentu apa yang MPR sampaikan dan diskusikan bersama masyarakat adalah nilai-nilai yang bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. “Sekarang, kita semua adalah sahabat kebangsaan,” ujar dia. Selain menyampaikan tagline baru MPR, dia juga mengatakan bahwa MPR telah meluncurkan Buku Digital MPR secara resmi dan buku tersebut dapat diunduh di Play Store. Tujuan dari peluncuran buku tersebut adalah untuk mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi antara MPR dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. “Biro humas dan sistem informasi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang canggih dan modern telah diterapkan MPR,” tutur dia. Pengumuman tagline baru beserta peluncuran Buku Digital MPR merupakan agenda acara dalam puncak Pekan Kehumasan MPR yang telah digelar sejak tanggal 8-11 November 2021. Dalam pekan tersebut, selama beberapa hari, MPR memamerkan foto-foto kegiatan pimpinan dan anggota MPR, serta memamerkan unit Perpustakaan MPR dan PPID. Pada kesempatan yang sama, juga diumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik, serta peluncuran novel Meraih Mimpi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pekan Kehumasan, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar dan sukses,” kata dia. (sws)
Tim Safari Personel TNI AL Sosialisasi Aturan Baru di Lantamal VIII
Manado, FNN - Tim Safari Personel dari Staf Personel TNI AL dan Dinas Administrasi Personel TNI AL melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baru serta penyampaian kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AL dalam bidang personel di Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Rabu. Asisten Personel Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi, dalam sambutan dibacakan Paban II Binteman Spersal, Kolonel Laut (E) Dr Mukhlis, mengatakan bahwa pembinaan personel merupakan penggerak utama dinamika organisasi. Salah satu bentuk pembinaan personel adalah dengan melaksanakan kegiatan safari personel ke berbagai pangkalan utama TNI AL dengan maksud untuk mensosialisasikan aturan baru dan informasi, pengawasan/evaluasi dan analisa pelaksanaan pembinaan personel serta mengetahui permasalahan di satuan bawah. Dari kegiatan safari personel, berharap dapat tercipta komunikasi dua arah, sehingga terjadi kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pembinaan personel. "Selain itu diharapkan dapat mengetahui kondisi di lapangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satuan," kata Achmadi. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, dalam sambutan dibacakan Asisten Perencanaan dan Anggaran Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Kolonel Laut (P) Bambang Prayitno, mengucapkan selamat datang kepada Tim Safari Personel dan ucapan terima kasih atas kunjungan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado juga menyambut baik kegiatan safari personel di lingkungan Lantamal VIII, sebagai tahapan penting dalam upaya mendukung suksesnya program pembinaan personel TNI AL, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kendala atau permasalahan bidang personel sekaligus ditemukan solusinya. "Berharap melalui kegiatan Safari personel ini dapat diketahui kebijakan pembinaan personel TNI AL ke depan dan sekaligus dapat dijabarkan di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, sehingga arah dan tujuan pembinaan dapat berjalan secara optimal," kata Prayitno mengutip sambutan itu. Oleh karena itu Ariwijaya memerintahkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan semua arahan, petunjuk dan bimbingan yang disampaikan oleh tim Spersal untuk perbaikan dan kemajuan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado di masa yang akan datang. Safari Personel yang dilaksanakan tersebut tidak hanya diikuti prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado dan sebagian besar mengikuti melalui konferensi video. Tim Safari Personel yang datang ke Lantamal VIII berjumlah delapan orang terdiri dari enam orang dari Spersal yakni Paban II Binteman Spersal Kolonel Laut (E) Dr. Mukhlis, Letnan Kolonel Laut (KH/W) Eliyah Musarofah, Letnan Kolonel Laut (P) Marvill Marfel, Mayor Laut (K/W) Meta Lontoh, Letnan Dua Laut (S) Wahyu Eko P, Pembina IV/a. Andy Priyoko. Serta dua orang dari Disminpersal yaitu, Kasubdis Sahguna Disminpersal, Kolonel Laut (S/W) Erna Fauziah dan Letkol Laut (KH/W) Risma. (sws)
Gus Yahya Ajak Komponen Bangsa Bangkitkan Rasa Bangga Lahirnya NKRI
Jakarta, FNN - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangkitkan rasa bangga atas lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Proklamasi kemerdekaan, lalu diterjemahkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, secara gemilang telah menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain di dunia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka," jelas Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menjelaskan para pendiri bangsa mula-mula meneriakkan mutlaknya membangun tatanan dunia yang baru, yang berkeadilan, satu bangsa hidup setara dengan bangsa lain. Tidak boleh ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun. "Sebelum Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenalkan, bapak pendiri bangsa kita sudah lebih dahulu memformulasikan tentang dunia baru, lewat Pembukaan UUD 1945," jelas kandidat Ketua PBNU itu. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan kuliah umum secara hybrid di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat. Kuliah umum itu diikuti oleh semua civitas akademika, mahasiswa S1, S2 dan S3 serta segenap staf pengajar. Saat kuliah umum itu, Gus Yahya berbicara dengan tema "Kontribusi Perjuangan Pahlawan Santri Ditinjau dari Perspektif Sosio-cultural dan Kontekstualisasi Semangat Persatuan dan Rela Berkorban di Era Digital". Gus Yahya menegaskan sejak bangsa Indonesia berhasil lepas dari cengkeraman penjajah, maka bak taburan tunas yang mekar di musim hujan, bangsa-bangsa lain juga melakukan perlawanan, merebut kedaulatan dan menggapai kemerdekaan. "Sangat jelas, para pendiri bangsa kita meneriakkan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," kata Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Gus Yahya, para pendiri bangsa tidak hanya menginginkan Indonesia merdeka, tetapi lebih dari itu adalah seluruh bangsa di dunia harus merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. "Cita dan wawasan internasional soal kemerdekaan dan kedaulatan itu, antara lain disuarakan oleh para ulama dan santri pada era itu," kata pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang. (sws)
Ketua MPR RI Minta Timsel KPU-Bawaslu Perhatikan Survei JPPR
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu agar memperhatikan hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menyampaikan respons soal hasil pengecekan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) terhadap laman pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. Survei tersebut menunjukkan laman pendaftaran yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas dinilai masih kurang ramah. "Meminta Timsel KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan hasil survei atau pengecekan oleh JPPR dengan mengevaluasi situs web tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada pada situs tersebut," kata Bamsoet. Hal itu, lanjut dia, mengingat jika situs website timsel masih kurang ramah, maka akan sangat sedikit penyandang disabilitas yang mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu. Dia meminta agar Timsel KPU dan Bawaslu segera melakukan perbaikan serius terhadap laman tersebut, yakni dengan lebih memperhatikan tingkat aksesibilitas laman pendaftaran agar lebih ramah dan memudahkan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu yang ingin mendaftarkan diri khususnya penyandang disabilitas. "Meminta komitmen Timsel KPU dan Bawaslu dalam menjaring lebih banyak calon anggota penyelenggara pemilu dari berbagai kalangan," ujarnya. Bamsoet menilai sudah seharusnya menjaring lebih banyak calon anggota KPU dan Bawaslu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sws)
Legislatif Lebak Prihatin Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat
Lebak, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah merasa prihatin kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di daerah ini meningkat, sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah setempat untuk memutus mata rantai kekerasan itu. "Kami menerima laporan dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Lebak sejak empat bulan jumlah kekerasan anak mencapai 21 kasus, padahal sebelumnya hanya di bawah 10 kasus, " kata Musa Weliansyah di Lebak, Rabu. Meningkatnya kasus kekerasan yang dialami anak-anak perlu ditangani komprehensif secara menyeluruh dan berkelanjutan agar ke depan tidak ada lagi. Pemerintah daerah harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kasus kekerasan anak dan perempuan. "Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian Bupati Lebak dan jangan sampai kasus kekerasan anak itu meningkat," kata politisi PPP Lebak ini. Menurut dia, sebagian besar kasus kekerasan anak dan perempuan itu, mereka korban pencabulan seksual dan fisik. Namun, pihaknya mengapresiasi unit PPA Polres Lebak bekerja maksimal dalam menangani perkara tersebut dari mulai penyelidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pihaknya mendorong RAPBD Lebak tahun 2022 dapat dialokasikan anggaran hibah untuk unit PPA Polres Lebak. Pengalokasian dana hibah untuk PPA Polres Lebak perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah setempat mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. "Saya kira kasus kekerasan anak dan KDRT dinilai lebih tepat untuk memberikan bantuan hibah pada polres dibandingkan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak lainnya, " katanya menegaskan. Ia mengatakan, kasus yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan penanganan khusus termasuk perlindungan terhadap para korban dan keluarganya, sehingga pemerintah daerah harus ada bersama dengan para korban. Selama ini , perhatian pemerintah daerah belum maksimal dan mereka para korban mengalami kesulitan di saat menjalani proses hukum walau sebagai pelapor. Sebab, kasus tersebut harus ke polres, kejaksaan dan pengadilan tentu mengeluarkan biaya transportasi cukup besar jika pelapor dari Kecamatan Wanasalam dan Malingping. "Kami berharap mereka para korban juga mendapat pendampingan agar tidak banyak mengeluarkan biaya untuk kemudahan proses kasus itu, " ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Dedi Lukman Indepur mengatakan kasus kekerasan anak dan perempuan sejak Januari-September 2021 meningkat dari 45 kasus pada 2020 menjadi 55 kasus pada periode yang sama tahun ini. Mereka para korban kejahatan pelecehan seksual adalah pelajar, warga dan santri, sedangkan pelakunya orang-orang dekat di antaranya ayah tiri, paman, guru, ustaz, hingga saudara sepupu. Untuk menekan kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Lebak menyosialisasikan Lembaga Peduli Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (LPATBM). "Kami berharap semua desa di 340 desa memiliki LPATBM guna meminimalisasi kekerasan terhadap anak dan perempuan " katanya. (sws)
POPULER
