POLITIK
Muhaimin Pimpin Pelantikan Anggota DPR RI PAW
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin pelantikan lima anggota DPR RI Pengganti Antar-Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin. Muhaimin memandu membacakan sumpah dan janji masa jabatan anggota DPR RI didampingi para Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Lodewijk Paulus. "Sebelum memangku jabatan anggota DPR RI, saudara wajib disumpah menurut agama masing-masing. Apakah saudara bersedia disumpah menurut masing-masing," kata Muhaimin. Lalu dijawab "bersedia" oleh kelima anggota DPR RI PAW tersebut. Muhaimin mengingatkan bahwa sumpah janji mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Menurut dia, sumpah dan janji tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan Pancasila dan UUD NRI 1945. "Sumpah dan janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran," ujarnya. Adapun 5 anggota DPR RI PAW yang dilantik adalah: 1.Diah Nurwitasari menggantikan Almarhum dr. H. Adang Sudrajat (Fraksi PKS- Dapil Jawa Barat II). 2. Paulus Ubrungge menggantikan Almarhum John Siffy Mirin (Fraksi PAN- Dapil Papua) 3. Aida Muslimah menggantikan Syafruddin H. Maming (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II) 4. Harris Turino menggantikan Muhammad Prakosa (Fraksi PDIP- Dapil Jawa Tengah IX) 5.Novri Ompungsungu menggantikan Sulaiman Umar (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II). (sws)
Peneliti CSIS: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perlu Dievaluasi
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka untuk mengurangi potensi penggunaan politik uang atau money politics. “Dalam banyak riset, ditemukan bahwa sistem proporsional terbuka itu memiliki potensi yang lebih besar dalam meningkatkan faktor penggunaan politik uang dalam pemilu,” kata Arya ketika memberi arahan diskusi dalam seminar bertajuk “Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan” yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia dan dipantau dari Jakarta, Senin. Berdasarkan temuan tersebut, Arya mendorong para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah untuk mengkaji kembali seberapa besar kontribusi sistem pemilu proporsional terbuka dalam mengurangi potensi penggunaan politik uang dan potensi penggunaan berbagai cara lain yang dapat memengaruhi proses pemilu. Selain mengukur kontribusi sistem pemilu dalam mengurangi potensi penggunaan politik uang, Arya mengatakan bahwa CSIS telah menetapkan beberapa indikator lain yang penting untuk digunakan oleh tim yang melakukan evaluasi dalam melihat apakah sistem pemilu proporsional terbuka memiliki dampak yang baik atau buruk terhadap perpolitikan Indonesia. Indikator pertama adalah representasi atau keterwakilan. Faktor ini menjadi penting untuk membuat anggota dewan, seperti DPR RI atau DPRD, semakin dekat dengan masyarakat sehingga setiap aspirasi yang disuarakan masyarakat dapat langsung dieksekusi menjadi sebuah kebijakan oleh DPR RI. Selanjutnya, kata dia, adalah kemampuan sistem pemilu dalam meningkatkan kualitas dari calon yang terpilih. “Sistem yang baik itu juga sebaiknya berhasil meningkatkan kualitasi anggota DPR RI yang terpilih,” ucap dia. Kemudian, ujar dia, indikator selanjutnya kemampuan sistem pemilu dalam meningkatkan kelembagaan di partai politik. Melalui sistem pemilu yang baik, partai politik akan menjadi terkelola dengan baik, menjadi lebih modern, dan memiliki proses kaderisasi yang berjalan dengan baik. “Dengan demikian partai tidak seperti grup bola. Comot pemain dari grup yang lain,” kata Arya. (sws)
Kunjungan ke Garut, Anis Matta Bersilaturrahmi ke Pimpinan Persis dan Kapolda Jabar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Anis Matta bersilaturrahmi dengan Ketua Umum PP Persatuan Islam (Persis) KH Aceng Zakaria dan Bertemu dengan Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Ahmad Dofri di Kabupaten Garut, Jabar, Minggu (31/10/2021). Silaturrahmi ini bagian dari kunjungan kerja Anis Matta ke daerah, setelah sebelumnya bersilahturahmi dengan pendiri Chocodot Kiki Gumelar, pengusaha makanan olahan coklat dan dodol, serta meninjau langsung pabriknya di Garut. Saat bersilaturrahmi dengan KH Aceng Zakaria, Anis Matta disambut hangat, serta dijamu makan bersama di kediamannya di Pesantren Persis Rancabango, Garut. Ada suasana khas ketika kita berkunjung dan dijamu makan di rumah kiai. Sambutan yang hangat, dialog dari hati ke hati, juga ada tawa canda. Kehangatan dan ketulusan seperti men-charge batere ruhani kita," kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin 1 November 2021. Hal itu, menurut Anis Matta, ia rasakan betul saat bersilaturahim dengan KH Aceng Zakaria, Ketua Umum PP Persis. "Terjadi perbincangan yang dalam tentang visi baru perjuangan umat, saatnya mengubah kerumunan menjadi kekuatan perubahan yang ril," ujar Anis Matta. Perubahan visi perjuangan umat itu, kata Anis Matta, harus memberi kompas atau arah bagi rakyat Indonesia yang sedang menghadapi tantangan eksistensial di tengah krisis global. "Saya sampaikan juga kepada KH Aceng Zakaria, kalau Partai Gelora ingin menjadi rumah kolaborasi bagi seluruh elemen kekuatan yang dulu, sekarang dan di masa mendatang dalam membentuk bangunan Indonesia," ungkapnya. Karena itu, Anis Matta mengajak semua pihak untuk berdoa agar para ulama, kiyai dan guru-guru diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan pencerahan kepada umat. "Mari kita berdoa agar para ulama, kiai, dan guru-guru kita diberi kesehatan sehingga bisa terus memberi pencerahan bagi umat. Aamiin," kata Anis Matta. Pada kesempatan lain Anis Matta juga bertemu dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri saat menghadiri acara resepsi pernikahanan putra sahabatnya, Sulkarnain di Tasikmalaya. Anis Matta dan Ahmad Dofiri duduk satu meja saat menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Mereke berdua terlihat mengobrol santai, membicarakan berbagai hal, layaknya dua orang sahabat. "Alhamdulillah, sempat ngobrol santai bersama Kapolda Jawa Barat Pak Ahmad Dofiri. Kebetulan sama-sama menghadiri resepsi pernikahan putra sahabat saya Pak Sulkarnain di Tasikmalaya. Saya sampaikan ke Pak Dofiri, kalau Warga Jawa Barat perlu polisi rasa ustadz," papar Anis Matta. Selain bersilaturrahmi dengan Ketua Umum PP Persis KH Aceng Zakaria dan bertemu Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Ketua Partai Gelora Indonesia Anis Matta juga menghadiri kegiatan Festival Literasi Akademi Manusia Indonesia (AMI) di Garut. Festival Literasi AMI ini dihadiri pengurus dan kader Partai gelora dari beberapa DPD yakni Kab Garut, Kab Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta menyampaikan sejumlah arahan. "Setiap orang yang bergabung dengan Partai Gelora adalah energi yang membawa misi perubahan bagi bangsa ini. Karena Gelora hadir membawa narasi perubahan," katanya. Selama kunjungan ke Garut, Anis Matta didampingi Ketua Pengembangan Teritori II (Bangter) Ahmad Zaerofi, Ketua Bidang Generasi Muda Hudzaifah Muhibullah, Sekertaris Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Ahmad Yani, Direktur AMI Coach Gunawan dan Ketua DPW Partai Gelora Jawa Barat Haris Yuliana. (sah)
Potong Nasi Tumpeng Biru, Partai Gelora Dapat Ucapan Spesial dari Anies Baswedan, Sandiaga Uno dan Berbagai Kalangan
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan Milad ke-2 pada Kamis (28/10/2021) malam secara sederhana di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Perayaan dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan para fungsionaris DPN Partai Gelora. Dalam kesempatan ini, Anis Matta melakukan pemotongan Nasi Tumpeng berwarna biru. Potongan nasi tumpeng tersebut kemudian diberikan kepada perwakilan Generasi Muda Partai Gelora sebagai pertanda semangat 'Kolaborasi Menuju 5 Besar Dunia'. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kita potong tumpengnya. Tumpengnya pun biru, tumpengnya bergelora. Saya juga baru lihat nasi biru, kalau nasi saja bisa biru, Insya Allah Indonesia bisa biru," kata Anis Matta. Aksi pemotongan nasi tumpeng ini, kemudian diikuti secara serentak oleh DPW, DPD, DPC dan PAC di seluruh Indonesia, yang juga melakukan pemotongan nasi tumpeng serupa. Mereka melakukan aksi nobar (nonton bareng) perayaan Milad ke-2 Partai Gelora yang disiarkan secara langsung di Channel YouTube Gelora TV. Dalam Milad ke-2 ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 'Eddy Hiariej, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan ucapan secara khusus atau spesial kepada Partai Gelora. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tema kolaborasi menuju lima besar dunia menyiratkan sebuah semangat yang akan menjadi pendorong bagi kemajuan Partai Gelora, sehingga bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. "Ijinkan hari ini, saya mengucapkan hari jadi kepada Partai Gelombang Rakyat, Partai Gelora Indonesia. Salam hangat dari balaikota," kata Anies Baswedan. Sementara Sandiaga mengatakan, Partai Gelora di bawah pimpinan Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Sidik akan terus bergelora melakukan pencapaian yang luar biasa seperti hari ini. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward 'Eddy berharap Partai Gelora bisa mewarnai demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. "Saya berharap Partai Gelora memberikan kerja nyata bagi rakyat Indonesia, mampu mewarnai demokrasi Indonesia lebih baik lagi," kata Eddy Hiariej. Hal senada disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza (Ariza) Patria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Ariza berharap Partai Gelora semakin berkembang pesat agar bisa memberikan kontribusi besar bagi agama dan bangsa agar Indonesia menjadi negara berdaulat. Selain mereka sejumlah kepala daerah seperti Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati, Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid dan lain-lain juga memberikan ucapan selamat HUT ke-2 Partai Gelora. Tak ketinggalan juga sejumlah selebritas tanah air seperi Renny Djajoesman, Nia Paramitha menyampaikan ucapan serupa kepada Partai Gelora yang merayakan HUT ke-2 yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis, 28 Oktober 2021. Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengaku bersyukur dalam Milad ke-2 di tengah banyaknya keterbatasan, Partai Gelora mampu menciptakan pencapaian yang luar biasa baik pada kekuatan postur struktur, kader maupun popularitas dan elektablitas. "Sekali lagi ini adalah malam yang kita syukuri. malam yang sangat kita syukuri, karena itu mari berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillah sebagian besar pekerjaan rumah tangga kita, relatif selesai," ujar Anis Matta. Anis Matta berharap seluruh fungsionaris dan kader Partai Gelora bisa mengakhiri kerja sepi selama dua tahun ini dengan mulai mendatangi dan menyapa rakyat untuk menyerukan suatu perubahan besar. "Kita mengikrarkan, sekarang kita keluar untuk meniupkan angin agar riak perubahan menjadi gelombang, gelombang perubahan menuju Indonesia lima besar dunia," tegas Anis Matta. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, hingga Kamis (28/10/2021) jumlah kader Partai Gelora berjumlah 500.611 orang dan ditargetkan 1 juta kader pada akhir Desember 2021. Saat ini, Partai Gelora telah berhasil membentuk 6.837 DPC (kecamatan) atau 88 persen dari seluruh kecamatan di Indonesia. Sedangkan pembentukan DPW (provinsi), DPD (kabupaten/kota) sudah mencapai 100 persen. "Sekarang ini Partai Gelora sudah memiliki 10.941 Pimpinan Anak Cabang di tingkat kelurahan dan desa. Ini baru 13 persen, PR-nya masih banyak karena ada 83.446 kelurahan dan desa. Tapi mudah-mudahan milad ketiga bisa 100 persen," kata Mahfuz. Mahfuz menambahkan hingga kini ada 19 DPW yang telah menyelesaikan 100 persen pembentukan DPC. Yakni DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Kemudian DPW Partai Gelora Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Jambi, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Bali. Dalam Milad ke-2 ini, Partai Gelora melaunching program baru, yakni Pilot Project Pipi (Pintarnya Perempuan Indonesia), Sagara Film Festival, Planting Life (Gerakan Menanam Pohon, Menanam 1.000 Kehidupan), dan Kompetisi Orasi Politik 2021. (sws)
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkonstribusi di Dunia Politik
Jakarta, FFNN - Wakil Ketua Majelis Permuyawaratan Rakyat, Hidayat Nur Wahid mendorong generasi muda selalu siap siaga berkiprah dan berkontribusi di dunia politik Indonesia. "Kiprah generasi muda di ranah politik diharapkan bisa menghadirkan kebaikan terhadap generasi mereka sendiri, untuk kelanjutan kehidupan bangsa di tengah persaingan mendunia, dan tercapainya cita-cita proklamasi menuju Satu Abad Indonesia Merdeka," ujar Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021. Hidayat mengatakan peran anak muda, generasi milenial maupun generasi Z dalam dunia politik pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari peran sejarah dan keteladanan para tokoh pendiri bangsa. "Mereka berkiprah sejak masih muda, dengan mempersiapkan diri secara optimal melalui sistem pendidikan yang baik, organisasi yang mumpuni, jiwa kenegarawanan, cinta kemerdekaan, kemajuan bangsa, dan negara yang sangat monumental," jelasnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Semua itu, kata dia, terabadikan dengan fakta suksesnya para pemuda yang dengan Kongres Pemuda Indonesia II berhasil menyepakati pilar mendasar untuk mempersatukan bangsa dan mempersiapkan negara Indonesia merdeka melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. “Para anak muda yang menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia II 26-28 Oktober 1928 itu merupakan anak-anak muda terdidik, yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, suku, dan agama. Tapi mereka bisa sukses berkiprah, menghadirkan komitmen persatuan bangsa, negara, dan bahasa. Mereka juga melanjutkan kontribusinya dalam pergerakan politik di BPUPK, Panitia Sembilan, PPKI, hingga kemudian melahirkan Indonesia merdeka, dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI-nya,” ujar dia. Hidayat menambahkan keteladanan sejarah para pemuda pendiri bangsa ini yang seharusnya menjadi penyemangat, modal, dan sekaligus panutan bagi generasi muda saat ini untuk berkiprah dan berkontribusi dalam perpolitikan Indonesia. Dengan demikian, kata dia, muncul ide-ide segar dan terobosan-terobosan penting dalam membangun bangsa dan negara sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan generasi milenial dan generasi Z, namun tetap dalam koridor Pancasila dan kenegarawanan pemuda-pemuda pahlawan bangsa. “Pengalaman sejarah ini perlu dipahami dengan baik dan benar agar menghadirkan haluan dan praktik bernegara yang benar. Karena saat ini sudah terjadi berbagai manuver untuk memutarbalikkan sejarah yang bisa menghadirkan pemahaman sejarah yang salah sehingga bisa menghadirkan arah ke depan yang salah juga. Selain itu berpotensi menimbulkan perpecahan dan munculnya sikap-sikap liberalis, eksklusif, intoleran, atheis, dan radikalis bahkan separatis. Yang semuanya bertentangan dengan keteladanan para pemuda pahlawan bangsa,” tambahnya Dia mengatakan di era reformasi sekarang ini berbagai instrumen sangat mendukung bagi anak muda dan generasi milenial untuk berkiprah serta berkontribusi dalam dunia politik. Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan, syarat untuk berkiprah dalam dunia politik dengan menjadi caleg sangat mudah, yakni berusia minimal 17 tahun dan berijazah SMA. Kedua, adanya realita beberapa partai politik yang sangat terbuka dalam mengakomodasi anak muda. Ketiga adalah realita bahwa mayoritas pemilih sekarang adalah generasi muda, generasi milenial dan generasi Z yang merupakan teman dari para pemuda itu sendiri. "Dengan begitu peluang mereka untuk bisa terpilih menjadi sangat besar agar mereka bisa aktif dan efektif dalam berkontribusi mengatasi tantangan di era pascapandemi, era bonus demografi, dan perubahan iklim yang semuanya berdampak langsung pada kehidupan di era mereka nanti," ujarnya. Dia menambahkan semua hal itu tidak bisa diselesaikan secara individual atau aksi sosial belaka, melainkan memerlukan keterlibatan langsung dalam mekanisme pembuatan dan pengambilan kebijakan yang semuanya terkait dengan aksi dan posisi politik. "Berbagai peluang dan tantangan tersebut sudah tersedia sehingga harusnya dimanfaatkan para generasi muda, generasi milenial. Persiapkan diri lebih baik, karena secara politis, rakyat yang makin cerdas dan kritis akan memberikan suaranya untuk mereka yang terbukti lebih baik, lebih siap, dan lebih teruji. Janganlah peluang emas ini dibiarkan. (MD).
Aliansi BerSinar Dukung Budiman Sudjatmiko Jadi Presiden
Purwokerto, FNN - Pendukung salah satu tokoh reformasi 98, Budiman Sudjatmiko, mendeklarasikan Aliansi BerSinar berupa sebuah perkumpulan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang beragam profesi. Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis, anggota Presidium Aliansi BerSinar Ade Gunawan mengatakan bahwa aliansi tersebut bisa dikatakan sebuah lembaga yang mewadahi aspirasi bagi elemen masyarakat yang sangat peduli terhadap iklim demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. "Aliansi ini, kami deklarasikan pada hari ini (28/10) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika berbicara soal demokrasi, berarti salah satunya terkait dengan sebuah pilihan hak atas rakyat untuk menentukan nasib bangsa dan negaranya sendiri, salah satunya terkait dengan kepemimpinan," katanya. Meskipun pesta demokrasi salah satunya memilih pemimpin di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024, dia mengatakan bahwa Aliansi BerSinar ingin mengambil peranan aktif dalam mencari sosok yang pantas untuk ditawarkan kepada rakyat dalam kontestasi pemilihan presiden mendatang. Oleh karena itu, kata dia, Aliansi BerSinar dalam kesempatan deklarasi tersebut telah menetapkan sosok siapa yang akan didorong nantinya. Pada ikrar deklarasi tersebut mendukung salah satu tokoh reformasi 98, tokoh pejuang desa yang telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang (UU) Desa, serta paham dalam memenuhi kebutuhan zaman dengan ide-ide pembangunan teknologi menuju Indonesia yang maju, yakni Budiman Sudjatmiko. "Kami bukan untuk memopulerkan Budiman Sudjatmiko, melainkan hanya untuk mengingatkan kepada rakyat bahwa ada salah satu tokoh yang pantas berkontestasi pada Pilpres 2024. Dia paham berdemokrasi, paham kepentingan rakyat, dan yang lebih penting paham akan kemajuan teknologi," kata Ade. Menurut dia, deklarasi pencalonan Budiman Sudjatmiko sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 merupakan murni atas kesadaran rakyat untuk memilih calonnya. Ia menegaskan bahwa deklarasi tersebut juga bukan untuk "menantang" kebijakan partai politik yang sudah memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan siapa capres yang akan diusung nanti. "Kami menghormati sebuah parpol saat menentukan siapa kadernya yang akan diberi tugas. Namun, kami sebagai rakyat juga berhak untuk mengingatkan ada sosok yang patut diperhitungkan," katanya. Terkait dengan hal itu, lanjut dia, setelah deklarasi, Aliansi BerSinar membuka Sekretariat Nasional (Seknas) yang beralamat di Jalan Raya Mayor Oking Jayaatmadja Nomor 99A, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut dia, Seknas akan bergerak cepat dengan kerja-kerja politiknya dan anggota Seknas BerSinar akan diperluas hingga ke daerah-daerah. "Saat ini anggota Presidium Seknas BerSinar telah tersebar di sejumlah provinsi seluruh Indonesia, dari Sumatra hingga Papua," katanya. Lebih lanjut, Ade mengatakan bahwa Seknas BerSinar sengaja memilih Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai momentum deklarasi karena merupakan titik awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, dimulai dari kesadaran anak-anak muda untuk berjuang bersama menyingkirkan perbedaan. Menurut dia, Budiman Sudjatmiko dinilai mampu membawa Indonesia menghadapi era Revolusi 4.0 karena selama ini sosok tersebut dikenal sebagai politikus yang memiliki pemikiran revolusioner. "Dia bukan businessman. Yang dia inginkan adalah membangun ekosistem, bukan sebatas ide. Project Bukit Algoritma itu menjadi bukti betapa revolusionernya pemikiran Budiman Sudjatmiko. Tak banyak politikus memiliki ide jangka panjang dan elastis terhadap perubahan zaman," katanya. Karena Budiman Sudjatmiko merupakan tokoh yang konsisten terhadap pembangunan desa, kata dia, Seknas BerSinar mengusung tagline: Dari desa menata masa depan Indonesia. "Budiman adalah bidan yang melahirkan UU Desa. Selama ini juga dia aktif mentransformasi teknologi untuk pembangunan desa. Dia bukan bagian dari oligarki. Dia lahir di tengah-tengah rakyat miskin di desa," kata Ade. Anggota Presidium Seknas BerSinar lainnya, Suntoro menilai wajar jika berbagai kalangan mendorong Budiman Sudjatmiko—politikus PDI Perjuangan—itu layak untuk ikut diperbincangkan pada isu tentang pemimpin Indonesia pada masa depan. Menurut dia, Pilpres 2024 akan lebih menarik dan berisi apabila ada calon alternatif yang dimunculkan dan Budiman Sudjatmiko dinilai layak menjadi calon alternatif itu. "Menurut saya Indonesia beruntung memiliki sosok Budiman Sudjatmiko," kata Suntoro. (sws, ant)
Wakil Ketua MPR Dorong "Presidential Threshold" 2024 Ditinjau Ulang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong agar aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024 ditinjau ulang. "Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia," kata Syarief Hasan dikutip dari siaran pers di Jakarta, Kamis. Menurut dia, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Oleh karena itu, kata Syarief Hasan, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi. "Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi," kata Syarief Hasan yang meraih penghargaan "The Rising Star of Democracy" oleh Majalah Teropong Senayan pada penyelenggaraan "Teropong Democracy Award" secara virtual, Rabu (27/10). Syarief Hasan mengatakan di banyak negara demokrasi, aturan pembatasan pengajuan presiden berupa persentase tertentu tidaklah dikenal. Aturan ini justru memberangus hak berdemokrasi bagi warga negara, selain mempersempit peluang rakyat memilih calon pemimpin yang terbaik. "Bisa dibilang pengajuan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya aturan presidential threshold adalah praktik dan tradisi demokrasi universal," tutur dia. Oleh karena itu, tambah Syarief Hasan, jika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mencabut aturan presidential threshold maka Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya, yakni kuasa rakyat menentukan calon pemimpinnya. "Jika Presiden Jokowi berani mengambil terobosan, dengan mengeluarkan perppu, misalnya, Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi, membuka keran politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin bangsa berikutnya," ujar Syarief. (sws, ant)
Dua Tahun Partai Gelora, Kolaborasi Indonesia untuk 5 Besar Dunia
Jakarta, FNN - Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Kamis (28/10/2021) ini, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia merayakan HUT yang ke-2 dengan tema 'Kolaborasi Indonesia untuk 5 Besar Dunia' . Perayaan HUT yang ke -2 ini Partai Gelora mengadakan beragam kegiatan lomba yang bisa diikuti oleh semua anak bangsa dengan hadiah ratusan juta rupiah. Dalam usia yang cukup muda, Partai Gelora telah melakukan capaian yang luar biasa dengan tren pertumbuhan yang positif sebagai partai politik (parpol) baru yang lahir di tengah krisis berlarut akibat pandemi Covid-19. Capaian tersebut, patut disyukuri menjelang kontestasi Pemilu 2024 mendatang, dimana Partai Gelora siap menggelorakan Indonesia menuju 5 besar dunia. "Partai Gelora ini lahir dari kegelisahan terhadap negeri ini. Negara besar dengan sumber daya besar, namun tak punya visi yang disasar. Negeri yang dikenal berbudi pekerti, kaya budaya dan potensi, namun tak punya misi ," kata Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021). Atas dasar kegelisahan ini, maka lahirlah Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang dideklarasikan pada 3 Maret 2019 lalu, yang merupakan embrio lahirnya Partai Gelora Indonesia. Garbi dideklarasikan di setiap kota, kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia. Akhirnya, pada Senin, 28 Oktober 2019, Anis Matta selaku inspirator Garbi mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebagai wadah menggelorakan bangsa dengan satu tekad membangun kembali kejayaan Indonesia, dan menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Selanjutnya, pada 9-11 November 2021 digelar Silaturahmi Nasional di Kemang, Jakarta yang menjadi momen bersejarah tersebut, ditandai dengan dilantiknya para ketua, sekretaris, dan bendahara yang menjadi pelengkap kepengurusan di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian untuk memenuhi aspek legal, Partai Gelora pada 31 Maret 2020 didaftarkan sebagai partai politik di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebanyak 41.908 berkas pendaftaran Partai Gelora diterima langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk diverifikasi. Pada 18 Mei 2020 , Partai Gelora dinyatakan resmi menjadi partai politik di Indonesia dengan mengantongi Surat Keputusan/SK Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 oleh Menkum dan HAM pada 19 Mei 2020. SK tersebut diserahkan secara langsung Menkumham Yasonna Laoly secara virtual kepada Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, didampingi Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Bendahara Umum Achmad Rilyadi dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik pada 2 Juni 2020. Sebagai parpol yang lahir di tengah krisis, Partai Gelora lantas menyatakan diri sebagai partai digital pada 19 Juli 2020, dengan menggelar festival digital 'Gelora Digifest' yang mengundang berbagai kalangan. Sehari kemudian pada 20 Juli 2020, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta didampingi beberapa pengurus DPN bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara dan pada 23 Juli bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo di kompleks parlemen, Senayan Jakarta. "Saat ini Partai Gelora berusia 2 tahun, alhamudillah banyak sekali capaian yang berhasil diperoleh dalam waktu singkat ini," ungkap Anis Matta. Partai Gelora, lanjutnya, sudah menjalankan latihan khusus untuk para fungsionarisnya melalui pembinaan di Akademi Pemimpin Indonesia (API) angkatan 1-12, Akademi Manusia Indonesi (AMI), OKE Gelora serta pelatihan bakal calon anggota legislatif (bacelg) yang telah diadakan dua kali. Pada 5 Mei 2021, Ketua Umum Partai Gelora meresmikan Gelora Media Center (GMC) yang menjadikan gelombang semangat untuk menyiarkan berbagai kegiatan Partai Gelora dengan berbagai acara bermutu seperti Gelora Talks yang mengangkat berbagai isu aktual dengan permasalahan bangsa dengan menghadirikan beragam narasumber berkompeten. "Dan pada hari ini 28 Oktober 2021, kita sama-sama memperingati hari bersejarah langkah awal untuk mewujudkan mimpi besar Partai Gelora," katanya. Hingga kini Partai Gelora telah memiliki lebih dari 470.000 anggota, 100 persen kepengurusan di tingkat DPW (34 provinsi) dan DPD (514 kabupaten/kota), 6.070 DPC (kecamatan) dan 7.020 PAC (kelurahan/desa). "Bisa kita lihat pertumbuhan struktur hingga saat ini adalah capaian luar biasa yang patut dibanggakan dari para Patriot Gelora," katanya. Untuk itu, Anis Matta memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pimpinan wilayah dan seluruh level fungsionaris daerah cabang dan anak cabang. "Atas semua perjuangan ini, mari kita syukuri bersama karena kemenangan ada di depan mata. Mari kita sambut gelorakan Indonesia menuju 5 besar dunia dan kemenangan politik Partai Gelora di 2024," tegas Anis Matta. (sws)
LaNyalla: DPD berhak ajukan capres-cawapres non-Partai Politik
Pontianak, (FNN) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menggagas perbaikan sistem tata negara dalam amendemen ke-5 Konstitusi. Lembaga tinggi negara tersebut, bisa mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari unsur non-parpol. "Jika sudah seharusnya DPD menjadi saluran masyarakat yang menginginkan hadirnya calon presiden dari unsur non partai. Dorongan itulah yang membuat kami menggulirkan ikhtiar supaya mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD dalam mengajukan pasangan capres-cawapres," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menjadi pembicara kunci di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu, 27 Oktober 2021. Ia mengatakan, disebut memulihkan, karena jika melihat sejarah perjalanan lembaga legislatif, hilangnya hak DPD untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah "kecelakaan hukum" yang harus dibenahi. Dulu, lanjut LaNyalla, sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih MPR yang terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Artinya, baik DPR maupun unsur utusan daerah dan utusan golongan sama-sama memiliki hak mengajukan calon. DPD lahir melalui amendemen perubahan ketiga, menggantikan utusan daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dikebiri. Termasuk hak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. "Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Hal itu menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif Non-Partisan yang memiliki akar legitimasi kuat. Sehingga hak DPD mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah rasional," kata LaNyalla, dalam FGD yang mengambil tema Amandemen ke-5 UUD 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan itu. LaNyalla juga mengungkap hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu. Hasilnya, 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai. "Studi ini harus direspon dengan baik. DPD bisa menjadi saluran atas harapan 71,49 persen responden tersebut," kata dia. Selain itu, kalau partai politik yang representasinya adalah anggota DPR, dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, maka DPD RI sebagai representasi daerah idealnya mendapat kesempatan yang sama. Apalagi anggota DPD sebanyak 136 orang, yang duduk di Senayan juga dipilih melalui Pemilu, dengan dapil setingkat provinsi. "Harus diingat juga, negara ini bukan dilahirkan oleh partai politik, di mana negara ini lahir dari proses perjuangan komunitas civil society. Mulai dari kerajaan Nusantara hingga komunitas pergerakan, pesantren, ulama, cendekiawan serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Sehingga sangat wajar, bila entitas masyarakat madani dari kalangan non partai politik memiliki saluran politik untuk menjadi pemimpin bangsa," katanya. Hal tersebut juga telah dijamin konstitusi. Seperti dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Begitu juga dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Lalu di pasal 28D ayat (3) jelas dikatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". "Sehingga gagasan membuka peluang calon pemimpin dari kalangan non-partai politik adalah konstitusional. Wacana Amendemen ke-5 harus dijadikan momentum melakukan koreksi atas sistem tata negara. Sekaligus arah perjalanan bangsa ini, demi masa depan Indonesia yang lebih baik," kata LaNyalla. (MD).
KoDe: Komisioner KPU Harus Tegas dalam Membuat Keputusan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda mengatakan bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tegas dan berani untuk menetapkan keputusan. “Komisioner KPU ke depan harus tegas dan berani untuk menetapkan dan juga menegaskan keputusan yang akan diambil,” kata Violla dalam diskusi publik bertajuk “Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu. Violla merujuk pada perdebatan yang terjadi mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024 yang hingga saat ini masih belum menemukan titik akhir. KPU yang sekarang, kata Violla, telah memiliki kajian yang cukup komprehensif dan sudah memiliki simulasi tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan. “Apa lagi yang harus ditunggu oleh KPU? Ini (pengambilan keputusan, red.) adalah cara untuk meningkatkan posisi tawar KPU di mata Pemerintah dan juga DPR. Harus secara tegas dan lekas untuk menetapkan jadwal pemilu,” kata dia. Selain itu, Violla juga berharap agar ke depannya, para calon komisioner KPU yang saat ini sedang menjalani proses seleksi, memiliki komunikasi politik yang baik, sehingga dapat berkomunikasi dengan lugas kepada DPR dan Pemerintah di masa mendatang. “Untuk menyudahi adanya deadlock (kebuntuan, red.) tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan seperti saat ini, yang salah satunya adalah mengenai jadwal,” ujar Violla. Terakhir, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus merupakan orang-orang yang bisa dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pemilihan umum. Berkaca dari penetapan jadwal yang saat ini sedang berlangsung, KPU harus mengetahui berbagai hal teknis, seperti apa yang akan menjadi kebutuhan penyelenggara, baik di tingkat normatif maupun yang terjadi di lapangan. “Ini harus menjadi pembelajaran juga bagi kita semua, bagi panitia seleksi, juga bagi DPR yang akan kemudian melakukan fit and proper test ke depan,” kata Violla. (mth)
POPULER
