POLITIK
Anggota DPR: Perlu Kontranarasi Hadapi "Pasukan Siber"
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang perlu kontranarasi dalam menghadapi "pasukan siber" (cyber troop) yang memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. "Pasukan siber ini memanfaatkan keanoniman yang sangat dimungkinkan di internet dan susah dilacak serta divalidasi identitasnya. Apa yang disebarkan pasukan siber justru disinformasi karena itu penting peran diseminasi informasi yang benar sebagai kontranarasi," kata Sukamta di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan hal itu terkait dengan penelitian LP3ES, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, Drone Emprit; University of Amsterdam dan KITLV Leiden yang dipublikasikan pada tahun 2021 yang menemukan bahwa pasukan siber berperan dalam memanipulasi persepsi publik dalam sejumlah narasi kebijakan pemerintah. Sukamta berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai humas harus bisa memerankan fungsi komunikasinya dengan baik dan transparan, harus seimbang dengan peran informatikanya. Ia meminta Kominfo bisa mengomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat luas sehingga jangan sampai komunikasi publik yang buruk memunculkan dugaan-dugaan di benak masyarakat yang pada akhirnya masyarakat punya kesimpulan sendiri yang sering kali menjadi hoaks. "Kehadiran pasukan siber ini memang merepotkan kita. Dia entitas yang sulit dilacak dan diketahui identitasnya, apalagi sekarang pasukan siber tidak hanya user manusia, tetapi juga bisa saja robot," ujarnya. Ke depannya, lanjut dia, robot dengan artificial intelligence, logika algoritma, otomatisasi, bisa "mandiri" tanpa kendali manusia lagi sehingga akan lebih rumit dan repot lagi. Sukamta mencontohkan kasus terbarudi bidang forex dan robot trading, ada kasus "kesalahan" yang dibuat robot trading sehingga para investor terkena margin call massal, yang intinya uang investor raib. "Cara yang perlu dilakukan tentu dengan membatasi ruang gerak pasukan siber. Hal ini harus dibarengi dengan imunitas masyarakat," katanya. Menurut dia, literasi digital harus terus digalakkan terhadap masyarakat agar bisa memilah mana konten yang positif, sehat, dan valid dengan konten yang negatif, hoaks. Apabila literasi digital masyarakat tinggi, kata dia, tentu konten-konten disinformasi akan terminimalisasi karena kurang diminati. "Pada akhirnya, jika kita melihat gambaran dan alur besarnya, bisa saja kehadiran pasukan siber tetap memberi dampak positif untuk demokrasi ke depannya. Kita belum tahu akhir dan ujung dari semua ini 'kan, kita masih dalam proses," ujarnya. Ia melihat sisi positif pasukan siber bisa sebagai pemantik dan agitator diskusi dan perdebatan karena merupakan pendewasaan. Menurut dia, pada akhirnya masyarakat akan sampai pada titik jenuh. Mereka tidak mau terlalu ribut-ribut di dunia maya sehingga akhirnya terbentuk sikap bijak dan saling menghargai. "Kritis namun tetap konstruktif. Itu demokrasi sejati yang kita idamkan," katanya. (sws)
Jadi Ancaman Terbesar Keamanan Nasional, Anis Matta: Isu Perubahan Iklim Jadi Agenda Utama Partai Gelora
Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan terbesar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan bisa melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," Saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim. "Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Tegas Anis Matta. Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesa Anis Matta menegaskan, perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keamanan Indonesia, melebihi semua ancaman perang yang ada. "Isu perubahan iklim ini adalah ancaman keamanan besar. Bagi Indonesia harus kita persepsi sebagai ancaman keamanan nasional paling besar yang kita hadapi saat ini, bahkan melebihi semua ancaman perang yang mungkin bisa kita prediksi," kata Anis Matta dalam Gelora Talk yang disiarkan langsung di kanal YouTube Gelora TV, Rabu (3/11/2021) petang. Diskusi bertajuk 'Ancaman Climate Change Mengintai Indonesia' ini dihadiri tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim, Plt Deputi Klimatalogi BMKG Dr. Urif Haryoko dan Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi. Diskusi ini dipandu , Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPN Partai Gelora Rully Syumanda. Menurut Anis Matta, saat ini diperlukan suatu gerakan literasi masif untuk mitigasi perubahan iklim, karena literasi masyarakat terhadap isu ini masih sangat minim. "Sehingga ini akan memberikan inspirasi masyarakat, bagaimana mengelola isu perubahan iklim," katanya. Dalam kaitan ini, Anis Matta juga berpandangan perlunya transformasi ekonomi yang sistemik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebab, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim saat ini mendapatkan banyak tantangan, akibat ide pertumbuhan dalam mazhab ekonomi global yang menjadi dasar dari sistem sekarang, dimana Indonesia telah membayar ongkos kerusakan lingkungan yang sangat besar. "Karena itu, Partai Gelora akan menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama dan gerakan politik dalam perjuangannya. Partai Gelora melihat ini merupakan ancaman keamanan nasional yang paling berat," katanya. Partai Gelora mengajak semua pihak untuk berkolaborasi menyelamatkan masa depan generasi muda dengan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. "Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi collateral damage. Korban paling besar dari perubahan iklim yang terjadi secara global," tegas Anis Matta. Anis Matta menilai perlu ada model ekonomi baru yang kompatibel dengan perubahan iklim, yang tidak sekedar ramah lingkungan, tetapi juga terus berupaya untuk memitigasi dan adaptasi terhadap mesin pertumbuhan ekonomi. "Orientasinya pada mitigasi dan adaptasi, Ini tantangan kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan semua terinspirasi dan secara bersama-sama berkolaborasi untuk menemukan jalan model ekonomi yang kompatibel terhadap perubahan iklim," tandasnya. Tokoh nasional dan pemerhati lingkungan Prof Emil Salim mengatakan, kerusakan lingkungan di Indonesia sangat mengkawatirkan akibat perilaku generasi tua dalam mengeksplorasi sumber daya alam, seperti penggunaan batubara dan energi terbarukan lainnya, sehingga meningkatkan pencemaran karbon dioksida CO2. "Kita sayangkan generasi tua dan para pemimpin bangsa tidak bersuara terhadap dampak perubahan iklim. Kewajiban moral kita menjamin generasi muda tidak menderita akibat kebijakan pembangunan yang sekarang kita lakukan," kata Emil Salim. Guna menyelamatkan masa depan generasi muda, kata Emil Salim, pemerintah perlu meninggalkan penggunaan batubara dalam kebutuhan energi listrik, misalnya karena merusak lingkungan dan menimbulkan efek gas rumah kaca. Lebih baik beralih untuk menggunakan energi matahari dan angin. "Matahari bersinar di atas khatulistiwa dan berlimpah udara (angin). Itu kenapa tidak kita pakai untuk listrik untuk pusat listrik dari PLN. Mengapa cahaya yang vertikal di atas kepala kita di khatulistiwa dan angin ini, tidak kita manfaatkan dan kita pakai sebagai energi terbarukan. Energi ini bisa kita simpan di pulau-pulau dari Sabang ke Merauke, tidak seperti sekarang di distribusikan," ujar Emil Salim. Plt Deputi Klimatalogi BMKG Urif Haryoko mengungkapkan, BMKG telah memberikan informasi kepada Bappenas dalam informasi penyusunan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan iklim yang diberikan setiap lima tahun sekali. Namun, proyeksi iklim sekarang dan akan datang tetap menjadi pertimbangan. Sementara terkait literasi perubahan iklim kepada masyarakat, kata Urip, BMKG telah mengembangkan Sekolah Iklim sejak 2015 lalu, yang memberikan informasi kepada para petani mengenai informasi cara baru bercocok tanam dan nelayan informasi tentang gelombang tinggi. "Masyarakat itu tidak tahu apa itu perubahan iklim, yang penting itu bagaimana menyikapi adaptasinya. Karena itu,, kami sangat mendukung upaya Pak Anis Matta untuk literasi kepada masyarakat membangun kesungguhan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim," katanya. BMKG mengucapkan terima kasih kepada Partai Gelora yang sudah ikut serta memberikan literasi pengetahuan terhadap perubahan iklim. "Sekali lagi terima kasih kepada kepada Partai Gelora Indonesia yang sudah ikut melakukan literasi pengetahuan tentang perubahan iklim kepada masyarakat," kata Plt Deputi Klimatologi BMKG ini. Direkur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi menambahkan, perlu tindakan konkret pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Sebab, dampak perubahan iklim berkolerasi dengan kehidupan masyarakat secara langsung. "Dampak perubahan iklim berkolerasi dengan sumber kehidupan masyarakat seperti hujan ekstrem, banjir dan tanah longsor. Kita perlu tindakan kongkret untuk menyelasaikan ini," kata Zenzi. (sah)
Anggota DPRD Jabar: Anggaran Pilgub Rp2,47 Triliun Tak Masuk Akal
Bogor, FNN - Anggota DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya alias AW menganggap anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) senilai Rp2,47 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tak masuk akal. "KPU Jawa Barat mengajukan anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk keperluan Pilgub tahun 2024, itu berlebihan dan tak masuk akal," ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar itu saat dihubungi di Bogor, Rabu. Menurut dia, anggaran tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya menyiapkan Rp900 miliar untuk dana cadangan pelaksanaan Pilgub 2024. "Saya dan anggota Bapemperda (DPRD Jabar) lainnya studi banding ke DPRD Provinsi Jateng. Di Jateng ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran yang disiapkan hanya Rp900 miliar. Masa ajuan KPU Jabar hampir tiga kali lipatnya," kata legislator asal Kabupaten Bogor itu. Ia menyebutkan bahwa selisih anggaran yang diajukan KPU Jawa Barat terlalu jauh, mengingat perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Jawa Barat dengan Jawa Tengah hanya lima juta orang. AW menganggap pemikiran mengenai penyelenggaraan Pilgub secara mandiri itu keliru, pasalnya, agenda Pilkada pada 2024 itu dilakukan serentak dan sudah menjadi agenda politik nasional. "Nah, karena adanya agenda keserentakan dalam pilkada, maka mestinya anggaran penyelenggaraannya pun bisa diefisiensikan dengan cara berbagi item anggaran antara KPU provinsi dengan KPU kabupaten atau kota," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu. Kemudian, ia membandingkan dengan Pilkada Serentak 2018, saat itu Pilgub Jabar juga dilakukan berbarengan dengan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di 16 daerah dengan hanya menghabiskan anggaran Rp1,8 triliun. Pemprov Jabar mengalokasikan Rp1,1 triliun, tapi saat itu hanya terpakai oleh KPU setempat Rp900 miliar. Ia menyarankan kepada KPU Jawa Barat segera berkoordinasi dengan KPU di tingkat kota dan kabupaten, sehingga dapat menyusun kembali kebutuhan anggaran yang efisien dan realistis. "Jadi KPU Jabar tidak usah repot minta anggaran untuk para petugas TPS dan PPK lagi ke Pemprov. Jika itu bisa dilakukan maka ajuan Rp1,6 triliun untuk kebutuhan itu saja bisa dicoret. Kalau item itu dicoret, sebenarnya kan tinggal Rp800-900 miliar lagi saja keperluan KPUD Jabar untuk perhelatan Pilgub yang akan diserantakkan dengan Pilbup dan Pilwalkot itu," paparnya. (sws)
Timsel Rumuskan 10 Karakter Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Tim Seleksi calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 Chandra Hamzah mengatakan Timsel telah merumuskan poin penting terkait 10 karakter penyelenggara pemilu ke depan yang akan lolos dalam proses seleksi. "Ada beberapa 'item' yang menjadi perhatian profil anggota KPU-Bawaslu ke depan," kata Chandra Hamzah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan karakter pertama, memiliki integritas tinggi; kedua, punya jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Ketiga, menurut dia, kemampuan dan keberanian dalam mengambil keputusan yang adil; keempat keberpihakan kepada gender dan kaum difabel; kelima mampu mengatasi berbagai tekanan kepentingan. Dia menjelaskan, keenam, mampu menghadapi tekanan waktu dan beban kerja; ketujuh, kemampuan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. "Kedelapan, menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu; kesembilan, kerja sama tim; dan kesepuluh mampu melakukan terobosan inovatif agar Pemilu berjalan efektif dan efisien," ujarnya. Selain itu, Chandra mengatakan Timsel diberikan kewenangan oleh UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 23, yaitu untuk mengumumkan tiga hal kepada masyarakat. Pertama, menurut dia, mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU-Bawaslu; kedua, mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon. "Dan ketiga, mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat," katanya. Namun dia memastikan bahwa Timsel akan melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR sesuai amanat Pasal 23 ayat 5 UU Pemilu. RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri seluruh anggota Timsel calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027. (mth)
Timsel Buka Ruang Partisipasi Publik Dalam Proses Seleksi
Jakarta, FNN - Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Juri Ardiantoro menegaskan timsel memiliki prinsip dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap proses tahapan. "Dalam proses seleksi ini, timsel punya prinsip keterbukaan dalam menjalankan tugas dan partisipasi publik. Karena itu proses tahapan seleksi membuka ruang kepada publik untuk mendapat akses informasi," kata Juri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Menurut dia, timsel mendorong partisipasi publik untuk mengawal proses seleksi sehingga pihaknya dalam melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip partisipasi. Dia mencontohkan timsel mengundang lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepemiluan untuk memberikan masukan terkait proses seleksi, termasuk yang sudah disampaikan kepada publik. "Kami tegaskan bahwa timsel menggandeng beberapa institusi di luar, termasuk individu yang kredibel untuk membantu timsel misalnya penelusuran rekam jejak seseorang," ujarnya. Menurut dia, timsel meminta institusi yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dan alat untuk menelusuri rekam jejak seseorang calon terutama "profiling" seseorang. Juri menjelaskan timsel juga telah bertemu dengan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu secara terpisah. Mereka menyampaikan apa yang menjadi 'concern' selama ini dan tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan sehingga mendapatkan masukan. "Kami juga sudah bertemu dengan Menkopolhukam sebagai wakil pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi 'concern' pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu ke depan," ujarnya. Wakil Ketua Timsel Chandra Hamzah mengatakan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan timsel memiliki waktu maksimal 3 bulan untuk melakukan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu. Menurut dia, aturan tersebut agak unik karena waktunya yang pendek untuk melakukan proses seleksi sehingga perlu dipertimbangkan aturan tersebut untuk direvisi. "Selain itu berdasarkan amanat UU Pemilu, timsel menyampaikan laporan setiap tahapan seleksi ke DPR RI. Kami memiliki 10 tahapan, maka akan disampaikan semua," ujarnya. RDPU tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri seluruh anggota Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027. (sws)
Pembelahan di Internal PDIP: Faksi Banteng, Celeng, atau Benalu?
Oleh Ahmad Khozinudin "Sampai mati saya akan ikut mengawal Pilkada 2024. Akan terlihat, siapa yang banteng, siapa yang celeng, dan siapa pula yang benalu." (Teddy Sulistio, Ketua DPC PDIP Salatiga, 29/10] Internal PDIP memanas. Sebabnya, adalah soal perbedaan aspirasi tentang siapa yang akan diusung sebagai Capres 2024. Aspirasi itu terbelah pada dua arus utama: aspirasi Banteng dan aspirasi Celeng. Namun, publik kembali dikejutkan oleh kabar dari Ketua DPC PDIP Kota Salatiga Teddy Sulistio yang mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan partai sekaligus anggota DPRD Kota Salatiga. Pengunduran diri Teddy disampaikan secara resmi lewat surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tembusan Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto dan Ketua DPRD Kota Salatiga. Selain mengundurkan diri, Teddy juga menyinggung adanya tiga faksi utama di PDIP, yaitu : Faksi Banteng, Faksi Celeng dan Faksi Benalu. Pernyataan Teddy Sulistio ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Mega pernah mengingatkan agar kader tak menjadi benalu yang mengisap induknya, yaitu partai. "Jadi jangan berpikir untuk mencari untung atau korupsi. Jangan, malu saya," ungkap Megawati saat memberikan pengarahan tertutup untuk pendidikan kader madya, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 10 September 2021. Sebenarnya, pengunduran diri Teddy Sulistio ini sangat mengejutkan. Mengingat, yang dipanggil dan ditegur langsung oleh DPP PDI-P adalah Albertus Sumbogo, Wakil DPC PDIP Purworejo yang mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Hanya saja, menarik untuk mencoba mengulik tiga faksi yang ada di tubuh PDIP. Tiga faksi ini perlu didefinisikan terlebih dahulu, baru dijadikan sarana pemetaan terhadap persoalan internal yang melilit di tubuh PDIP. Faksi Banteng adalah kelompok atau barisan kader yang mendukung Puan Maharani untuk menjadi Capres 2024. Penulis tidak mendefinisikan faksi Banteng sebagai kader yang tegak lurus pada konstitusi partai dan perintah Ketua Umum PDIP sebagaimana dijelaskan Bambang Pacul. Sebab, ada sejumlah kader yang memberikan dukungan terbuka kepada Puan Maharani seperti di DPC PDIP Banyumas dan Purbalingga, tidak kemudian disebut kader Celeng. Faksi Celeng adalah kelompok atau barisan kader yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Capres 2024. Kelompok ini diberikan sebutan Celeng oleh Bambang Wuryanto (Pacul), yang kemudian ditegaskan oleh kelompok Albertus Sumbogo sebagai Barisan Celeng Berjuang. Faksi Benalu adalah segelintir kader (biasanya ada di elit partai) yang sebenarnya tidak mendukung Puan atau Ganjar untuk menjadi Capres 2024, namun hanya ingin mencari kemaslahatan pribadi dengan mendompleng Ketua Umum atau melalui dukung mendukung kandidat calon, hanya memanfaatkan kebijakan dan keputusan partai untuk kepentingan pribadinya. Kelompok yang ketiga ini lebih berbahaya ketimbang kelompok pertama dan kedua. Faksi Benalu ini tidak muncul ke permukaan, tetapi menempel untuk mempengaruhi kebijakan partai agar menguntungkan pribadinya, baik melalui otoritas Ketua Umum (Megawati), atau melalui kebijakan dan keputusan partai berdalih AD ART Partai. Faksi Benalu ini, sesungguhnya musuh bersama bagi faksi Banteng maupun faksi Celeng. Faksi Benalu inilah, yang selalu mengedarkan bisikan-bisikan setan, menjadi roh halus yang menghantui kebijakan Ketua Umum dan Partai. Faksi Benalu inilah, yang paling banyak menikmati legitnya kekuasaan dengan memanfaatkan keputusan-keputusan partai. Jadi, siapakah Faksi benalu ini? Entahlah. Penulis juga sedang meraba-raba. Sebab, faksi ini keberadaannya dirasakan tetapi wujudnya tidak tampak di depan publik. Beda dengan Faksi Banteng dan Faksi Celeng. Keduanya, terbuka hadir dan tidak menutupi eksistensinya di hadapan publik. []. *) Sastrawan Politik
Komisi II DPR Terima Audiensi Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menerima permohonan audiensi yang diajukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa pagi. "Rapat Internal Komisi II DPR RI pada Senin (1/11) memutuskan akan menerima Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada hari ini (Selasa)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim di Jakarta, Selasa. Dia menjelaskan bahwa Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 22 Oktober 2022 telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada DPR RI. Luqman mengatakan dalam surat permohonan tersebut disebutkan audiensi untuk menyampaikan penjelasan mengenai tahapan dan jadwal seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu RI. "Tentu Komisi II DPR RI akan mendengarkan dengan cermat paparan yang nanti disampaikan timsel," ujarnya. Luqman mengatakan Komisi II DPR RI mendorong timsel agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik. Menurut dia, Komisi II DPR RI menginginkan agar proses yang dilakukan timsel menghasilkan calon-calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang kompeten, berintegritas, dan profesional. (sws)
Sahroni Apresiasi Imigrasi Tindak Tegas WNA Langgar Prokes
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi tindakan tegas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Bali, yang mendeportasi WNA asal Rusia berinisial DA dan OM asal Ukraina karena melanggar protokol kesehatan (prokes). "Apresiasi kepada pihak Imigrasi lantaran mereka telah tegas kepada para WNA yang bandel atau melanggar aturan di negara kita terkait standar protokol kesehatan," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Kebijakan deportasi diambil karena kedua WNA tersebut ketahuan melakukan aksi penipuan berupa pemalsuan surat keterangan hasil tes PCR COVID-19. Keduanya dideportasi setelah menjalani masa penahanan di Lapas Kelas IIB Karangasem selama 8 bulan. Menurut Sahroni, langkah yang diambil Imigrasi sudah tepat dan menunjukkan ketegasan institusi tersebut dalam menindak pelanggar aturan. Dia menilai langkah deportasi ketika ditemukan indikasi penipuan surat PCR langsung ditindak memang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main terkait aturan prokes. Menurut dia, ketegasan dari pihak Imigrasi dapat menjadi peringatan untuk wisatawan asing lainnya agar tidak menganggap remeh aturan protokol kesehatan di Pulau Dewata atau di manapun di Indonesia. “Memang sangat perlu ketegasan seperti yang dilakukan pihak Imigrasi. Karena tidak sedikit warga negara asing yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap prokes di Indonesia," ujarnya. Sahroni menilai ketegasan tersebut akan sangat membantu mengurangi penularan COVID-19, khususnya di daerah Bali yang memang terbuka untuk turis. Selain itu, menurut dia, dapat memberikan efek jera kepada WNA sehingga tidak ada yang bandel dan menyepelekan aturan protokol kesehatan di Indonesia apalagi mencoba melanggarnya. (sws)
DPRD Kotim Maksimalkan Program Pokok Pikiran Atasi Problema Masyarakat
Sampit, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengingatkan pemerintah setempat tentang pentingnya program pokok pikiran DPRD dalam ikut mengatasi kebutuhan dan problem yang dihadapi masyarakat di daerah setempat. "Dalam pertemuan kami dengan bupati, beliau juga memahami bahwa program-program yang diusulkan DPRD melalui pokir (pokok pikiran) itu penting karena merupakan usulan masyarakat. Makanya dinas-dinas juga harus memahami ini," kata Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur Hairis Salamad di Sampit, Selasa. Hal itu juga disampaikan Hairis saat memimpin rapat Badan Musyawarah yang juga dihadiri tim dari eksekutif. Rapat ini menetapkan jadwal agenda DPRD untuk satu bulan ke depan. Masalah program pokok pikiran muncul karena bulan ini akan dilakukan pembahasan APBD 2022. Di dalamnya akan dibahas program-program yang diusulkan dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan pada 2022. Tahun 2020 dan 2021 banyak program pokok pikiran usulan DPRD di bidang pendidikan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan lainnya, ikut dipangkas akibat refocusing anggaran. Sayangnya, pemangkasan itu tidak dikoordinasikan dengan DPRD sehingga menimbulkan kekecewaan bagi anggota dewan dan masyarakat karena sudah berharap program tersebut akan dilaksanakan. Supaya kejadian serupa tidak terulang, DPRD mengusulkan dilakukan rapat bersama nantinya untuk memastikan program-program pokok pikiran mana saja yang pasti bisa diakomodir dan mana yang terpaksa ditunda. "Perlu sinkronisasi supaya tidak terjadi masalah lagi. Kami sudah telanjur menjelaskan kepada masyarakat bahwa aspirasi yang mereka sampaikan akan dipenuhi melalui program pokir, tapi ternyata dibatalkan oleh eksekutif tanpa sepengetahuan kami. Ini jangan sampai terjadi lagi," harap Ketua Komisi I, Agus Seruyantara. Sementara itu Sekretaris Komisi II Juliansyah berharap pihak eksekutif tidak menganggap sepele program pokok pikiran yang diusulkan DPRD. Program tersebut merupakan usulan riil berasal dari masyarakat yang selama ini belum diakomodir eksekutif melalui musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat meminta DPRD memperjuangkannya. "Program pokok pikiran itu hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada kami saat reses. Jangan cuma program eksekutif yang dilaksanakan, tetapi juga program aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD kemudian dituangkan dalam program pokok pikiran," tegas Juliansyah. Sementara itu Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kotawaringin Timur, Rafiq Riswandi yang memimpin tim eksekutif, merespons positif masalah itu. Dia berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan agar bisa menjadi perhatian. (sws)
PDIP: Deklarasi Relawan Puan Maharani 2024 Tak Terkait Partai
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menilai deklarasi Relawan Puan Maharani (RPM) maupun Relawan Ganjar dilakukan para relawan, bukan berasal dari partainya. "Ada deklarasi ke Mbak Puan, juga Mas Ganjar, itu kan relawan. Orang-orang yang punya kedekatan, kami (PDIP) tidak tahu tentang itu," kata Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Bambang mengatakan DPP PDIP sedang konsentrasi mempersiapkan seluruh kader dan jajaran partai untuk berada dalam satu barisan di dalam proses memenangi kontestasi Pemilu 2024. Karena itu, menurut anggota Fraksi PDIP DPR RI ini, kemunculan para relawan tersebut beberapa waktu lalu dipastikannya berada di luar internal partainya. "Sejauh ini saya baru menerima perintah menyiapkan seluruh jajaran, pasukan untuk berada dalam satu barisan di dalam proses memenangkan elektoral (Pemilu) 2024," ujarnya. Sebelumnya, sejumlah relawan mendeklarasikan diri sebagai Relawan Puan Maharani For Presiden 2024 atau RPM 2024 di Jakarta, Sabtu (30/10). Acara deklarasi nasional RPM 2024 diikuti secara virtual perwakilan sukrelawan dari 30 kota di Indonesia, seperti Kota Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bengkulu, Pekanbaru, Tanjungpinang, Jambi, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Kendari, Palu, Gorontalo, Mamuju, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Ketua Umum RPM 2024 Budi Santoso mengungkapkan alasannya mendukung Puan Maharani sebagai capres pada Pilpres 2024 karena merupakan sosok pemimpin yang mampu menjawab setiap tantangan bangsa Indonesia pada masa-masa mendatang. (sws, ant)
POPULER
