POLITIK
Ambang Batas Pilpres Hasilkan Polarisasi Dan Disharmoni Sosial
Jakarta, FNN - Pakar Politik Siti Zuhro menyatakan bahwa ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold pada Pemilihan Umum 2014 dan 2019 yang diikuti oleh dua pasangan calon mengakibatkan polarisasi dan disharmoni sosial yang mengancam persatuan nasional. “Ambang batas pemilihan presiden membuat fungsi representasi tidak efektif karena pasangan calon yang muncul berasal dari kubu tertentu saja,” kata Siti Zuhro dalam diskusi publik yang bertajuk, “Pilpres 2024: Menyoal Presidential Threshold” yang disiarkan di kanal YouTube Forum INSAN CITA, yang dipantau dari Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Padahal, menurut Siti, sistem multi partai dengan jumlah yang banyak, serta masyarakat Indonesia yang majemuk tidak seharusnya hanya memunculkan dua pasangan calon saja. Hal tersebut mengakibatkan sistem multi partai dan masyarakat majemuk menjadi tidak terwakilkan dalam skema pemilihan presiden, sehingga membutuhkan upaya yang lebih tinggi dalam rangka menjamin kepentingan rakyat dan membangun demokrasi yang substantif. Selain keterbatasan jumlah pasangan calon, Siti juga berpendapat bahwa ambang batas pemilihan presiden mengakibatkan kompetisi berlangsung secara tidak adil, nama pasangan calon yang kemungkinan besar hanya nama lama, serta menyulitkan kaum perempuan dalam mencalonkan diri menjadi presiden. “Selain perempuan, anak muda, figur-figur non-partai, figur-figur atau tokoh daerah yang tidak terafiliasi partai juga dirugikan (oleh adanya ambang batas pemilihan presiden),” tutur dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu menambah variasi pasangan calon yang berkompetisi di dalam pemilihan presiden. Dengan penduduk yang berjumlah lebih dari 270 juta orang dan tantangan baru yang lebih kompleks, Siti berpandangan bahwa wajar kalau muncul beberapa pasangan calon yang bisa merepresentasikan aspirasi dan kepentingan pemilih yang majemuk. “Ambang batas pemilihan presiden tidak diperlukan, karena kita cuma perlu ambang batas pemilihan legislatif,” kata Siti. (MD).
Hidayat Nur Wahid, Pemuda Harus Paham Sejarah Perjuangan Pahlawan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan pemuda harus memahami sejarah perjuangan pahlawan sehingga bisa menghargai dan menghormati pengorbanan para pejuang dan melanjutkan semangat mereka dalam mengisi kemerdekaan. Tampil sebagai pembicara secara daring dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerja sama MPR dengan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Bangka Belitung, Sabtu, 13 November 2021, Hidayat Nur Wahid mengatakan salah satu cara memahami perjuangan pahlawan adalah dengan mengenal dan mendalami benda-benda peninggalan mereka. "Dengan mempelajari serta mengenali benda-benda sejarah peninggalan para pejuang, kita dapat merasakan betapa berat perjuangan dan pengorbanan mereka dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan," kata Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Ahad, 14 November 2021. Ia mencontohkan Pesanggrahan Wisma Menumbing, Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, rumah pengasingan yang digunakan penjajah untuk mengisolir dan memutus hubungan para pejuang dengan pejuang lainnya. Di tempat tersebut, Bung Karno, Bung Hatta, KH Agus Salim, RS Soerjadarma, Sutan Sjahrir, Mr Asaat, dan AG Pringgodigdo pernah menjalani pengasingan. Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyinggung proses penentuan dasar dan ideologi negara yang juga tidak mudah, bahkan memunculkan friksi tajam antara kelompok nasionalis religius dan nasionalis kebangsaan. Meski perbedaan pendapat dalam penentuan dasar dan ideologi negara tersebut sangat keras, akhirnya semua kelompok mengakui bahwa Indonesia adalah negara religius. "Ini dibuktikan dengan adanya pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia didapat atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa seperti yang tersirat pada alinea tiga Pembukaan UUD NRI 1945," tutur Hidayat, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, keberhasilan pembentukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tak lepas dari kelihaian KH Anwar Sanusi. Ketika kelompok religius dan kebangsaan tak menemukan mufakat, Anwar Sanusi menawarkan pertemuan untuk dilakukan lobi yang akhirnya bisa diperoleh kesepakatan. Perjuangan berat ini, kata Hidayat, harus diketahui oleh generasi muda agar mereka paham dan menghargai pengorbanan para pahlawan, kemudian melanjutkan dan menjaganya. "Supaya tidak diombang-ambingkan sekelompok orang yang menyimpan keinginan menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain," ujarnya. Selain Hidayat, anggota MPR RI F-PKS Ahmad Syaikhu juga menjadi narasumber pendamping pada acara yang dihadiri BPW PKS Sumbagsel HA. Junaidy Auli, Ketua MPW PKS Babel Dody Kusdian, Ketua DPW PKS Babel Aksan Visyawan, anggota DPRD Kota, Kabupaten, dan Provinsi Fraksi PKS se-Bangka Belitung itu. (MD).
Survei Capres: Prabowo - Puan Unggul Tipis Atas Ganjar - Airlangga
Jakarta, FNN - Survei Y-Publica menunjukkan simulasi pasangan calon presiden untuk Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Puan Maharani unggul tipis elektabilitasnya dibandingkan Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto. Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam rilisnya di Jakarta Sabtu, mengatakan bahwa Lembaga Survei Y-Publica melakukan simulasi terhadap pasangan capres/cawapres dengan memasangkan lima nama capres paling kuat dengan lima tokoh yang layak menjadi cawapres. Kelima capres tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Kelima cawapres adalah Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, dan Gatot Nurmantyo. Hasilnya pasangan Prabowo-Puan paling diunggulkan oleh publik, bersaing ketat dengan pasangan Ganjar-Airlangga. "Dalam simulasi terhadap pasangan capres/cawapres, Prabowo-Puan unggul tipis terhadap Ganjar-Airlangga," kata Rudi Hartono. Prabowo-Puan didukung oleh 85,6 persen, sedangkan yang tidak mendukung 12,1 persen dan sisanya tidak tahu/tidak menjawab 2,3 persen. Pasangan Ganjar-Airlangga didukung oleh 84,1 persen, tidak mendukung 11,2 persen, dan tidak tahu/tidak menjawab 4,7 persen. Menurut Rudi, dukungan kuat terhadap Prabowo-Puan tidak mengejutkan mengingat sudah cukup lama digaungkan oleh berbagai pihak. Prabowo-Puan merepresentasikan dua kekuatan partai politik terbesar di pemerintahan, yaitu PDIP dan Gerindra. Hal yang mengejutkan adalah pasangan Ganjar-Airlangga yang bisa mengimbangi Prabowo-Puan. Ganjar yang merupakan kader PDIP selama ini mengantongi elektabilitas terkuat sebagai capres tetapi PDIP lebih menjagokan Puan. "Meskipun tanpa dukungan PDIP, Ganjar tetap paling unggul, lebih-lebih jika dipasangkan dengan Airlangga," kata Rudi. Ia mengatakan bahwa elektabilitas Airlangga rendah, seperti halnya Puan yang mewakili trah Soekarno di PDIP, Airlangga merupakan Ketua Umum Golkar. Pasangan capres/cawapres lainnya yang paling mendapat dukungan publik adalah Prabowo-Airlangga 68,3 persen, Ganjar-AHY 58,3 persen, Anies-AHY 53,8 persen, dan Anies-Gatot 51,8 persen. Pasangan sisanya mendapat dukungan kurang dari 50 persen. Sementara itu, elektabilitas Ganjar naik tipis dari survei sebelumnya pada bulan Mei 2021 sebesar 20,2 persen menjadi 21,1 persen. Prabowo berada di bawahnya dengan elektabilitas 17,0 persen, disusul oleh RK 12,5 persen, Anies 8,0 persen, dan Sandiaga 7,5 persen. Berikutnya, AHY 4,5 persen, Tri Rismaharini 4,3 persen, Erick Thohir 4,0 persen, Giring Ganesha 2,2 persen, Khofifah Indar Parawansa 2,0 persen, Puan 1,5 persen, dan Airlangga 1,3 persen. Selanjutnya, Mahfud MD 1,2 persen, Gatot Nurmantyo 1,1 persen, dan Andika Perkasa 1,0 persen. Nama-nama lainnya masih berada di bawah 1 persen, sedangkan sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 10,0 persen. "Menguatnya nama Andika berbarengan dengan terpilihnya sebagai Panglima TNI," ujar Rudi. Survei Y-Publica dilakukan pada tanggal 1—7 November 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error plus minus 2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (sws ant)
Danrem 172 PWY: Presiden Jokowi Akan Tutup Peparnas XVI Papua
Jayapura, FNN - Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan Presiden Joko Widodo akan menutup Peparnas XVI Papua yang akan dilaksanakan di Stadion Mandala, Jayapura, Sabtu (13/11). Aparat keamanan sudah siap mengamankan kunjungan kerja Presiden selama di Jayapura, kata Danrem 172 Jayapura Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada Antara, Jumat di Jayapura. Diakui, sekitar 1.700 prajurit TNI disiagakan untuk kunjungan Presiden yang akan menutup pelaksanaan Peparnas XVI. Sebelum menutup Peparnas, Presiden dijadwalkan menyaksikan final cabang olahraga bulu tangkis yang akan dilaksanakan di GOR Cendrawasih, Jayapura, jelas Brigjen TNI Izak Pangemanan. Peparnas XVI Papua yang berlangsung sejak Jumat (5/11) berlangsung di dua wilayah yakni Kabupaten dan Kota Jayapura dengan mempertandingkan 12 cabang olahraga dengan 638 nomor. Atlet yang mengikuti Peparnas XVI Papua sebanyak 1.985 atlet, dengan 740 ofisial memperebutkan 2.695 medali. (sws)
Kapuas Hulu Tunggu Persetujuan Kemendagri untuk TPP ASN Rp42 Miliar
Putussibau, Kapuas Hulu, FNN - Pelaksana tugas Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kapuas Hulu Azmi mengatakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kapuas Hulu sebesar Rp42 miliar masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "ASN di Kapuas Hulu harap bersabar pencairan TPP masih menunggu surat persetujuan semester kedua dari Kemendagri dan semua syarat sudah dipenuhi," kata Azmi, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Jumat. Disampaikan Azmi, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menganggarkan pembayaran TPP pada Juli hingga Desember sebesar Rp42 miliar untuk 4.760 orang ASN di Kapuas Hulu. Menurut dia, semua syarat yang diminta Kemendagri sudah disampaikan dan masih dalam proses di Kemendagri. "Semoga dalam minggu depan surat persetujuan itu segera keluar, maka akan segera kita bayarkan untuk ASN," ucap Azmi. Ia berharap dengan adanya TPP tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan para ASN dan mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. "Jadi kami minta ASN bersabar, jika cair nanti manfaatkan sebaik mungkin," pesan Azmi. (sws)
Polri Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan
Jakarta, FNN - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyusun petunjuk arahan (jukrah) bagi anggota untuk menjalankan tugas dalam memberantas mafia pelabuhan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara (korupsi). Penyusunan jukrah bagi anggota Polri jajaran dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta Polri, KPK dan Kejaksaan memberantas mafia pelabuhan. "Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali permintaan Bapak Menko Marinves," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut Agus, sembari menyusun jukrah, pihaknya tidak tinggal diam dalam menindak mafia pelabuhan dengan melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Tetapi, lanjut dia, penindakan tersebut dilakukan setelah ada pelaporan dari pelaku usaha yang mengalaminya. "Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," terangnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi. "Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan," kata Luhut. Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki tiga fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi serta Penegakan Hukum. (sws)
Ketua DPR Serap Aspirasi Nelayan Banyuwangi
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat untuk menyerap aspirasi para nelayan di wilayah tersebut, salah satunya terkait keluhan mengenai bahan bakar minyak yang murah untuk melaut. "Saya memahami persoalan BBM untuk nelayan karena merupakan komponen biaya utama untuk melaut apalagi di masa pandemi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakan Puan menanggapi keluhan salah satu nelayan bernama Rahmat Sukardi yang menyampaikan keluhannya karena dilarang membeli Pertalite oleh SPBU Pertamina, padahal masih membutuhkan BBM murah. Hadir dalam dialog langsung dengan nelayan tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan jajaran anggota DPR RI. Menanggapi keluhan nelayan tersebut, Puan meminta pemerintah memberi akses BBM murah kepada nelayan, dan permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Trenggono yang hadir. "Bagaimana Pak Menteri? Ini mumpung ada menterinya," ujar Puan. Menteri Trenggono menyatakan pihaknya siap memberi BBM murah untuk nelayan, khususnya di Banyuwangi dan akan disalurkan melalui koperasi-koperasi nelayan. Dalam dialog tersebut Puan mengaku gembira mendengar semangat para istri nelayan yang semangat membantu suami mencukupi kebutuhan hidup. "Saya senang ini lihat istri nelayan yang bersemangat meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Bu Menteri PPA dan Bupati Banyuwangi segera adakan pelatihan buat mereka," tuturnya. Dia juga menyatakan terima kasih kepada para nelayan yang terbuka menyampaikan keluhan dan "unek-unek", serta dirinya bisa melihat langsung permasalahan nelayan Banyuwangi dan daerah-daerah lain. "Karena itu saya bawa Menteri KKP dan anggota-anggota DPR agar bisa segera diselesaikan," ujarnya. Sebelum berdialog dengan para nelayan, Puan mengunjungi vaksinasi untuk keluarga nelayan dan juga meninjau Pasar Ikan Segar Mandar. Dia menilai Pasar Ikan Segar Mandar bersih dan menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat tentang pasar ikan. Selain itu Puan juga menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang di pasar ikan tersebut. Menurut dia, kegiatan di pasar ikan tersebut membuat ekonomi bergulir karena terdapat efek domino dalam kegiatan di pasar. "Ini membuat ekonomi bergulir. Bukan hanya nelayan saja yang dapat penghasilan, tapi penjual beras, penjual sayur dan tukang masak ikut kebagian rejeki," katanya. Puan juga menemui para perajin alat tangkap ikan dan ikut mencoba merajut jaring ikan dan memberikan sejumlah bantuan, antara lain berupa paket alat tangkap benih, bantuan permodalan perikanan tangkap, dan paket bakti nelayan (sembako) sebanyak 1.500 paket. (sws)
Pemda Se-Babel Sepakat Percepat Replikasi Inovasi Pelayanan Publik
Belitung, FNN - Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani komitmen replikasi inovasi pelayanan publik, sebagai percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. "Komitmen yang ditandatangani ini bukan sekadar seremoni, tetapi untuk segera bisa diterapkan sehingga manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik di Belitung, Jumat. Ia mengatakan penandatanganan komitmen ini merupakan puncak acara replikasi inovasi pelayanan publik dan diharapkan kepada Pemkab Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Pemkot Pangkalpinang yang menerapkan program replikasi inovasi pelayanan publik untuk segera membuat rencana aksi. "Ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan replikasi inovasi secara terkoordinir dan bersinergi, serta wujud dukungan terhadap pembangunan inovasi di daerah masing-masing secara terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya. Menurut dia ciri daerah yang maju adalah daerah yang memiliki daya saing tinggi. Adapun untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, kreatif dan inovatif. "Implementasi gagasan baru baik inovasi birokrasi guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," katanya. Penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Babel, nampak hadir Bupati Bangka Barat Sukirman, Bupati Belitung Sahani Saleh, Bupati Belitung Timur Burhanuddin, Wakil Bupati Bangka Tengah Herry Erfian, sementara Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan hanya diwakili oleh perwakilannya. Berdasarkan penyusunan rencana aksi pelaksanaan replikasi berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masing-masing daerah, yaitu Pemprov Babel 3 inovasi, Kota Pangkalpinang 2 inovasi, Kabupaten Bangka 5 inovasi, Kabupaten Bangka Barat 4 inovasi, Kabupaten Bangka Tengah 2 inovasi, Kabupaten Bangka Selatan 1 inovasi, Kabupaten Belitung 3 inovasi, dan Kabupaten Belitung Timur 3 inovasi. (sws)
Nagan Raya Aceh Meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Data
Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Update Data Pembangunan Nagan Raya (Siat Penagaya) dan aplikasi cetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (Superkagala). Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Ardimartha, dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Jumat mengatakan, pemerintah mendukung peluncuran kedua aplikasi tersebut guna memudahkan layanan kepada masyarakat termasuk aparatur sipil negara. “Tujuan peluncuran aplikasi ini untuk memudahkan pemerintahan daerah dalam memantau data pembangunan daerah maupun masyarakat, untuk keperluan data pembangunan daerah,” katanya. Selain itu, kehadiran dua aplikasi tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja yang baik. Ardimartha menambahkan aplikasi Superkagala dirancang oleh Nasrun ST dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya. Aplikasi tersebut dilakukan dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan menciptakan aplikasi ini oleh Nasrun, kata Sekda, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, khususnya layanan kenaikan gaji berkala. Karena pada layanan kenaikan gaji berkala sebelumnya diusulkan secara manual oleh PNS yang bersangkutan dengan melengkapi berkas persyaratan yang lumayan banyak. Dengan lahirnya aplikasi ini layanan kenaikan gaji berkala cukup diisi melalui aplikasi Superkagala dan PNS tidak perlu lagi menyiapkan berkas, karena data PNS sudah dimutakhirkan dalam database aplikasi. Sedangkan aplikasi Siat Penagaya dicanangkan oleh Syarizal Budian Putra, ST dari Bappeda Kabupaten Nagan Raya dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan aplikasi tersebut, kata sekda, untuk pemutakhiran data pembangunan Nagan Raya secara online, serta dapat juga digunakan untuk memberikan layanan informasi publik terkait data pembangunan Nagan Raya, jelasnya. (sws)
Bupati Aceh Barat Minta Remaja Masjid Jadi Penangkal Paham Radikal
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS meminta kepada seluruh remaja masjid di daerahnya, agar mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal paham-paham radikal yang dapat merusak akidah dan rasa nasionalisme umat islam. "Amalkanlah ajaran Islam sejati yaitu islam moderat yang mengedepankan kesejukan, perdamaian dan toleransi, namun tetap tegas dalam penegakan syariat islam," kata Ramli MS di Meulaboh, Jumat. Menurutnya, selain mempelajari ilmu agama, remaja masjid juga harus mendapatkan penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan generasi muda Aceh Barat yang Islami dan Pancasilais. "Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah SWT demi terwujudnya syariat islam yang kaffah di Kabupaten Aceh Barat ini pungkas Ramli MS Ia juga menegaskan dengan adanya pembekalan ilmu yang memadai, remaja masjid bisa menjadi motivator bagi masyarakat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Aceh Barat. "Remaja masjid merupakan tulang punggung dalam menggerakkan masyarakat untuk mencintai masjid,” imbuh Ramli MS. Ia mengatakan, remaja masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk memakmurkan setiap masjid, baik yang ada di tingkat gampong, kecamatan maupun kabupaten. Menurutnya, di usia yang masih produktif, remaja masjid memiliki semangat dan kapasitas untuk mengajak masyarakat datang ke mesjid dengan berbagai kreativitas yang dimiliki. Untuk itu, kata Ramli MS, perlu ada peningkatan kapasitas bagi para remaja mesjid tersebut, agar peran dan fungsinya bisa lebih di optimalkan lagi dalam mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk mencintai rumah Allah SWT. Dengan adanya ilmu yang memadai, Ramli MS berharap remaja masjid bisa menyalurkan energi positif kepada masyarakat, dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan kegiatan perlombaan islami, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mesjid dalam menjaga ukhuwah islamiyah di tengah era globalisasi saat ini. "Seorang remaja masjid harus mampu menjadi imam, muazin, dan pendakwah, serta menjaga tingkah lakunya dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap masjid dan syariat islam" tegas Ramli MS. (sws)
POPULER
