POLITIK
Wakapuspen TNI Dikabarkan Meninggal Dunia
Jakarta, FNN - Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) Mabes TNI Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono meninggal dunia Minggu malam (7/11) tadi. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, Wakapuspen TNI meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Serpong, Tangerang Selatan, pukul 22.05 WIB karena sakit. Jenazah Tedjo telah dipindahkan ke Rumah Sakit TNI AL (RSAL) dr. Mintohardjo, Bendungan Hilir, Jakarta Selatan. "Saat ini, jenazah almarhum dibawa ke kediamannya di Jalan Harapan I No.14 Komplek TNI AL, Kodamar Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara," kata Julius di Jakarta, Senin dinihari. Laksamana Pertama TNI Tedjo Sukmono adala perwira tinggi TNI-AL yang sejak 25 Oktober 2021 mendapatkan promosi jabatan sebagai Deputi bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan BNPP (Basarnas). Promosi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/943/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Jabatan lain yang pernah diemban oleh almarhum adalah Komandan Lanal Sibolga (2009-2011), Komandan Satlinlamil Surabaya (2016), Aspers Pangkoarmabar (2016-2017), Sekdisminpersal (2017), Kadisminpersal (2017-2019) dan Komandan Lantamal V/Surabaya (2019-2020). (sws)
Disdukcapil OKU Sumsel Cetak 27.000 Keping KTP Elektronik
Baturaja, FNN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, hingga saat ini telah mencetak sebanyak 27.000 keping kartu tanda penduduk (KTP) elektronik milik masyarakat setempat. "Hingga Oktober 2021 tercatat 27.000 keping KTP elektronik yang sudah selesai dicetak," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Ogan Komering Ulu (OKU) Yanizi di Baturaja, Sabtu. Ia menyebutkan puluhan ribu keping kartu identitas tersebut telah dibagikan kepada seluruh warga yang sudah melakukan perekaman data. Menurut dia, hingga saat ini dari 261.000 warga wajib ber-KTP, dan 258.000 di antaranya sudah melakukan perekaman data. Sebagian besar tinggal menunggu dicetak kartu identitasnya. "Sekitar 99,06 persen warga OKU sudah mengantongi kartu identitas diri. Artinya, tinggal sedikit lagi yang belum memiliki KTP," katanya. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya melakukan upaya jemput bola mendatangi warga hingga ke desa-desa guna perekaman data agar dapat diproses cetak kartu identitas, termasuk juga perekaman data ke sekolah-sekolah tingkat SMA di Kabupaten OKU agar mencapai target hingga akhir Desember 2021. "Untuk stok blangko, mencukupi bahkan saat ini tersedia 6.000 keping. Jika nantinya kurang, akan diajukan penambahan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. (sws)
KSP Minta Program Kemitraan Petani Indramayu Dilakukan Transparan
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta skema program kemitraan pengalihan lahan petani Indramayu, Jawa Barat, menjadi tanaman tebu yang dilakukan bersama PT PG Rajawali II (RNI Group), dilakukan secara transparan. Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli KSP Ngathoillah dalam rapat koordinasi antara KSP dan PT PG Rajawali II, pemda, dan kepolisian Indramayu secara daring, Sabtu. "Transparansi skema kemitraan sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh petani-petani calon mitra," kata Ngathoillah dalam siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Sabtu. Sebelumnya, pada hari Rabu (3/11) KSP menemui puluhan petani Kecamatan Cikedung Indramayu yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Petani menuntut PT PG Rajawali II membatalkan program kemitraan pengalihan lahan ke tanaman tebu karena dianggap merugikan, seperti yang terjadi di Majalengka. "Sosialisasi kepada Mitra Petani perlu dilakukan secara berkala bersama dengan Pemerintah Daerah, mengingat masih ada beberapa desa di Kabupaten Indramayu yang belum menjadi Mitra PT PG Rajawali II RNI Group," kata Ngathoillah. Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Indramayu Maman Kostaman menjelaskan bahwa pemda kerap melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat lokal dan para petani tentang program kemitraan pemerintah dengan petani. "Kami selalu terbuka menerima aspirasi petani soal edukasi kemitraan dengan pemerintah," ujar Maman. Sementara itu, Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa RNI sebagai calon induk BUMN pangan akan terus meningkatkan program kemitraan dengan petani tebu dengan menyinergikan antara petani, BUMDes, dan pabrik gula. "Mitra petani berperan dalam produksi tebu dan bahan baku di pabrik gula. Oleh karena itu, peningkatan kemitraan dengan petani terus dilakukan bersinergi dengan BUMDes setempat," kata Arief. Sebagai informasi, PT PG Rajawali II mengelola 12.000 hektare lahan HGU, masing-masing 6.000 hektare di Majalengka dan 6.000 hektare di Indramayu. Sejak 2018 pengelolaan lahan yang awalnya dilakukan secara swadaya berubah menjadi kemitraan dengan petani penggarap dari desa-desa penyangga. Di Majalengka program tersebut sudah berjalan dengan realisasi penanaman tebu di atas 5.000 hektare, sedangkan di Indramayu sampai saat ini masih memunculkan pro dan kontra. (sws)
Partai Demokrat Sebut Hoaks Keluarga AHY Berwisata Saat SBY Sakit
Jakarta, FNN - Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan klarifikasi terkait unggahan warganet tentang keluarga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berwisata di saat SBY sakit kanker sebagai hoaks. "Itu jelas hoaks, foto lama banget, lebih dari tiga tahun lalu, karena Aira masih kecil banget. Sekarang kan Aira sudah beda tipis tingginya dengan Mbak Annisa," ujar Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Pernyataan ini dirilis setelah seorang warganet dengan akun Twitter menamakan diri sebagai Netizen NKRI mengunggah postingan foto keluarga AHY berswafoto di sebuah kota di luar negeri. Terkait unggahan tersebut, Herzaki menyebut bahwa unggahan warganet tersebut adalah fitnah terhadap keluarga Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Mengaku Netizen NKRI, tapi menyebar fitnah terhadap keluarga Presiden ke-6 Republik Indonesia yang sedang mengidap kanker. Sangat tidak punya empati dan tidak punya moral," tulis Herzaky. Terkait tindak lanjut dari unggahan tersebut, Herzaky mengatakan pihak keluarga memilih fokus untuk pengobatan SBY terlebih dahulu. "Sementara kami fokus dengan pengobatan Bapak SBY dulu. Ini yang menjadi prioritas utama keluarga," kata Herzaky. Adapun unggahan yang ditulis oleh Nila Murti Tanjung melalui akun Twittter @nila_mrt "Ini bukan contoh yg baik bagi kita. Kita rakyat se Indonesia mendoakan Bapak mantan yg sedang mengidap cancer prostat berobat ke Amerika, yg ini ikut rombongan, bukannya prihatin la kok malah di manfaatkan utk berwisata sambil selfie-selfiean. Mentang2 di beayai negara," tulis akun tersebut. Unggahan tersebut juga menyematkan foto AHY beserta istri dan anaknya yang sedang berswafoto dengan latar pemadangan salah satu kota di luar negeri. Dari hasil penelusuran jejak digital melalui akun Instagram Annisa Yudhoyono, bahwa foto tersebut merupakan foto lama yang diunggah pada 21 Maret 2018. (sws)
Pemkot Depok Usulkan Empat Rancangan Peraturan Daerah
Depok, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyampaikan usulan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan kepada legislatif dalam rapat paripurna DPRD. Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangannya, Sabtu mengatakan saat ini ada tiga Raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Depok Tahun 202, yaitu, Raperda Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kota Religius dan Raperda Kota Depok tentang Protokol Kesehatan dalam Pengendalian Pandemi. Selanjutnya, Raperda Kota Depok tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. "Untuk satu Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2021, yakni Raperda Kota Depok tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung," tuturnya. Menurut Mohammad Idris, terkait usulan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Religius, telah selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025. Raperda ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Religius dalam bentuk penguatan peranan Pemkot Depok dalam upaya menumbuhkembangkan kehidupan beragama, melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, kesejahteraan pemangku kepentingan keagamaan, peningkatan kualitas sarana, dan prasarana ibadah. "Raperda ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan penguatan nilai-nilai religius di masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip toleransi dan kebhinekaan," ujarnya. (sws)
DPR Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Andika Perkasa Hari Ini
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu mulai pukul 10.00 WIB. "Uji kelayakan dan kepatutan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI Sabtu, 6 November 2021 pukul 10.00 WIB," seperti dikutip dari akun Twitter resmi DPR RI @DPR_RI, Sabtu. Melalui akun Twitter @DPR_RI juga diinformasikan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal Andika disiarkan langsung di akun resmi media sosial DPR RI, yakni Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa verifikasi administrasi dokumen yang disampaikan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah lengkap. "Pimpinan Komisi I DPR dan Kapoksi pada hari Jumat (5/11) pukul 14.00 WIB telah melakukan verifikasi dokumen terhadap calon Panglima TNI atas nama Andika Perkasa, dan menyatakan telah lengkap untuk dokumennya," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/11). Dokumen yang telah dinyatakan lengkap tersebut adalah data riwayat hidup, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat pemberitahuan tahunan (SPT), dan surat keterangan bersih diri/sehat (SKBD). Menurut dia, dalam dokumen tersebut menyebutkan Jenderal Andika memiliki satu istri dan duaanak, serta telah melaporkan LHKPN pada bulan Juni 2021. Setelah verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, proses uji kelayakan akan dilanjutkan pendalaman dengan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI pada hari Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Setelah itu, kata dia, verifikasi faktual direncanakan setelah RDPU pada hari Minggu (7/11). (sws)
Kemendagri Ingatkan Pendaftaran Seleksi KPU-Bawaslu Sampai 15 November
Jakarta, FNN - Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Imran mengingatkan kepada masyarakat bahwa pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berakhir pada 15 November 2021. "Semua komponen bangsa kami harap bisa mempunyai kepedulian yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan komisioner KPU maupun Bawaslu ini," kata Imran ketika memberi sambutan dalam sosialisasi "Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027", yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta, Jumat. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan tiga cara, yakni mengantar berkas ke sekretariat tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu di Gedung B lantai 2 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, mengirim berkas melalui kantor pos ke PO.BOX 555 Jakarta Pusat 10000, atau mendaftarkan diri secara daring melalui laman seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Dalam laman tersebut juga tercantum formulir kelengkapan dan syarat pendaftaran yang dibutuhkan oleh peserta. Imran mengatakan bahwa pihaknya membuka secara luas kepada masyarakat yang memiliki perhatian, kesadaran, dan kemampuan maupun pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan pemilu untuk ikut serta berkompetisi, sehingga bisa terpilih menjadi komisioner yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu. "Termasuk nantinya komisioner yang berada dalam tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan datang," ucap dia. Melalui seleksi tersebut, Imran berharap agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, mengingat hal tersebut akan menjadi tantangan baru bagi para anggota yang terpilih. "Kita berdoa, semoga penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik dan aman," ujar Imran berharap. (sws)
Wakil Ketua DPR: Pemerintah Harus Mendorong Industri Kreatif
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah mendorong dan mendukung industri kreatif di Tanah Air agar berkembang. Gus Muhaimin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan sektor tersebut memiliki peluang dalam teknologi digital sebagai penopang ekonomi nasional, terlebih di tengah himpitan pandemi. "Kemampuan teknologi digital ini memberikan peluang luar biasa melakukan bisnis industri kreatif, bahkan menyangkut semua aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi saya mendorong kehadiran, concern, dan support pemerintah untuk sektor industri kreatif itu," kata Gus Muhaimin. Gus Muhaimin menyampaikan itu ketika melakukan kunjungan dadakan ke Rumah Produksi Nussa di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menurutnya, siapa tak kenal serial animasi Nussa dan Rara (Nussa), dibalik animasi fenomenal karya anak bangsa itu ternyata berdiri sosok-sosok kreatif yang punya idealisme tinggi. Gus Muhaimin disambut CEO Nussa, Aditya Triantoro, CCO Nussa, Bony Wirasmoro, dan COO Nussa, Ricky Manopo. Gus Muhaimin yang didampingi Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sempat diajak tur singkat untuk melihat perlengkapan produksi serial Nussa. “Pantas saja kalo Nussa bagus dari segi produksi dan kontennya, ternyata tim yang memegang para animator top dunia,” kata Gus Muhaimin. Dia mengatakan keluarga, terutama anak-anaknya menggemari serial Nussa yang tayang melalui platform youtube. Bahkan anaknya yang kebetulan bernama Rara, tidak bisa tidur jika belum menonton tayangan Nussa. “Anak saya si Rara sangat menggemari serial Nussa, dari situ saya ikut menonton dan tahu konten Nussa sangat bagus dan penuh dengan unsur mendidik,” katanya. Gus Muhaimin mengatakan Indonesia sangat membutuhkan serial seperti Nussa. Dulu, Indonesia punya serial legendaris seperti Si Unyil yang menggabungkan unsur edukasi dan entertainment. Namun, kata dia, karena penggarapannya masih tradisional dan tidak segera diperbarui, maka serial tersebut akhirnya ditinggalkan penonton. “Pada zamannya Si Unyil cukup digemari karena ada unsur ‘eduitment’-nya. Tetapi karena penggarapannya masih tradisional, akhirnya banyak anak kita yang menggemari serial dari luar negeri yang lebih menarik dilihat seperti Upin-Ipin atau serial garapan Disney maupun berbagai rumah produksi luar negeri,” katanya. Gus Muhaimin menegaskan Indonesia butuh lebih banyak serial animasi berkualitas untuk mengimbangi gempuran konten-konten negatif yang banyak berseliweran di berbagai platform media sosial. Apalagi, katanya, saat ini penggunaan gawai di kalangan anak-anak Indonesia hampir tidak bisa dibendung lagi. Anak-anak di bawah umur, menurut Gus Muhaimin, saat ini dengan mudah mengakses gawai yang menyediakan berbagai konten negatif. "Kehadiran animasi-animasi berkualitas seperti Nussa ini bisa menjadi opsi agar anak-anak kita tidak terjebak dampak negatif banjirnya konten di berbagai platform media sosial,” katanya. Gus Muhaimin memberikan apresiasi terhadap capaian Film Nussa yang saat ini tayang di layar bioskop Indonesia. Tingginya antusias penonton menjadi bukti jika produk film dengan kualitas konten bagus dan mendidik masih mempunyai pasar besar di Tanah Air. “Jadi bisa disimpulkan jika masyarakat kita masih banyak yang peduli dan konsen terhadap produk kreatif, terutama film yang digarap dengan bagus dan punya unsur pendidikan di dalamnya,” katanya. Gus Muhaimin mendorong pemerintah untuk memberikan proteksi dan subsidi bagi industri kreatif seperti Nussa. “Subsidi dan proteksi khusus untuk industri kreatif saya kira harus terus didorong, khususnya dalam belanja/pengadaan barang yang memang tidak diproduksi dalam negeri,” katanya. CEO Nussa, Aditya Triantoro menyebutkan Film Nussa berhasil mendapatkan lebih dari 100 ribu penonton selama 11 hari. Angka tersebut menjadi capaian yang terbilang baik karena kapasitas penonton dibatasi demi menerapkan protokol kesehatan yang sangat berpengaruh pada jumlah penonton. Film itu mendapat sambutan hangat dari penonton ketika tayang di bioskop Indonesia. Tiket film animasi ini terjual habis di sejumlah bioskop di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Yogyakarta pada penayangan hari pertama. Hingga Kamis 4 November 2021, film tersebut sudah ditonton lebih dari 270 ribu orang. Dia mengatakan tantangan yang dihadapi adalah sisi produksi karena cukup mahal. "Kalau dirinci satu komputer ditambah software editor animator itu sampai Rp1 miliar. Itu belum seberapa kalau sampai tayang ke layar lebar, biaya produksinya bisa mencapai Rp25 miliar,” ujarnya Aditya. (sws)
Komisi I Sedang Teliti Kelengkapan Administrasi Calon Panglima
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan Sekretariat Komisi I DPR sedang meneliti kelengkapan dokumen calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut dia, dokumen tersebut telah diserahkan kepada Komisi I DPR pada Kamis (4/11). "Sepertinya dokumen sudah diserahkan bersama suratnya kemarin (Kamis, 4/11). Saat ini sedang diteliti," kata Sukamta di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan, penelitian administrasi calon Panglima TNI, terdiri dari bukti penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan berbadan sehat. Menurut dia, kelengkapan dokumen tersebut sangat diperlukan sebelum Jenderal Andika menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI pada Sabtu (6/11). "Verifikasi administrasi tersebut harus selesai hari ini agar Sabtu pagi bisa dilaksanakan (uji kelayakan calon Panglima TNI)," ujarnya. Sebelumnya, rapat internal Komisi I pada Kamis (4/11) yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada (Jumat, 5/11) oleh Pimpinan Komisi dan Kapoksi. Rapat internal juga memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan pada Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB. Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi. Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan, pada Sabtu (6/11) pukul 13.00 WIB. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (sws)
KPU Medan Buka Posko PDPB di 21 Kecamatan
Medan, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan membuka Posko Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di 21 kecamatan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Anggota KPU Kota Medan Nana Miranti, di Medan, Jumat, mengatakan posko tersebut dibuka mulai 5 - 26 November 2021. "Kegiatan PDPB memperbarui data pemilih sehingga nanti akan mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan berikutnya," katanya. Nana menjelaskan di luar tahapan pemilu atau pemilihan, KPU Kota Medan sesuai UU diperintahkan untuk tetap melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dan proses itu sudah berjalan sejak Maret 2021. Memperbarui data pemilih, katanya, dilakukan dengan menambahkan pemilih baru yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. "Atau menghapus data pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal, pindah domisili, ganda, menjadi TNI/Polri, dan lain-lain serta dapat melakukan perubahan elemen-elemen data pemilih," katanya. Ia menambahkan untuk mencapai tujuan yang maksimal dari proses PDPB, KPU Kota Medan sudah melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait setiap tiga bulan sekali. Kemudian, melakukan sosialisasi melalui media sosial KPU Kota Medan dan membuka posko tanggapan masyarakat di Kantor KPU Kota Medan setiap hari pada jam kerja. "Kami menerima laporan masyarakat secara online melalui hhtp://bit.ly/kpukotamedan atau menghubungi nomor call center KPU Kota Medan 0812 6505 5075. Dari evaluasi kami, hal itu masih minim tanggapan masyarakat,” katanya Adapun jadwal Posko PDPB di 21 kecamatan, yakni 5 November di Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Tembung, 8 November di Kecamatan Medan Timur dan Medan Barat, 10 November di Kecamatan Medan Helvetia dan Medan Petisah, 12 November di kecamatan Medan Maimun dan Medan Polonia, 15 November di Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Baru. Kemudian pada 17 November Kecamatan Medan Selayang dan Medan Johor, 19 November di Kecamatan Medan Deli dan Medan Marelan, 22 November di Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan, 23 November di Kecamatan Medan Amplas dan Medan Denai, 24 November di Kecamatan Medan Tuntungan dan pada 26 November di Kecamatan Medan Kota dan Medan Area. (sws)
POPULER
