POLITIK
Kiai Muda Jatim "sowan" PWNU Jateng Beri Dukungan Gus Yahya
Semarang, FNN - Sejumlah kiai muda dari Provinsi Jawa Timur bersilaturahmi dengan Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah K.H. Ubaidillah Shodaqoh menjelang berlangsungnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama guna menyampaikan alasan mendukung K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua PBNU. Melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Semarang, Rabu, salah seorang kiai muda Jatim bernama Abdussalam Shohib (Gus Salam) mengatakan bahwa kiai muda NU telah berkomitmen untuk mengawal amanah para kiai sepuh Jatim untuk mendampingi Gus Yahya mulai dari pramuktamar sampai pemilihan hingga selanjutnya. "Kami berkomitmen mengawal dawuh kiai sepuh Jatim untuk Gus Yahya, baik jelang Muktamar NU hingga saat mendapatkan amanah selanjutnya," katanya. Melalui silaturahmi ini, Gus Salam juga mengajak pada semua pihak untuk mengupayakan Muktamar NU sebagai momentum menawarkan gagasan dan program-program kerja NU sebagai sarana untuk mempersiapkan Satu Abad NU pada tahun 2026. "Kami sangat berharap adanya regenerasi, terutama tokoh yang mempunyai ide dan gagasan terhadap tantangan NU ke depan, baik secara nasional maupun internasional," ujarnya. Silaturahmi para kiai muda NU dari Jatim ini juga sebagai upaya sekaligus harapan agar muktamar berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Menurut dia, NU ke depan memiliki tantangan yang besar, baik di kancah nasional maupun internasional, sehingga gelaran besar ini sekaligus harus menjadi contoh bagi semua pihak, baik dalam negeri maupun dunia. "Kami juga berharap pada semua pihak menjelang Muktamar NU untuk menjaga akhlakul karimah serta tidak menjadi ajang untuk saling menjelekkan dan menjatuhkan," katanya. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar dari Ploso, Kediri, mengungkapkan alasan mendukung Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU karena yang bersangkutan memiliki arah tujuan atau sasaran masa depan yang jelas dan tahu cara mencapainya. "Gus Yahya itu mampu di hadapan kami menjelaskan awal sampai akhir sekaligus menjelaskan mengapa seperti itu," ujarnya. Selain Gus Salam dan Gus Kautsar, tampak hadir Gus Atho' illah Anwar Mansur dari Lirboyo, Jombang, Gus Fahim, Gus Maksum, Gus Kholil Sidogiri, Abdus Salam Shohib, Gus Makmun Ketua PCNU Kediri, dan Gus Makki Ketua PCNU Banyuwangi. (sws)
Mendagri Minta Sumut Replikasi MPP dari Jawa Timur
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mereplikasi pembentukan mal pelayanan publik (MPP) dari daerah lain yang telah memiliki integrasi pelayanan publik tersebut, seperti Pemprov Jawa Timur. "Di Sumatera Utara belum ada. Tinggal mereplikasi saja beberapa daerah yang sudah ada. Di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi itu salah satu yang terbaik," kata Tito saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat di rumah dinas gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu. Mendagri menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dapat menginstruksikan jajaran bupati dan wali kota di Provinsi Sumut untuk melakukan studi banding dan melakukan kajian terhadap MPP yang sudah ada di berbagai daerah. "Mungkin bisa ditugaskan teman-teman bupati, wali kota. Gubernur juga melihat ke sana, kemudian mereplikasi disesuaikan dengan situasi di sini (Sumut)," katanya. Tito juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara, serta Edy Rahmayadi, untuk bersikap sigap dalam membangun MPP guna mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. "Akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat tercapai apabila upaya hanya dari pusat. Namun, memerlukan sinergi dengan daerah," katanya. Sementara itu, Edy Rahmayadi menyatakan komitmennya untuk membangun MPP di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Gubernur Sumut mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian untuk membangun MPP tersebut. "Ini juga perlu pembelajaran secara terus-menerus dan harus benar-benar fokus," kata Edy. Sebelumnya, Wapres RI Ma’ruf Amin yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pembentukan MPP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan reformasi birokasi di Tanah Air. "Salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan dibangunnya MPP di kabupaten dan kota. Saya harapkan menjadi wajah pemerintahan di dalam rangka pelayanan publik," ujar Wapres. Wapres menyebutkan hingga saat ini telah didirikan 45 MPP di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Sementara itu, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga Maret 2021 sebanyak 38 kepala daerah berkomitmen untuk mendirikan MPP di daerahnya. Sebanyak 38 kepala daerah tersebut terdiri atas 24 bupati dan 16 wali kota yang menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud keseriusan dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. (sws)
Kota Pangkalpinang Raih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun ini berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Tahun 2019 kita telah mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa dan tahun ini meraih Swasti Saba Wiwerda. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam bidang kesehatan," kata Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam di Pangkalpinang, Rabu. Penghargaan tersebut diumumkan secara virtual oleh Kementerian Kesehatan RI, melalui kegiatan penyerahan penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan penghargaan Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Tempat Pengelolaan Pangan, pada Rabu. "Hanya ada empat kabupaten/kota yang dapat penghargaan Swasti Saba Wiwerda. Alhamdulillah Kota Pangkalpinang menjadi salah satu penerima," katanya. Penghargaan tersebut merupakan penilaian dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi kriteria. Atas diraihnya penghargaan tersebut, Radmida mengucapkan terima kasih kepada instansi dan Forum Kota Sehat, yang ikut berpartisipasi dan mewujudkan Kota Pangkalpinang bersih, aman, nyaman dan sehat. "Bappeda sebagai inisiator didukung Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan khususnya Forum Kota Sehat. Penghargaan ini bentuk nyata hasil kolaborasi yang indah dan peran serta aktif seluruh pihak dalam menciptakan Pangkalpinang yang lebih sehat. Kita jangan terlalu berpuas diri dan mari terus berbenah," ujarnya. (sws)
Jubir KLB: Moeldoko Berduka Atas Wafatnya Max Sopacua
Jakarta, FNN - Pimpinan kelompok kongres luar biasa (KLB) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko menyampaikan ucapan dukacita atas wafatnya politisi senior dan mantan petinggi Partai Demokrat Max Sopacua, kata Juru Bicara KLB Muhammad Rahmad. "Pak Moeldoko dan kami sangat kehilangan, dan mendoakan semoga Pak Max Sopacua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt., kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga menjadi ahli surga," kata Rahmad saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan yang sama, Rahmad mengenang kebersamaan antara Max Sopacua, Moeldoko, dan para penggerak KLB. "Pak Max Sopacua adalah seorang muslim yang taat. Pak Moeldoko dan kami sering salat berjemaah dengan beliau," ujar Rahmad. Menurut Jubir KLB, Max Sopacua tidak hanya berkiprah di partai, tetapi juga turut memperhatikan kemajuan dunia olahraga Indonesia. "Max Sopacua adalah tokoh penyiar TVRI kawakan. Pencinta olahraga pasti kenal dengan suara dan wajah Pak Max Sopacua era '80—90-an. Beliau sangat banyak berkontribusi untuk kemajuan olahraga nasional ketika sebagai anggota DPR RI dan aktif di Komisi X," terang Rahmad. Terkait dengan peran Max pada KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan Maret 2021, Rahmad menyampaikan bahwa Max Sopacua memiliki cita-cita besar untuk masa depan Partai Demokrat. "Beliau adalah (salah satu) perintis lahirnya Partai Demokrat. Bersama para pendiri partai, beliau yang membuka jalan dan turut membesarkan Partai Demokrat," ujar Rahmad. Ia mengatakan bahwa Max Sopacua pernah menyampaikan harapannya agar Partai Demokrat jadi partai yang lebih merakyat dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. "Semoga cita-cita Pak Max Sopacua dapat kami teruskan," kata Rahmad. Zulkifli bin Adam alias Max Sopacua wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, dan jenazah almarhum disemayamkan di kediamannya, Bogor, Jawa Barat. Pimpinan KLB, menurut petinggi KLB lainnya, Darmizal, kemungkinan tidak ikut mengantar jenazah Max Sopacua dari rumah ke pemakaman. Pasalnya, Moeldoko, yang saat ini aktif menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI masih menjalani tugas di luar kota. "Tadi kami sudah berkomunikasi lagi mengenai meninggalnya Pak Max. Beliau mengupayakan yang terbaik untuk pelepasan Pak Max. Jika (Moeldoko) tidak sempat (melayat), kami sebagai wakil ketua umum yang akan menggantikan beliau," kata Darmizal saat dihubungi di Jakarta, Rabu. (sws)
Wapres Minta Sumut Segera Bentuk MPP Percepat Reformasi Birokrasi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membentuk mal pelayanan publik (MPP) untuk mempercepat proses reformasi birokrasi nasional. "Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, saya imbau supaya secara kelembagaan ini kemudian dibentuk di semua kabupaten dan kota," kata Wapres saat memimpin rapat di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu. Pendirian MPP tersebut, lanjut Wapres, telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. "Harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan juga pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat dan daerah, dan juga menjadi kewenangan BUMN, BUMD dengan kebutuhan, dan kondisi di daerah masing-masing," katanya menjelaskan. Wapres mengatakan bahwa pendirian MPP merupakan salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat menjadi cepat, mudah, sederhana, dan kompetitif melalui MPP. "Salah satu yang menjadi sasaran reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik inilah yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, dan kompetitif," katanya. Oleh karena itu, Wapres mendorong seluruh pelayan publik di daerah, khususnya di Sumatera Utara, untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. "Pemantapan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif. Saya harap ini juga terus diiringi tata pemerintahan yang makin profesional, efektif, efisien, bersih, dan juga tentu bebas korupsi," ujar Wapres. (sws)
Akademisi Sambut Baik Figur Perempuan Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Akademisi sekaligus Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Burhan Djabir Magenda PhD menyambut baik wacana figur perempuan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Bagus ada wacana capres perempuan. Tapi, saya kira yang masuk akal adalah jadi calon wakil presiden (cawapres)," kata Prof Burhan Magenda melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Hal itu ia sampaikan menanggapi hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis beberapa waktu lalu. Hasil survei ARSC, tokoh perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menjadi salah seorang figur dari sembilan tokoh perempuan berpotensi maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Yenny Wahid dalam survei tersebut mempunyai elektabilitas 3,14 persen dan mengungguli tokoh perempuan lain yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (1,32 persen). Dosen pascasarjana UI, Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada itu mengatakan dari sembilan nama tokoh perempuan yang masuk dalam survei ARSC, hanya tiga nama yang peluangnya paling besar. Ketiga yakni Puan Maharani, Sri Mulyani, dan Yenny Wahid. Penyebutan ketiga nama tokoh perempuan itu bukan tanpa alasan. Menurut Burhan, selain pertimbangan mewakili partai dan golongan, persoalan cawapres juga bergantung dari capres yang diajukan. "Kalau dari sisi pemilih, tentu Yenny Wahid dan Puan Maharani karena keduanya memiliki dukungan dan basis massa besar seperti NU dan PDI-P," kata alumnus Universitas Stanford dan Universitas Cornell, Amerika itu. Meskipun Yenny Wahid tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat dalam birokrasi pemerintahan, namun anak dari Gus Dur tersebut dikenal sebagai penganjur toleransi bagi bangsa. Apalagi, ia juga berpengalaman mendampingi Gus Dur sewaktu jadi Presiden. Kemudian, alasan penyebutan nama Sri Mulyani lantaran ada kemungkinan calon presiden mendatang adalah seorang teknokrat yang ingin memulihkan ekonomi. Untuk itu, Sri Mulyani menjadi sosok yang pas untuk mendampinginya. Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan meskipun muncul beberapa nama tokoh perempuan yang berpotensi maju sebagai capres, namun elektabilasnya masih jauh di bawah capres laki-laki. Kendati demikian, ia tidak menampik elektabilatas capres perempuan dapat menyaingi capres laki-laki. Misalnya, Puan Maharani. Jika PDI-P yakin menang, maka partai tersebut akan berusaha sekuat tenaga menaikkan elektabilitasnya. (sws)
Menko Polhukam Ajak Masyarakat Indonesia Perbaiki Implementasi HAM
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dengan pemerintah memperbaiki implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. "Penerapan HAM masih menemui banyak masalah. Mari kita perbaiki bersama-sama karena kita harus memandang ke depan, tidak boleh terbelenggu dengan keberadaan seperti sekarang," kata Mahfud ketika memberi sambutan dalam pembukaan Festival Hak Asasi Manusia 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Semarang Pemkot, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. Adapun permasalahan yang acap kali menjadi tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia adalah intoleransi, pemaksaan kehendak, dan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan antara masyarakat yang satu dan lainnya. Perbedaan tersebut tidak terbatas pada perbedaan latar belakang berupa suku, agama, maupun ras, tetapi juga melingkupi perbedaan pendapat dan pandangan. Padahal, menurut Mahfud, keberagaman seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. "Bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme dalam berbangsa dan bernegara untuk bergerak bersama di dalam mencapai tujuan nasional," tuturnya. Selain membangun rasa toleransi dan saling menghargai, Mahfud juga mengatakan bahwa orientasi pembangunan harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, serta mengedepankan aspek-aspek yang berkelanjutan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Dengan demikian, orientasi pembangunan Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. "Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat," ucap Mahfud. Menko Polhukam ini juga memaparkan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian penting, seperti aspek pengaturan emosi, aspek pengendalian dorongan, aspek optimisme, aspek analisis penyebab dan akibat, aspek empati, hingga aspek untuk mencapai hal-hal yang positif. Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus mendapat perhatian penting dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangun ketahanan masyarakat dengan soliditas dan solidaritas sebagai elemen kunci. "Untuk beradaptasi dan mengatasi situasi yang sulit, seperti situasi di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini," ujarnya. Oleh karena itu, Mahfud merasa bahwa Festival HAM bertema Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi merupakan tema yang relevan dan merepresentasikan optimisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan yang melanda bangsa saat ini. (sws)
BPIP dan Badan Kesbangpol Jateng Koordinasikan Implementasi Materi PIP
Jakarta, FNN - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan materi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) bagi pemerintah serta masyarakat setempat. “PIP pada dasarnya merupakan kegiatan dan/atau segala upaya yang dimaksud untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat tegak dan dapat diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” kata Aris berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kerja sama itu ditandai dengan pertemuan yang telah dilakukan di antara Direkur Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (KMPIP) Aris Heru Utomo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Haerudin di Semarang, Selasa (16/11). Dalam pengimplementasian materi PIP, tambah Aris, Direktorat KMPIP telah menyiapkan materi pembinaan ideologi Pancasila sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki Kedeputian Pengkajian Materi BPIP. “Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsi Kedeputian Pengkajian Materi BPIP, Direktorat KMPIP menyiapkan materi di hulu yang akan digunakan untuk melakukan pembinaan di hilir,” jelasnya. Aris juga mengatakan pembicaraan seputar PIP tidak hanya berkutat tentang pendidikan dan pelatihan, tetapi juga mencakup hal yang lebih luas, seperti yang dituangkan dalam definisi PIP. Dalam definisinya, disebutkan bahwa PIP adalah kegiatan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah pemerintah dan masyarakat Indonesia melalui berbagai metode mulai dari sosialisasi, pembudayaan, diskusi kelompok, hingga pengasuhan. Kemudian, Aris juga mengimbau Badan Kesbangpol Pemprov Jawa Tengah untuk bergotong royong melakukan beberapa kegiatan uji petik materi PIP yang sudah disiapkan oleh BPIP, seperti materi PIP untuk aparatur sipil negara (ASN) atau Kepala Daerah. Haerudin menyambut baik imbauan tersebut. Dia menyampaikan pihaknya siap bergotong royong melakukan PIP melalui uji petik materi dalam diksusi kelompok terpimpin atau focus group discussion. “Terdapat beberapa wilayah di Jawa Tengah yang dapat digunakan untuk uji petik materi PIP di tahun 2022 mendatang,” ujar Haerudin. Pertemuan itu diakhiri dengan ramah tamah dan peninjauan ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jawa Tengah. (sws)
Pemkab Kediri Ubah Sistem Pembayaran Menjadi Nontunai
Kediri, FNN - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membuat kebijakan dengan digitalisasi untuk sistem pembayaran menjadi nontunai sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mengurangi risiko kontak langsung, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. "Transaksi di atas Rp1 juta diwajibkan nontunai, tidak boleh tunai," kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Rabu. Pihaknya menegaskan kebijakan itu diambil sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ia juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 23 Tahun 2021 sebagai payung hukum aturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut dibuat itu dibuat untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, mencegah peredaran uang palsu dan menekan laju inflasi lebih mudah dan cepat. Dengan sistem nontunai jumlah peredaran uang kertas dapat dikurangi. "Sistem ini juga mencegah transaksi ilegal. Karena dengan TNT ini digital transaksi terlihat, sehingga potensi penyelewengan anggaran bisa diminimalisir," ujar dia. Dalam pelaksanaan program tersebut, pihaknya sudah meminta Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri untuk sosialisasi. "Jangan sampai terjadi uang yang sudah ditransfer ditarik dan dikembalikan lagi secara cash (tunai). Kita terus berbenah, jangan sampai ini percuma dan sia-sia," ujar dia. Sebelumnya, Pemkab Kediri juga sudah memutuskan memanfaatkan layanan pembayaran nontunai untuk transaksi pajak daerah sehingga mempercepat layanan dan mengurangi risiko kontak langsung, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut juga tindak lanjut dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kediri yang telah dibentuk sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga meminimalisir risiko kontak langsung mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia mengapresiasi langkah Pemkab Kediri yang memanfaatkan digitalisasi dalam transaksi pajak daerah. Sebelumnya, transaksi digital dilakukan di pasar tradisional, termasuk di area Kampung Inggris, Kabupaten Kediri. "Kabupaten Kediri sangat progresif. Ada peresmian digitalisasi pajak daerah dan pembayaran tiket nontunai ini menunjukkan bahwa potensinya akan tergali lebih besar lagi, volume akan kelihatan," kata Sofwan. (sws)
Wapres: Ulama Aceh Wajib Dorong Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh ulama di Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi. "Menjadi kewajiban dari para ulama, terutama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan pesantren-pesantren supaya masyarakat mau, supaya masyarakat berbondong-bondong untuk divaksinasi," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Wapres mengatakan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia hanya dapat terwujud dengan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk para ulama dan pesantren. Penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, lanjut Wapres, tidak hanya menjadi masalah kesehatan, melainkan juga masalah agama. Dalam agama Islam terdapat ajaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain dari wabah penyakit. "Sudah sering saya katakan bahwa penanggulangan COVID-19 bukan semata-mata masalah kesehatan, tapi masalah agama; arena penanggulangan COVID-19 itu dalam rangka menjaga jiwa jangan sampai jadi korban," jelasnya. Imbauan Wapres kepada para ulama tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, karena provinsi tersebut termasuk rendah dalam vaksinasi. "Pemerintah pusat itu ingin mempercepat proses vaksinasi, khususnya daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, ada tujuh provinsi yang salah satunya Aceh," katanya. Capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, sebut Wapres, baru mencapai 38 persen untuk dosis pertama dan 18 persen untuk dosis kedua. Oleh karena itu, salah satu strategi mempercepat vaksinasi COVID-19 di Aceh tersebut ialah menggandeng para ulama dan tokoh agama. "Kami juga terus mendorong untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya melibatkan para ulama, pesantren. Vaksinasi adalah bagian dari upaya menjaga diri dari penularan wabah," ujar Wapres. (sws)
POPULER
