POLITIK
Anis Matta Pimpin Napak Tilas Perjalanan Darat ke Jatim, Jateng dan DIY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta memulai perjalanan darat, napak tilas kunjungan ke tiga provinsi, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (9/11/2021) pagi. Kunjungan ini, dilakukan Anis Matta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada Rabu, 10 Nopember 2021 ini. "Pada pagi ini, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia memulai perjalanan darat menuju Surabaya untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 Nopember besok, " kata Anis Matta di Jakarta, Selasa (9/11/2021). Anis Matta memimpin perjalanan darat dari Jakarta-Surabaya, dengan mengendarai mobil pribadinya secara langsung. Bahkan Anis Matta menyupiri sendiri mobil pribadinya itu hingga tol Cipali Km 103. Kunjungan ini diikuti oleh hampir seluruh Badan Pengurus Harian, selain Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Bendahara Umum Achmad Rilyadi. Juga diikuti oleh para Ketua Bidang DPN Partai Gelora Indonesia. Anis Matta bersama rombongan kemudian ishoma dan melepaskan penat di rest area KM 103 tol Cipali. Setelah itu, Anis Matta melanjutkan kembali perjalanan darat menuju Surabaya. Namun, Anis Matta tak lagi mengendarai mobil pribadinya, tapi berpindah ke Bus Pariwisata Suite Class/Sleeper Pandawa 87, yang disewa secara khusus oleh Partai Gelora. Di bus ini, Anis Matta menggelar rapat dengan para ketua bidang membahas agenda aksi di tiga provinsi, selain agenda peringatan Hari Pahlawan. "Pada Desember ini, kita sudah memasuki tahapan instrumen selanjutnya, yakni mobilisasi kader dan massa secara offline. Dan alhamdulillah di tahapan sebelumnya, operasi teritori dan media kita relatif berhasil," ungkap Anis Matta. Mobilisasi massa yang akan dilakukan, kata Anis Matta, adalah berbasis daerah pemilihan (dapil) dengan tetap melihat public mood sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. "Misalnya kepedulian pada dampak perubahan iklim, kita advokasi nelayan. Dan karena ini, mulai bulan-bulan bencana, kita akan melaunching Blue Helmet, Relawan Kemanusiaan kita," ujar Anis Matta. Di Surabaya, Rabu (10/11/2021) Anis Matta akan mengunjungi kuliner bersejarah, tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surabaya dan makam Bung Tomo (Dr Sutomo). Lalu, mengunjungi museum HOS Cokroaminoto. Di museum tersebut, kemudian membuka diskusi Gelora Talks dengan tema 'Semua Bisa Jadi Pahlawan, Gelorakan Semangat Kepahlawanan' yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gelora TV. Pada esoknya, Kamis-Jumat, 11-12 Nopember 2021 Anis Matta akan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah antara lain ke Pati, Demak dan Semarang. Terakhir, pada Sabtu, 13 Nopember, Anis Matta akan berkunjung ke DIY, sebelum bertolak ke Jakarta untuk mengakhiri kunjungan selama lima hari di tiga provinsi. (sah)
Wakil Ketua DPR Sebut Perubahan Iklim Merupakan Ancaman Global
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan perubahan iklim merupakan ancaman global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia. "Bukti sains dan kualitatif yang tidak bisa dibantah bahwa bumi semakin panas, cuaca ekstrem, permukaan air laut naik dan banjir dalam skala yang ekstrem," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Muhaimin menjelaskan perubahan adalah ancaman katastropik (mematikan) bagi keberlanjutan dan kemakmuran semua negara dan semua penduduk dunia. Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri talkshow bersama pelaku usaha di Paviliun Indonesia COP26 UNFCCC Glasgow, Senin, 8 November 2021. Muhaimin menegaskan Indonesia memiliki kedudukan khusus dan dapat memainkan peran penting dalam mendinginkan suhu bumi. Dia menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, karena hutan alam dan mangrove akan dan telah menyerap karbon dalam skala raksasa. Meski demikian, Muhaimin mengakui bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerentanan ekstrem akibat perubahan iklim, naiknya permukaan laut, curah hujan ekstrem dan kegagalan panen. Karena itu, Muhaimin menyatakan perlu solusi-solusi perubahan iklim yang urgen dan mendesak untuk kepentingan Indonesia dan kebutuhan dunia. “Kita perlu menggunakan pendekatan ‘a whole government’ dan ‘a whole society’ untuk mencapai target peak emission nasional dan carbon net sink FOLU (Forestry and Other Land Use) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Muhaimin menegaskan. Di sisi lain, Gus Muhaimin mengutarakan dua solusi mengatasi perubahan iklim. Pertama, perubahan kebijakan, dan kedua adalah perubahan perilaku. Dua solusi ini disebutnya harus dilaksanakan berbarengan. Perubahan di sisi negara menurut Gus Muhaimin tidak cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat. Menurut Muhaimin, perubahannya itu dari sisi supply dan sisi demand. Dengan cara itu, pada tahun 2030, akan ada penambahan sumber energi kita yang bersumber dari matahari, angin dan sumber-sumber energi renewable lainnya. "Pada tahun 2030, kita akan berhasil menghentikan dan mengurangi deforestasi. Dan dengan cara itu pula, pada tahun 2060 atau lebih cepat, kita sudah dapat meraih target Net Zero,” tutur Muhaimin. Sementara itu, Dirut Pertamina Power Indonesia Dannif Danu Saputro yang juga hadir dalam kesempatan tersebut memaparkan potensi besar Indonesia sebagai negara kedua penghasil energi panas bumi setelah Amerika Serikat. Anugerah energi panas bumi ini dimiliki Indonesia karena berada di kawasan cincin api atau "ring of fire". “Sebesar 40 persen cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Saya kira sudah waktunya cadangan yang melimpah ini bisa dioptimalkan,” kata Dannif. Di kesempatan yang sama, Deputy Direktur Corp Affairs APRIL, Dian Novarina memaparkan pentingnya Restorasi Ekosistem Riau sebagai salah satu program restorasi ekosistem terbesar di Indonesia. Menurut Dian, Restorasi Ekosistem Riau ini adalah untuk melindungi, menilai, memulihkan dan mengelola keanekaragaman hayati di kawasan hutan hujan lahan gambut dataran Sunda terbesar yang tersisa di Indonesia. (sws)
Pemkab Belitung Kurangi Belanja Daerah Rp7 Miliar Pada APBD 2022
Belitung, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengurangi alokasi anggaran belanja daerah dalam rancangan APBD Tahun 2022 dari Rp1.086 triliun menjadi Rp1.079 triliun atau turun Rp7 miliar (0,65 persen) dari APBD 2021. "Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas meskipun terjadi penurunan alokasi belanja daerah," kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Tanjung Pandan, Selasa. Menurut dia, perubahan atau penurunan alokasi anggaran belanja daerah merupakan dampak dari besaran transfer dana pusat ke daerah sehingga menyebabkan terjadinya "refocusing" atau perubahan terhadap beberapa kegiatan dan komponen belanja. "Kami juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya sehingga ini mempengaruhi pos belanja dalam postur APBD 2022," ujarnya. Ia mengatakan arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dengan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utama. "Meliputi urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan," ujarnya. Dia mengatakan tema pembangunan Belitung tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi melalui penguatan potensi unggulan daerah antara lain penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan, kesehatan, kualitas pendidikan, infrastruktur strategis, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. "Kami tetap berkomitmen agar pelaksanaan belanja urusan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Meskipun secara nasional banyak terjadi penyesuaian pada postur APBN yang berdampak pada kerangka pendapatan dan belanja pada postur APBD Belitung," katanya. Ia menyebutkan, belanja operasi pada rancangan APBD Belitung tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp849 miliar turun sebesar 2,59 persen dari tahun sebelumnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp127 miliar naik 25,47 persen, belanja tidak terduga sebesar Rp3,45 miliar atau naik sebesar Rp200 juta. "Sedangkan belanja transfer pada rancangan APBD 2022 dialokasikan sebesar Rp98 miliar," ujarnya. Ia optimistis, dengan rancangan anggaran tersebut dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan yang sudah direncanakan khususnya dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Seperti pendidikan dan kesehatan serta urusan yang merupakan "Mandatory Spending" atau perintah perundang-undangan lainnya," kata dia. (sws)
AHY Minta Pengurus Domokrat Papua Barat Waspada COVID-19
Sorong, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh pengurus dan kader partai di Provinsi Papua Barat agar tetap waspada COVID-19. "Pandemi COVID-19 belum berakhir, kita jangan lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan," kata AHY saat membuka Musyawarah Daerah Demokrat Papua Barat secara virtual, Selasa. Dia mengatakan bahwa situasi semakin baik dan stabil akhir-akhir ini, namun belajar dari lonjakan kasus pada gelombang kedua lalu, sehingga kita tidak boleh lengah. "Dimana pada kasus gelombang kedua tersebut, kita merasa sudah berkurang lalu kita lengah dan tiba-tiba masuk varian baru Delta, kita akhirnya tidak siap menghadapinya," ujar AHY. Karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh kader dan pengurus Demokrat Papua Barat agar dalam melakukan aktivitas selalu menerapkan praktik kesehatan. "Mari kita jaga kesehatan dengan baik, agar kita dapat melanjutkan perjuangan pada 2024 menuju kejayaan Partai Demokrat," kata dia pula. (sws)
PCNU OKU Timur Tegaskan Netral Dalam Pemilihan Ketua PBNU
Martapura, FNN - Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, KH Syahri menegaskan pihaknya netral dalam pemilihan Ketua PBNU Periode 2021-2026. Dia mengatakan PCNU OKU Timur akan mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di pemilihan yang akan digelar di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021. "Kami tetap solid dan siap mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua PBNU," kata KH Syahri di Martapura, Kabupaten OKU Timur, Selasa. Terkait adanya pemberitaan yang menyatakan pihaknya mendukung Said Aqil Siradj salah satu kandidat calon ketua PBNU, ia menegaskan hal itu tidak benar. Pernyataannya ini membantah pemberitaan yang menyatakan penyampaian dukungan kepada KH Said Aqil Siradj saat kunjungannya di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kabupaten Muara Enim, pada Sabtu (6/11/). Menurut dia, kehadirannya di Pondok Pesantren Hidayatul bersama 16 PCNU Sumsel lainnya tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Ketum PBNU dan PWNU Sumsel. "Sebenarnya kehadiran kami sebagai bentuk hormat. Tidak ada menyatakan dukungan. Intinya siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua akan kami hormati karena semuanya adalah ulama-ulama kita," ujarnya. (sws)
Anggota DPR Minta Kinerja Jaksa Agung Tidak Terganggu Isu Poligami
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman meminta kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak terganggu dengan isu mengenai poligami sehingga harus tetap fokus menangani perkara di Korps Adhyaksa. "Saya minta Jaksa Agung tidak merasa terganggu dengan berbagai serangan yang bersifat personal terhadap diri Jaksa Agung akhir-akhir ini dan tetap fokus menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan penegakan hukum antikorupsi secara adil, tanpa tebang pilih," kata Benny saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Dia menilai kelompok yang selama ini menyudutkan Jaksa Agung dengan mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi adalah mereka yang merasa terganggu "mesin uang" dan bisnisnya yang mengandalkan pada akses kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Karena itu, Benny meminta Jaksa Agung tetap tegak lurus menegakkan hukum dengan menyeret para pelaku korupsi dalam segala bentuk yang ada di dalam tubuh lembaga negara maupun di sektor swasta. "Aksi korupsi sekarang sudah semakin ganas dan lebih terbuka, bahkan para pelakunya sukses besar dalam membuat KPK menjadi institusi yang lemah dan menjadi subkoordinasi kekuasaan," ujarnya. Ia meminta Jaksa Agung memerintahkan jajarannya sampai ke tingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk selalu menjaga otonomi institusi dan bersikap netral dalam politik dengan tidak menjadi alat dari kekuatan politik tertentu. Dia menilai melalui cara tersebut, maka Kejaksaan akan selalu ada dan tercatat di hati sanubari rakyat. Institusi ini harus hadir di tengah maraknya korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang tidak terhingga. "Rakyat akan terus memonitor komitmen dan keberanian Jaksa Agung untuk memberantas korupsi tanpa pilih kasih. Semoga Jaksa Agung pada akhir tahun ini memberi hadiah tidak terhingga nilainya untuk rakyat Indonesia yang rindu lama datangnya sang dewi keadilan," katanya. (sws)
Instruksi Mendagri Mengenai Lanjutan PPKM Luar Jawa-Bali
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) 58/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Daerah Luar Jawa dan Bali. Inmendagri 58/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 3, 2, dan level 1 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Inmendagri 58/2021 mulai berlaku pada Selasa 9 November sampai 22 November 2021. "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2, dan 1 COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen," tulis Inmendagri 58/2021. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian pedoman penetapan itu ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 1, di mana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 level apabila capaian total vaksinasi dosis 1 kurang dari 40 persen. Berdasarkan level tersebut, Inmendagri mengatur penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat di antaranya, seperti soal kegiatan belajar mengajar. Daerah dengan level 3, 2, dan 1 pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Pada daerah level 3, satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen berdasarkan keputusan bersama menteri. Kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62-100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian, PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Tambahan aturan Sedangkan untuk daerah dengan level 2 dan 1 ada tambahan aturan dengan diberlakukan zonasi level COVID-19. Daerah dengan zona hijau dan kuning dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sesuai aturan teknis yang berlaku dan protokol kesehatan ketat. Untuk zona oranye dilakukan pembelajaran tatap muka dan jarak jauh. Teknis dari pembelajaran tatap muka sama dengan aturan yang diberlakukan di daerah level 3, sedangkan wilayah dengan zona merah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan sektor nonesensial untuk daerah level 3 maksimal diberlakukan 50 persen WFO ("work from office") dengan protokol kesehatan secara ketat. Namun, apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 hari. Sementara, daerah level 2 dan 1 pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja perkantoran pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perkantoran BUMN, BUMD, swasta aturannya mengacu zonasi wilayah. Wilayah yang berada dalam zona hijau pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH ("work from home") sebesar 25 persen dan WFO sebesar 75 persen, sedangkan wilayah yang berada dalam zona kuning dan zona oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 50 persen dan WFO sebesar 50 persen. Sementara itu, wilayah yang berada dalam zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen. Pelaksanaan WFH dan WFO menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak di wilayah level 3, 2, dan 1 diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, dan handsanitizer yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemda. Hal itu berlaku pada pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan kegiatan yang sejenis. Tempat ibadah masjid, musala, gereja, pura, vihara, klenteng, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjemaah. Dengan ketentuan selama masa penerapan PPKM level 3 dengan maksimal 50 persen kapasitas atau 50 orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Zoansi wilayah Sementara, daerah yang menerapkan PPKM level 2 dan 1 pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya mengacu pada zonasi wilayah. Wilayah dengan zona hijau, kegiatan peribadatan di tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Untuk wilayah dengan zona kuning, kegiatan peribadatan dapat dilakukan paling banyak 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Selanjutnya wilayah yang berada dalam zona oranye dan merah, kegiatan peribadatan dapat dilakukan paling banyak 25 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Berikutnya, persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Berikutnya, ketentuan pelaksanaan resepsi pernikahan pada daerah level 3. Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50 persen dari kapasitas atau maksimal 50 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah daerah. Sementara, untuk wilayah dengan level 2 dan 1 resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diatur dengan ketentuan zonasi wilayah. Wilayah yang berada dalam zona hijau diizinkan paling banyak 50 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Wilayah selain zona hijau, diizinkan paling banyak 25 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat. Inmendagri 58/2021 juga mengatur pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia (WNI). Pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Raja Haji Fisabilillah di Provinsi Kepulauan Riau, dan Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara. Pintu masuk laut hanya melalui Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau serta Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional juga diberlakukan bagi warga negara asing diatur dengan berbagai ketentuan. Untuk pintu masuk udara, hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Hang Nadim, Raja Haji Fisabilillah, dan Sam Ratulangi. Pintu masuk lewat transportasi laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht). Pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. (sws)
Ketua DPD: Perombakan Kabinet Jangan Didasari Kepentingan Politik
Jakarta, FNN - Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, turut menanggapi kabar perombakan kabinet yang mencuat menjelang pergantian panglima TNI, dan berharap perombakan kabinet diarahkan untuk semakin meningkatkan kinerja pemerintah, bukan hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik. "Perombakan (kabinet) itu kewenangan presiden. Silakan saja jika ingin dilakukan, tetapi saya berpesan orientasinya adalah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat," kata dia, di Jakarta, Senin. Wakil rakyat asal Jawa Timur itu berharap siapapun yang masuk dalam lingkar kabinet dapat memperkuat kinerja pemerintah, utamanya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Ia meminta seluruh menteri tetap bekerja dengan maksimal, tak perlu terpengaruh kabar itu. "Tentu kita berharap isu perombakan kabinet tidak perlu mempengaruhi kinerja pemerintah. Dan siapapun yang akan menduduki kursi kabinet dapat memperkuat kinerja meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," kata dia. Ia mengatakan ada banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan dengan segera. Salah satunya isu ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. "Kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan karena ekonomi belum pulih sepenuhnya. Masyarakat masih merasakan sulitnya membangun usaha yang terdampak Covid-19 dan hal ini harus menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," kata dia. Kabar perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin mengemuka jelang pergantian panglima TNI dalam waktu dekat ini, yang juga menyebut-nyebut bahwa Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang kini masih menjabat panglima TNI ini disebut sebut bakal masuk dalam jajaran kabinet. Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, telah disetujui Komisi I DPR dan pleno sidang DPR untuk menjadi calon panglima TNI sesuai usulan Presiden Joko Widodo. Perkasa akan menggantikan Tjahjanto yang pada 8 November ini berusia 58 tahun, usia pensiun perwira aktif TNI walau masih berdinas aktif hingga hari pelantikan panglima baru TNI sekaligus pemberhentiannya dengan hormat, diikuti serah-terima jabatannya. (sws, ant)
Sahroni: Capaian Kinerja Densus 88 Antiteror Patut Diapresiasi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi capaian kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang telah berhasil menangkap berbagai jaringan teroris di Indonesia. "Tentu saja capaian kinerja Densus 88 patut diapresiasi dan harus dipertahankan agar lebih hebat ke depannya," kata Sahroni, di Jakarta, Senin. Dia menilai tugas pokok Densus 88 adalah memberantas teroris yang meresahkan warga dan negara dengan segala upaya dan tindakan yang dilakukannya. Namun, menurut dia, kritikan yang disampaikan lembaga dan masyarakat terhadap kinerja Densus 88 merupakan hal yang biasa dan harus dijadikan semangat untuk perbaikan kinerja ke depan. "Kritikan terhadap Densus 88 adalah hal biasa untuk memberikan semangat atas kinerja khususnya untuk ke depannya," ujarnya. Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri bersama Satgas Wilayah Lampung menangkap lagi empat terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Lampung, Jumat (5/11). Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan empat terduga teroris ini ditangkap di beberapa tempat di Lampung, dengan tempo waktu penangkapan berurutan. "Densus 88 Antiteror Polri dan Satgaswil Lampung pada hari ini Jumat, tanggal 5 Nov 2021 telah melakukan penangkapan di beberapa tempat, ada di Kota Metro, Penengahan, dan Pekalongan, Lampung Timur," kata Ramadhan. Ramadhan merincikan, empat terduga teroris yang ditangkap masing-masing inisial F (34) dan AA (42), keduanya ditangkap di lokasi yang sama di Desa Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung. "F ditangkap di depan rumahnya tanpa perlawanan pukul 07.30 WIB. AA juga ditangkap di depan rumahnya tanpa perlawanan, pukul 08.00 WIB," ujar Ramadhan. Berikutnya, S (47) ditangkap di Dusun Karang Anyar, Kelurahan Klaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, NA (42) ditangkap tanpa perlawanan di Jalan Raya Pekalongan, Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada pukul 08.30 WIB. (sws)
Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika Sebagai Calon Panglima TNI
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI pada Senin menyetujui calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa yang telah diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI pada pekan lalu. "Apakah laporan Komisi I DPR tentang pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi dan persetujuan Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut secara virtual dan fisik menyatakan setuju Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam laporannya mengatakan Komisi I DPR telah melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI pada tanggal 6 November untuk mendengarkan visi-misi Jenderal Andika. Setelah itu, menurut dia, langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, yaitu menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasinya selama memimpin TNI. Kedua, menurut dia, memberikan persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. (sws)
POPULER
