POLITIK
Peneliti CSIS: Pelayanan Publik di Daerah Harus Responsif dan Adaptif
Jakarta, FNN - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan berdasarkan pembelajaran dari keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 dan prediksi ke depannya, pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada masyarakat harus responsif dan adaptif. "Yang pertama, dari pandemi ini dan tren ke depan, kita bisa memetik satu pelajaran bahwa pelayanan publik ke depan itu harus responsif karena sekarang daerah-daerah akan berubah menjadi daerah urban dan akan terjadi urbanisasi yang meningkat," kata Arya Fernandes saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Selain itu, lanjutnya, diperkirakan akan terjadi perubahan tren ke depan di mana kumpulan data yang lebih besar dan kompleks (big data) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi penting sehingga pendekatan pelayanan publik di daerah yang adaptif dengan memanfaatkan kedua hal itu harus diperhatikan. Arya juga menjelaskan keadaan urbanisasi membuat masa mendatang diliputi berbagai permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial, kemiskinan, kemacetan, hingga persoalan kurangnya air bersih. Untuk itu, diperlukan pelayanan publik yang dapat merespons masalah-masalah tersebut. Kemudian menurutnya, pelayanan publik yang responsif diperlukan pula untuk menghadapi salah satu perubahan yang dialami oleh dunia, yakni isu perubahan iklim dan lingkungan. Efek dari perubahan iklim mulai terasa sejak sekarang dan dapat dilihat dari musibah banjir ataupun kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Di Indonesia, banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana, misalnya, Kota Batu, beberapa daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya," tutur Arya. Ia pun menambahkan perkiraan terhadap gelombang ketiga pandemi COVID-19 merupakan pertimbangan lain untuk menjadikan pelayanan publik ke depan lebih responsif. Sementara terkait layanan publik yang adaptif, Arya menilai akses publik terhadap internet semakin meningkat sehingga mendorong mereka untuk lebih peduli dengan isu-isu publik, terutama di kalangan milenial. Dengan demikian, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif dari pemerintah daerah menjadi semakin mendesak untuk segera diwujudkan. (sws)
LK2PK Ajak Masyarakat Terapkan PPKM Level 3 Secara Disiplin
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar mengajak semua pihak terutama masyarakat agar menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada akhir tahun secara disiplin. "Pemerintah berencana menerapkan kebijakan itu guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, ia meminta pengertian dan kerja sama masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan disiplin. Hingga saat ini membatasi diri atau menerapkan protokol kesehatan secara berkelanjutan wajib terus dilakukan hingga pandemi benar-benar berakhir. "Semoga saja dengan kedisiplinan kita saat ini, tahun depan kita bisa kembali hidup normal," harap dia. Ardiansyah yakin pemerintah sudah memperhitungkan secara matang untuk menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu setidaknya dari belajar lonjakan kasus akibat tingginya tingkat mobilitas masyarakat akhir tahun lalu. Di samping itu, ia menilai kebijakan turunan dari PPKM level 3 perlu melihat kondisi di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat kebijakan lokal berbasis data. "Jumlah pemeriksaan, tingkat penularan, angka kematian, kesiapan fasilitas kesehatan, dan tingginya vaksinasi di suatu daerah harus menjadi dasar-dasar dalam membuat kebijakan," kata dia. Sementara itu, Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Laura Navika Yamani juga menilai positif rencana pemerintah menerapkan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. "Saya rasa ini juga langkah bagus ya untuk meminimalisir COVID-19," kata Laura. Namun, Laura menilai pemerintah perlu menyampaikan sosialisasi ke masyarakat sebelum kebijakan itu diterapkan. Hal itu bertujuan agar setiap individu kembali memahami apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang selama PPKM level 3. Selain itu, tindakan melakukan tes (testing), penelusuran kontak erat (tracing) dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) secara acak juga diperlukan termasuk pengawasannya. (sws)
Dukungan Anies Baswedan Maju Pilpres 2024 Dimulai dari Bogor
Bogor, FNN - Relawan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mulai mendeklarasikan dukungan kepada tokohnya itu untuk maju pada Pilpres 2024 dengan nama Bersama Anies Kami Siap (BERAKSI). Menurut koordinator relawan BERAKSI, Gunawan Zulkarnaen, dalam pernyataan pers yang diterima di Bogor, Jumat, relawan BERAKSI terdiri atas berbagai latar belakang dan usia mulai dari bidang pertanian, peternak, UMKM, ekonomi kreatif, buruh, wanita dan milenial. Gerakan itu telah berdeklarasi pada Kamis (18/11) yang didirikan untuk dukungan terhadap Baswedan maju Pilres 2024 dari Jawa Barat dan akan dikembangkan ke provinsi lain, Deklarasi awal dilakukan di Bogor dan direncanakan hingga menyebar di kota dan kabupaten lain Jawa Barat. Zulkarnaen mengatakan, Baswedan memang belum mendeklarasikan diri akan maju dalam konstelasi Pemilu 2024. Akan tetapi, kata dia, dengan dukungan yang terus mengalir bukan tidak mungkin akan mendorong Baswedan --lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 7 Mei 1969-- untuk mantap menjajaki pertarungan politik ke depan. "Persiapan deklarasi ini sangat didesak waktu, tapi Alhamdulillah panitia bisa bekerja secara baik," kata dia. Ia mengungkapkan Baswedan dianggap memiliki kecakapan dalam kepemimpinan Indonesia yang religius dan cerdas. Pendukung gerakan BERAKSI, kata dia, berharap Anies dapat melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan dari berbagai sisi pemerintahan. "Setelah deklarasi hari ini kami akan bergerak ke pelosok Bogor dan wilayah lain di Indonesia guna menularkan semangat mendukung Mas Anies," katanya. Salah satu anggota gerakan itu, Afgan, mengatakan, sebagai kaum milenial dia berharap jagonya itu bisa memberikan terobosan birokrasi dari manual ke digitalisasi yang semakin masif. "Milenial khan suka yang sederhana, makanya harus menyesuaikan dengan jaman yang serba digital," katanya. (mth)
Konferensi ke-1 PWI Kaltara Siap Digelar 27 November di Tarakan
Tarakan, FNN - Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pertama siap digelar jelang akhir tahun ini, tepatnya 27 November 2021. Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno pengurus besar PWI Kaltara terkait pembentukan kepanitiaan konferensi PWI Kaltara yang telah disepakati bersama di Ruang Command Center DKISP Kaltara, Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (16/11). Dalam rapat yang dihadiri salah satu Dewan Penisehat PWI Kaltara itu, telah ditetapkan untuk lokasi acara di Kota Tarakan. Sementara untuk komposisi Panitia Pengarah (SC) diemban oleh Hairul Akbar, Ikram Mahmud dan Edy Nugroho. Adapun posisi Ketua Panitia Pelaksana (OC) diberikan kepada Muhammad Dicky Umacina. Selanjutnya Ketua OC diberi waktu selama tiga hari sejak rapat pleno membentuk kabinet kepanitiaan guna kelancaran agenda lima tahunan tersebut. “Alhamdulillah, setelah sempat tarik ulur selama sepekan terakhir, kemarin dalam rapat pleno pengurus, semuanya sudah dinyatakan beres dan sepakat, begitu juga dengan SK (surat keputusan) untuk para panitia itu,” kata Ketua PWI Kaltara, Datu Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis. Selanjutnya, SK kepanitiaan konferensi tersebut akan ditembuskan ke pengurus pusat untuk diketahui. “Saya berharap tidak ada kendala lagi. Dan saya juga berharap panitia pelaksana maupun panitia pengarah langsung bekerja untuk menyiapkan segalanya, karena waktu kita sangat mepet,” pintanya. Dia menambahkan, banyak pertimbangan yang dikemukakan oleh peserta rapat pleno sehingga sepakat memilih dan memutuskan Tarakan sebagai tuan rumah. “Saya kira soal itu tidak perlu dibahas lagi, karena sudah disepakati. Sekarang mari kita bekerja, mengabdi untuk organisasi wartawan ini,” tegasnya. Semua sangat berharap agenda lima tahunan ini berjalan dengan lancar dan tertib, serta mengedepankan protokol kesehatan karena masih di tengah pandemi. "Dan prinsipnya sidang harus berjalan sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) PWI yang ditetapkan di Kongres PWI Solo 2018 lalu,” tambah Datu. (sws)
Kodim Mamuju Lakukan Penyuluhan Hukum kepada Personelnya
Mamuju, FNN - Kodim 1418 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan penyuluhan hukum 2021 bagi personel Militer dan PNS Kodim 1418 Kabupaten Mamuju. Damdim 1418 Kabupaten Mamuju, Kolonel Infanteri Aji Sartono di Mamuju, Kamis, mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum Kodim Mamuju mengusung tema "Melalui penyuluhan hukum kita tingkatkan disiplin dan taat hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum di satuan,". Ia mengatakan, kegiatan penyuluhan hukum tersebut diikuti Danramil di sejumlah daerah di Mamuju maupun jajaran personil TNI Kodim 1418 Kabupaten Mamuju Ia berharap peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menyimak dan mengikuti dengan baik serta berkenaan untuk memahami masalah hukum militer. " Prajurit TNI dituntut mampu menjadi teladan bagi masyarakat, dan juga harus menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lingkup militer apalagi tindak kejahatan yang bersinggungan dengan hukum," katanya. Ia juga meminta kepada seluruh peserta agar bijak menggunakan aplikasi media sosial sesuai dengan perintah Kepala Staf TNI angkatan darat (AD) Ia meminta agar prajurit TNI dapat menyebarkan informasi atau kegiatan yang positif yang dapat mengangkat citra TNI di mata masyarakat. Sehingga, lanjutnya, akan timbul kecintaan yang lebih dari rakyat terhadap institusi TNI yang dicintai dan dibanggakan ini. Kasi Undang Kumdam Kodam XIV Hasanuddin Mayor Helmi Zunan Wijaya SH dalam acara penyuluhan itu menyampaikan mengenai penggunaan informasi dan transaksi elektronik, perkara yang menonjol meliputi upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta prosedur lainnya. Selain itu dia menjelaskan hukum administrasi pemberhentian dengan tidak hormat di lingkungan TNI-AD Ia juga berharap, tingkat pelanggaran dan permasalahan hukum militer dapat dipahami sesuai dengan aturan yang berlaku dan anggota militer maupun PNS, untuk meminimalisir angka pelanggaran hukum satuan TNI lada Kodim 1418 Mamuju. (sws)
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Lanjutkan Program Marsekal Hadi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan program dan tugas Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah dibuat spesifik oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu diungkapkan usai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. "Saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto karena itulah yang kami geluti. Saya akan berusaha yang terbaik untuk melanjutkan," kata Andika kepada wartawan. Andika mengucapkan terima kasih kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto atas pelaksanaan sertijab. "Terima kasih kepada Marsekal Hadi Tjahjanto yang membuat acara serah terima jabatan demikian berbeda. Saya sebagai junior mengucapkan terima kasih banyak, kami merasa terhormat semuanya," ucapnya. Sementara itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi purnawirawan dan mengakhiri dinas keprajuritan akan selalu berdoa untuk generasi penerus TNI agar semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. "Jadikan medan penugasan menjadi ladang ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan tugas pokok dapat dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas," kata Marsekal Hadi. Khusus untuk Jenderal Andika, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini mendoakan agar Andika bisa menjalankan tugas negara dengan aman dan lancar. "Saya selalu berdoa untuk adik saya Jenderal TNI Andika Perkasa senantiasa diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas negara, tugas mulia dengan aman dan lancar," tuturnya. Setelah pensiun dari dinas keprajuritan, Marsekal Hadi akan lebih banyak di rumah dan momong cucu. "Istirahat di rumah. Momong cucu dan kembali ke teman-teman saya yang ada di Malang, Jawa Timur," ujarnya. Pelantikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. (sws)
Ustadz Farid Okbah Pernah Bertemu Presiden Jokowi
Jakarta, FNN -- Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, mengungkapkan bahwa dirinya bersama pengurus Parmusi lainnya termasuk Ustadz Farid Okbah pernah beraudensi dengan Presiden Jokowi pada Juni 2020. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dirinya memimpin Parmusi, jelas Usamah, Ust Farid Okbah sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah. "Sehingga pada 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden Jokowi menerima permohonan audiensi Pengurus Pusat Parmusi di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh Ustadz Farid Okbah sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat Parmusi yang diterima Bapak Presiden. Saat itu, dihadapan Bapak Presiden saya mempersilahkan langsung kepada Ust Farid Okbah untuk menyampaikan poin-poin penting kebijakan Parmusi secara nasional kepada Bapak Presiden yang berdimensi dakwah," kata Usamah Hisyam dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (17/11/2021). Pihaknya, lanjut Usamah, menyetujui bergabungnya Ust Farid Okbah dalam kepengurusan Parmusi periode 2015-2020, kemudian periode 2020-2025 justru untuk meneguhkan komitmen kebangsaannya kepada Republik Indonesia. Komitmen kebangsaan itu menjadi fondasi dasar Parmusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Lalu komitmen Ust Farid Okbah bermuara pada keinginannya untuk masuk dalam gelanggang politik. "Setelah berkoordinasi langsung di kediaman saya dan saya menyetujuinya bahkan Ust Farid Okbah menjadi Ketua Umum Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI). Ini cara konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi umat dengan cara-cara yang demokratis konstitusional," jelas Usamah. Terkejut dan prihatin Sebagai pimpinan dan penanggung jawab Ormas Parmusi, kata Usamah, dirinya sangat terkejut dan prihatin terhadap penetapan Ustadz Farid Okbah sebagai tersangka kasus terorisme. Oleh karena itu Usamah menginstruksikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Parmusi, Srimiguna, untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan Ustadz Farid Okbah. "Saya memohon kepada Bapak Kapolri agar di dalam penegakkan hukum, aparatur kepolisian terutama Densus 88 menghargai dan menghormati asas praduga tak bersalah dengan melaksanakan proses hukum yang transparan sehingga tidak terjadi character Assassination terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO)," kata Usamah. Menurut Usamah, sejak 2016, Ust Farid Okbah juga menjabat sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah Parmusi periode 2015-2020. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan serta melakukan pembinaan dakwah illallah terhadap lebih dari 5.000 da’I Parmusi di seluruh pelosok Tanah Air. Muktamar IV Parmusi tanggal 26-28 September 2020 dibuka oleh Presiden Jokowi dan di tutup oleh Wapres Ma’ruf Amin. Dalam muktamar tersebut, kata Usamah, dirinya terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Umum Parmusi periode kedua. "Saya memilih, mengangkat dan menetapkan Ust Farid Okbah sebagai Ketua Bidang Agama Pengurus Harian Pusat Parmusi periode 2020-2025, " tambah Usamah Hisyam. Yang menjadi pertimbangan Usamah memilih Ustadz Farid Okbah adalah pertama dia memiliki kesungguhan dan militansi dalam perjuangan dan pergerakan dakwah illallah. Kedua, Ust Farid Okbah sangat tawa’dhu (rendah hati) dan sami’na wa atho’na (patuh mengikuti) di dalam melaksanakan strategi perjuangan dakwah illallah secara hikmah yang menjadi garis kebijakan Parmusi secara nasional dengan program aksi prioritas membangun Manhaj Dakwah Desa Madani. Ustadz Farid Okbah adalah salah seorang Instruktur/Pendakwah Parmusi dalam membangun Desa Madani. Bahkan, lanjut Usamah, pada tanggal 26-28 September 2018, Parmusi pernah menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I Parmusi di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Kapolri waktu itu Jend. (Pol) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). "Saat itu, Ust Farid Okbah bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’i Parmusi," ujar Usamah memberi kesaksian. (TG)
Bela Ustad Farid Okbah Parmusi Siapkan Tim Bantuan Hukum
Jakarta, FNN – Ketua Umum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam menginstruksikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO). “Saya telah instruksikan Ketua LBH Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya,” ujar Usamah dalam keterangan pers yang diterima FNN, Rabu (17/11/2021) di Jakarta. Lewat keterangannya tersebut Usamah juga menginstruksikan seluruh pengurus, manajer dakwah, dan para dai Parmusi di seluruh Indonesia untuk tidak reaktif dan bersikap emosional terhadap status UFO. Sebaliknya ia mengajak untuk tetap mendoakan UFO agar diberi perlindungan, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah Swt., serta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif bagi gerakan dakwah illallah. Ia juga meminta agar para dai Parmusi untuk terus berdakwah di tengah-tengah umat. Menurutnya, ia akan mengawal serta bertanggung jawab langsung setiap upaya dakwah illallah yang dilaksanakan oleh setiap dai Parmusi dalam upaya membentuk Desa Madani secara hikmah dan konstitusional. “Kepada segenap keluarga UFO saya harap agar bersabar menghadapi musibah ini dengan tetap sabar dalam ketaatan melaksanakan perintah dan larangan Allah Swt. Semoga Allah Swt meridhai perjuangan kita bersama,” ujar Usamah. Usamah juga mengungatkan bahwa UFO terlibat aktif dalam program aksi Desa Madani dengan melakukan pembinaan 5.000 Da’I PARMUSI melalui Dauroh tiap bulan secara bertahap. Bahkan, pada tanggal 26-28 September 2018 PARMUSI menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). Saat itu, UFO bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Usamah Hisyam selama memimpin PARMUSI, UFO sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah, sehingga pada tanggal 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo menerima permohonan Audiensi Pengurus Pusat PARMUSI di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh UFO sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat PARMUSI yang diterima Presiden. Seperti diketahui Ustaz Farid Okbah ditangkap Densus 88 Antiteror di dekat kediamannya di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (16/11/2021) pagi. Pengacara menyebut tuduhan Farid terlibat terorisme adalah fitnah. "Kalau menurut kami, itu semua fitnah saja itu. Kami yakin Ustaz Farid bukan seorang teroris," ujar pengacara Ustaz Farid Okbah, Ismar Syafruddin, saat dihubungi, Rabu (17/11/2021). Ismar mengatakan Farid adalah seorang ulama yang gemar memberikan masukan untuk memajukan generasi muda. Selain itu, Farid disebut kerap berdakwah menyampaikan kebenaran. "Beliau adalah seorang ustaz, seorang ulama, yang selama ini getol untuk bagaimana memajukan para generasi muda untuk menjadi seorang yang alim. Beliau betul-betul dakwah, untuk menyampaikan kebenaran," tuturnya. Ismar juga mempertanyakan motivasi Farid bila terlibat dalam terorisme. Ismar menilai Farid merupakan orang yang cinta Indonesia dan kerap mengajak orang menjalankan demokrasi. "Kalau masalah tuduhan-tuduhan pihak kepolisian itu, kita cari apa motivasinya Ustaz Farid kalau dia mau jadi teroris. Teroris itu kan adalah salah satu kata-kata yang menyeramkan untuk didengar, siap membunuh, siap meneror, siap mengguncangkan suatu negara, padahal beliau adalah orang yang betul-betul mencintai Indonesia," tuturnya. (sws)
Peneliti BRIN Imbau Parpol Tegaskan Keberpihakan Pada Perempuan
Jakarta, FNN - Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengimbau partai-partai politik di Indonesia untuk menegaskan keberpihakannya pada perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan mereka di dunia politik, khususnya di bidang legislatif. Keberpihakan itu, lanjut Siti Zuhro, dapat diwujudkan oleh partai politik dengan berperan menguatkan rasa kepercayaan diri para anggota perempuannya untuk menjadi calon anggota legislatif. "Ini yang tidak muncul kepercayaan diri tadi karena dari partai pun tidak menunjukkan keberpihakannya yang oke," kata Siti Zuhro saat menjadi penanggap dalam webinar nasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertajuk Peran Partai Politik terhadap Keberhasilan Kader Perempuan di Pileg 2024 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kongres Wanita Indonesia dipantau dari Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tanggapan itu muncul setelah pemaparan materi yang diberikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu yang mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya lembaga legislatif, yaitu kurangnya rasa percaya diri dari mereka. Perempuan sering kali menilai kemampuan dirinya lebih rendah dibandingkan para calon legislatif laki-laki. Untuk itu, peningkatan kepercayaan diri menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan, baik dari partai politik maupun para kaum perempuan itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Antara, Siti Zuhro pun menilai apabila kepercayaan diri perempuan untuk terjun ke lembaga legislatif meningkat, komposisi keterwakilan perempuan di sana pun dapat terisi minimal sebanyak 30 persen. Selain itu, dia juga menyarankan keberpihakan partai politik terhadap perempuan dapat mewujudkannya melalui sifat proaktif dan proses rekrutmen yang memanfaatkan tim headhunter. Tim tersebut bertugas mencari calon anggota berkualitas. "Yang saya bayangkan, rekrutmen itu tidak bisa cuma business a usual terhadap perempuan, tetapi juga harus melibatkan headhunter. Perempuan itu diperlukan oleh partai politik sehingga dia melamar, entah ke kampus, organisasi perempuan, dan sebagainya. Jadi, proaktif, tidak hanya menunggu," kata Siti Zuhro menegaskan. (MD).
629 Pendaftar Anggota KPU dan Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi
Jakarta, FNN- Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 mengumumkan 629 orang dari total 868 pendaftar ditetapkan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sehingga mereka dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi. Dari 629 orang yang lulus tahap penelitian administrasi itu, 352 di antaranya merupakan pelamar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sementara 277 lainnya merupakan pendaftar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kata Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Jakarta, Rabu. “Dari pendaftar (anggota KPU) 492 orang, yang memenuhi syarat atau yang lulus 352 orang. Jadi, ada 140 orang yang tidak lulus (seleksi) penelitian administrasi bakal calon anggota KPU,” sebut Juri didampingi oleh sembilan anggota Tim Seleksi di dalam ruangan konpers dan satu orang secara virtual. Untuk pendaftar anggota Bawaslu, 277 orang lulus seleksi penelitian administrasi dari total 376 pelamar. Dari keterangan yang disampaikan oleh Juri, jumlah pendaftar laki-laki yang lulus tahapan penelitian administrasi masih lebih dominan daripada perempuan. Untuk pendaftar anggota KPU yang lolos tahapan administrasi, jumlah laki-laki mencapai 255 orang, sementara perempuan 97 orang atau 27,5 persen dari total peserta yang lulus, terang Juri. Ia lanjut menyampaikan hasil seleksi administrasi calon anggota Bawaslu menunjukkan ada 207 pendaftar laki-laki dan 70 pendaftar perempuan yang lulus. Persentase perempuan yang lulus pada tahapan administrasi sebanyak 25,3 persen. Kemudian untuk persebaran wilayah, Juri menyebut pendaftar yang lulus tahap administrasi berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Walaupun demikian, pendaftar dari Jawa dan Sumatera masih jadi kelompok yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lainnya. Jumlah pelamar anggota KPU dari Jawa yang lulus seleksi administrasi mencapai 158 orang, kemudian Sumatera 77 orang, Sulawesi 47 orang, Maluku dan Papua 27 orang, Kalimantan 26 orang, serta Bali dan Nusa Tenggara 17 orang. Kondisi demikian juga ditemukan pada hasil tes administrasi calon anggota Bawaslu. Pelamar dari wilayah Jawa dan Sumatera lebih dominan dibandingkan dengan pendaftar dari daerah lain. Jumlah pelamar anggota Bawaslu dari Jawa yang lulus seleksi administrasi sebanyak 143 orang, Sumatera 58 orang, Sulawesi 33 orang, Kalimantan 17 orang, Maluku dan Papua 15 orang, terakhir Bali dan Nusa Tenggara 11 orang. Ketua Tim Seleksi menyampaikan nama-nama lengkap peserta yang lulus tes administrasi dapat dilihat di laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Tim Seleksi juga akan menyiarkan nama-nama yang lulus tahapan administrasi itu di beberapa media cetak nasional, yaitu Jawa Pos, Sindo, dan Kontan. (sws)
POPULER
