POLITIK
Anggota MPR Sampaikan Tagline Baru Lembaga: Menyapa Sahabat Kebangsaan
Jakarta, FNN - Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Siti Fauziah, mengatakan bahwa MPR telah memiliki tagline baru, yaitu “Menyapa Sahabat Kebangsaan” dan meluncurkan Buku Digital MPR yang dapat diunduh di Play Store. “Dengan ungkapan yang demikian (Menyapa Sahabat Kebangsaan), maka MPR menjadikan seluruh insan sebagai sahabat kebangsaan,” kata dia, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Sebagai sahabat kebangsaan, tutur ia melanjutkan, tentu apa yang MPR sampaikan dan diskusikan bersama masyarakat adalah nilai-nilai yang bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. “Sekarang, kita semua adalah sahabat kebangsaan,” ujar dia. Selain menyampaikan tagline baru MPR, dia juga mengatakan bahwa MPR telah meluncurkan Buku Digital MPR secara resmi dan buku tersebut dapat diunduh di Play Store. Tujuan dari peluncuran buku tersebut adalah untuk mempercepat penyebaran informasi dan komunikasi antara MPR dengan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman. “Biro humas dan sistem informasi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang canggih dan modern telah diterapkan MPR,” tutur dia. Pengumuman tagline baru beserta peluncuran Buku Digital MPR merupakan agenda acara dalam puncak Pekan Kehumasan MPR yang telah digelar sejak tanggal 8-11 November 2021. Dalam pekan tersebut, selama beberapa hari, MPR memamerkan foto-foto kegiatan pimpinan dan anggota MPR, serta memamerkan unit Perpustakaan MPR dan PPID. Pada kesempatan yang sama, juga diumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik dan Lomba Foto Jurnalistik, serta peluncuran novel Meraih Mimpi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pekan Kehumasan, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan lancar dan sukses,” kata dia. (sws)
Tim Safari Personel TNI AL Sosialisasi Aturan Baru di Lantamal VIII
Manado, FNN - Tim Safari Personel dari Staf Personel TNI AL dan Dinas Administrasi Personel TNI AL melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baru serta penyampaian kebijakan-kebijakan pimpinan TNI AL dalam bidang personel di Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Rabu. Asisten Personel Kepala Staf TNI AL, Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi, dalam sambutan dibacakan Paban II Binteman Spersal, Kolonel Laut (E) Dr Mukhlis, mengatakan bahwa pembinaan personel merupakan penggerak utama dinamika organisasi. Salah satu bentuk pembinaan personel adalah dengan melaksanakan kegiatan safari personel ke berbagai pangkalan utama TNI AL dengan maksud untuk mensosialisasikan aturan baru dan informasi, pengawasan/evaluasi dan analisa pelaksanaan pembinaan personel serta mengetahui permasalahan di satuan bawah. Dari kegiatan safari personel, berharap dapat tercipta komunikasi dua arah, sehingga terjadi kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pembinaan personel. "Selain itu diharapkan dapat mengetahui kondisi di lapangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satuan," kata Achmadi. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, dalam sambutan dibacakan Asisten Perencanaan dan Anggaran Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, Kolonel Laut (P) Bambang Prayitno, mengucapkan selamat datang kepada Tim Safari Personel dan ucapan terima kasih atas kunjungan di Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado juga menyambut baik kegiatan safari personel di lingkungan Lantamal VIII, sebagai tahapan penting dalam upaya mendukung suksesnya program pembinaan personel TNI AL, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kendala atau permasalahan bidang personel sekaligus ditemukan solusinya. "Berharap melalui kegiatan Safari personel ini dapat diketahui kebijakan pembinaan personel TNI AL ke depan dan sekaligus dapat dijabarkan di jajaran Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado, sehingga arah dan tujuan pembinaan dapat berjalan secara optimal," kata Prayitno mengutip sambutan itu. Oleh karena itu Ariwijaya memerintahkan kepada seluruh peserta agar memperhatikan semua arahan, petunjuk dan bimbingan yang disampaikan oleh tim Spersal untuk perbaikan dan kemajuan Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado di masa yang akan datang. Safari Personel yang dilaksanakan tersebut tidak hanya diikuti prajurit dan PNS Markas Komando Pangkalan Utama TNI AL VIII/Manado dan sebagian besar mengikuti melalui konferensi video. Tim Safari Personel yang datang ke Lantamal VIII berjumlah delapan orang terdiri dari enam orang dari Spersal yakni Paban II Binteman Spersal Kolonel Laut (E) Dr. Mukhlis, Letnan Kolonel Laut (KH/W) Eliyah Musarofah, Letnan Kolonel Laut (P) Marvill Marfel, Mayor Laut (K/W) Meta Lontoh, Letnan Dua Laut (S) Wahyu Eko P, Pembina IV/a. Andy Priyoko. Serta dua orang dari Disminpersal yaitu, Kasubdis Sahguna Disminpersal, Kolonel Laut (S/W) Erna Fauziah dan Letkol Laut (KH/W) Risma. (sws)
Gus Yahya Ajak Komponen Bangsa Bangkitkan Rasa Bangga Lahirnya NKRI
Jakarta, FNN - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangkitkan rasa bangga atas lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Proklamasi kemerdekaan, lalu diterjemahkan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh para pendiri bangsa, secara gemilang telah menjadi inspirasi bangsa-bangsa lain di dunia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka," jelas Gus Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menjelaskan para pendiri bangsa mula-mula meneriakkan mutlaknya membangun tatanan dunia yang baru, yang berkeadilan, satu bangsa hidup setara dengan bangsa lain. Tidak boleh ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun. "Sebelum Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenalkan, bapak pendiri bangsa kita sudah lebih dahulu memformulasikan tentang dunia baru, lewat Pembukaan UUD 1945," jelas kandidat Ketua PBNU itu. Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberikan kuliah umum secara hybrid di Universitas Pertahanan (Unhan), Bogor, Jawa Barat. Kuliah umum itu diikuti oleh semua civitas akademika, mahasiswa S1, S2 dan S3 serta segenap staf pengajar. Saat kuliah umum itu, Gus Yahya berbicara dengan tema "Kontribusi Perjuangan Pahlawan Santri Ditinjau dari Perspektif Sosio-cultural dan Kontekstualisasi Semangat Persatuan dan Rela Berkorban di Era Digital". Gus Yahya menegaskan sejak bangsa Indonesia berhasil lepas dari cengkeraman penjajah, maka bak taburan tunas yang mekar di musim hujan, bangsa-bangsa lain juga melakukan perlawanan, merebut kedaulatan dan menggapai kemerdekaan. "Sangat jelas, para pendiri bangsa kita meneriakkan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," kata Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Gus Yahya, para pendiri bangsa tidak hanya menginginkan Indonesia merdeka, tetapi lebih dari itu adalah seluruh bangsa di dunia harus merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. "Cita dan wawasan internasional soal kemerdekaan dan kedaulatan itu, antara lain disuarakan oleh para ulama dan santri pada era itu," kata pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin Rembang. (sws)
Ketua MPR RI Minta Timsel KPU-Bawaslu Perhatikan Survei JPPR
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu agar memperhatikan hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menyampaikan respons soal hasil pengecekan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) terhadap laman pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027. Survei tersebut menunjukkan laman pendaftaran yang diperuntukkan bagi kelompok disabilitas dinilai masih kurang ramah. "Meminta Timsel KPU dan Bawaslu untuk memperhatikan hasil survei atau pengecekan oleh JPPR dengan mengevaluasi situs web tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada pada situs tersebut," kata Bamsoet. Hal itu, lanjut dia, mengingat jika situs website timsel masih kurang ramah, maka akan sangat sedikit penyandang disabilitas yang mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota KPU atau Bawaslu. Dia meminta agar Timsel KPU dan Bawaslu segera melakukan perbaikan serius terhadap laman tersebut, yakni dengan lebih memperhatikan tingkat aksesibilitas laman pendaftaran agar lebih ramah dan memudahkan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu yang ingin mendaftarkan diri khususnya penyandang disabilitas. "Meminta komitmen Timsel KPU dan Bawaslu dalam menjaring lebih banyak calon anggota penyelenggara pemilu dari berbagai kalangan," ujarnya. Bamsoet menilai sudah seharusnya menjaring lebih banyak calon anggota KPU dan Bawaslu sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (sws)
Legislatif Lebak Prihatin Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat
Lebak, FNN - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah merasa prihatin kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di daerah ini meningkat, sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah setempat untuk memutus mata rantai kekerasan itu. "Kami menerima laporan dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( PPA) Polres Lebak sejak empat bulan jumlah kekerasan anak mencapai 21 kasus, padahal sebelumnya hanya di bawah 10 kasus, " kata Musa Weliansyah di Lebak, Rabu. Meningkatnya kasus kekerasan yang dialami anak-anak perlu ditangani komprehensif secara menyeluruh dan berkelanjutan agar ke depan tidak ada lagi. Pemerintah daerah harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan kasus kekerasan anak dan perempuan. "Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian Bupati Lebak dan jangan sampai kasus kekerasan anak itu meningkat," kata politisi PPP Lebak ini. Menurut dia, sebagian besar kasus kekerasan anak dan perempuan itu, mereka korban pencabulan seksual dan fisik. Namun, pihaknya mengapresiasi unit PPA Polres Lebak bekerja maksimal dalam menangani perkara tersebut dari mulai penyelidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pihaknya mendorong RAPBD Lebak tahun 2022 dapat dialokasikan anggaran hibah untuk unit PPA Polres Lebak. Pengalokasian dana hibah untuk PPA Polres Lebak perlu dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah setempat mendukung penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. "Saya kira kasus kekerasan anak dan KDRT dinilai lebih tepat untuk memberikan bantuan hibah pada polres dibandingkan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak lainnya, " katanya menegaskan. Ia mengatakan, kasus yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan penanganan khusus termasuk perlindungan terhadap para korban dan keluarganya, sehingga pemerintah daerah harus ada bersama dengan para korban. Selama ini , perhatian pemerintah daerah belum maksimal dan mereka para korban mengalami kesulitan di saat menjalani proses hukum walau sebagai pelapor. Sebab, kasus tersebut harus ke polres, kejaksaan dan pengadilan tentu mengeluarkan biaya transportasi cukup besar jika pelapor dari Kecamatan Wanasalam dan Malingping. "Kami berharap mereka para korban juga mendapat pendampingan agar tidak banyak mengeluarkan biaya untuk kemudahan proses kasus itu, " ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Dedi Lukman Indepur mengatakan kasus kekerasan anak dan perempuan sejak Januari-September 2021 meningkat dari 45 kasus pada 2020 menjadi 55 kasus pada periode yang sama tahun ini. Mereka para korban kejahatan pelecehan seksual adalah pelajar, warga dan santri, sedangkan pelakunya orang-orang dekat di antaranya ayah tiri, paman, guru, ustaz, hingga saudara sepupu. Untuk menekan kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kabupaten Lebak menyosialisasikan Lembaga Peduli Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (LPATBM). "Kami berharap semua desa di 340 desa memiliki LPATBM guna meminimalisasi kekerasan terhadap anak dan perempuan " katanya. (sws)
DPRD Minta Pemkab Kotim Perjelas Pengelolaan Perparkiran
Sampit, FNN - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar mengingatkan sudah saatnya pemerintah kabupaten setempat untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah berlarut-larut. "Salah satu hal yang perlu ditegaskan adalah tentang bagaimana mekanisme lelangnya dan bagaimana retribusinya. Itu yang perlu digali secara mendalam," kata Kurniawan di Sampit, Rabu terkait keluhan masyarakat terhadap perparkiran. Kurniawan menyoroti bidang perparkiran karena masih kerap menjadi keluhan masyarakat. Beberapa masalah yang sering disoroti adalah tidak adanya karcis, tarif parkir yang melebihi aturan, perilaku petugas parkir, serta transparansi mekanisme penyelenggaraan serta retribusi parkir. Usulan perubahan peraturan daerah oleh eksekutif menjadi momen bersama untuk mengevaluasi bidan perparkiran. Selain penataan, bidang ini juga merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, namun juga menjadi sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kurniawan berulang kali mengingatkan agar pemerintah daerah terus berupaya keras menekan potensi kebocoran pendapatan, salah satunya dari bidang perparkiran. "Nanti saat pembahasan raperda pada 2022 nanti hal-hal penting ini akan kita bahas bersama supaya semua jelas. Kita optimalkan bidang perparkiran ini," kata Kurniawan. Rencana pengusulan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah dibahas dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kotawaringin Timur pada Senin (8/11). Kepala Bidang Pembinaan, Keselamatan dan Perparkiran, Nanang Suriansyah menjelaskan, selama ini penyelenggaraan perparkiran di Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 19/2010 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peraturan daerah inilah yang diusulkan diubah untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Pada Pasal 15 berkaitan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir, memang tidak disebutkan apakah lelang atau PL (penunjukan langsung). Ini nanti bisa juga dibahas. Kajian teknis kita melihat potensi di lapangan tidak melihat angka tertinggi, tapi kita mengutamakan keselamatan," kata Nanang. Dinas Perhubungan mengutamakan pertimbangan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal penyelenggaraan perparkiran. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan dalam penetapan zona-zona parkir. "Saat ini acuan kita ada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46/2011 berkaitan zona parkir. Ada 36 zona parkir. Ada yang potensi dan ada pula tidak. Revisi diusulkan karena akan ada zona yang digabungkan, serta pertimbangan lain," demikian Nanang. (sws)
Legislator Kotim Minta Pemkab Siapkan Raperda Sampit Kota Cerdas
Sampit, FNN - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Kurniawan Anwar meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur segera menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Sampit Smart City untuk dibahas dan ditetapkan sebagai perda yang menjadi dasar kebijakan terkait Sampit Kota Cerdas. "Daerah kita sudah ditetapkan menjadi calon smart city. Oleh karena itu perda (peraturan daerah) terkait Kominfo (komunikasi dan informatika) sangat diperlukan untuk mendukung program itu," kata Kurniawan di Sampit, Rabu. DPRD mendukung tekad Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mewujudkan daerah ini menjadi smart city. Untuk itu pula dia mendukung dibuatnya regulasi demi kelancaran mencapai tujuan tersebut. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian. Rancangan peraturan daerah ini akan dibahas pada 2022 nanti. Kurniawan menilai pembuatan regulasi ini sebagai langkah maju untuk mewujudkan smart city. Gambaran perubahan positif yang akan dicapai nantinya salah satunya adalah kemudahan pelayanan satu pintu dengan berbasis teknologi informasi. Dia menyebut saat ini beberapa daerah di Indonesia telah melangkah maju mewujudkan kemajuan teknologi informasi tersebut, salah satunya Kota Bandung. Semua sistem informasi pemerintah daerah sudah terintegrasi dikomandoi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, bahkan juga bermanfaat bagi instansi lain seperti polisi lalu lintas dan lainnya. "Saat ini sistem informasi di Kotawaringin Timur beberapa diantaranya sudah terkoneksi dengan Diskominfo Kotawaringin Timur. Nantinya diharapkan perda ini dapat terlaksana sehingga terwujud pelayanan satu pintu terkait informasi data dan informasi kejadian di lapangan," ujar Kurniawan. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus memantapkan langkah mewujudkan smart city. Pekan lalu Dinas Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian kerja sama dengan Universitas Darwan Ali (Unda) dalam upaya mewujudkan smart city atau Sampit Kota Cerdas. "Kerja sama dengan Universitas Darwan Ali ini dalam hal penyiapan sumber daya manusia kita yaitu supaya ASN (aparatur sipil negara) kita juga sudah siap. Unda memiliki fakultas yang konsen dalam hal teknologi informasi, jadi mereka akan membantu kita," kata Bupati Halikinnor. Halikinnor menjelaskan, ada 200 kabupaten di Indonesia yang mengikuti program smart city. Dari jumlah tersebut pemerintah pusat akan memilih 50 kabupaten untuk dibina dalam mewujudkan smart city. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menyambut program Smart City ini dengan meluncurkan program yang diberi nama Sampit Creative Hub. Program yang dikomandoi Dinas Komunikasi dan Informatika ini bertujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi publik dalam hal pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan berbasis digital atau online. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, Multazam mengatakan, salah satu dari enam dimensi yang penting dalam smart city adalah sumber daya manusia karena menyangkut kemampuan, kapasitas dan kompetensi. "Ini supaya terjadi loncat-loncatan sangat cepat sehingga enam tahun ke depan smart city itu sudah bisa kita raih. Kerja sama ini untuk membantu kinerja pemerintah agar bisa dengan kecepatan tinggi dalam melakukan penyesuaian," demikian Multazam. (sws)
Pemkab Bangka Raih Penghargaan Top 45 Gerbang Lestari
Sungailiat, Bangka, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan Top 45 dari Kemenpan RB dalam Inovasi Gerakan Pembangunan Melestarikan Lingkungan (Gerbang Lestari). "Inovasi Gerbang Lestari yang mengembangkan Kampong Reklamasi Air Jangkang bersama PT Timah Tbk berhasil meraih penghargaan dalam ajang kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional (Sinovik) Tahun 2021," kata Sekda Bangka Andi Hudirman, di Sungailiat, Rabu. Dia menyatakan, terpilihnya inovasi Gerbang Lestari untuk meraih penghargaan Top 45, setelah sebelumnya berhasil melewati seleksi Top 90 bersaing dengan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. "Penghargaan Top 45 Gerbang Lestari yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo secara virtual menambah daftar prestasi penghargaan Kabupaten Bangka di tingkat nasional," ujar Sekda. Andi Hudirman mengatakan, atas keberhasilan meraih penghargaan Top 45, Pemkab Bangka tahun anggaran 2022 akan mendapat dana insentif daerah (DID) sebesar Rp8 miliar dari pemerintah pusat. "Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka menyampaikan terima kasih ke semua pihak yang telah mendukung program pembangunan daerah termasuk dukungan meraih penghargaan," ujarnya. Kampong Air Jukung merupakan area bekas penambangan biji timah yang berhasil dikembangkan sebagai kawasan reklamasi untuk perkebunan buah-buahan dan pembibitan berbagai jenis tanaman. (sws)
DPRD Palu Desak Tunda Pembahasan APBD Kota Palu 2022
Palu, FNN - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendesak penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun Anggaran 2022. Penyebab desakan penundaan pembahasan itu adalah Banggar DPRD Palu baru menerima dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah diasistensi saat rapat pembahasan Raperda APBD Kota Palu 2022 dalam rapat antara Banggar DPRD Palu dengan Pemkot Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Palu, Selasa. "Pemerintah Kota Palu tidak komitmen karena sebelumnya kami meminta tiga hari sebelum rapat banggar hari ini digelar, dokumen RKA OPD sudah berada di tangan kami. Akan tetapi nanti hari ini diserahkan kepada kami," ujar Anggota Banggar DPRD Palu Muhammad Syarif. Ia menyatakan isi RKA OPD yang diserahkan sangat banyak, sehingga mustahil bagi anggota banggar bisa mempelajari dan menelaah RKA tersebut saat itu juga. "Bagaimana mungkin kami bisa mempelajari dokumen setebal ini hanya dalam waktu singkat. Hanya orang yang luar biasa sekali mampu mempelajari dalam waktu singkat," katanya. Kritikan juga dilontarkan Anggota Banggar DPRD Palu Ahmad Umayer. Ia menyebut sejumlah OPD yang telah membahas RKA di tingkat komisi di DPRD Palu tidak menyampaikan hasil asistensinya kembali kepada komisi. "Kami sudah sampaikan sepuluh hari lalu bahwa jika telah selesai diasistensi, tolong hasilnya disampaikan kepada Komisi DPRD Palu," ujarnya pula. Dia juga menyayangkan Pemkot Palu baru menyerahkan dokumen RKA hasil asistensi tersebut kepada seluruh anggota banggar saat rapat. Tidak mungkin anggota Banggar DPRD Palu dapat menyetujui item-item dalam RKA dalam rapat tersebut sementara seluruh anggota banggar belum mempelajarinya. "Bagaimana mungkin kami bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat ini. Kami minta rapat pada hari ini ditunda," katanya lagi. Setelah mendengarkan berbagai tanggapan, Wakil Ketua Banggar DPRD Palu Erman Lakuana yang memimpin jalannya rapat memutuskan menunda rapat. (sws)
Pangdam XIII/Merdeka Lepas Yonif 711/Raksatama Satgas Pamtas RI-PNG
Manado, FNN - Panglima Kodam (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti WF Mamahit melepas keberangkatan Satgas Yonif 711/Raksatama Brigif 22/Otamanasa yang akan melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG) sektor utara. Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Wanti WF.Mamahit, dalam sambutan melepas prajurit ke perbatasan RI-PNG, di Pelabuhan Lanal Palu, Selasa, mengatakan bahwa tugas ini tentunya tidaklah ringan. "Kepada seluruh prajurit Satgas Yonif 711/Raksatama agar melaksanakan tugas operasi ini dengan sebaik-baiknya," kata Pangdam melalui keterangan tertulis. Ia mengatakan berangkat dengan kehormatan, kembali dengan kebanggaan. ”Jangan pernah lengah saat bertugas, jangan ceroboh dalam melaksanakan kegiatan harus ada tim pengamanan. Kalian harus banyak inovasi, naluri taktis, jangan sampai terjebak dalam rutinitas dan merasa aman, KKB bukan prajurit yang terlatih, tetapi mereka punya senjata," kata Pangdam. Pangdam mengatakan, pedomani doktrin tugas operasi, setiap prajurit harus bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, bisa mengayomi, bisa merebut hati rakyat agar dapat mendukung setiap kegiatan satgas. "Hindari pelanggaran sekecil apa pun dan jaga nama baik satuan, serta selalu berdoa sebelum dan setelah kegiatan," kata Pangdam lagi. Satgas Pamtas RI-PNG sebanyak 450 prajurit itu, dipimpin oleh Komandan Batalion Infanteri Yonif 711/Raksatama Letkol Inf Mutakbir, dan akan bertugas selama 9 bulan, dengan menggunakan KRI 592 Banjarmasin. Hadir pada upacara keberangkatan tersebut, Danrem 132/Tdl Brigjen TNI Farid Makruf, Kapolda Sulteng diwakili oleh Wakapolres Palu Kompol Yardi Kamril, Danlanal Palu Kolonel Mar Marthin Luther Ginting, Asintel Kasdam XIII/Mdk Kol Kav Kapti Hertantyawan, Asops Kasdam XIII/Mdk Kol Inf Sutrisno Pujiono. Kemudian Aster Kasdam XIII/Mdk Kolonel Inf Idris, Danbrigif 22/OM Kol Inf Made Sandy Agusto, Kasi Intel Kasrem 132/Tdl Kolonel Arh Rahmat Santoso, Kasi Ops Kasrem 132/Tdl Kolonel Inf I Ketut M Gunarda, Kasi Renc Kasrem 132/Tdl Kolonel Kav Moh Wahyudi, Kasi Ter rem 132/Tdl Kolonel Inf H Rahman T Leho, dan Dandim 1306/Kota Palu Kolonel Inf Heri Bambang Wahyudi. (sws)
POPULER
