POLITIK
Polri Susun Petunjuk Arah Berantas Mafia Pelabuhan
Jakarta, FNN - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyusun petunjuk arahan (jukrah) bagi anggota untuk menjalankan tugas dalam memberantas mafia pelabuhan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara (korupsi). Penyusunan jukrah bagi anggota Polri jajaran dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta Polri, KPK dan Kejaksaan memberantas mafia pelabuhan. "Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali permintaan Bapak Menko Marinves," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Menurut Agus, sembari menyusun jukrah, pihaknya tidak tinggal diam dalam menindak mafia pelabuhan dengan melakukan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Tetapi, lanjut dia, penindakan tersebut dilakukan setelah ada pelaporan dari pelaku usaha yang mengalaminya. "Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," terangnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri dan Kejaksaan bersama kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpah tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi korupsi. "Berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves saya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan," kata Luhut. Stranas PK dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki tiga fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Reformasi Birokrasi serta Penegakan Hukum. (sws)
Ketua DPR Serap Aspirasi Nelayan Banyuwangi
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat untuk menyerap aspirasi para nelayan di wilayah tersebut, salah satunya terkait keluhan mengenai bahan bakar minyak yang murah untuk melaut. "Saya memahami persoalan BBM untuk nelayan karena merupakan komponen biaya utama untuk melaut apalagi di masa pandemi," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakan Puan menanggapi keluhan salah satu nelayan bernama Rahmat Sukardi yang menyampaikan keluhannya karena dilarang membeli Pertalite oleh SPBU Pertamina, padahal masih membutuhkan BBM murah. Hadir dalam dialog langsung dengan nelayan tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan jajaran anggota DPR RI. Menanggapi keluhan nelayan tersebut, Puan meminta pemerintah memberi akses BBM murah kepada nelayan, dan permintaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Trenggono yang hadir. "Bagaimana Pak Menteri? Ini mumpung ada menterinya," ujar Puan. Menteri Trenggono menyatakan pihaknya siap memberi BBM murah untuk nelayan, khususnya di Banyuwangi dan akan disalurkan melalui koperasi-koperasi nelayan. Dalam dialog tersebut Puan mengaku gembira mendengar semangat para istri nelayan yang semangat membantu suami mencukupi kebutuhan hidup. "Saya senang ini lihat istri nelayan yang bersemangat meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Bu Menteri PPA dan Bupati Banyuwangi segera adakan pelatihan buat mereka," tuturnya. Dia juga menyatakan terima kasih kepada para nelayan yang terbuka menyampaikan keluhan dan "unek-unek", serta dirinya bisa melihat langsung permasalahan nelayan Banyuwangi dan daerah-daerah lain. "Karena itu saya bawa Menteri KKP dan anggota-anggota DPR agar bisa segera diselesaikan," ujarnya. Sebelum berdialog dengan para nelayan, Puan mengunjungi vaksinasi untuk keluarga nelayan dan juga meninjau Pasar Ikan Segar Mandar. Dia menilai Pasar Ikan Segar Mandar bersih dan menghilangkan kesan kumuh yang selama ini melekat tentang pasar ikan. Selain itu Puan juga menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang di pasar ikan tersebut. Menurut dia, kegiatan di pasar ikan tersebut membuat ekonomi bergulir karena terdapat efek domino dalam kegiatan di pasar. "Ini membuat ekonomi bergulir. Bukan hanya nelayan saja yang dapat penghasilan, tapi penjual beras, penjual sayur dan tukang masak ikut kebagian rejeki," katanya. Puan juga menemui para perajin alat tangkap ikan dan ikut mencoba merajut jaring ikan dan memberikan sejumlah bantuan, antara lain berupa paket alat tangkap benih, bantuan permodalan perikanan tangkap, dan paket bakti nelayan (sembako) sebanyak 1.500 paket. (sws)
Pemda Se-Babel Sepakat Percepat Replikasi Inovasi Pelayanan Publik
Belitung, FNN - Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani komitmen replikasi inovasi pelayanan publik, sebagai percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. "Komitmen yang ditandatangani ini bukan sekadar seremoni, tetapi untuk segera bisa diterapkan sehingga manfaatnya cepat dirasakan masyarakat," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik di Belitung, Jumat. Ia mengatakan penandatanganan komitmen ini merupakan puncak acara replikasi inovasi pelayanan publik dan diharapkan kepada Pemkab Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Pemkot Pangkalpinang yang menerapkan program replikasi inovasi pelayanan publik untuk segera membuat rencana aksi. "Ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan replikasi inovasi secara terkoordinir dan bersinergi, serta wujud dukungan terhadap pembangunan inovasi di daerah masing-masing secara terintegrasi dan berkelanjutan," ujarnya. Menurut dia ciri daerah yang maju adalah daerah yang memiliki daya saing tinggi. Adapun untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing perlu adanya sumber daya manusia (SDM) yang handal, kreatif dan inovatif. "Implementasi gagasan baru baik inovasi birokrasi guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," katanya. Penandatanganan komitmen replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Babel, nampak hadir Bupati Bangka Barat Sukirman, Bupati Belitung Sahani Saleh, Bupati Belitung Timur Burhanuddin, Wakil Bupati Bangka Tengah Herry Erfian, sementara Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan hanya diwakili oleh perwakilannya. Berdasarkan penyusunan rencana aksi pelaksanaan replikasi berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masing-masing daerah, yaitu Pemprov Babel 3 inovasi, Kota Pangkalpinang 2 inovasi, Kabupaten Bangka 5 inovasi, Kabupaten Bangka Barat 4 inovasi, Kabupaten Bangka Tengah 2 inovasi, Kabupaten Bangka Selatan 1 inovasi, Kabupaten Belitung 3 inovasi, dan Kabupaten Belitung Timur 3 inovasi. (sws)
Nagan Raya Aceh Meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Data
Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Update Data Pembangunan Nagan Raya (Siat Penagaya) dan aplikasi cetak Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (Superkagala). Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Ardimartha, dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, Jumat mengatakan, pemerintah mendukung peluncuran kedua aplikasi tersebut guna memudahkan layanan kepada masyarakat termasuk aparatur sipil negara. “Tujuan peluncuran aplikasi ini untuk memudahkan pemerintahan daerah dalam memantau data pembangunan daerah maupun masyarakat, untuk keperluan data pembangunan daerah,” katanya. Selain itu, kehadiran dua aplikasi tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja yang baik. Ardimartha menambahkan aplikasi Superkagala dirancang oleh Nasrun ST dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya. Aplikasi tersebut dilakukan dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan menciptakan aplikasi ini oleh Nasrun, kata Sekda, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian, khususnya layanan kenaikan gaji berkala. Karena pada layanan kenaikan gaji berkala sebelumnya diusulkan secara manual oleh PNS yang bersangkutan dengan melengkapi berkas persyaratan yang lumayan banyak. Dengan lahirnya aplikasi ini layanan kenaikan gaji berkala cukup diisi melalui aplikasi Superkagala dan PNS tidak perlu lagi menyiapkan berkas, karena data PNS sudah dimutakhirkan dalam database aplikasi. Sedangkan aplikasi Siat Penagaya dicanangkan oleh Syarizal Budian Putra, ST dari Bappeda Kabupaten Nagan Raya dalam program pelatihan dan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan I tahun 2021. Tujuan aplikasi tersebut, kata sekda, untuk pemutakhiran data pembangunan Nagan Raya secara online, serta dapat juga digunakan untuk memberikan layanan informasi publik terkait data pembangunan Nagan Raya, jelasnya. (sws)
Bupati Aceh Barat Minta Remaja Masjid Jadi Penangkal Paham Radikal
Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS meminta kepada seluruh remaja masjid di daerahnya, agar mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal paham-paham radikal yang dapat merusak akidah dan rasa nasionalisme umat islam. "Amalkanlah ajaran Islam sejati yaitu islam moderat yang mengedepankan kesejukan, perdamaian dan toleransi, namun tetap tegas dalam penegakan syariat islam," kata Ramli MS di Meulaboh, Jumat. Menurutnya, selain mempelajari ilmu agama, remaja masjid juga harus mendapatkan penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga nantinya diharapkan dapat mewujudkan generasi muda Aceh Barat yang Islami dan Pancasilais. "Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah SWT demi terwujudnya syariat islam yang kaffah di Kabupaten Aceh Barat ini pungkas Ramli MS Ia juga menegaskan dengan adanya pembekalan ilmu yang memadai, remaja masjid bisa menjadi motivator bagi masyarakat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Aceh Barat. "Remaja masjid merupakan tulang punggung dalam menggerakkan masyarakat untuk mencintai masjid,” imbuh Ramli MS. Ia mengatakan, remaja masjid mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya untuk memakmurkan setiap masjid, baik yang ada di tingkat gampong, kecamatan maupun kabupaten. Menurutnya, di usia yang masih produktif, remaja masjid memiliki semangat dan kapasitas untuk mengajak masyarakat datang ke mesjid dengan berbagai kreativitas yang dimiliki. Untuk itu, kata Ramli MS, perlu ada peningkatan kapasitas bagi para remaja mesjid tersebut, agar peran dan fungsinya bisa lebih di optimalkan lagi dalam mengajak masyarakat khususnya generasi milenial untuk mencintai rumah Allah SWT. Dengan adanya ilmu yang memadai, Ramli MS berharap remaja masjid bisa menyalurkan energi positif kepada masyarakat, dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis taklim dan kegiatan perlombaan islami, guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mesjid dalam menjaga ukhuwah islamiyah di tengah era globalisasi saat ini. "Seorang remaja masjid harus mampu menjadi imam, muazin, dan pendakwah, serta menjaga tingkah lakunya dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap masjid dan syariat islam" tegas Ramli MS. (sws)
Wakil Ketua DPD RI Jelaskan Relasi Islam dan Demokrasi Indonesia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menjelaskan relasi Islam dengan demokrasi Indonesia ketika memenuhi undangan otoritas salah satu kampus terbaik di Inggris, Universitas Loughborough. Sultan B Najamudin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan agenda akademik itu melengkapi rangkaian lawatan wakil ketua dan belasan anggota DPD RI ke Inggris dan Skotlandia setelah merampungkan agenda puncak COP 26 Glasgow. Sultan disambut langsung oleh Presiden Universitas sekaligus Wakil Rektor Universitas Loughborough Prof Nick Jennings CB FREng bersama para dekan, ketua program studi/departemen dan para dosen senior. Di hadapan ratusan civitas akademika Universitas Loughborough, Sultan secara singkat dan jelas menerangkan kehidupan umat Islam Indonesia dan hakikat ideologi Pancasila yang berkaitan dengan praktik demokrasi Indonesia yang khas. Sultan menyampaikan Pancasila merupakan ideologi tengah yang mengomparasikan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Dengan demikian, hakikatnya Pancasila merupakan ideologi dunia, yang melampaui sekat-sekat nasionalisme, dan bersifat universal," kata Sultan. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang plural dengan populasi Muslim terbesar di dunia, lanjutnya demokrasi Indonesia mampu tumbuh dan dapat diterima secara baik oleh kalangan Islam. Hal itu karena, Islam identik dengan demokrasi. Keduanya sama-sama menghargai HAM, perdamaian, menjunjung tinggi keadilan sosial, sekaligus hak-hak perseorangan. Prof Nick Jennings mengaku kampus sangat antusias terhadap tema dan isi pidato Sultan. Mereka terkesan dengan kehidupan sosial kebangsaan Indonesia yang damai dan penuh tenggang rasa di tengah kemajemukan agama, etnis dan budaya. "Setelah ini, sepertinya kami harus menawarkan kerja sama dan kolaborasi kampus antara Loughborough University dengan kampus-kampus di Indonesia. Dan kami harap agar lebih banyak mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya di sini," kata dia. Selanjutnya, Sultan bersama kolega senator yakni Ema Yohana, Dedy Iskandar Batu Bara, Evi Zaenal, Denty, Darmansyah Husein, Mambero dan Intsiawati Ayus diajak oleh wakil rektor untuk berkeliling dan mengunjungi beberapa fakultas dan perpustakaan kampus. Sementara itu Senator asal Sumatera Utara Dedy Iskandar Batu Bara menyampaikan kesannya yang mendalam tentang tradisi akademik di Universitas Loughborough yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. "Berada di kampus terbaik Inggris, adalah pengalaman akademik yang sarat dengan suasana keilmuan, pengetahuan dan kemanusiaan. Kami rekomendasikan agar anak-anak Indonesia bisa menjadi bagian dari civitas akademika Loughborough University," ujarnya. (sws)
Try Sutrisno Imbau MPR Susun Kebijakan Investasi Sesuai Pancasila
Jakarta, FNN - Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno mengimbau MPR RI untuk menyusun arah dan kebijakan investasi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar ekonomi Indonesia tidak dijajah negara lain. “Investasi adalah bagian dari demokrasi ekonomi. Keputusan mengenai arah dan dasar kebijakan ekonomi ada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Organ pengambil keputusan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah melalui sistem demokrasi politik, yaitu perwakilan rakyat di MPR RI,” jelas Try Sutrisno berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk “Investasi Berasaskan Pancasila” yang dilaksanakan Program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Sekretariat Jenderal MPR RI Jakarta, Kamis. Try Sutrisno mengatakan apabila investasi dari luar negeri lebih dominan, hal itu menandakan Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing melalui sektor ekonomi. Agar terlepas dari bentuk lain penjajahan itu dan kembali pada jati diri bangsa, investasi yang berlandaskan Pancasila memang perlu diterapkan. Dalam penerapannya, ciri dan cara pengambilan keputusan terkait investasi nasional harus sejalan dengan demokrasi Pancasila. “Rambu-rambunya diputuskan oleh organ negara yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia, yaitu MPR RI. Prosesnya, dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi Indonesia, yaitu musyawarah mufakat untuk mewujudkan masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,“ jelas Try Sutrisno. Ia juga menegaskan investasi seperti itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan ekonomi Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (1). Pasal tersebut menekankan bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Try Sutrisno pun menekankan pentingnya kedaulatan dalam bidang ekonomi. “Jangan sampai investasi kita dalam level yang kalah dengan negara lain. Misalnya, investasi luar negeri lebih banyak. Kalau itu terjadi, namanya kita dijajah oleh bangsa asing lewat ekonomi. Negara sebesar ini, rakyatnya 240 juta lebih, jangan kita dijadikan pasar saja di sini. Kalau itu terjadi, berarti kita tidak merdeka,” tegasnya. (sws)
Bawaslu Siap Efisienkan Anggaran Setelah Tahapan Pemilu Final
Banten, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan bahwa Bawaslu siap untuk mengefisienkan anggaran setelah Pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR telah mencapai kesepakatan terkait durasi tahapan pemilu. “Waktu itu anggaran disusun, kami dan KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red.) mengasumsikan tahapan itu tidak 22 bulan, tetapi 25 bulan,” kata Abhan dalam diskusi publik dan media gathering yang bertema “Membaca Potensi Masalah Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, di Mambruk Hotel, Anyer, Banten, Kamis malam. Dasar dari asumsi tersebut, menurut paparan Abhan, adalah menyediakan waktu persiapan yang lebih panjang bagi para pihak penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, apabila seluruh pihak terkait telah mencapai kesepakatan tahapan pemilu dengan durasi 22 bulan, maka pihak penyelenggara akan menyesuaikan anggaran yang mereka ajukan. “Jadi, kalau nanti sudah final diputuskan tahapan 22 bulan, tentu kami akan menyesuaikan (anggaran, Red.), karena tahapan lebih pendek,” ujar dia. Selain itu, Abhan juga mengatakan bahwa kondisi keuangan negara juga akan menjadi pertimbangan bagi pihaknya saat menyusun anggaran pemilu, dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. “Prinsip kami adalah efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang kami pegang dalam rangka menyusun anggaran pemilu maupun pemilihan (kepala daerah, Red.) 2024 ini. Anggaran tersusun dari dua hal, pemilu ada di APBN, dan pilkada ada di APBD,” ujar Abhan. Salah satu efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan hanya membentuk satu tim pengawas untuk mengawasi dua pelaksanaan pemilihan, yakni pemilu dan pilkada, bukan membagi pengawasan menjadi dua bagian untuk masing-masing pelaksanaan. “Apakah perlu dibentuk pengawasan jadi dua/ Saya kira tidak efektif. Jadi, satu saja. Itu yang nanti akan melakukan pengawasan dua, pengawasan pemilu dan pilkada. Itu akan lebih efektif dan efisien,” kata Ketua Bawaslu ini pula. Yang tidak bisa diefisiensikan oleh penyelenggara, kata Abhan, adalah anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh para pihak penyelenggara apabila menyelenggarakan pemilu dalam kondisi COVID-19. “Artinya, anggaran pengadaan prokes menjadi bagian yang harus dihitung dari anggaran,” kata Abhan. (sws)
Wawali : Gelar Pahlawan Nasional Gelorakan Semangat Warga Kaltim
Samarinda, FNN - Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi menilai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sultan Aji Muhammad Idris telah menggelorakan semangat warga Kaltim untuk lebih mendalami dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Karena gelar yang diberikan Presiden RI Joko Widodo, merupakan kebanggaan bagi masyarakat Kaltim,” kata Rusmadi usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2021 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Samarinda, Rabu (10/11). Upacara dipimpin Inspektur Upacara Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, usai upacara wawali bersama peserta lainnya melakukan tabur bunga. Rusmadi menyampaikan selamat atas ditetapkannya tokoh asal Provinsi Kaltim Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional. Ia berharap para generasi muda khususnya di wilayah Kota Samarinda punya jiwa nasionalisme yang tinggi dan menghargai jasa- jasa para pahlawan dengan menjadi generasi penerus untuk bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam berbagai bidang. "Tantangan ke depan para kawula muda inilah yang akan menjadi penerus bangsa, semoga Indonesia semakin jaya dan maju," kata Rusmadi. Pemberian gelar untuk Sultan Aji Muhammad Idris lanjutnya, tertuang dalam Keppres Nomor 109 TK/2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh nasional pada peringatan Hari Pahlawan Nasional pada 10 November 2021. Mereka adalah: 1. Tombolatutu dari Sulteng 2. Sultan Aji Muhammad Idris dari Kaltim 3. Usmar Ismail dari DKI Jakarta 4. Raden Aria Wangsakara dari Banten. Bagi masyarakat Kaltim nama Sultan Kutai Kartanegara memang begitu familiar, meski sebagian masyarakat tidak tahu persis nama asli pemimpin Kerajaan Kutai tersebut. "Kalau kami pahamnya Sultan Kutai saja, tapi tidak tau persis nama aslinya, karena gelar raja turun-temurun," kata Nurhadi warga Loa Buah Samarinda. Hal yang sama diungkapkan Fatimah, warga kelurahan Sidodadi Samarinda yang mengaku lebih paham sebutan Sultan Kutai, tanpa dia ketahui nama asli Raja tersebut. Diketahui, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Ia memerintah kesultanan ini sejak 1735 hingga tahun 1778. Dalam riwayat perjalanan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan pertama yang menyandang nama bernuansa Islam Sultan Aji Muhammad Idris adalah cucu menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng yang berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Saat di Wajo, Sultan turut bertempur bersama rakyat Bugis melawan Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC), kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. (sws)
Bupati Jember Kirim Surat ke Kemenkeu untuk Ajukan Tambahan DAU
Jember, Jawa Timur, FNN - Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan untuk pengajuan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 seiring dengan penambahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten setempat. "Berkaitan dengan ruang fiskal yang sangat terbatas dan makin berat, salah satunya untuk pemenuhan belanja wajib penyediaan gaji CPNS dan PPPK, kami telah berkirim surat kepada Dirjen Perimbangan Kemenkeu," kata Hendy dalam Rapat Paripurna Raperda APBD 2022 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (10/11). Sejumlah fraksi di DPRD setempat menyoroti kebijakan Bupati Hendy yang merekrut 4.328 CPNS dan PPPK yang berdampak pada APBD 2022 mengalami defisit mencapai Rp586 miliar. "Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum, baik yang bersifat saran, masukan, maupun pertanyaan," tuturnya. Menurut dia, hal tersebut sebagai wujud hak konstitusi bagi para anggota DPRD dalam mencermati Raperda APBD TA 2022 untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari prinsip sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun daerah ini. "Kami mengakui terkait pembebanan gaji CPNS dan PPPK cukup berat bagi daerah sehingga Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan menyampaikan itu kepada Presiden Joko Widodo," katanya. Dikatakan pula bahwa persoalan itu juga akan disampaikan dalam pertemuan Apkasi se-Jawa Timur pada tanggal 1 Desember 2021 dengan harapan gaji CPNS dan PPPK yang baru masuk dalam APBN lagi. Pendapatan daerah pada RAPBD Jember pada tahun 2022 dibandingkan dengan APBD awal tahun 2021 diproyeksikan alami kenaikan sebesar Rp103,03 miliar atau 2,78 persen, dari Rp3,70 triliun menjadi Rp3,81 triliun. Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2022 jika dibandingkan dengan APBD awal 2021 direncanakan alami penurunan sebesar Rp39,05 miliar atau 0,01 persen, dari Rp4,44 triliun menjadi Rp4,39 triliun. (sws)
POPULER
