POLITIK
Anis Matta: Islam Sampaikan Lima Pesan Bagaimana Hadapi Krisis
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Islam secara lugas telah menjelaskan bagaimana seharusnya manusia bersikap dalam menghadapi krisis berlarut seperti krisis saat ini akibat pandemi Covid-19. "Islam sebenarnya telah memberikan pesan kepada kita bagaimana menghadapi krisis. Dan gambaran tentang krisis tersebut ada di dalam Al Quran," kata Anis Matta saat bedah buku karyanya berjudul 'Pesan Islam Menghadapi Krisis' yang diterbitkan oleh Poestaka Rembuq pada Jumat (19/11/2021). Menurut Anis Matta, pesan tersebut dapat diringkas ke dalam lima pesan. Ternyata krisis bukan merupakan sesuatu yang gelap, yang tidak bisa dipelajari. "Kalaupun ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang terbukti dalam pendekatan scientific, maka itu sebenarnya ketidakmengertian kita terhadap apa yang terjadi, bukan dihadapkan dengan teori konspirasi," katanya. Masifnya informasi teori konspirasi ini, kata Anis Matta, menyebabkan banyak disinformasi yang berseliweran, berasal dari individu, perusahaan, kelompok tertentu, bahkan negara. "Seperti sikap masyarakat menolak vaksin tertentu, itu efek dari teori konspirasi. Sehingga diperlukan tafsir pendekatan agama dan scientific, inilah pesan pertama. Semua bisa dipelajari dan ketika MUI memberikan fatwa, disinformasi tersebut perlahan hilang," katanya. Adapun pesan kedua adalah keimanan. Dimana public mood (suasana hati masyarakat) saat ini didominasi oleh rasa takut, sedih, emosi dan Frustrasi. Emosi negatif ini terus diulang dalam Islam agar ada proteksi keimanan. "Gunanya untuk proteksi mood kita dari semua tekanan masalah. Apakah pandemi ini rekayasa atau natural, dan mahluk (Covid-19) yang lahir, semua atas kehendak Allah SWT. ujarnya. Pesan ketiga adalah perilaku optimistis, mengubah krisis menjadi peluang, karena kegamangan akan menyebabkan kehilangan relevansinya. "Fokus pada peluang dan membalikkan tekanan untuk melakukan pencapaian luar biasa," katanya. Sedangkan pesan keempat adalah inspirasi sejarah. Yaitu muncul ide baru, narasi lama mati atau muncul pemimpin baru, sementara pemimpin lama menjadi tidak relevan. "Kita bisa mengambil inspirasi dari cerita Nabi Daud mengalahkan Jalut. Daud yang bertubuh kecil bisa mengalahkan Jalut yang besar," katanya. Terakhir, pesan kelima adalah soal geopolitik. Islam jauh-jauh hari sudah mengungkapkan mengenai garis pertemuan dengan Romawi, setelah mengalahkan Persia dan menjadi kekuatan global baru saat itu. "Pemahaman lemah orang terhadap krisis saat ini, akibat polarisasi Pilpres 2019 lalu. Tetapi bersamaan dengan pandemi, kesadaran beragama meningkat. Perspektif agama harus menjadi landasan untuk kita mengembangkan langkah selanjutnya," tegas Anis Matta. Ustaz Muhammad Jazir Asp, agamawan dan Takmir Masjid Jogokariyan, Yogyakarta mengatakan, Masjid Jogokariyan mampu memanfaatkan badai krisis saat ini menjadi peluang, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomi. "Kita bisa membuat masker, alkohol, hand sanitizer, disinfektan, baju hasmat, bumbu masak hotel, bahkan dapat limpahan zakat. Ini semua nggak kepikir, kalau nggak ada krisis. Krisis kita lewati dengan kegembiraan," kata Jazir. Pengamat ekonomi dari CELIOS Bhima Yudhistara mengatakan, apa yang disampaikan Anis Matta dalam bukunya adalah sebuah kebenaran dalam Islam, dimana setiap krisis ada peluang. "Sayang buku ini terbit, saat kasus sudah melandai. Saya juga melakukan riset, setiap krisis ada peluang dan sekarang banyak profesi baru. Makanya saya cukup optimis, dan kita tidak perlu pesimis, karena setiap krisis ada peluang," kata Bhima Yudhistira. Namun, Epidemiolog Universitas Airlangga M Atho'illah Isvandary mengingatkan, kemungkinkan Indonesia dilanda gelombang ketiga Covid-19, setelah dua bulan gelombang keempat Covid-19 melanda Eropa. "Gelombang Covid-19 di Indonesia selalu didahului gelombang Covid-19 di Eropa selalu didahului gelombang di Eropa. Prediksi kita dua bulan lagi akan ada gelombang ketiga di Indonesia," kata Atho'illah. (sah)
Sangia Ambona Wawoangi, Gelar Kerajaan Muna untuk Ketua DPD RI
MUNA, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapatkan gelar kehormatan adat dari Kerajaan Muna, Sabtu (20/11/2021). Gelar yang diberikan adalah Sangia Ambona Wawoangi yang bermakna orang terhormat dan dihormati yang merupakan putra terbaik dari Indonesia timur. Gelar dibacakan oleh Sekretaris Lembaga Adat Muna, Abdul Azis Fuadi. Sedangkan penganugerahan piagam adat dilakukan oleh Gempar, Bonto Balano (Perdana Menteri) Kerajaan Muna, mewakili Paduka Yang Mulia La Ode Sirad Imbo, Raja Muna ke-27. Ketua Lembaga Adat Muna yang diwakili oleh La Ode Ruslan Ibu, mengatakan Ketua DPD RI merupakan putra terbaik bangsa yang berasal dari Sulawesi dan Indonesia timur. "Kami menghormati beliau dengan memberikan gelar tertinggi dan menjadi bagian dari Kerajan Muna," katanya di Komplek Rumah Adat Muna. La Ode Ruslan Ibu menjelaskan, ada tiga kata dan makna dari gelar Sangia Ambona Wawoangi. "Sangia adalah pemimpin yang dihormati, disegani, arif, bijaksana dan disegani. Kemudian Ambona diambil dari nama Raja ketiga Muna, Sugi Ambona, ayahnya yang berasal dari bahasa Bugis Makassar. Ini kaitannya dengan Ketua DPD RI yang dari Bugis. Lalu Wawoangi berasal dari bahasa Muna dan Buton berarti Timur. Dalam hakekatnya sebagai Nusantara, beliau mewakili Indonesia timur," paparnya Anugerah gelar ini hakekatnya juga merupakan bentuk ikatan kekeluargaan antara Muna dan Bugis-Makassar. Hubungan kekeluargaan itu sudah terjalin sejak dulu. Hal ini ditandai keberadaan Saweri Gading dan Sugi Ambona, Raja Muna dahulu. "Semoga sampai nanti kekerabatan dan kekeluargaan terus berlangsung," sambungnya. Ketua DPD RI hadir bersama senator Andi Muh. Ihsan (Sulsel), Andi Nirwana, Wa Ode Rabia Al Adawiya dan Amirul Tamim (Sultra), Fachrul Razi (Aceh), Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Hadir juga dalam acara itu Bupati Muna La Ode Rusman Emba, Forkopimda Kabupaten Muna, Lembaga Adat Muna, seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah. Sedangkan Bupati Muna La Ode Rusman Emba menjelaskan kehadiran Ketua DPD RI merupakan berkah tersendiri bagi Kabupaten Muna. "Kami berterima kasih Ketua DPD RI dan anggota DPD datang ke Muna. Kami memang merindukan figur-figur pemimpin bangsa untuk mengenal dan melihat Muna lebih jauh dengan segala potensinya," kata Bupati. Ditambahkannya, apresiasi besar juga diberikan kepada Ketua DPD RI yang sangat berkomitmen besar dalam memperjuangkan kesejahteraan daerah. Termasuk sektor budaya. "Bersyukur Ketua DPD RI yang juga didaulat oleh kerajaan dan Kesultanan Nusantara sebagai Datuk Yang Di-Pertuan Junjungan Negeri, dengan semangat dalam keterlibatan dan konsennya secara khusus terhadap budaya yakni eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, kami yakin keberadaan budaya dan tradisi Nusantara akan semakin lestari. Juga akan diperhitungkan dalam pembangunan bangsa," jelasnya. Sejauh ini, menurut Bupati, pemerintah pusat sudah memberikan banyak kepada daerah, namun masih belum maksimal. "Di sini masih perlu banyak penanganan dari Pusat. Makanya kita berharap aspirasi daerah Muna agar diperjuangkan oleh Ketua DPD RI," jelasnya. Terkait keberadaan kerajaan dan kesultanan Nusantara, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi dan amanat para Raja dan Sultan Nusantara dalam Deklarasi Sumedang. "Karena ada tiga penting perlunya keterlibatan aktif pemerintah dalam hal ini. Yaitu menyangkut revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Kemudian keterlibatan kementerian dan lembaga dalam penguatan budaya Nusantara. Selain itu perlunya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melibatkan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara dalam penyusunan rencana pembangunan daerah," katanya.(RAN)
Bawaslu Apresiasi Simulasi Pemungutan Suara Penyederhanaan Surat Suara
Jakarta, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengapresiasi pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan KPU RI di KPU Sulawesi Utara, Sabtu, untuk mempermudah pelaksanaan Pemilu 2024. “Bawaslu tentu mengapresiasi atas kegiatan yang diinisiasi KPU RI,” kata Ketua Bawaslu Abhan. Apresiasi itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Simulasi, lanjut Abhan, merupakan bagian terpenting bagi penyelenggara dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 karena kompleksitas persoalan pesta demokrasi itu memang berada pada hari pemungutan dan penghitung suara. “Dari simulasi ini, kita bisa mengambil plus dan minusnya, bagaimana nantinya menyempurnakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Abhan. Sebelumnya, pemungutan suara dilakukan melalui 5 surat suara pada Pemilu 2019. Namun dalam praktiknya, jumlah surat suara itu membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses menghitung. Untuk itu menjelang Pemilu 2024, KPU menyederhanakan desain surat suara menjadi dua pilihan sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia C Van Harling saat menyampaikan laporan dan tata cara teknis simulasi tersebut. Dalam simulasi pemungutan suara yang dilaksanakan itu disediakan 2 tempat pemungutan suara (TPS). Di TPS pertama, ada 3 jenis surat suara. Pertama terdiri atas peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR RI. Surat suara kedua berisi peserta Pemilu Anggota DPD RI dan surat suara ketiga terdiri atas peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara di TPS kedua, ada 2 jenis surat suara. Surat suara pertama terdiri atas peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara kedua terdiri dari peserta Pemilu Anggota DPD RI. Para responden akan mencoblos di masing-masing TPS, kemudian memberikan pendapat dan saran dengan mengisi kuesioner serta survei yang telah disediakan panitia. Dengan demikian, Abhan berharap simulasi yang dilakukan dapat memberikan formulasi surat suara dan formulir Pemilu 2024 yang paling efektif. “Mudah-mudahan dengan simulasi pemungutan suara pada penyederhanaan desain surat suara dan formulir ini, nanti akan bisa ditemukan serta diformulasikan surat suara dan formulir paling efektif,” harap Abhan. (sws)
KPU: Penyederhanaan Desain Surat Suara Upaya Permudah Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan penyederhanaan desain surat suara merupakan wujud ikhtiar atau upaya KPU untuk mempermudah pelaksanaan Pemilu 2024 setelah mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019. “Ini ikhtiar kami bagaimana mempermudah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara,” kata Ilham Saputra. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, lanjutnya, keberadaan 5 surat suara membuat banyak staf penyelenggara merasa kesulitan saat menghitung dan mengisi formulir cek hasil. Tidak sampai di sana, pemilih pun mengalami kesulitan dalam memastikan mereka telah memilih secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan KPU. Dengan demikian, katanya, kebijakan penyederhanaan desain surat suara ini diharapkan dapat membenahi penyelenggaraan Pemilu 2024 sehingga menjadi lebih baik. Ilham Saputra mengatakan proses simulasi sebelumnya telah dilakukan secara internal oleh KPU RI. Ia menjelaskan penyederhanaan desain surat suara telah melalui proses riset, penyelenggaraan forum diskusi, dan masukan dari pihak-pihak ahli sehingga diperoleh sistem dan mekanisme pemungutan suara yang lebih baik. Meskipun begitu, katanya, ada konsekuensi logis dan politis yang harus diterima KPU, yaitu konsekuensi adanya revisi undang-undang. “Tapi memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah jika menyederhanakan surat suara, maka ada revisi undang-undang,” kata Ilham Saputra. Namun, ia menegaskan bahwa KPU telah melakukan usaha terbaik dalam memudahkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ilham Saputra berharap seluruh responden dalam simulasi dapat terlibat secara aktif untuk memberikan masukan. “Saya berharap kepada bapak dan ibu yang telah hadir dalam acara hari ini, baik sebagai pemilih, penjaga TPS, maupun pemantau dalam simulasi hari ini untuk dapat terlibat aktif membantu kami, dapat memberikan mengevaluasi dan masukan agar kami dapat me-redesign kembali masukan-masukan dari bapak dan ibu,” imbau Ilham. (sws)
KPU: Simulasi Bertujuan Peroleh Saran Desain Surat Suara Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Melgia C Van Harling mengatakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang digelar di KPU Sulawesi Utara bertujuan memperoleh saran terkait desain surat suara dan formulir Pemilu 2024. “Tujuan dan maksud kegiatan ini adalah yang pertama untuk mendapatkan saran dan masukan terkait penyederhanaan desain surat suara dan formulir pada Pemilu 2024,” ujar Melgia C Van Harling. Hal itu ia sampaikan saat membacakan laporan dan penjelasan tata cara teknis pemberian dan penghitungan suara dalam kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Penyederhanaan Desain Surat Suara serta Formulir Pemilu Tahun 2024” yang dilaksanakan secara langsung di KPU Sulawesi Utara dan disiarkan dalam kanal YouTube KPU RI, dipantau dari Jakarta, Sabtu. Selain mendapatkan saran dan masukan, lanjut Melgia, tujuan kedua dilaksanakannya simulasi yang tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di sepanjang acara tersebut ditujukan untuk memperoleh desain surat suara Pemilu 2024 yang sederhana dan memudahkan pemilih. Tujuan ketiga adalah memperoleh desain formulir cek hasil Pemilu 2024 yang efektif bagi peserta dan penyelenggara. Lalu yang keempat, terciptanya desain surat suara dan formulir cek hasil Pemilu 2024 yang terbaik. Melgia memaparkan simulasi yang diselenggarakan itu lebih ditekankan pada pemberian dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang telah disederhanakan. Jumlah responden atau pemilih yang mengikuti simulasi, tambahnya, mencapai 100 orang. Mereka terdiri atas unsur Bawaslu Sulawesi Utara, anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Utara, dosen, mahasiswa, awak media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) penggiat pemilu setempat. Kemudian, ujar Melgia, masing-masing responden atau pemilih akan melakukan pemberian suara di 2 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 2 model surat suara yang berbeda. Di TPS pertama, ada 3 jenis surat suara. Surat suara pertama terdiri atas peserta pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR RI. Surat suara kedua berisi peserta anggota DPD RI dan surat suara ketiga terdiri atas peserta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara di TPS kedua, ada 2 jenis surat suara. Surat suara pertama terdiri atas peserta pemilu presiden serta wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat suara kedua terdiri atas peserta anggota DPD RI. Terkait pencoblosan, katanya, responden dapat mencoblos dengan paku di antara nomor urut, nama, gambar partai politik pengusung, atau foto calon presiden. Pada surat suara DPR RI, pemilih dapat memilih untuk mencoblos satu kali di antara nomor atau tanda gambar partai, nomor urut, ataupun nama calon. Selanjutnya di surat suara DPD RI bisa dicoblos satu kali di antara tiga pilihan, yaitu pada nomor, nama, atau foto calon. Untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dicoblos satu kali pada nomor, tanda gambar partai politik, nomor urut, atau nama calon. Setelah pencoblosan dilakukan, ujar dia, responden dapat melipat dan memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan. Setelah itu, pendapat mereka dalam memberikan suara dengan 2 model surat suara berbeda di 2 TPS dapat dibagikan melalui pengisian kuesioner dan survei dari tim penyelenggara simulasi. (sws)
PKS Dukung Kesuksesan WSBK 2021 di Mandalika
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberikan dukungan penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) 2021 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, agar terlaksana dengan sukses dan memberi manfaat bagi masyarakat. "Saya sebagai Sekjen PKS sangat bangga atas penyelenggaraan WSBK di Mandalika krena perhelatan internasional itu berhasil terlaksana di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkifliemansyah, salah satu kader terbaik PKS," katanyai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Hal itu dikatakan Habib Aboe Bakar Al Habsyi saat melakukan kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/11). Dia mengaku selalu mengingatkan Gubernur NTB untuk terus menyukseskan penyelenggaraan WSBK di Mandalika karena terkait dengan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurut dia, PKS secara moral memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan acara tersebut karena diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Lombok. "Tidak hanya sukses penyelenggaraan, sebagai pimpinan partai saya juga mengingatkan agar penyelenggaraan WSBK membawa dampak positif untuk masyarakat Lombok, baik langsung maupun tidak," ujarnya. Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan dampak langsung seperti perputaran ekonomi di daerah itu selama penyelenggaraan WSBK. Hal itu, menurut dia, karena berbagai usaha masyarakat Lombok menjadi hidup kembali dan perputaran ekonomi kembali terasa setelah terdampak pandemi COVID-19 sekian lama. Ia menilai dampak tidak langsung penyelenggaraan WSBK Mandalika adalah citra positif Lombok sebagai destinasi wisata sehingga semakin dikenal dunia internasional. Dia mengatakan dampak tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk pembangunan Lombok ke depan sehingga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal. (sws)
Ketua MPR Ajak Milenial Bijak Gunakan Media Sosial
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) sehingga tidak terjebak dalam "lingkaran" penyebaran apalagi memproduksi informasi bohong atau hoaks. "Termasuk meminimalisir sisi gelap kecanduan media sosial, yang membuat generasi muda lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Terlalu asyik dengan dunianya sendiri, dan bersikap abai terhadap lingkungan sekitar dan anti-sosial," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu dikatakannya dalam webinar 'Ajang Karya Video Empat Pilar MPR RI', secara virtual di Jakarta, Jumat. Bamsoet menjelaskan, dampak yang paling membahayakan dari kecanduan medsos adalah dekadensi moral generasi muda bangsa. Menurut dia, internet banyak menawarkan informasi yang begitu mudah diakses, namun penting disadari bahwa sebagian dari informasi tersebut dapat berpengaruh buruk pada mentalitas dan moralitas. "Misalnya konten pornografi, aksi vandalisme, dan paham radikalisme yang dapat berpengaruh buruk pada mentalitas dan moralitas," ujarnya. Dia mengatakan, berdasarkan data Badan Intelijen Negara (BIN), pemuda dan remaja yang berusia 17-24 tahun adalah kelompok usia yang menjadi target utama penyebaran radikalisme. Hal itu menurut dia karena pada rentang usia tersebut, mereka adalah sumber daya yang penuh semangat menggelora, namun masih dalam proses pencarian jati diri. "Terlebih saat ini masih ada sebagian generasi muda yang bersikap antipati terhadap narasi wawasan kebangsaan," katanya. Dia juga mengutip data Centre for Stategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan ada sekitar 10 persen generasi milenial yang setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Sementara itu menurut dia, survei Komunitas Pancasila Muda yang dilakukan pada akhir Mei 2020 mencatat 19,5 persen responden kaum milenial merasa tidak yakin bahwa nilai-nilai Pancasila penting atau relevan dalam kehidupan mereka. Karena itu Bamsoet mengajak generasi milenial terlibat dalam Ajang Karya Video 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Jawa Pos Multimedia TV Network (JPM Network). Kegiatan tersebut menurut Bamsoet merupakan cara kreatif MPR RI melakukan vaksinasi ideologi, khususnya bagi generasi milenial yang sangat terhubung dengan dunia digital. Dia mengatakan, para peserta bisa mengikuti kompetisi dengan cara mengunggah video bermuatan pesan Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Video tersebut bisa diunggah ke Youtube dengan durasi maksimal 10 menit, ke instagram dengan durasi maksimal 2 menit, dan TikTok dengan durasi maksimal 60 detik," katanya. Dia mengatakan, MPR tidak akan mampu bekerja sendirian secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas sosialisasi Empat Pilar MPR RI tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Karena itu dia menilai ajang tersebut juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan energi dan potensi generasi muda, membangun kreativitas, mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri melalui kegiatan yang positif dan bermanfaat. (sws)
Pemkab Kubu Raya Lakukan Pelantikan 39 Kades pada Desember
Pontianak, FNN - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat akan melakukan pelantikan kepala desa (kades) terpilih periode 2021-2027 hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilakdes) Serentak tahun 2021 pada 17 Desember mendatang. "Setelah tahapan pelaporan ini selesai dilakukan, maka sesuai dengan arahan pimpinan dimungkinkan pelantikan kades terpilih secara serentak juga pada tanggal 17 Desember 2021," kata Budi Mulyono, Kasi Tata Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kubu Raya, di Sungai Raya, Jumat. Dia memaparkan, setelah proses pencoblosan Pilkades Serentak di Kubu Raya yang dilaksanakan tanggal 17 November, hasilnya telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya berdasarkan hasil laporan dari 39 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Dari 39 desa yang ikut Pilkades ini, pihaknya telah melakukan input data untuk pelaporan dari PPKD terkait kades terpilih. "Alhamdulillah, proses hitungan cepat yang kami lakukan pada Rabu malam sudah didapatkan nama-nama kades terpilih periode 2021-2027 . Yang mana dari 160 Cakades, baik dari petahana maupun yang baru berdasarkan hasil hitungan cepat, terdapat 24 orang kades terpilih yang baru dan 15 kades lainnya masih dipimpin petahana," tuturnya. Budi menjelaskan, setelah menetapkan kades terpilih ini, selama satu minggu ke depan dirinya akan siap memberikan pelayanan untuk pendampingan dan pelaporan dari PPKD desa yang diberikan waktu selama 7 hari ke depan. "Terhitung dari penetapan kades terpilih merupakan kewajiban dari PPKD desa untuk melaporkannya ke kabupaten. Selama pelaporan, tentunya PPKD harus dilakukan pendampingan, karena dokumen ini sebagai dasar hukum kami untuk penetapan kades terpilih dan SK Bupati," katanya. Selain itu, sebelum dilakukan pelantikan kades terpilih, pihaknya terlebih dahulu akan memberikan pembekalan bagi Kades terpilih baik yang petahana maupun yang baru yang dilakukan selama dua hari supaya bisa menyatukan persepsi dalam tata kelola pemerintah desa. Selain itu, Budi menambahkan, ibu PKK Desa juga akan diberikan pembekalan agar mereka tahu tugas kepala desa yang tak lain adalah suaminya. "Pembekalan ini kami berikan dengan tujuan agar bisa seiring dan sejalan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa dan PKK," kata Budi. (sws)
Tenaga Kontrak Pemkab Kotawaringin Timur Dievaluasi Awal Tahun
Sampit, FNN - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjadwalkan pada Januari 2022 melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kontrak kerja. "Karena tahun ini tinggal dua bulan lagi, maka evaluasi akan kami laksanakan pada awal 2022. Evaluasi pada Januari. Ini sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Sekda," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang juga Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Jumat. Penjelasan ini juga disampaikan Alang menjawab pertanyaan anggota dewan saat rapat di Komisi I DPRD Kotawaringin Timur. Saat itu sejumlah legislator menyampaikan informasi terkait keluhan masyarakat terhadap kinerja tenaga kontrak. Sejumlah anggota Komisi I menyoroti tenaga kontrak karena kinerjanya dinilai kurang baik. Banyak tenaga kontrak yang diduga tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga hanya membebani anggaran pemerintah daerah. Menanggapi itu, Alang mengakui adanya informasi tersebut. Untuk itulah pemerintah daerah akan mengevaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak yang tersebar hingga di kecamatan. Saat ini pemerintah daerah tidak ada lagi merekrut tenaga kontrak. Bahkan jika ada tenaga kontrak yang mengundurkan diri maupun meninggal, pemerintah daerah tidak ada merekrut tenaga kontrak baru sebagai penggantinya. Data BKPSDM Kotawaringin Timur, saat ini ada 3.625 orang tenaga kontrak yang aktif. Untuk 2022, kontrak kerja mereka rencananya hanya dibuat untuk waktu enam bulan. Hal itu lantaran pemerintah daerah akan melakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak pada Januari 2022. Jika kinerjanya dinilai kurang baik, maka tidak menutup kemungkinan kontrak kerja tenaga kontrak tersebut tidak lagi diperpanjang. "Kontraknya dibuat enam bulan, setelah ada hasil evaluasi maka akan diputuskan apakah kontrak mereka dilanjutkan atau stop. Kami mempersiapkan evaluasi ini supaya sesuai harapan kita dan tidak ada kesalahan dalam melakukan evaluasi," tambah Alang. Alang menambahkan, tenaga kontrak yang ada ini kemungkinan hanya diperpanjang sampai 2023. Nantinya pada 2023 tidak ada lagi tenaga kontrak karena semua akan beralih ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. "Makanya kami sudah menyurati kepada SOPD untuk menyusun usulan formasi PPPK itu, tapi ternyata banyak SOPD yang tidak mengusulkan. Akhirnya kita hanya mengusulkan sebanyak 339 formasi dalam seleksi pada 2022 nanti. Itu pun jika semua formasi disetujui pemerintah pusat," demikian Alang Arianto. (sws)
KPPOD Rekomendasi Optimalisasi Digitalisasi PBJ Agenda Krusial Pemda
Jakarta, FNN - Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Ditha Mangiri merekomendasikan agar penerapan dan optimalisasi digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa (PBJ) menjadi agenda krusial dari pemerintah daerah di Indonesia. "Tidak semua daerah itu memiliki infrastruktur yang mendukung untuk digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa," kata Ditha Mangiri saat menjadi pemantik diskusi dalam webinar bertajuk "Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pascapandemi" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube KPPOD Jakarta, dipantau dari Jakarta, Jumat. Untuk itu, lanjut Ditha Mangiri, rekomendasi tersebut sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat tercipta transparansi informasi, integrasi data, efisiensi proses bisnis, serta akses pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan yang terbuka dan adil. Ia juga mengatakan pemerintah pusat pun melalui Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mendorong optimalisasi layanan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, tambah Ditha, sudah sepatutnya optimalisasi pemanfaatan pengadaan barang/jasa segera diwujudkan oleh pemerintah daerah. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh KPPOD dan Populi Center itu, Ditha juga memaparkan berbagai manfaat dari digitalisasi layanan pengadaan barang/jasa. Pertama, layanan pengadaan barang/jasa dalam bentuk digital dapat mempersulit terjadinya tindak pidana korupsi dan persekongkolan. "Saya bisa ambil kesimpulan dari segi digitalisasi, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan. Di antaranya, dengan mendesain pengadaan berbasis digital ataupun elektronik," tutur Ditha. Selain itu, ia juga menilai layanan pengadaan barang dan jasa berbentuk digital akan meningkatkan efektivitas penggunaan waktu serta biaya. Lalu, digitalisasi tersebut juga bisa menghilangkan penggelembungan biaya anggaran dan mark-up, yaitu kesenjangan di antara harga jual barang atau jasa dan biaya anggarannya. "Pemerintah juga menyediakan e-katalog. Semua daftar harga itu sudah tertera di dalam. Jadi, untuk penggelembungan biaya anggaran dan mark-up bisa terminimalisasi di dalam sistem e-katalog," ujar Ditha. Ia pun berharap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang transformasi pelayanan publik dari yang berbentuk manual menjadi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis digital juga disarankan untuk diutamakan di sekitar wilayah luar Jawa dan wilayah terluar Indonesia yang lain. (sws)
POPULER
