POLITIK
Akademisi Sambut Baik Figur Perempuan Maju di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Akademisi sekaligus Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof Burhan Djabir Magenda PhD menyambut baik wacana figur perempuan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Bagus ada wacana capres perempuan. Tapi, saya kira yang masuk akal adalah jadi calon wakil presiden (cawapres)," kata Prof Burhan Magenda melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Hal itu ia sampaikan menanggapi hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis beberapa waktu lalu. Hasil survei ARSC, tokoh perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid menjadi salah seorang figur dari sembilan tokoh perempuan berpotensi maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Yenny Wahid dalam survei tersebut mempunyai elektabilitas 3,14 persen dan mengungguli tokoh perempuan lain yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (1,32 persen). Dosen pascasarjana UI, Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada itu mengatakan dari sembilan nama tokoh perempuan yang masuk dalam survei ARSC, hanya tiga nama yang peluangnya paling besar. Ketiga yakni Puan Maharani, Sri Mulyani, dan Yenny Wahid. Penyebutan ketiga nama tokoh perempuan itu bukan tanpa alasan. Menurut Burhan, selain pertimbangan mewakili partai dan golongan, persoalan cawapres juga bergantung dari capres yang diajukan. "Kalau dari sisi pemilih, tentu Yenny Wahid dan Puan Maharani karena keduanya memiliki dukungan dan basis massa besar seperti NU dan PDI-P," kata alumnus Universitas Stanford dan Universitas Cornell, Amerika itu. Meskipun Yenny Wahid tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat dalam birokrasi pemerintahan, namun anak dari Gus Dur tersebut dikenal sebagai penganjur toleransi bagi bangsa. Apalagi, ia juga berpengalaman mendampingi Gus Dur sewaktu jadi Presiden. Kemudian, alasan penyebutan nama Sri Mulyani lantaran ada kemungkinan calon presiden mendatang adalah seorang teknokrat yang ingin memulihkan ekonomi. Untuk itu, Sri Mulyani menjadi sosok yang pas untuk mendampinginya. Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio mengatakan meskipun muncul beberapa nama tokoh perempuan yang berpotensi maju sebagai capres, namun elektabilasnya masih jauh di bawah capres laki-laki. Kendati demikian, ia tidak menampik elektabilatas capres perempuan dapat menyaingi capres laki-laki. Misalnya, Puan Maharani. Jika PDI-P yakin menang, maka partai tersebut akan berusaha sekuat tenaga menaikkan elektabilitasnya. (sws)
Menko Polhukam Ajak Masyarakat Indonesia Perbaiki Implementasi HAM
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dengan pemerintah memperbaiki implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari. "Penerapan HAM masih menemui banyak masalah. Mari kita perbaiki bersama-sama karena kita harus memandang ke depan, tidak boleh terbelenggu dengan keberadaan seperti sekarang," kata Mahfud ketika memberi sambutan dalam pembukaan Festival Hak Asasi Manusia 2021 yang disiarkan di kanal YouTube Semarang Pemkot, dan dipantau dari Jakarta, Rabu. Adapun permasalahan yang acap kali menjadi tantangan bagi penerapan prinsip-prinsip HAM di Indonesia adalah intoleransi, pemaksaan kehendak, dan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan antara masyarakat yang satu dan lainnya. Perbedaan tersebut tidak terbatas pada perbedaan latar belakang berupa suku, agama, maupun ras, tetapi juga melingkupi perbedaan pendapat dan pandangan. Padahal, menurut Mahfud, keberagaman seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. "Bangsa ini harus bersatu dan saling menghargai pluralisme dalam berbangsa dan bernegara untuk bergerak bersama di dalam mencapai tujuan nasional," tuturnya. Selain membangun rasa toleransi dan saling menghargai, Mahfud juga mengatakan bahwa orientasi pembangunan harus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, serta mengedepankan aspek-aspek yang berkelanjutan, seperti bidang pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Dengan demikian, orientasi pembangunan Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. "Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan dan minoritas, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat," ucap Mahfud. Menko Polhukam ini juga memaparkan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian penting, seperti aspek pengaturan emosi, aspek pengendalian dorongan, aspek optimisme, aspek analisis penyebab dan akibat, aspek empati, hingga aspek untuk mencapai hal-hal yang positif. Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus mendapat perhatian penting dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat lainnya untuk bersama-sama membangun ketahanan masyarakat dengan soliditas dan solidaritas sebagai elemen kunci. "Untuk beradaptasi dan mengatasi situasi yang sulit, seperti situasi di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia saat ini," ujarnya. Oleh karena itu, Mahfud merasa bahwa Festival HAM bertema Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi merupakan tema yang relevan dan merepresentasikan optimisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan yang melanda bangsa saat ini. (sws)
BPIP dan Badan Kesbangpol Jateng Koordinasikan Implementasi Materi PIP
Jakarta, FNN - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah untuk mengimplementasikan materi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) bagi pemerintah serta masyarakat setempat. “PIP pada dasarnya merupakan kegiatan dan/atau segala upaya yang dimaksud untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar dapat tegak dan dapat diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” kata Aris berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Kerja sama itu ditandai dengan pertemuan yang telah dilakukan di antara Direkur Kajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (KMPIP) Aris Heru Utomo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Haerudin di Semarang, Selasa (16/11). Dalam pengimplementasian materi PIP, tambah Aris, Direktorat KMPIP telah menyiapkan materi pembinaan ideologi Pancasila sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki Kedeputian Pengkajian Materi BPIP. “Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsi Kedeputian Pengkajian Materi BPIP, Direktorat KMPIP menyiapkan materi di hulu yang akan digunakan untuk melakukan pembinaan di hilir,” jelasnya. Aris juga mengatakan pembicaraan seputar PIP tidak hanya berkutat tentang pendidikan dan pelatihan, tetapi juga mencakup hal yang lebih luas, seperti yang dituangkan dalam definisi PIP. Dalam definisinya, disebutkan bahwa PIP adalah kegiatan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah pemerintah dan masyarakat Indonesia melalui berbagai metode mulai dari sosialisasi, pembudayaan, diskusi kelompok, hingga pengasuhan. Kemudian, Aris juga mengimbau Badan Kesbangpol Pemprov Jawa Tengah untuk bergotong royong melakukan beberapa kegiatan uji petik materi PIP yang sudah disiapkan oleh BPIP, seperti materi PIP untuk aparatur sipil negara (ASN) atau Kepala Daerah. Haerudin menyambut baik imbauan tersebut. Dia menyampaikan pihaknya siap bergotong royong melakukan PIP melalui uji petik materi dalam diksusi kelompok terpimpin atau focus group discussion. “Terdapat beberapa wilayah di Jawa Tengah yang dapat digunakan untuk uji petik materi PIP di tahun 2022 mendatang,” ujar Haerudin. Pertemuan itu diakhiri dengan ramah tamah dan peninjauan ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jawa Tengah. (sws)
Pemkab Kediri Ubah Sistem Pembayaran Menjadi Nontunai
Kediri, FNN - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membuat kebijakan dengan digitalisasi untuk sistem pembayaran menjadi nontunai sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mengurangi risiko kontak langsung, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. "Transaksi di atas Rp1 juta diwajibkan nontunai, tidak boleh tunai," kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, Rabu. Pihaknya menegaskan kebijakan itu diambil sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ia juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kediri Nomor 23 Tahun 2021 sebagai payung hukum aturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut dibuat itu dibuat untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, mencegah peredaran uang palsu dan menekan laju inflasi lebih mudah dan cepat. Dengan sistem nontunai jumlah peredaran uang kertas dapat dikurangi. "Sistem ini juga mencegah transaksi ilegal. Karena dengan TNT ini digital transaksi terlihat, sehingga potensi penyelewengan anggaran bisa diminimalisir," ujar dia. Dalam pelaksanaan program tersebut, pihaknya sudah meminta Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri untuk sosialisasi. "Jangan sampai terjadi uang yang sudah ditransfer ditarik dan dikembalikan lagi secara cash (tunai). Kita terus berbenah, jangan sampai ini percuma dan sia-sia," ujar dia. Sebelumnya, Pemkab Kediri juga sudah memutuskan memanfaatkan layanan pembayaran nontunai untuk transaksi pajak daerah sehingga mempercepat layanan dan mengurangi risiko kontak langsung, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut juga tindak lanjut dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kediri yang telah dibentuk sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga meminimalisir risiko kontak langsung mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Sofwan Kurnia mengapresiasi langkah Pemkab Kediri yang memanfaatkan digitalisasi dalam transaksi pajak daerah. Sebelumnya, transaksi digital dilakukan di pasar tradisional, termasuk di area Kampung Inggris, Kabupaten Kediri. "Kabupaten Kediri sangat progresif. Ada peresmian digitalisasi pajak daerah dan pembayaran tiket nontunai ini menunjukkan bahwa potensinya akan tergali lebih besar lagi, volume akan kelihatan," kata Sofwan. (sws)
Wapres: Ulama Aceh Wajib Dorong Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh ulama di Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengajak masyarakat melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi. "Menjadi kewajiban dari para ulama, terutama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan pesantren-pesantren supaya masyarakat mau, supaya masyarakat berbondong-bondong untuk divaksinasi," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Wapres mengatakan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia hanya dapat terwujud dengan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk para ulama dan pesantren. Penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia, lanjut Wapres, tidak hanya menjadi masalah kesehatan, melainkan juga masalah agama. Dalam agama Islam terdapat ajaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain dari wabah penyakit. "Sudah sering saya katakan bahwa penanggulangan COVID-19 bukan semata-mata masalah kesehatan, tapi masalah agama; arena penanggulangan COVID-19 itu dalam rangka menjaga jiwa jangan sampai jadi korban," jelasnya. Imbauan Wapres kepada para ulama tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, karena provinsi tersebut termasuk rendah dalam vaksinasi. "Pemerintah pusat itu ingin mempercepat proses vaksinasi, khususnya daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, ada tujuh provinsi yang salah satunya Aceh," katanya. Capaian vaksinasi COVID-19 di Aceh, sebut Wapres, baru mencapai 38 persen untuk dosis pertama dan 18 persen untuk dosis kedua. Oleh karena itu, salah satu strategi mempercepat vaksinasi COVID-19 di Aceh tersebut ialah menggandeng para ulama dan tokoh agama. "Kami juga terus mendorong untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya melibatkan para ulama, pesantren. Vaksinasi adalah bagian dari upaya menjaga diri dari penularan wabah," ujar Wapres. (sws)
Max Sopacua Wafat
Jakarta, FNN - Eks petinggi Partai Demokrat Max Sopacua wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, dan jenazah almarhum akan disemayamkan di kediamannya di Bogor, Jawa Barat, kata salah satu koleganya dan juga salah satu inisiator KLB Demokrat, Darmizal. “Saya mendengar kabar (Max Sopacua wafat) tadi pagi menjelang subuh dari keluarga dan teman-teman,” kata Darmizal,saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Darmizal lanjut menyampaikan ia akan ikut melayat ke rumah duka dan memberi penghormatan terakhir untuk Max Sopacua. “Dari RSPAD sudah prepare (siap-siap) berangkat ke kepatihan, di kediaman, rumah duka di Bogor,” sebut Darmizal. Dalam kesempatan yang sama, Darmizal turut mengenang sosok Zulkifli bin Adam alias Max Sopacua, yang juga bergabung sebagai inisiator pertemuan di Deli Serdang, Sumatera Utara. “Beliau itu sangat concern dengan perjuangan kepembelaan Partai Demokrat sesuai dengan visi misi awalnya sehingga kemudian (dia) bergabung jadi inisiator KLB di Deli Serdang,” kata Darmizal. Oleh karena itu, ia dan kolega lainnya di KLB menilai sosok Max sebagai pahlawan, karena dedikasinya terhadap partai. “Bagi kami, Max adalah seorang hero, seorang pahlawan. Dia punya integritas, kemudian sangat humanis, humoris,” kata Darmizal. Ia menambahkan Max merupakan sosok yang giat berjejaring dan selalu aktif terlibat dalam perjuangan partai. “Dia sangat gigih berjuang mengumpulkan teman-teman, menyapa sebanyak mungkin teman di awal peristiwa berdirinya Partai Demokrat. Beliau penghubung yang sangat interaktif, partisipatif, dan mudah berkolaborasi,” ujar Darmizal. Tidak hanya itu, dia juga mengenang sosok Max sebagai salah satu pihak yang turut berperan pada awal berdirinya Demokrat. “Dia mencari warna contoh, warna dasar Partai Demokrat, mencari bahan untuk warna dasar Partai Demokrat. Itu yang paling berkesan bagi kami,” sebut Darmizal. Oleh karena itu, ia dan kolega lain di KLB berduka dan kehilangan atas wafatnya Max. “Sangat berduka, kami sangat kehilangan,” sebut Darmizal. Max Sopacua merupakan salah satu tokoh senior Partai Demokrat, yang pernah menjabat posisi Wakil Ketua Umum. Namun, Max kemudian menjadi penggerak KLB di Deli Serdang pada Maret 2021 dan sempat beberapa kali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti sidang-sidang sengketa antara kelompok KLB dan DPP Partai Demokrat. (sws)
Pengamat Apresiasi Seruan Menko PMK Gerakan Nasional Revolusi Mental
Jakarta, FNN - Pengamat Politik dari Universitas Pasundan Nunung Sanusi mengapresiasi seruan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digaungkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Papua. "Dalam visi kebangsaan yang hendak melakukan percepatan, revolusi mental merupakan sebuah gagasan yang besar. Apalagi, ke depan kita akan menyongsong perubahan global," kata Nusa dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, GNRM yang digaungkan selama ini membawa banyak dampak positif bagi bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Menurut dia, gagasan revolusi mental secara historis juga sempat digelorakan oleh bapak bangsa kita, Presiden Soekarno sekitar tahun 1957. Salah satu wujud revolusi mental yang dibangun adalah dengan mengajak generasi muda untuk turut serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nusa menegaskan, ajakan untuk melibatkan mahasiswa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua merupakan wujud integritas sekaligus gotong royong generasi muda di sana dalam membangun tanah kelahirannya. "Sebagai Menteri sekaligus akademisi, Pak Muhadjir pasti memiliki gagasan besar untuk memajukan bangsa dengan memiliki kesadaran diri sebagai bangsa yang kuat dan besar. Hal ini, tak terlepas dari sosok beliau sebagai seorang pengajar," ujar Nusa. Selain itu, semangat revolusi mental juga perlu didukung oleh seluruh komponen. Dalam implementasinya, yaitu menggerakkan infrastruktur politik hingga tingkat rukun tetangga (RT). "Terbukti, dukungan tersebut terwujud dalam bentuk gotong royong masyarakat saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu," ujarnya. Nusa menjelaskan Indikator keberhasilan dari revolusi mental bisa dilihat dari pandemi COVID-19 sekarang. Masyarakat mampu menampakkan mental yang kuat, tangguh, bahkan tumbuh solidaritas, gotong royong, saling membantu sama lain di tengah berbagai himpitan dan tekanan dari COVID-19. Dirinya berharap, ke depan gerakan revolusi mental mampu mengubah pemikiran masyarakat secara kolektif. Dari mental yang terbiasa menerima apa adanya, menjadi mental progresif, inovatif dan kreatif. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, peran perguruan tinggi merupakan yang paling vital untuk mendukung beragam program kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah. "Jadi saya harap agar para mahasiswa di perguruan tinggi dengan keilmuannya dapat diterapkan langsung kepada masyarakat," ujar Muhadjir. (sws)
Ketua MPR Tegaskan PPHN Perkuat Sistem Pemerintahan Presidensial
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen UUD 1945 dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. “Hadirnya PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1 tidak akan tergerus sedikit pun peran dan otoritas dengan hadirnya PPHN,” kata Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara pada seminar virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa. Oleh karena itu, ia menyampaikan PPHN jika nantinya terbentuk hanya akan mengatur prinsip-prinsip filosofis dari turunan pertama UUD 1945. PPHN juga akan disesuaikan dengan ciri khas sistem pemerintahan presidensial, tegas Bambang Soesatyo yang populer dengan nama Bamsoet. Ciri-ciri itu, di antaranya pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan tetap dipilih langsung oleh rakyat, presiden dan wapres yang tidak dapat dijatuhkan karena alasan politik, dan presiden tetap punya hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri serta pejabat setingkat menteri. PPHN, katanya, tidak akan mengurangi ruang, kewenangan, dan kreativitas pemerintah menyusun cetak biru pembangunan. “Kehadiran PPHN justru memberikan payung hukum bagi presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih teknokratis. Rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh periodisasi pemerintahan yang bersifat elektoral,” jelas Bamsoet. Ia menyampaikan PPHN akan menjadi landasan untuk setiap rencana strategis pemerintah, antara lain pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan pembangunan Infrastruktur tol laut. “Kehadiran PPHN dapat membantu pemerintah mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah. Koordinasi antara pusat dan daerah yang sering tidak selaras bisa diminimalisir,” kata Bamsoet. Keberadaan PPHN dapat pula menekan risiko pemborosan anggaran yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan setiap ada pergantian pemerintahan, katanya. Dalam seminar bertajuk “PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil”, pembicara selain Bamsoet, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie, dan Pengamat Parlemen Sebastian Salang. (sws, ant)
Wapres Berharap Kualitas SDM Pemprov Aceh Terus Meningkat
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Aceh terus meningkat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. "Saya juga berharap kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik di Aceh itu terus meningkat, sehingga tercipta tata kelola pemerintah yang baik di dalam pelayanan publik," kata Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Aceh, seperti dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres, Selasa. Wapres juga meminta Pemprov Aceh memberikan kemudahan aksesibilitas dan mengutamakan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Wapres mendorong seluruh aparatur penyelenggara pemerintah di Aceh, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk saling berkoordinasi dan bersinergi denga jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) di pusat. "Konsolidasi, kolaborasi, sinergi antara K/L dan pemda lain, serta dengan dunia usaha harus senantiasa diperkuat, agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing," katanya. Apabila kolaborasi tersebut tidak berjalan, kata Wapres, maka hal itu akan menghambat pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. "Kalau kolaborasi ini tidak berjalan, tentu akan terjadi hambatan dan tidak berjalan dengan baik. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah melaporkan terkait program pengembangan UMKM di Aceh, dengan pemberian dukungan melalui Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. "Dilakukan juga pembinaan terhadap pelaku usaha melalui tujuh dinas pelatihan, sembilan jenis pendampingan, stimulus, kemitraan dengan berbagai pihak," kata Taqwallah. (sws)
Pemkab Barito Utara Gelar Seleksi Kompetensi Bidang CPNS
Muara Teweh, FNN - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 yang lulus passing grade hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 16-17 November 2021 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah setempat. "Hari ini tes SKB sedang berlangsung yang merupakan hari pertama dengan titik lokasi (tilok) di ruang Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Barito Utara Fakhri Fauzi di Muara Teweh, Selasa. Menurut dia, kegiatan yang akan diikuti 163 peserta tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama BKPSDM Barito Utara dengan BKN Kantor Regional VIII Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada hari ini, kata dia, tes dilangsungkan empat sesi, dengan jumlah peserta 30 orang per sesi dan alokasi waktu tes selama 90 menit. "Tes hari ini direncanakan memfasilitasi bagi 120 peserta. Selanjutnya, hari kedua pada Rabu (17/11), tes akan diikuti 43 peserta, yakni 30 peserta sesi 1 (08.00-09.30 WIB) dan 13 peserta sesi 2 (10.30-12.00 WIB)," kata Fakhri. Dia mengatakan, di sela setiap sesi tes, pada hari pertama maupun hari kedua, terdapat jeda waktu 60 menit di setiap sesi tes. Jeda waktu antar sesi, diperuntukkan untuk proses transisi/ persiapan yaitu registrasi dan penyerahan PIN peserta, penitipan barang, body checking,peserta masuk ruang tunggu steril, serta perpindahan peserta dari ruang tunggu ke ruang ujian. "Tes sesi pertama hari ini telah dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan ditentukan, beberapa saat nanti, sesi sudah harus selesai pukul 09.30 WIB," kata dia. Waktu pelaksanaan tiga sesi tes hari pertama ini, selanjutnya masing-masing untuk sesi 2 (pukul 10.30-12.00 WIB), sesi ketiga (13.00-14.30 WIB), dan sesi ke-4 (15.30-17.00 WIB). CASN di lingkup Pemkab Barito Utara yang lulus SKD dan berhak mengikuti tes SKB sebanyak 244 peserta dengan tiga titik lokasi ujian yaitu 163 orang tiloknya di Muara Teweh, kemudian 26 peserta dilaksanakan di BKN Banjarmasin dan 55 orang lokasi ujian UPT BKN Palangka Raya yang keduanya dilaksanakan pada Senin (15/11). "Jadi pelaksanaan tes SKB dengan titik lokasi di Banjarmasin dan Palangka Raya sudah dilaksanakan Senin (15/11)," ujar Fakhri. (sws)
POPULER
