POLITIK
PKS Buka Peluang Non Kader Jadi Calon Pejabat Publik
Depok, FNN - Badan pemenangan pemilu dan pilkada DPW PKS Jawa Barat Muttaqin mengatakan menghadapi pemilu dan pilkada pada 2024, partainya meluncurkan program Sekolah Calon Pejabat Publik (SECAPPU). "Kami persilakan kepada non kader PKS untuk bisa mendaftar," kata Muttaqin dalam keterangannya, Rabu. Muttaqien mengatakan dengan SECAPPU ini PKS ingin memberi kesempatan kepada warga di luar PKS yang memiliki potensi dan kapasitas menjadi pejabat publik baik DPRD Kota, Provinsi maupun pusat dan menjadi kepala daerah baik kota mauoun kabuoaten maupun Gubernur Jabar. Untuk mengikuti SECAPPU Peserta tidak di pungut biaya pendaftaran dan tidak wajib mendaftar sebagai anggota PKS. Pendaftaran dilakukan secara online sampai dengan 27 Des 2021. Melalui klik: https://bit.ly/FormulirPendaftaranSECAPPUPKSJawaBarat," ujarnya. Sedangkan untuk syaratnya yaitu WNI minimal lulusan SMA, usia 17 tahun keatas dan mendaftarkan diri. Selanjutnya setelah lulus Secappu yang akan men jadi calon pejabat publik ada syarat tambahan yaitu menjadi anggota PKS, punya kredibilitas moral yang baik, punya basis massa dan atau modal finansial yang cukup untuk biaya kampanyenya sendiri. (sws)
Ombudsman NTT Pasang Pigura Pengaduan Layanan Publik di PLBN Motaain
Kupang, FNN - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur memasang pigura pengaduan pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste. "Pigura "Kriiing Ombudsman" ini kami pasang untuk menjawab kesulitan akses warga melapor saat mengalami permasalahan terkait pelayanan publik di pintu perbatasan negara," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu. Ia mengatakan sebelumnya Ombudsman NTT menerima keluhan pelintas batas yang melewati PLBN Motaain terkait adanya pungutan tambahan pengurusan paspor dari petugas Imigrasi Atambua. Selain itu, para pemilik kendaraan ekspor-impor mengeluhkan pemeriksaan kendaraan oleh personel TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste, yang sebenarnya menjadi tugas dan kewenangan Bea dan Cukai di PLBN. "Tetapi syukurlah permasalahan ini telah diselesaikan oleh para pihak terkait di sana," katanya. Beda Daton mengatakan masyarakat pengguna layanan di PLBN Motaain sebelumnya kesulitan melaporkan persoalan pelayanan publik yang dialami karena tidak mengetahui akses untuk melapor. Oleh sebab itu, kata dia, pemasangan pigura "Kriiing Ombudsman" ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut. Ia mengatakan pihaknya terus bergerak memasang pigura guna menjangkau hingga ke pelosok wilayah NTT untuk memudahkan akses warga melapor melalui nomor kontak 08123788320 dan 08111453737. Sejauh ini Ombudsman NTT telah memasang sekitar 128 pigura di wilayah di NTT yang tersebar di berbagai instansi pelayanan publik hingga tingkat desa. Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan melalui akses ini, kata dia, bermanfaat sebagai referensi bagi instansi penyelenggara layanan publik untuk terus membenahi kualitas pelayanan. Beda Daton mengajak masyarakat untuk memperbaiki layanan pemerintah dengan ikut berpartisipasi menyampaikan laporan melalui nomor-nomor di pigura "Kriiing Ombudsman. "Mari awasi, tegur, dan laporkan jika mengalami layanan yang belum sesuai standar di seluruh instansi pemerintah," katanya. (sws)
DPP Ikhwanul Muballighin Minta LaNyalla Jadi Pembina
Jakarta, FNN - Dewan Pengurus Pusat Ikhwanul Muballighin meminta Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi pembina dalam struktur kepengurusan organisasi. Hal itu disampaikan Wakil Dewan Syuro DPP Ikhwanul Muballighin Habib Umar Assegaf dalam pertemuan di Ruang Kerja DPD RI, Lantai 8 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. "Jika berkenan, sudi kiranya Pak LaNyalla menjadi pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata Habib Umar. Menjawab permintaan tersebut, LaNyalla meminta doa agar amanah dan bertanggungjawab dengan tugas barunya sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin. "Doakan saya agar amanah menerima peran baru saya ini sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata LaNyalla. Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin KH Anwar Fudoli menerangkan, kehadirannya mereka untuk menyampaikan perkembangan organisasinya yang telah melaksanakan kongres pada Maret 2021 lalu. "Saat ini kami mulai melakukan konsolidasi. Dalam waktu dekat, kami akan menyelenggarakan Mukernas pada 17-19 Desember 2021. Berkenan kiranya Pak LaNyalla memberi 'keynote speech'," kata Anwar. Anwar menjelaskan salah satu program kerja yang tengah digagas adalah mendorong para mubaligh menjadi wirausaha. Menanggapi program itu, LaNyalla menyatakan mubaligh memang sudah semestinya mengambil peran untuk memperkuat perekonomian nasional. "Peran yang bisa diambil adalah menjadi wirausaha. Maka, saya mendukung program kerja mubaligh berwirausaha ini," tutur LaNyalla. Dia meyarankan agar para mubaligh itu membentuk koperasi sebagai alat mereka membangun usaha. "Saya sarankan koperasi," ujarnya. (sws)
Ketua DPD Tegaskan Komitmen Kawal Dana BLK Pesantren
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk mengawal dana balai latihan kerja (BLK) untuk pondok pesantren. "Soal BLK ini, apakah sudah diterima atau belum, saya siap mengawal agar kita tahu bagaimana perkembangannya," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, saat menerima audiensi ulama perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Kerja DPD RI Lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator di antaranya Sylviana Murni (DKI Jakarta), Bustami Zainuddin (Lampung), dan Sukiryanto. Ulama dari Jawa Timur yang hadir di antaranya adalah KH Abdul Bari (PP Darul Falah), KH Sirotol Mustaqim (Raudlatul Islam), KH Juaini dan Ustaz Shofi (PP Addimyati), KH Hoirul Anam dan Ustaz Mustamar (Darul Hikam), Ustaz Bayu Wibowo (PP As Salafy), dan KH Bahrurrosid (Miftakhul Ulum Attaufik). "Dana BLK ini penting bagi kami untuk mengembangkan pondok pesantren. Kedatangan kami ke sini untuk meminta saran bagaimana mengembangkan pesantren agar pendidikan formal dan informal semakin baik. Kami mohon dibantu agar BLK bisa segera kami terima," kata KH Sirotol Mustaqim. Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan asrama di pondok pesantren yang kurang memadai. "Asrama putra dan putri ini saya berharap dapat diperhatikan, karena berkaitan dengan proses belajar mengajar di pondok pesantren," ujar dia. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, DPD RI tengah berjuang melakukan amendemen ke-5 konstitusi. "Apa yang terjadi saat ini, di mana korupsi merajalela dan persoalan lainnya, itu terjadi karena imbas dari amendemen mulai tahun 1999-2002," kata La Nyalla. Imbasnya, kata dia lagi, hal krusial bagi bangsa ini adalah pemberlakuan presidential treshold (PT) bagi persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. "Imbasnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita harus memikirkan bagaimana santri kita, pesantren kita. Kapan kita mau maju kalau begini terus," kata La Nyalla menegaskan. (sws)
Wamenhan Herindra Terima Kunjungan Kerja Menlu Denmark
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Jeppe Kofod di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa, yang membahas kerja sama pertahanan. Kunjungan Menlu Denmark itu disambut dengan upacara Jajar Kehormatan di Aula Hening BTI, Kementerian Pertahanan. Pada pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi Irjen Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Kabaranahan Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari, sedangkan Menlu Denmark didampingi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen. Atas kedatangan Menlu Denmark, Wamenhan Herindra menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih telah berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Mantan Danjen Kopassus ini berharap dengan kunjungan Menlu Denmark dapat mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Sebelumnya, ada beberapa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Denmark, diantaranya Plan of Action (POA) 2017-2020 melalui 3rd Bilateral Forum Indonesia-Denmark di bawah Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian beberapa kerja sama bidang industri pertahanan serta penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk Electronic Support Measures (ESM) Enam Kapal TNI AL pada Agustus 2021. (sws)
Anggota DPR Minta Lelang PT Kertas Leces Transparan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta proses lelang PT Kertas Leces yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) berjalan dengan transparan. "Komisi VI berharap semua proses lelang aset PT Kertas Leces dan BUMN lainnya yang sudah dinyatakan bangkrut bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan keuangan negara," kata Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Selasa, usai menerima aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Limbah dan Logam Indonesia (Apelti) yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan lelang PT Pabrik Kertas Leces di Probolinggo, Jawa Timur. Apelti, kata dia, melihat ada hal yang janggal dalam pelaksanaan lelang dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu segera ditangani dengan baik oleh pihak terkait supaya tidak menjadi isu liar yang merugikan semua pihak, khususnya Kementerian BUMN. "Saat bertemu dengan pengurus Apelti, mereka menyampaikan temuan bahwa ada ketidakberesan dalam proses lelang, sehingga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah," kata Baidowi. Menurut Baidowi, di antara pihak yang berwenang mengklarifikasi isu di lapangan tersebut adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang memang ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Dalam hal ini PT PPA harus proaktif menindaklanjuti semua laporan dan temuan yang berkembang di lapangan termasuk dari Apelti, ujarnya. Selain itu, ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap persoalan lelang karena menyangkut kekayaan milik negara. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu turun tangan guna mengungkap persoalan tersebut supaya lebih terang benderang, ujar politisi PPP tersebut. PT Kertas Leces adalah pabrik kertas yang berdiri sejak 1939 dan mengalami masa sulit sejak 2014, karena menjalani proses gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (sws)
SKB CPNS Yogyakarta akan Diikuti 1.457 Peserta
Yogyakarta, FNN - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini akan diikuti 1.457 peserta dan rencananya digelar pada 3-6 Desember. “Seluruhnya adalah peserta yang sudah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi yang digelar bulan lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra di Yogyakarta, Selasa. Di Kota Yogyakarta, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan kembali digelar di GOR Amongrogo, sama seperti lokasi penyelenggaraan SKD. Di lokasi tersebut akan diikuti 1.280 peserta. Sedangkan sisanya, 177 peserta, dapat mengikuti penyelenggaraan seleksi di lokasi lain yang sudah ditetapkan “Teknis pelaksanaan SKB CPNS akan sama seperti penyelenggaraan SKD. Termasuk ketentuan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh peserta,” katanya. Hanya saja, lanjut dia, pada penyelenggaraan SKB masih dimungkinkan diikuti peserta yang dinyatakan positif COVID-19. Peserta akan ditempatkan di ruangan khusus dengan protokol kesehatan ketat. “Peserta yang dinyatakan positif COVID-19 masih tetap bisa mengikuti tes sesuai jadwal. Nantinya, akan ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dengan peserta tes lain,” katanya. Jalur menuju ruangan pun akan dipisah dan ditangani oleh petugas secara khusus sehingga peserta lain tidak perlu khawatir. “Peserta wajib memberikan laporan mengenai kondisinya tersebut pada H-1 jadwal seleksi,” katanya Sedangkan untuk penyelenggaraan SKB akan tetap dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan tes dilakukan tiga sesi setiap hari dengan jumlah peserta 150 orang per sesi. Gunawan menyebut, peserta SKB CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mengetahui berbagai perkembangan dan informasi seputar seleksi tersebut melalui laman bkpp.jogjakota.go.id termasuk kisi-kisi materi SKB. “Kami berharap, peserta bisa menjaga kondisi kesehatan dan tidak mempercayai pihak manapun yang menawarkan berbagai janji kelulusan CPNS. Peserta juga diingatkan tidak melakukan kecurangan karena akan merugikan diri sendiri,” katanya. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini membuka 546 fomasi CPNS dengan total pelamar mencapai 19.127 orang.
KPU: Pemilih Pemula di Palangka Raya 12.000 Lebih
Palangka Raya, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ngismatul Choiriyah,mengatakan, jumlah pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 mendatang mencapai 12.000 orang lebih. "Nanti pada Pemilu 2024 ada 12.000 lebih pemilih pemula di Kota Palangka Raya. Saat ini mereka masih bersekolah di kelas 10,11 dan 12," kata Ngismatul di Palangka Raya, Selasa. Untuk itu, sejak saat ini KPU "Kota Cantik" terus menggencarkan sosialisasi terhadap para siswa tersebut mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sisi lain, saat ini, penyelenggara pemilihan umum tingkat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. "Berdasar surat edaran KPU RI, sejak Pilkada 2020 lalu, sampai saat ini kami terus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Artinya secara berkala kami melakukan pembaharuan daftar pemilih," kata Ketua Komisi Pemilihan Palangka Raya itu. Ngismatul mencontohkan, pemutakhiran data itu seperti penghapusan data daftar pemilih jika yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah alamat di luar Kota Palangka Raya. Selain itu, juga dilakukan penambahan jika ada masyarakat yang berpindah menjadi warga Kota Palangka Raya. "Data ini akan kami perbaharui setiap akhir bulan. Dapat dilihat di laman resmi KPU Kota Palangka Raya. Jika ada perubahan data atau warga yang belum masuk daftar pemilih silahkan lapor ke kami," kata wanita berhijab itu. Sementara itu, berdasar data yang dirilis KPU Kota Palangka Raya, sampai Oktober lalu jumlah warga "Kota Cantik" yang masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan mencapai 183.661 orang. Jumlah itu terdiri dari 91.068 laki-laki dan 92.593 perempuan. Jumlah itu berasal dari lima kecamatan yang terdiri dari 30 kelurahan. Data itu akan terus diperbaharui dan akan diunggah ke laman resmi KPU Kota Palangka Raya di https://kota-palangkaraya.kpu.go.id. (sws)
Sebanyak 315 Peserta Ikuti SKB CPNS 2021 Kota Madiun
Madiun, FNN - Sebanyak 315 peserta mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kota Madiun, Jawa Timur, yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 25 November. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan ratusan peserta yang menjalani SKB adalah mereka yang dinilai lolos "passing grade" pada tes seleksi kompetensi dasar (SKD). "Secara keseluruhan ada 315 peserta yang ikut SKB. Dari jumlah itu, sebanyak 288 peserta terjadwal mengikuti seleksi di Wisma Haji Kota Madiun dan 27 lainnya mengikuti seleksi di luar Kota Madiun," ujar Haris di Madiun, Selasa. Menurut dia, SKB nantinya berlangsung hanya sehari yang terbagi tiga sesi. Per sesi diikuti 105 peserta. Sama seperti saat SKD, SKB juga dilaksanakan menggunakan sistem "Computer Assissted Test" (CAT). "Sistemnya CAT juga, sama seperti saat SKD lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan BKN. Prinsipnya kita siap, tinggal pemasangan kabel, laptop, dan jaringannya saja," katanya. Adapun materi soal seleksi yang diujikan berkaitan dengan kompetensi bidang dari masing-masing formasi yang dilamar. Setiap peserta diberi alokasi waktu 90 menit untuk mengerjakan soal SKB. Untuk SKB ini, bobot penilaiannya 60 persen sedangkan SKD 40 persen. Untuk menentukan lolos tidaknya, nilai tersebut nantinya akan diakumulasikan. Ia menambahkan, karena digelar pada masa pandemi, SKB dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti saat SKD lalu. Termasuk keharusan peserta sudah divaksin dan menjalani tes antigen atau usap. Panitia seleksi daerah juga menyediakan ruangan khusus jika kedapatan ada peserta yang suhunya lebih dari 37,5 derajat Celsius. Termasuk jika kemungkinan ada peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid tes antigen. Adapun para peserta SKB itu nantinya memperebutkan 114 formasi CPNS/CASN di Kota Madiun, terdiri atas tenaga kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 52 formasi. Sementara secara keseluruhan Pemkot Madiun membuka sebanyak 300 formasi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya. Adapun 300 formasi tersebut tidak hanya untuk formasi ASN namun, juga formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru atau tenaga pendidik. Rincian dari 300 formasi tersebut adalah ASN sebanyak 114 formasi, terdiri tenaga kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 52 formasi. Kemudian formasi PPPK sebanyak 186 formasi, terdiri tenaga pendidik 162 formasi, tenaga kesehatan 12 formasi, dan tenaga teknis 12 formasi. (sws)
Moeldoko Ajak Semua Pihak Fokus Perkuat Komunikasi G20
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh masyarakat dan elemen kementerian/lembaga untuk berfokus pada penguatan komunikasi publik tentang kepemimpinan G20 Indonesia pada 2022. Moeldoko menekankan pentingnya komunikasi keketuaan G20 Indonesia karena ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menangani pandemi dan pulih dari krisis kepada dunia. Hal ini disampaikan oleh mantan panglima TNI itu pada forum tematik Bakohumas bertema "Menuju Keketuaan G20 Indonesia 2022" yang dihadiri 50 humas dari seluruh kementerian dan lembaga, di Jakarta, Selasa, sebagaimana siaran pers KSP. “Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik 2024. Jangan sampai kita terlalu sibuk bicara politik. Kita harus fokus untuk memperkuat komunikasi publik terkait keketuaan G20 Indonesia ini ke dunia,” imbau Moeldoko. Selain itu, menurut Moeldoko, komunikasi tentang kepemimpinan G20 Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mengemban tugas sebagai ketua G20. Sehingga negara-negara berkembang dan rentan di dunia memberikan banyak harapan kepada kepemimpinan Indonesia dalam kelompok ekonomi kuat dunia yang menguasai 85 persen ekonomi dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional dan 66 persen populasi dunia ini. “Keketuaan G20 Indonesia adalah pintu harapan bagi negara berkembang, namun pada sisi lain kepemimpinan Indonesia harus bisa mempengaruhi negara-negara berkembang di dunia,” kata Moeldoko. Dalam rangka keketuaan G20 Indonesia, KSP ditugaskan bersama Kominfo sebagai tim komunikasi dan pengelolaan media sesuai dengan Perpres Nomor 12/2021 mengenai Panitia Nasional Keketuaan G20 Indonesia. KSP sendiri sesuai dengan amanat Perpres Nomor 83/2019 berfungsi sebagai pengawal isu-isu strategis dan juga pengelola strategi komunikasi termasuk komunikasi politik. Indonesia menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet kepemimpinan G20 dari Italia dan mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger” dalam keketuaan Indonesia di G20 pada 2022. Kepemimpinan di G20 berjalan secara bergantian dalam mekanisme yang disepakati bersama. Moeldoko menekankan hal ini harus dimaknai sebagai pesan dari Indonesia untuk dunia pulih bersama. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate ,yang turut hadir dalam forum tersebut juga mengimbau kanal dan insan komunikasi pemerintah untuk mengimbangi isu pertentangan politik dengan komunikasi publik yang berkaitan dengan kesuksesan keketuaan G20 Indonesia. “Tinggalkan ego sektoral, kita harus berkoordinasi dengan baik agar bisa menyampaikan substansi G20 secara baik,” kata dia. (sws)
POPULER
