POLITIK
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Lanjutkan Program Marsekal Hadi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan program dan tugas Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah dibuat spesifik oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu diungkapkan usai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Jenderal TNI Andika Perkasa, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis. "Saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto karena itulah yang kami geluti. Saya akan berusaha yang terbaik untuk melanjutkan," kata Andika kepada wartawan. Andika mengucapkan terima kasih kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto atas pelaksanaan sertijab. "Terima kasih kepada Marsekal Hadi Tjahjanto yang membuat acara serah terima jabatan demikian berbeda. Saya sebagai junior mengucapkan terima kasih banyak, kami merasa terhormat semuanya," ucapnya. Sementara itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang sebentar lagi purnawirawan dan mengakhiri dinas keprajuritan akan selalu berdoa untuk generasi penerus TNI agar semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik. "Jadikan medan penugasan menjadi ladang ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan tugas pokok dapat dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas," kata Marsekal Hadi. Khusus untuk Jenderal Andika, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) ini mendoakan agar Andika bisa menjalankan tugas negara dengan aman dan lancar. "Saya selalu berdoa untuk adik saya Jenderal TNI Andika Perkasa senantiasa diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas negara, tugas mulia dengan aman dan lancar," tuturnya. Setelah pensiun dari dinas keprajuritan, Marsekal Hadi akan lebih banyak di rumah dan momong cucu. "Istirahat di rumah. Momong cucu dan kembali ke teman-teman saya yang ada di Malang, Jawa Timur," ujarnya. Pelantikan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021. (sws)
Ustadz Farid Okbah Pernah Bertemu Presiden Jokowi
Jakarta, FNN -- Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam, mengungkapkan bahwa dirinya bersama pengurus Parmusi lainnya termasuk Ustadz Farid Okbah pernah beraudensi dengan Presiden Jokowi pada Juni 2020. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dirinya memimpin Parmusi, jelas Usamah, Ust Farid Okbah sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah. "Sehingga pada 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden Jokowi menerima permohonan audiensi Pengurus Pusat Parmusi di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh Ustadz Farid Okbah sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat Parmusi yang diterima Bapak Presiden. Saat itu, dihadapan Bapak Presiden saya mempersilahkan langsung kepada Ust Farid Okbah untuk menyampaikan poin-poin penting kebijakan Parmusi secara nasional kepada Bapak Presiden yang berdimensi dakwah," kata Usamah Hisyam dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (17/11/2021). Pihaknya, lanjut Usamah, menyetujui bergabungnya Ust Farid Okbah dalam kepengurusan Parmusi periode 2015-2020, kemudian periode 2020-2025 justru untuk meneguhkan komitmen kebangsaannya kepada Republik Indonesia. Komitmen kebangsaan itu menjadi fondasi dasar Parmusi dalam menjaga keutuhan NKRI. Lalu komitmen Ust Farid Okbah bermuara pada keinginannya untuk masuk dalam gelanggang politik. "Setelah berkoordinasi langsung di kediaman saya dan saya menyetujuinya bahkan Ust Farid Okbah menjadi Ketua Umum Partai Dakwah Republik Indonesia (PDRI). Ini cara konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi umat dengan cara-cara yang demokratis konstitusional," jelas Usamah. Terkejut dan prihatin Sebagai pimpinan dan penanggung jawab Ormas Parmusi, kata Usamah, dirinya sangat terkejut dan prihatin terhadap penetapan Ustadz Farid Okbah sebagai tersangka kasus terorisme. Oleh karena itu Usamah menginstruksikan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Parmusi, Srimiguna, untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan Ustadz Farid Okbah. "Saya memohon kepada Bapak Kapolri agar di dalam penegakkan hukum, aparatur kepolisian terutama Densus 88 menghargai dan menghormati asas praduga tak bersalah dengan melaksanakan proses hukum yang transparan sehingga tidak terjadi character Assassination terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO)," kata Usamah. Menurut Usamah, sejak 2016, Ust Farid Okbah juga menjabat sebagai wakil ketua Lembaga Dakwah Parmusi periode 2015-2020. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan serta melakukan pembinaan dakwah illallah terhadap lebih dari 5.000 da’I Parmusi di seluruh pelosok Tanah Air. Muktamar IV Parmusi tanggal 26-28 September 2020 dibuka oleh Presiden Jokowi dan di tutup oleh Wapres Ma’ruf Amin. Dalam muktamar tersebut, kata Usamah, dirinya terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Umum Parmusi periode kedua. "Saya memilih, mengangkat dan menetapkan Ust Farid Okbah sebagai Ketua Bidang Agama Pengurus Harian Pusat Parmusi periode 2020-2025, " tambah Usamah Hisyam. Yang menjadi pertimbangan Usamah memilih Ustadz Farid Okbah adalah pertama dia memiliki kesungguhan dan militansi dalam perjuangan dan pergerakan dakwah illallah. Kedua, Ust Farid Okbah sangat tawa’dhu (rendah hati) dan sami’na wa atho’na (patuh mengikuti) di dalam melaksanakan strategi perjuangan dakwah illallah secara hikmah yang menjadi garis kebijakan Parmusi secara nasional dengan program aksi prioritas membangun Manhaj Dakwah Desa Madani. Ustadz Farid Okbah adalah salah seorang Instruktur/Pendakwah Parmusi dalam membangun Desa Madani. Bahkan, lanjut Usamah, pada tanggal 26-28 September 2018, Parmusi pernah menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I Parmusi di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Kapolri waktu itu Jend. (Pol) Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). "Saat itu, Ust Farid Okbah bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’i Parmusi," ujar Usamah memberi kesaksian. (TG)
Bela Ustad Farid Okbah Parmusi Siapkan Tim Bantuan Hukum
Jakarta, FNN – Ketua Umum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam menginstruksikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya bagi pembelaan terhadap Ustadz Farid Okbah (UFO). “Saya telah instruksikan Ketua LBH Parmusi untuk membentuk tim bantuan hukum dan berkoordinasi kepada pihak keluarga serta tim hukum lainnya,” ujar Usamah dalam keterangan pers yang diterima FNN, Rabu (17/11/2021) di Jakarta. Lewat keterangannya tersebut Usamah juga menginstruksikan seluruh pengurus, manajer dakwah, dan para dai Parmusi di seluruh Indonesia untuk tidak reaktif dan bersikap emosional terhadap status UFO. Sebaliknya ia mengajak untuk tetap mendoakan UFO agar diberi perlindungan, ketabahan, dan kekuatan oleh Allah Swt., serta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif bagi gerakan dakwah illallah. Ia juga meminta agar para dai Parmusi untuk terus berdakwah di tengah-tengah umat. Menurutnya, ia akan mengawal serta bertanggung jawab langsung setiap upaya dakwah illallah yang dilaksanakan oleh setiap dai Parmusi dalam upaya membentuk Desa Madani secara hikmah dan konstitusional. “Kepada segenap keluarga UFO saya harap agar bersabar menghadapi musibah ini dengan tetap sabar dalam ketaatan melaksanakan perintah dan larangan Allah Swt. Semoga Allah Swt meridhai perjuangan kita bersama,” ujar Usamah. Usamah juga mengungatkan bahwa UFO terlibat aktif dalam program aksi Desa Madani dengan melakukan pembinaan 5.000 Da’I PARMUSI melalui Dauroh tiap bulan secara bertahap. Bahkan, pada tanggal 26-28 September 2018 PARMUSI menggelar Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI di Gunung Gede Pangrango Cianjur Jawa Barat yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala Badan Intelkam Mabes Polri Komjen Luthfi Lubihanto, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo (saat ini Kapolri) dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto (selanjutnya pernah menjabat sebagai Kaba Intelkam Polri). Saat itu, UFO bertindak sebagai Panitia pengarah Jambore Nasional 5.000 Da’I PARMUSI. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan Usamah Hisyam selama memimpin PARMUSI, UFO sangat kooperatif dalam melaksanakan strategi dakwah, termasuk terhadap pemerintah, sehingga pada tanggal 29 Juni 2020 ketika Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo menerima permohonan Audiensi Pengurus Pusat PARMUSI di Istana Negara, saya merekomendasikan penuh UFO sebagai salah seorang dari enam Pengurus Pusat PARMUSI yang diterima Presiden. Seperti diketahui Ustaz Farid Okbah ditangkap Densus 88 Antiteror di dekat kediamannya di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (16/11/2021) pagi. Pengacara menyebut tuduhan Farid terlibat terorisme adalah fitnah. "Kalau menurut kami, itu semua fitnah saja itu. Kami yakin Ustaz Farid bukan seorang teroris," ujar pengacara Ustaz Farid Okbah, Ismar Syafruddin, saat dihubungi, Rabu (17/11/2021). Ismar mengatakan Farid adalah seorang ulama yang gemar memberikan masukan untuk memajukan generasi muda. Selain itu, Farid disebut kerap berdakwah menyampaikan kebenaran. "Beliau adalah seorang ustaz, seorang ulama, yang selama ini getol untuk bagaimana memajukan para generasi muda untuk menjadi seorang yang alim. Beliau betul-betul dakwah, untuk menyampaikan kebenaran," tuturnya. Ismar juga mempertanyakan motivasi Farid bila terlibat dalam terorisme. Ismar menilai Farid merupakan orang yang cinta Indonesia dan kerap mengajak orang menjalankan demokrasi. "Kalau masalah tuduhan-tuduhan pihak kepolisian itu, kita cari apa motivasinya Ustaz Farid kalau dia mau jadi teroris. Teroris itu kan adalah salah satu kata-kata yang menyeramkan untuk didengar, siap membunuh, siap meneror, siap mengguncangkan suatu negara, padahal beliau adalah orang yang betul-betul mencintai Indonesia," tuturnya. (sws)
Peneliti BRIN Imbau Parpol Tegaskan Keberpihakan Pada Perempuan
Jakarta, FNN - Ahli Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengimbau partai-partai politik di Indonesia untuk menegaskan keberpihakannya pada perempuan dalam rangka meningkatkan keterwakilan mereka di dunia politik, khususnya di bidang legislatif. Keberpihakan itu, lanjut Siti Zuhro, dapat diwujudkan oleh partai politik dengan berperan menguatkan rasa kepercayaan diri para anggota perempuannya untuk menjadi calon anggota legislatif. "Ini yang tidak muncul kepercayaan diri tadi karena dari partai pun tidak menunjukkan keberpihakannya yang oke," kata Siti Zuhro saat menjadi penanggap dalam webinar nasional Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertajuk Peran Partai Politik terhadap Keberhasilan Kader Perempuan di Pileg 2024 yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kongres Wanita Indonesia dipantau dari Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Tanggapan itu muncul setelah pemaparan materi yang diberikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu yang mengatakan bahwa salah satu tantangan dalam peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya lembaga legislatif, yaitu kurangnya rasa percaya diri dari mereka. Perempuan sering kali menilai kemampuan dirinya lebih rendah dibandingkan para calon legislatif laki-laki. Untuk itu, peningkatan kepercayaan diri menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan, baik dari partai politik maupun para kaum perempuan itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Antara, Siti Zuhro pun menilai apabila kepercayaan diri perempuan untuk terjun ke lembaga legislatif meningkat, komposisi keterwakilan perempuan di sana pun dapat terisi minimal sebanyak 30 persen. Selain itu, dia juga menyarankan keberpihakan partai politik terhadap perempuan dapat mewujudkannya melalui sifat proaktif dan proses rekrutmen yang memanfaatkan tim headhunter. Tim tersebut bertugas mencari calon anggota berkualitas. "Yang saya bayangkan, rekrutmen itu tidak bisa cuma business a usual terhadap perempuan, tetapi juga harus melibatkan headhunter. Perempuan itu diperlukan oleh partai politik sehingga dia melamar, entah ke kampus, organisasi perempuan, dan sebagainya. Jadi, proaktif, tidak hanya menunggu," kata Siti Zuhro menegaskan. (MD).
629 Pendaftar Anggota KPU dan Bawaslu Lolos Seleksi Administrasi
Jakarta, FNN- Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 mengumumkan 629 orang dari total 868 pendaftar ditetapkan memenuhi syarat atau lulus seleksi administrasi sehingga mereka dapat lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tes tertulis, penulisan makalah, dan tes psikologi. Dari 629 orang yang lulus tahap penelitian administrasi itu, 352 di antaranya merupakan pelamar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sementara 277 lainnya merupakan pendaftar anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kata Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Jakarta, Rabu. “Dari pendaftar (anggota KPU) 492 orang, yang memenuhi syarat atau yang lulus 352 orang. Jadi, ada 140 orang yang tidak lulus (seleksi) penelitian administrasi bakal calon anggota KPU,” sebut Juri didampingi oleh sembilan anggota Tim Seleksi di dalam ruangan konpers dan satu orang secara virtual. Untuk pendaftar anggota Bawaslu, 277 orang lulus seleksi penelitian administrasi dari total 376 pelamar. Dari keterangan yang disampaikan oleh Juri, jumlah pendaftar laki-laki yang lulus tahapan penelitian administrasi masih lebih dominan daripada perempuan. Untuk pendaftar anggota KPU yang lolos tahapan administrasi, jumlah laki-laki mencapai 255 orang, sementara perempuan 97 orang atau 27,5 persen dari total peserta yang lulus, terang Juri. Ia lanjut menyampaikan hasil seleksi administrasi calon anggota Bawaslu menunjukkan ada 207 pendaftar laki-laki dan 70 pendaftar perempuan yang lulus. Persentase perempuan yang lulus pada tahapan administrasi sebanyak 25,3 persen. Kemudian untuk persebaran wilayah, Juri menyebut pendaftar yang lulus tahap administrasi berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Walaupun demikian, pendaftar dari Jawa dan Sumatera masih jadi kelompok yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lainnya. Jumlah pelamar anggota KPU dari Jawa yang lulus seleksi administrasi mencapai 158 orang, kemudian Sumatera 77 orang, Sulawesi 47 orang, Maluku dan Papua 27 orang, Kalimantan 26 orang, serta Bali dan Nusa Tenggara 17 orang. Kondisi demikian juga ditemukan pada hasil tes administrasi calon anggota Bawaslu. Pelamar dari wilayah Jawa dan Sumatera lebih dominan dibandingkan dengan pendaftar dari daerah lain. Jumlah pelamar anggota Bawaslu dari Jawa yang lulus seleksi administrasi sebanyak 143 orang, Sumatera 58 orang, Sulawesi 33 orang, Kalimantan 17 orang, Maluku dan Papua 15 orang, terakhir Bali dan Nusa Tenggara 11 orang. Ketua Tim Seleksi menyampaikan nama-nama lengkap peserta yang lulus tes administrasi dapat dilihat di laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id. Tim Seleksi juga akan menyiarkan nama-nama yang lulus tahapan administrasi itu di beberapa media cetak nasional, yaitu Jawa Pos, Sindo, dan Kontan. (sws)
Kiai Muda Jatim "sowan" PWNU Jateng Beri Dukungan Gus Yahya
Semarang, FNN - Sejumlah kiai muda dari Provinsi Jawa Timur bersilaturahmi dengan Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah K.H. Ubaidillah Shodaqoh menjelang berlangsungnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama guna menyampaikan alasan mendukung K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua PBNU. Melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Semarang, Rabu, salah seorang kiai muda Jatim bernama Abdussalam Shohib (Gus Salam) mengatakan bahwa kiai muda NU telah berkomitmen untuk mengawal amanah para kiai sepuh Jatim untuk mendampingi Gus Yahya mulai dari pramuktamar sampai pemilihan hingga selanjutnya. "Kami berkomitmen mengawal dawuh kiai sepuh Jatim untuk Gus Yahya, baik jelang Muktamar NU hingga saat mendapatkan amanah selanjutnya," katanya. Melalui silaturahmi ini, Gus Salam juga mengajak pada semua pihak untuk mengupayakan Muktamar NU sebagai momentum menawarkan gagasan dan program-program kerja NU sebagai sarana untuk mempersiapkan Satu Abad NU pada tahun 2026. "Kami sangat berharap adanya regenerasi, terutama tokoh yang mempunyai ide dan gagasan terhadap tantangan NU ke depan, baik secara nasional maupun internasional," ujarnya. Silaturahmi para kiai muda NU dari Jatim ini juga sebagai upaya sekaligus harapan agar muktamar berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Menurut dia, NU ke depan memiliki tantangan yang besar, baik di kancah nasional maupun internasional, sehingga gelaran besar ini sekaligus harus menjadi contoh bagi semua pihak, baik dalam negeri maupun dunia. "Kami juga berharap pada semua pihak menjelang Muktamar NU untuk menjaga akhlakul karimah serta tidak menjadi ajang untuk saling menjelekkan dan menjatuhkan," katanya. Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau Gus Kautsar dari Ploso, Kediri, mengungkapkan alasan mendukung Gus Yahya menjadi Ketua Umum PBNU karena yang bersangkutan memiliki arah tujuan atau sasaran masa depan yang jelas dan tahu cara mencapainya. "Gus Yahya itu mampu di hadapan kami menjelaskan awal sampai akhir sekaligus menjelaskan mengapa seperti itu," ujarnya. Selain Gus Salam dan Gus Kautsar, tampak hadir Gus Atho' illah Anwar Mansur dari Lirboyo, Jombang, Gus Fahim, Gus Maksum, Gus Kholil Sidogiri, Abdus Salam Shohib, Gus Makmun Ketua PCNU Kediri, dan Gus Makki Ketua PCNU Banyuwangi. (sws)
Mendagri Minta Sumut Replikasi MPP dari Jawa Timur
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mereplikasi pembentukan mal pelayanan publik (MPP) dari daerah lain yang telah memiliki integrasi pelayanan publik tersebut, seperti Pemprov Jawa Timur. "Di Sumatera Utara belum ada. Tinggal mereplikasi saja beberapa daerah yang sudah ada. Di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi itu salah satu yang terbaik," kata Tito saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat di rumah dinas gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu. Mendagri menambahkan bahwa Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dapat menginstruksikan jajaran bupati dan wali kota di Provinsi Sumut untuk melakukan studi banding dan melakukan kajian terhadap MPP yang sudah ada di berbagai daerah. "Mungkin bisa ditugaskan teman-teman bupati, wali kota. Gubernur juga melihat ke sana, kemudian mereplikasi disesuaikan dengan situasi di sini (Sumut)," katanya. Tito juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara, serta Edy Rahmayadi, untuk bersikap sigap dalam membangun MPP guna mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. "Akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat tercapai apabila upaya hanya dari pusat. Namun, memerlukan sinergi dengan daerah," katanya. Sementara itu, Edy Rahmayadi menyatakan komitmennya untuk membangun MPP di tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Gubernur Sumut mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian untuk membangun MPP tersebut. "Ini juga perlu pembelajaran secara terus-menerus dan harus benar-benar fokus," kata Edy. Sebelumnya, Wapres RI Ma’ruf Amin yang memimpin rapat tersebut mengatakan bahwa pembentukan MPP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan reformasi birokasi di Tanah Air. "Salah satu usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan dibangunnya MPP di kabupaten dan kota. Saya harapkan menjadi wajah pemerintahan di dalam rangka pelayanan publik," ujar Wapres. Wapres menyebutkan hingga saat ini telah didirikan 45 MPP di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Sementara itu, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), hingga Maret 2021 sebanyak 38 kepala daerah berkomitmen untuk mendirikan MPP di daerahnya. Sebanyak 38 kepala daerah tersebut terdiri atas 24 bupati dan 16 wali kota yang menandatangani nota kesepahaman sebagai wujud keseriusan dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. (sws)
Kota Pangkalpinang Raih Penghargaan Swasti Saba Wiwerda
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun ini berhasil meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Tahun 2019 kita telah mendapatkan penghargaan Swasti Saba Padapa dan tahun ini meraih Swasti Saba Wiwerda. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam bidang kesehatan," kata Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dawam di Pangkalpinang, Rabu. Penghargaan tersebut diumumkan secara virtual oleh Kementerian Kesehatan RI, melalui kegiatan penyerahan penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat dan penghargaan Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Tempat Pengelolaan Pangan, pada Rabu. "Hanya ada empat kabupaten/kota yang dapat penghargaan Swasti Saba Wiwerda. Alhamdulillah Kota Pangkalpinang menjadi salah satu penerima," katanya. Penghargaan tersebut merupakan penilaian dari Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi kriteria. Atas diraihnya penghargaan tersebut, Radmida mengucapkan terima kasih kepada instansi dan Forum Kota Sehat, yang ikut berpartisipasi dan mewujudkan Kota Pangkalpinang bersih, aman, nyaman dan sehat. "Bappeda sebagai inisiator didukung Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan khususnya Forum Kota Sehat. Penghargaan ini bentuk nyata hasil kolaborasi yang indah dan peran serta aktif seluruh pihak dalam menciptakan Pangkalpinang yang lebih sehat. Kita jangan terlalu berpuas diri dan mari terus berbenah," ujarnya. (sws)
Jubir KLB: Moeldoko Berduka Atas Wafatnya Max Sopacua
Jakarta, FNN - Pimpinan kelompok kongres luar biasa (KLB) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko menyampaikan ucapan dukacita atas wafatnya politisi senior dan mantan petinggi Partai Demokrat Max Sopacua, kata Juru Bicara KLB Muhammad Rahmad. "Pak Moeldoko dan kami sangat kehilangan, dan mendoakan semoga Pak Max Sopacua diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt., kebaikan-kebaikan beliau dibalas Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga menjadi ahli surga," kata Rahmad saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan yang sama, Rahmad mengenang kebersamaan antara Max Sopacua, Moeldoko, dan para penggerak KLB. "Pak Max Sopacua adalah seorang muslim yang taat. Pak Moeldoko dan kami sering salat berjemaah dengan beliau," ujar Rahmad. Menurut Jubir KLB, Max Sopacua tidak hanya berkiprah di partai, tetapi juga turut memperhatikan kemajuan dunia olahraga Indonesia. "Max Sopacua adalah tokoh penyiar TVRI kawakan. Pencinta olahraga pasti kenal dengan suara dan wajah Pak Max Sopacua era '80—90-an. Beliau sangat banyak berkontribusi untuk kemajuan olahraga nasional ketika sebagai anggota DPR RI dan aktif di Komisi X," terang Rahmad. Terkait dengan peran Max pada KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan Maret 2021, Rahmad menyampaikan bahwa Max Sopacua memiliki cita-cita besar untuk masa depan Partai Demokrat. "Beliau adalah (salah satu) perintis lahirnya Partai Demokrat. Bersama para pendiri partai, beliau yang membuka jalan dan turut membesarkan Partai Demokrat," ujar Rahmad. Ia mengatakan bahwa Max Sopacua pernah menyampaikan harapannya agar Partai Demokrat jadi partai yang lebih merakyat dan berkontribusi untuk kemajuan masyarakat. "Semoga cita-cita Pak Max Sopacua dapat kami teruskan," kata Rahmad. Zulkifli bin Adam alias Max Sopacua wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, dan jenazah almarhum disemayamkan di kediamannya, Bogor, Jawa Barat. Pimpinan KLB, menurut petinggi KLB lainnya, Darmizal, kemungkinan tidak ikut mengantar jenazah Max Sopacua dari rumah ke pemakaman. Pasalnya, Moeldoko, yang saat ini aktif menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI masih menjalani tugas di luar kota. "Tadi kami sudah berkomunikasi lagi mengenai meninggalnya Pak Max. Beliau mengupayakan yang terbaik untuk pelepasan Pak Max. Jika (Moeldoko) tidak sempat (melayat), kami sebagai wakil ketua umum yang akan menggantikan beliau," kata Darmizal saat dihubungi di Jakarta, Rabu. (sws)
Wapres Minta Sumut Segera Bentuk MPP Percepat Reformasi Birokrasi
Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membentuk mal pelayanan publik (MPP) untuk mempercepat proses reformasi birokrasi nasional. "Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten dan kota. Oleh karena itu, saya imbau supaya secara kelembagaan ini kemudian dibentuk di semua kabupaten dan kota," kata Wapres saat memimpin rapat di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu. Pendirian MPP tersebut, lanjut Wapres, telah diinstruksikan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. "Harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan juga pelayanan nonperizinan yang menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat dan daerah, dan juga menjadi kewenangan BUMN, BUMD dengan kebutuhan, dan kondisi di daerah masing-masing," katanya menjelaskan. Wapres mengatakan bahwa pendirian MPP merupakan salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat menjadi cepat, mudah, sederhana, dan kompetitif melalui MPP. "Salah satu yang menjadi sasaran reformasi birokrasi itu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik inilah yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat, dengan mudah, sederhana, dan kompetitif," katanya. Oleh karena itu, Wapres mendorong seluruh pelayan publik di daerah, khususnya di Sumatera Utara, untuk memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. "Pemantapan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong tercapainya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif. Saya harap ini juga terus diiringi tata pemerintahan yang makin profesional, efektif, efisien, bersih, dan juga tentu bebas korupsi," ujar Wapres. (sws)
POPULER
