Jakarta, FNN - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (15/12), mulai dari instruksi baru Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, untuk situasi keamanan di Papua sampai rencana pemindahan 180.000 pegawai kementerian/lembaga di tingkat pusat ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Wapres instruksikan pendekatan baru terkait keamanan Papua
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, menginstruksikan pendekatan baru terhadap sektor keamanan di Papua dan Papua Barat dalam rapat koordinasi, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.

"Seperti Saudara-saudara tahu, bahwa kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan, dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan," kata dia, saat memimpin rapat, di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Sebanyak 180.000 pegawai pusat bakal dipindah ke ibu kota negara baru
Sedikitnya 180.000 pegawai pemerintah pusat bakal dipindah ke wilayah ibu kota negara Indonesia yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

"Soal ibu kota negara baru, pemerintah pusat sudah siap 100 persen," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muliadi, di Penajam, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. PKB usulkan ambang batas pencalonan presiden jadi 5-10 persen
Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) diturunkan menjadi 5-10 persen.

"(PT 20 persen) masih belum cita-cita kita, cita-cita kita 5-10 persen. Supaya lebih memberi ruang ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama," kata dia, usai menghadiri KWP Award di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. F-PPP: "Presidensial threshold" bentuk penghargaan bagi parpol
Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau presidential threshold merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di Pemilu.

"Selain itu, jangan sampai Presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya," kata Baidowi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Presiden Jokowi sampaikan dua prinsip "good governance" di forum OGP
Presiden Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Pemerintahan yang terpercaya sangat penting agar pemerintahan efektif. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal, pertama partisipasi publik perlu diperkuat," kata dia, saat pembukaan Open Government Partnership Global Summit yang ditayangkan melalui kanal YouTube OGP, Rabu. (sws)