POLITIK
Sebanyak 80,4 Persen Masyarakat Jatim Ingin Presidential Threshold Nol Persen
Surabaya, FNN - Sebanyak 80,4 persen masyarakat Jawa Timur menghendaki ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20% dihapuskan atau menjadi 0 persen. Data tersebut adalah hasil survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) regional Jawa Timur pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Survei dilakukan terhadap 1200 responden di 38 kabupaten/kota. \"Responden ketika disodorkan pertanyaan, Presidential Threshold dari 20 persen diturunkan di kisaran berapa persenkah yang paling Anda anggap ideal? Sebanyak 80,4 persen menjawab PT idealnya 0 persen,\" kata Baihaki Sirajt, Direktur Eksekutif ARCI saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Jawa Timur, Jumat (17/12/2021). Sementara itu, sebanyak 4,7 persen yang menjawab PT sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen, ada 9,3 persen menjawab PT turun menjadi 10 persen dan 5,6 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan ketika responden ditanya seberapa setuju Presidential Threshold 20 persen diturunkan menjadi 0 persen ada 31,2 persen yang menjawab sangat setuju. \"Kemudian 45,7 persen menjawab setuju, ada 9,1 persen cukup setuju, 4,8 persen kurang setuju, 2,1 persen sangat kurang setuju dan ada 7,1 persen yang menjawab tidak tahu,\" katanya lagi. Menurut Baihaki, populasi survei adalah seluruh warga Jawa Timur yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dari populasi tersebut dipilih secara random atau multistage random sampling) 1200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. \"Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh surveyor. Kemudian dari hasil wawancara sebesar 20 persen sampel yang dipilih secara random didatangi kembali oleh supervisor. Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti,\" ungkapnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi survei yang dilakukan secara mandiri itu. LaNyalla menegaskan bahwa Presidential Threshold 0 persen merupakan kehendak rakyat. \"Buktinya berbagai elemen masyarakat semakin massif melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Threshold tersebut,\" kata LaNyalla. Diketahui dua anggota DPD RI Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Presidential Threshold. Keduanya didampingi kuasa hukum Refli Harun. \"Selain itu masih banyak elemen yang siap mendaftarkan gugatannya juga ke MK. Termasuk para Raja dan Sultan Nusantara. Mereka akan mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan tuntutan mereka agar Presidential Threshold 0 persen,\" ujar LaNyalla. Ditambahkan oleh LaNyalla, secara nasional hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu mengungkapkan kalau 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai. \"Artinya rakyat menginginkan adanya calon perseorangan. Dan itu hanya bisa terjadi jika Presidential Threshold menjadi 0 persen. Makanya DPD RI juga mendorong hal ini. Agar harapan dari rakyat itu tersalurkan,\" ucapnya. Lanjutnya, PT 0 persen juga akan menurunkan tensi dan polarisasi politik di masyarakat. Selain itu akan memunculkan pilihan alternatif capres di 2024. “Kita semua menginginkan politik dengan prosedur yang benar. Melalui prosedur demokrasi yang partisipatif. Artinya tidak hanya parpol atau satu komponen saja yang bisa mencalonkan Presiden,\" ujarnya.(*)
Lapas Jambi Pindahkan Lagi 22 Napi ke Lapas Narkotika
Jambi, FNN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi kembali melakukan pemindahan 22 orang narapidana (napi) atau warga binaannya ke Lapas Narkotika Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur.Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II A Jambi Emmanuel Harefa melalui keterangan resminya yang diterima, Kamis, mengatakan pemindahan warga binaan ini dalam rangka program rehabilitasi bagi warga binaan dengan perkara narkotika yang akan dilaksanakan di Lapas Narkotika Muara Sabak.\"Untuk hari ini ada 22 orang warga binaan yang kami pindahkan, jadi untuk total yang kami pindahkan menjadi sebanyak 83 orang yang telah dipindahkan dari Lapas Jambi ke lapas narkotika,\" kata Emmanuel.Selain sebagai program, juga mengingat Lapas Narkotika Sabak merupakan lapas khusus narkotika di Provinsi Jambi yang melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi warga binaan di dalam lapas.\"Diharapkan dengan kegiatan rehabilitasi nantinya warga binaan khususnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari ketergantungan terhadap segala bentuk narkoba, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana nanti, warga binaan dapat hidup sehat tanpa narkoba,\" kata Emmanuel Harefa.Pelaksanaan pemindahan napi tersebut berjalan lancar dan aman di bawah pengawalan dari petugas lapas dan dibantu kepolisian mengguna bus tahanan.Untuk menyukseskan program dari pemerintah tersebut, Lapas Jambi sampai saat ini telah memindahkan warga binaan sebanyak 83 orang ke Lapas Narkotika Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur. (sws)
Kemarin, Polri Waspadai Omicron Hingga Guru Pesantren Tersangka
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa bidang hukum mewarnai pemberitaan nasional, Kamis (16/12) kemarin, mulai dari Kapolri minta jajaran waspadai varian Omicron, hingga guru pesantren tersangka kasus asusila.Berikut lima berita bidang hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:1. Kapolri minta jajaran waspadai penyebaran OmicronKapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai penyebaran Omicron, varian baru COVID-19, dengan mempercepat vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan.\"Tentunya kita harus lebih waspada tetap patuhi protokol kesehatan karena Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya,\" kata Sigit, dalam keterangan tertulis meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia di Polda Gorontalo, Kamis.Selengkapnya di sini2. Bakamla kerahkan KN Belut bantu evakuasi kapal karam di JohorBadan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengerahkan Kapal Negara Belut-406 untuk membantu pelaksanaan evakuasi korban kapal karam yang membawa 60 orang pekerja migran Indonesia di perairan Johor Malaysia.\"KN Belut sudah mendekat, tapi masih dalam wilayah Indonesia,\" kata Kabag Humas Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita melalui pesan singkat, Kamis.Selengkapnya di sini3. WNI korban kapal tenggelam di perairan Malaysia bertambah lima orangJumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tenggelamnya sebuah kapal di perairan Malaysia pada Rabu (15/12) bertambah lima orang sehingga total 16 dinyatakan meninggal dunia dari peristiwa nahas tersebut.Berdasarkan informasi dari Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru yang diterima di Jakarta, Kamis, kapal yang mengangkut 50 WNI tersebut tenggelam di Tanjung Balai Kota Tinggi Johor.Selengkapnya di sini4. Korlantas fokuskan pengamanan Operasi Lilin di sejumlah titik rawanKorps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memfokuskan pengamanan pelaksanaan Operasi Lilin 2021 di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan.\"Titik-titik rawan tersebut yakni tempat ibadah, tempat wisata, pusat perbelanjaan hingga tempat pendistribusian bahan pokok,\" kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Selengkapnya di sini5. Polres Tasikmalaya tetapkan guru pesantren tersangka kasus asusilaKepolisian Resor Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan seorang guru di salah satu pondok pesantren di daerah ini sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap santriwatinya sehingga menyebabkan korban mengalami gangguan psikis.\"Kami sudah menetapkan tersangka setelah dilengkapi alat-alat bukti,\" kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Rimsyahtono saat jumpa pers pengungkapan kasus asusila di Polres Tasikmalaya, Kamis. (sws)
Anggota DPR: Presidential Threshold Jadi Instrumen Pelembagaan Partai
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi instrumen pelembagaan partai politik.\"Wacana menurunkan presidential threshold menjadi 5—10 persen bahkan 0 persen tidak perlu diteruskan. Presidential threshold justru menjadi instrumen untuk semua parpol untuk melakukan pelembagaan atau institusionalisasi partai politik,\" kata Rifqi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia menyebutkan salah satu unsur pelembagaan partai adalah kemampuan parpol untuk meraih suara yang sebesar-besarnya, hasil dari kemampuan bekerja menyalurkan aspirasi rakyat.Selain itu, kata dia, kemampuan partai membangun komunikasi politik dengan masyarakat selama diberikan kepercayaan dari hasil pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya.\"Oleh karena itu, persentase presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI dan 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dimaknai sebagai bagian memperkuat kelembagaan parpol itu sendiri,\" ujarnya.Rifqi mengatakan bahwa parpol adalah episentrum dari demokrasi atau kedaulatan rakyat yang sudah dipilih sebagai asas dalam sistem politik yang dianut dalam konstitusi Indonesia.Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kalau semua parpol bisa mencalonkan pasangan calon presiden/wakil presiden, legitimasi pencalonan dalam konteks kedaulatan rakyat bisa dipertanyakan.\"Itu (penurunan presidential threshold) membuat pencalonan seperti tidak ada penjaringan dalam konteks sistem kepartaian dan kepemiluan. Oleh karena itu, saya menolak wacana menurunkan presidential threshold menjadi 5—10 persen atau bahkan 0 persen,\" katanya.Selain itu, menurut dia, kesepakatan antara parpol dan pemerintah untuk tidak merevisi UU Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus dihormati oleh semua pihak.Norma-norma yang telah diatur dalam kedua UU tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menatap dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (sws)
Sekjen PDIP: TMP Menjadi Ruang Intelektual Bagi Anak Muda Indonesia
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap Taruna Merah Putih (TMP) dapat menjadi ruang intelektual bagi anak muda untuk merancang arah strategi masa depan Indonesia.\"Kami harapkan TMP menjadi ruang intelektual bagi anak muda untuk merancang strategi arah masa depan Indonesia,\" ujar Hasto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengemukakan hal itu ketika membuka acara Kaderisasi Nasional TMP 2021 bertema Membentuk Pemuda Pelopor Militan dan Bermanfaat bagi Rakyat yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (16/12).Di samping itu, menurut dia, seluruh kader TMP juga perlu senantiasa melakukan fungsi pendidikan dan komunikasi politik dengan ciri khasnya sebagai wahana konsolidasi bagi kaum muda.Hasto pun berpesan TMP perlu memiliki dan membangun kesadaran ekologis karena konteks politik tidak sekadar merebut kekuasaan, tetapi juga harus berspirit kebudayaan, ekonomi, berdikari, dan penguasaan teknologi yang dipimpin oleh ide-ide inovatif dan kreatif.Kaderisasi yang dijalankan itu, lanjut dia, bernilai penting karena jika dilihat jumlah pemuda Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 64,19 juta jiwa atau 24 persen.Dengan demikian, kata Hasto, TMP berpeluang untuk bergerak dalam seluruh api perjuangan sebagaimana digagas oleh Bung Karno.Menurut dia, seluruh kader Taruna Merah Putih (TMP) juga perlu mendorong anak muda menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia mampu mencapai kemajuan dan bisa berdiri di atas kaki sendiri.Imbauan tersebut, menurut dia, merupakan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.\"Sesuai dengan kapasitas beliau yang ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), TMP diharapkan dapat mendorong pergerakan kaum muda untuk berlomba-lomba menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,\" ujar Hasto.Tanpa proses dialektis melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, lanjut dia, tidak ada bangsa besar yang dapat menjadi negara maju.Hal itu, kata dia, sesuai pula dengan spirit yang digelorakan Bung Karno, pengetahuan menjadi jembatan emas bagi Indonesia, seperti zaman Jepang dahulu yang dikenal dengan restorasi Meiji.Restorasi Meiji memodernisasi seluruh aspek pengetahuan. Namun, menurut Hasto, tetap mengakar kuat dalam identitas dan kebudayaan.\"Hal inilah yang kemudian ditawarkan Bung Karno kepada bangsa Indonesia bahwa anak-anak Indonesia harus memiliki daya mimpi dan bercita-cita global tetapi tidak meninggalkan watak kebudayaan bangsa Indonesia,\" kata Hasto.Untuk itu, lanjut dia, TMP juga harus membangun semangat kepemimpinan untuk menggembleng anak muda dalam menggelorakan keterampilan politik yang bersandar pada ideologi Pancasila.Hasto menegaskan bahwa kesadaran organisasi sangat penting sebagai sayap partai.Oleh karena itu, dia berharap TMP melalui proses menggalang kaum muda dengan orientasi pada gerakan politik yang bermartabat. (sws)
Anggota DPR Ajak Hadapi Omicron dengan Meningkatkan Disiplin Prokes
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengajak seluruh elemen meningkatkan disiplin protokol kesehatan dalam menghadapi virus COVID-19 varian Omicron. Anggota DPR RI Putih Sari dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia diketahui ditemukan pada Kamis 16 Desember 2021. \"Tetap waspada tapi tidak perlu panik. Pemerintah sudah sampaikan yang penting disiplin terhadap protokol kesehatan,\" kata dia. Selain itu, dia menilai akses pelayanan kesehatannya perlu disiapkan agar dapat terjangkau masyarakat. Putih Sari pun menilai temuan kasus varian Omicron itu sebagai pengingat bahwa COVID-19 masih ada. \"Dan menurut para ahli juga kalau situasi pandemi akan menjadi endemi nantinya jadi mau tidak mau kita akan menjalani hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan kebiasaan baru protokol-protokol kesehatan yang ada,\" katanya. Kemudian, dia juga mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 tetap menjadi penting setelah adanya temuan varian Omicron itu. Sehingga, menurut dia, akselerasi vaksinasi COVID-19 harus terus dilakukan. \"Walaupun secara capaian vaksinasi kita cukup baik, tapi dari hasil raker Komisi IX kemarin terlihat masih banyak ketimpangan, di beberapa daerah masih ada yang di bawah 70 persen capaian vaksinasinya,\" ucapnya. Putih Sari juga berpendapat bahwa vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah merupakan langkah maju. \"Sebagai langkah pencegahan karena sistem belajar tatap muka sudah dimulai dan juga berdasarkan rekomendasi dari Komite ITAGI anak-anak perlu diberikan vaksin,\" kata dia. Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi IX DPR Nurhadi soal protokol kesehatan yang harus terus diperkuat. \"Juga mematuhi setiap larangan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas COVID-19,\" kata Nurhadi. Selain protokol kesehatan, kata Nurhadi masyarakat harus mengikuti vaksinasi. Sejalan dengan itu, menurut dia, vaksinasi harus dipercepat agar segera tercapai target 70 persen populasi untuk terbentuk kekebalan komunal. \"Masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi penularan virus Corona, terutama varian Omicron, yang terdeteksi lebih cepat menular. Pemerintah tetap waspada jangan lengah adanya jeda libur Nataru,\" katanya. Nurhadi menyambut baik program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah. \"Vaksinasi anak akan memberikan banyak manfaat dalam upaya mencegah penularan virus Corona mulai dari keluarga masing-masing,\" katanya. Dia pun mendukung pemerintah memperketat orang luar negeri masuk Indonesia, dan larangan masuk khususnya warga asing dari negara dengan kasus Omicron cukup tinggi. Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga berpendapat bahwa untuk menghadapi varian Omicron adalah dengan protokol kesehatan, tes lacak, isolasi, serta vaksinasi. \"Prokes harus ditingkatkan kembali, apalagi saat Nataru banyak terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat,\" kata Iwan Ariawan. Kemudian, menurut dia cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata sangat penting. Iwan juga mendukung vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun. \"Iya, ini langkah maju, untuk melindungi anak-anak kita,\" ujarnya. (sws)
Lombok Timur Raih TPAKD Award 2021
Selong, Lombok Timur, FNN - Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih prestasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award melalui daerah berkembang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi pada Rapat Koordinasi Nasional TPAKD Tahun 2021 di Mataram.\"Allhamdulillah kita dapat penghargaan dan ke depan terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik,\" kata Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi, di Selong, Kamis.Ia mengatakan, Lombok Timur menyabet penghargaan sebagai kabupaten terbaik kategori inovasi program pengembangan akses keuangan di sektor peternakan.TPAKD Award diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah dengan sangat baik.\"Kami meraih penghargaan ini berkat Program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Berkembang) yang dicanangkan sejak 2020,\" katanya pula.Realisasi Lombok Timur Berkembang sampai 16 Desember berhasil menjangkau 792 kelompok peternak dengan jumlah peserta yang merealisasikan pembelian sapi sebanyak 4.569 orang. Sehingga menjadi satu dari tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan yang dibagi dalam berbagai kategori tersebut.\"Selain kabupaten/kota TPAKD Award juga memberikan penghargaan kepada lima provinsi di lima kategori berbeda,\" katanya lagi.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya berharap penghargaan ini menjadi semangat untuk lebih baik lagi ke depan, dengan tentunya harus lebih optimistis ke depan, agar kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih leluasa dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat.\"Sinergi dan kontribusi pemerintah daerah terus ditingkatkan agar program pemerintah pusat. Program lainnya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama yang baik,\" katanya pula. (sws)
Kemarin, Instruksi Baru Keamanan Papua Sampai Pindah Pegawai ke IKN
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (15/12), mulai dari instruksi baru Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, untuk situasi keamanan di Papua sampai rencana pemindahan 180.000 pegawai kementerian/lembaga di tingkat pusat ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:1. Wapres instruksikan pendekatan baru terkait keamanan PapuaWakil Presiden, Ma’ruf Amin, menginstruksikan pendekatan baru terhadap sektor keamanan di Papua dan Papua Barat dalam rapat koordinasi, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.\"Seperti Saudara-saudara tahu, bahwa kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan, dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan,\" kata dia, saat memimpin rapat, di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.2. Sebanyak 180.000 pegawai pusat bakal dipindah ke ibu kota negara baruSedikitnya 180.000 pegawai pemerintah pusat bakal dipindah ke wilayah ibu kota negara Indonesia yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.\"Soal ibu kota negara baru, pemerintah pusat sudah siap 100 persen,\" ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muliadi, di Penajam, Rabu.Selengkapnya baca di sini.3. PKB usulkan ambang batas pencalonan presiden jadi 5-10 persenKetua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) diturunkan menjadi 5-10 persen.\"(PT 20 persen) masih belum cita-cita kita, cita-cita kita 5-10 persen. Supaya lebih memberi ruang ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama,\" kata dia, usai menghadiri KWP Award di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.4. F-PPP: \"Presidensial threshold\" bentuk penghargaan bagi parpolSekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau presidential threshold merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di Pemilu.\"Selain itu, jangan sampai Presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,\" kata Baidowi di Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.5. Presiden Jokowi sampaikan dua prinsip \"good governance\" di forum OGPPresiden Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.\"Pemerintahan yang terpercaya sangat penting agar pemerintahan efektif. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal, pertama partisipasi publik perlu diperkuat,\" kata dia, saat pembukaan Open Government Partnership Global Summit yang ditayangkan melalui kanal YouTube OGP, Rabu. (sws)
Danrem 172/PWY Dampingi Kunjungan Anggota DPR ke Pegunungan Bintang
Oksibil, FNN - Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mendampingi kunjungan kerja anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan dalam keterangam diterima, Kamis pagi, menjelaskan bahwa kunjungan anggota Komisi I DPR RI itu ke Kabupaten Pegunungan Bintang meninjau pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jaringan telekomunikasi, dan listrik.\"Pembangunan fasilitas umum di kabupaten ini harus didukung oleh seluruh pihak. Apalagi, keberhasilan program pemerintah ini merupakan tanggung jawab bersama,\" kata Danrem Brigjen Izak.Untuk seluruh pihak, Danrem mengimbau mereka untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini dalam mengawal pembangunan infrastruktur sehingga percepatan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat segera terwujud.Danrem mendampingi anggota Komisi I DPR RI beserta rombongan melaksanakan peninjauan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Jalan Iwur, Kampung Iwur dan meninjau Tower Telkomsel di Jalan Okpol, Kampung Okpol.Dalam kunjungannya, anggota Komisi I DPR RI Yan Madenas mengadakan rapat koordinasi bersama Pemkab Pegunungan Bintang dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan jaringan Palapa ring, pembangunan jaringan telekomunikasi 4G Telkomsel, serta pembangunan jaringan kelistrikan di daerah ini.Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendorong pembangunan jaringan dan listrik di daerah ini.\"Hal ini diharapkan dapat terealisasi secepatnya pada tahun depan sehingga masyarakat akan segera menikmati jaringan Telkomsel dan listrik selama 24 jam,\" kata Yan Permenas Mandenas.Yan sangat mendukung penyelesaian pembangunan jalan Transpapua dengan rute Oksibil-Boven Digoel dapat segera terealisasi sehingga dapat mempermudah mobilisasi barang dan jasa yang akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Kabinda Papua Mayjen TNI A.H. Napoleon, Bupati Pegunungan Bintang Spey Yant Birdana, Plt. Sekda Pegunungan Bintang Aloysius Giya, General Manager PT Telkom Witel Papua Sugeng Widodo, dan Manajer PLN UP3 Jayapura Salmon Kareth. (sws)
Pansus DPR Sepakati Pembahasan RUU IKN Dilanjutkan Tim Perumus
Jakarta, FNN - Panitia Khusus (Pansus) Komisi II DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dilanjutkan oleh tim perumus (timus).\"Disepakati dibawa ke timus, dengan catatan kalau belum selesai pembahasan di timus untuk hal-hal yang substansi, akan dibawa kembali ke panja,\" kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam.Sebanyak tujuh fraksi dan perwakilan DPD RI setuju pembahasan dilakukan di tim perumus. Sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS tidak menyetujui pembahasan di tim perumus, tetapi tetap di panitia kerja.Sesuai ketentuan dalam Pasal 158 ayat (4), jumlah tim panitia perumus maksimal dua pertiga dari anggota panitia kerja.Ketua Panja Ahmad Doli Kurnia menyarankan jumlah anggota tim perumus sebanyak 11 orang, dengan pembagian sembilan orang perwakilan fraksi ditambah dua orang tambahan dari unsur pimpinan panja, yakni Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Saan Mustopa dari Fraksi NasDem.Saran Doli Kurnia itu disetujui oleh semua anggota Pansus RUU IKN.Hingga Rabu (15/12) malam, Panja RUU IKN masih membahas 34 daftar inventaris masalah (DIM) dari target 277 DIM yang menjadi usulan Pemerintah. Rincian DIM itu, yakni 35 DIM tetap, 224 yang substansial, dan 18 DIM yang bersifat redaksional. (sws)
POPULER
