POLITIK
Partai Demokrat Dukung Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Setara Dengan DPR
Jakarta, FNN – Partai Demokrat (PD) mendukung penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mendukung upaya yang dilakukan berbagai pihak, termasuk DPD dalam menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) pencalonan presiden oleh partai peserta pemilu, menjadi nol persen. PD menyampaikan dukungan tersebut dalam dialog dengan DPD yang dipimpin oleh Ketua Kelompok DPD MPR RI, Tamsil Linrung, di Jakarta, Kamis, 25 November 2021. Dalam pertemuan itu, Tamsil antara didampingi Muhammad Syukur (sekretaris), Fahira Idris, Eni Sumarni dan Muhammad Ajbar. Sedangkan pengurus PD yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain, Wakil Ketua Umum PD, Marwan; Sekretaris Jenderal PD, Teuku Rifki; Ketua Kajian Ketatanegaraan, Andi Timo. Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak hadir karena masih di Amerika Serikat mendampingi ayahnya yang masih menjalani pengobatan setelah operasi kista. Dialog berlangsung cair. PD juga menegaskan dukungan terhadap upaya amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja, harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Dukungan PD tersebut berarti semakin menambah deretan kalangan yang setuju atas berbagai gagasan yang dilontarkan DPD, terutama penghapusan PT. Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti bersama timnya adalah penggagas perlunya penghapusan PT menjadi nol persen. Dengan cara itu, sangat dimungkinkan munculnya calon perseorangan dalam perebutan kursi presiden lewat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Jika hal itu lolos, sangat dimungkinkan DPD bisa mengajukan calon se ndiri, karena jumlah anggotanya 136 orang. Kalau jumlah tersebut diasumsikan sebagai parpol peserta Pemilu, DPD adalah nomor 1, mengalahkan PDIP dengan 128 kursi dari 575 kursi DPR RI atau 22,26 persen. (MD)
Danrem 172 PWY: TNI Tambah Personel Perkuat Koramil Suru-suru
Jayapura, FNN - Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan menyatakan pihaknya segera menambah personel untuk memperkuat Koramil Suru-suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Penambahan personel segera setelah KSB melakukan penyerangan dengan menembaki koramil dan kios milik warga dari seberang sungai. "Saat penembakan yang dilakukan KSB pada hari Sabtu (20/11) menyebabkan dua prajurit terluka, seorang di antaranya gugur bernama Sertu Ari Baskoro," kata Brigjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Kamis. Dikatakan pula bahwa prajurit TNI yang bertugas di Koramil Suru-suru sebetulnya relatif cukup banyak atau 40 orang prajurit sehingga dengan tambahan 50 prajurit bakal kuat lawan KSB. Saat menyerang dengan menembaki koramil dan kios warga, lanjut dia, kekuatan mereka cuma delapan orang dengan tiga pucuk senjata. "Mereka (KSB) saat menyerang berlindung di tiga kampung yang berpenduduk asal Nduga, sementara penduduk Suru-suru sendiri mengungsi," kata Pangemanan. Saat ini kepala distrik serta kepala kampung sudah berada di Suru-suru. Mereka menghimbau warga agar kembali ke rumah mereka di kampung karena anggota TNI siap melindungi masyarakat. Ketika ditanya tentang warga non-OAP (orang asli Papua), Danrem 172 mengatakan bahwa mereka sudah mengungsi ke Tomor sekitar 20 menit dengan menggunakan perahu motor. "Untuk warga non-OAP, mereka mengungsi ke Tomor dan ada yang ke Agast, Kabupaten Asmat," kata Brigjen TNI Izak Pangemanan. (sws)
KSP Dengarkan Kendala Petani pala di Fakfak Papua Barat
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden mendengarkan kendala yang dihadapi para petani pala di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dalam bertani, mulai dari sulitnya mendapat legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga terbatasnya alat produksi pertanian. Berdasarkan keterangan tertulis KSP yang diterima di Jakarta, Kamis, dilaporkan bahwa para petani membutuhkan dukungan untuk produksi. "Produksi kami masih manual. Kami butuh alat-alat yang memadai dan packaging yang lebih steril," kata Cahyani, petani pala yang memproduksi manisan pala kering dan basah, saat bertemu tim KSP di Desa Torea, Fakfak Papua Barat, Kamis. Menanggapi keluhan tersebut, Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong mengajak para petani pala di Fakfak untuk memanfaatkan program pemerintah. "Kemenkop sebenarnya punya banyak program yang bisa mendukung kebutuhan para petani pala," ujar Wandy. Dalam kesempatan itu, Wandy juga meminta agar peran Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan BLK bisa langsung terserap dan mendukung kebutuhan SDM. "Ini sesuai dengan arah pendidikan yang dicanangkan Pemerintah, yakni link and match," lanjutnya. Sementara terkait dengan persoalan perizinan dan pengurusan legalitas produksi, kata Wandy, KSP akan membicarakannya dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti diketahui, Kabupaten Fakfak merupakan salah satu penghasil pala terbesar di Indonesia. Produk-produk turunan Pala di antaranya, rempah-rempah, bumbu masak, pengharum kosmetik, minyak pala, manisan, dan bahan pengawet. Meskipun menjadi sentra penghasil pala, namun sampai saat ini pemerintah daerah setempat baru bisa memikirkan produksi lokal saja, dan membutuhkan dukungan untuk pemasaran dan pengelolaan dari produk-produk jadi yang dihasilkan. (sws)
Anggota DPR: Hari Guru Momentum Tuntaskan Rekrutmen Sejuta Honorer
Jakarta, FNN - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan Hari Guru Nasional jadi momentum untuk meneguhkan komitmen memperjuangkan kesejahteraan para pendidik, salah satunya menuntaskan program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan bahwa pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Indonesia. Menurut dia, ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru merupakan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. "Padahal, guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," ujarnya. Huda menilai program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalah tenaga kependidikan di Indonesia. Namun, menurut dia, masih banyak permasalahan terkait dengan pelaksanaan mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi. "Berbagai permasalahan itu harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari tahun 2022. Jangan sampai pelaksanaan program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," katanya. Ia menilai potensi berlarutnya rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK sangat dimungkinkan terjadi sehingga diperlukan pengawalan dari pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas. Menurut dia, berbagai program itu harus dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek, Kemenpan RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK. "Salah satu persoalan krusial yang bisa menghambat program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer ini adalah masalah anggaran. Belum sepenuhnya alokasi 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial pendidikan, termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas," ujarnya. (sws)
Mempawah Dukung Dr Rubini Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional
Pontianak, FNN - Bupati Mempawah, Erlina mengatakan pemerintah kabupaten setempat mendukung dr. Rubini sosok dokter yang mengabdikan dirinya bagi masyarakat Kalbar dan Indonesia yang juga salah satu korban peristiwa Mandor pada masa penjajahan Jepang, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. ''Pemkab Mempawah sudah menganggap beliau sebagai pahlawan nasional, dengan dirikannya rumah sakit dr. Rubini di Mempawah," kata Erlina, di Pontianak, Kamis. Sebelumnya, Selasa (16/11) didampingi Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, dan Ahli Sejarah Kalbar Syafaruddin Usaman, cucu dari almarhum dr. Rubini yakni Rubianto Wiyogo berserta istri Giwo Rubianto Wiyogo yang juga merupakan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengunjungi lokasi-lokasi semasa hidup dr Rubini hingga menjadi korban kekejaman penjajah Jepang di salah satu makam Juang Mandor, kata Erlina. Seperti diketahui peristiwa Mandor merupakan sejarah yang sangat memilukan di Kalimantan Barat. Di mana, satu generasi terbaik, kaum terpelajar, cendekiawan gugur akibat pembantaian Jepang dan diperkirakan sekitar 21 ribu orang menjadi korban kebiadaban Jepang di masa itu. Salah satunya yang menjadi korban yakni dr. Rubini, yang kini diabadikan menjadi nama jalan dan nama rumah sakit di Kabupaten Mempawah. Dalam memperingati Hari Pahlawan beberapa waktu lalu, keturunan dari almarhum dr. Rubini melakukan napak tilas, mulai dari ke Rumah Sakit Sungai Bangkong Pontianak di mana dr. Rubini dahulu menjadi kepala kesehatan, kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah, dan ke Makam Juang Mandor di Kabupaten Landak, di mana beliau dimakamkan. Rubianto Wiyogo, cucu dari dr. Rubini menjelaskan napak tilas yang dilakukan keluarga korban ini selain mengenang almarhum juga merupakan rangkaian dari usaha untuk mengusulkan dr. Rubini sebagai pahlawan nasional. Dia menceritakan, pada tahun 1934, kakeknya yakni dr. Rubini datang ke Pontianak sebagai tenaga kesehatan, dan pada saat penjajahan Jepang, sang kakek membentuk satu kelompok cendekiawan yang menentang penjajahan Jepang di tahun 1942, hingga pada akhirnya tahun 1944, dr. Rubini bersama istrinya ditangkap oleh tentara Jepang dan tidak pernah kembali. ''Kami ingin mengingat jasa dan pengorbanan eyang dr. Rubini pada 1933 datang ke Pontianak sebagai tenaga kesehatan dan pada tahun 1944 hingga terjadinya peristiwa Mandor. Pada saat itu memang dr. Rubini telah membentuk satu kelompok cendekiawan yang menentang penjajahan Jepang, jadi sudah selayaknyalah beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional,'' ujarnya. Sementara itu, Ahli Sejarah Kalbar, Syafaruddin Usman menilai bahwa dr. Rubini merupakan sosok pemersatu bangsa pada masanya. Walaupun bukan lahir dan besar di Kalbar, namun dr. Rubini dinilainya berjiwa Kalbar. Dia mengatakan, dr. Rubini pada masa itu bersama istrinya Amalia Rubini merupakan salah satu pemimpin dari organisasi pergerakan menentang penjajahan Jepang dengan semboyan 'bergerak selagi bernafas". Kemudian pada tahun 1943 para tokoh masyarakat cendekiawan termasuk dr. Rubini dan istrinya Amalia Rubini di giring ke kamp tahanan di Jalan Penjara, yang saat ini menjadi rumah Sakit Antonius. "Hingga beberapa bulan kemudian, sebuah surat kabar pada masa itu yang bernama Borneo Shinbun membuat berita pada 1 Juli 1944 dengan makna Jepang telah membongkar komplotan besar yang menentang Jepang sudah dibongkar hingga ke akar-akarnya, dan para pemimpin pergerakan sudah dijatuhi hukuman mati," katanya. Pada berita itu pun terdapat 12 foto wajah tokoh pergerakan di Kalbar, dua diantaranya yakni dr. Rubini dan istrinya Amalia Rubini, pada saat itu pun dituliskan pula 69 nama yang merupakan tokoh-tokoh pergerakan pada masa itu, di antara ribuan orang yang hilang. ''Kurang apa hebatnya, beliau pemersatu, sebagai pengayom, jembatan antar generasi, memang bukan kelahiran sini namun berjiwa Kalbar, masyarakat yang berbeda ras, agama, etnis, yang ada di Kalbar bisa dia persatukan, dan di Makam Juang Mandor inilah, merupakan revitalisasi Kebhinnekaan Tunggal Ika bangsa Indonesia," kata Syafaruddin Usman. (sws)
BNN RI Raih Penghargaan di Indonesia Awards 2021
Jakarta, FNN - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) meraih penghargaan di Indonesia Awards 2021 pada kategori Collaborative and Sinergetic Stakeholder Partnership sebagai bentuk apresiasi kepada BNN atas kerja sama dan sinergisitas BNN dengan para pemangku kepentingan. "Saya mewakili Kepala BNN RI di sini sangat berterima kasih atas apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja BNN RI selama ini, terutama kepada rekan-rekan yang telah membantu kami dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika," kata Sekretaris Utama BNN RI I Wayan Sukawinaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis. Sekretaris Utama BNN RI ini juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan rekan-rekan MNC Group lainnya atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada BNN RI dalam acara Indonesia Awards 2021. Penghargaan yang diberikan kepada BNN RI ini merupakan bentuk penghargaan bahwa BNN RI sebagai lembaga yang dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Utama BNN RI berharap agar penghargaan Indonesia Awards 2021 ini dapat terus dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kinerja BNN RI agar lebih baik lagi dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga dengan media. I Wayan Sukawinaya mewakili Kepala BNN RI Petrus Reinhard Golose saat menghadiri acara Indonesia Awards 2021 secara langsung di Jakarta Concert Hall, Rabu (24/11). Acara Indonesia Award 2021 yang dilaksanakan oleh iNews ini bertemakan Leading in the Time of Crisis. Tema tersebut merupakan bentuk pemberian apresiasi kepada tokoh, pimpinan lembaga negara, pimpinan daerah, dan instansi yang secara konsisten melakukan hal positif bagi Indonesia di bidangnya masing-masing selama masa pandemi COVID-19. Indonesia Award 2021 ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Erick Thohir, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta sejumlah pejabat tinggi daerah lainnya. (sws)
Sembilan Kiai Sepuh Usul Muktamar NU Diundur Akhir Januari 2022
Jakarta, FNN - Sembilan kiai sepuh mengusulkan Muktamar Ke-34 NU diundur pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Ke-39 NU. Usulan tersebut merupakan hasil kesepakatan sembilan kiai sepuh yang bertemu di Jakarta, Rabu (24/11). Hadir dalam pertemuan itu K.H. Farid Wadjdy dari Kaltim, K.H. Abdul Kadir Makarim (NTT), K.H. Bun Bunyamin (Jabar), K.H. Muhshin Abdillah (Lampung), K.H. Anwar Manshur (Jatim), K.H. Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), K.H. Kharis Shodaqoh (Jateng), Buya Bagindo Leter (Sumbar), dan K.H. Manarul Hidayat (Jakarta). "Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan persiapan yang maksimal dan optimal. Oleh karena itu, idealnya Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah Ke-96 NU," demikian bunyi salah satu kesepakatan tersebut, dikutip dari salinan berita acara pertemuan, Kamis. Para kiai sepuh juga berharap agar Muktamar Ke-34 NU dapat berlangsung secara kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan, termasuk mengedepankan suasana teduh, aman, damai, dan harmonis. Selanjutnya, para kiai sepuh akan bersurat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar dapat menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Sesuai dengan keputusan Munas dan Konbes NU Tahun 2021, sedianya Muktamar Ke-34 NU akan digelar di Provinsi Lampung pada tanggal 23—25 Desember 2021. Namun, menyusul rencana pemerintah untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia maka waktu pelaksanaan Muktamar NU dijadwal ulang. Terdapat dua aspirasi terkait dengan penjadwalan ulang waktu pelaksanaan muktamar, yakni ada yang ingin muktamar tetap dilaksanakan pada bulan Desember. Namun, tanggalnya dimajukan dan ada yang ingin muktamar ditunda awal tahun depan. Hingga saat ini PBNU belum memutuskan untuk memajukan atau memundurkan Muktamar NU dari jadwal semula. Sekretaris Munas dan Konbes NU 2021 Imdadun Rahmat mengatakan dalam surat keputusan Panitia Munas NU 2021 yang digelar September lalu, PBNU menyepakati agar Muktamar NU memperhatikan kondisi Covid-19. Hal ini dilakukan agar muktamar menjadi kemaslahatan untuk semua. (sws)
BKAD Purwakarta: Realisasi Belanja Daerah Sudah Mencapai 65,9 Persen
Purwakarta, FNN - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 hingga pekan ketiga November mencapai 65,9 persen. Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Kamis, menyampaikan realisasi belanja 65,9 persen itu dari nilai anggaran daerah yang mencapai Rp2,5 triliun. Ia mengakui capaian realisasi belanja daerah tersebut terbilang masih rendah jika dibanding pada tahun-tahun sebelum pandemi. Hal itu terjadi karena terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran. "Kendala yang pertama, itu karena masih banyak kegiatan yang masih berproses lelang sehingga pencairannya baru bisa diproses di akhir tahun," katanya. Norman menyebutkan salah satu yang menjadi kendala rendahnya serapan anggaran ialah karena administrasinya sehingga banyak pekerjaan, terutama kegiatan fisik yang baru bisa menjelang akhir tahun. "Kedua, proses PBD perubahan baru berjalan 1 bulan. Dengan begitu, masih banyak belanja di setiap SKPD yang belum terproses," kata dia. Menurut dia, sebenarnya sejauh ini serapan anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah berjalan cukup baik. Sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan Desember. Oleh karena itu, pihaknya optimistis realisasi serapan APBD tersebut minimalnya bisa mencapai lebih dari 75 persen hingga akhir tahun nanti. "Kalau bicara realisasi, itu biasanya di angka 80 persen. Kalau 100 persen, pasti tak mungkin karena pasti ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap," katanya. Dalam perumusan APBD 2021, kata dia, penanganan COVID-19 memang masih menjadi prioritas utama. Akan tetapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan, seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai dengan arahan dari pusat. (sws)
KSP Upayakan Solusi Kendala Pembangunan Bandara Siboru Papua Barat
Jakarta, FNN - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mencari solusi atas kendala pembangunan Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan ada beberapa kendala dalam pembangunan Bandara Siboru, yakni masalah cuaca yang kerap diguyur hujan, akses jalan, akses listrik, hingga masih terbatasnya panjang landasan terbang. Ngabalin mengatakan KSP akan secepatnya berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat pembangunan bandara, sekaligus penambahan jarak landasan pacu, serta infrastruktur pendukung lainnya. “Persoalan ini harus segera diselesaikan karena akan menyulitkan operasional bandara,” kata Ngabalin. Bandara Siboru merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperkirakan akan mendorong investasi, pariwisata dan potensi ekonomi lainnya di Papua Barat. Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom menerangkan panjang landasan Bandara Siboru hanya 1.600 meter. Artinya, panjang landasan sama hanya bisa digunakan pesawat jenis ATR. Pemkab Fakfak menginginkan agar landasan Bandara Siboru diperpanjang menjadi 2.500 meter. "Sehingga bisa digunakan untuk pesawat yang lebih besar dan berdampak positif bagi investasi dan pariwisata," kata Yohana. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Proyek Pembangunan Bandara, Siboru Eko Priyadi, menyampaikan, hingga November 2021 proses pembangunan Bandara Siboru telah mencapai 48,2 persen. Proses pembangunan ditargetkan selesai pada 2022. Bupati Fakfak Untung Tamsil mengapresiasi kehadiran tim KSP yang mewakili pemerintah pusat untuk memantau langsung pembangunan Bandara Siboru. Untung menyampaikan Bandara Siboru menjadi salah satu cita-cita masyarakat setempat agar Fakfak semakin maju. “Fakfak adalah kota tertua, kota peradaban yang mengenal keberagaman. Maka tidak salah bapak Presiden Joko Widodo memberi perhatian kepada tanah kami,” ungkap Untung. Kehadiran tim KSP ke Fakfak sekaligus menjadi bagian dari fungsi menghilangkan hambatan atau "debottlenecking" tantangan yang ditemui dalam Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, KSP bisa memastikan pembangunan PSN berjalan sesuai rencana dan selesai pada 2022 mendatang. (sws)
Instruksi Mendagri Pencegahan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi tentang pencegahan dan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Mendagri menginstruksikan agar kepala daerah mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, maupun rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment). Pemerintah daerah juga diinstruksikan melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021. Berikutnya, melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pengelola hotel. Daerah juga diminta berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata, pengelola mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur, wali kota, dan bupati diinstruksikan melakukan sosialisasi peniadaan mudik Natal dan tahun baru kepada warga dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya. Apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak penting atau tidak mendesak. Daerah perlu melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Natal dan tahun baru. Instruksi selanjutnya yakni melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat. Pertama, gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal 2021. Selanjutnya, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga. Pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, badan usaha milik negara (BUMN), dan karyawan swasta selama periode tersebut juga masuk dalam instruksi Mendagri. Begitu juga, imbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode liburan Natal dan tahun baru. Ketentuannya akan diatur lebih lanjut kementerian lembaga teknis terkait. Kepala daerah juga diinstruksikan melakukan imbauan kepada sekolah agar pembagian rapor semester pertama pada bulan Januari 2022 dan tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Natal dan tahun baru. Instruksi selanjutnya melakukan penerapan PPKM Level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya, meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada periode itu, dan menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Daerah diinstruksikan melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antara pedagang dan pembeli. Masyarakat dengan hal primer harus melakukan perjalanan keluar daerah harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, melakukan tes PCR atau tes antigen dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19. Ketika ditemukan pelaku perjalanan positif COVID-19, harus melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai dengan prosedur kesehatan. Berikutnya, instansi pelaksana bidang perhubungan dan satuan polisi pamong praja (satpol PP) diinstruksikan melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko cek poin di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan Polri selama periode itu. Mendagri juga menginstruksikan soal pencegahan potensi penyebaran COVID-19 pada pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah Natal 2021. Hal itu ditujukan pada pihak terkait, petugas, dan penyelenggara agar memastikan pelaksanaan dan tempat ibadah aman dari COVID-19. Instruksi yang sama juga ditujukan untuk pelaksanaan perayaan tahun baru. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin masyarakat tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga. Menghindari kerumunan dan perjalanan serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selanjutnya, melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara old and new year, baik terbuka maupun tertutup, yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Aplikasi PeduliLindungi mesti digunakan pada saat masuk dan keluar dari mal/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk. Meniadakan event perayaan Natal dan tahun baru di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM, melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu, dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 persen. Bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, serta kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mal dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen. Pengaturan pembatasan juga diberlakukan untuk tempat wisata seperti meningkatkan kewaspadaan sesuai dengan pengaturan PPKM Level 3 khusus untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik. Menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas. Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, dan memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak. Pembatasan jumlah wisatawan, melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup, dan mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif juga diberlakukan di tempat wisata. Instruksi pencegahan COVID-19 selama masa Natal dan tahun baru itu berbeda pada dua instruksi Mendagri lainnya, yakni Inmendagri PPKM Jawa-Bali dan Inmendagri PPKM Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (sws)
POPULER
