POLITIK
Ketua MPR Dijadwalkan Buka Kongres Pemuda Asia Afrika
Jakarta, FNN - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dijadwalkan membuka langsung kongres Pemuda Asia Afrika atau Asian African Youth Government (AAYG) yang bakal digelar 16-19 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat.\"Saya mengapresiasi terselenggaranya Kongres II Pemuda Asia Afrika. Saya akan hadir dan membuka acara secara virtual,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Melalui kongres II Pemuda Asia Afrika itu, dia yang pernah menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto itu berharap penyelenggaraan AAYG menghasilkan kesepakatan-kesepakatan baik.Sementara itu, Presiden Pemuda Asia Afrika, Beni Pramula, mengatakan, AAYG akan menginternalisasi pancasila dalam upaya menciptakan perdamaian. Pancasila diyakini bisa menjadi jalan tengah terkait konflik di kawasan Asia-Afrika.\"Oleh karena itu, kami ingin menghimpun potensi terbaik pemuda di kawasan Asia Afrika agar menjadi energi kebaikan bagi negaranya masing-masing,\" kata dia.Senada dengan itu, Ketua Panitia, R Saddam Al Jihad, mengatakan, kegiatan yang digelar di Bandung tersebut akan membahas tiga tema besar dan berharap melahirkan perspektif baru.Para peserta yang hadir akan membahas tiga isu besar yakni kepemimpinan, kewirausahaan dan kemanusiaan. Harapannya, peserta AAYG mendapatkan perspektif baru sehingga bisa membawa nilai yang baik untuk negaranya.Kongres II AAYG di Bandung, Jawa Barat akan mengusung tema \"The notion of Asian African Youth for the World’s Collaboration on COVID-19 and Beyond\". (sws)
KSP Moeldoko Risau Melihat Bahasa di Media Sosial
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku risau melihat bahasa yang kerap digunakan di media sosial yang jauh meninggalkan karakter bangsa.\"Bahasa-bahasa di medsos sudah jauh dari karakter bangsa yang memiliki tradisi bagus dan nilai-nilai luhur. Dalam kesempatan ini saya minta insan humas berkontribusi meluruskan itu semua,\" kata Moeldoko saat membuka Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 secara virtual, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.Moeldoko juga mengingatkan, agar insan humas Indonesia tidak terjebak dalam pusaran arus disinformasi, hoaks, dan fitnah. Terlebih lagi, saat ini sumber informasi datang dari berbagai penjuru, dan seringkali hadir begitu saja di tengah-tengah publik tanpa ada check and balance.\"Ini sebuah tantangan yang harus dihadapi teman-teman humas, bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat tanpa meninggalkan norma dan etika,\" ucap Moeldoko menegaskan. Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga meminta insan humas berperan aktif mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat saat menghadapi Natal dan Tahun Baru.\"Akan terjadi mobilisasi luar biasa pada Natal dan Tahun Baru. Ini yang harus kita jaga bersama. Perhumas diharapkan bisa memberikan kontribusi positif agar negara kita bisa keluar dari pandemi COVID-19,\" ujarnya.Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) mengusung tema \"Semangat Resiliensi dan Optimisme Untuk Indonesia Tumbuh\".KNH yang digelar secara virtual ini, diharapkan bisa menjadi momentum bagi insan humas Indonesia untuk bisa membajak krisis pandemi COVID-19, dengan mengubah pola kerja lama dan berinovasi menggunakan cara-cara baru. (sws)
F-PPP Sebut "Presidensial Threshold" Bentuk Penghargaan Bagi Parpol
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau \"presidential threshold\" merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.\"Selain itu, jangan sampai Presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,\" kata Baidowi di Jakarta, Rabu.Dia menilai, usulan agar \"presidensial threshold\" menjadi 0 persen merupakan hal yang sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga dilindungi UU.Menurut dia, gugatan terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak MK. \"MK memberikan kekuasaan kepada pembentuk UU yaitu DPR dan pemerintah untuk mengatur mengenai ketentuan ambang batas,\" ujarnya.Baidowi mengatakan, sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU tersebut tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK. (sws)
KSP: Pembangunan Kesejahteraan dan Otsus Papua Harus Efektif
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menekankan percepatan pembangunan kesejahteraan dan otonomi khusus (Otsus) Papua harus berfokus pada efektivitas program, agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat koordinasi persiapan implementasi Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua, di Manokwari, Papua, yang berlangsung 14-15 Desember 2021.Sebagaimana siaran pers KSP, yang diterima di Jakarta, Rabu, rakor tersebut dihadiri kepala daerah se-Papua Barat, dan perwakilan eselon I pemerintah pusat.Pada kesempatan tersebut Jaleswari juga menekankan, pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah secara menyeluruh, khususnya di daerah.Menurutnya, ada sejumlah aspek perbaikan yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres 9/2020, yakni kualitas perencanaan dan penganggaran, monitoring evaluasi dan pengendalian program, kualitas layanan dasar, dan kualitas SDM aparatur.\"Yang tak kalah pentingnya adalah sinergitas kelembagaan pusat-daerah,\" kata Jaleswari.Dalam kesempatan yang sama, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyampaikan, implementasi Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan dan UU Otsus Papua bisa berjalan jika ada penyesuaian kebijakan, regulasi, dan kelembagaan oleh pusat.\"Jika itu berhasil diwujudkan, maka implementasi Inpres bisa menekan kemiskinan,\" ujar Petrus.Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Inpres pembangunan kesejahteraan dan Otsus Papua pada 2022.\"Seluruh instansi pemerintah di Papua Barat akan terlibat aktif dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintah, dan melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi agar percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,\" tegasnya.
IPR: Presiden Bisa Jadikan Kepiawaian Prabowo Solusi Tantangan Global
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Indonesian Public Review (IPR) Putro Mas Gunawan mengatakan Presiden Jokowi bisa menjadikan kepiawaian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai solusi menghadapi berbagai tantangan global.\"Kepiawaian Prabowo di dunia militer dan politik luar negeri bisa jadi solusi agar Indonesia mampu menghadapi tantangan dinamika dunia global, terutama di tengah pandemi COVID-19,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Gunawan mengatakan Presiden Jokowi membaca tantangan lingkungan strategis di level global yang berpotensi bergerak menjadi konflik global.\"Presiden Jokowi memandang Prabowo Subianto sebagai solusi dari tantangan situasi itu,\" ujarnya.Sebab, sosok Prabowo Subianto mempunyai kapabilitas dalam mewujudkan postur pertahanan nasional yang dikehendaki atau diharapkan.Keputusan Presiden Jokowi yang memercayakan jabatan Menteri Pertahanan kepada Prabowo dinilai sebagai langkah tepat karena kepiawaiannya terbukti efektif.Menurut survei yang dilakukan lembaganya, kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga mendapat apresiasi atau penilaian yang baik dari masyarakat.\"Alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, cadangan logistik nasional dan sebagainya mendapat 18,2 persen,\" ucap dia.Sementara, persentase tertinggi apresiasi dari masyarakat pada pemerintah adalah pada program kerja pengendalian pandemi COVID-19 yakni 23,5 persen. Kemudian, dalam hal kecepatan kinerja menteri, Ketua Umum Gerinda itu menempati urutan kedua dengan perolehan 14,8 persen.Survei IPR tersebut dimulai pada 25 November hingga 5 Desember 2021. Total responden yang dilibatkan mencapai 1.230 dan tersebar di 34 provinsi di Tanah Air.Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan teknik sampel multistage random sampling. Margin of error dari survei tersebut sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
Yussuf Solichien di Mata Lembaga Kajian Nawacita
Jakarta, FNN - Di awal tahun 2022 tampaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju. Reshuffle ini menurut Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita (LKN) Samsul Hadi penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Di samping itu juga untuk mempercepat kementerian dalam mencapai target- target yang telah ditetapkan. \"Di era seperti sekarang, menteri-menteri pembantu Jokowi harus bisa menyesuaikan diri dan mengimbangi irama kerja presiden. Jika tidak, pasti akan direshuffle,\" kata Samsul. Dalam banyak kesempatan, LKN sering memberi masukan kepada presiden. Dan Alhamdulillah, kata Samsul, masukannya tepat. LKN memiliki catatan tokoh-tokoh yang punya kapasitas dan kapabilitas di bidangnya. Salah satunya adalah Yussuf Solichien, Ketua Umum PKPI. Marinir berpangkat Mayor Jenderal TNI AL (Purn) ini menurut LKN adalah sosok yang tegas, berkarakter dan pekerja keras. Ia cocok sekali dengan karakter Presiden Jokowi yang punya semboyan kerja kerja kerja. \"Pak Yussuf adalah sosok yang cocok mendampingi presiden, karena banyak kesamaan dengan presiden,\" kata Samsul. Ketangguhan Yussuf dibuktikan dengan berbagai jabatan beliauselama ini. Selain Ketua Umum PKP, Yussuf juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Adapun jabatan terakhir beliau adalah Komandan Kodiklat TNI Angkatan Laut. \"Semoga Presiden Jokowi segera melakukan reshuffle dan bisa memilih sosok yang betul-betul mau bekerja\" pungkasnya. (ant)
Ambang Batas Pencalonan 20 Persen Hasilkan Presiden Boneka
Jakarta, FNN - Bertempat di Rumah Makan Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, Mampang, Jakarta Selatan, diadakan silaturrahmi dan ramah tamah bertema, "Rakyat Berdaulat Menolak Presidential Threshold." Turut menjadi pembicara dalam diskusi yang berlangsung Rabu, 1 Desember 2021 itu, antara lain Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Tamsil Linrung, mantan Menteri Keuangan, Fuat Bawazier, Habib Umar Al Hamid. Sedangkan pengacara Eggi Sudjana menyampaikan paparannya lewat zoom. Pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun disampaikan lewat pemutaran video. Para pembicara menyampaikan kesepakatan agar presidential threshold (PT) atau batas ambang pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi nol persen. Sebab, PT yang berlaku saat ini sangat bertentangan dengan demokrasi dan UUD 1945. Bahkan, hal itulah yang membuat terjadinya perampokan terhadap demokrasi dan demokrasi kriminal. PT yang berlaku 20 persen telah menyebabkan presiden boneka. Menurut Tamsil Linrung, pihaknya sangat serius dalam usaha memperjuangkan agar PT itu menjadi nol persen. DPD akan menjadi pelopor. Bahkan, pihaknya mendorong masyarakat supaya berbondong-bondong melakukan yudicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar PT menjadi nol persen. “DPD akan menyiapkan bus angkutan terhadap rombongan yang akan mengantarkan mereka yang mengajukan uji materi itu ke MK. Jadi, ayo ramai-ramai mengakukan judicial review,” ujar Tamsil. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu mengatakan, jika PT masih tetap dipertahankan 20 persen, maka presiden yang terpilih sekarang dan seterusnya adalah orang yang menjalankan tugas berdasarkan janji-janji politik. “Karena menjalankan tugas berdasarkan janji politik, dikhawatirkan ke depan akan ada presiden yang hanya karena bermimpi, tiba-tiba memindahkan ibu kota negara. Tiba-tiba menambah utang negara tanpa konsultasi dengan legislatif,” ucapnya. Upaya menghapus PT menjadi nol persen harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. “Di negara mana pun di dunia, tidak ada yang namanya batas ambang pencalonan presiden. Yang ada adalah batas ambang pemilihan,” ujar Tamsil. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, PT menjadikan demokrasi kriminal dalam konsetasi pemilihan presiden (pilpres). Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menyelamatkan Indonesia dengan menolak presidential threshold atau menjadikannya nol. Menurut Refly, PT hanya menjadikan demokrasi menggunakan kekuatan finansial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat supaya melakukan gerakan menolak PT. “Jadikan presidential threshold nol persen atau tidak ada presidential threshold. Karena hal itu hanya menjadikan demokrasi kriminal, demokrasi jual-beli perahu, demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial guna memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden," ucapnya. (Muhammad Anwar Ibrahim D./FNN).
Ketua Umum Korpri: PNS Berkualitas Tak Akan Tergantikan Dengan Robot
Jakarta, FNN - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah mengatakan pegawai negeri sipil (PNS) berkualitas memadai tidak akan tergantikan dengan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang menggunakan mesin robot. Rencana pemerintah untuk menerapkan teknologi dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan pemicu bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kapabilitas mereka menjadi lebih mumpuni, kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. "PNS yang berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot ataupun mesin. Tetapi kalau PNS yang tidak berkualitas, maka pasti tergantikan. Jadi ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar menjadi ASN yang berkualitas," kata Zudan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut mengatakan beberapa sektor dalam lingkup instansi pemerintah masih memerlukan kehadiran ASN dalam bentuk sumber daya manusia (SDM). "Dalam banyak hal, ASN tidak bisa tergantikan, seperti yang terkait dengan empati, kerja sama , dan kemanusiaan; itu sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin," katanya. Sementara jenis sektor pekerjaan ASN yang tergantikan dengan mesin saat ini, antara lain pekerjaan yang berkaitan dengan pengawasan teknis, operator, dan mekanis. "Contoh yang sudah banyak tergantikan itu adalah penjaga tol, kemudian nanti yang mengawasi, seperti penjawab mesin itu operator. Lalu untuk hal bersifat mekanis, yang bersifat terus-menerus itu nanti fungsinya bisa digantikan dengan mesin," jelasnya. Oleh karena itu, Zudan berharap wacana terkait penggunaan teknologi dalam sistem pelayanan publik di instansi pemerintah dapat menjadi pendorong bagi ASN untuk meningkatkan kualitas diri. "Dalam banyak hal, PNS itu tidak tergantikan. Misalnya untuk mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan, penanggulangan bencana, dan membantu masyarakat. Banyak hal tidak bisa tergantikan," ujar Zudan. (sws)
Wagub NTT Minta IOM Proaktif Berkomunikasi dengan Imigran di Kupang
Kupang, FNN - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi meminta International Organization for Migration (IOM) Indonesia agar proaktif menjalin komunikasi dengan para imigran asal Afghanistan di Kota Kupang. "Untuk menghindari kesalahpahaman dengan para imigran, saya minta IOM untuk proaktif berkomunikasi dengan mereka. Beri penjelasan yang terang kepada mereka terutama tentang aturan dan kemungkinan proses pemindahan mereka ke negara ketiga yang bersedia menampungnya," katanya dalam siaran pers Biro Humas Setda NTT yang diterima di Kupang, Rabu. Ia menyampaikan hal itu saat menerima audiensi IOM Indonesia terkait persoalan penanganan para imigran Afghanistan yang saat ini tinggal di beberapa hotel di Kota Kupang. Sebelumnya para imigran tersebut beberapa kali menggelar unjuk rasa untuk meminta agar dipindahkan ke negara ketiga. Wagub mengatakan dari dialog dan aspirasi yang disampaikan para imigran, sebagian imigran ingin pindah dari Kupang ke Tangerang, Banten, agar segera bisa pindah ke negara ketiga. "Apakah bisa mereka dipindahkan ke Tangerang? Mungkin perlu disampaikan oleh IOM secara jelas kepada mereka tentang hal ini," katanya. Sementara itu, Kepala Misi IOM Indonesia Louis Hoffman menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi yang memfasilitasi pertemuan dengan para pengungsi asal Afganistan yang berdemonstrasi beberapa waktu lalu. "Langkah Bapak Wakil Gubernur NTT memfasilitasi dan berkomunikasi dengan mereka (imigran) merupakan suatu yang sangat luar biasa," katanya. Louis Hoffman menjelaskan terkait permintaan para pengungsi untuk berpindah dari Kupang ke Tangerang karena didorong oleh keinginan mereka untuk segera pindah ke negara ketiga. Namun demikian proses pemindahan dan penempatan ke negara ketiga tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan jumlah pengungsi di seluruh dunia mencapai sekitar 125 juta orang, sementara kuota yang diberikan oleh negara ketiga hanya 100 ribu orang. Selain itu, katanya, mandat untuk memindahkan pengungsi ke negara ketiga adalah menjadi kewenangan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). "Karena itu, kami akan terus membangun koordinasi dengan UNHCR agar bisa memberikan informasi kepada pengungsi tentang hal ini," katanya. (sws)
Wapres Minta BKKBN Lakukan Pemetaan Daerah Dalam Penanganan "Stunting"
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah dengan angka kekerdilan pada anak atau stunting cukup tinggi, sehingga tindak penanganannya sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, terkait pertemuan antara Wapres Ma’ruf Amin dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Istana Wapres Jakarta, Selasa (30/11). "Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya itu penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah, sesuai dengan karakter daerah masing-masing," kata Masduki. Upaya penanganan stunting di berbagai daerah tersebut, lanjut Masduki, juga dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, sehingga dapat memanfaatkan sumber gizi yang ada di setiap daerah. Wapres juga mencontohkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya alam daun kelor sebagai biskuit untuk menambah gizi anak-anak. "Masing-masing daerah punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana ibu-ibu atau keluarga dapat mulai sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal," jelasnya. Masduki mengatakan BKKBN melaporkan terkait progres penanganan stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN telah menyiapkan tim pendamping keluarga, yang terdiri atas bidan, kader lapangan dan kader PKK, untuk melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting kepada masyarakat. BKKBN juga akan memberikan pelatihan kepada 600.000 tenaga penyuluh lapangan secara bertahap mulai Januari 2022. "Dari 600.000 orang itu nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan, terutama di daerah-daerah yang stunting-nya tinggi," ujarnya. (sws)
POPULER
