POLITIK
Panja DPR: Pengambilan Keputusan RUU TPKS Terkendala Dukungan Fraksi
Jakarta, FNN - Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya mengatakan penyelenggaraan rapat pleno di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU TPKS terkendala dukungan fraksi. “Harusnya sesuai agenda, besok adalah pleno di Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan dari Baleg terhadap naskah ini (RUU TPKS). Saya sampaikan kenapa ini belum bisa pleno, kondisi yang dukung baru 4 fraksi,” ujar Willy Aditya. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber seminar nasional bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Proteksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Maslahah” yang disiarkan langsung di kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dipantau dari Jakarta, Rabu. Apabila penyelenggaraan pleno pengambilan keputusan dipaksakan sesuai jadwal, lanjut Willy, pembahasan naskah RUU TPKS bisa kalah suara. “Kalau kita kalah, artinya undang-undang ini gugur. Padahal, niatnya baik dan kehadirannya ditunggu oleh publik,” tambahnya. Dengan demikian, menurut Willy, Panitia Kerja RUU TPKS masih mencari ruang-ruang lobi untuk mendapatkan dukungan minimal dari satu fraksi sehingga rancangan aturan tersebut bisa dilanjutkan ke tahapan sidang paripurna sebagai hak inisiatif DPR. Melalui hak inisiatif tersebut, DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden atau pemerintah. Sejauh ini, ujar Willy, naskah RUU TPKS sebenarnya telah memadai dan komprimistis. “Bahkan, Ketua Baleg Pak Supratman meminta teman-teman Panja untuk mencari materi muatan yang membuka ruang kebebasan seks dan perilaku seks menyimpang, itu juga tidak ada,” tambahnya. Willy Aditya menegaskan posisi DPR secara politik bukanlah suatu kesatuan institusional melainkan merupakan ruang pertarungan politik antara pihak yang menyepakati dan menolak. Oleh karena itu, pelaksanaan pleno yang direncanakan digelar pada 25 November 2021 tidak bisa dipaksakan sebelum dukungan suara diperoleh minimal 5 fraksi. (sws)
Mahfud Ingatkan Jangan Sampai Pulau Terluar Lepas dari Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar pulau-pulau terluar Indonesia jangan sampai lepas dan diambil oleh negara lain. "Ini memang isunya tidak popular dan tidak banyak yang tahu, tapi kita jaga terus setiap hari. Semua upaya kita lakukan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Tanah dan perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita," kata Mahfud saat bertolak ke Pulau Sekatung dan Pulau Laut menggunakan helikopter dari KRI Semarang di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu. Mahfud dalam siaran persnya, menegaskan pemerintah tidak pernah membiarkan penjagaan kedaulatan wilayah Indonesia lengah atas segala bentuk ancaman. Mahfud yang juga sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP memastikan kelangsungan penjagaan kedaulatan dari pulau-pulau terluar Indonesia. Mahfud dan Tito didampingi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali dan Bupati Natuna Wan Siswandi. Menurut Mahfud, bangsa Indonesia harus bangga dan menjaga kekayaan yang memiliki 17.504 pulau, termasuk pulau kecil, seperti Pulau Sekatung dan Pulau Laut, sebagai bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia. Pulau Sekatung adalah pulau terluar dan paling utara dari wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang terletak di Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan negara Vietnam. Sedangkan Pulau Laut merupakan Kecamatan terluar di daerah Kabupaten Natuna. (sws)
Komnas Perempuan Dorong RUU TPKS Segera Menjadi RUU Inisiatif DPR
Jakarta, FNN - Komnas Perempuan mendorong DPR RI untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR. Dorongan tersebut merupakan salah satu rekomendasi Komnas Perempuan yang disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menanggapi rencana Rapat Pleno Badan Legislatif DPR RI pada 25 November 2021 terkait pengambilan keputusan terhadap naskah RUU TPKS. Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber seminar nasional bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU TPKS untuk Proteksi dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Maslahah” yang disiarkan langsung di kanal YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, dipantau dari Jakarta, Rabu. “Semoga pimpinan panitia kerjanya tegas dan Ketua DPR RI mempunyai komitmen tinggi. Kalau RUU TPKS itu diketok, artinya DPR RI serius,” kata Maria. Sebaliknya, tambah Maria, apabila RUU tersebut belum disahkan, maka masyarakat bisa kembali mempertanyakan keseriusan dan komitmen DPR untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Di samping itu, ia menilai catatan kasus kekerasan seksual yang ada sejauh ini, khususnya dari catatan tahunan Komnas Perempuan belum merangkum semua pengaduan korban. Kenyataannya, ujar Maria, masih banyak kasus kekerasan seksual di Tanah Air yang belum dilaporkan korban. “Yang tidak terlapor itu jumlahnya lebih besar dari angka yang tercatatkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan yang rata-rata dalam satu tahun ada 5.000 kasus terlaporkan,” jelasnya. Untuk itu, pengesahan RUU TPKS diharapkan dapat segera terlaksana untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, Maria Ulfah Anshor memaparkan rekomendasi lain dari Komnas Perempuan, di antaranya memperkuat lobi kepada Panitia Kerja RUU TPKS untuk menyempurnakan sejumlah ketentuan dalam aturan tersebut dengan mempertimbangkan manfaat berdasarkan pengalaman korban kekerasan seksual dan hambatan bagi mereka dalam mengakses keadilan. Kemudian, diperlukan langkah mengadvokasi pemerintah untuk memperkuat kelompok masyarakat yang bekerja langsung dalam penanganan korban kekerasan seksual dan mengadvokasi tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk mendukung pengesahan RUU TPKS. Yang terakhir adalah mendorong media, dunia usaha, dan pemangku kepentingan terkait untuk ikut memperkuat advokasi RUU TPKS. Maria mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama mendorong RUU TPKS agar dapat segera disahkan. “Mari, kita bersama-sama bergerak mendorong agar RUU TPKS segera disahkan,” imbaunya. (sws)
Komandan Pussansiad Ajak Masyarakat Jaga Pertahanan Siber di Indonesia
Jakarta, FNN - Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat (Pussansiad) Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie mengajak seluruh kelompok masyarakat turut aktif menjaga pertahanan dan memelihara keamanan siber di Indonesia. Alasannya, kata dia, menjaga keamanan dan pertahanan siber di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. “Oleh karenanya, kegiatan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan menjalin hubungan yang baik akan dilakukan secara berkesinambunhan dengan seluruh entitas siber,” kata Iroth saat membuka Eksibisi Siber Pussansiad 2021 di Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Iroth menyampaikan serangan siber terhadap kedaulatan NKRI merupakan ancaman yang nyata. Namun persoalannya, pemahaman dan kemampuan masyarakat mengantisipasi dan menghadapi ancaman itu masih kurang memadai. “Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada bidang siber mengakibatkan timbulnya ancaman dan kerawanan keamanan siber,” terang Brigjen Iroth pada sambutannya. “Ini tentunya menimbulkan ancaman bagi pertahanan negara, yang salah satunya menjadi tugas TNI AD dalam melakukan upaya-upaya menegakkan kedaulatan siber di NKRI,” tambah dia. Terkait itu, Pusat Sandi dan Siber TNI AD berkomitmen melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk entitas siber di Tanah Air untuk turut serta menjaga kedaulatan siber di Indonesia. “Ranah siber sesuatu yang masih relatif baru, termasuk pemahaman dunia siber bagi personel TNI dan masyarakat agar kita semua bisa berperan serta dalam keamanan siber,” ujar Komandan Pussansiad. Ia menegaskan menjaga keamanan siber merupakan bagian dari tugas TNI, termasuk TNI AD, sebagaimana tercantum dalam doktrin Kartika Eka Paksi. “Kewajiban TNI AD sesuai yang disebutkan dalam doktrin Kartika Eka Paksi bahwa salah satu fungsi militer, khususnya adalah kemampuan siber di mana dapat melakukan respons telematika dan kemampuan manuver ofensif,” terang dia. Dengan demikian, Pussansiad menggelar acara seminar dan pameran industri siber di Jakarta, Rabu, demi meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai keamanan siber di Tanah Air. Pameran yang berlangsung selama sehari itu, sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan siber menunjukkan berbagai produk dan inovasi. Perusahaan yang menjadi peserta Eksibisi Siber Pussansiad 2021, antara lain PT Pindad, PT Internet Pratama Indonesia, PT NKM Cyber Tech, PT Defenxor, PT Rudex Teknologi Indonesia, PT Protergo Cybersecurity, dan PT Siber Teknologi Indonesia. Di samping pameran, Eksibisi Siber Pussansiad 2021 menampilkan acara seminar tentang keamanan siber yang menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Komandan Pussansiad, Praktisi Siber Brigjen TNI Bondan Widiawan, Ahli Siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward, dan Pengamat Keamanan Siber Linuz Tri Erianto. Seminar dan diskusi itu berlangsung secara langsung dan virtual, serta diikuti masyarakat umum, personel TNI AD, dan mahasiswa. (sws)
Pemerintah Lakukan Penguatan Pertahanan di Laut Natuna
Jakarta, FNN - Pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hal itu di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11). Penguatan itu, lanjut dia, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. "Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, Saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur," kata Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur ini, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera. Selain melakukan penguatan dari dalam, ujarnya, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan. "Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud. Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, kata dia, pemerintah akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal itu menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia, paparnya. "Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," papar Mahfud. Oleh karena itu, tambah dia, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. "Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud. (sws)
PKS Buka Peluang Non Kader Jadi Calon Pejabat Publik
Depok, FNN - Badan pemenangan pemilu dan pilkada DPW PKS Jawa Barat Muttaqin mengatakan menghadapi pemilu dan pilkada pada 2024, partainya meluncurkan program Sekolah Calon Pejabat Publik (SECAPPU). "Kami persilakan kepada non kader PKS untuk bisa mendaftar," kata Muttaqin dalam keterangannya, Rabu. Muttaqien mengatakan dengan SECAPPU ini PKS ingin memberi kesempatan kepada warga di luar PKS yang memiliki potensi dan kapasitas menjadi pejabat publik baik DPRD Kota, Provinsi maupun pusat dan menjadi kepala daerah baik kota mauoun kabuoaten maupun Gubernur Jabar. Untuk mengikuti SECAPPU Peserta tidak di pungut biaya pendaftaran dan tidak wajib mendaftar sebagai anggota PKS. Pendaftaran dilakukan secara online sampai dengan 27 Des 2021. Melalui klik: https://bit.ly/FormulirPendaftaranSECAPPUPKSJawaBarat," ujarnya. Sedangkan untuk syaratnya yaitu WNI minimal lulusan SMA, usia 17 tahun keatas dan mendaftarkan diri. Selanjutnya setelah lulus Secappu yang akan men jadi calon pejabat publik ada syarat tambahan yaitu menjadi anggota PKS, punya kredibilitas moral yang baik, punya basis massa dan atau modal finansial yang cukup untuk biaya kampanyenya sendiri. (sws)
Ombudsman NTT Pasang Pigura Pengaduan Layanan Publik di PLBN Motaain
Kupang, FNN - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur memasang pigura pengaduan pelayanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Timor Leste. "Pigura "Kriiing Ombudsman" ini kami pasang untuk menjawab kesulitan akses warga melapor saat mengalami permasalahan terkait pelayanan publik di pintu perbatasan negara," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dikonfirmasi di Kupang, Rabu. Ia mengatakan sebelumnya Ombudsman NTT menerima keluhan pelintas batas yang melewati PLBN Motaain terkait adanya pungutan tambahan pengurusan paspor dari petugas Imigrasi Atambua. Selain itu, para pemilik kendaraan ekspor-impor mengeluhkan pemeriksaan kendaraan oleh personel TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste, yang sebenarnya menjadi tugas dan kewenangan Bea dan Cukai di PLBN. "Tetapi syukurlah permasalahan ini telah diselesaikan oleh para pihak terkait di sana," katanya. Beda Daton mengatakan masyarakat pengguna layanan di PLBN Motaain sebelumnya kesulitan melaporkan persoalan pelayanan publik yang dialami karena tidak mengetahui akses untuk melapor. Oleh sebab itu, kata dia, pemasangan pigura "Kriiing Ombudsman" ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan tersebut. Ia mengatakan pihaknya terus bergerak memasang pigura guna menjangkau hingga ke pelosok wilayah NTT untuk memudahkan akses warga melapor melalui nomor kontak 08123788320 dan 08111453737. Sejauh ini Ombudsman NTT telah memasang sekitar 128 pigura di wilayah di NTT yang tersebar di berbagai instansi pelayanan publik hingga tingkat desa. Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan melalui akses ini, kata dia, bermanfaat sebagai referensi bagi instansi penyelenggara layanan publik untuk terus membenahi kualitas pelayanan. Beda Daton mengajak masyarakat untuk memperbaiki layanan pemerintah dengan ikut berpartisipasi menyampaikan laporan melalui nomor-nomor di pigura "Kriiing Ombudsman. "Mari awasi, tegur, dan laporkan jika mengalami layanan yang belum sesuai standar di seluruh instansi pemerintah," katanya. (sws)
DPP Ikhwanul Muballighin Minta LaNyalla Jadi Pembina
Jakarta, FNN - Dewan Pengurus Pusat Ikhwanul Muballighin meminta Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi pembina dalam struktur kepengurusan organisasi. Hal itu disampaikan Wakil Dewan Syuro DPP Ikhwanul Muballighin Habib Umar Assegaf dalam pertemuan di Ruang Kerja DPD RI, Lantai 8 Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. "Jika berkenan, sudi kiranya Pak LaNyalla menjadi pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata Habib Umar. Menjawab permintaan tersebut, LaNyalla meminta doa agar amanah dan bertanggungjawab dengan tugas barunya sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin. "Doakan saya agar amanah menerima peran baru saya ini sebagai Pembina DPP Ikhwanul Muballighin," kata LaNyalla. Sementara itu, Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin KH Anwar Fudoli menerangkan, kehadirannya mereka untuk menyampaikan perkembangan organisasinya yang telah melaksanakan kongres pada Maret 2021 lalu. "Saat ini kami mulai melakukan konsolidasi. Dalam waktu dekat, kami akan menyelenggarakan Mukernas pada 17-19 Desember 2021. Berkenan kiranya Pak LaNyalla memberi 'keynote speech'," kata Anwar. Anwar menjelaskan salah satu program kerja yang tengah digagas adalah mendorong para mubaligh menjadi wirausaha. Menanggapi program itu, LaNyalla menyatakan mubaligh memang sudah semestinya mengambil peran untuk memperkuat perekonomian nasional. "Peran yang bisa diambil adalah menjadi wirausaha. Maka, saya mendukung program kerja mubaligh berwirausaha ini," tutur LaNyalla. Dia meyarankan agar para mubaligh itu membentuk koperasi sebagai alat mereka membangun usaha. "Saya sarankan koperasi," ujarnya. (sws)
Ketua DPD Tegaskan Komitmen Kawal Dana BLK Pesantren
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk mengawal dana balai latihan kerja (BLK) untuk pondok pesantren. "Soal BLK ini, apakah sudah diterima atau belum, saya siap mengawal agar kita tahu bagaimana perkembangannya," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, saat menerima audiensi ulama perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Kerja DPD RI Lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator di antaranya Sylviana Murni (DKI Jakarta), Bustami Zainuddin (Lampung), dan Sukiryanto. Ulama dari Jawa Timur yang hadir di antaranya adalah KH Abdul Bari (PP Darul Falah), KH Sirotol Mustaqim (Raudlatul Islam), KH Juaini dan Ustaz Shofi (PP Addimyati), KH Hoirul Anam dan Ustaz Mustamar (Darul Hikam), Ustaz Bayu Wibowo (PP As Salafy), dan KH Bahrurrosid (Miftakhul Ulum Attaufik). "Dana BLK ini penting bagi kami untuk mengembangkan pondok pesantren. Kedatangan kami ke sini untuk meminta saran bagaimana mengembangkan pesantren agar pendidikan formal dan informal semakin baik. Kami mohon dibantu agar BLK bisa segera kami terima," kata KH Sirotol Mustaqim. Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan asrama di pondok pesantren yang kurang memadai. "Asrama putra dan putri ini saya berharap dapat diperhatikan, karena berkaitan dengan proses belajar mengajar di pondok pesantren," ujar dia. Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, DPD RI tengah berjuang melakukan amendemen ke-5 konstitusi. "Apa yang terjadi saat ini, di mana korupsi merajalela dan persoalan lainnya, itu terjadi karena imbas dari amendemen mulai tahun 1999-2002," kata La Nyalla. Imbasnya, kata dia lagi, hal krusial bagi bangsa ini adalah pemberlakuan presidential treshold (PT) bagi persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. "Imbasnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita harus memikirkan bagaimana santri kita, pesantren kita. Kapan kita mau maju kalau begini terus," kata La Nyalla menegaskan. (sws)
Wamenhan Herindra Terima Kunjungan Kerja Menlu Denmark
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark Jeppe Kofod di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa, yang membahas kerja sama pertahanan. Kunjungan Menlu Denmark itu disambut dengan upacara Jajar Kehormatan di Aula Hening BTI, Kementerian Pertahanan. Pada pertemuan tersebut, Wamenhan didampingi Irjen Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Kabaranahan Marsekal Muda TNI Yusuf Jauhari, sedangkan Menlu Denmark didampingi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Lars Bo Larsen. Atas kedatangan Menlu Denmark, Wamenhan Herindra menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih telah berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Mantan Danjen Kopassus ini berharap dengan kunjungan Menlu Denmark dapat mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral pertahanan kedua negara. Sebelumnya, ada beberapa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Denmark, diantaranya Plan of Action (POA) 2017-2020 melalui 3rd Bilateral Forum Indonesia-Denmark di bawah Kementerian Luar Negeri RI. Kemudian beberapa kerja sama bidang industri pertahanan serta penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia untuk Electronic Support Measures (ESM) Enam Kapal TNI AL pada Agustus 2021. (sws)
POPULER
