POLITIK
Anggota DPR Minta Lelang PT Kertas Leces Transparan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta proses lelang PT Kertas Leces yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) berjalan dengan transparan. "Komisi VI berharap semua proses lelang aset PT Kertas Leces dan BUMN lainnya yang sudah dinyatakan bangkrut bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan keuangan negara," kata Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Selasa, usai menerima aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Limbah dan Logam Indonesia (Apelti) yang mempertanyakan transparansi pelaksanaan lelang PT Pabrik Kertas Leces di Probolinggo, Jawa Timur. Apelti, kata dia, melihat ada hal yang janggal dalam pelaksanaan lelang dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Oleh karena itu, masalah tersebut perlu segera ditangani dengan baik oleh pihak terkait supaya tidak menjadi isu liar yang merugikan semua pihak, khususnya Kementerian BUMN. "Saat bertemu dengan pengurus Apelti, mereka menyampaikan temuan bahwa ada ketidakberesan dalam proses lelang, sehingga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah," kata Baidowi. Menurut Baidowi, di antara pihak yang berwenang mengklarifikasi isu di lapangan tersebut adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang memang ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Dalam hal ini PT PPA harus proaktif menindaklanjuti semua laporan dan temuan yang berkembang di lapangan termasuk dari Apelti, ujarnya. Selain itu, ia juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigatif terhadap persoalan lelang karena menyangkut kekayaan milik negara. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga perlu turun tangan guna mengungkap persoalan tersebut supaya lebih terang benderang, ujar politisi PPP tersebut. PT Kertas Leces adalah pabrik kertas yang berdiri sejak 1939 dan mengalami masa sulit sejak 2014, karena menjalani proses gugatan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). (sws)
SKB CPNS Yogyakarta akan Diikuti 1.457 Peserta
Yogyakarta, FNN - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini akan diikuti 1.457 peserta dan rencananya digelar pada 3-6 Desember. “Seluruhnya adalah peserta yang sudah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi yang digelar bulan lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta Gunawan Adhi Putra di Yogyakarta, Selasa. Di Kota Yogyakarta, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan kembali digelar di GOR Amongrogo, sama seperti lokasi penyelenggaraan SKD. Di lokasi tersebut akan diikuti 1.280 peserta. Sedangkan sisanya, 177 peserta, dapat mengikuti penyelenggaraan seleksi di lokasi lain yang sudah ditetapkan “Teknis pelaksanaan SKB CPNS akan sama seperti penyelenggaraan SKD. Termasuk ketentuan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh peserta,” katanya. Hanya saja, lanjut dia, pada penyelenggaraan SKB masih dimungkinkan diikuti peserta yang dinyatakan positif COVID-19. Peserta akan ditempatkan di ruangan khusus dengan protokol kesehatan ketat. “Peserta yang dinyatakan positif COVID-19 masih tetap bisa mengikuti tes sesuai jadwal. Nantinya, akan ditempatkan di ruang khusus yang terpisah dengan peserta tes lain,” katanya. Jalur menuju ruangan pun akan dipisah dan ditangani oleh petugas secara khusus sehingga peserta lain tidak perlu khawatir. “Peserta wajib memberikan laporan mengenai kondisinya tersebut pada H-1 jadwal seleksi,” katanya Sedangkan untuk penyelenggaraan SKB akan tetap dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan tes dilakukan tiga sesi setiap hari dengan jumlah peserta 150 orang per sesi. Gunawan menyebut, peserta SKB CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta bisa mengetahui berbagai perkembangan dan informasi seputar seleksi tersebut melalui laman bkpp.jogjakota.go.id termasuk kisi-kisi materi SKB. “Kami berharap, peserta bisa menjaga kondisi kesehatan dan tidak mempercayai pihak manapun yang menawarkan berbagai janji kelulusan CPNS. Peserta juga diingatkan tidak melakukan kecurangan karena akan merugikan diri sendiri,” katanya. Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun ini membuka 546 fomasi CPNS dengan total pelamar mencapai 19.127 orang.
KPU: Pemilih Pemula di Palangka Raya 12.000 Lebih
Palangka Raya, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ngismatul Choiriyah,mengatakan, jumlah pemilih pemula pada pemilihan umum 2024 mendatang mencapai 12.000 orang lebih. "Nanti pada Pemilu 2024 ada 12.000 lebih pemilih pemula di Kota Palangka Raya. Saat ini mereka masih bersekolah di kelas 10,11 dan 12," kata Ngismatul di Palangka Raya, Selasa. Untuk itu, sejak saat ini KPU "Kota Cantik" terus menggencarkan sosialisasi terhadap para siswa tersebut mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sisi lain, saat ini, penyelenggara pemilihan umum tingkat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. "Berdasar surat edaran KPU RI, sejak Pilkada 2020 lalu, sampai saat ini kami terus melakukan pemutakhiran data berkelanjutan. Artinya secara berkala kami melakukan pembaharuan daftar pemilih," kata Ketua Komisi Pemilihan Palangka Raya itu. Ngismatul mencontohkan, pemutakhiran data itu seperti penghapusan data daftar pemilih jika yang bersangkutan meninggal dunia atau pindah alamat di luar Kota Palangka Raya. Selain itu, juga dilakukan penambahan jika ada masyarakat yang berpindah menjadi warga Kota Palangka Raya. "Data ini akan kami perbaharui setiap akhir bulan. Dapat dilihat di laman resmi KPU Kota Palangka Raya. Jika ada perubahan data atau warga yang belum masuk daftar pemilih silahkan lapor ke kami," kata wanita berhijab itu. Sementara itu, berdasar data yang dirilis KPU Kota Palangka Raya, sampai Oktober lalu jumlah warga "Kota Cantik" yang masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan mencapai 183.661 orang. Jumlah itu terdiri dari 91.068 laki-laki dan 92.593 perempuan. Jumlah itu berasal dari lima kecamatan yang terdiri dari 30 kelurahan. Data itu akan terus diperbaharui dan akan diunggah ke laman resmi KPU Kota Palangka Raya di https://kota-palangkaraya.kpu.go.id. (sws)
Sebanyak 315 Peserta Ikuti SKB CPNS 2021 Kota Madiun
Madiun, FNN - Sebanyak 315 peserta mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Tahun 2021 di Kota Madiun, Jawa Timur, yang diselenggarakan pada Kamis tanggal 25 November. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan ratusan peserta yang menjalani SKB adalah mereka yang dinilai lolos "passing grade" pada tes seleksi kompetensi dasar (SKD). "Secara keseluruhan ada 315 peserta yang ikut SKB. Dari jumlah itu, sebanyak 288 peserta terjadwal mengikuti seleksi di Wisma Haji Kota Madiun dan 27 lainnya mengikuti seleksi di luar Kota Madiun," ujar Haris di Madiun, Selasa. Menurut dia, SKB nantinya berlangsung hanya sehari yang terbagi tiga sesi. Per sesi diikuti 105 peserta. Sama seperti saat SKD, SKB juga dilaksanakan menggunakan sistem "Computer Assissted Test" (CAT). "Sistemnya CAT juga, sama seperti saat SKD lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan BKN. Prinsipnya kita siap, tinggal pemasangan kabel, laptop, dan jaringannya saja," katanya. Adapun materi soal seleksi yang diujikan berkaitan dengan kompetensi bidang dari masing-masing formasi yang dilamar. Setiap peserta diberi alokasi waktu 90 menit untuk mengerjakan soal SKB. Untuk SKB ini, bobot penilaiannya 60 persen sedangkan SKD 40 persen. Untuk menentukan lolos tidaknya, nilai tersebut nantinya akan diakumulasikan. Ia menambahkan, karena digelar pada masa pandemi, SKB dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti saat SKD lalu. Termasuk keharusan peserta sudah divaksin dan menjalani tes antigen atau usap. Panitia seleksi daerah juga menyediakan ruangan khusus jika kedapatan ada peserta yang suhunya lebih dari 37,5 derajat Celsius. Termasuk jika kemungkinan ada peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid tes antigen. Adapun para peserta SKB itu nantinya memperebutkan 114 formasi CPNS/CASN di Kota Madiun, terdiri atas tenaga kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 52 formasi. Sementara secara keseluruhan Pemkot Madiun membuka sebanyak 300 formasi calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya. Adapun 300 formasi tersebut tidak hanya untuk formasi ASN namun, juga formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru atau tenaga pendidik. Rincian dari 300 formasi tersebut adalah ASN sebanyak 114 formasi, terdiri tenaga kesehatan 62 formasi dan tenaga teknis 52 formasi. Kemudian formasi PPPK sebanyak 186 formasi, terdiri tenaga pendidik 162 formasi, tenaga kesehatan 12 formasi, dan tenaga teknis 12 formasi. (sws)
Moeldoko Ajak Semua Pihak Fokus Perkuat Komunikasi G20
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak seluruh masyarakat dan elemen kementerian/lembaga untuk berfokus pada penguatan komunikasi publik tentang kepemimpinan G20 Indonesia pada 2022. Moeldoko menekankan pentingnya komunikasi keketuaan G20 Indonesia karena ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menangani pandemi dan pulih dari krisis kepada dunia. Hal ini disampaikan oleh mantan panglima TNI itu pada forum tematik Bakohumas bertema "Menuju Keketuaan G20 Indonesia 2022" yang dihadiri 50 humas dari seluruh kementerian dan lembaga, di Jakarta, Selasa, sebagaimana siaran pers KSP. “Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik 2024. Jangan sampai kita terlalu sibuk bicara politik. Kita harus fokus untuk memperkuat komunikasi publik terkait keketuaan G20 Indonesia ini ke dunia,” imbau Moeldoko. Selain itu, menurut Moeldoko, komunikasi tentang kepemimpinan G20 Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mengemban tugas sebagai ketua G20. Sehingga negara-negara berkembang dan rentan di dunia memberikan banyak harapan kepada kepemimpinan Indonesia dalam kelompok ekonomi kuat dunia yang menguasai 85 persen ekonomi dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan internasional dan 66 persen populasi dunia ini. “Keketuaan G20 Indonesia adalah pintu harapan bagi negara berkembang, namun pada sisi lain kepemimpinan Indonesia harus bisa mempengaruhi negara-negara berkembang di dunia,” kata Moeldoko. Dalam rangka keketuaan G20 Indonesia, KSP ditugaskan bersama Kominfo sebagai tim komunikasi dan pengelolaan media sesuai dengan Perpres Nomor 12/2021 mengenai Panitia Nasional Keketuaan G20 Indonesia. KSP sendiri sesuai dengan amanat Perpres Nomor 83/2019 berfungsi sebagai pengawal isu-isu strategis dan juga pengelola strategi komunikasi termasuk komunikasi politik. Indonesia menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet kepemimpinan G20 dari Italia dan mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger” dalam keketuaan Indonesia di G20 pada 2022. Kepemimpinan di G20 berjalan secara bergantian dalam mekanisme yang disepakati bersama. Moeldoko menekankan hal ini harus dimaknai sebagai pesan dari Indonesia untuk dunia pulih bersama. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate ,yang turut hadir dalam forum tersebut juga mengimbau kanal dan insan komunikasi pemerintah untuk mengimbangi isu pertentangan politik dengan komunikasi publik yang berkaitan dengan kesuksesan keketuaan G20 Indonesia. “Tinggalkan ego sektoral, kita harus berkoordinasi dengan baik agar bisa menyampaikan substansi G20 secara baik,” kata dia. (sws)
KPPOD: UU Ciptaker Permudah Perizinan untuk Pelaku Usaha
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan, berdasarkan hasil kajian KPPOD, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah mempermudah pelayanan perizinan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. “Undang-Undang ini dan beberapa peraturan turunannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sangat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan,” kata Armand, sapaan akrab Herman, ketika memberi paparan dalam Diskusi Media dengan topik “Sengkarut Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah” yang disiarkan di kanal YouTube KPPOD Jakarta dan dipantau dari Jakarta, Selasa. UU Ciptaker merupakan solusi yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan perizinan yang diakibatkan oleh regulasi yang tumpang tindih, obesitas regulasi, dan berbagai persyaratan yang menyulitkan pelaku usaha untuk memperoleh izin berusaha. Permasalahan tersebut berdampak pada daya saing berusaha di Indonesia yang sangat rendah di mata dunia, khususnya bagi para investor. Oleh karena itu, pendekatan yang semula merupakan berdasarkan pada lisensi, kini berganti menjadi pendekatan berbasis risiko. Bagi perusahaan-perusahaan dengan risiko rendah, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), proses untuk mengurus perizinan menjadi lebih mudah dengan diterbitkannya UU Ciptaker oleh Presiden dan DPR. “Penyelenggara OSS RBA ini menegaskan prinsip fiktif positif. Fiktif positif ini artinya, ketika satu perizinan itu diberi batas waktu hanya sepuluh hari, dan kala pemerintah daerah atau lembaga OSS-nya itu melewati batas waktu, otomatis dokumen (perizinannya, red.) terbit,” kata dia. Prinsip itu, Armand melanjutkan, memaksa kepada penyelenggara pemerintahan di pusat maupun di daerah untuk mematuhi prosedur operasi standar (standard operating procedure / SOP) yang sudah tercantum di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta peraturan kepala daerah. Adapun yang dimaksud dengan OSS RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach adalah sistem yang menempatkan risiko sebagai paradigma utama atas setiap kegiatan berusaha, sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik di pusat maupun daerah. OSS RBA juga mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha di kementerian atau lembaga pusat, serta di dinas-dinas teknis di daerah. Integrasi tersebut memberi gambaran bahwa sistem yang diusung oleh Indonesia akan memberi kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mengakses di mana saja dan kapan saja, juga untuk mendapatkan layanan perizinan dan hasil perizinan. “Pelayanan perizinan untuk (usaha yang, red.) berisiko rendah berjalan optimal,” kata Armand. (sws)
Bupati Tangerang: Buat Kajian Akademis Terkait Daerah Otonomi Baru
Tangerang, Banten, FNN - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, menyarankan kepada warganya untuk menyusun atau membuat kajian akademis terlebih dahulu terkait keinginan pendirian daerah otonomi baru Tangerang Tengah, sambil menunggu moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat. "Lebih baik buat kajian akademis dulu. Sambil menunggu moratorium. Karena daerah otonom baru masih di-moratorium," kata dia, di Tangerang, Banten, Selasa. Ia mengatakan mereka sampai saat ini belum menerima pemberitahuan secara resmi dari usulan warga di lima kecamatan itu, terkait keinginan membentuk daerah otonomi baru tersebut. Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Tangerang sebelumnya pernah merencanakan untuk anggaran kajian ekonomi terkait pembentukan Tangeranng Tengah. Namun, rencana itu tertunda karena anggaran yang disediakan direlokasi ke penanganan pandemi Covid-19. "Belum, anggaranya direlokasi ke penanganan Covid-19 dahulu, " kata dia. Sementara, Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangerang Tengah, Nurdin Satibi, mengatakan, aspirasi mereka tentang pemekaran wilayah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bisa benar-benar merata sehingga diperlukan pemerintahan baru. "Tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat, dan juga memang sangat relevan sekali untuk di wilayah Tangerang Tengah ini. InsyaAllah nanti Rabu (24/11), kami akan melakukan pertemuan kembali di kampus sekitaran Gading Serpong, " ujarnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Supriadi, mengatakan, wilayah Kabupaten Tangerang terlalu luas, sehingga diperlukan pemekaran kembali. Namun, kata dia, masyarakat perlu berjuang cukup keras untuk meyakinkan pihak pemerintah setempat agar mau memekarkan daerahnya. "Menurut saya itu sangat mantap, dan memang sudah sepatutnya Kabupaten Tangerang kembali dimekarkan. Namun itu perlu kerja keras untuk meyakinkan pihak pemerintah daerah, " kata dia. (sws)
Panglima TNI Silaturahim ke Mabes Polri Perkuat Sinergitas Soliditas
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melanjutkan kunjungan kerjanya ke Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta, bersilaturahim dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran, Selasa. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyebutkan, kunjungan Panglima Jenderal Andika tersebut dalam rangka memperkuat soliditas dan sinergitas antara Polri dan TNI. "Hari ini Bapak Panglima TNI akan ke Mabes Polri dalam rangka bersilaturahim dengan Bapak Kapolri," ucap Rusdi. Rusdi mengatakan sinergitas dan soliditas TNI-Polri merupakan kekuatan strategis dalam rangka menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin komplek. Sinergitas dan soliditas TNI-Polri tersebut, lanjut dia, sudah terjalin sejak lama, dan tentunya dengan kepemimpinan Jenderal Andika lebih diperkuat dan diperkokoh kembali. "Tentunya kehadiran beliau ke Mabes Polri dalam rangka memperkokoh, memperkuat soliditas dan sinergisitas antara TNI dan Polri," tuturnya. Rencana kunjungan Panglima Jenderal Andika beserta jajaran dijadwalkan pukul 13.00 WIB. Paparan terkait isi dari pertemuan tersebut akan disampaikan oleh Kapolri dan Panglima TNI usai pertemuan berlangsung. "Kita tunggu saja, nanti akan ada pernyataan dari Kapolri dan Panglima," ujar Rusdi. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengawali kunjungan kerjanya mendatangi Markas Besar TNI Angkatan Laut dan Markas Besar TNI Angkatan Udara di Cilangkap, Jakarta, Senin (22/11). Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 17 November 2021. Usai pelantikan, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pun menyerahkan jabatan Panglima TNI ke Andika Perkasa pada upacara di Mabes TNI, Jakarta, pada 18 November 2021. Dalam dua kegiatan itu, Andika menegaskan ia akan melanjutkan berbagai program kerja yang telah dilaksanakan oleh Hadi Tjahjanto. "Saya akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto karena itulah yang kami geluti. Saya akan berusaha yang terbaik untuk melanjutkan," kata Andika usai mengikuti upacara serah terima jabatan, Kamis (18/11) pekan lalu. (sws)
Tentara Mesir dan Makna Filosofi TNI Adalah Kita
Jakarta, FNN - Beberapa hari yang lalu Istana Negara menjadi saksi sejarah ketika Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Rabu (17/11/2021). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang akan pensiun pada November ini. Setelah keputusan presiden dibacakan, Jenderal TNI Andika Perkasa pun mengucapkan sumpah dan janjinya yang dipimpin Presiden Jokowi. Beberapa hari sebelum pelantikan (6/11) dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR, Jenderal Andika memperkenalkan pernyataan visi baru untuk TNI yakni: TNI ADALAH KITA. Sebuah kalimat --yang menurut dia-- sangat singkat, namun dia berharap masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional bisa melihat TNI sebagai kita atau bagian dari mereka. Entah kebetulan atau tidak, visi ini mirip dengan slogan militer Mesir, Jaish Huwa Nahnu atau Tentara Adalah Kita. Sebuah visi yang menjadikan militer Mesir menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Menjadikan masyarakat Mesir bangga dengan militer sehingga kalau mereka ditanya: Siapakah tentara? Mereka sering mengatakan bahwa tentara adalah ayahku, kakakku, pamanku, dan aku adalah tentara. Selain, tentu kita tahu, Mesir termasuk negara yang kekuatan militernya diperhitungkan di dunia. Menurut Global Firepower, suatu situs pemeringkat militer di dunia pada 2020, menempatkan Mesir di peringkat ke-sembilan dari 138 negara, dengan indeks kekuatan militer 0,1872. Dalam indeks itu, Mesir tercatat memiliki total 920.000 personel militer, dengan rincian personel aktif 440.000, personel cadangan 480.000. Sedangkan pada 2021 indeks kekuatan militer Mesir turun di peringkat ke 13 dunia dengan nilai indeks 0,2216. Sementara kekuatan militer udara negeri dengan julukan Seribu Menara ini meraih skor 1.054. Ini meliputi kekuatan jet tempur, pesawat militer untuk misi khusus, pesawat serang, helikopter, dan helikopter serang serta lainnya. Total kekuatan tank dan kendaraan lapis baja Mesir meraih skor 4.295. Sementara total kekuatan angkatan laut dan kapal selam Mesir mendapat skor 316. GFP juga memperhitungkan kekuatan militer negara dari aspek sumber daya alam dan logistik. Sementara Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo pada 2021, menurut Global Firepower yang merilis daftar kekuatan militer bertajuk 2021 Military Strength Ranking, naik pada peringkat ke-16, dengan PowerIndex 0,2684. Walaupun menempati peringkat 16 dunia, di ASEAN Indonesia menjadi kekuatan militer nomor satu. Sementara untuk tingkat Asia, Indonesia menempati negara dengan kekuatan militer nomor enam sesudah China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Pakistan. Pemeringkatan ini dilakukan dengan menggunakan lebih dari 50 faktor, dengan kategori mulai dari kekuatan militer dan keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Andaipun Jenderal Andika terinspirasi dari slogan militer Mesir itu hal yang wajar, walaupun menurut pengakuan dia, slogan itu sesuai dengan apa yang dia pelajari saat belajar kebijakan publik dan kebijakan administrasi publik. Dari slogan ini, dia ingin masyarakat Indonesia dan internasional merasa bahwa TNI ini bagian dari mereka. Kendati TNI sendiri sudah punya slogan yang menjadi doktrin, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Tri Dharma Eka Karma, artinya pengabdian tiga matra dalam satu jiwa, tekad, dan semangat. TNI AD dengan Kartika Eka Pakçi, artinya prajurit yang tiada tanding. TNI AL, Jalesveva Jayamahe, artinya di lautan kita jaya, dan TNI AU, Swa Bhuwana Pakça, artinya sayap Tanah Air. Tetapi slogan baru TNI ADALAH KITA yang diperkenalkan Andika Perkasa seperti menjadi penghubung sekaligus "perasan" dari tiga doktrin diatas. TNI adalah kita merupakan upaya bukan sebatas menjadi pernyataan visi untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat tapi bagaimana visi ini mampu memanunggalkan TNI dan masyarakat tercipta dalam upaya mengimplementasikan bela negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam konteks negara demokrasi juga positif untuk menciptakan hubungan strategis antara TNI dan rakyat agar bisa saling mengontrol satu sama lain. Citra TNI yang relatif kondusif, tingkat kepercayaan masyarakat pada TNI yang masih tinggi akan makin mempermudah Andika untuk mewujudkan jargon TNI adalah kita di tengah masyarakat Indonesia. Visi di atas, apabila mampu dibumikan dan diwujudkan, bukan saja akan menjadikan TNI yang integral bersama rakyat, namun juga visi TNI adalah kita apabila mampu diwujudkan pada setiap strata kehidupan masyarakat maka TNI akan berada di jantung kehidupan masyarakat dan menjadi kekuatan tiada ternilai yang menyatu dengan masyarakat. "TNI adalah Kita" adalah bagian dari filosofi yang dinamis. Dinamika tantangan berbangsa dan bernegara dewasa ini semakin kompleks. Tuntutan terhadap peran TNI dalam menjaga kedaulatan semakin berat dan tidak mudah. Namun, tanggung jawab yang berat tersebut dapat diatasi dengan prinsip yang sudah mendarah daging bagi bangsa ini, yaitu gotong-royong, bahu-membahu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga apa yang jadi tanggung jawab utama TNI pada gilirannya juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, rakyat khususnya. Apabila kita melihat perkembangan ancaman hari ini yang sangat mengerikan. Ke depan peperangan antarnegara bukan sebatas dilakukan dengan pesawat dan senjata dengan beragam jenisnya, peperangan ke depan bisa saja terjadi di luar angkasa (peperangan satelit), perang siber, perang proksi, perang senjata biologi termasuk perang dengan melakukan penyebaran virus dan berbagai jenis perang modern lain. Perebuatan hegemoni dan sumber daya alam terjadi diberbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini dibutuhkan personel TNI yang bukan hanya sebatas mampu mengoperasikan sistem kesenjataan yang modern, namun juga mampu memahami beragam jenis peperangan modern dan melakukan kontra pada berbagai peperangan itu. "TNI adalah Kita" menjadi slogan yang menenangkan. TNI ke depan mampu mendapatkan dukungan penuh rakyat Indonesia. TNI menjadi milik rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, tidak ada satupun kelompok yang boleh menguasai TNI, karena TNI adalah milik rakyat. Dengan begitu, seluruh rakyat Indonesia adalah "tentara" yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Karena itu tak berlebihan Jendral Andika lebih memilih pendekatan persuasif untuk menyelesaikan konflik, di seluruh pelosok negeri. Pendekatan lunak, dan dialogis ini termasuk akan dilakukan pada aktor-aktor yang mendukung separatisme. Andai Itu bisa dilakukan Andika, maka makna sejati dari slogan baru TNI ADALAH KITA benar benar menjadi visi indah yang membawa persatuan dan perdamaian bagi bangsa Indonesia dari Aceh hingga Papua. *) Mujahidin Nur, Direktur The Islah Centre, Jakarta. (sws)
Bima Arya Kukuhkan Boby Nasution Jadi Ketua Komwil I APEKSI
Kota Bogor, FNN - Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya telah mengukuhkan Wali Kota Medan Boby Nasution sebagai Ketua Komisariat Wilayah I APEKSI. Bima Arya dalam rilis yang diterima ANTARA, Selasa mengatakan terpilihnya Bobby Nasution menggantikan Wali Kota Pekanbaru Firdaus secara aklamasi merupakan tradisi yang selalu dijaga dan dikuatkan di APEKSI dalam berkolaborasi dan bersinergi membangun terus silaturahim antaranggota. Komwil 1 yang kini dipimpin oleh Bobby meliputi 24 kota yakni Medan, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, Subulussalam, Pematang Siantar, Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Binjai, Sibolga, Padangsidimpuan, Gunungsitoli, Payakumbuh, Padang, Padang Panjang, Sawahlunto, Solok, Pariaman, Bukittinggi, Pekanbaru, Dumai, Tanjungpinang dan Batam. "Selamat bertugas kepada Pak Bobby, mulai Senin kemarin telah dikukuhkan melalui Musyawarah Komwil, terimakasih kepada Pak Firdaus dan terima kasih kepada Wali Kota Banda Aceh yang secara sangat baik telah menjadi tuan rumah Muskomwil," tuturnya. Ketua APEKSI itu menilai Boby akan mampu menjaga dan memberikan yang terbaik bagi organisasi perhimpunan wali kota itu. "Kita optomistis dan yakin, Pak Bobby walaupun baru bertugas di Medan tetapi dengan semangatnya bisa terus melanjutkan sinergi dan kolaborasi di Komwil 1 ini," ujar Bima, Dalam rapat kerja Komwil di Banda Aceh ini, kata Bima, menyepakati sejumlah rekomendasi, baik untuk anggota maupun pemerintah pusat. Ada beberapa catatan atas beberapa kebijakan pemerintah pusat yang ingin disampaikan seperti Online Single Submission (OSS), perizinan terkait dengan turunan UU Cipta Kerja yang di lapangan masih ditemukan banyak hal yang harus dievaluasi. "Kami menyepakati beberapa rekomendasi terkait dengan pemulihan ekonomi. Kita akan berkolaborasi sesama pemerintah kota, provinsi dan juga pusat untuk mempercepat economic recovery," jelasnya. Sementara itu, Wali Kota Medan Boby Nasution saat memberikan sambutan mengaku berterima kasih atas kepercayaan APEKSI terhadapnya yang meskipun baru sebentar memimpin kota, kini ditugaskan memimpin organisasi di wilayah. "Terkhusus untuk Bapak Bima Arya Ketua APEKSI pusat, saya di sini mengharapkan bimbingan dan arahan, saya menjadi wali kota belum sampai 1 tahun. Dan mendapatkan amanah, mendapatkan tugas untuk menjadi Ketua Komwil 1," ujarnya. Boby berharap bisa berkolaborasi dengan semua anggota APEKSI membuat organisasi tersebut solid dan mampu berkontribusi menghadapi tantangan pandemi COVID-19. "Tentunya kolaborasi dan dukungan dari seluruh wali kota di wilayah 1 ini menjadi kekuatan besar bagi kita semua, terkhusus di pengurusan baru untuk sama-sama bisa memutus mata rantai COVID-19 dan mengembalikan perekonomian," katanya. (sws)
POPULER
