POLITIK
Anggota DPR Ajak Hadapi Omicron dengan Meningkatkan Disiplin Prokes
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengajak seluruh elemen meningkatkan disiplin protokol kesehatan dalam menghadapi virus COVID-19 varian Omicron. Anggota DPR RI Putih Sari dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengatakan kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia diketahui ditemukan pada Kamis 16 Desember 2021. \"Tetap waspada tapi tidak perlu panik. Pemerintah sudah sampaikan yang penting disiplin terhadap protokol kesehatan,\" kata dia. Selain itu, dia menilai akses pelayanan kesehatannya perlu disiapkan agar dapat terjangkau masyarakat. Putih Sari pun menilai temuan kasus varian Omicron itu sebagai pengingat bahwa COVID-19 masih ada. \"Dan menurut para ahli juga kalau situasi pandemi akan menjadi endemi nantinya jadi mau tidak mau kita akan menjalani hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan kebiasaan baru protokol-protokol kesehatan yang ada,\" katanya. Kemudian, dia juga mengingatkan bahwa vaksinasi COVID-19 tetap menjadi penting setelah adanya temuan varian Omicron itu. Sehingga, menurut dia, akselerasi vaksinasi COVID-19 harus terus dilakukan. \"Walaupun secara capaian vaksinasi kita cukup baik, tapi dari hasil raker Komisi IX kemarin terlihat masih banyak ketimpangan, di beberapa daerah masih ada yang di bawah 70 persen capaian vaksinasinya,\" ucapnya. Putih Sari juga berpendapat bahwa vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah merupakan langkah maju. \"Sebagai langkah pencegahan karena sistem belajar tatap muka sudah dimulai dan juga berdasarkan rekomendasi dari Komite ITAGI anak-anak perlu diberikan vaksin,\" kata dia. Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi IX DPR Nurhadi soal protokol kesehatan yang harus terus diperkuat. \"Juga mematuhi setiap larangan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas COVID-19,\" kata Nurhadi. Selain protokol kesehatan, kata Nurhadi masyarakat harus mengikuti vaksinasi. Sejalan dengan itu, menurut dia, vaksinasi harus dipercepat agar segera tercapai target 70 persen populasi untuk terbentuk kekebalan komunal. \"Masyarakat tetap harus waspada dalam menghadapi penularan virus Corona, terutama varian Omicron, yang terdeteksi lebih cepat menular. Pemerintah tetap waspada jangan lengah adanya jeda libur Nataru,\" katanya. Nurhadi menyambut baik program vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun yang sudah dimulai pemerintah. \"Vaksinasi anak akan memberikan banyak manfaat dalam upaya mencegah penularan virus Corona mulai dari keluarga masing-masing,\" katanya. Dia pun mendukung pemerintah memperketat orang luar negeri masuk Indonesia, dan larangan masuk khususnya warga asing dari negara dengan kasus Omicron cukup tinggi. Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan juga berpendapat bahwa untuk menghadapi varian Omicron adalah dengan protokol kesehatan, tes lacak, isolasi, serta vaksinasi. \"Prokes harus ditingkatkan kembali, apalagi saat Nataru banyak terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat,\" kata Iwan Ariawan. Kemudian, menurut dia cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata sangat penting. Iwan juga mendukung vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6-11 tahun. \"Iya, ini langkah maju, untuk melindungi anak-anak kita,\" ujarnya. (sws)
Lombok Timur Raih TPAKD Award 2021
Selong, Lombok Timur, FNN - Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih prestasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award melalui daerah berkembang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada Wakil Bupati Lombok Timur Rumaksi pada Rapat Koordinasi Nasional TPAKD Tahun 2021 di Mataram.\"Allhamdulillah kita dapat penghargaan dan ke depan terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik,\" kata Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi, di Selong, Kamis.Ia mengatakan, Lombok Timur menyabet penghargaan sebagai kabupaten terbaik kategori inovasi program pengembangan akses keuangan di sektor peternakan.TPAKD Award diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah dengan sangat baik.\"Kami meraih penghargaan ini berkat Program Lombok Timur Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga (Berkembang) yang dicanangkan sejak 2020,\" katanya pula.Realisasi Lombok Timur Berkembang sampai 16 Desember berhasil menjangkau 792 kelompok peternak dengan jumlah peserta yang merealisasikan pembelian sapi sebanyak 4.569 orang. Sehingga menjadi satu dari tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan yang dibagi dalam berbagai kategori tersebut.\"Selain kabupaten/kota TPAKD Award juga memberikan penghargaan kepada lima provinsi di lima kategori berbeda,\" katanya lagi.Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya berharap penghargaan ini menjadi semangat untuk lebih baik lagi ke depan, dengan tentunya harus lebih optimistis ke depan, agar kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih leluasa dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat.\"Sinergi dan kontribusi pemerintah daerah terus ditingkatkan agar program pemerintah pusat. Program lainnya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kerja sama yang baik,\" katanya pula. (sws)
Kemarin, Instruksi Baru Keamanan Papua Sampai Pindah Pegawai ke IKN
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (15/12), mulai dari instruksi baru Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, untuk situasi keamanan di Papua sampai rencana pemindahan 180.000 pegawai kementerian/lembaga di tingkat pusat ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:1. Wapres instruksikan pendekatan baru terkait keamanan PapuaWakil Presiden, Ma’ruf Amin, menginstruksikan pendekatan baru terhadap sektor keamanan di Papua dan Papua Barat dalam rapat koordinasi, di Istana Wapres Jakarta, Rabu.\"Seperti Saudara-saudara tahu, bahwa kita sekarang melakukan upaya-upaya tetap pada fokusnya kesejahteraan, dengan adanya pendekatan baru di bidang keamanan,\" kata dia, saat memimpin rapat, di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.2. Sebanyak 180.000 pegawai pusat bakal dipindah ke ibu kota negara baruSedikitnya 180.000 pegawai pemerintah pusat bakal dipindah ke wilayah ibu kota negara Indonesia yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.\"Soal ibu kota negara baru, pemerintah pusat sudah siap 100 persen,\" ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muliadi, di Penajam, Rabu.Selengkapnya baca di sini.3. PKB usulkan ambang batas pencalonan presiden jadi 5-10 persenKetua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) diturunkan menjadi 5-10 persen.\"(PT 20 persen) masih belum cita-cita kita, cita-cita kita 5-10 persen. Supaya lebih memberi ruang ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama,\" kata dia, usai menghadiri KWP Award di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.4. F-PPP: \"Presidensial threshold\" bentuk penghargaan bagi parpolSekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau presidential threshold merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di Pemilu.\"Selain itu, jangan sampai Presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,\" kata Baidowi di Jakarta, Rabu.Selengkapnya baca di sini.5. Presiden Jokowi sampaikan dua prinsip \"good governance\" di forum OGPPresiden Joko Widodo menyampaikan dua prinsip yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.\"Pemerintahan yang terpercaya sangat penting agar pemerintahan efektif. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal, pertama partisipasi publik perlu diperkuat,\" kata dia, saat pembukaan Open Government Partnership Global Summit yang ditayangkan melalui kanal YouTube OGP, Rabu. (sws)
Danrem 172/PWY Dampingi Kunjungan Anggota DPR ke Pegunungan Bintang
Oksibil, FNN - Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mendampingi kunjungan kerja anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan dalam keterangam diterima, Kamis pagi, menjelaskan bahwa kunjungan anggota Komisi I DPR RI itu ke Kabupaten Pegunungan Bintang meninjau pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jaringan telekomunikasi, dan listrik.\"Pembangunan fasilitas umum di kabupaten ini harus didukung oleh seluruh pihak. Apalagi, keberhasilan program pemerintah ini merupakan tanggung jawab bersama,\" kata Danrem Brigjen Izak.Untuk seluruh pihak, Danrem mengimbau mereka untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini dalam mengawal pembangunan infrastruktur sehingga percepatan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat segera terwujud.Danrem mendampingi anggota Komisi I DPR RI beserta rombongan melaksanakan peninjauan lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) di Jalan Iwur, Kampung Iwur dan meninjau Tower Telkomsel di Jalan Okpol, Kampung Okpol.Dalam kunjungannya, anggota Komisi I DPR RI Yan Madenas mengadakan rapat koordinasi bersama Pemkab Pegunungan Bintang dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan jaringan Palapa ring, pembangunan jaringan telekomunikasi 4G Telkomsel, serta pembangunan jaringan kelistrikan di daerah ini.Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan bahwa kunjungannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendorong pembangunan jaringan dan listrik di daerah ini.\"Hal ini diharapkan dapat terealisasi secepatnya pada tahun depan sehingga masyarakat akan segera menikmati jaringan Telkomsel dan listrik selama 24 jam,\" kata Yan Permenas Mandenas.Yan sangat mendukung penyelesaian pembangunan jalan Transpapua dengan rute Oksibil-Boven Digoel dapat segera terealisasi sehingga dapat mempermudah mobilisasi barang dan jasa yang akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plh. Kabinda Papua Mayjen TNI A.H. Napoleon, Bupati Pegunungan Bintang Spey Yant Birdana, Plt. Sekda Pegunungan Bintang Aloysius Giya, General Manager PT Telkom Witel Papua Sugeng Widodo, dan Manajer PLN UP3 Jayapura Salmon Kareth. (sws)
Pansus DPR Sepakati Pembahasan RUU IKN Dilanjutkan Tim Perumus
Jakarta, FNN - Panitia Khusus (Pansus) Komisi II DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) dilanjutkan oleh tim perumus (timus).\"Disepakati dibawa ke timus, dengan catatan kalau belum selesai pembahasan di timus untuk hal-hal yang substansi, akan dibawa kembali ke panja,\" kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam.Sebanyak tujuh fraksi dan perwakilan DPD RI setuju pembahasan dilakukan di tim perumus. Sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS tidak menyetujui pembahasan di tim perumus, tetapi tetap di panitia kerja.Sesuai ketentuan dalam Pasal 158 ayat (4), jumlah tim panitia perumus maksimal dua pertiga dari anggota panitia kerja.Ketua Panja Ahmad Doli Kurnia menyarankan jumlah anggota tim perumus sebanyak 11 orang, dengan pembagian sembilan orang perwakilan fraksi ditambah dua orang tambahan dari unsur pimpinan panja, yakni Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Saan Mustopa dari Fraksi NasDem.Saran Doli Kurnia itu disetujui oleh semua anggota Pansus RUU IKN.Hingga Rabu (15/12) malam, Panja RUU IKN masih membahas 34 daftar inventaris masalah (DIM) dari target 277 DIM yang menjadi usulan Pemerintah. Rincian DIM itu, yakni 35 DIM tetap, 224 yang substansial, dan 18 DIM yang bersifat redaksional. (sws)
Ketua MPR Dijadwalkan Buka Kongres Pemuda Asia Afrika
Jakarta, FNN - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dijadwalkan membuka langsung kongres Pemuda Asia Afrika atau Asian African Youth Government (AAYG) yang bakal digelar 16-19 Desember 2021 di Bandung, Jawa Barat.\"Saya mengapresiasi terselenggaranya Kongres II Pemuda Asia Afrika. Saya akan hadir dan membuka acara secara virtual,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Melalui kongres II Pemuda Asia Afrika itu, dia yang pernah menjadi ketua DPR menggantikan Setya Novanto itu berharap penyelenggaraan AAYG menghasilkan kesepakatan-kesepakatan baik.Sementara itu, Presiden Pemuda Asia Afrika, Beni Pramula, mengatakan, AAYG akan menginternalisasi pancasila dalam upaya menciptakan perdamaian. Pancasila diyakini bisa menjadi jalan tengah terkait konflik di kawasan Asia-Afrika.\"Oleh karena itu, kami ingin menghimpun potensi terbaik pemuda di kawasan Asia Afrika agar menjadi energi kebaikan bagi negaranya masing-masing,\" kata dia.Senada dengan itu, Ketua Panitia, R Saddam Al Jihad, mengatakan, kegiatan yang digelar di Bandung tersebut akan membahas tiga tema besar dan berharap melahirkan perspektif baru.Para peserta yang hadir akan membahas tiga isu besar yakni kepemimpinan, kewirausahaan dan kemanusiaan. Harapannya, peserta AAYG mendapatkan perspektif baru sehingga bisa membawa nilai yang baik untuk negaranya.Kongres II AAYG di Bandung, Jawa Barat akan mengusung tema \"The notion of Asian African Youth for the World’s Collaboration on COVID-19 and Beyond\". (sws)
KSP Moeldoko Risau Melihat Bahasa di Media Sosial
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku risau melihat bahasa yang kerap digunakan di media sosial yang jauh meninggalkan karakter bangsa.\"Bahasa-bahasa di medsos sudah jauh dari karakter bangsa yang memiliki tradisi bagus dan nilai-nilai luhur. Dalam kesempatan ini saya minta insan humas berkontribusi meluruskan itu semua,\" kata Moeldoko saat membuka Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 secara virtual, di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu.Moeldoko juga mengingatkan, agar insan humas Indonesia tidak terjebak dalam pusaran arus disinformasi, hoaks, dan fitnah. Terlebih lagi, saat ini sumber informasi datang dari berbagai penjuru, dan seringkali hadir begitu saja di tengah-tengah publik tanpa ada check and balance.\"Ini sebuah tantangan yang harus dihadapi teman-teman humas, bagaimana menyampaikan informasi dengan cepat tanpa meninggalkan norma dan etika,\" ucap Moeldoko menegaskan. Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga meminta insan humas berperan aktif mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat saat menghadapi Natal dan Tahun Baru.\"Akan terjadi mobilisasi luar biasa pada Natal dan Tahun Baru. Ini yang harus kita jaga bersama. Perhumas diharapkan bisa memberikan kontribusi positif agar negara kita bisa keluar dari pandemi COVID-19,\" ujarnya.Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 yang digelar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) mengusung tema \"Semangat Resiliensi dan Optimisme Untuk Indonesia Tumbuh\".KNH yang digelar secara virtual ini, diharapkan bisa menjadi momentum bagi insan humas Indonesia untuk bisa membajak krisis pandemi COVID-19, dengan mengubah pola kerja lama dan berinovasi menggunakan cara-cara baru. (sws)
F-PPP Sebut "Presidensial Threshold" Bentuk Penghargaan Bagi Parpol
Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan keberadaan ambang batas partai politik mengajukan pasangan calon presiden-wakil presiden atau \"presidential threshold\" merupakan bentuk penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.\"Selain itu, jangan sampai Presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,\" kata Baidowi di Jakarta, Rabu.Dia menilai, usulan agar \"presidensial threshold\" menjadi 0 persen merupakan hal yang sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga dilindungi UU.Menurut dia, gugatan terhadap UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak MK. \"MK memberikan kekuasaan kepada pembentuk UU yaitu DPR dan pemerintah untuk mengatur mengenai ketentuan ambang batas,\" ujarnya.Baidowi mengatakan, sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU tersebut tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK. (sws)
KSP: Pembangunan Kesejahteraan dan Otsus Papua Harus Efektif
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menekankan percepatan pembangunan kesejahteraan dan otonomi khusus (Otsus) Papua harus berfokus pada efektivitas program, agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani dalam rapat koordinasi persiapan implementasi Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Papua, di Manokwari, Papua, yang berlangsung 14-15 Desember 2021.Sebagaimana siaran pers KSP, yang diterima di Jakarta, Rabu, rakor tersebut dihadiri kepala daerah se-Papua Barat, dan perwakilan eselon I pemerintah pusat.Pada kesempatan tersebut Jaleswari juga menekankan, pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah secara menyeluruh, khususnya di daerah.Menurutnya, ada sejumlah aspek perbaikan yang harus dilakukan dalam implementasi Inpres 9/2020, yakni kualitas perencanaan dan penganggaran, monitoring evaluasi dan pengendalian program, kualitas layanan dasar, dan kualitas SDM aparatur.\"Yang tak kalah pentingnya adalah sinergitas kelembagaan pusat-daerah,\" kata Jaleswari.Dalam kesempatan yang sama, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw menyampaikan, implementasi Inpres percepatan pembangunan kesejahteraan dan UU Otsus Papua bisa berjalan jika ada penyesuaian kebijakan, regulasi, dan kelembagaan oleh pusat.\"Jika itu berhasil diwujudkan, maka implementasi Inpres bisa menekan kemiskinan,\" ujar Petrus.Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Inpres pembangunan kesejahteraan dan Otsus Papua pada 2022.\"Seluruh instansi pemerintah di Papua Barat akan terlibat aktif dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintah, dan melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi agar percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,\" tegasnya.
IPR: Presiden Bisa Jadikan Kepiawaian Prabowo Solusi Tantangan Global
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Indonesian Public Review (IPR) Putro Mas Gunawan mengatakan Presiden Jokowi bisa menjadikan kepiawaian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai solusi menghadapi berbagai tantangan global.\"Kepiawaian Prabowo di dunia militer dan politik luar negeri bisa jadi solusi agar Indonesia mampu menghadapi tantangan dinamika dunia global, terutama di tengah pandemi COVID-19,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Gunawan mengatakan Presiden Jokowi membaca tantangan lingkungan strategis di level global yang berpotensi bergerak menjadi konflik global.\"Presiden Jokowi memandang Prabowo Subianto sebagai solusi dari tantangan situasi itu,\" ujarnya.Sebab, sosok Prabowo Subianto mempunyai kapabilitas dalam mewujudkan postur pertahanan nasional yang dikehendaki atau diharapkan.Keputusan Presiden Jokowi yang memercayakan jabatan Menteri Pertahanan kepada Prabowo dinilai sebagai langkah tepat karena kepiawaiannya terbukti efektif.Menurut survei yang dilakukan lembaganya, kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga mendapat apresiasi atau penilaian yang baik dari masyarakat.\"Alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, cadangan logistik nasional dan sebagainya mendapat 18,2 persen,\" ucap dia.Sementara, persentase tertinggi apresiasi dari masyarakat pada pemerintah adalah pada program kerja pengendalian pandemi COVID-19 yakni 23,5 persen. Kemudian, dalam hal kecepatan kinerja menteri, Ketua Umum Gerinda itu menempati urutan kedua dengan perolehan 14,8 persen.Survei IPR tersebut dimulai pada 25 November hingga 5 Desember 2021. Total responden yang dilibatkan mencapai 1.230 dan tersebar di 34 provinsi di Tanah Air.Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan teknik sampel multistage random sampling. Margin of error dari survei tersebut sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (sws)
POPULER
