POLITIK
GP Ansor Minta Polri Beri Kesempatan Ferdinand Dapat Bimbingan Islam
Jakarta, FNN - Ketua GP Ansor Luqman Hakim meminta Polisi memberikan kesempatan kepada Ferdinand Hutahaean mendapatkan bimbingan agama Islam setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan ujaran kebencian mengandung unsur SARA.\"Selama proses hukum berjalan, secara khusus saya minta Polisi memberi kesempatan kepada Ferdinand Hutahaean, yang merupakan seorang mualaf, untuk mendapat bimbingan agama Islam,\" kata Luqman di Jakarta, Selasa.Hal itu menurut dia agar Ferdinand dapat semakin mendalami dan melaksanakan ajaran dan syariat Islam.Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mendukung Polri bertindak profesional dan transparan dalam menuntaskan kasus dugaan ujaran kebencian mengandung unsur SARA yang menjerat Ferdinand Hutahaean.\"GP Ansor menghormati dan mengapresiasi langkah cepat dan tegas polisi dalam memroses kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ferdinand Hutahaean yang telah menyita perhatian publik,\" ujarnya.Dia berharap, langkah cepat dan tegas polisi tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga dapat dicegah potensi meluasnya kegaduhan publik yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.Karena itu dia meminta masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Polisi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tanpa menghakimi terlebih dahulu, hingga putusan pengadilan dijatuhkan.Luqman juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijaksana menggunakan media sosial. Hal itu menurut dia agar kemajuan teknologi informasi dapat sungguh-sungguh menjadi sumbangan bagi perbaikan peradaban manusia, memperkuat solidaritas sosial dan persaudaraan sesama manusia serta memperkokoh persatuan bangsa dan negara Indonesia.Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan Ferdinand Hutahaean sebagai tersangka kasus ujaran kebencian mengandung SARA, Senin (10/1) malam.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, setelah penetapan tersangka penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Ferdinand Hutahaean.\"Setelah gelar perkara Tim Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri mendapatkan dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi sebagai tersangka,\" tutur Ramadhan.Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa Ferdinand Hutahaean sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 10.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB.Selain saksi terlapor, penyidik juga telah memeriksa di antaranya 17 saksi dan 21 saksi ahli. \"Setelah pemeriksaan Ferdinand sebagai saksi, penyidik melakukan gelar perkara,\" ucap Ramadhan.Dari gelar perkara tersebut, diperoleh dua alat bukti yang cukup hingga penyidik menaikkan status Ferdinand dari saksi sebagai tersangka. (sws)
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Perkasa Wafat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) Sudir Santoso wafat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, Minggu (9/1/2022).Sekretaris Jenderal Partai Perkasa Ristiyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan Sudir Santoso merupakan pejuang dan pahlawan desa.\"Semoga perjuangan dan pengabdian almarhum selama hidupnya yang telah mewakafkan jiwa dan raga-nya untuk kesejahteraan desa, dapat di gantikan oleh Allah SWT menjadi ahli Jannah Amin YRA,\" kata Ristiyanto.Sementara itu Ketua Majelis Tinggi Partai Perkasa, Bonny Z Minang mengatakan Partai Perkasa merasa cukup kehilangan dengan wafatnya Sudir Santoso.\"Beliau adalah pejuang desa, Tokoh pejuang lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014, Pendiri Partai Perkasa, Anggota Majelis Tinggi Partai Perkasa dan juga Wakil Ketua Umum Partai Perkasa,\" jelas Bonny.Bonny menambahkan, Partai Perkasa yang sebelumnya merupakan Partai Pelopor pada Kamis, 6 Januari 2022 telah menerima SK Penetapan sebagai Partai Politik dari Kemenkum HAM.Menurut Bonny, Partai Perkasa telah resmi menerima SK Kemenkum HAM dengan komposisi kepengurusan DPN Partai Perkasa antara lain Ketua Majelis Tinggi Bonny Z Minang, Ketua Umum Eko S Sancoyo, Wakil Ketua Majelis Tinggi Sudir Santoso, Sekretaris Jenderal Ristiyanto dan Bendahara Umum Reinhart T Rusli.Sudir Santoso merupakan pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, 4 Februari 1962 yang juga sebagai tokoh pejuang lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014. Selain menjabat Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Perkasa, Sudir Santoso juga sebagai pendiri dari partai tersebut.Romo Sudir, sapaan karibnya adalah ketua Parade Nusantara sebuah organisasi kemasyarakatan yang mayoritas anggota dan pengurusnya adalah masyarakat pedesaan.Adapun pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, dan mantan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (sws)
Survei: Elektoral Calon Presiden Tergantung Calon Wakil Presiden
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukannya tingkat elektoral calon presiden yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tergantung pada calon wakil presiden.\"Karena pemilu masih dua tahun ke depan, maka calon-calon presiden membutuhkan pendamping yang bisa membantu menambah atau menaikkan elektabilitas mereka,\" kata dia saat memaparkan hasil survei Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan meskipun nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu berada di posisi teratas survei opini publik, namun kekuatan elektoral ketiganya untuk menarik pemilih tergantung siapa calon yang akan mendampingi.\"Artinya, siapa di posisi calon wakil sangat menentukan,\" ujar Burhanuddin Muhtadi. Masih dari survei yang sama, Indikator Politik Indonesia mengungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu nama yang potensial. Erick dinilai publik bukan saja mampu menambah elektabilitas calon presiden, tapi juga sisi akseptabilitas (penerimaan).Menurut Burhan, akseptabilitas penting untuk memuluskan langkah calon presiden dalam kontestasi Pemilu 2024.\"Erick juga relatif bisa diterima di kalangan elite, khususnya di kalangan elite partai politik yang akan mengusung pasangan capres dan cawapres,\" ujar dia.Selain Erick, beberapa nama secara konsisten juga diinginkan publik menjadi calon wakil presiden yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Temuan survei Indikator sebelumnya menempatkan Erick Thohir sebagai tokoh yang paling diinginkan publik sebagai cawapres Pilpres 2024. Bahkan, Erick menjadi tokoh paling populer di antara nama lainnya.Pada November 2021 nama Erick Thohir selalu berada di puncak jika disandingkan dengan calon presiden yang menjadi favorit hasil survei. Tingginya elektabilitas Erick Thohir juga sejalan dengan hasil survei Voxpol Center Research and Consulting.Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan tingginya elektabilitas Erick Thohir disebabkan prestasi dan capaian yang dibuat selama menjabat sebagai Menteri BUMN.Prestasi tersebut dinilai bisa menjadi modal awal untuk mendongkrak keterpilihan Erick Thohir pada kontestasi Pemilu 2024. (mth)
AHY: Demokrat Komit Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus Aceh
Banda Aceh, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya berkomitmen untuk terus memperjuangkan upaya perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh yang bakal berakhir beberapa tahun lagi.\"Mari kita kawal kekhususan Aceh terutama terkait dana otonomi khusus (otsus) yang tentunya harus kita bahas dan perjuangkan,\" kata AHY dalam sambutannya usai melantik kepengurusan DPD Demokrat Aceh periode 2021-2026 secara virtual di Banda Aceh, Jumat malam. AHY mengatakan, Aceh merupakan provinsi yang cukup spesial, karena itu kekhususan yang telah dimiliki saat ini harus diperjuangkan, terkhusus tentang dana otsus agar ke depannya terjadi skema perpanjangan, sehingga dapat membawa kebaikan untuk masyarakat Aceh.Karena itu, AHY berharap kepada DPD Demokrat Aceh untuk terus berbenah dan membuka diri, membangun komunikasi dan silaturahmi dengan sahabat partai lain baik nasional maupun lokal yang ada di Aceh. Terkait hal itu, Ketua DPD Demokrat Aceh Muslim menyatakan bahwa Demokrat merupakan partai pertama yang menerima fraksi Partai Aceh di DPR Aceh dalam rangka membahas upaya perpanjangan dana otsus tersebut.Muslim menegaskan, Demokrat dipastikan terus mengawal dan memperjuangkan kekhususan Aceh termasuk perpanjangan dana otsus yang diketahui akan berakhir pada 2027. \"Kita konsisten untuk mengawal dan memperjuangkan perpanjangan dana otsus Aceh, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh,\" kata Muslim.Selain itu, tambah Muslim, partai Demokrat juga telah berkomitmen untuk mengawal proses revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang saat ini telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Untuk diketahui, dana otsus Aceh dialokasikan pertama pada 2008 dan akan berakhir sampai dengan 2027 mendatang.Namun, untuk 2008 sampai dengan 2022, besaran dana otsus yang diterima Aceh itu sebesar 2 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.Kemudian, mulai tahun 2023 hingga 2027, besaran dana otsus Aceh tersebut berkurang menjadi 1 persen dari total DAU nasional. (sws)
AHY Wajibkan Kader Demokrat Jaga Perdamaian Aceh
Banda Aceh, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewajibkan semua kader DPD Demokrat Aceh untuk selalu menjaga perdamaian yang sejauh ini telah berjalan baik di Tanah Rencong.\"Wajib hukumnya bagi kader Partai Demokrat Aceh untuk sama-sama menjadi bagian dan elemen dalam menjaga perdamaian Aceh,\" kata AHY secara virtual ke Banda Aceh, Jumat malam. Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya usai melantik kepengurusan DPD Demokrat Aceh periode 2021-2026 secara virtual di Banda Aceh.AHY mengingatkan, saat ini Aceh merupakan bumi yang penuh kedamaian, karena itu sudah menjadi tanggung jawab para kader demokrat di Aceh untuk merawatnya secara baik.Kader Demokrat Aceh, lanjut AHY, juga harus menjadi elemen penting untuk menjaga perdamaian yang telah berjalan di Aceh hingga hari ini. \"Perdamaian yang kita perjuangkan, dan selalu ikhtiar bersama dengan darah, keringat dan air mata seluruh masyarakat Aceh,\" ujarnya.Berbicara tentang perdamaian di Aceh, tambah AHY, tentunya semua pihak tidak bisa melupakan sosok pemimpin yang telah menjadi orang tua masyarakat terutama di Aceh yakni bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). \"Beliau menitipkan salam kepada seluruh kader dan terutama masyarakat Aceh, dan berterima kasih atas do\'a masyarakat Aceh untuk kesembuhannya,\" kata AHY.Terkait hal itu, Ketua DPD Demokrat Aceh menegaskan bahwa pihaknya akan selalu menjaga dan merawat perdamaian Aceh yang berlangsung selama 16 tahun ini.\"Tentunya kita akan selalu menjaga dan merawat perdamaian di Aceh yang telah berjalan baik selama ini,\" kata Muslim.Karena itu, lanjut Muslim, Demokrat Aceh mendukung penuh upaya penguatan lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Aceh pada saat ini. (sws)
Gubernur Kepri Terbitkan SK Pemberhentian Anggota DPRD Apriyandi
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad telah menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pemberhentian Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Gerindra Muhammad Apriyandi masa jabatan 2019-2024.Dalam salinan SK Nomor 1489 Tahun 2021 yang diterima ANTARA di Tanjungpinang, Kepri, Jumat, disebutkan SK tersebut menindaklanjuti surat Ketua DPRD Tanjungpinang tertanggal 25 November 2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang.Kemudian, SK DPP Partai Gerindra tertanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Muhammad Apriyandi.Selanjutnya, SK DPC Parta Gerinda Tanjungpinang tertanggal 18 November 2021 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) atas nama Muhammad Apriyandi.\"SK ini berlaku sejak 31 Desember 2021,\" kata Ansar dalam salinan surat tersebut.Sementara itu, Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution membenarkan telah menerima SK Gubernur Kepri terkait pemberhentian legislator Gerindra Apriyandi.Namun demikian, pihaknya belum dapat menindaklanjuti SK tersebut, karena sifatnya masih tembusan.\"Kami masih menunggu surat dari DPRD Tanjungpinang terkait permintaan satu nama calon PAW Apriyandi,\" ujar Aswin.Apriyandi dipecat sebagai kader Gerindra karena dinilai telah melanggar AD/ART partai politik yang diketuai oleh Prabowo Subianto tersebut. (sws)
Bupati Mamuju Ajak Masyarakat Lupakan Perbedaan Pilkades
Mamuju, Sulbar, FNN - Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Sutinah Suhardi mengajak kepada masyarakat Mamuju untuk melupakan perbedaan politik pada pemilihan kepala desa (Pilkades).\"Lupakan perbedaan politik yang terjadi pada saat Pilkades serentak yang digelar 22 Desember 2021 yang lalu, dan mari bersama membangun Mamuju,\" kata Bupati Mamuju di Mamuju, Jumat.Ia mengatakan, kepala desa yang telah terpilih dan telah dilantik diminta untuk membangun desa agar maju dan berkembang serta masyarakatnya dapat sejahtera.\"Perbedaan politik di Pilkades adalah dinamika politik yang tidak bisa dihindari, namun semua harus dilupakan dan masyarakat desa harus kembali bersatu agar pembangunan desa dapat berjalan baik,\" katanya.Ia berharap, agar pemerintahan di desa dapat mengelola dana desa sesuai aturan yang ada untuk pembangunan daerah Mamuju agar berkembang.\"Jangan pernah menganggap dana yang nilainya cukup besar di desa itu adalah dana pribadi pemerintah desa karena itu adalah uang negara yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan masyarakat,\" katanya.Ia mengatakan, pemerintah di Mamuju tidak akan memberikan toleransi bagi pemerintah desa yang ingin memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadinya karena akan ditindak sesuai aturan hukum.Ia juga berharap, agar pemerintah desa dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memajukan desa dan Mamuju. (sws)
Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupeten Karo
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, menyebutkan paradigma pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Karo harus disesuaikan dengan tren yang ada. Akselerasi kegiatan ekonomi dan tren yang semakin baik menjadi hal yang harus ditangkap pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang. Hal itu kemudian sebagai landasan untuk menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembangunan jalan. “Saya kira ini pelajaran kita yang baik untuk juga mengevaluasi daerah, dulu kita menurut saya masuk di dalam terminologi jalan yang bersifat hierarkis nasional, provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan seterusnya,” katanya. Dia berharap dengan adanya kemajuan sarana infrastruktur secara makro, daya saing Indonesia di tingkat global akan terangkat. Karena itu, konektivitas pembangunan tidak boleh berhenti di tingkat atas, melainkan mesti tersambung secara keseluruhan hingga ke tingkat bawah. Untuk itu, potensi adanya sentra produksi yang dapat dikembangkan di tingkat masyarakat juga perlu diperhatikan. Ia menjelaskan perubahan cara pandang dapat dimulai dengan melakukan identifikasi sarana prasarana yang ada dalam sentra produksi masyarakat. Menurut dia melalui pembangunan jalan produksi akan terwujud sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan pembangunan. “Ke depan mungkin kita semakin mengeratkan hubungan, baik itu komunikasi maupun di dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi, seluruh proses pembangunan. Agar kita (lebih) cepat tanggap, responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Karo menjadi sorotan publik setelah warganya memberikan 3 ton jeruk kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Warga tersebut meminta presiden untuk memperbaiki jalan desa di wilayahnya yang dalam kondisi rusak. (sws)
Pemkot Pontianak "Lelang Jabatan" Beberapa Kepala Dinas
Pontianak, FNN - Pemerintah Kota Pontianak di Kalimantan Barat akan melakukan \"lelang jabatan\" untuk beberapa posisi kepala dinas yang kosong di lingkungannya.\"Kami secepatnya akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan eselon dua yang masih kosong tersebut,\" kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontianak, Kamis. Ia menjelaskan, ada beberapa posisi kepala dinas yang akan dilakukan penawaran terbuka, seperti jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pontianak dan segera menyusul beberapa dinas lain. \"Mudah-mudahan akhir Januari 2022 ini semuanya bisa rampung,\" ujarnya.Sejumlah jabatan eselon dua di lingkungan Pemkot Pontianak yang kosong di antaranya di Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda serta dua dinas yang baru dibentuk seperti Dinas Kesbangpol, dan Dinas Tenaga Kerja. \"Jabatan-jabatan yang lowong ini harus segera terisi agar roda organisasi tetap berjalan,\" katanya. Selain itu, menurut dia, mereka juga akan melakukan evaluasi pada beberapa posisi jabatan kepala dinas untuk dirotasi.Menurut dia, rotasi dalam jabatan merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi, namun tetap harus mengikuti aturan dan sesuai dengan mekanismenya. Sebagaimana petunjuk dan arahan serta pertimbangan dari Tim Panitia Seleksi dan Komisi Aparatur Sipil Negara. \"Jadi harus atas persetujuan dan rekomendasi dari KASN, setelah ada rekomendasi baru kita lakukan pelantikan,\" ujarnya. (sws)
.jpg)
Pegiat Pemilu Berharap DPR Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini berharap DPR RI mewujudkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.\"Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,\" kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Selasa pagi.Titi mengemukakan hal itu ketika merespons hasil Timsel KPU/Bawaslu periode 2022—2027 yang telah menuntaskan seleksi tahap ketiga berupa wawancara dan tes kesehatan.Terdapat 48 calon yang mengikuti proses tersebut, meliputi 28 orang untuk KPU dan 20 Bawaslu. Dari jumlah tersebut, tercatat 10 perempuan 35,71 persen dari total calon anggota KPU RI dan enam (30 persen) perempuan calon anggota Bawaslu Pusat. Pada tanggal 7 Januari 2022, Timsel akan mengirimkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada Presiden. Selanjutnya, mereka mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.Menurut Titi, sangat penting bagi Timsel memastikan paling sedikit 30 persen perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu dalam daftar nama yang akan mereka kirim kepada Presiden.Pasalnya, afirmasi keterwakilan perempuan telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.Norma konstitusi itu, lanjut dia, lalu dipertegas oleh Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.\"Timsel saat ini punya cukup stok perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu dari sejumlah 48 nama yang ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengirimkan paling sedikit 30 persen nama-nama perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu kepada Presiden,\" kata Titi.Dalam Pasal 92 ayat (11) menyebutkan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.Sehubungan dengan itu, Maju Perempuan Indonesia (MPI) akan menyelenggarakan webinar bertajuk \"Memastikan Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu 2024\" pada hari Selasa (4/1) mulai pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB.Titi yang tergabung dalam MPI menambahkan bahwa webinar ini akan menampilkan narasumber Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Beni Telaumbanua (peneliti Puskapol UI), dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.Seminar secara daring (online) ini, kata Titi, disiarkan langsung melalui kanal YouTube Rumah Pemilu dengan kata pengantar Yuda Irlang (anggota MPI) dan moderator Heroik M Pratama. (sws)
POPULER
