POLITIK
MPR: HKSN Momentum Perkuat Pengamalan Nilai-Nilai Solidaritas
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) adalah momentum memperkuat pengamalan nilai-nilai solidaritas dan gotong-royong untuk menjawab sejumlah tantangan bangsa.\"Kesetiakawanan sosial, yang merupakan bagian dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini memang penting untuk tetap diterapkan dalam keseharian, menyikapi berbagai situasi yang terjadi di negeri ini,\" kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Hal itu dikatakannya terkait HKSN yang diperingati setiap 20 Desember.Rerie mengatakan pandemi COVID-19 dan bencana alam yang melanda Indonesia menyadarkan kita sebagai bangsa betapa pentingnya kesetiakawanan sosial dalam menghadapi ancaman yang melanda seluruh anak negeri. Menurut dia, sejumlah upaya mendukung langkah pencegahan meluasnya penyebaran COVID-19, empati dan bantuan terhadap para korban bencana alam adalah bentuk dari pengamalan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang harus dipertahankan.Dia menilai kesetiakawanan sosial di negeri dengan 270 juta penduduk dan keberagaman suku, agama, bahasa dan adat istiadat, sangat diperlukan dalam upaya membangun bangsa.\"Solidaritas antar sesama warga negara akan memperkuat persatuan. Persatuan akan menghimpun beragam kekuatan sehingga bangsa ini unggul dalam setiap persaingan dengan bangsa lain,\" ujarnya.Dia menekankan pentingnya peran nilai-nilai solidaritas dan gotong-royong itu dalam proses pembangunan mewajibkan kita untuk mewariskannya kepada generasi penerus bangsa.Rerie menilai menciptakan momentum agar anak bangsa ini sadar akan pentingnya sebuah nilai, seperti peringatan HKSN merupakan bagian dari upaya mewarisi nilai-nilai solidaritas tersebut.\"Namun akan lebih baik lagi bila upaya mewarisi nilai-nilai kesetiakawanan sosial itu dilakukan lewat teladan pelaksanaannya dalam keseharian,\" katanya.Menurut dia, para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan harus memberikan teladan dalam melaksanakan nilai-nilai solidaritas itu lewat empati dan kebijakan yang memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari.Rerie berharap teladan dalam pelaksanaan solidaritas terus hadir di tengah masyarakat agar nilai-nilai kesetiakawanan sosial dapat terus dilestarikan sebagai salah satu karakter yang dimiliki bangsa ini. (sws)
Ketua DPR akan Kunjungi Pengungsi Letusan Gunung Semeru
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan kunjungan kerja ke Kabupaten Lumajang untuk melihat kondisi warga korban letusan Gunung Semeru, di Jawa Timur, Senin.Paun akan mendatangi Kecamatan Pronojiwo, Lumajang yang merupakan salah satu wilayah paling terkena dampak akibat meletusnya Gunung Semeru.\"Kami ingin memastikan bagaimana kondisi para warga terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah Pronojiwo yang saat ini cukup terisolasi akibat akses jalan utama di daerah tersebut terputus,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Puan akan meninjau Jembatan Gladak Perak yang merupakan akses utama menuju Pronojiwo yang putus total usai diterjang awan panas dan lahar dingin akibat letusan Gunung Semeru. Jembatan tersebut menghubungkan Lumajang-Malang dan juga penghubung Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo.Selain itu Puan juga akan mengunjungi tempat pengungsian di SMPN 2 Pronojiwo untuk berdialog dengan warga sekaligus memastikan proses penyiapan logistik bagi para pengungsi di dapur umum PMI berjalan optimal.Dia mengatakan, segala kebutuhan warga harus dapat terpenuhi dengan baik, termasuk kualitas makanan bagi pengungsi.\"Kami juga akan melihat apa saja yang masih diperlukan warga, sehingga segala persoalan yang ada bisa segera dicarikan solusi bersama,\" ujarnya.Setelah dari Lumajang, Puan akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Malang. Dia akan meresmikan Jalan Soekarno yang berada di wilayah tersebut didampingi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Bupati Malang Sanusi.Setelah itu, Puan akan meninjau vaksinasi COVID-19 untuk anak di SDN 2 Sentul, Kota Blitar. Puan secara khusus akan memantau proses vaksinasi anak usia 6-11 tahun karena Blitar menjadi salah satu dari 21 daerah di Jatim yang diizinkan untuk melakukan vaksinasi anak 6-11 tahun tahap pertama.Dia menilai, program vaksinasi anak usia 6-11 tahun harus bisa berjalan cepat terutama varian Omicron sudah masuk ke Indonesia sehingga anak-anak harus segera mendapat perlindungan dari ancaman virus tersebut.\"Menjadi tugas dari Pemerintah Daerah untuk memastikan percepatan program vaksinasi anak dapat terealisasi sehingga pemberian vaksin kepada anak usia 6-11 tahun dapat terlaksana sesuai target,\" ujarnya.Di wilayah Blitar, Puan juga akan menghadiri acara sosialisasi yang diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk remaja. Dan di akhir kunker tersebut, Puan akan berziarah ke makam Bung Karno. (sws)
Gubernur Papua Sebut Ada Pencatutan Nama Terkait Deklarasi Capres 2024
Jayapura, FNN - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut ada pencatutan nama dirinya terkait informasi yang beredar menyoal “Deklarasi Calon Presiden (Capres) 2024 dari Ujung Indonesia Timur Lukas Enembe” yang diadakan di Jakarta.Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kepala daerah yang masih aktif menduduki jabatannya di mana beredarnya sejumlah konten di kanal media sosial melakukan pencatutan nama tanpa izin dan konfirmasi.\"Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa informasi tersebut sangat merugikan identitasnya,\" katanya.Menurut Rifai Darus, untuk itu diimbau agar setiap orang yang mendapatkan konten informasi tersebut agar tidak menyebarluaskannya lagi demi menghindari sanksi hukum yang berlaku.\"Lukas Enembe masih fokus menyelesaikan masa jabatannya sebagai seorang Gubernur Papua, masih banyak pekerjaan dan program Pemprov Papua yang diprioritaskan untuk dijalankan serta diselesaikan,\" ujarnya.Dia menjelaskan kecintaan Gubernur Lukas Enembe terhadap Indonesia sangatlah besar, namun bukan berarti pemaknaan terhadap cinta NKRI mengarah pada pencalonan dirinya sebagai calon presiden.\"Bagi Gubernur Lukas, hal tersebut justru menjadi ironi dan sungguh utopis,\" katanya lagi.Dia menambahkan siapapun dibalik pembuatan konten dan penyebaran informasi bohong tersebut tentulah memiliki agenda politik yang hendak menyudutkan ataupun mendiskreditkan Gubernur Papua Lukas Enembe.Sebelumnya, telah beredar sejumlah konten di beberapa kanal media sosial yang memuat informasi yang tidak benar (hoaks) terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang akan mendeklarasikan dirinya menjadi calon presiden dari timur Indonesia di Jakarta. (sws)
Apa Itu Gerakan 'GELORAKAN GEN-170' Yang Bakal Dicanangkan Anis Matta di Tangsel, Banten?
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta bakal mencanangkan secara resmi gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' secara serentak di 34 DPW Partai Gelora se-Indonesia pada saat peringatan Hari Ibu, Rabu (22/12/2021) mendatang. Pencanangan gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' ini, dipusatkan di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, yang akan dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan. Menurut Anis Matta, \'GELORAKAN GEN-170\' adalah gerakan bersama mewujudkan anak-anak Indonesia yang cukup dalam gizi dan tumbuh kembang yang ditandai dengan tinggi rata-rata 170 cm. \"Distribusi nutrisi penting bagi kita untuk pembentukan postur fisik manusia Indonesia, tumbuh menjadi orang yang kuat. Kami akan memulai gerakan yang saya sebut sebagai Generasi 170 (GEN 170). Kita mulai dari faktor tinggi badan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021). Anis Matta menegaskan, gerakan GELORAKAN GEN-170 (Generasi tinggi badan 170) adalah sebagai salah satu dasar untuk Indonesia Menuju Kekuatan 5 Besar Dunia. \"Ini sangat fundamental untuk memulai perjalanan dalam membangun masyarakat Indonesia yang unggul, dimulai dari sejak anak itu ada dalam kehamilan sampai masa pertumbuhan. Nutrisinya harus diperhatikan, karena fondasi dari satu negara yang kuat itu adalah masyarakatnya yang kuat,\" tegasnya. Ketua Panitia \'GELORAKAN GEN-170\' Ari Saptono mengatakan, dalam kegiatan ini Partai Gelora akan memberikan nutrisi dan vitamin D secara serentak di 34 DPW. \"Taglinenya adalah \'Ibu Sehat Bayi Hebat\'. Program ini antara lain membantu Ibu-ibu hamil untuk menjaga kesehatan, proses kehamilannya, pertumbuhan janinnya dan balita yang dilahirkan,\" kata Ari Saptono. Ketua Bidang Komunikasi DPN Partai Gelora ini menambahkan, gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' juga bertujuan untuk menurunkan tingginya angka kematian ibu (AKI)angka kematian bayi (AKB) dan mencegah terjadinya stunting (kerdill). \"Untuk mensukseskan ini, Partai Gelora akan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya generasi bangsa yang unggul,\" katanya. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati mengatakan, gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' merupakan bagian dari program \'Pintarnya Perempuan Indonesia (PiPI Gelora). \"PiPI adalah forum perempuan untuk saling berbagi ilmu yang dikemas dengan adanya sharing ilmu tentang kesehatan perempuan dan anak-anak, pengembangan diri dan pemberdayaan perempuan,\" kata Ratih Sanggarwarti. Kami yakin sekali seorang hadir di PiPI maka ia akan ketagihan hadir lagi dan akan mengajak temannya untuk hadir bersamanya, terangnya. Karena itu, Ratih berharap dengan gerakan \'GELORAKAN GEN-170\' ini, Indonesia menjadi bangsa maju, unggul dan mudah dalam meraih berbagai prestasi. \"GEN 170 ini akan menjadikan bangsa yang jauh dari ketertinggalan, maju dan mudah meraih prestasi. Kita akan akan terus menerus berpartisipasi untuk meningkatkan asupan gizi agar anak tumbuh menjadi generasi unggul,\" ujarnya. (sws)
Gibran Mengaku Terima Sejumlah Instruksi dari Presiden Jokowi
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku menerima sejumlah instruksi dari Presiden Joko Widodo saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pulang ke Solo sejak Jumat (17/12).\"Ya ada beberapa instruksi, salah satunya penanganan COVID-19 di Kota Solo,\" kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.Selain itu, ia juga menerima arahan terkait pemulihan ekonomi dan proyek pembangunan fisik di kota itu. Terkait dengan kepulangan Presiden Jokowi ke Solo, ia mengaku hanya bertemu sebentar.\"Iya, jemput Ethes (putra Gibran) diajak ke Jogja. Sampai Sumber sekitar jam 7 (19.00 WIB) habis Maghrib,\" katanya.Sementara itu, terkait dengan upayanya dalam penanganan COVID-19 menyusul sudah masuknya varian Omicron ke Indonesia, pihaknya hingga saat ini terus melakukan pengawasan.\"Iya, (persiapannya) sama varian Delta kemarin. Bedanya kalau sekarang alatnya siap semua, mungkin kita paling siap,\" katanya.Ia membandingkan saat memuncaknya varian Delta di Indonesia, vaksinasi di Kota Solo masih rendah serta terjadi kelangkaan obat dan oksigen untuk penanganan pasien positif COVID-19.\"Vaksinasinya belum tinggi, terjadinya kelangkaan obat, kelangkaan oksigen. Kalau sekarang siap, warga juga ,\'aware\' (peduli) dalam menghadapi pandemi,\" katanya. (sws, ant)
Sebanyak 80,4 Persen Masyarakat Jatim Ingin Presidential Threshold Nol Persen
Surabaya, FNN - Sebanyak 80,4 persen masyarakat Jawa Timur menghendaki ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20% dihapuskan atau menjadi 0 persen. Data tersebut adalah hasil survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) regional Jawa Timur pada akhir Oktober hingga awal November 2021. Survei dilakukan terhadap 1200 responden di 38 kabupaten/kota. \"Responden ketika disodorkan pertanyaan, Presidential Threshold dari 20 persen diturunkan di kisaran berapa persenkah yang paling Anda anggap ideal? Sebanyak 80,4 persen menjawab PT idealnya 0 persen,\" kata Baihaki Sirajt, Direktur Eksekutif ARCI saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang reses di Jawa Timur, Jumat (17/12/2021). Sementara itu, sebanyak 4,7 persen yang menjawab PT sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen, ada 9,3 persen menjawab PT turun menjadi 10 persen dan 5,6 persen menjawab tidak tahu. Sedangkan ketika responden ditanya seberapa setuju Presidential Threshold 20 persen diturunkan menjadi 0 persen ada 31,2 persen yang menjawab sangat setuju. \"Kemudian 45,7 persen menjawab setuju, ada 9,1 persen cukup setuju, 4,8 persen kurang setuju, 2,1 persen sangat kurang setuju dan ada 7,1 persen yang menjawab tidak tahu,\" katanya lagi. Menurut Baihaki, populasi survei adalah seluruh warga Jawa Timur yang sudah mempunyai hak pilih dalam Pemilu dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Dari populasi tersebut dipilih secara random atau multistage random sampling) 1200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. \"Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh surveyor. Kemudian dari hasil wawancara sebesar 20 persen sampel yang dipilih secara random didatangi kembali oleh supervisor. Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti,\" ungkapnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi survei yang dilakukan secara mandiri itu. LaNyalla menegaskan bahwa Presidential Threshold 0 persen merupakan kehendak rakyat. \"Buktinya berbagai elemen masyarakat semakin massif melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Threshold tersebut,\" kata LaNyalla. Diketahui dua anggota DPD RI Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi telah mendaftarkan gugatan berupa permohonan pengujian materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Presidential Threshold. Keduanya didampingi kuasa hukum Refli Harun. \"Selain itu masih banyak elemen yang siap mendaftarkan gugatannya juga ke MK. Termasuk para Raja dan Sultan Nusantara. Mereka akan mendatangi langsung Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan tuntutan mereka agar Presidential Threshold 0 persen,\" ujar LaNyalla. Ditambahkan oleh LaNyalla, secara nasional hasil survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22 Mei 2021 lalu mengungkapkan kalau 71,49 persen responden menyatakan calon presiden tidak harus kader partai. \"Artinya rakyat menginginkan adanya calon perseorangan. Dan itu hanya bisa terjadi jika Presidential Threshold menjadi 0 persen. Makanya DPD RI juga mendorong hal ini. Agar harapan dari rakyat itu tersalurkan,\" ucapnya. Lanjutnya, PT 0 persen juga akan menurunkan tensi dan polarisasi politik di masyarakat. Selain itu akan memunculkan pilihan alternatif capres di 2024. “Kita semua menginginkan politik dengan prosedur yang benar. Melalui prosedur demokrasi yang partisipatif. Artinya tidak hanya parpol atau satu komponen saja yang bisa mencalonkan Presiden,\" ujarnya.(*)
Lapas Jambi Pindahkan Lagi 22 Napi ke Lapas Narkotika
Jambi, FNN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi kembali melakukan pemindahan 22 orang narapidana (napi) atau warga binaannya ke Lapas Narkotika Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur.Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II A Jambi Emmanuel Harefa melalui keterangan resminya yang diterima, Kamis, mengatakan pemindahan warga binaan ini dalam rangka program rehabilitasi bagi warga binaan dengan perkara narkotika yang akan dilaksanakan di Lapas Narkotika Muara Sabak.\"Untuk hari ini ada 22 orang warga binaan yang kami pindahkan, jadi untuk total yang kami pindahkan menjadi sebanyak 83 orang yang telah dipindahkan dari Lapas Jambi ke lapas narkotika,\" kata Emmanuel.Selain sebagai program, juga mengingat Lapas Narkotika Sabak merupakan lapas khusus narkotika di Provinsi Jambi yang melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi warga binaan di dalam lapas.\"Diharapkan dengan kegiatan rehabilitasi nantinya warga binaan khususnya dengan kasus penyalahgunaan narkoba dapat sembuh dari ketergantungan terhadap segala bentuk narkoba, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana nanti, warga binaan dapat hidup sehat tanpa narkoba,\" kata Emmanuel Harefa.Pelaksanaan pemindahan napi tersebut berjalan lancar dan aman di bawah pengawalan dari petugas lapas dan dibantu kepolisian mengguna bus tahanan.Untuk menyukseskan program dari pemerintah tersebut, Lapas Jambi sampai saat ini telah memindahkan warga binaan sebanyak 83 orang ke Lapas Narkotika Muara Sabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur. (sws)
Kemarin, Polri Waspadai Omicron Hingga Guru Pesantren Tersangka
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa bidang hukum mewarnai pemberitaan nasional, Kamis (16/12) kemarin, mulai dari Kapolri minta jajaran waspadai varian Omicron, hingga guru pesantren tersangka kasus asusila.Berikut lima berita bidang hukum menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:1. Kapolri minta jajaran waspadai penyebaran OmicronKapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai penyebaran Omicron, varian baru COVID-19, dengan mempercepat vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan.\"Tentunya kita harus lebih waspada tetap patuhi protokol kesehatan karena Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya,\" kata Sigit, dalam keterangan tertulis meninjau pelaksanaan percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia di Polda Gorontalo, Kamis.Selengkapnya di sini2. Bakamla kerahkan KN Belut bantu evakuasi kapal karam di JohorBadan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengerahkan Kapal Negara Belut-406 untuk membantu pelaksanaan evakuasi korban kapal karam yang membawa 60 orang pekerja migran Indonesia di perairan Johor Malaysia.\"KN Belut sudah mendekat, tapi masih dalam wilayah Indonesia,\" kata Kabag Humas Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita melalui pesan singkat, Kamis.Selengkapnya di sini3. WNI korban kapal tenggelam di perairan Malaysia bertambah lima orangJumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tenggelamnya sebuah kapal di perairan Malaysia pada Rabu (15/12) bertambah lima orang sehingga total 16 dinyatakan meninggal dunia dari peristiwa nahas tersebut.Berdasarkan informasi dari Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru yang diterima di Jakarta, Kamis, kapal yang mengangkut 50 WNI tersebut tenggelam di Tanjung Balai Kota Tinggi Johor.Selengkapnya di sini4. Korlantas fokuskan pengamanan Operasi Lilin di sejumlah titik rawanKorps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memfokuskan pengamanan pelaksanaan Operasi Lilin 2021 di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan.\"Titik-titik rawan tersebut yakni tempat ibadah, tempat wisata, pusat perbelanjaan hingga tempat pendistribusian bahan pokok,\" kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Selengkapnya di sini5. Polres Tasikmalaya tetapkan guru pesantren tersangka kasus asusilaKepolisian Resor Tasikmalaya, Jawa Barat, menetapkan seorang guru di salah satu pondok pesantren di daerah ini sebagai tersangka kasus dugaan asusila terhadap santriwatinya sehingga menyebabkan korban mengalami gangguan psikis.\"Kami sudah menetapkan tersangka setelah dilengkapi alat-alat bukti,\" kata Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Rimsyahtono saat jumpa pers pengungkapan kasus asusila di Polres Tasikmalaya, Kamis. (sws)
Anggota DPR: Presidential Threshold Jadi Instrumen Pelembagaan Partai
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi instrumen pelembagaan partai politik.\"Wacana menurunkan presidential threshold menjadi 5—10 persen bahkan 0 persen tidak perlu diteruskan. Presidential threshold justru menjadi instrumen untuk semua parpol untuk melakukan pelembagaan atau institusionalisasi partai politik,\" kata Rifqi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia menyebutkan salah satu unsur pelembagaan partai adalah kemampuan parpol untuk meraih suara yang sebesar-besarnya, hasil dari kemampuan bekerja menyalurkan aspirasi rakyat.Selain itu, kata dia, kemampuan partai membangun komunikasi politik dengan masyarakat selama diberikan kepercayaan dari hasil pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya.\"Oleh karena itu, persentase presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI dan 25 persen suara nasional yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dimaknai sebagai bagian memperkuat kelembagaan parpol itu sendiri,\" ujarnya.Rifqi mengatakan bahwa parpol adalah episentrum dari demokrasi atau kedaulatan rakyat yang sudah dipilih sebagai asas dalam sistem politik yang dianut dalam konstitusi Indonesia.Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kalau semua parpol bisa mencalonkan pasangan calon presiden/wakil presiden, legitimasi pencalonan dalam konteks kedaulatan rakyat bisa dipertanyakan.\"Itu (penurunan presidential threshold) membuat pencalonan seperti tidak ada penjaringan dalam konteks sistem kepartaian dan kepemiluan. Oleh karena itu, saya menolak wacana menurunkan presidential threshold menjadi 5—10 persen atau bahkan 0 persen,\" katanya.Selain itu, menurut dia, kesepakatan antara parpol dan pemerintah untuk tidak merevisi UU Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus dihormati oleh semua pihak.Norma-norma yang telah diatur dalam kedua UU tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menatap dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (sws)
Sekjen PDIP: TMP Menjadi Ruang Intelektual Bagi Anak Muda Indonesia
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap Taruna Merah Putih (TMP) dapat menjadi ruang intelektual bagi anak muda untuk merancang arah strategi masa depan Indonesia.\"Kami harapkan TMP menjadi ruang intelektual bagi anak muda untuk merancang strategi arah masa depan Indonesia,\" ujar Hasto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengemukakan hal itu ketika membuka acara Kaderisasi Nasional TMP 2021 bertema Membentuk Pemuda Pelopor Militan dan Bermanfaat bagi Rakyat yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (16/12).Di samping itu, menurut dia, seluruh kader TMP juga perlu senantiasa melakukan fungsi pendidikan dan komunikasi politik dengan ciri khasnya sebagai wahana konsolidasi bagi kaum muda.Hasto pun berpesan TMP perlu memiliki dan membangun kesadaran ekologis karena konteks politik tidak sekadar merebut kekuasaan, tetapi juga harus berspirit kebudayaan, ekonomi, berdikari, dan penguasaan teknologi yang dipimpin oleh ide-ide inovatif dan kreatif.Kaderisasi yang dijalankan itu, lanjut dia, bernilai penting karena jika dilihat jumlah pemuda Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 64,19 juta jiwa atau 24 persen.Dengan demikian, kata Hasto, TMP berpeluang untuk bergerak dalam seluruh api perjuangan sebagaimana digagas oleh Bung Karno.Menurut dia, seluruh kader Taruna Merah Putih (TMP) juga perlu mendorong anak muda menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar Indonesia mampu mencapai kemajuan dan bisa berdiri di atas kaki sendiri.Imbauan tersebut, menurut dia, merupakan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.\"Sesuai dengan kapasitas beliau yang ditugaskan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), TMP diharapkan dapat mendorong pergerakan kaum muda untuk berlomba-lomba menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,\" ujar Hasto.Tanpa proses dialektis melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, lanjut dia, tidak ada bangsa besar yang dapat menjadi negara maju.Hal itu, kata dia, sesuai pula dengan spirit yang digelorakan Bung Karno, pengetahuan menjadi jembatan emas bagi Indonesia, seperti zaman Jepang dahulu yang dikenal dengan restorasi Meiji.Restorasi Meiji memodernisasi seluruh aspek pengetahuan. Namun, menurut Hasto, tetap mengakar kuat dalam identitas dan kebudayaan.\"Hal inilah yang kemudian ditawarkan Bung Karno kepada bangsa Indonesia bahwa anak-anak Indonesia harus memiliki daya mimpi dan bercita-cita global tetapi tidak meninggalkan watak kebudayaan bangsa Indonesia,\" kata Hasto.Untuk itu, lanjut dia, TMP juga harus membangun semangat kepemimpinan untuk menggembleng anak muda dalam menggelorakan keterampilan politik yang bersandar pada ideologi Pancasila.Hasto menegaskan bahwa kesadaran organisasi sangat penting sebagai sayap partai.Oleh karena itu, dia berharap TMP melalui proses menggalang kaum muda dengan orientasi pada gerakan politik yang bermartabat. (sws)
POPULER
