POLITIK
F-Golkar MPR Minta Masukan Pakar Terkait Status Hukum TAP MPRS
Jakarta, FNN - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, mengatakan, fraksinya menggelar diskusi publik untuk meminta masukan para pakar terkait status hukum Ketetapan MPRS dalam sistem hukum Indonesia. "Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi masukan dan pencerahan bagi Fraksi Golkar MPR dalam membuat kebijakan," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Hal itu dia bilang usai membuka secara resmi acara diskusi publik dengan tema "Status Hukum TAP MPRS Dalam Sistem Hukum Indonesia", di Jakarta, Senin (29/11). Ia mengatakan, pemikiran dan pendapat dari para narasumber yang muncul dalam diskusi, sangat kaya dengan gagasan-gagasan baru dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia. Namun menurut dia, gagasan itu tetap perlu dilakukan pendalaman agar bisa menghasilkan kebijakan yang baik serta tepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Acara diskusi tersebut juga dihadiri Sekretaris FPG MPR, Ferdiansyah, Bendahara FPG MPR, Mujib Rohmat, dan Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, Rambe Kamarul Zaman. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut yaitu guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto, pakar hukum tata negara dan staf Sekretariat Negara, Ahmad Redi, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara. (sws)
Anggota Baleg Sebut DPR Berkomitmen Percepat Perbaikan UU Ciptaker
Jakarta, FNN - Anggota Badan Legislasi DPR, Christina Aryani, mengatakan, DPR berkomitmen untuk mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi. "Presiden saya rasa punya sikap dan arahan jelas terkait ini. Beliau minta agar ini dipercepat dan kami di DPR tentu punya semangat yang sama,” ujar dia, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Melalui komitmen itu, lanjutnya, DPR optimistis perbaikan UU Cipta Kerja dapat selesai dalam waktu dua tahun, bahkan bisa pula lebih cepat dari tenggat waktu tersebut. Ia juga mengatakan, DPR mengapresiasi langkah cepat Jokowi itu, termasuk arahannya untuk memberikan kepastian kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, bahwa investasi mereka yang telah, sedang, dan akan berproses tetap aman. “Selain proses perbaikan dipercepat, presiden juga punya sikap jelas mengenai substansi putusan MK bahwa seluruh aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja tetap berjalan," kata Aryani. Sikap seperti itu, menurut dia, membuat masyarakat dan para pelaku usaha dapat memahami putusan MK secara tepat dan benar. Sejak awal, tambah ia, semangat UU Cipta Kerja adalah agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan mempermudah investasi berusaha di Tanah Air. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal, ujar dia, implementasi UU Cipta Kerja selama ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. BKPM mencatat kenaikan realisasi investasi sejak Januari sampai September 2021 mencapai 7,8 persen year on year (yoy) yang nilainya mencapai Rp659 triliun. Selain itu, jumlah penciptaan lapangan kerja yang terakumulasi dari triwulan I hingga triwulan III tercatat sebanyak 912.402 tenaga kerja. Ada pula perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS) yang telah menerbitkan 379.051 perizinan untuk periode Agustus-Oktober. Di dalamnya, dominasi perizinan berusaha diberikan pada usaha mikro. "Artinya, secara operasional ini sudah berjalan sangat baik dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil langkah mundur," kata dia. (sws)
Anggota DPR: Kenaikan Cukai Tembakau Turunkan Produktivitas IHT
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Willy Aditya menyatakan kenaikan target cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN Tahun 2022 dapat menurunkan produktivitas industri hasil tembakau (IHT). "Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan CHT akan menyuburkan pasar rokok ilegal, apalagi dalam situasi pemulihan saat ini," kata Willy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan dirinya sering mendapatkan keluhan dan penolakan terhadap kenaikan tarif CHT dari para pekerja di sektor IHT dan para petani atas kelangsungan hidup mereka. Willy menyatakan bahwa para petani sudah bergerak untuk mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden Jokowi. "Jangan sampai kita harus menanggung konsekuensi atas semakin banyaknya petani dan pekerja SKT yang terdampak di masa sulit ini,” katanya. Pemerintah merencanakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun anggaran 2022. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Target cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2022 sekitar Rp193 triliun atau naik sebesar 11,9 persen dibandingkan target tahun 2021. Selain di Madura, Jawa Timur, para petani di sentra tembakau lain di Pulau Jawa memiliki keresahan yang sama. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Triyanto mengatakan kenaikan tarif CHT yang eksesif akan merusak rantai perdagangan IHT dengan memaksa pabrik untuk terus mengurangi produksinya. “Jika produksi dikurangi, maka serapan bahan baku yang dipasok petani berkurang. Tidak hanya petani, pekerja di pabrik menghadapi situasi yang berat,” kata Triyanto. Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Industri Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo mengakui kalau tarif harus naik, Kementerian Perindustrian akan memberikan masukan agar tarifnya tidak naik terlalu tinggi. “Kami kurang sepakat jika cukai dinaikkan terlalu tinggi. Harus hati-hati tentang kenaikan tarif CHT ini, karena Indonesia masih membutuhkan industri IHT. Kalau industri ini mampu bertahan, bukan tidak mungkin industri ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara," jelas Edy. Data Kementerian Perindustrian menyatakan sepanjang tahun 2020 setidaknya 4.500 tenaga kerja di sektor IHT yang terkena PHK. Edy mengatakan data tersebut bisa saja lebih besar karena banyak pabrik yang kurang disiplin melaporkan. (sws)
Menteri Agama Pesan ke PA GMNI Jawa Timur Perkuat Nasionalisme
Surabaya, FNN - Menteri Agama, Yaqut C Qoumas, berpesan kepada DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur untuk selalu memperkuat nasionalisme dari upaya rongrongan Ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. Dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Selasa pagi, melalui video virtualnya dia menilai tantangan PA GMNI berbeda ketika belum ada sebutan persatuan alumni di depannya. "Sekarang semua harus lebih konkret dan mampu memastikan bahwa nasionalisme dan sistem demokrasi yang sekarang ini kita anut, mampu benar-benar menjawab kebutuhan dan lebih penting lagi adalah menyejahterahkan rakyat," ujarnya. Ia mengatakan, jika ini bisa dilakukan dan berhasil maka rakyat dipastikan tidak berpaling pada ideologi atau sistem lain. "Seperti khilafah misalnya, karena sampai sekarang masih saja ada kelompok-kelompok yang mendorongnya supaya diberlakukan di Indonesia," ucap dia. Ia juga mengajak untuk bersama-sama dan bergotong royong untuk memastikan nasionalisme dan demokrasi yang sebenarnya sudah tercantum di dalam Pancasila, ideologi dan falsafah bangsa agar benar-benar bisa diaplikasikan di kehidupan bernegara. "Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa PA GMNI mampu menjadi lokomotif atas hal ini," kata dia. Pada kesempatan sama, dia mengucapkan selamat atas pelantikan Deni Wicaksono sebagai ketua DPD PA GMNI Jawa Timur periode 2021-2026 beserta sejumlah pengurus. Pada sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang juga berkesempatan hadir pada pelantikan itu menegaskan kesiapan mereka bersinergi bersama PA GMNI Jatim dalam memerangi kemiskinan, khususnya di wilayah setempat. Dardak yang juga ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur juga menyinggung "Mars PA GMNI" bahwa terdapat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama yaitu, antikemiskinan. "Itu yang menjadi PR besar kita bersama, tentang bagaimana pengentasan kemiskinan bisa berjalan optimal," kata dia. (sws)
Pimpinan Pusat KBPP Batalkan Musda V Sulawesi Utara Akibat Ricuh
Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat (PP) Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri membatalkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V KBPP Polri Sulawesi Utara yang seyogyanya diselenggarakan tadi malam menyusul kericuhan anggota. "Setelah berkoordinasi dengan pembina yaitu Polda Sulawesi Utara, PP KBPP Polri memutuskan untuk membatalkan Musda," kata Ketua Umum PP KBPP Polri, Dr Evita Nursanty, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Keputusan itu terpaksa diambil untuk menjaga muruah organisasi KBPP Polri serta muruah Polda Sulawesi Utara. "Saya mencium aroma yang sarat kepentingan individu dan kelompok dengan menggerakkan aksi sehingga menimbulkan kericuhan," kata dia. Sedianya, kegiatan musda yang dimulai Senin (29/11) pukul 15.00 WITA dengan agenda pembukaan berlangsung tertib. Namun, suasana berbeda kemudian terjadi ketika musda beranjak ke paripurna I dengan agenda pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan presidium sidang dan keributan mulai terjadi. "Belum lagi ketuk palu, sekelompok orang mulai melakukan keributan," ujarnya. Orang tersebut mempersoalkan salah satu pasal di tata tertib yang menetapkan kriteria untuk menjadi ketua PD KBPP Polri dimana kriteria tersebut mengacu pada AD/ART KBPP Polri. "Saya memantau berlangsungnya penyelenggaraan musda itu, ada yang menjurus ke anarkis seperti melempar gelas, memecahkan kaca meja, berteriak-teriak, dan lainnya," ujar dia. Berbagai upaya sudah dilakukan PP KBPP maupun Polda selaku Pembina untuk meredam situasi. Namun, situasi tersebut makin memburuk. Dengan mempertimbangkanberbagai hal, ketua Umum KBPP Polri memutuskan membatalkan penyelenggaraan Musda V KBPP Polri PD Sulawesi Utara hingga ada keputusan baru. Ia prihatin dan menyayangkan kejadian itu dan berharap semua anggota serta pengurus KBPP Polri menjaga muruah organisasi dan Polri sebagai pembina. (sws)
Dua Flight EMB-314 Super Tucano Akan Operasi Udara Garda Paus 21
Tarakan, FNN - Pesawat tempur counter insurgence EMB-314 Super Tucano dari Skadron Udara 21 akan melaksanakan Operasi Garda Paus 21 di Tarakan, Kalimantan Utara, guna meningkatkan pertahanan di Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, yang berada di perbatasan negara itu. EMB-314 Super Tucano itu terdiri dari dua flight dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, Senin (29/11), dari pangkalan asalnya, Pangkalan Udara TNI AU Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur. "Selama empat hari ke depan pesawat Super Tucano akan melaksanakan operasi pengamanan wilayah udara nasional," kata Komandan Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra, Kolonel Penerbang Toto Ginanto, didampingi Komandan Skuadron 21 TNI AU, Letnan Kolonel Penerbang Heru Wardhana, di Tarakan, Selasa. Ginanto mengatakan, pelaksanaan operasi udara di Tarakan ini merupakan wujud peran TNI AU dalam meningkatkan pertahanan di pangkalan udara terdepan yang mempunyai tanggung jawab mengamankan kedaulatan Indonesia. Adapun Wardhana memimpin langsung operasi yang mengerahkan keempat EMB-314 Super Tucano itu. Pesawat tempur buatan Brazil ini akan melaksanakan operasi pengamanan udara Indonesia di sana selama empat hari di Pangkalan Udara TNI AU Anang Busra. Ginanto juga mengatakan pesawat EMB-314 Super Tucano akan berpatroli di perairan Ambalat untuk melihat dan memastikan tidak ada pelanggaran di wilayah NKRI. "Hal rutin dilaksanakan dengan tujuan memastikan tidak adanya pelanggaran wilayah, khususnya perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bila ada pesawat asing yang mencoba memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin akan dilakukan penindakan sesuai prosedur," kata dia. (sws)
Pakai Cara Sendiri Jangan Tiru Partai Lain, Anis Matta: Warga Jabar Pemilih Cerdas dan Rasional
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai warga Jawa Barat (Jabar) sebagai pemilih yang cerdas. Hal tersebut terbukti, dengan tidak adanya partai politik yang mampu memenangkan pemilu dua kali berturut-turut di Jabar selama masa reformasi. "Tidak ada partai yang menang dua kali berturut-turut di Jawa Barat. Artinya pemilih di Jawa Barat pemilih cerdas," ujar Anis saat menggelar dialog bertajuk 'Bandung Ngawangkong', di Bandung, Minggu (28/11/2021). Anis Matta mengatakan, masyarakat Jawa Barat lebih terbuka terhadap berbagai informasi termasuk mengenai politik. Salah satunya karena letaknya yang dekat dengan ibukota negara. "Jadi masyarakat Jawa Barat ini paling cepat responsnya terhadap isu-isu nasional," katanya. Selain itu, Anis Matta menilai, warga Jabar pun sangat terbuka terhadap berbagai ide dan pemikiran dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dari sejarah yang pernah terjadi di Jabar saat berkembangnya Negara Islam Indonesia (DI/TII). Jabar juga menjadi awal mula berkembangnya Marhaenisme yang digagas Soekarno. "Di Jawa Barat pernah berkembang ide kanan, juga ide kiri. Artinya masyarakat Jawa Barat terbuka terhadap ide-ide apapun yang disampaikan kepada mereka," katanya. Anis Matta kemudian memuji warga Jabar, karena hal ini merupakan tipikal masyarakat demokrasi. "Masyarakat demokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan, bukan yang mampu memaksa," katanya. Oleh karena itu, menurut Anis Matta, pemilih di Jabar membutuhkan partai politik yang mampu meyakinkan akan masa depan yang lebih baik. Sebab, warga Jabar tidak bisa digiring secara sederhana, tapi perlu diyakinkan oleh kader-kader Partai Gelora "Itu sebenarnya karakter dasar dari masyarakat demokrasi," katanya. Karena itu, Anis Matta meminta agar kader Partai Gelora menggunakan caranya sendiri dalam meyakinkan warga Jabar, bukan meniru cara yang digunakan partai lain. "Besar-kecil, susah-gampang adalah soal cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Yang penting adalah membuka cakrawala agar situasi mental kita selalu berada di atas masalah agar bisa meyakinkan orang lain," katanya. Sehingga dapat menemukan cara sendiri untuk mengatasi masalah dengan cara selalu membaca situasi dengan kreativitas dan imajinasi. "Imajinasi adalah kekuatan kita yang kadang kita lupa untuk memanfaatkannya. Sekarang inilah, ketika kita berada dalam banyak keterbatasan akibat pandemi, sehingga imajinasi kita berperan penting," ujarnya. Ketua Bapilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengaku optimis dapat meyakinkan masyarakat terhadap ide-ide dan narasi Partai Gelora, tidak hanya warga Jabar saja. "Ada beberapa hal yang membuat kita optimis. Hampir 60 persen yang setuju partai baru, dengan menjual semangat saja, setengahnya memilih kita, " kata Rico. (sws)
Muzani: Terbuka Kerja Sama Gerindra-PDIP di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya terbuka untuk menjalin kerja sama dengan PDI Perjuangan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Dia mengatakan, kerja sama tersebut untuk mewujudkan cita-cita Partai Gerindra yaitu menjadikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden. "Kita sama-sama bercita-cita membangun Indonesia dan membela kepentingan rakyat, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Untuk apa kita 'pengkerengan' yang membuat kegaduhan, padahal bisa bekerja sama," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Hal itu disampaikan Muzani saat meresmikan kantor DPC Gerindra Kota Semarang, Minggu (28/11). Dia mengatakan kerja sama yang dijalin Gerindra dan PDIP pernah mengalami fase pasang-surut, misalnya di tahun 2009 kedua partai tersebut menjalin kerja sama. Namun menurut dia, di tahun 2014 Gerindra memilih menjadi oposisi dan saat ini kembali bersama dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Dan ke depan kita ingin bekerja sama lagi untuk membesarkan dan membangun Indonesia," ujarnya. Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, Indonesia secara geografis adalah negara besar dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta dan sekitar 17 ribu pulau, sehingga tidak mungkin satu kekuatan bisa menjangkau seluruhnya. Karena itu menurut Muzani, yang menyebabkan semua kekuatan politik harus bekerja sama membangun masa depan Indonesia dan menyatukan diri dalam satu kekuatan karena PDIP dan Gerindra adalah kekuatan besar. "Kita harus terus merawat kebhinekaan dan keberagaman bangsa sebagai kekuatan kita. Maka, kita harus menjadi kekuatan perekat bersama dengan kekuatan politik lainnya," ujarnya. Selain itu dia mengatakan, Jawa Tengah adalah provinsi yang memiliki geopolitik yang khas karena sejak Pemilu 1999 sampai 2019, PDIP selalu mendominasi Jateng sebagai pemenang pemilu. Hal itu menurut dia berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu antar Gerindra dan PDIP selalu bergantian sebagai pemenang dalam setiap pemilu. "Gerindra Jateng harus belajar bagaimana PDIP Jateng mengelola kepercayaan rakyat sehingga selalu menang dalam setiap pemilu," katanya. Muzani berharap Kantor DPC Gerindra Kota Semarang yang baru diresmikan diharapkan menjadi tempat memikirkan nasib rakyat dan kemajuan Kota Semarang. Menurut dia, kepentingan rakyat harus dilindungi dan diperjuangkan para wakilnya, jika hal itu sungguh-sungguh dikerjakan partai, maka akan menyebabkan rakyat kepercayaan rakyat tidak luntur pada suatu partai. (sws)
Melihat "Hallyu" Sebagai Diplomasi Budaya Korea Selatan
Jakarta, FNN - Grup K-Pop BTS (Bangtan Boys) dinobatkan sebagai "Artist of the Year" dalam ajang American Music Awards (AMAs) 2021 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (21/11). AMAs adalah salah satu acara penghargaan berdasarkan pemilihan suara penggemar terbesar di dunia. Selain mengalahkan nama-nama besar seperti Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd untuk menjadi "Artist of the Year", BTS juga mendapat dua penghargaan lain yaitu Favorite Pop Duo or Group dan Favorite Pop Song dengan lagu "Butter". Kelompok beranggotakan tujuh pemuda asal Korea Selatan itu juga menjadi satu-satunya "perwakilan" Asia yang memenangi gelaran penghargaan musik di benua Amerika. "Kami tujuh anak laki-laki dari Korea disatukan oleh kecintaan pada musik, bertemu cinta dan dukungan dari ARMY di seluruh dunia. Semua ini adalah keajaiban. Serius, kami tidak akan pernah menganggap sepele (kemenangan) ini," kata pemimpin BTS, Kim Nam Joon alias Rap Monster (RM) saat menerima penghargaan. "ARMY" yang dimaksud oleh RM adalah kelompok penggemar BTS yang menurut majalah Time pada 2020 mencapai sekitar 40 juta orang yang tersebar di berbagai negar. Penghargaan AMAs tersebut menambah panjang rentetan penghargaan yang diterima oleh grup yang memulai debut pada 2013 tersebut. BTS di industri musik AS makin bersinar setelah merilis lagu "Dynamite" (2020). Lagu tersebut menduduki peringkat satu Billboard Hot 100, menjadikan mereka menjadi grup Korea Selatan pertama yang mencapai rekor tersebut. BTS selanjutnya terus merilis beberapa lagu hits, antara lain "Butter" dan "Permission to Dance". "Butter" dari BTS juga menjadi Song of the Summer pada 2021 di Billboard Hot 100 dan berhasil berada di posisi pertama Billboard Hot 100 selama 10 minggu. Sebelumnya, ketujuh personel BTS yaitu RM, J-Hope, Jin, Suga, Jimin, V dan Jungkook juga berpidato bersama selama 7 menit di ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York pada 20 September 2021. BTS menjadi Utusan Khusus Presiden Korea Selatan untuk Urusan Generasi Masa Depan dan Budaya. Presiden Korsel Moon Jae In mengakui kekuatan BTS bersama Adorable Representative MC for Youth (ARMY) yang berjumlah puluhan juta di berbagai negara dapat dimanfaatkan untuk kampanye Social Development Goals (SDGs). "Generasi Corona bukan 'generasi yang hilang' tapi 'generasi penyambutan', itu lebih tepat istilahnya karena bukannya takut akan perubahan, generasi ini mengatakan 'selamat datang' dan terus maju," kata Kim Seok Jin atau Jin, personel BTS dalam bahasa Korea saat sidang Majelis Umum PBB. BTS mengajak dunia, khususnya generasi muda memikirkan kondisi dunia saat ini terutama dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan lebih dari 4,5 juta jiwa meninggal sehingga muncul ancaman generasi hilang. Menghadapi hal tersebut, RM berpesan agar generasi muda terus mempercayai harapan. "Jika kita percaya pada kemungkinan dan harapan bahkan ketika hal yang tak terduga terjadi, kita tidak akan kehilangan arah, tapi menemukan (arah) yang baru," kata RM atau Kim Nam Joon. Setelah mereka berpidato, dalam sidang tersebut ditayangkan video lagu BTS berjudul "Permission to Dance". Video tersebut menampilkan RM dan kawan-kawannya menyanyi sambil menari, menyusuri Assembly Hall dan kompleks gedung PBB hingga halaman luar dengan pemandangan ke arah East River yang tentu mengajak para pendengar dan penonton untuk berjingkrak mengikuti irama cepat lagu "Permission to Dance". Pengakuan pasar internasional terhadap BTS membuktikan dampak "Hallyu" (Korean wave) yang masih berlangsung saat ini. Perjalanan "Hallyu" Perjalanan "Hallyu" menurut dosen International Studies di Korea University Andrew Eungi Kim bukanlah kesuksesan yang diraih dalam semalam. "Hallyu dimulai setidaknya sudah sejak tiga dekade lalu yaitu saat pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1998-2003). Presiden Kim mendapat laporan bahwa nilai penjualan film Jurasic Park sama seperti penjualan ekspor mobil Hyundai pada tahun yang sama, lalu Presiden Kim berpikir bahwa kami (Korea) harus melakukan sesuatu mengenai 'popular culture' ini karena bisa menghasilkan uang yang setara dengan ekspor mobil," kata Kim dalam diskusi bertajuk "Hallyu and Its Impacts on Korea's Cultural Diplomacy" melalui sambungan konferensi video di Jakarta, Jumat. Andrew Eungi Kim menyampaikan hal tersebut dalam program "The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea" yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation Jakarta. "Jadi itulah momen saat pemerintahan Korea berganti fokus dari manufaktur ke bidang lain," tambah Kim. "Hallyu" sendiri menurut Kim merujuk pada penyebaran popularitas budaya Korea ke berbagai penjuru dunia mulai awal abad ke-21. Awalnya dimulai dari popularitas drama Korea di negara-negara Asia lalu ke belahan dunia lain dan bahkan menjadi fenomena global saat ini. "Korea Selatan saat ini menjadi salah satu pengekspor budaya utama setelah Amerika Serikat, Inggris dan Jepang," ungkap Kim. Pakar Hubungan Internasional Universitas Harvard Joseph Nye mengatakan "Hallyu" adalah sebagai gelombang popularitas atas segala hal terkait Korea mulai dari fesyen, film, musik hingga makanan. "Beberapa makanan mendunia karena lezat atau ada banyak kaum diaspora di negara tertentu, tapi ada juga makanan menjadi populer di negara lain karena budaya negara asal makanan tersebut tampak keren di mata masyarakat negara lain. Contohnya makanan Jepang populer di AS karena budaya Jepang tampak 'fancy', masyarakat AS suka budaya film soal samurai, ninja dan lainnya, itulah yang terjadi dengan makanan Korea saat ini," jelas Kim. Kim lalu membagi perjalanan "Hallyu" ke tiga babak yaitu "Hallyu 1.0" periode 1995-pertengahan 2000-an, "Hallyu 2.0" periode pertengahan 2000-an - akhir 2010 dan "Hallyu 3.0" pada saat ini hingga selanjutnya. Korea Selatan menjadi negara pengekspor drama (sinetron) kelima terbesar di dunia bersama-sama Amerika Serikat, Inggris, Spanyol dan Argentina. Fokus "Hallyu 1.0" menurut Kim lebih pada drama Korea (K-drama) seperti Winter Sonata (2002), Jewel in the Palace/Daejanggeum (2003-2004), My Sassy Girl (2001) yang tersebar di China, Taiwan, Jepang. Selanjutnya "Hallyu 2.0" menunjukkan popularitas dari grup K-pop seperti H.O.T, Rain, Super Junior, Big Bang, Wonder Girls, 2PM, TVXQ, Psy, EXO, Black Pink, SuperM hingga BTS. Lagu-lagu dan penampilan grup K-Pop tersebut menyebar ke negara-negara lain di Asia hingga Amerika Utara dan Eropa. Kim menyebut, berdasarkan data Statista (2018), Produk Domestik Bruto Korea Selatan adalah sebesar 1.619 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, Samsung menyumbang 211,94 miliar dolar AS (13,1 persen), Hyundai sebesar 85,26 miliar dolar AS (5,3 persen), LG Electronics sebesar 54,31 miliar dolar AS (3,4 persen), KIA senilai 47,36 miliar dolar AS (2,9 persen), Korean Air senilai 11,65 miliar dolar AS (0,7 persen) dan BTS 4,56 miliar dolar AS (0,3 persen). "Jumlah uang yang dihasilkan BTS pada 2018 tersebut bahkan lebih besar dibanding total PDB 40 negara termiskin di dunia termasuk Somalia, Burundi, Liberia, Bhutan dan Sudan Selatan. Bayangkan besarnya pendapatan BTS tersebut," ungkap Kim. Kim juga menyebut BTS sebagai "The Beatles in 21st century" atau artis penampil terbesar saat ini. Sedangkan Hallyu 3.0 adalah terkait gaya hidup Korea (K-lifestyle) seperti "game online", kosmetik, makanan, fesyen, animasi. Gim daring contohnya Battlegrounds sedangkan Kosmetik seperti Lineage, IOPE, Amorepacific, Nature Republic yang menyebar ke berbagai dunia melalui media sosial dan Youtube. Dampak "Hallyu" Kim pun menyebutkan sejumlah dampak lanjutan dari "Hallyu" yaitu pertama, meningkatnya ekspor konten budaya Korea. Total nilai konten budaya Korea yang diekspor pada 2017 adalah mencapai 6,7 miliar dolar AS atau meningkat lima kali lipat dibanding 2005. Bentuk konten yang diekspor adalah games (3,77 miliar dolar AS), karakter (0,64 miliar dolar AS), pengetahuan (0,63 miliar dolar AS), musik (0,5 miliar dolar AS), broadcasting (0,42 miliar dolar AS), film (43 juta dolar AS) dan produk lainnya. Dampak lain adalah peningkatan turis internasional ke Korea Selatan yang pada 2016 ada 17,2 juta turis asing atau meningkat 3 kali lipat dibanding pada 2000. Selanjutnya Korea Selatan pun mendapat citra yang positif karena popularitas "Hallyu" yang tampak dari meningkatnya minat untuk belajar bahasa dan budaya Korea serta permintaan untuk pembukaan mata kuliah Korea di universitas luar negeri. Kim juga menyebut dengan adanya "Hallyu", banyak orang Asia akhirnya menemukan bintang pop internasional yang tampak terkoneksi sebagai "sesama" Asia dibanding artis dari Amerika atau orang Barat. "TV dan film produk AS juga mulai menjadikan aktor Asia sebagai 'spotlight' karena ada keyakinan 'cool to be an Asian' dari yang tadinya orang Asia tidak dianggap," ungkap Kim. Namun Kim mengingatkan meski "Hallyu" tampak "powerfull" tapi tidak berarti langsung memberikan dampak positif bagi "soft power" Korea Selatan. Kim, mengutip Nye, mengatakan konsep "soft power" adalah konsep yang masih kabur sehingga sulit untuk diukur mana negara yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit "soft power". "Soft power" sendiri menurut Nye adalah kemampuan untuk mendapatkan sesuatu melalui daya tarik dan bukan melalui paksaan atau bayaran. "'Hallyu' atau 'Korean wave' paling bisa dipahami sebagai cara yang diambil oleh pemerintah Korea untuk mengambil ceruk penting dalam berbagai kebijakan dalam relasi Korea dengan negara lain," ungkap Kim. Namun Kim sendiri menegaskan bukan berarti Hallyu yang merupakan produk budaya Korea tidak penting dalam diplomasi Korea dengan negara-negara lain. Menurut Kim, diplomasi budaya melalui Hallyu tetap penting sejauh untuk mendorong pemahaman bersama mengenai budaya negara yang satu dengan negara lain. Namun bila fokus diplomasi budaya untuk menjadikan satu budaya lebih menarik dibanding yang lain sehingga negara yang satu mau mengikuti kemauan negara lainnya, hal tersebut belum dapat dipastikan efektivitasnya. "Saya pikir hal tersebut tidak akan terjadi," kata Kim saat diminta pendapatnya apakah Hallyu dapat mengubah kebijakan suatu negara terhadap Korea Selatan. Alasannya, meski "Hallyu" sangat populer di China namun pemerintah China tetap menerapkan larangan bagi agen perjalanan untuk menjual paket wisata ke Korea Selatan (pada 2017). "Artinya bila terkait dengan kepentingan nasional, popularitas budaya bukan menjadi pertimbangan karena kepentingan nasional menjadi prioritas," ungkap Kim. Untuk menyokong "Hallyu", pemerintah Korea Selatan memang mendirikan agensi untuk mendorong ekspor budaya Korea pada 2000 yaitu Center for Promotion of Cultural Industry dan mentranfromasinya jadi Korea Creative Content Agency (KOCCA) pada 2009 untuk mencari pasar bagi budaya Korea. "Pemerintah Korea tidak pernah memberikan subsidi finansial ke satu artis tertentu. Pemerintah lebih membantu untuk menemukan outlet tepat untuk ekspor budaya Korea. Sangat besar perbedaan antara memberikan insentif pendanaan ke artis Korea dan mempromosikan konten budaya Korea ke pembeli potensial," ungkap Kim. Menurut Kim, pemerintah Korea lebih fokus mempromosikan konten budaya Korea sebagai produk potensial untuk diekspor. "Pemerintah Korea sendiri tidak pernah memproyeksikan 'Hallyu' akan jadi seberapa besar, bahkan pemerintah Korea juga terkejut dengan besarnya dampak BTS. Kebesaran BTS bukan karena kerja pemerintah atau agensi tapi karena reaksi fansnya," ungkap Kim. Kim menyebut fans BTS yang disebut Army adalah faktor yang sangat penting. Fans K-pop menurut Kim tidak ada tandingannya dengan fans dari genre musik lain karena mereka sangat menurut kepada idolanya. "Bila ada lagu baru yang dikeluarkan grup K-pop idola mereka maka para fans berupaya untuk menonton video di Youtube atau memutar di 'platform' musik online sesering mungkin sehingga 'viewer' bertambah dan perhatian media juga tertuju pada lagu tersebut. Jadi memang kelakuan fans bisa dianggap tidak normal dibandingkan misalnya dengan fans kelompok rock di AS," jelas Kim. Lantas apa pelajaran yang didapat dari perjalanan "Hallyu" tersebut? Kim menyebut sejumlah negara menyamakan "budaya" dengan "kreativitas", maksudnya untuk menekankan pentingnya kreativitas di dalam budaya. "Bila Indonesia seperti Korea Selatan pada 20 tahun lalu, semua anggaran, semua sumber daya untuk menjaga budaya tradisional, karena memang pemerintah biasanya cenderung hanya melihat ke dalam yaitu untuk melindungi tradisi budaya. Padahal budaya tidak hanya soal melindungi tapi soal menciptakan," ungkap Kim. Kim mencontohkan "blue jeans" dan "coke" yang terkenal dari Amerika Serika, disukai dunia, meski keduanya bukan asli budaya AS. "Mereka baru diciptakan di AS, itulah kekuatan 'creation' (menciptakan) dalam budaya, bukan preservation (memelihara). Maka pemerintah pun perlu lebih banyak memfokuskan anggaran untuk usaha-usaha kreatif di bidang budaya," tegas Kim. Artinya, meski belum ada studi ilmiah mengenai dampak popularitas BTS untuk mempromosikan poin-poin Sustainable Development Goals (SDGs), tapi BTS terbukti cukup membuat masyarakat global "sadar" mengenai kekuatan "Hallyu" yang mengajak badan menari meski masih dikelilingi pandemi. (sws)
Pemprov Sulsel Buka Lelang Jabatan Eselon II Secara Daring
Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran lelang jabatan untuk posisi pejabat eselon II secara daring yang dimulai Senin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi di Makassar, Senin mengatakan tahun ini memang berbeda karena lelang jabatan dilakukan secara daring melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Website ini pun kata dia, sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong pesatnya digitalisasi di era saat ini. "Mulai hari ini tanggal 29 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021 secara online melalui website http://seleksijptp.sulselprov.go.id. Jadi panitia seleksi tidak menerima dokumen secara fisik/langsung," katanya. Ia menjelaskan, ada sebanyak 15 Jabatan eselon II yang lowong akan dilelang. Adapun 15 jabatan yang akan dilelang yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, Direktur RSUD Haji. Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berdasarkan peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. Serta surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 pelaksanaan Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi Pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. (sws)
POPULER
