POLITIK
.jpg)
KSP: Aspirasi Masyarakat Sipil Tak Terpisahkan dari DIM RUU TPKS
Jakarta, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menekankan pemerintah akan terus menampung masukan dan aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).Ia memastikan bahwa perspektif yang digali dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi melalui konsultasi publik RUU TPKS mendapatkan perhatian serius dan dikaji secara mendalam sebagai bagian dari proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.“Masukan kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan DIM oleh pemerintah. Kami ingin semua pihak turut serta dan aktif menyempurnakan substansi RUU TPKS,” kata Jaleswari usai menghadiri acara konsultasi publik RUU TPKS yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers yang diterima. Jaleswari yang merupakan Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS ini menyampaikan bahwa kementerian/lembaga telah menyiapkan skema tindak lanjut untuk mendukung implementasi RUU TPKS ke depan.Skema itu, di antaranya kajian pembentukan direktorat khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai one-stop service bagi korban kekerasan seksual.“Proses penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta perwakilan kelompok masyarakat sipil dan akademisi. Kami dari pemerintah mengucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan sipil serta akademisi,” ujar Jaleswari. Dalam konsultasi publik yang dihadiri lebih dari 80 perwakilan masyarakat sipil dan akademisi tersebut, Joni Yulianto dari Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual disabilitas membutuhkan bentuk-bentuk penanganan dan pendekatan yang berbeda. Menurutnya RUU TPKS perlu menjamin hal tersebut.“Difabel sering tidak menyadari dan tidak memahami tentang alat kontrasepsi bahkan tidak memahami pelecehan dan kekerasan seksual sehingga pendekatannya menjadi cukup berbeda, dari situlah saksi ahli dan profile assessment menjadi penting untuk menjelaskan hal-hal seperti ini,” kata Joni. Selain itu, beberapa isu seperti kewajiban restitusi bagi pelaku, kehadiran lembaga pelayanan di kawasan pelosok dan terpencil, serta perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual di bawah umur menjadi perhatian utama para perwakilan masyarakat sipil dan akademisi.“Kami mengapresiasi kerja keras tim pemerintah yang tidak berlama-lama menyiapkan DIM. Kami berharap untuk terus dilibatkan lebih jauh dalam diskusi-diskusi penting seperti ini dalam tim pemerintah dan mengawal bersama RUU TPKS saat pembahasan di DPR RI,” kata Ratna Batara Munti, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (sws)
AHY Ajak Kader Demokrat Sulteng Rebut Kembali Kemenangan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak kader Partai Demokrat di Sulawesi Tengah merapatkan barisan untuk merebut kembali kejayaan Partai Demokrat di Sulteng pada Pemilu 2024. \"Jadikan muscab sebagai kekuatan untuk meraih kemenangan Partai Demokrat di Sulteng,\" kata AHY dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan musyawarah cabang (muscab) secara serentak di DPD Sulawesi Tengah, Jumat. AHY berharap kader Partai Demokrat di Sulteng dapat memenangkan pesta demokrasi pada tahun 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid mengatakan bahwa muscab serentak se-Provinsi Sulteng yang berlangsung pada tanggal 4—5 Februari 2022 adalah bagian dari konsolidasi internal partai, Tercatat 13 DPC melaksanakan muscab. Menurut Anwar, muscab sebagai salah satu kegiatan yang sangat tinggi di Partai Demokrat. Oleh karena itu, diharapkan muscab serentak bukan menjadi ajang perebut kekuasaan, melainkan sebagai langkah untuk mengokohkan sekaligus menjadi momentum merapat barisan untuk dalam menghadapi Pemilu 2024.\"Yang penting muscab bukan menjadi contoh yang tidak perlu dipertontonkan di provinsi ini. Sulteng memiliki karakteristik seperti santun, bersih, dan cerdas dalam segala aspek. Mari dbuktikan kepada masyarakat sebagai kader kuat, mari tunjukkan Demokrat asli,\" kata anggota DPR RI ini. Anwar juga berharap muscab sebagai ajang strategi dalam menjalankan mesin partai, salah satunya strategi untuk merebut kejayaan. \"Pastinya mesin Partai Demokrat, khususnya di DPD Sulteng, terus digerakkan, tentunya semua sesuai dengan arahan DPP dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bagaimana kader siap menghadapi Pemilu 2024,\" kata anggota Komisi IX DPR ini. Dikatakan bahwa segala upaya akan terus dilakukan dalam hadapi pemilu sehingga kemenangan Partai Demokrat di provinsi ini dapat terwujud. \"Harapannya agar dapat menghantarkan AHY menjadi presiden,\" tuturnya. Partai Demokrat ke depan akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk memperjuangkan program prorakyat. \"Pastinya akan memperluas kegiatan sosial, program pengabdian masyarakat dan tanggap bencana,\" ucap Anwar. Tidak hanya itu, seluruh kader, baik pengurus, fungsional, maupun simpatisan, bahu-membahu membangun citra positif Partai Demokrat sebagai partai modern yang #BerkoalisiDenganRakyat agar dapat memenangi Pemilu 2024. Anwar pun mengaku siap melaksanakan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yaitu melaksanakan strategi partainya ke depan dengan memenangi hati dan pikiran suara masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 . \"Tentu kami punya target-target politik tertentu, di antaranya yang paling dekat ini \'kan Pemilu 2024,\" ujarnya. (sws)
DPR RI Batasi Jumlah Kehadiran Saat Rapat Hanya 30 Persen
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya memutuskan untuk membatasi jumlah kehadiran orang saat rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 30 persen untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen.\"Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (3/2) memutuskan pelaksanaan rapat di AKD ke depannya maksimal dihadiri 30 persen dari anggota DPR maupun mitra kerja,\" kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan Rapat Bamus DPR memutuskan untuk membatasi durasi waktu rapat maksimal dilaksanakan 2,5 jam. Selain itu, menurut dia, waktu kerja dibatasi pada hari Senin-Kamis, maksimal pukul 15.00 WIB dan Jumat, pukul 15.30 WIB. \"Pengawasan terhadap protokol kesehatan tetap kami lakukan, namun setiap orang yang masuk ruang rapat wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen yang berlaku pada hari yang sama,\" ujarnya.Indra mengatakan saat ini ada 194 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri atas anggota DPR, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) di Kompleks Parlemen. Dia menjelaskan terdapat penambahan empat orang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Jumat (4/2). Namun, menurut dia, dari perkembangan terakhir hanya tinggal delapan orang yang masih positif COVID-19.\"Dari penelusuran kami pada Jumat pagi ada 214 orang, namun siang ini sudah diperbarui datanya menjadi 194 orang positif COVID-19,\" ujarnya.Dia mengatakan sebanyak 194 orang tersebut bergejala ringan sehingga tidak memerlukan perawatan intensif namun pihaknya terus memantau kondisi ke-194 orang tersebut. (sws)
Nelayan Kalibaru Deklarasikan Muhaimin Iskandar Sebagai Capres 2024
Jakarta, FNN - Ratusan nelayan warga Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.\"Kami mendukung Gus Muhaimin sebagai Presiden 2024,\" kata perwakilan Nelayan dan warga Kalibaru, Zainal di permukiman kampung nelayan, Jumat.Bahkan, nelayan setempat menyematkan panggilan kepada Gus Muhaimin sebagai \"Bapak Nelayan Indonesia\". \"Saya kira amanah ini merupakan beban yang sangat berat dan kita harus berjuang bersama,\" kata Gus Muhaimin.Muhaimin mengatakan dukungan itu menjadikan dia memiliki komitmen moral untuk membantu mencarikan solusi secepat-cepatnya melalui presiden dan Gubernur DKI Jakarta.\"Masa depan mereka menjadi tanggung jawab saya, kalau didukung dalam kepemimpinan presiden, maka nasib mereka menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang,\" kata Muhaimin menegaskan. Sebelum deklarasi, Muhaimim bersama istri mengunjungi tempat pengupasan kerang hijau yang dilakukan warga setempat. Muhaimin mencicipi olahan masakan dari hasil laut, seperti kerang hijau, udang, dan cumi.Deklarasi mengakibatkan kerumunan warga yang cukup padat. Tampak tidak ada protokol kesehatan yang dilaksanakan atau imbauan dari penyelenggara kegiatan.Sementara itu, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, per Kamis (3/2) mencapai 63 persen atau sedikit lebih tinggi dari standar batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “BOR RSDC Wisma Atlet Kemayoran 63 persen, batas WHO BOR 60 persen,” kata Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Kes dr Mintoro Sumego saat dihubungi di Jakarta.Per Kamis (3/2), jumlah pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran mencapai 5.174 orang. Ada penambahan 204 orang dalam 24 jam terakhir mengingat jumlah pasien pada Rabu (2/2) sebanyak 4.970 orang. (sws)
.jpg)
Perludem: Lamanya Penjabat Bertolak Belakang dengan Argumen Pemerintah
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai masa kerja penjabat kepala daerah yang relatif lama sesungguhnya bertolak belakang dengan argumen Pemerintah yang bersikeras melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi COVID-19.\"Salah satu argumennya adalah selain menjaga komitmen berdemokrasi, juga agar daerah tetap memiliki pemimpin definitif hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 lebih optimal,\" kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jumat.Hal itu dikatakan Titi sehubungan dengan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 yang konsekuensinya 101 daerah pada tahun 2022 harus diisi penjabat, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 170 daerah yang akan dipimpin penjabat hingga pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah produk Pilkada 2024.Semestinya, menurut Titi, pembuat UU bisa memilih desain keserentakan pilkada secara nasional yang lebih kompatibel dengan sistem pilkada langsung di Indonesia. Dengan demikian, tidak mendistorsi kedaulatan rakyat dan membuat daerah tidak memiliki kepemimpinan definitif hasil pilkada terlalu lama.Masyarakat dalam waktu cukup panjang menjadi terhambat dalam menyalurkan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah definitif yang dikehendakinya. Hal itu, lanjut dia, akibat penjadwalan pilkada serentak secara nasional yang akan berlangsung pada bulan November 2024.Titi menegaskan bahwa keberadaan penjabat kepala daerah yang menjabat sangat lama di tengah sistem pilkada langsung yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan persoalan yang problematik.Selain itu, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, kehadiran penjabat di tengah masih maraknya kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi catatan tersendiri.Meskipun ada skema pengawasan internal dan terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi netralitas ASN, menurut dia, kekhawatiran terhadap penjabat dan upaya politisasi ASN untuk kepentingan politik praktis Pemilu dan Pilkada 2024 tetap perlu diantisipasi maksimal oleh Pemerintah, khususnya Kemendagri.Selama tidak ada perubahan UU Pilkada, lanjut dia, artinya akan ada kebutuhan besar-besaran terhadap jumlah penjabat di 271 daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun 2022 dan 2023.Dalam rangka itu, penunjukan penjabat harus transparan dan akuntabel serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.\"Jangan elitis, apalagi tertutup prosesnya,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Ia memandang penting agar Pemerintah tidak menempatkan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat sebab berpotensi menimbulkan kontroversi, kegaduhan, dan potensi konflik di tengah masyarakat karena penolakan kehadiran TNI/Polri di jabatan politik yang mestinya diisi melalui pemilihan langsung.\"Hal-hal seperti itu sudah semestinya dihindari Pemerintah agar tidak kontraproduktif,\" ujar Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem. (sws)
KSP Ajak Koalisi Masyarakat Sipil Beri Masukan DIM RUU TPKS
Jakarta, FNN KSP ajak koalisi masyarakat sipil beri masukan DIM RUU TPKS - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak koalisi masyarakat sipil dan akademisi, bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).\"Saya meyakini dengan diskusi publik rumusan DIM RUU TPKS akan menjawab segala persoalan terkait kekerasan seksual,\" ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Moeldoko meminta semua pihak ikut mengawal RUU TPKS, agar RUU TPKS dapat segera disahkan menjadi undang-undang dengan pasal-pasal yang menjawab keadilan bagi korban.Berdasarkan informasi KSP, saat ini Tim Gugus Tugas percepatan RUU TPKS telah merumuskan 623 DIM, sebagai respon atas penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.Ketua tim gugus tugas RUU TPKS Eddy O.S Hiariej menyatakan banyak substansi baru dalam DIM RUU TPKS.\"Banyak substansi baru dalam DIM. Tentunya DIM pemerintah ini masih butuh banyak masukan dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi,\" kata Eddy.Untuk diketahui, sebelumnya Tim Gugus Tugas RUU TPKS telah melakukan konsinyasi pembahasan DIM sebagai tindak lanjut atas penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.Untuk menyempurnakan substansi DIM yang akan menjadi lampiran Surat Presiden ke DPR, Kantor Staf Presiden bersama Tim Gugus Tugas RUU TPKS menggelar diskusi publik dengan melibatkan koalisi masyarakat sipil dan akademisi.Eddy yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan, secara substansi DIM RUU TPKS yang disusun pemerintah mencakup soal hukum acara pidana hingga penanganan dan rehabilitasi korban.\"Unggulan DIM RUU TPKS, ada pada hukum acara yang sangat progresif dan advance. Sebab sebelumnya dari ribuan kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, penyelesaiannya hanya kurang dari 5 persen. Berarti ada masalah pada hukum acaranya. Nah ini yang diperbaiki,\" tutur Eddy. (sws)
Mendagri Pacu Kepala Daerah Lakukan Terobosan Tingkatkan Vaksinasi
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu kepala daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi kreatif dalam meningkatkan laju vaksinasi COVID-19. Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, mengingatkan agar kepala daerah tidak lengah, apalagi masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada varian Omicron di tengah situasi saat ini. \"Perlu ada terobosan kreatif dalam rangka mempercepat vaksinasi. Belajar dari pengalaman daerah-daerah lain yang sudah sukses,” kata Mendagri. Mendagri menjelaskan ada sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Pertama, pemerintah daerah menerapkan pemberian vaksinasi berbasis administrasi pemerintahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Bali melalui kampung dan DKI Jakarta lewat rukun warga (RW). Kedua, pemerintah daerah membangun pusat vaksinasi, seperti di lapangan, mal, komunitas, dan sebagainya yang dapat diakses masyarakat. Ketiga, pemberian vaksinasi dilakukan dengan berbasis mobil, yakni aktif mendatangi masyarakat. Cara itu, kata dia, biasanya diterapkan bagi daerah yang sukar dijangkau atau masyarakatnya enggan ke tempat pusat vaksinasi. Keempat, pemberian vaksinasi dilakukan dari rumah ke rumah dengan menargetkan masyarakat lanjut usia (lansia). Upaya proaktif tersebut penting karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap ancaman COVID-19. Menurut Mendagri di antara strategi itu, ada pula pemerintah daerah yang melakukan berbagai terobosan kreatif lainnya. Langkah itu, misalnya dengan memberikan sembako, bantuan sosial, hingga menyediakan doorprize bagi masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Mendagri bersyukur meski bukan negara produsen vaksin, kebutuhan vaksinasi di Indonesia relatif terpenuhi. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan vaksinasi tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung dengan mempercepat penyuntikan vaksin kepada masyarakat agar ketersediaan vaksin dapat dimanfaatkan. Mendagri berharap dengan berbagai upaya meningkatkan laju vaksinasi, maka pembentukan kekebalan tubuh di masyarakat akan semakin cepat terwujud. Dengan demikian, keberadaan varian Omicron dapat ditangani. Mendagri meminta kepala daerah tetap mengampanyekan penerapan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker kepada masyarakat.Tak hanya itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus pandemi. Misalnya, kata dia, dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan, baik sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan obat-obatan maupun tenaga kesehatan. Dengan begitu, penanganan terhadap lonjakan kasus dapat dipersiapkan dengan lebih baik. (sws)
Kemendagri Evaluasi Pelaksanaan Pilkades 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, sekaligus mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong Pilkades 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan kondisi terkini terkait daerah yang telah melangsungkan pilkades maupun yang belum. Adapun beberapa daerah yang belum melaksanakan pilkades, kata dia, disebabkan sejumlah faktor, salah satunya pandemi COVID-19. Sebanyak 191 kabupaten/kota sudah melaksanakan pilkades dengan rincian 12.612 desa di 2.309 kecamatan dengan 21.453.486 daftar pemilih tetap (DPT), 54.215 tempat pemungutan suara (TPS), dan 37.089 calon kepala desa. \"Sementara itu, terdapat 47 kabupaten/kota yang menunda pelaksanaan pilkades karena beberapa sebab, termasuk karena level zona pandemi,\" kata dia. Yusharto mengapresiasi daerah yang telah melaksanakan pilkades. Ia berharap para kepala desa yang telah terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. \"Kami sangat mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkades, harapannya semoga diperoleh kepala desa yang amanah dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya akan menyusul 153 kabupaten/kota yang menyusun rencana Pilkades 2022,\" ucapnya. Menurut dia, proses pelaksanaan pilkades selama ini tidak hanya dipantau oleh Kemendagri melainkan juga kementerian/lembaga lainnya. Berbagai instansi tersebut di antaranya Polri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak, lanjut dia, terutama untuk memantau penegakan protokol kesehatan selama pilkades berlangsung. Pada forum tersebut, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, pelaksanaan pilkades berjalan dengan sukses dan lancar. Pilkades dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. \"(Bahkan tahapan) kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di desa,\" kata Aferi. (sws)
Ridwan Kamil Unggul di Jajak Suara Pilpres Iwan Fals
Bandung, FNN - Musisi senior Indonesia, Iwan Fals, membuat jajak suara mengenai calon presiden melalui akun media sosial twitter miliknya, @iwanfals, dan hasil pilihan warganet jatuh pada Ridwan Kamil (meraih pilihan dari warganet sebanyak 64 persen).\"Jadi di pengen tau, klo pilpres hari ini, siapa juaranya, 5 jam aja dah pulingnye ye,\" cuit dia, di akun twitternya seperti dilihat ANTARA, Kamis.Dalam jajak pendapat itu musisi yang kondang dengan lagu-lagu kritik sosialnya atas kelakuan penguasa pada masanya memberikan empat nama pilihan, yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.Adapun hasilnya terdapat 49.128 pemilih yang memberikan suaranya sampai batas akhir pemilihan. Pada akhir pemungutan, Kamil memperoleh suara terbanyak dengan 64 persen, disusul Pranowo dengan 29 persen suara, kemudian Baswedan dengan enam persen suara, dan Mulyani dengan dua persen suara.\"Hehehe gubernur aing menang euy, selamat anda layak dapat (bintang),\" cuit dia setelah jajak pendapat selesai dengan hasil terbanyak untuk Kamil.Setelah itu, pelantun Bento ini kembali menggelar polling serupa dengan pilihan nama-nama tokoh senior di Indonesia, yakni Megawati, Yusuf Kalla, Prabowo, dan Ma\'ruf Amin.Jajak suara ini hanya diikuti 1.340 pemilih dengan Prabowo yang mendapat suara terbanyak sampai 38 persen, kemudian Megawati 25 persen, Yusuf Kalla 23 persen, dan Ma\'ruf Amin 14 persen. (sws)
BPIP: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Kembangkan Karakter Kebangsaan
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan Indonesia yang berbudaya Pancasila.“ASN harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan kita yang berbudaya Pancasila. Jangan menjadi ASN yang ikut terseret dalam arus politik,” ujar Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan, menurut Heri, ASN diwajibkan melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara konsisten di setiap waktu dan tempat.Ia mengatakan ASN diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat, terutama dalam berperilaku dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat.Langkah tersebut, kata Heri, dapat dimulai dengan mengamalkan lima pilar karakter kebangsaan ASN yang merupakan ruh dari lima sila Pancasila. Pertama, paparnya, ASN perlu menjadi insan yang religius dan toleran. Kedua, mereka diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.“Kemudian yang ketiga, karakter kebangsaan ASN adalah menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi di lingkungan pekerjaan,” ucapnya.Keempat, ASN perlu mengamalkan sikap cinta Tanah Air dan mendorong masyarakat untuk ikut mencintai Tanah Air. Lalu yang terakhir, ASN berkewajiban memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Dengan memiliki lima karakter itu, Heri memandang ASN akan mampu mengembangkan karakter kebangsaan berbudaya Pancasila kepada masyarakat.Dia menekankan pentingnya bagi ASN untuk selalu bekerja secara profesional dan berkarakter agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi segenap bangsa Indonesia. (sws)
POPULER
