POLITIK
The Rising Star Itu Andika Perkasa
Jakarta, FNN – Dinamika politik terus bergulir tanpa ada yang bisa mengendalikan. Bersamaan dengan koalisi partai pendukung pemerintah yang mulai rapuh, muncul tokoh baru yang bisa diterima profesional maupun milenial. “Survei-survei mulai menunjukkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai tokoh yang melejit, dari 0,7 lalu 3 persen, naik 5 persen, mungkin sebentar lagi 7 persen,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Channel Rocky Gerung Official, Ahad (6/2/2022). Menurut Rocky, keadaan ini memang realita, bukan angka yang diatur-atur. “Pak Andika akhirnya menjadi rising star juga. Pada akhirnya akan ada seseorang yang muncul di situasi tertentu, apalagi kalau terjadi eskalasi luar negeri yang membuat politik luar negeri kita terancam. Maka publik akan mencari siapa yang bisa memberikan rasa aman,” paparnya. Hari-hari ini Presiden Jokowi sedang galau. Ia harus menghadapi kenyataan mulai ditingggalkan - tak hanya partai pendukung - tetapi juga oleh para bandar politik. “Jadi, kembali lagi ke psikologi presiden yang mulai ditinggalkan baik oleh partai pendukung yang memang sering tidak setia, koalisi dipaksan, juga oleh oligarki ekonomi yang berpikiran lebih penting beternak kekuasaan baru dari pada hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya. Saat ini, kata Rocky, publik mulai berharap pada kepemimpin yang memiliki otoritas kuat mengendalikan keadaan. Milenial banyak suka terhadap Putin, karena mereka menganggap Putin punya otoritatif, penampilannya tampak sebagai orang yang punya prinsip dengan bahasa tubuh yang kuat. Demikian juga Erdogan yang dianggap sebagai pemimpin yang berkualitas dan tangguh. Dua figur ini dianggap oleh milenial punya prinsip kuat. “Milenial juga melihat Pak Andika punya sikap yang kuat dan mampu melindungi. Ini klarifikasi dua arah, bahwa Andika sehat-sehat saja dan ada persoalan kenapa tidak hadir saat rapat pimpinan TNI bersama Presiden Jokowi,” paparnya. Suatu keadaan yang luput dari pantauan istana bahwa setiap subyek ada ketegangan politik. Pada kasus ketidakhadiran Andika dalam rapim TNI menunjukkan bahwa ada ketegangan yang terkendali antara istana dan di luar yang memantau dengan baik. Ini terjadi karena eskalasi kemerosotan moral terus berlangsung. Apalagi semua orang menghitung apa sih sebetulnya kepentingan Presiden Jokowi dengan tidak memberikan sikap tegas atas usulan penundaan Pemilu. “Harus dijelaskan sebetulnya presiden mau atau tidak. Jangan pura-pura gak mau, tapi mau,” katanya. Diketahui sebelumnya Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil terbaru jajak pendapat calon presiden yang dipilih responden. Dalam survei ini SMRC mengajukan 42 nama yang dipilih secara terbuka oleh responden untuk menjadi Presiden jika pemilihan dilakukan sekarang. Salah satu nama yang dimunculkan yakni KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Andika menjadi sosok baru di panggung survei Capres. Dalam model survei semi terbuka dengan daftar 42 nama, Andika Perkasa mendapat dukungan 0,7 persen dari responden. Sementara hasil Survei Kepemimpinan Nasional yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan dinamika pada papan tengah tokoh yang berpeluang dipilih menjadi Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Ada nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperoleh dukungan 2 persen sebagai capres. Jauh sebelumnya, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan survei terkait dengan kemampuan menteri/pemimpin lembaga Negara dalam mengayomi bawahan serta masyarakat. Dari survei yang dilakukan mulai 25 November 2021 dan berakhir pada 15 Desember 2021, LPI mengumpulkan pandangan kelas menengah intelektual tentang kepemimpinan dan kinerja para pembantu presiden selama tahun ini. Kelas menengah intelektual yang dimaksud dalam survei ini adalah kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama tahun 2021. Hasilnya, nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menempati urutan teratas dengan kemampuan mengayomi bawahan serta masyarakat. (sws)
Pemilu 2024 Batal Ditunda, Presiden Jokowi Ditinggal Partai Koalisi
Jakarta, FNN - Wacana penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) tampak sulit diwujudkan. Berdasarkan dinamika politik terakhir, usulan ini baru didukung oleh Ketua Umum (ketum) PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulfikli Hasan, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sementara, partai koalisi lainnya plus Partai Demokrat dan PKS sudah tegas menolak wacana ini. Perkembangan terakhir, para pengusung wacana penundaan Pemilu mulai balik badan. Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat melakukan safari kebangsaan dan konsolidasi dengan DPD PAN Kabupaten Purworejo, Sabtu (6/3) enggan menanggapi soal dukungannya terhadap penundaan Pemilu 2024 mendatang. Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar mengatakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 hanya sebatas usulan. Pemilu sudah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan Partai Golkar malah getol menyiapkan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024. Para pendukung penundaan Pemilu 2024 kini mulai melipir mencari jalan penyelamatan sendiri-sendiri. Terhadap plintat-plintutnya sikap para ketua partai seharis Presiden Jokowi memberi sanksi tegas. Akan tetapi Jokowi justru menampakkan sikap mendua. “Dia kan bilang, ya sudah saya akan terima, tetapi dia masih berharap ada jalan lain. Sebab satu-satunya jalan untuk membuat presiden tenang adalah cari jaminan bahwa ia tak akan dilengserkan, cari jaminan bahwa pengganti dia akan menjaga dia, cari jaminan bahwa dia punya waktu lagi untuk konsolidasi. Semua jamina itu kelihatannya makin lama makin kurang,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam Channel YouTube-nya, Sabtu (6/2). “Kalau kita hubungkan dengan ucapan presiden bahwa dalam demokrasi apa saja boleh dibahas, lah kalau Emak Emak TNI membahas pemindahan ibu kota, mengapa dilarang,” tegas Rocky. Rocky menegaskan bahwa sikap Jokowi ini semakin menunjukkan bahwa makin lama presiden makin - apa yang disebut peneliti Australia sebagai Man of the Contradiction. Akan tetapi kontradiksi- kontradiksi ini justru jadi umpan partai-partai yang tadinya masih bisa diatur presiden, tapi justru sekarang partai-partai itu kayak roda gila. “Akhirnya publik bisa lihat Cak Imin mulai nantang-nantang presiden juga. Golkar sudah mulai kasih sinyal,” paparnya. Sebetulnya kata Rocky, presiden telah membikin jebakan sendiri. “Lain halnya kalau dari awal dia mengatakan apapun yang terjadi, saya akan hukum partai-partai itu, karena melanggar kesepekatan pertama. Bukan malah bilang demokrasi bebas. Ini artinya dia takut pada ancaman partai-partai itu,” tegasnya. “Jadi sebetulnya kalau presiden tegas, dia bilang saya presiden, saya sudah utus Menteri Dalam Negeri dan DPR yang artinya adalah partai-partai, dan KPU sebagai lembaga resmi. Kan sudah diputuskan, apa yang kalian mau, kok masih ngoceh-ngoceh. Jadi, teguran itu harus keras, bukan mendua. Silahkan kalau masih ada wacana. Wacana memang tidak ada soal. Ini yang jadi soal adalah soal ketetapan hati presiden, mau menunda atau tidak,” kata Rocky geram. Dalam istilah psikolog, kata Rocky presiden saat ini tengah mengalami bifurkasi, pikiran yang bercabang. Lebih jauh Rocky memaparkan bahwa dalam sejarah, presiden tidak mungkin dalam periode kedua - masih berhubungn sepenuhnya dengan para koalisinya. “Koalisi ini kan orang orang homo economicus yang berpikir mending investasi kecil-kecilan di tempat lain, dari pada bertahan dalam ketidakpastian,” katanya. Hal semacam itu, kata Rocky, sebetulnya hal biasa. Yang tidak biasa itu presiden menganggap mereka masih bisa diatur. Bisa saja, asal presiden gak punya liability, tapi presiden kan liability-nya banyak, seperti dugaan korupsi yang dilaporkan Ubelihah Badrun, relasi dengan Ibu Megawati yang terus memburuk. “Jadi partai-partai koalisi ini juga mengintip keretakan dalam psikologi presiden. Mental politisi kita kan seperti itu, mereka cari selamat juga. Di luar mereka mulai melihat, siapa yang potensial menjadi presiden baru. Mulai pelan-pelan menghindar dari tatapan presiden Jokowi,” pungkasnya. (ida) Simak wawancara lengkapnya di Channel Forum News Network.
DPRD DKI Segera Sahkan Sosok Baru Wakil Ketua
Jakarta, FNN. Pimpinan DPRD DKI Jakarta segera mengesahkan sosok baru Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Khoirudin yang siap dilantik dalam forum rapat paripurna, pada Maret ini.Pelantikan tersebut diputuskan setelah Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menetapkan jadwal dan disetujui seluruh anggota dewan lainnya, di mana paripurna tersebut akan digelar pada Senin, 14 Maret 2022 pukul 13.00 WIB.\"Sesuai aturan dalam tata tertib, bahwa pemberhentian pimpinan DPRD harus ditetapkan oleh rapat paripurna. Kami sepakat pada 14 Maret paripurna ya,\" kata Taufik, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.Taufik menjelaskan, Khoirudin akan menggantikan Abdurrahman Suhaimi yang telah menjabat selama dua tahun lima bulan sejak dilantik pada 14 Oktober 2019.\"Dalam Paripurna mendatang, selain melaksanakan pengangkatan Pak Khoirudin, kami juga akan mengumumkan pemberhentian Pak Suhaimi,\" tuturnya.Diketahui, pimpinan DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua diisi oleh lima perwakilan dari lima partai pemilik kursi terbesar di parlemen Jakarta, yakni PDI Perjuangan 25 kursi, Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, dan PAN sembilan kursi.Adapun kelima perwakilan partai tersebut yang kini menduduki pimpinan dewan yakni Prasetyo Edi Marsudi (Ketua/PDI Perjuangan), M Taufik (Wakil Ketua/Gerindra), Abdurrahman Suhaimi (Wakil Ketua/PKS), Misan Samsuri (Wakil Ketua/Partai Demokrat), dan Zita Anjani (Wakil Ketua/PAN). (Sumber: Ida/ANTARA)
Keppres Pertegas SU 1 Maret Hasil Perjuangan Bangsa
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara mempertegas keberhasilan mempertahankan kemerdekaan melalui Serangan Umum (SU) 1 Maret merupakan hasil perjuangan segenap bangsa Indonesia.\"Meskipun dinyatakan Serangan Umum I Maret 1949 digagas Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diperintahkan Panglima Besar Jenderal Soedirman, serta disetujui dan digerakkan Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Mohammad Hatta, pelaksanaannya didukung oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya,\" ujar Ahmad Basarah.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia mengatakan Keppres tersebut menunjukkan penghargaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap jasa perjuangan segenap pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia pada masa itu dalam mempertahankan kemerdekaan RI dan memperoleh pengakuan kedaulatan dunia di tengah perlawanan dari Belanda dalam agresi militer.Ahmad Basarah menekankan Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tidak berupaya menghilangkan peran setiap prajurit TNI yang terlibat di dalam Serangan Umum 1 Maret.Menurutnya, banyaknya prajurit yang terlibat dalam serangan itu mengakibatkan Keppres tidak mungkin menyebutkan satu per satu nama mereka.\"Frasa Tentara Nasional Indonesia yang dimuat di dalam Keppres itu menunjukkan banyak prajurit TNI yang terlibat dalam serangan umum tersebut. Salah satunya adalah Letkol Soeharto. Dengan demikian, Keppres ini sama sekali tidak berupaya menghilangkan peran Prajurit TNI yang terlibat,\" ujar Ahmad Basarah.Untuk lebih objektif, lanjutnya, penghargaan yang sama kepada semua prajurit TNI tidak dilakukan dengan menyebut nama mereka satu per satu. Akan tetapi, Keppres menyebut Panglima Besar Jenderal Soedirman sebagai Pemimpin Tertinggi TNI saat itu yang memerintahkan Serangan Umum 1 Maret. (Sumber: Ida/ANTARA)
Ciri Penceramah Radikal Menurut BNPT
Jakarta, FNN. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid mengatakan pernyataan Presiden Jokowi Widodo terkait penceramah radikal merupakan peringatan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.Pernyataan Presiden Jokowi pada Rapat Pimpinan TNI-Polri, di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3) itu harus ditanggapi serius oleh seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan masyarakat pada umumnya tentang bahaya radikalisme, katanya dalam siaran pers Pusat Media Damai BNPT, Sabtu.“Sejak awal kami (BNPT, Red) sudah menegaskan bahwa persoalan radikalisme harus menjadi perhatian sejak dini, karena sejatinya radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Radikalisme merupakan sebuah proses tahapan menuju terorisme yang selalu memanipulasi dan mempolitisasi agama,” katanya.Sementara itu, untuk mengetahui penceramah radikal, Nurwakhid mengurai beberapa indikator yang bisa dilihat dari isi materi yang disampaikan bukan tampilan penceramah.Setidaknya, menurut Nurwakhid, ada lima indikator. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama.Ketiga, menanamkan sikap antipemimpin atau pemerintahan yang sah, dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara melalui propaganda fitnah, adu domba, ujaran kebencian (hate speech), dan sebaran hoaks.Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman (pluralitas). Kelima, biasanya memiliki pandangan antibudaya ataupun antikearifaan lokal keagamaan.“Mengenali ciri-ciri penceramah jangan terjebak pada tampilan, tetapi isi ceramah dan cara pandang mereka dalam melihat persoalan keagamaan yang selalu dibenturkan dengan wawasan kebangsaan, kebudayaan, dan keragaman,” katanya pula.Sejalan dengan itu, Nurwakhid juga menegaskan strategi kelompok radikalisme memang bertujuan untuk menghancurkan Indonesia melalui berbagai strategi yang menanamkan doktrin dan narasi ke tengah masyarakat.“Ada tiga strategi yang dilakukan oleh kelompok radikalisme. Pertama, mengaburkan, menghilang bahkan menyesatkan sejarah bangsa. Kedua, menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Ketiga, mengadu domba di antara anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan),” kata Nurwakhid.Strategi ini dilakukan dengan mempolitisasi agama yang digunakan untuk membenturkan agama dengan nasionalisme dan agama dengan kebudayaan luhur bangsa. Proses penanamannya dilakukan secara masif di berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk melalui penceramah radikal tersebut.“Inilah yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama dan sejak awal untuk memutus penyebaran infiltrasi radikalisme ini salah satunya adalah jangan asal pilih undang penceramah radikal ke ruang-ruang edukasi keagamaan masyarakat,” katanya lagi. (Sumber: ANTARA)
Belum Ada Alasan Logis Penundaan Pemilu 2024
Jakarta, FN. Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menyatakan bahwa belum ada alasan logis dari Pemerintah terkait dengan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, baik secara hukum, sosial, maupun politik. \"Penundaan pemilu itu argumen-nya harus dari Pemerintah. Harus ada alasan yang kuat untuk memutuskan menunda pemilu-nya,\" kata Marinus dalam webinar bertajuk \"Amendemen UUD 1945: Lobi-Lobi Masa Jabatan Presiden?” yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Jumat. Dalam sepekan, telah muncul polemik di tengah masyarakat terkait dengan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Berbagai alasan pun muncul dalam narasi penundaan tersebut, seperti pemulihan ekonomi hingga perkembangan konflik di Rusia dan Ukraina. Marinus menilai, argumen-argumen tersebut harus disampaikan secara resmi oleh Pemerintah dan harus dapat menjelaskan keadaan genting yang menegaskan urgensi dari penundaan Pemilu 2024. \"Mungkin ada alasan-alasan yang benar-benar akan melemahkan Pemerintah jika dipaksakan pada 2024 dilakukan Pemilu serentak,\" ucapnya. Jika berlangsung keadaan tertentu yang mengharuskan Pemerintah melakukan penundaan terhadap Pemilu 2024, maka penundaan dapat dilakukan selama tidak melebihi 2,5 tahun. \"Artinya, kalau lebih dari 2,5 tahun, itu melanggar undang-undang. Kalau di bawah itu, dengan alasan yang cukup dan bisa diterima oleh masyarakat, itu bisa dijadikan alasan penundaan,\" tutur Marinus. Sebelumnya, wacana terkait penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat akibat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun. Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024. (Summber: ANTARA)
Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
Jakarta, FNN. Mantan Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla, menyebut, menunda pelaksanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislislatif yang telah ditetapkan 14 Februari 2024, adalah pelanggaran terhadap konstitusi. \"Itu (penundaan pemilu), tidak sesuai dengan konstitusi,\" tutur dia, merespon wacana politik itu kepada wartawan seusai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat. Mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini menekankan, ada aturan dalam konstitusi yang harus ditaati dalam menjalankan proses demokrasi salah satunya penyelenggaraan Pemilu lima tahun sekali. \"Kita punya konstitusi, kita taat konstitusi. Itu saja. Kalau mau perpanjang, harus taat konstitusi kecuali kalau konstitusi diubah,\" kata dia yang juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia ini. Selain itu, penundaan Pemilu yang diusulkan para elitis parpol satu atau dua tahun ke depan tentu tidak semua orang menyetujui wacana itu. \"Khan sebagian besar tidak setuju,\" kata dia.Lebih jauh JK berpendapat, dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang berdemokrasi hingga diwarnai konflik. Namun demikian, semua tetap berjalan aman dan bisa dikendalikan. Taat konstitusi adalah upaya yang lebih tepat. \"Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,\" kata dia.Sebelumnya, JK mengingatkan UUD 1945 telah mengamanatkan Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Ia khawatir jangan sampai wacana penundaan Pemilu akan berujung masalah, sebab ada dugaan pihak lain yang ingin memanfaatkan itu untuk kepentingannya. “Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,\" kata dia. Wacana penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman penetapkan jadwal KPU. Usulan menunda pemilu itu dihembuskan wakil ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.Usulan itu pun di respons pimpinan partai politik lain seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Kendati demikian banyak pula pihak tidak setuju wacana penundaan itu. (Sumber: ANTARA)
Gde Siriana: Rakyat Tolak Tunda Pemilu Indikasi Tak Sabar Ganti Rezim
Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Manuver ketiga pimpinan partai itu mendapat reaksi keras dari masyarakat, pakar, dan tokoh politik maupun ekonomi. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, termasuk yang menolak penundaan Pemilu tersebut. Kepada redaksi FNN, Jumat (4)3)2022) Gde memaparkan alasannya. Bagaimana Anda menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 ke 2027? Jika diamati di lapisan masyakarat, baik itu kelompok pro demokrasi, mahasiswa, emak-emak maupun kalangan pengusaha menengah, mayoritas menolak penundaan Pemilu. Saya juga menolak. Silahkan di survei saja. Mengapa Anda menolak? Secara konstitusi jelas tidak diatur dan membutuhkan amandemen terlebih dahulu, atau dekrit. Ini resiko kandasnya besar. Apa sebetulnya yang tersirat dari banyaknya penolakan ini? Saya melihat penolakan penundaan pemilu lebih merupakan indikasi rakyat sidah tidak sabar meminta agar rezim hari ini diganti. Alasannya ada 4 faktor utama yang gagal di pemerintahan Jokowi : pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, kinerja ekonomi dan persoalan lingkungan. Jika tetap ditunda, siapa yang diuntungkan? Kita amati lebih jauh, penundaan ini lebih menguntungkan penguasa dan oligarki. Semua petahana senang (SPS) tidak perlu keluar biaya miliaran untuk kompetisi lagi. Sedangkan cukong oligarki jelas tidak perlu investasi besar. Hanya sebagian kecil untuk operasi mobilisasi suara partai pendukung tunda pemilu. Rezim ini serakah dong? Keserakahan kekuasaan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk rakyat. Bahkan ini menjadi bukti, hampir 25 tahun reformasi, kedaulatan rakyat di bawah tahta oligarki. (sws)
PKB: Penundaan Pemilu Bukan Hal Mudah, Namun Tidak Mustahil
Jakarata, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazil Fawaid, menilai penundaan pemilu memang bukan perkara yang mudah namun tidak mustahil bisa dilakukan dalam dunia politik. Menurut dia, usulan penundaan Pemilu 2024 belum tentu terealisasi, namun, pelaksanaan pemilu sebagai satu agenda politik nasional pasti akan terjadi. \"Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda. PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan, awal 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari sebelumnya dijadwalkan digelar September 2020 menjadi Desember 2020. Fawaid mengatakan, saat ini PKB secara kepartaian sangat solid, misalnya struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting. Selain itu menurut dia, konsolidasi internal juga terus dilakukan bahkan partainya sudah bertekad bulat menjadikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi presiden. \"Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,\" ujarnya. Ia sangat bersyukur dukungan terhadap Muhaimin maju sebagai capres yang terus bermunculan di mana-mana. Pada sisi lain menurut dia, tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei. \"Saya sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi,\" katanya. Ia menjelaskan, terkait masih rendahnya elektabilitas Muhaimin, masih ada waktu dua tahun untuk meningkatkan elektabilitas. Fawaid bahkan menyindir sejumlah nama yang memiliki elektabilitas atau popularitas tinggi berdasarkan hasil survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil namun hingga saat ini belum memiliki \"tiket\" sama sekali untuk maju dalam Pilpres. \"Syarat untuk mengikuti kontestasi pilpres harus memiliki tiket dari parpol, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Kalau PKB, Muhaimin sudah punya tiket 10 persen, tinggal mencari tambahan 10 persen lagi,” katanya. (mth/Antara)
Hasil Survei LSI Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Menolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Jakarta. FNN. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi. \"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022). “Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” tambahnya. Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat. \"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia. (Sumber: Liputan6)
POPULER
