POLITIK
Danrem 121/Abw Ancam Tindak Tegas Perusak Patok Batas RI-Malaysia
Pontianak, FNN - Komandan Komando Rayon Militer (Danrem) -121/Alambhana Wanawai Brigjen TNI Ronny mengancam menindak tegas siapapun pelaku perusakan patok batas negara RI-Malaysia yang berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.\"Ini sudah merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara kita, untuk itu perlu dilakukan tindakan tegas kepada perusahaan sawit Malaysia itu yang telah merusak patok sebagai tanda kedaulatan Indonesia,\" kata Brigjen TNI Ronny di Sintang, Rabu.Ronny menjelaskan, kejadian perusakan patok itu berdasarkan temuan dan lapor cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam, terkait adanya alat berat perusahaan sawit Malaysia yang membuat parit dan telah merusak patok batas negara No.G.531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa (22/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Danrem juga langsung memerintahkan Satgas Pamtas Yonif 144/Jaya Yudha agar memberikan peringatan dan teguran kepada operator alat berat tersebut.Kegiatan pembuatan parit di batas negara Indonesia-Malaysia mengakibatkan patok batas negara dengan nomor G.531 terlindas alat berat yang sedang bekerja menggali parit.\"Informasi ini awalnya kami dapat dari Salman warga Dusun Sungai Beruang, Desa Sungai Tekam yang bertugas sebagai pengawas lapangan alat berat. Dirinya mengaku saat proses pembuatan parit tidak mengetahui kalau merusak patok batas,\" ujarnya.Mendengar informasi tersebut dengan cepat anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang langsung mengecek ke lokasi patok untuk memastikan patok tersebut agar tidak bergeser dari kedudukan semula, katanya.Setibanya di lokasi ditemukan patok tersebut masih ada dan dalam kondisi roboh. Mengetahui kondisi seperti itu anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang langsung memperbaikinya dengan mengikatnya menggunakan kawat dan isolasi semen beton.Danrem 121/Abw menekankan kembali kepada jajaran Korem 121/Abw agar meningkatkan pembinaan teritorial yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya batas negara, dan apabila ada kejadian di sekitar batas negara masyarakat langsung memberikan informasi ke anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia.\"Apapun alasannya, tindakan merusak patok batas negara dapat dilihat sebagai tindakan coba-coba pelanggaran kedaulatan suatu negara, apalagi mepet (rapat) dengan border line, yang seharusnya ada jarak white zone dari border line. Oleh karena itu, ini sudah bentuk pelanggaran perjanjian internasional dan sah saja kalau ditembak di tempat bagi pelakunya,\" katanya.Dia juga memberikan penekanan apabila masih terjadi perusakan patok batas oleh perusahaan sawit terutama di sekitar parit batas negara, maka akan diberikan tindakan yang tegas.Diketahui Identitas operator alat berat yang merusak patok tersebut, Leman (40) dari Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja pada perusahaan sawit Malaysia.Pada saat itu juga anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang memberikan peringatan dan teguran kepada operator alat berat tersebut, agar pembuatan parit tidak terlalu dekat dengan patok batas negara, apalagi sampai merusaknya.Anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang juga memberikan penjelasan apabila terjadi kesalahan yang sama akan ditindak tegas.\"Operator alat berat atas nama Leman ini sudah mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya salah dan dapat merugikan negara. Leman juga menyampaikan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang fatal ini serta dirinya akan lebih berhati hati dalam bekerja untuk kedepannya,\" katanya.(sws)
Keakuan Perlu Disingkirkan Jika Ingin Wujudkan Bendungan Bener
Purworejo, FNN - Ketika keakuan masih menonjol di antara pihak yang pro dan kontra terkait dengan penambangan batu andesit di sebuah bukit di Desa Wadas, Kabupaten Kabupaten Purworejo, keinginan mewujudkan Bendungan Bener pada tahun 2023 kemungkinan kecil terealisasi.Padahal, manfaat bendungan ini sebagai tempat menyimpan cadangan air, mencegah banjir, dan irigasi. Bahkan, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pembangunan Bendungan Bener ini kelak dapat mengairi 15.519 hektare sawah.Keberadaan bendungan ini sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi andalan lumbung pangan di Indonesia. Dengan harapan, produksi padi di Jateng makin bertambah sehingga memberi kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.Akan tetapi, pada kenyataannya hingga sekarang pembangunan bendungan ini belum sesuai dengan asa meski Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku mengawal terus-menerus proses tersebut sejak 2013.Malah menimbulkan pro dan kontra di antara pemilik lahan terkait dengan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk pembangunan fondasi Bendungan Bener.Namun, belakangan ini desa yang berada di bagian tengah Kecamatan Bener atau sekitar 16,2 km dari pusat kota Purworejo dengan waktu tempuh 17 menit ini terpasang spanduk yang membentang di jalan menuju Desa Wadas.Spanduk itu bertuliskan \"Kami warga Desa Wadas cinta damai mengedepankan dialog/musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan warga\".Sebelumnya, warga yang tidak setuju dengan penambangan beralasan karena lahan itu untuk menopang kehidupan keluarga hingga anak cucu kelak.Sebaliknya, mereka yang setuju pembebasan lahan untuk penambangan berharap kawasan penambangan itu bisa menjadi tempat wisata sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka.Tidak pelak lagi, rencana penambangan di desa tersebut berlarut-larut sejak 2016, bahkan belum kunjung selesai hingga 2022.Proyek strategis nasional Bendungan Bener yang ditargetkan selesai 2023 ini terancam molor pembangunannya karena material batu andesit belum tersedia.Pro dan kontra ini mengundang perhatian sejumlah pihak untuk melihat langsung di lapangan setelah terjadi selisih paham antara petugas keamanan dan sejumlah warga yang kontra terhadap rencana penambangan, 8 Februari lalu.Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sejumlah lembaga negara turun langsung ke Desa Wadas, antara lain Komisi III DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Tim Kantor Staf Presiden. Mereka ingin mengetahui lebih dalam keterangan dari warga tentang kasus pada tanggal 8 Februari 2022.Saat proses berlangsung, kata Ganjar Pranowo, kemungkinan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya mengonsolidasikan seluruh kekuatan di Pemprov Jateng untuk melakukan sosialisasi.Atas dasar itulah, orang nomor 1 di Pemprov Jateng ini selalu membuka ruang komunikasi dan ruang diskusi, baik warga yang setuju maupun yang tidak setuju.Prosesnya relatif cukup panjang, gugatan cukup banyak, dan bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini harus dilaksanakan.Itulah kenapa pihaknya membuat tim bersama Kapolda Jateng, BPN, BBWS, dan Bupati Purworejo untuk menyelenggarakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana.Dari sisi pengadaan lahan dan pembangunan Bendungan Bener, status per November 2021, progres pembayaran mencapai 57,17 persen atau Rp689 miliar.Disebutkan pula terdapat 1.167 bidang dalam pengajuan pembayaran. Jika ini terbayar, pembayarannya akan menjadi 72,3 persen.Adapun sisanya 27,7 persen yang belum mendapatkan pembayaran atau penggantian, antara lain karena ada perbaikan dokumen administrasi 3,8 persen, ada proses gugatan perdata status banding ke pengadilan tinggi 2,9 persen, dan ada kendala pengukuran di Desa Wadas 21 persen.Dari data lahan yang terdampak di Desa Wadas, berdasarkan catatan sementara Ganjar sebelum pengukuran terakhir kemarin, total lahan terdampak 617 bidang, di antaranya 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak, dan sisanya belum memutuskan dan pengukuran lahan hanya warga yang sudah setuju. Cegah Konflik BerlanjutSejumlah warga di Desa Wadas berharap para tokoh Nahdlatul Ulama turun untuk mendamaikan warga yang terbelah dan menjurus konflik sosial antara pihak pro dan kontra penambangan batu andesit.Wagimin, warga Dusun Kali Gendol, Desa Wadas, menuturkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat mengalami kerusakan dengan adanya pro dan kontra rencana penambangan batu andesit.Atas rencana penambangan batu andesit, masyarakat setempat terbelah dua. Satu pihak setuju penambangan batu andesit dan pihak lain menentang. Sikap pro dan kontra ternyata menjalar lebih jauh dan menjurus konflik sosial.Menurut Wagimin, warga pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Bahkan, acara keagamaan, sosial, dan budaya dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.\"Situasinya memang seperti itu, sudah sangat memprihatinkan,\" ujarnya.Hal senada juga diungkapkan Syawaludin, warga Dusun Beran, terkait dengan kejadian mesin sepeda motor diisi dengan garam dan pasir. Ini tidak lepas dari kedua belah pihak yang kontra dan pro. Perpecahan ini sejak 2016 hingga sekarang ini.Padahal, kata Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa) Emha Saiful Mujab (Gus Ipul), sebelumnya warga Wadas ramah dan guyub.Disebutkan pula bahwa 100 persen warga Wadas adalah nahdiyin alias warga Nahdlatul Ulama. Sebagaimana nahdiyin, mereka gemar silaturahmi dengan bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.\"Ini sungguh berbahaya dan harus dicarikan jalan keluarnya. Perlu digagas untuk mempertemukan pihak pro dan kontra agar kehidupan kemasyarakatan warga Wadas normal kembali seperti sediakala,\" katanya.Kekacauan ini bahkan terjadi hingga tingkat keluarga karena hanya beda pandangan. Ada seorang ibu tidak mendatangi hajatan anaknya gegara beda pandangan tentang penambangan batu andesit.\"Benar-benar parah kerusakan sosial di Desa Wadas,\" kata Gus Ipul.Warga Dusun Beran Amat Marlan yang juga anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama Kecamatan Bener berharap tokoh NU turun ke Desa Wadas untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali warga Desa Wadas.\"Tolong tokoh-tokoh NU datang secepat mungkin ke sini. Kami ingin kedamaian kembali di Desa Wadas. Sungguh sangat tidak nyaman hidup bertetangga tidak saling sapa selama bertahun-tahun,\" katanya.Pengasuh Ponpes Majiul Jami Kaliurip yang juga Wakil Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Bener K.H. Muqorobin Bakir (Gus Robin) mengatakan bahwa Desa Wadas kini menjadi isu nasional yang sensitif dan berbahaya.Gus Robin tidak rela mereka dipecah belah dan terjadi konflik sosial. Atas dasar inilah dia memandang perlu mengevaluasi sejumlah pejabat pemerintah daerah terkait dengan dugaan membiarkan kekisruhan yang menimbulkan konflik sosial di Desa Wadas.Menurut dia, warga Wadas diobok-obok pihak luar sejak 2016 hingga kini. Mereka sudah terjebak konflik sosial. Oleh karena itu, jangan ditutup-tutupi kondisi sebenarnya.Konflik sosial yang dimaksud adalah masyarakat Desa Wadas terbelah pada dua kubu, pro dan kontra penambangan batu andesit. Hal ini harus segera diselesaikan. Jika berlarut-larut, berpotensial terjadi konflik horizontal. Hal Ini tidak bisa dibiarkan terus, sangat berbahaya.Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah jatuh korban jiwa. Jika sampai terjadi korban jiwa, akan sangat memalukan warga NU, yang selama ini dikenal menjunjung tinggi ukhuwah islamiah dengan rajin bersilaturahmi.\"Keadaan sosial masyarakat Wadas kalau begini terus keadaannya bisa meledak sewaktu-waktu,\" kata Gus Robin.Ia menilai aparat pemerintah daerah seakan tutup mata dan membiarkan kekisruhan terjadi di Desa Wadas. Pembiaran terjadi dengan banyak orang luar masuk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.Agar warga Wadas bersatu kembali, perlu diadakan kegiatan keagamaan dan sosial budaya yang dihadiri warga Wadas dari dua kubu. Dengan demikian, sekat-sekat pro dan kontra sedikit demi sedikit bisa terbuka. (sws)
DPRD Kota Palembang Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua 2019-2024
Sumatera Selatan, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan secara resmi mengumumkan pemberhentian Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019-2024. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan satu tahun kerja 2022 di Palembang, Rabu. Zainal Abidin mengatakan, pemberhentian tersebut berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, dan Dewan Pimpinan Cabang (PDC) Kota Palembang Partai Gerindra. Dari pemberhentian tersebut maka ditentukan juga calon pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, yakni Adzanu Getar Nusantara dari Ketua Fraksi Partai Gerindra. \"Hasil keputusan ini akan diteruskan kepada Wali kota Palembang diketahui Gubernur Sumsel untuk segera ditindaklanjuti dan segera diterbitkan SK nya,\" kata dia. Zainal menjelaskan juga terdapat perubahan komposisi lain yakni posisi Ketua Fraksi Partai Gerindra yang sebelumnya dijabat oleh Adzanu Getar Nusantara telah digantikan oleh Akbar Alfaro. Kemudian perubahan komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019-2024. Di mana, posisi ketua dijabat oleh Yusuf Indera Kesama, Sekretaris Alex Andonis, dan Bendahara Duta Wijaya Sakti. Kemudian untuk anggota ada Misobah, Ali Syaban, Eddy Saad, dan M. Firmansyah Hasan. \"Pergantian alat kelengkapan dewan itu adalah hal biasa terjadi dan berdasarkan dari keputusan DPP, DPD, dan DPC partai masing-masing kami hanya memfasilitasi saja,\" imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa berharap dengan pergantian alat kelengkapan dewan ini bisa mengoptimalkan peran DPRD ke arah yang lebih baik lagi untuk mempercepat program pembangunan Kota Palembang. \"Semoga bisa menjaga amanahnya dengan baik, kemudian bisa membawa ke arah yang lebih baik sesuai tugas pokoknya,\" katanya. (sws)
Bappenas: Pemindahan IKN Strategi Mencapai Indonesia Maju 2045
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045.“Inti pemindahan ibu kota negara adalah untuk memikirkan secara jangka panjang kehidupan generasi mendatang. Ini merupakan salah satu strategi mencapai visi Indonesia Maju 2045,” ujar Rudy S. Prawiradinata saat menjadi narasumber dalam dalam diskusi publik Beranda Nusantara bertajuk “Menuju Ibu Kota Negara Baru” yang disiarkan langsung di kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, dipantau dari Jakarta, Rabu.Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut, sebagaimana yang diproyeksikan lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, bahkan di peringkat kelima pada 2045, diperlukan upaya keras, seperti pemindahan ibu kota negara untuk menciptakan pusat perekonomian yang baru.“Kita harus berupaya keras. Salah satunya adalah dengan memindahkan ibu kota negara yang bukan sekadar memindahkan, melainkan juga ada tujuan lain untuk menciptakan pusat perekonomian baru serta menggeser kedudukan ekonomi agar lebih ke wilayah timur Indonesia,” ujar Rudy.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berpusat pada Sumatera dan Jawa dengan nilai mencapai 80 sampai 85 persen.Meskipun ada beberapa usaha yang dilakukan Pemerintah dan beberapa pihak terkait untuk mengoptimalkan pertumbuhan di wilayah lain, pergeseran perekonomian yang terjadi belum maksimal.Dengan demikian, ujar Rudy, pada 2045, melalui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Nusantara, pengoptimalan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia dapat terwujud.“Dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah Timur lainnya baru 15 persen. Di tahun 2045, Pemerintah menargetkan menjadi 25 persen. Itu tidak mudah, namun kita tahu potensi-potensi besar di wilayah Timur. Oleh karena itu, Pak Presiden mendorong dari awal dengan selalu mengatakan agar pembangunan di Tanah Air mengusung konsep Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” ungkap Rudy.Kemudian, Rudy pun menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara akan diikuti dengan pemindahan pusat pemerintah saja, sedangkan pusat kegiatan ekonomi tetap berada di Jakarta. Di Nusantara, ujar dia, akan dibuat beragam kegiatan ekonomi yang baru.“Kota hijau juga akan dibangun di sana (Nusantara). Kita tahu Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia sehingga pembangunan itu harus bersinergi dengan lingkungan. Tidak seharusnya merusak, tetapi tetap menjaga fungsinya,” ujar Rudy. (sws)
Pemerintah Tingkatkan SDM Agar IKN Tidak Mengasingkan Masyarakat Lokal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan sumber daya manusia setempat agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak mengasingkan alias mengalienasi masyarakat setempat.\"Pembangunan SDM di sana harus betul-betul ditingkatkan sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan IKN itu sendiri,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara, sebagaimana disaksikan secara daring, Rabu. Ia menjelaskan bahwa KSP telah menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat, tokoh agama hingga tokoh pemuda di Kalimantan Timur guna memahami kebutuhan yang sesuai saat pembangunan IKN berjalan.Salah satu yang diharapkan adalah IKN dapat menjadi faktor pengungkit dan melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul dari masyarakat setempat sehingga dapat menyerap tenaga kerja di sana. \"Tentu mulai dari awal pembangunan sampai akhirnya nanti IKN berjalan, SDM yang ada di sana tidak boleh diabaikan, harus betul-betul kehadiran IKN itu menjadi faktor pengungkit, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton,\" kata dia.Ia katakan, pembangunan IKN berperan penting terhadap transformasi manusia, baik dari segi budaya, bekerja, energi dan mobilitas.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa membangun IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas Nasional, serta mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan IKN juga berperan penting dalam melakukan transformasi budaya manusia Indonesia yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini serta siap untuk masa depan.\"IKN Nusantara ini merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia yang nantinya akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,\" kata dia. (sws)
Moeldoko Tegaskan Pembangunan IKN Bukan untuk Golongan Tertentu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. \"Pembangunan IKN ini dipersembahkan untuk bangsa dan negara, untuk masa depan Indonesia yang semakin baik; bukan untuk kelompok orang, bukan untuk kelompok golongan. Untuk itu, perlunya sebuah kerja sama besar kita, bangsa Indonesia ini,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara \"Menuju Ibu Kota Negara Baru” secara daring dari Jakarta, Rabu. Dia mengatakan Pemerintah terbuka dalam menyerap seluruh aspirasi terkait perencanaan maupun pembangunan IKN. Pemerintah juga berharap ada aspirasi konstruktif untuk membuat seluruh tahapan pembangunan IKN di Kalimantan Timur berjalan lancar. \"Pemerintah sangat terbuka memberikan kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan-masukan yang positif, yang konstruktif demi pembangunan IKN yang semakin sempurna,\" tambahnya. KSP juga akan mengawal pembangunan IKN dan mencegah hingga mengatasi hambatan, agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik, kata mantan panglima TNI itu.Sementara itu, Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, mengatakan IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. \"Dan menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan,\" kata Jokowi. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga bukan hanya mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan, melainkan juga sebagai lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju. Hal itu karena IKN Nusantara akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi serta lingkungan. \"Mewujudkan kota hutan, smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,\" katanya. Presiden juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan. \"Kota yang sangat ramah bagi semua lapisan untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara,\" ujar Presiden Jokowi. (sws)
Gelora TV Kembali Menghadirkan Gelora Talks Edisi ke-35
Jakarta, FNN - Dalam sepekan terakhir ini, publik dihebohkan polemik keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengubah aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. \"Kemenaker menilai JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap,\" tulis siaran pers yang diterima FNN.co.id, Selasa (22/2/2022). Namun, Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT yang merupakan revisi Permenaker 19 Tahun 2015 tersebut, justru memantik reaksi penolakan keras dari kalangan buruh. Sebab, pencairan JHT tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penolakan permenaker tersebut, juga dilakukan di laman change.org. Hingga Sabtu, 19 Februari 2022, sudah ada 421.111 orang yang menandatangani petisi online tersebut. Ikuti kembali Gelora Talk edisi ke 35 ini dengan tema: \"Polemik JHT, Kemana Dananya?\" Gelora Talk edisi kali ini akan menghadirkan para narasumber yang berkompeten dengan topik yang akan diangkat. WAKTU: Rabu, 23 Februari 2022, Pukul 15.30 sd 17.00 WIB. Pengantar: Mahfuz Sidik (Sekjen Partai Gelora Indonesia). Narasumber: 1. Muhammad Said Disu (Sekretaris Kementerian BUMN 2005 - 2010); 2. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI); 3. DR. Fuad Bawazier (Menteri Keuangan RI Tahun 1998). Host dipandun oleh Henwira Halim (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia). Bagi yang ingin bergabung bisa Join Zoom Meeting di: https://us02web.zoom.us/j/89103993164?pwd=NDVVN3lpRi9oUVpQRXVkQWNOclQ1dz09 Meeting ID: 891 0399 3164; Passcode: GELORA. (mth)
Brimob Kalsel Perkuat Pengamanan PT Freeport Indonesia
Banjarbaru, FNN - Sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditugaskan memperkuat pengamanan PT Freeport Indonesia, tergabung dalam Satgas Amole 2022 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua.Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono yang melepas keberangkatan pasukan, di Banjarbaru, Selasa, berpesan agar personel dapat menjalankan tugas dengan baik selama di Papua.\"Personel yang berangkat adalah mereka yang terpilih dan buktikan kepada negara kinerja terbaik demi kondusivitas Papua,\" kata dia.Agung pun meminta anggota menjaga nama baik satuan dengan menghindari pelanggaran serta tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sesuai perintah pimpinan dan komandan di lapangan.Dia menegaskan pula, Brimob Polda Kalsel selalu mendapat kepercayaan dari negara dalam tugas-tugas penting pengamanan baik di Papua maupun sejumlah wilayah lainnya.Untuk itulah, dia berharap prestasi selama ini bisa dipertahankan dan lebih penting lagi semua personel yang berangkat bisa kembali nantinya dengan utuh tanpa kurang satu apa pun.\"Berangkat 1 SSK maka kembali pun 1 SSK. Tetap jaga sinergitas dan soliditas serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dalam bertugas,\" kata Wakapolda.Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Ronny Suseno mengatakan personel dengan Danki Penugasan Satgas Amole AKP Ketut Dewa Putra Suteja akan terlebih dahulu mengikuti latihan praoperasi di Puslat Multifungsi Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor sebelum bertolak ke Papua mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.PT Freeport yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas dan perak merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID).Indonesia resmi memiliki 51,23 persen saham Freeport pada 2018 lalu. Sebelumnya Indonesia hanya mempunyai 9,36 persen sahamnya, sementara 90,64 persen sisanya masih dikuasai oleh Freeport-McMoran. (sws)
Perkara Korupsi Anak Usaha Askrindo Segera Sidang
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti perkara dugaan pidana korupsi PT Askrindo Mitra Utama (AMU), anak usaha PT Askrindo ke jaksa penuntut umum.Dengan telah dilimpahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) tersebut, jaksa penuntut umum segera membuat dakwaan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.\"Hari ini (Selasa) tim jaksa penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas tiga berkas perkara tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ketiga tersangka, yakni Wahyu Wisambodo (WW) selaku mantan Karyawan PT Askrindo Mitra Utama, dan mantan Direktur Pemasaran PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU) Firman Berahima (FB), selaku mantan Karyawan PT Askrindo, dan mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo; dan Anton Fadjar Siregar (AFAS), selaku Direktur Operasional Ritel PT Askrindo sekaligus Komisaris PT Askrindo Mitra Utama.Leonard menjelaskan, duduk perkara ini terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2020, terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT Askrindo Mitra Utama (anak usaha) secara tidak sah yang dilakukan dengan cara mengalihkan produksi langsung (direct) PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung melalui PT AMU (indirect) yang kemudian sebagian di antaranya dikeluarkan kembali ke oknum di PT Askrindo secara tunai seolah-olah sebagai beban operasional tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif.Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp604,6 miliar berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPKP RI.Polisi menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Ketua Umum PA 212 Ajak Tentara dan Ulama Jaga Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif yang sering disapa USM mengajak tentara, ulama, dan masyarakat khususnya umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.“Jangan sampai kita terpecah belah dan mau diadu domba. Mari kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini harus terus dirawat secara bersama-sama,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Slamet Maarif berpandangan bahwa umat Islam tidak boleh terpancing emosi oleh hasutan dan provokasi oleh sekelompok orang yang ingin membenturkan TNI dengan Umat.Ia melanjutkan, hubungan baik umat Islam dan tentara yang selama ini terbangun secara masif tidak bisa dipecah oleh siapa pun dan kelompok mana pun.“Sebab, hubungan umat Islam dan tentara sudah baik. Kami dan tentara sering bergandengan tangan kerja-kerja sosial membantu masyarakat, bahkan dalam acara 3 kali Reuni 212 pun TNI selalu membantu pengamanan bersama Polri,“ ucap dia menjelaskan.Slamet Maarif memberikan contoh dengan cara menerangkan solidaritas umat Islam dan tentara yang dapat terlihat ketika ada bencana alam di sejumlah daerah.“Di sana kami dan tentara melakukan berbagai kerja sosial bersama untuk membantu masyarakat,” katanya.Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar sebelumnya meminta ulama, umat Islam, dan tentara untuk terus bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Eka mendorong agar digelar forum diskusi soal kebangsaan antara ulama dan TNI secara intens.“Karena pertahanan yang kuat sebuah negara adalah bersatunya antara ulama dan umaro,” ujar Eka kepada wartawan, Jumat (4/2) lalu. (sws)
POPULER
