POLITIK
Fahri Sebut Pemilu 2024 Masih Suram, Butuh Ikhtiar untuk Lakukan Perubahan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan partai politik (parpol), bukan pesta rakyat. Sehingga tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia, apabila tidak ada perubahan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini. Sebab, KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. \"Secara umum saya mengatakan, bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu, masih akan suram,\" kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan\', Rabu (2/2/2022) petang. Hal itu akibat parpol tidak berani membatasi dirinya untuk sekedar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat. \"Sekarang ini partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pamasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya,\" ujar Fahri. Agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, menurut dia, perlu ada ikhtiar untuk memperbaiknya supaya menjadi representasi rakyat dan daerah seperti usulan penghapusan treshold (ambang batas) baik presiden maupun parlemen. \"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya,\" tegas Fahri. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. \"Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,\" katanya. Fahri menyarankan agar jadwal Pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak, termasuk juga mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menyatukan dengan Pilkada. Pasalnya, ia mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada Pemilu 2019. \"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas,\" katanya. Fahri mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengulangi kesalahan yang sama di mana banyak petugas meninggal dunia lantaran kelelahan. \"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,\" tutur dia. Fahri tetap optimis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol. \"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan Harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,\" tandasnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, Pemilu 2019 menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu, karena banyaknya korban jiwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menuru Ilham, hal itu akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak sedikit kemudian para petugas KPPS yang kelelahan sehingga menimbulkan korban. Ia pun memastikan bahwa KPU telah mengubah batas usia maksimal 50 tahun bagi petugas KPPS untuk mengantisipasi rentannya petugas mengalami kelelahan. \"Itu kita coba perbaiki pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, kita batasi usia,\" ujarnya. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, diakuinya, penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara. Lebih lanjut, Ilham menilai bahwa pemilu di Indonesia sangat rumit terlebih jika dilakukan secara serentak dengan lima kotak pada Pemilu 2024. \"Tapi, tetap saja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sampai saat ini. Pemilu serentak akan terlaksana di 2024,\" tutur Ilham. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, KPU perlu melakukan penataan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 demi mencegah jatuhnya korban meninggal seperti Pemilu 2019 lalu. \"Perlu menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan,\" kata Titi. Ia mengatakan, ada beberapa opsi agar Pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti Pemilu 2019. Misalnya, kata dia, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara Pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat. \"Jadi, ada penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara,\" beber dia. Aktivis Demokrasi/Ex City Council, USA Chris Komari menyatakan, KPU dan Bawaslu adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. \"Pemilu tidak kredible dan berkualitas, itu yang salah adalah KPU dan Bawaslu, bukan undang-undangnya karena itu tanggungwab mereka,\" kata Chris. Chris mengatakan, KPU bisa menjadikan pemilu lebih berkualitas dengan mengurangi jumlah TPS, perhitungan suara terbuka dan transparan. \"KPU tidak boleh melakukan pegumuman di pagi hari. KPU juga harus mau diaudit dan yang mau cari akses harus dikasih. KPU itu penyelenggara,diberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilu, bukan penguasa pemilu,\" katanya. Chris mengusulkan agar Komisioner KPU tidak mudah disuap atau dipengaruhi, keanggotaan KPU ke depannya sebaiknya terdiri dari professional yang diseleksi DPR dan perwakilan parpol seperti di Amerika Serikat. \"Jadi yang profesional diseleksi dpr dan wakil masing-masing partai, duduk sebagai wadah satu kesatuan, sehingga akan terjadi cek and balance dalam tubuh KPU. Sehingga KPU , sehingga akan sulit untuk disogok atau dipengaruhi,\" pungkasnya. (*)
Sekjen: 9 Anggota DPR Terkonfirmasi Positif COVID-19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan saat ini ada sembilan anggota DPR dan 80 orang staf pegawai yang bekerja di lingkungan DPR terkonfirmasi positif COVID-19.\"Kami melakukan penelusuran, saat ini ada 9 anggota DPR dan 80 orang dari lingkungan pegawai PPSN dan tenaga ahli yang terkonfirmasi positif COVID-19,\" kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia memastikan anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut sedang melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing.Indra enggan mengungkapkan identitas sembilan anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut namun pihaknya terus melakukan penelusuran terkait orang-orang yang kontak erat.Indra meyakini anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 tidak berasal dari Kompleks Parlemen karena yang terpapar, aktif melakukan kegiatan di konstituennya masing-masing.\"Saya kira banyak aktivitas di daerah pemilihan ya, karena di DPR melaksanakan rapat dengan prokes yang sangat ketat. Masih banyak pembahasan RUU dan rapat kerja bersama pemerintah yang dilakukan sangat dibatasi,\" ujarnya.Menurut dia, saat ini DPR telah memperbaharui mekanisme kerja dan kehadiran orang dalam rapat di lingkungan DPR seperti kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) sebesar 50 persen.\"Lalu untuk jam kerja dibatasi sampai pukul 15.30 WIB untuk hari biasa dan pukul 15.00 WIB pada hari Jumat,\" ujarnya.Indra mengatakan, Setjen DPR tidak mengambil kebijakan \"lockdown\" aktivitas kegiatan secara keseluruhan namun diserahkan kepada masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD).Dia mencontohkan, Komisi I DPR yang menghentikan kegiatannya dan di ruang kerja Pimpinan DPR RI yang berada di lantai 4 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.\"Saya mendengar Komisi I DPR sudah (melakukan \'lockdown\'). Bahkan di lingkungan ruang kerja Pimpinan DPR di lantai 4 sudah sepekan lalu sampai pekan depan akan dievaluasi artinya sedang dilakukan \'lockdown\',\" katanya. (sws)
Kasal Pimpin Sertijab Tujuh Jabatan Strategis TNI AL
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tujuh jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.Sertijab itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2022 lalu.Tujuh jabatan yang diserahterimakan, yakni Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) dari Laksdya TNI Agung Prasetiawan kepada Laksdya TNI Nurhidayat; Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) dari Laksdya TNI Nurhidayat kepada Mayjen TNI (Mar) Suhartono yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korps Marinir (Dankormar).Sementara, jabatan Dankormar akan ditempati oleh Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto.Jabatan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) diserahterimakan dari Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah kepada Sahli Bidang Pertahanan Keamanan Setjen Wantannas, Laksda TNI Denih Hendrata. Sementara, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah akan menempati posisi barunya sebagai Aspotmar Kasal.Jabatan Kadispotmaral dari Brigjen TNI (Mar) Markos kepada Danlantamal XII Pontianak Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman. Sementara, Brigjen TNI (Mar) Markos akan menempati posisi barunya sebagai Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN.Jabatan Kadispsial diserahterimakan dari Laksma TNI Wiwin Dwi Handayani kepada Laksma TNI Edi Krisna Murti yang sebelumnya menjabat Komandan Lantamal XIII Tarakan. Sementara Laksma TNI Wiwin akan menempati jabatan barunya sebagai Kepala Pusat Psikologi (Kapuspsi) TNI.Jabatan Kadisbintalal diserahterimakan dari Laksma TNI Ian Heriyawan kepada Laksma TNI Daradjat Hidajat yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Kasal.Selain itu, jabatan Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Karumkital) dr. Ramelan diserahkan dari Laksma TNI Radito kepada Kolonel Laut (K) Gigih Imanta.Usai sertijab, Yudo mengatakan pergantian jabatan itu tidak ada hal yang krusial, namun hanya kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai giliran penugasan.\"Tentunya di dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing Kotama ini kan sudah ada. Kep KSAL-nya kan sudah ada, pedomannya pada itu. Tentunya ada hal-hal lain lagi yang nantinya akan kita berikan,\" kata mantan Pangkogabwilhan I ini. (sws)
DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 14-17 Februari
Jakarta, FNN - Komisi II DPR mengagendakan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada tanggal 14-17 Februari 2022.\"Jadwal sementara uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu akan dilaksanakan pada 14-17 Februari 2022,\" kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan, Komisi II DPR akan melaksanakan rapat internal untuk membahas teknis uji kelayakan pada Senin (7/2).Junimart menjelaskan, jadwal uji kelayakan tersebut diambil atas beberapa pertimbangan khususnya terkait padatnya acara yang ada di Komisi II DPR.\"Pertimbangannya karena padatnya acara di Komisi II DPR terkait pembahasan enam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi,\" ujarnya.Selain itu menurut dia, Komisi II DPR RI juga sedang menyusun RUU tentang provinsi baru khusus pemekaran Papua.Sebelumnya, Tim seleksi menyampaikan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 hasil penyeleksian ke Presiden Joko Widodo, Kamis (6/1).Berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Nomor 358/TIMSEL/I/2022, ditetapkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu.Adapun keempat belas nama calon anggota KPU yang terdiri atas 10 orang laki-laki dan empat orang perempuan tersebut yaitu, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne.Kemudian, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa’at, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat.Sementara itu, kesepuluh calon anggota Bawaslu terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu, Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagja, Subair, dan Totok Hariyono. (sws)
Baleg Lanjutkan Harmonisasi 6 RUU Tentang Provinsi di Tingkat Panja
Jakarta, FNN - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu sepakat untuk menyelesaikan harmonisasi enam rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi di tingkat Panitia Kerja (Panja).Keenam provinsi tersebut, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.\"Baleg DPR akan mengagendakan rapat Panja untuk melakukan harmonisasi RUU 6 provinsi pada hari Kamis (3/2),\" kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dalam Rapat Baleg di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Oleh karena itu, Willy berharap anggota atau pimpinan Komisi II DPR bisa mengikuti Rapat Panja tersebut.Dalam rapat Baleg tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU 6 provinsi yang merupakan usul Komisi II DPR.Menurut dia, Komisi II DPR mendukung penuh Panja mulai membahas RUU tersebut dan dipastikan ada perwakilan Komisi II DPR yang akan hadir.Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB Nur Nadlifah setuju agar RUU 6 provinsi tersebut segera dibahas dan disetujui DPR menjadi UU.Namun, dia mengingatkan agar RUU tersebut jangan sampai menghilangkan karakteristik masing-masing provinsi sebagai bagian dari bangsa Indonesia.\"Kami harap dalam RUU ini jangan sampai menghilangkan karakteristik provinsi dalam banyak hal,\" kata Nadlifah.Anggota Baleg Fraksi PPP Syamsurizal menekankan bahwa RUU tersebut harus memberikan perhatian serius terkait pembangunan desa, khususnya di Riau.Ia memandang perlu pembangunan desa mendapatkan perhatian karena di Riau banyak berdiri perseroan terbatas (PT) dalam jumlah besar dan setiap 6 bulan sekali mengeluarkan dana tanggung jawab sosial (CSR) bagi masyarakat.\"Kami sarankan agar RUU ini disinkronkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,\" ujarnya.Ia menilai dana CSR perusahaan tersebut perlu untuk memberikan arti bagi pembangunan di daerah, misalnya untuk membangun sarana dan prasarana.Dalam rapat Baleg tersebut, Tim Tenaga Ahli Baleg DPR memaparkan hasil kajian terkait dengan enam RUU tentang provinsi yang diusulkan Komisi II DPR.Masukan tersebut, antara lain terkait dengan RUU Provinsi Riau, norma mengenai masyarakat hukum adat yang diatur dalam BAB V tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebaiknya mengatur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat hukum adat.Selain terkait dengan RUU Provinsi Jambi, dalam BAB V masih ada pembedaan antara masyarakat hukum adat melayu Jami dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Provinsi Jambi, seperti Suku Melayu dan Suku Anak Dalam.Tim ahli juga menilai Pasal 49 RUU tentang Provinsi Riau perlu disinkronkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.Hal itu karena tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. (sws)
Penajam Paser Utara Lakukan Mutasi untuk Isi Jabatan Kosong
Penajam, FNN - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, segera melakukan mutasi pegawai untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.\"Ada beberapa jabatan eselon II yang masih kosong dan sejumlah jabatan eselon III juga masih kosong,\" ujar Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa di Penajam, Rabu.\"Dan kalau tidak salah ada 14 pejabat yang non-job sampai sekarang, semua akan diaktifkan kembali mengisi jabatan yang kosong,\" tambahnya.Dalam mutasi atau rotasi yang akan dilakukan tersebut, dia mengatakan, beberapa pejabat yang sempat kehilangan jabatan bakal kembali mendapat posisi atau bertugas lagi.Pengisian jabatan kosong dan diaktifkannya kembali pejabat yang non-job lanjut ia, akan disusun oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).Hasil rekomendasi dari Beperjakat akan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan karena harus sesuai prosedur agar penempatan pegawai tepat tidak sembarangan.Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah diinstruksikan untuk menyusun draf atau dokumen mutasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.\"Baperjakat yang susun draf mutasi, dan Ketua Baperjakat diharapkan memberikan rekomendasi penempatan jabatan berdasarkan kompetensi,\" ucap Hamdam Pongrewa.Dia mengatakan, tidak akan ada lagi ASN (aparatur sipil negara) yang tanpa jabatan karena Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tinggal mengatur pejabat berdasarkan kompetensi.Setelah Bupati Abdul Gafur Mas\'ud ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Bupati Hamdam Pongrewa ditunjuk sebagai Plt Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.Hamdam Pongrewa mengajak ASN atau PNS (pegawai negeri sipil) agar bekerja profesional dan produktif untuk kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan tidak perlu melakukan pendekatan di luar kebiasaan yang kurang baik. (sws)
Pembahasan Perubahan Tatib DPRD Surabaya Penyesuaian STOK Molor
Surabaya, FNN - Pembahasan Pansus Perubahan Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD untuk penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja di Pemkot Surabaya, mengalami kendala sehingga molor dari jadwal.Ketua Pansus Perubahan Peraturan DPRD Surabaya M. Machmud di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, mengatakan bahwa pembahasan pansus sebetulnya sudah selesai.\"Tinggal dilaporkan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk dijadwalkan pengesahan dalam rapat paripurna,\" ujarnya.Dikatakan pula bahwa pihaknya diberi tahu pimpinan DPRD bahwa ada hasil putusan rapat pansus tatib yang harus diubah. Padahal, sudah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru di pemkot serta perda dan perwali.Menurut Machfud, hasil rapat pansus yang diminta diubah adalah terkait dengan bidang kesra yang dalam pembahasan pansus masuk di Komisi A. Namun, diminta dikembalikan lagi ke komisi D.Selama ini, kata dia, bidang kesra memang masuk di Komisi D, hanya saja setelah adanya STOK baru di Pemkot Surabaya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi kesra digabung dengan bidang pemerintahan.\"Jadi, di pemkot itu ada bagian pemerintahan dan kesra. Adapun pertimbangan teman-teman pansus menyesuaikan dengan pemkot. Jadi, kesra dan pemerintahan masuk Komisi A,\" katanya.Untuk itu, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan para anggota pansus yang berjumlah 12 orang itu pada hari Rabu (2/2).\"Hari ini, kami akan bahas kembali dengan anggota Pansus. Apa pun keputusannya nanti saya selaku ketua mengikuti keputusan kawan-kawan di Pansus,\" ujarnya.Sementara itu, anggota Pansus Tatib DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan adanya permintaan perubahan hasil rapat pansus yang berlebihan.\"\'Kan sudah dibentuk pansus yang diwakili oleh fraksi-fraksi yang ada. Ini juga menjadi representasi keinginan dari fraksi masing-masing,\" katanya.Menangapi hal itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkan ada persoalan yang serius karena arah tupoksi bidang kesra di Komisi D, dan ada bagian pemerintahan di Pemkot Surabaya menyatu dengan bagian pemerintahan Komisi A.\"Kami ingin mengklirkan agar kemudian tidak terjadi salah persepsi di antara kawan-kawan pimpinan DPRD dan komisi,\" ujar Adi.Ia memastikan bahwa semua pembahasan itu ada di jalur regulasi yang benar. Artinya, tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah sebab ini adalah pembagian tugas yang normal dalam sebuah organisasi atau kelembagaan yang bernama DPRD Kota Surabaya.\"Jadi, Kesra akan ditaruh di Komisi A, memang menurut regulasi di tingkat Mendagri itu memang bagian Kesra, itu menyatu dengan bagian pemerintahan dan itu sudah klir,\" katanya. (sws)
Kemendagri Kirim Tim ke Papua Pastikan Kelanjutan Beasiswa Mahasiswa
Jakarta, FNN Kemendagri kirim tim ke Papua pastikan kelanjutan beasiswa mahasiswa - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Papua untuk memastikan penganggaran dan kelanjutan beasiswa mahasiswa Papua di beberapa negara di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara lainnya.Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, menjelaskan dirinya bersama Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda, dan tim teknis berada di Jayapura melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Sentani. \"Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami, untuk memastikan penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang tugas belajar di luar negeri. Kami akan kembali hari ini juga kalau pertemuan dengan Pemprov Papua sudah selesai,\" katanya. Fatoni menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program beasiswa luar negeri ini. Terlebih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya. Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Fatoni, pembayaran beasiswa luar negeri untuk 2021 akan diselesaikan sesuai dengan invoice atau tagihan dari masing-masing universitas. Sementara untuk kebutuhan beasiswa 2022, skema pembiayaannya sudah disiapkan. Di lain sisi, Pemprov Papua perlu duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dan menyepakati kelanjutan pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua. \"Rencana Gubernur (Papua) dan bupati/wali kota akan melakukan rapat koordinasi 15 (sampai) 18 Februari 2022 membahas beasiswa ini (mahasiswa Papua),\" pungkas Fatoni. Permasalahan beasiswa mahasiswa Papua sebelumnya juga telah dibahas oleh kementerian/lembaga. Fatoni menjelaskan penyelesaian persoalan telah dibahas Kemendagri bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Atase Pendidikan di Kedubes Amerika, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Pemprov Papua. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menyampaikan keterlambatan pembayaran beasiswa 2021 disebabkan oleh belum diserahkannya tagihan untuk semester musim gugur dari pihak kampus kepada Pemprov Papua. Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menuturkan, Pemprov Papua telah menganggarkan seluruh beasiswa untuk 2021. Bahkan, kebutuhan beasiswa untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan. \"Yang belum dianggarkan, untuk beasiswa tahun 2023,\" ujar Kepala BPKAD Provinsi Papua. (sws)
MPR-TNI AD Sepakat Sosialisasikan Empat Pilar kepada Masyarakat
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya bersama TNI Angkatan Darat sepakat untuk terus bergotong royong mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ke berbagai elemen bangsa Indonesia.\"Keterlibatan TNI sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung kepada gerakan terorisme,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, di Jakarta, Selasa (1/2). Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyerahkan buku bertajuk \"Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi\" kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.Bamsoet mengatakan, di era modern saat ini, berbaurnya ancaman militer dan non-militer telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.Menurut dia, konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional namun bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis.Dia menjelaskan, ancaman yang bersifat ideologis tersebut hadir dalam berbagai fenomena antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme.\"Bahkan TNI juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Menurut Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu pada tahun 2019, tidak kurang dari 3 persen anggota TNI terindikasi terpapar radikalisme,\" ujarnya.Bamsoet juga menjelaskan survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain.Selain itu menurut dia, survei Alvara Research Center tahun 2017 mencatat setidaknya 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila.\"Tidak heran jika hasil survei Wahid Institute tahun 2020, melaporkan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat, dari 46 persen menjadi 54 persen,\" katanya.Bamsoet menjelaskan pergerakan kelompok intoleran seperti diungkapkan dalam buku bertajuk \"Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi\" ternyata dilakukan secara sistematis dengan tujuan politis parsial.Hal itu menurut dia menegaskan bahwa tujuan kepentingan umat ataupun rakyat sebagaimana yang sering disampaikan kelompok intoleran, tidak lebih dari kamuflase belaka. (sws)
BRIN: Perlu Tingkatkan Literasi Politik Masyarakat Sambut Pemilu 2024
Jakarta, FNN BRIN: Perlu tingkatkan literasi politik masyarakat sambut Pemilu 2024 - Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami menyatakan bahwa penting untuk melakukan peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat dalam menyambut pemilihan umum (Pemilu) 2024.“Saya pikir nampaknya memang peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat, baik secara digital di media massa maupun media sosial, menjadi krusial untuk dilakukan,” kata Athiqah.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi pengantar dalam diskusi publik bertajuk “INDONESIA POLITICAL OUTLOOK: Proyeksi Demokrasi dan Dinamika Politik 2022” yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Riset Politik - BRIN, dan dipantau dari Jakarta, Rabu.Meski pemungutan suara untuk pemilu akan berlangsung pada 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Athiqah mengingatkan bahwa tahapan pemilu akan dimulai sejak Agustus 2022.“Ada pendaftaran dan penetapan partai politik, lalu ada penetapan daerah pemilihan, penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, hingga kampanye para calon,” ucap dia.Melihat berbagai tahapan pemilu tersebut yang akan dimulai pada tahun 2022, Athiqah berpandangan tahun 2022 akan mulai riuh dengan kontestasi, persaingan, dan manuver dari berbagai partai politik serta elit politik untuk menaikkan citra dari masing-masing partai dan meraup dukungan masyarakat.Dalam berbagai kontestasi tersebut, tutur Athiqah melanjutkan, terdapat kemungkinan akan diwarnai oleh berbagai isu politik, seperti isu korupsi, isu politik uang, dan berbagai isu lainnya yang berpotensi mencederai kehidupan berdemokrasi di Indonesia.Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi politik bagi masyarakat untuk mengantisipasi berbagai isu yang akan mencuat di media sosial.“Hal ini selaras dengan karakteristik nilai-nilai demokrasi yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan zaman sehingga kita memang perlu untuk terus menyampaikan nilai-nilai demokrasi ini dari generasi ke generasi,” kata Athiqah.Ia berharap, pendidikan politik kepada masyarakat dapat menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik. (sws)
POPULER
