POLITIK
Bappenas: Pemindahan IKN Strategi Mencapai Indonesia Maju 2045
Jakarta, FNN - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy S. Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) merupakan salah satu strategi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045.“Inti pemindahan ibu kota negara adalah untuk memikirkan secara jangka panjang kehidupan generasi mendatang. Ini merupakan salah satu strategi mencapai visi Indonesia Maju 2045,” ujar Rudy S. Prawiradinata saat menjadi narasumber dalam dalam diskusi publik Beranda Nusantara bertajuk “Menuju Ibu Kota Negara Baru” yang disiarkan langsung di kanal YouTube RRI NET OFFICIAL, dipantau dari Jakarta, Rabu.Menurutnya, untuk mencapai visi tersebut, sebagaimana yang diproyeksikan lembaga internasional bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, bahkan di peringkat kelima pada 2045, diperlukan upaya keras, seperti pemindahan ibu kota negara untuk menciptakan pusat perekonomian yang baru.“Kita harus berupaya keras. Salah satunya adalah dengan memindahkan ibu kota negara yang bukan sekadar memindahkan, melainkan juga ada tujuan lain untuk menciptakan pusat perekonomian baru serta menggeser kedudukan ekonomi agar lebih ke wilayah timur Indonesia,” ujar Rudy.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung berpusat pada Sumatera dan Jawa dengan nilai mencapai 80 sampai 85 persen.Meskipun ada beberapa usaha yang dilakukan Pemerintah dan beberapa pihak terkait untuk mengoptimalkan pertumbuhan di wilayah lain, pergeseran perekonomian yang terjadi belum maksimal.Dengan demikian, ujar Rudy, pada 2045, melalui pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Nusantara, pengoptimalan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia dapat terwujud.“Dalam 30 sampai 40 tahun terakhir, kontribusi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah Timur lainnya baru 15 persen. Di tahun 2045, Pemerintah menargetkan menjadi 25 persen. Itu tidak mudah, namun kita tahu potensi-potensi besar di wilayah Timur. Oleh karena itu, Pak Presiden mendorong dari awal dengan selalu mengatakan agar pembangunan di Tanah Air mengusung konsep Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” ungkap Rudy.Kemudian, Rudy pun menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara akan diikuti dengan pemindahan pusat pemerintah saja, sedangkan pusat kegiatan ekonomi tetap berada di Jakarta. Di Nusantara, ujar dia, akan dibuat beragam kegiatan ekonomi yang baru.“Kota hijau juga akan dibangun di sana (Nusantara). Kita tahu Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia sehingga pembangunan itu harus bersinergi dengan lingkungan. Tidak seharusnya merusak, tetapi tetap menjaga fungsinya,” ujar Rudy. (sws)
Pemerintah Tingkatkan SDM Agar IKN Tidak Mengasingkan Masyarakat Lokal
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan sumber daya manusia setempat agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak mengasingkan alias mengalienasi masyarakat setempat.\"Pembangunan SDM di sana harus betul-betul ditingkatkan sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan IKN itu sendiri,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara, sebagaimana disaksikan secara daring, Rabu. Ia menjelaskan bahwa KSP telah menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat, tokoh agama hingga tokoh pemuda di Kalimantan Timur guna memahami kebutuhan yang sesuai saat pembangunan IKN berjalan.Salah satu yang diharapkan adalah IKN dapat menjadi faktor pengungkit dan melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul dari masyarakat setempat sehingga dapat menyerap tenaga kerja di sana. \"Tentu mulai dari awal pembangunan sampai akhirnya nanti IKN berjalan, SDM yang ada di sana tidak boleh diabaikan, harus betul-betul kehadiran IKN itu menjadi faktor pengungkit, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton,\" kata dia.Ia katakan, pembangunan IKN berperan penting terhadap transformasi manusia, baik dari segi budaya, bekerja, energi dan mobilitas.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa membangun IKN akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas Nasional, serta mewujudkan keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan IKN juga berperan penting dalam melakukan transformasi budaya manusia Indonesia yang baru dan relevan dengan perkembangan masa kini serta siap untuk masa depan.\"IKN Nusantara ini merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia yang nantinya akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia,\" kata dia. (sws)
Moeldoko Tegaskan Pembangunan IKN Bukan untuk Golongan Tertentu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. \"Pembangunan IKN ini dipersembahkan untuk bangsa dan negara, untuk masa depan Indonesia yang semakin baik; bukan untuk kelompok orang, bukan untuk kelompok golongan. Untuk itu, perlunya sebuah kerja sama besar kita, bangsa Indonesia ini,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara \"Menuju Ibu Kota Negara Baru” secara daring dari Jakarta, Rabu. Dia mengatakan Pemerintah terbuka dalam menyerap seluruh aspirasi terkait perencanaan maupun pembangunan IKN. Pemerintah juga berharap ada aspirasi konstruktif untuk membuat seluruh tahapan pembangunan IKN di Kalimantan Timur berjalan lancar. \"Pemerintah sangat terbuka memberikan kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan-masukan yang positif, yang konstruktif demi pembangunan IKN yang semakin sempurna,\" tambahnya. KSP juga akan mengawal pembangunan IKN dan mencegah hingga mengatasi hambatan, agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik, kata mantan panglima TNI itu.Sementara itu, Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, mengatakan IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. \"Dan menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan,\" kata Jokowi. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga bukan hanya mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan, melainkan juga sebagai lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju. Hal itu karena IKN Nusantara akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi serta lingkungan. \"Mewujudkan kota hutan, smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,\" katanya. Presiden juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan. \"Kota yang sangat ramah bagi semua lapisan untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara,\" ujar Presiden Jokowi. (sws)
Gelora TV Kembali Menghadirkan Gelora Talks Edisi ke-35
Jakarta, FNN - Dalam sepekan terakhir ini, publik dihebohkan polemik keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengubah aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. \"Kemenaker menilai JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap,\" tulis siaran pers yang diterima FNN.co.id, Selasa (22/2/2022). Namun, Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT yang merupakan revisi Permenaker 19 Tahun 2015 tersebut, justru memantik reaksi penolakan keras dari kalangan buruh. Sebab, pencairan JHT tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penolakan permenaker tersebut, juga dilakukan di laman change.org. Hingga Sabtu, 19 Februari 2022, sudah ada 421.111 orang yang menandatangani petisi online tersebut. Ikuti kembali Gelora Talk edisi ke 35 ini dengan tema: \"Polemik JHT, Kemana Dananya?\" Gelora Talk edisi kali ini akan menghadirkan para narasumber yang berkompeten dengan topik yang akan diangkat. WAKTU: Rabu, 23 Februari 2022, Pukul 15.30 sd 17.00 WIB. Pengantar: Mahfuz Sidik (Sekjen Partai Gelora Indonesia). Narasumber: 1. Muhammad Said Disu (Sekretaris Kementerian BUMN 2005 - 2010); 2. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI); 3. DR. Fuad Bawazier (Menteri Keuangan RI Tahun 1998). Host dipandun oleh Henwira Halim (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia). Bagi yang ingin bergabung bisa Join Zoom Meeting di: https://us02web.zoom.us/j/89103993164?pwd=NDVVN3lpRi9oUVpQRXVkQWNOclQ1dz09 Meeting ID: 891 0399 3164; Passcode: GELORA. (mth)
Brimob Kalsel Perkuat Pengamanan PT Freeport Indonesia
Banjarbaru, FNN - Sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditugaskan memperkuat pengamanan PT Freeport Indonesia, tergabung dalam Satgas Amole 2022 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua.Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono yang melepas keberangkatan pasukan, di Banjarbaru, Selasa, berpesan agar personel dapat menjalankan tugas dengan baik selama di Papua.\"Personel yang berangkat adalah mereka yang terpilih dan buktikan kepada negara kinerja terbaik demi kondusivitas Papua,\" kata dia.Agung pun meminta anggota menjaga nama baik satuan dengan menghindari pelanggaran serta tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sesuai perintah pimpinan dan komandan di lapangan.Dia menegaskan pula, Brimob Polda Kalsel selalu mendapat kepercayaan dari negara dalam tugas-tugas penting pengamanan baik di Papua maupun sejumlah wilayah lainnya.Untuk itulah, dia berharap prestasi selama ini bisa dipertahankan dan lebih penting lagi semua personel yang berangkat bisa kembali nantinya dengan utuh tanpa kurang satu apa pun.\"Berangkat 1 SSK maka kembali pun 1 SSK. Tetap jaga sinergitas dan soliditas serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dalam bertugas,\" kata Wakapolda.Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Ronny Suseno mengatakan personel dengan Danki Penugasan Satgas Amole AKP Ketut Dewa Putra Suteja akan terlebih dahulu mengikuti latihan praoperasi di Puslat Multifungsi Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor sebelum bertolak ke Papua mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.PT Freeport yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas dan perak merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID).Indonesia resmi memiliki 51,23 persen saham Freeport pada 2018 lalu. Sebelumnya Indonesia hanya mempunyai 9,36 persen sahamnya, sementara 90,64 persen sisanya masih dikuasai oleh Freeport-McMoran. (sws)
Perkara Korupsi Anak Usaha Askrindo Segera Sidang
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti perkara dugaan pidana korupsi PT Askrindo Mitra Utama (AMU), anak usaha PT Askrindo ke jaksa penuntut umum.Dengan telah dilimpahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) tersebut, jaksa penuntut umum segera membuat dakwaan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.\"Hari ini (Selasa) tim jaksa penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas tiga berkas perkara tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ketiga tersangka, yakni Wahyu Wisambodo (WW) selaku mantan Karyawan PT Askrindo Mitra Utama, dan mantan Direktur Pemasaran PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU) Firman Berahima (FB), selaku mantan Karyawan PT Askrindo, dan mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo; dan Anton Fadjar Siregar (AFAS), selaku Direktur Operasional Ritel PT Askrindo sekaligus Komisaris PT Askrindo Mitra Utama.Leonard menjelaskan, duduk perkara ini terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2020, terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT Askrindo Mitra Utama (anak usaha) secara tidak sah yang dilakukan dengan cara mengalihkan produksi langsung (direct) PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung melalui PT AMU (indirect) yang kemudian sebagian di antaranya dikeluarkan kembali ke oknum di PT Askrindo secara tunai seolah-olah sebagai beban operasional tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif.Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp604,6 miliar berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPKP RI.Polisi menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Ketua Umum PA 212 Ajak Tentara dan Ulama Jaga Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif yang sering disapa USM mengajak tentara, ulama, dan masyarakat khususnya umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.“Jangan sampai kita terpecah belah dan mau diadu domba. Mari kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini harus terus dirawat secara bersama-sama,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Slamet Maarif berpandangan bahwa umat Islam tidak boleh terpancing emosi oleh hasutan dan provokasi oleh sekelompok orang yang ingin membenturkan TNI dengan Umat.Ia melanjutkan, hubungan baik umat Islam dan tentara yang selama ini terbangun secara masif tidak bisa dipecah oleh siapa pun dan kelompok mana pun.“Sebab, hubungan umat Islam dan tentara sudah baik. Kami dan tentara sering bergandengan tangan kerja-kerja sosial membantu masyarakat, bahkan dalam acara 3 kali Reuni 212 pun TNI selalu membantu pengamanan bersama Polri,“ ucap dia menjelaskan.Slamet Maarif memberikan contoh dengan cara menerangkan solidaritas umat Islam dan tentara yang dapat terlihat ketika ada bencana alam di sejumlah daerah.“Di sana kami dan tentara melakukan berbagai kerja sosial bersama untuk membantu masyarakat,” katanya.Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar sebelumnya meminta ulama, umat Islam, dan tentara untuk terus bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Eka mendorong agar digelar forum diskusi soal kebangsaan antara ulama dan TNI secara intens.“Karena pertahanan yang kuat sebuah negara adalah bersatunya antara ulama dan umaro,” ujar Eka kepada wartawan, Jumat (4/2) lalu. (sws)
Dirut BPJS: Optimalisasi JKN Jamin Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia terlindungi.“Bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan, jadi Inpres No. 1 Tahun 2022 itu memperkuat untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN. Nah ini dilakukan bertahap sementara 1 Maret 2022 di sektor Kementerian ATR salah satunya syarat jual beli tanah,” kata Ali Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Melalui Inpres itu sedikitnya 30-an kementerian/lembaga (KL) termasuk gubernur, wali kota, bupati dan perangkat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi program JKN.Dalam optimalisasi tersebut terdapat delapan layanan publik yang mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN, antara lain pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), permohonan izin usaha, layanan pendidikan baik formal maupun non formal, permohonan administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Lebih lanjut, pengurusan tanah, pengurusan ibadah haji dan umroh, pengurusan pendaftaran calon migran Indonesia, serta pengurusan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN.Ia berharap, 98 persen rakyat Indonesia pada 2024 bisa terlindungi JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN). Ali Gufron menilai, kontroversi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut masih dalam proses sosialisasi.Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar melakukan sosialisasi dan edukasi.“Kami terus berusaha mengedukasi masyarakat agar optimalisasi program JKN ini tidak disalahartikan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong.Aktifnya masyarakat dalam program itu tentunya akan berpengaruh positif terhadap sektor kesehatan di dalam negeri sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara optimal.\"Perspektifnya harus kita ubah secara positif, agar masyarakat ikut serta menjadi peserta JKN,\" tutur Usman.Usman mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi. Kominfo melakukan penyebaran pesan melalui berbagai instrumen komunikasi mulai dari media sosial, media cetak, media daring, hingga media elektronik.\"Selain itu, dengan adanya optimalisasi program JKN ini, akan makin mengakselerasi transformasi digital agar masyarakat bisa mengakses informasi melalui media-media digital,\" ucap Usman. (sws)
Rektor UNP Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Bawaslu RI
Padang, FNN - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) tentang Kerja sama pengawasan pada Pemilu 2024.\"UNP merupakan satu dari 32 perguruan tinggi di Indonesia yang dipercayai oleh Bawaslu RI untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu Tahun 2024,\" kata Rektor UNP Prof Ganefri PhD di Padang, Selasa.Ia mengatakan Pemilu 2024 dipandang sebagai pemilu terbesar, karena dilakukan serentak dari tingkat pilkada, pileg, dan pilpres, maka UNP akan ambil bagian untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut semaksimal mungkin.Pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se Indonesia I tahun 2022 yang diadakan Bawaslu RI, di Jakarta pada 20 sampai dengan 24 Februari 2022, Tim Debat Demokrasi UNP lolos ke tingkat nasional.Rektor UNP menyambut baik kegiatan itu dan memberikan apresiasi terhadap tim Debat Demokrasi UNP yang lolos ke tingkat nasional. Tim Debat Demokrasi UNP merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.Pembina Debat UNP Dr Junaidi Indrawadi mengaku bahagia atas tim asuhannya yang dapat berlaga di tingkat nasional bersama 32 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bertindak sebagai pendamping tim debat yaitu Irwan SIP MSc yang juga merupakan dosen di Program Studi PPKn.Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, maka panitia telah mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta yang akan bertanding.Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta dan pendamping untuk Swab PCR dua hari sebelum keberangkatan.Kegiatan debat yang kedua kalinya ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk berperan dalam melahirkan generasi muda yang kritis dan memahami persoalan bangsa khususnya mekanisme pemilihan umum.Terlebih pada dua tahun mendatang akan dilaksanakan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024, diperkirakan banyak menggunakan media digital, media sosial, media elektronik dan sebagainya. (sws)
.jpg)
Fraksi NasDem Minta Pemerintah Kirim DIM RUU Pendidikan Kedokteran
Jakarta, FNN - Fraksi Partai NasDem di DPR meminta pemerintah mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran menyusul terbitnya surat presiden (Surpres) terkait revisi RUU itu. \"Kita tetap menunggu DIM dari Pemerintah terkait revisi RUU Pendidikan Kedokteran,\" tegas Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (22/2). DIM sangat diperlukan karena RUU Dikdok secara resmi sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sejak September 2021 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022, sehingga mau tidak mau harus diselesaikan. Ketua DPP Partai NasDem itu pun membeberkan beberapa masalah yang ada dalam pendidikan kedokteran yang ada. Misalnya, dokter masih sangat terbatas dan menumpuk di Jawa dan wilayah perkotaan. Penyebabnya adalah kehendak untuk mengembalikan biaya pendidikan yang begitu mahal. Belum lagi adanya mekanisme UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter). Ujian kompetensi ini telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya. Masalah lain, tingginya biaya pendidikan kedokteran saat ini menjadi semakin sulit untuk dijangkau oleh mereka yang terbatas secara ekonomi. Pendidikan kedokteran menjadi identik milik kalangan mampu dan berduit belaka. \"Untuk itu dunia kedokteran perlu reformasi. Di luar negeri orang berlomba-lomba membuka RS pendidikan, di kita \'limited\' bahkan swasta sulit jadi RS pendidikan. Kami tidak ingin jadi negara yang terjebak pada komersialisasi,\" papar Willy. Dalam kesempatan itu, Willy mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi RUU Pendidikan Kedokteran. Namun sayang, niat baik Presiden untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran di Indonesia belum direspon baik oleh jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Dirjen Riset Dikti. Respon kurang baik itu terlihat dari sikap Dirjen Riset Dikti Kemendikbud Nizam yang menilai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran belum perlu dilanjutkan. Willy yang menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu justru merasa aneh dengan sikap dari Kemendikbud khususnya Dirjen Riset Dikti yang menyatakan bahwa pembahasan revisi UU No. 20 Tahun 2013 belum perlu dilanjutkan. \"Kalau memang tidak perlu mengapa ada Surat Presiden (Surpres) yang diterbitkan?\" tegasnya. (sws)
POPULER
