POLITIK
Partai Gelora Ajak Gus Yahya dan NU Fokus pada Agenda Pemberdayaan Umat
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajak Nahdatul Ulama (NU) di bawah pimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk fokus pada agenda pemberdayaan umat. Yakni mengatasi masalah kemiskinan dan mengakhiri polarisasi di masyarakat yang mulai menunjukkan ekskalasinya menjelang Pemilu 2024. \"Dengan fokus pada agenda pemberdayaan umat, NU akan menjadi bagian penting dalam kolaborasi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022). Anis Matta menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir (Harlah) Nahdatul Ulama ke-96, serta pengukuhan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2022-2027. \"Selamat atas peringatan hari kelahiran ke-96 dan pembentukan pengurus baru Nahdlatul Ulama,\" katanya. Anis Matta menilai KH Yahya Cholil Staquf dapat membawa suasana yang lebih segar dalam perpolitikan di Indonesia. NU harus ikut serta berusaha untuk mengakiri polarisasi yang terjadi masyarakat. Selanjutnya, masuk ke agenda keumatan yang lebih fundamental dan strategis, yakni pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. \"Semoga suasana yang segar di bawah kepemimpinan baru akan membawa NU ke dalam usaha mengakhiri polarisasi dan masuk ke agenda keumatan yang fundamental dan strategis, yakni pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.,\" ujarnya. Berdasarkan data BPS, ungkap Anis Matta, angka kemiskinan terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Tepatnya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang angkanya mencapai 27 persen. Kemiskinan tersebut, lanjutnya, terbesar justru berada di lingkungan pesantren. Karena itu, hal ini menjadi tantangan terbesar bagi NU untuk mengatasi kemiskinan tersebut, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. \"Kemiskinan adalah masalah utama umat, dan itu terjadi pada daerah-daerah yang selama ini menjadi basis NU. Jawa Timur adalah daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia,\" ungkapnya. Anis Matta berharap KH Yahya Cholil Staquf dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan pemberdayaan ekonomi masyakarat, bukan sebaliknya turut serta dalam mengembangkan politik polarisasi yang bisa memecah belah umat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. \"Saatnya kita menghentikan permusuhan antar umat. Baik Wahabi maupun NU kita sama sama umat Nabi Muhammad SAW, Lebih baik kita bersama-sama mengatasi kemiskinan demi kemaslahatan umat,\" pungkasnya. (sws)
Sudah Dipilih Rakyat, Partai Gelora Dorong DPD RI Punya Kewenangan Setara DPR, bukan Hanya Simbolik
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena sudah dipilih rakyat secara langsung, bukan dipilih secara simbolik. Hal ini untuk menyempurnakan kedudukan sistem bikameral dalam ketatanegaraan kita yang terdiri dari dua kamar atau joint session antara DPR dan DPD yang memiliki kewenangan, serta kesetaraan hak yang sama di parlemen. \"DPD kita kan sudah lompat dipilih oleh rakyat, kalau sudah dipilih oleh rakyat ngapain kewenangannya simbolik. Jadi harus diberi kewenangan yang kuat. Sehingga bikameralisme kita menjadi sempurna,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk \'Penguatan Lembaga DPD RI, Perlukah?\', Rabu (26/1/2022) petang. Menurut Fahri, agar sistem tersebut menjadi sempurna, maka DPD harus berani mengkritik partai politik (parpol) di DPR. Sebab, yang bisa mengkritik DPR hanyalah DPD. \"Yang bisa kritik parpol itu, itu hanya kamar sebelahnya. Karena itu saya sarankan tolong (DPD) kritik ke parpol juga disuarakan. Sebab keterpilihan anggota DPD, nggak ada hubungannya dengan parpol. Karena itu lah bikameral kita itu salah satunya adalah DPD juga harus mengkritik DPR ini,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, beban kerja yang dimiliki DPR sangatlah banyak. Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh DPR, namun disayangkan beban kerjanya tersebut tidak diserahkan ke DPD. \"Coba bayangkan jika sebagian pekerjaan itu dibagi, dikonkretkan misalnya UU sudah memberikan kewenangan otonomi daerah, hubungan pusat daerah tapi coba dikonkretkan, baik hak legislasi, anggaran maupun pengawasan, saya kira itu lebih berimbang dua kamar cabang kekuasaan ini,\" ujarnya. Selain itu Partai Gelora, lanjut Fahri, juga menginginkan agar DPD diisi oleh tokoh-tokoh daerah dari kesultanan seperti Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, yang memiliki kekuasaan riil terhadap rakyatnya di daerah, kalau dipilih pasti menang. \"Saya sering mengatakan bagaimana DPD bisa mewakili champion-champion daerah yang dulu pernah ada. Anggota DPD RI bisa diisi oleh sultan-sultan yang masih ada di Indonesia, seperti Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore 950 tahun itu penguasa Pasifik dulu. Papua dulu punyanya Tidore. Tapi sekarang alhamdulillah jadi anggotanya Pak Sultan (Sultan Bachtiar Najamudin),\" katanya. Fahri melihat DPD RI bisa menjadi sarana atau wadah bagi para sultan di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan pikirannya bagi pembangunan bangsa dan negara. \"DPD menurut saya bisa menjadi salah satu penampungnya, khususnya saat pemilu agar sultan-sultan ini bisa disalurkan. Mungkin, kalau DPD kita ambil 20 persen dari perwakilan riil yang mungkin tidak harus dipilih, bisa saja reformasi itu kita lakukan ke depan,\" katanya. Hal senada disampaikan oleh cendikiawan muslim Prof Azyumardi Azra. Azyumardi menilai DPD sebagai wujud dari kedaulatan daerah, tapi tidak punya kewenangan, meski dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi tersebut, sengaja diciptakan untuk penguatan peran presiden dan oligarki partai politik di DPR untuk melucuti kedaulatan rakyat dan daerah. Sehingga parlemen saat ini terkesan kembali seperti tukang stempel. \"DPR saat ini seperti apa yang disebut orang sebagai tukang stempel kemauan presiden, seperti diloloskannya Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU Ciptaker,\" ujar Azyumardi. Karena itu, ia menilai kehadiran DPD saat ini boleh dikatakan antara ada dan tiada, karena tidak memiliki kewenangan legislasi yang memadai, sehingga penguatan DPD menjadi urgent. \"Tapi waktunya tidak tepat sekarang ini. Banyak orang menolak, bukan melokan amandemen untuk memberikan kekuatan konstitusional bagi DPD, tetapi banyak yang khawatir amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora,\" ujarnya. Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin mengungkapkan, banyak aspirasi daerah yang diabaikan DPR seperti usulan RUU Daerah Kepulauan dan RUU Bumdes yang sudah bertahun-tahun diusulkan tidak mendapat perhatian, bahkan dikeluarkan dari Prolegnas. Sementara, kata Sultan, banyak undang-undang yang sudah diketok DPR tanpa memperhatikan aspirasi DPD, sehingga rentan gugatan karena unsur politisnya dan pembahasannya dilakukan dilakukan dalam waktu singkat seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN (Ibu Kota Negara). \"Ya kalau temen-temen DPR mau teruskan, teruskan saja tapi lihat saja nanti ini, rawan sekali di chalange oleh kelompok civil society, termasuk kemarin soal IKN. Kita berikan catatan kritis, kita setuju, bukan tidak setuju. Tapi, dengan begitu gampangnya DPR ketok palu RUU Cipta Keja, IKN dan saya kira hampir semua RUU dilakukan terburu-buru,\" ujarnya. Seharusnya DPR mendengarkan aspirasi daerah seperti yang diwakili DPD. Sebab, suara rakyat yang memilih 136 anggota DPD setara dengan 70 juta suara, sehingga keterwakilannya sangat kuat karena juga dipilih langsung oleh rakyat. \"Gagasan besar Partai Gelora untuk penguatan kelembagaan DPD, memancing kita untuk memunculkan UU sendiri, UU DPD RI. Kalau di UU MD3 itu, payung kita sekarang, kita tidak bisa keluar dari sana. Kita akan mengambil langkah out the box, pilihan langkah ektra, bukan ekstra parlemen, tapi seperti kita tidak terlibat pembahasan kalau ada RUU lagi. Hal itu juga agar kita punya legal standing, kalau sekarang kan tidak bisa karena kita terlibat sejak awal,\" katanya. Akademisi Ilmu Politik Univeritas Indonesia Hurriyah berharap agar DPD bisa meningkatkan perannya di parlemen, karena aspirasi rakyat di DPR yang diwakili parpol banyak menimbulkan problem dan kekecewaan masyarakat. Hurriyah menilai, munculnya DPD juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan representasi politik, untuk memperkuat keterwakilan masyarakat dan daerah yang selama ini dinilai terlalu sentralisasi. \"Saya kira semangat penguatan lembaga DPD RI bisa mengembalikan kepentingan publik serta memastikan lembaga DPD sebagai representasi institusi politik bagi masyarakat daerah, sehingga perannya bisa optimal di parlemen,\" kata Hurriyah. (sws).
Hadiri Haul Mama Gelar di Cianjur, LaNyalla: Indonesia Tidak Merdeka Tanpa Pesantren
Cianjur, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri Haul Mama Gelar ke-30 di Pondok Pesantren Gelar, Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 1 Februari 2022. Ia mengatakan, pesantren memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. LaNyalla hadir bersama Senator asal Kepulauan Riau, Dharma Setiawan; Sekjen DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Rombongan Ketua DPD RI diterima pengasuh Pondok Pesantren Gelar Muhammad Faisal dan pengurus pondok lainnya, antara lain Aang Zein, Fawaidz dan Usep Abdul Aziz. Datang juga Kapolres (Kepala Polisi Resor) Cianjur, Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan dan Ketua Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI), Sudirman. LaNyalla menegaskan, Indonesia tidak merdeka tanpa pesantren. Artinya, kontribusi pesantren terhadap negara ini sangat besar. \"Saat awal kemerdekaan Indonesia, diketahui Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 pada akhirnya memicu lahirnya peristiwa 10 November 1945,\" ujar LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id. \"Selanjutnya bagaimana peran para ulama dalam memberikan sumbangan pemikiran saat sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Terutama terkait bentuk dan dasar dari negara yang akhirnya disepakati sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sistem Demokrasi Pancasila,\" ujarnya. Menurut LaNyalla, kehadiran pondok pesantren juga sebagai solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Baik sebagai solusi pendidikan, kesehatan, hingga solusi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. \"Sampai saat ini pondok pesantren adalah salah satu pilar penting sebagai penjaga moral dan penjaga akhlak generasi bangsa,\" ucapnya. Ditambahkan LaNyalla, ia sengaja datang ke ponpes menemui kiai- dan ulama untuk mencari ilmu. Hal itu sudah dilakukannya sejak masih muda. \"Saya cari ilmu yang tidak ada di dunia ini. Dari para kiai untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diperoleh sebagai hasil dari pengalaman kerohanian secara pribadi,\" ucapnya. Pengasuh Ponpes Gelar, KH Muhammad Faisal berharap pertemuan itu bukan yang pertama dan terakhir tapi pertemuan untuk selanjutnya. Sehingga terjalin ukhuwah yang semakin erat antara ulama dan umara. \"Ulama dan umara harus bersinergi dan bersatu dalam memajukan umat dan bangsa,\" katanya. Muhammad Faisal juga mendoakan agar LaNyalla yang mempunyai aktivitas banyak dan cita-cita tinggi diberikan kemudahan. \"Semoga diberikan usia panjang, rezeki barokah, ilmu yang luas. Terkait pencalonan presiden, kalau Pak LaNyalla siap kenapa tidak. Manusia harus yakin dan terus berusaha, ketentuan ada di tangan Allah. Mudah- mudahan diberikan posisi terbaik,\" ujarnya. Dalam kunjungamnya itu, senator asal pemilihan Jawa Timur itu berziarah ke makam pendiri Ponpes Gelar, almarhum KH Zen Abdusomad (Mama Gelar) yang tidak jauh dari pesantren. (MD).
DPRD Dorong Penanganan Serius Jaringan Pengemis di Sampit
Sampit, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rinie mengapresiasi langkah Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengungkap jaringan pengemis yang terorganisasi, dan diharapkan masalah ini ditangani secara serius.\"Keberadaan pengemis tersebut sudah sering dikeluhkan masyarakat, apalagi terbukti bahwa mereka itu ternyata terorganisir dan mengeksploitasi anak di bawah umur. Ini tentu harus disikapi serius,\" kata Rinie di Sampit, Senin.Pernyataan ini disampaikan Rinie menanggapi pengungkapan kelompok pengemis di Sampit oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban pekan lalu menemukan ada satu keluarga dari Kabupaten Seruyan yang sengaja datang ke Sampit untuk mengemis.Hal cukup mengejutkan yaitu keluarga dengan 12 anak itu \"mengerahkan\" sebagian anak mereka untuk mengemis. Hal itu lantaran mereka merasa hasilnya cukup besar.Petugas sempat kaget lantaran keluarga yang tinggal di sebuah rumah sewaan cukup besar itu ternyata memiliki mobil, sepeda motor dan perhiasan emas. Kehidupan keluarga pengemis ini tidak menggambarkan keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga terpaksa mengemis.Rinie mendorong kejadian ini disikapi serius agar tidak terus berulang. Tindakan mengorganisasi dan mengeksploitasi anak-anak menjadi pengemis, dinilai sebuah pelanggaran hukum yang bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.Perlu ada tindakan untuk memberikan efek jera kepada siapa saja yang mengeksploitasi anak menjadi pengemis. Selain itu, tindakan tegas itu sebagai jawaban terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya pengemis di kota ini.Maraknya gelandangan dan pengemis juga menjadi gambaran masalah sosial yang terjadi di daerah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan bertambah parah dan menimbulkan masalah serius.Diperlukan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan lainnya. Tujuannya agar penanganan bisa tuntas sehingga tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di kota ini.\"Kalau penanganannya tidak ada pola penanganan yang tepat maka masalah ini dikhawatirkan tidak akan tuntas. Masalah akan terus berulang dan terus pula dikeluhkan masyarakat. Makanya perlu penanganan yang lebih serius dan komprehensif,\" demikian Rinie. (sws)
KSP Sebut NU Mampu Jadi Jangkar Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) telah mampu menjadi jangkar kehidupan keagamaan (mas\'uliyah diniyah) dan kehidupan kebangsaan (mas\'uliyah wathaniyah).Hal tersebut disampaikan Rumadi berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Ke-96 NU, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.\"Bangsa Indonesia sangat beruntung diberi anugerah berupa organisasi NU yang bisa menjadi penyuluh ruh kebangsaan kita,\" ujar Rumadi.Rumadi menilai, organisasi NU selama ini sangat kontributif memperkuat agenda-agenda pembangunan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM.\"Pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung, bapak Presiden jelas-jelas menyampaikan apresiasinya pada NU yang ikut membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi. Itu salah satu bukti nyata kontribusi NU pada pemerintah,\" tutur Rumadi. Selain itu, ujar Rumadi, pemerintah juga merasakan kiprah NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, dan NKRI.\"Atas dasar itu, pemerintah akan terus bekerja sama dengan NU untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan,\" kata Rumadi.Sebagai informasi, pada peringatan Harlah Le-96 NU, di Balikpapan, juga dilakukan pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027. Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. (sws)
KSP: RUU TPKS harus Jadi Produk Hukum Paripurna
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus menjadi produk hukum paripurna.Moeldoko mendorong tim gugus Tugas RUU TPKS, dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS, bisa membaca titik-titik yang perlu disempurnakan dari RUU TPKS.\"Secara substansi harus bisa menjawab seluruh persoalan, baik dari segi pencegahan, perlindungan korban, hingga pengaturan pidananya,\" tegas Moeldoko, saat membuka konsinyering penyusunan DIM RUU TPKS, di Jakarta, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima.Kantor Staf Presiden menggelar konsinyering terkait penyusunan DIM RUU TPKS, yang melibatkan Kemenkum HAM, KemenPPA, Kemensetneg, Kejagung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait.Konsinyering penyusunan DIM ini dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo menerima naskah resmi RUU TPKS dari DPR.Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga berharap Gugus Tugas RUU TPKS segera bergerak untuk melakukan diskusi publik bersama kelompok-kelompok strategis yang suaranya perlu didengar, sebagai bahan dalam penyempurnaan DIM.“Jangan sampai teriak-teriaknya nanti setelah RUU diundangkan. Lebih baik, kita berdebat \'berdarah-darah\' sekarang ketimbang nanti setelah semuanya disahkan,” tegas Moeldoko.Sebelumnya, dalam sidang paripurna Selasa (18/1), DPR menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR. RUU usulan inisiatif DPR tersebut, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkannya Surat Presiden (Surpres).Sesuai perundang-undangan, Presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM, terhitung sejak RUU TPKS disetujui menjadi hak inisiatif DPR. (sws)
Kasad Pimpin Sertijab Pangkostrad Mayjen TNI Maruli Simanjuntak
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dijadwalkan memimpin acara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Mayjen TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin.\"Serah terima jabatan mulai dari Pangkostrad sampai dengan badan pelaksana lainnya dilaksanakan hari ini, Senin, 31 Januari 2022 di Lantai 3 Gedung Nasution Mabes TNI AD,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna saat dihubungi di Jakarta, Senin.Dalam kesempatan itu, Kadispenad memastikan Jenderal Dudung — Pangkostrad sebelum Mayjen Maruli — akan memimpin acara serah terima jabatan tersebut.Walaupun demikian, kegiatan itu tidak terbuka untuk diliput oleh para wartawan, dan kegiatan dokumentasi akan dilakukan oleh tim TNI AD, kata Tatang.Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada bulan ini resmi ditunjuk sebagai Pangkostrad oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, sebagaimana ditetapkan dalam SK Panglima TNI Nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.Dalam SK itu, Panglima TNI tidak hanya mempromosikan Mayjen Maruli dari Panglima Kodam IX/Udayana jadi Pangkostrad, tetapi juga memutasi, mempromosikan, dan memberhentikan dengan hormat 328 perwira tinggi TNI lainnya.Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad menggantikan Jenderal Dudung telah diprediksi oleh banyak pengamat.Pasalnya, dia punya riwayat kedekatan dengan Presiden Joko Widodo terutama saat dia menjabat komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI pada 2018 sampai 2020, dan wakil komandan Paspampres TNI pada 2017-2018.Walaupun demikian, Panglima TNI usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI Senin minggu lalu (24/1) menerangkan penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad merupakan hasil penilaian profesional.“Jabatan Pangdam itu sebenarnya adalah salah satu aspek penilaian apakah saat menjabat ada sesuatu yang kemudian membuat yang bersangkutan layak (menjadi Pangkostrad),\" terang Panglima kepada wartawan minggu lalu. (sws)
Nahor-Jhon Unggul pada PSU Yalimo
Wamena, FNN - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua, Nahor Nekwek bersama Jhon W Wilil unggul dari pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada penghitungan hasil pemilihan suara ulang (PSU) Yalimo ke dua yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 26 Januari lalu.Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen melalui telepon, Senin, mengatakan telah dilakukan penetapan hasil PSU dan dari 90.949 surat suara, 90.052 merupakan surat suara sah dan 896 merupakan suara tidak sah.\"Dari hasil pleno rekapitulasi penghitungan, perolehan suara untuk pasangan nomor urut satu Nahor Nekwek dan Jhon W. Wilil memperoleh suara 48.504, sedangkan untuk pasangan calon nomor urut dua , Lakius Peyon dan Namum Mabel memperoleh suara 41.548,\" tuturnya.Yehemia mengatakan dari penghitungan suara terbanyak ada selisih 6.956 suara, sehingga dapat dipastikan pasangan calon nomor urut satu menang. \"Salinan berita acara pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk PSU tingkat kabupaten sudah kami berikan kepada Bawaslu dan saksi pasangan calon nomor urut satu maupun nomor urut dua,\" ujarnya.Yehemia memastikan hasil penetapan rekapitulasi itu nantinya dilaporkan lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rentan waktu tujuh hari.\"Setelah penetapan saat ini KPU belum tahu apakah para pihak akan menggugat di MK atau tidak, itu diberikan waktu selama tiga hari, tetapi MK memerintahkan termohon dalam hal ini KPU Yalimo untuk melaporkan selama tujuh hari ke depan,\" ucapnya. Sebelumnya PSU Yalimo mendapat perhatian serius dari penyelenggara dan pemerintah, sebagai contoh PSU ini dipantau langsung oleh Ketua KPU RI. Penyelenggaraan PSU ini juga dikawal ribuan personel keamanan dari TNI dan Polri. (sws)
KSP Nyatakan Pemerintah Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah saat ini sedang menyusun 10 peraturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan peraturan kepala Otorita IKN. Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan penyusunan 10 peraturan turunan tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima naskah UU IKN pada Kamis (27/1) lalu. \"Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga PP (peraturan pemerintah), lima Perpres (peraturan presiden), satu Kepres (keputusan presiden), dan satu peraturan kepala Otorita IKN,\" tutur Wandy. Wandy menjelaskan beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN. Selain itu, akan turut terdapat perpres yang mengatur soal struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata kerja Otorita IKN. \"Kalau soal biaya atau anggaran akan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN,\" jelas Wandy. Ia menuturkan bahwa pemerintah menargetkan penyusunan peraturan turunan UU IKN dalam selesai dalam dua bulan sejak pengesahan UU IKN pada 18 Januari 2022 lalu. \"Rentang waktunya 2 bulan ya sejak UU IKN disahkan. Naskah dari DPR saat ini sedang dirapikan dan diberi nomor UU nya,\" ujar Wandy. Sebelumnya, DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara di Pulau Kalimantan akan diberi nama Nusantara. (sws)
KPU Purbalingga Gencarkan Pendidikan Pemilih Bagi Generasi Muda
Purbalingga, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terus menggencarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi generasi muda, guna meningkatkan angka partisipasi pemilih.\"Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi generasi muda kami gencarkan, baik secara langsung maupun juga lewat media sosial, karena media sosial merupakan sarana yang efektif di tengah pandemi seperti sekarang ini,\" kata anggota KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas), SDM dan Kampanye Andri Supriyanto di Purbalingga, Minggu (30/1).Dia menjelaskan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara virtual diharapkan akan bisa mencegah potensi kerumunan dan mendukung implementasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.Menurut dia, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat penting dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan pemilih pemula.\"Kami akan menggencarkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan cara-cara kreatif agar dapat menjangkau target dengan tepat sasaran, selain lewat narasi-narasi di media sosial. Kami juga akan datang ke kampus dan sekolah-sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,\" katanya.Dia mengatakan pada Februari 2022 kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan diselenggarakan secara masif dengan menyasar komunitas-komunitas anak muda, para mahasiswa dan juga para pelajar yang ada di wilayah setempat.\"Mulai Bulan Februari pekan kedua atau ketiga kami akan secara masif memulai rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi generasi muda yang ada di Purbalingga,\" katanya.Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq menilai sosialisasi melalui media sosial dapat efektif menjadi salah satu sarana sosialisasi.\"Terutama pada saat ini jumlah pengguna aktif media sosial cukup besar, sehingga sangat efektif bila menjadi salah satu sarana sosialisasi, namun perlu konten-konten sosialisasi yang kreatif, agar pesan yang ingin disampaikan dapat terdistribusi dengan baik,\" katanya.Selain itu, kata dia, perencanaan terkait kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih lewat media sosial juga harus dipersiapkan dengan baik.\"Perlu diingat bahwa masih cukup banyak penduduk yang belum bisa mengakses internet. Misalnya, di tempat-tempat terdepan, terluar dan tertinggal,\" ucapnya.Untuk menyiasati hal tersebut, kata dia, penyelenggara pemilu perlu terus melakukan berbagai terobosan dalam menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kepemiluan.\"Misalkan, melakukan kunjungan langsung dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ke daerah yang akses internetnya terbatas, atau bisa juga melalui televisi lokal atau penggunaan radio, termasuk juga radio komunitas,\" katanya.(sws)
POPULER
