Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengharapkan Komisi III DPR RI bisa membantu akselerasi atau percepatan pembangunan pada berbagai sektor di provinsi setempat.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI dan berharap peran strategis Komisi III sebagai political representation dapat mendorong akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Sugianto di Palangka Raya, Senin (21/2) malam.

Melalui kunjungan kerja tersebut, dia berharap sinergi dan jalinan emosional antara Pemprov Kalteng dan Komisi III DPR RI makin erat sehingga percepatan pembangunan bisa makin ditingkatkan.

Menurut dia, menjadi harapan bersama agar memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Kalteng sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat turut mendukung percepatan pembangunan di Kalteng,” kata Sugianto Sabran.

Oleh karena itu, gubernur dua periode ini mengatakan bahwa pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa mewujudkannya.

Ia lantas menyebutkan salah satunya adalah dalam mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan hilirisasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor-sektor unggulan dan menyerap tenaga kerja.

Melalui masing-masing perangkat daerah, pihaknya juga terus memacu pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas.

Berbagai inovasi yang dilakukan Gubernur Sugianto Sabran, salah satunya adalah program pengembangan shrimp estate atau tambak udang vaname yang dimulai di Kabupaten Sukamara. Hal ini dilakukan melihat potensi sektor kelautan dan perikanan Kalteng yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Sementara itu, Komisi III DPR RI yang berkunjung ke Kalteng dipimpin oleh Desmond Junaidi Mahesa beserta seluruh rombongan. Turut hadir dalam silaturahmi dan ramah tamah tersebut, antara lain Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pj. Sekretaris Nuryakin, dan unsur forkopimda setempat. (sws)