POLITIK
Wali Kota Medan Didorong Dai Muda Maju Pilgub Sumut 2024
Medan, FNN - Wali Kota Medan Bobby Nasution didorong maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 ketika menyaksikan pelantikan Forum Dai Muda (Fodium) Sumut.\"Sebagai kepedulian pak wali terhadap para ustadz, layaklah kiranya kita pertimbangkan untuk maju di Pilgub Sumut 2024,\" terang Ketua Fodium Sumut, Ustadz Yasir Tanjung, SPd di Medan, Sabtu.Ustadz Yasir merupakan Ketua Fodium Sumut terpilih, sedangkan Bobby Nasution tercatat sebagai penasihat Fodium Kota Medan karena kepeduliannya terhadap ulama, dai ustadz di Kota Medan.Yasir mengaku Fodium sejak didirikan empat tahun lalu sudah eksis di sembilan kabupaten/kota di Sumut, di antaranya Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Siantar dan Labuhanbatu.\"Setelah diamanahkan memimpin Fodium Sumut, kami bekerja keras mendirikan di kabupaten/kota lainnya. Dengan semangat muda, kita fokus dakwah di daerah minoritas,\" katanya.\"Kami sudah programkan pelatihan pendakwah ke masyarakat. Kita bukan suatu golongan, tapi semua suku ditampung saling bersatu. Nasihati kami untuk perbaikan ke depan,\" ujar Yasir.Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Fodium Sumut dengan harapan bisa membantu program Pemkot Medan, di antaranya masjid mandiri yang sedang berjalan.\"Secara pribadi saya minta tolong bantuan Fodium Sumut agar program keumatan Pemkot Medan berjalan baik, dan cepat. Sesuai capaian optimal, dan kami punya program masjid mandiri,\" ujarnya.\"Kami ingin para dai, ustadz agar sampaikan juga pentingnya ekonomi syariah dibangun dari masjid, seperti zaman Rasulullah. Jadi bisa lebih diamalkan dalam kehidupan kita,\" kata Bobby melanjutkan.Wali kota juga mengharapkan agar Fodium Sumut membantu dalam memakmurkan Medan Islamic Center yang tahun ini dimulai pembangunannya.\"Doakan Islamic Center kelar dalam satu atau dua tahun ke depan. Harapan kami, bantulah merawat dengan kegiatan positif di dalamnya,\" pungkas Bobby. (sws)
Perludem Sebut PPP Terbuka dengan Anak Muda
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka dengan keterlibatan generasi muda. Titi Anggraini dalam diskusi “Merebut Pemilih Muda 2024 yang Muda yang Menentukan\" di Jakarta, Sabtu, mengatakan PPP bernuansa muda, tidak hanya terlihat dari struktur partai namun banyak anak muda potensial yang ikut berkontribusi meramaikan wacana dan dinamika di PPP. \"Saya melihat PPP sudah banyak membuka ruang keterlibatan anak muda, dan ini bagi saya yang menjadi kelebihan dari PPP,\" kata dia.Dia mengatakan pada Pemilu 2024 jumlah anak muda sangat signifikan sehingga sangat menentukan dalam perolehan suara. Menurutnya, jika anak muda dikelola dengan baik, maka sudah pasti partai aman untuk lolos ambang batas parlemen (PT). \"Membangun hubungan militansi dengan partai menjadi sangat penting. Anak muda harus hadir dan tampil dalam panggung utama di partai politik, hadir dengan gagasan dan fisiknya,\" kata dia. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan generasi milenial lebih terbuka dalam segala hal, khususnya dengan dunia digital. Mereka punya kekuatan yang begitu besar dalam menentukan arah Indonesia ke depan.\"Bonus demografi harus dikelola dengan baik, prediksi saya pada Pemilu 2024, anak muda akan menentukan dan akan menjadi pemimpin dalam wilayah publik,\" kata Audy yang juga merupakan salah satu kader muda PPP. Kendati demikian, menurutnya, ada yang kurang dari anak muda, yaitu kurang menggemari literasi politik. Oleh sebab itu, katanya, harus diberikan edukasi politik secara terus menerus. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Imam Fauzan menyebutkan karakter anak muda sangat adaptif. Anak muda bebas terhadap partai politik tapi sering mengikuti kegiatan politik.\"Anak muda jauh lebih rasional dan objektif dalam memilih partai. Karena Itu penting bagi kita untuk menghadirkan wajah partai politik yang terbuka dan bisa diterima oleh anak anak muda,\" kata dia. Menurut dia, PPP harus sangat pro terhadap anak muda. Anak muda, kata Imam, lebih aktif di media sosial. Oleh karena itu edukasi politik di media sosial menjadi sangat penting dan diperlukan. \"Lewat media sosial kita bisa berikan edukasi politik untuk anak muda, kita sajikan konten-konten yang menarik dan edukatif agar anak muda punya pengetahuan tentang politik,\" ujarnya. (mth)
Brigade Dukung Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024
Kota Bogor, FNN - Pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Barisan Ganjar Terdepan (Brigade) mendorong PDI Perjuangan untuk merestui Ganjar Pranowo maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Meskipun sekarang belum ada ketok palu dari partai pendukungnya, di sini kami terus bergerak karena kami begitu yakin Pak Ganjar bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi,\" kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Brigade Gama Andrea di Taman Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Gama menyatakan Brigade meyakini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sosok yang bijaksana dalam menentukan pilihan kandidat Calon Presiden 2024.Brigade yang baru saja dideklarasikan pada Sabtu (22/1) siang telah mengikuti prestasi Ganjar Pranowo sejak lama. Sejumlah prestasi telah ditorehkan Ganjar Pranowo, seperti pembangunan infrastruktur, menekan radikalisme dan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan bentuk keseriusannya menjalankan pemerintahan selama ini. Dalam hal ekonomi kerakyatan, katanya, Ganjar telah meraih penghargaan di dua kali ajang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Award 2019 dan 2021. \"Banyak sekali prestasinya dan ini yang melandasi bahwa beliau layak didukung untuk melanjutkan gegap gempitanya pembangunan yang sudah dimulai Pak Jokowi,\" kata Gama. Sosok Ganjar yang ramah dan menjadi pelopor gerakan kepedulian terhadap pasien COVID-19 dengan menginstruksikan tidak melihat status warga untuk dapat dilayani petugas kesehatan di rumah sakit. Di sisi lain, ide pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang berskala nasional banyak diinisiasi langsung oleh Ganjar Pranowo.Sikap Ganjar yang cepat merespons kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat Brigade yakin penerus pembangunan yang dimulai Presiden Jokowi menjadi tepat dilanjutkan sosok Ganjar Pranowo. \"Tadi juga disampaikan kita punya satu pekerjaan besar mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini harus dikawal, karena ini bukan pembangunan sampai 2024, tetapi bisa sampai 10 tahun 20 tahun ke depan. Jadi beliau yang layak menerima estafet,\" ungkap Gama. (mth)
KSP: Kemitraan PT RNI 2 Jatitujuh harus Sejahterakan Petani
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko menekankan pentingnya kesejahteraan petani dalam pelaksanaan program kemitraan budidaya tebu PT RNI 2 Jatitujuh.Joko menyampaikan hal tersebut, saat bertemu jajaran direksi PT RNI 2 Jatitujuh dan Forkopimda Kabupaten Indramayu, Sabtu, sebagaimana siaran pers yang diterima.“Kita harus sama-sama sepakat bahwa menghormati kesejahteraan petani adalah prioritas Presiden,” kata Joko.Sebagai informasi, pertemuan tim Kantor Staf Presiden dengan jajaran direksi PT RNI 2 Jatitujuh dan Forkopimda Kabupaten Indramayu ini, menindaklanjuti aduan para petani penggarap lahan HGU PT RNI 2 Jatitujuh.Kepada KSP, petani mengaku keberatan menjalankan program kemitraan budidaya tebu karena PT RNI 2 Jatitujuh tidak transparan, terutama soal sistem kerjasama dan bagi hasil. Selain itu, petani juga menilai, tanaman padi lebih menjanjikan ketimbang tebu. Sebab, program yang sama yang diberlakukan di Majalengka justru membuat petani merugi.Menurut Joko, PT RNI sebaiknya memberikan jaminan kepada para petani penggarap lahan, mulai dari adanya transparansi sistem kerjasama, tidak menggantikan petani lama dengan petani baru, hingga adanya tenggang waktu bagi para petani untuk menyelesaikan proses tanam padi mereka hingga panen.“Jangan sampai petani sedang menggarap padi, tiba-tiba tanahnya diurug dan digantikan tanaman tebu. Mohon berikan motivasi dan kepercayaan agar petani teredukasi,” ujar Joko.Direktur PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko menyatakan, pihaknya akan segera memperbaiki pola kemitraan untuk nanti disosialisasikan kembali kepada para petani.“Kami ingin menyelesaikan secepatnya, karena tahun ini adalah momentum yang sangat baik,” ungkapnya. Sementara itu, Nina Agustina Bupati Indramayu memastikan, dari awal pemerintah daerah sudah memfasilitasi PT RNI 2 Jatitujuh dengan petani. Bahkan kata dia, pihaknya juga meminta PT RNI segera memberikan wadah kepada petani agar persoalan kemitraan budidaya tebu bisa selesai.“Mari kita bersama-sama cari jalan keluarnya, ini momentum untuk kebangkitan dan kesejahteraan petani di Indramayu,” tuturnya.Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui petani penggarap lahan HGU PT RNI2 Jatitujuh di desa Sukamulya Indramayu. Kedatangan KSP untuk mendengar dan menyerap aspirasi petani terkait program kemitraan budidaya tebu.Seperti diketahui, PT PG Rajawali 2 RNI Group mengelola 12 ribu hektare lahan HGU, 6 ribu di Majalengka dan 6 ribu di Kabupaten Indramayu. Sejak 2018 pengelolaan lahan yang awalnya dilakukan secara swadaya berubah menjadi kemitraan dengan petani penggarap dari 13 desa penyangga.Dalam perjalanannya, program kemitraan ditentang oleh petani karena dinilai tidak transparan, dan perubahan alih fungsi lahan dari tanaman padi ke tebu dinilai tidak menguntungkan. (sws)
Perludem: Hindari Tumpukan Beban Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mendesain betul untuk menghindari tumpukan beban penyelenggaraan tahapan yang berlebih antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).\"Hal itu agar kerja-kerja petugas pemilu tidak terlalu berat serta tetap pada koridor beban kerja yang rasional dan manusiawi,\" kata Titi Anggraini yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.Titi mengemukakan hal itu ketika merespons Surat KPU RI Nomor 46/PL.01/01/2022 tertanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.Sebelumnya, pada tanggal 30 November 2021 KPU bersurat kepada Ketua DPR RI melalui Surat KPU Nomor 1145/HK.02/08/2021 perihal yang sama. Semula hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 21 Februari 2024. Namun, surat terakhir menyebutkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.Menjawab pertanyaan terkait dengan frasa \"paling lambat\" yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), berarti waktu setiap tahapan bisa diperpendek, Titi mengatakan, \"Pastinya tahapan pemilu tidak boleh kurang dari 20 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.\"Akan tetapi, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, dimulai lebih awal dengan masa waktu tahapan lebih panjang dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 167 UU Pemilu.Dalam Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.Jika merujuk surat KPU kepada Ketua DPR RI dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, lanjut Titi, tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022.Disebutkan pula sejumlah program/kegiatan yang bisa dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, antara lain: penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu; penyusunan pedoman teknis/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan dan barang persediaan logistik pemilu; dan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.Mulai tanggal tersebut, KPU juga mulai menyusun PKPU; pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi dan komunikasi; sosialisasi dan publikasi informasi kepada masyarakat serta bimbingan teknis kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.Tahapan awal lain yang bisa dimulai 14 Juni 2022, lanjut Titi, penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). (sws)
SMRC: Mayoritas Masyarakat Tidak Ingin Pemilu 2024 Diundur
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan hasil survei dari pihaknya menunjukkan mayoritas masyarakat tidak ingin penyelenggaraan Pemilu 2024 diundur.\"Survei kami pada September 2021 menunjukkan 82,5 persen responden menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Jadi, kebanyakan masyarakat memang tetap menginginkan hak politiknya terpenuhi di 2024 dengan tidak mengubah jadwal pemilu,\" kata Sirojudin Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ia mengemukakan hal tersebut saat menghadiri webinar Moya Institute bertajuk “Pandemi dan Siklus Politik Indonesia Jelang 2024 \", Jumat. Hal yang disampaikan Sirojudin tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mewakili aspirasi beberapa pengusaha dengan meminta pelaksanaan Pemilu 2024 diundur ke 2027.Lebih lanjut, Sirojudin pun memandang belum ada konsensus di antara para penyelenggara negara, baik pemerintah maupun DPR, untuk mengundurkan jadwal pemilu hingga saat ini.Begitu pula dengan masyarakat Indonesia, menurutnya, pengunduran jadwal pemilu bukanlah aspirasi di tingkat massa.\"Para pendukung pengunduran jadwal pemilu menggunakan preseden sejarah atau hal yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu, perubahan jadwal pemilu dimajukan, Pemilu 2002 ke 1999. Namun, yang harus diingat, konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang,\" ujar Sirojudin. Ketika itu, lanjutnya, ada krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak 1997 sehingga melahirkan era reformasi pada tahun 1998.Jadwal Pemilu 2002, kata Sirojudin, dimajukan karena ketidakpercayaan pada pemerintahan transisi maupun MPR dan DPR hasil Pemilu 1997 sangat tinggi di kalangan masyarakat.Dengan demikian, para penyelenggara negara bersepakat untuk memajukan jadwal pemilu ke 1999.Namun pada saat ini, kata Sirojudin, kondisi seperti itu tidak terjadi sehingga masyarakat pun tidak menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur sebagaimana yang tercatat dalam survei SMRC itu. (sws)
Herlina Dicopot dari Anggota Banggar dan Banmus DPRD Surabaya
Surabaya, FNN - Fraksi Gabungan Demokrat dan Nasdem DPRD Surabaya dikabarkan mengusulkan pencopotan jabatan Herlina Harsono Njoto dari keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD setempat.\"Saya malah baru mendengar kalau ada penggantian,\" kata Herlina saat dikonfirmasi mengenai pencopotan dirinya tersebut di Surabaya, Sabtu.Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tidak ada masalah kalaupun ada pergantian, di politik memang semua hal bisa terjadi.\"Penugasan bisa dimana saja. Itu semacam tour of duty lah ya,\" ujar Herlina.Diketahui Herlina sebelumnya juga digantikan oleh Moch.Machmud dari posisi Ketua Fraksi Partai Demokrat-Nasdem dan Herlina juga dicopot dari posisi sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC Partai Demokrat Surabaya.Ketika ditanya apa yang menyebabkan dia dicopot dari sejumlah posisinya di partai maupun di DPRD, Herlina mengatakan bahwa semua itu lumrah saja.\"Jabatan itu amanah, bagian terpenting dari itu adalah tetap berkoalisi bersama rakyat,\" katanya.Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan Demokrat dan NasDem DPRD Surabaya M. Machmud membenarkan adanya reposisi di tubuh fraksi yang dipimpinnya itu.\"Jadi yang direposisi itu semua bukan Bu Herlina saja dan itu biasa saja. Ini masih proses kok belum rapat paripurna,\" katanya.Machmud mencontohkan, anggota Fraksi Demokrat-Nasdem Ratih Retnowati yang selama ini tidak masuk badan apapun di DPRD Surabaya karena jabatan anggota Banmus dan Banggar dirangkap oleh Herlina.\"Kan kasihan Bu Ratih tidak masuk badan, makanya supaya adil, makanya jabatan di Bu Herlina dilepas satu,\" ujarnya. (sws)
Panglima TNI Tunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Jabat Pangkostrad
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi dan promosi jabatan kepada 328 Perwira Tinggi (Pati TNI), salah satunya Mayjen TNI Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal itu tertuang dalam Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Dalam surat keputusan ini ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 orang diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. \"Hal itu telah diamanatkan dalam Perpes No 66 tahun 2019, seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI,\" kata Prantara. Sedangkan 10 Jabatan Perwira Tinggi Bintang 3 dalam Keputusan Panglima TNI tersebut adalah Pangkogabwilhan III dijabat oleh Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa (Pangdam XVIII/Kasuari ), Danjen Akademi TNI dijabat oleh Letjen TNI Bakti Agus Fajari (Wakasad), Wakasad dijabat oleh Mayjen TNI Agus Subiyanto (Pangdam III Siliwangi), Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak (Pangdam IX Udayana) Selain itu, Dankodiklatad dijabat oleh Mayjen TNI Ignatius Yogo (Pangdam XVII/Cenderawasih), Pangkoarmada dijabat oleh Laksdya TNI Agung Prasetiawan (Danpushidrosal), Danpushidrosal dijabat oleh Laksdya TNI Nurhidayat (Dankodiklatal), Dankodiklatal dijabat oleh Mayjen TNI Mar Hartono, Pangkoopsudnas (dijabat oleh Marsdya TNI Andyawan Martono (Danjen Akademi), Dankodiklatau (dijabat oleh Marsda TNI Nanang Santoso (Gubernur Akademi TNI AU). (sws)
Musda Demokrat Jatim Hasilkan Nama Emil dan Bayu Sebagai Calon Ketua
Surabaya, FNN - Musyawarah Daerah VI Partai Demokrat Jawa Timur menghasilkan dua nama, yakni Emil Elestianto Dardaj dan Bayu Airlangga sebagai calon ketua yang akan memimpin secara definitif selama 5 tahun ke depan.\"Selamat kepada Mas Emil Dardak dan Mas Bayu. Dua putra terbaik Demokrat Jatim yang terpilih sebagai calon ketua,\" ujar Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat Herman Khaerun usai penutupan Musda VI di Surabaya, Kamis (20/1) malam.Emil Elestianto Dardak saat ini menjabat Wakil Gubernur Jatim yang sebelumnya sempat sebagai Plt. Ketua Demokrat Jatim, sedangkan Bayu Airlangga adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim serta sempat sebagai Plt. Sekretaris Demokrat Jatim.Herman Khaerun mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat Jatim yang sukses menggelar Musda VI.Hasil dari musyawarah, kata dia, selanjutnya dilaporkan ke DPP dan kepada dua calon ketua diminta mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya, yakni tes uji kepatutan dan kelayakan.Lebih jauh Herman menjelaskan bahwa Musda VI Partai Demokrat Jatim menghasilkan 12 surat keputusan, di antaranya laporan pertanggungjawaban pengurus DPD periode 2016—2021.\"Dengan demikian, kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim saat ini dinyatakan demisioner. Selanjutnya segera menggelar rakerda untuk program kerja partai 5 tahun ke depan setelah terbentuk kepengurusan baru,\" ucapnya.Sementara itu, Ketua SC Panitia Musda VI Demokrat Jatim Reno Zulkarnaen bersyukur proses musyawarah berlangsung lancar dan tidak menemui kendala berarti.\"Artinya, setelah dihasilkan keputusan di musda, tak ada lagi DPC pendukung Bayu maupun pendukung Emil. Yang ada semua sebagai kader Demokrat dan kembali bersatu, solid, serta bertekad sama membawa partai menang pada Pemilu 2024,\" katanya.Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim tersebut berharap pelaksanaan tes uji kepatutan dan kelayakan pada pekan ini sehingga kekosongan kepengurusan bisa segera terisi untuk menjalankan program.\"Tes akan dilaksanakan di Jakarta di hadapan Tim 3, yakni Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua BPOKK. Siapa pun yang dipilih oleh Ketum maka dialah putra terbaik partai, dan semua kader wajib mendukungnya,\" tutur Reno.Di sisi lain, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpesan Musda VI menjadi ajang konsolidasi dan tidak dijadikan untuk memecah belah soliditas kader.\"Saya memahami saat jelang musda ada dinamika dan suasana menghangat, dan akan jadi aneh kalau dingin. Hangat boleh tetapi jangan sampai panas terbakar. Saya yakin Demokrat Jatim dewasa dan tunjukkan demokrat partai cerdas dan bermartabat,\" pesannya yang disampaikan secara virtual. (sws)
Ridwan Kamil Enggan Berandai-Andai Terkait Kepala IKN
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memilih tak banyak berkomentar dan tak mau berandai-andai terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang membocorkan salah satu kriteria kepala otorita ibu kota negara (IKN) bernama Nusantara adalah sosok berpengalaman latar belakang arsitek.\"Kalau saya tidak mau berandai-andai ya. Belum pasti saya juga. Saya baru baca tadi malam, kriteria kepala daerah arsitek kan gak hanya saya,\" kata Ridwan Kamil dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis.Sosok Ridwan Kamil merupakan seorang arsitek sebelum akhirnya terjun ke kancah politik.\"Namun siapa pun yang terpilih harus maksimal membangun ibu kota yang diputuskan pindah ke Kalimantan. Jadi saya tidak mau \"geer\" (gede rasa) dan tidak mau berandai-andai, takut salah,\" kata Ridwan Kamil.Ketika disinggung mengenai kesiapan, Ridwan Kamil menilai fokusnya saat ini masih menuntaskan janji-janji politiknya sebagai Gubernur Jawa Barat.\"Saat ini saya belum bisa menjawab, saya masih Gubernur Jawa Barat. Saya belum bisa menjawab hal yang belum pasti. Saya tidak mau berandai-andai,\" kata dia.Karya arsitektur Ridwan Kamil tidak hanya berada di Indonesia, namun tersebar hingga benua Asia bahkan benua Eropa.Selain merancang bangunan, Ridwan Kam juga terlibat dalam perancangan kota mandiri. Seperti Museum Tsunami Aceh dibangun sebagai sebuah monumen untuk memperingati peristiwa tsunami Aceh paling tragis pada 2004 lalu.Kemudian Marina Bay Waterfront di Singapura dan Ningbo Newtown, Tiongkok, sebuah rancangan kota baru dan dianggap sebagai salah satu kota masa depan.Dalam proses perancangan IKN, Ridwan Kamil juga terlibat dalam penjurian lomba desain IKN.Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria calon pemimpin ibu kota negara baru yang bernama Nusantara itu.\"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek,\" kata Presiden Jokowi di Jakarta. (sws)
POPULER
