POLITIK
Gubernur Kepri Terbitkan SK Pemberhentian Anggota DPRD Apriyandi
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad telah menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pemberhentian Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Gerindra Muhammad Apriyandi masa jabatan 2019-2024.Dalam salinan SK Nomor 1489 Tahun 2021 yang diterima ANTARA di Tanjungpinang, Kepri, Jumat, disebutkan SK tersebut menindaklanjuti surat Ketua DPRD Tanjungpinang tertanggal 25 November 2021 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Tanjungpinang.Kemudian, SK DPP Partai Gerindra tertanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Muhammad Apriyandi.Selanjutnya, SK DPC Parta Gerinda Tanjungpinang tertanggal 18 November 2021 perihal Pergantian Antarwaktu (PAW) atas nama Muhammad Apriyandi.\"SK ini berlaku sejak 31 Desember 2021,\" kata Ansar dalam salinan surat tersebut.Sementara itu, Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution membenarkan telah menerima SK Gubernur Kepri terkait pemberhentian legislator Gerindra Apriyandi.Namun demikian, pihaknya belum dapat menindaklanjuti SK tersebut, karena sifatnya masih tembusan.\"Kami masih menunggu surat dari DPRD Tanjungpinang terkait permintaan satu nama calon PAW Apriyandi,\" ujar Aswin.Apriyandi dipecat sebagai kader Gerindra karena dinilai telah melanggar AD/ART partai politik yang diketuai oleh Prabowo Subianto tersebut. (sws)
Bupati Mamuju Ajak Masyarakat Lupakan Perbedaan Pilkades
Mamuju, Sulbar, FNN - Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Sutinah Suhardi mengajak kepada masyarakat Mamuju untuk melupakan perbedaan politik pada pemilihan kepala desa (Pilkades).\"Lupakan perbedaan politik yang terjadi pada saat Pilkades serentak yang digelar 22 Desember 2021 yang lalu, dan mari bersama membangun Mamuju,\" kata Bupati Mamuju di Mamuju, Jumat.Ia mengatakan, kepala desa yang telah terpilih dan telah dilantik diminta untuk membangun desa agar maju dan berkembang serta masyarakatnya dapat sejahtera.\"Perbedaan politik di Pilkades adalah dinamika politik yang tidak bisa dihindari, namun semua harus dilupakan dan masyarakat desa harus kembali bersatu agar pembangunan desa dapat berjalan baik,\" katanya.Ia berharap, agar pemerintahan di desa dapat mengelola dana desa sesuai aturan yang ada untuk pembangunan daerah Mamuju agar berkembang.\"Jangan pernah menganggap dana yang nilainya cukup besar di desa itu adalah dana pribadi pemerintah desa karena itu adalah uang negara yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan masyarakat,\" katanya.Ia mengatakan, pemerintah di Mamuju tidak akan memberikan toleransi bagi pemerintah desa yang ingin memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadinya karena akan ditindak sesuai aturan hukum.Ia juga berharap, agar pemerintah desa dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Mamuju untuk memajukan desa dan Mamuju. (sws)
Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupeten Karo
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, menyebutkan paradigma pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Karo harus disesuaikan dengan tren yang ada. Akselerasi kegiatan ekonomi dan tren yang semakin baik menjadi hal yang harus ditangkap pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang. Hal itu kemudian sebagai landasan untuk menentukan prioritas pembangunan sarana dan prasarana di tingkat daerah, termasuk dalam hal pembangunan jalan. “Saya kira ini pelajaran kita yang baik untuk juga mengevaluasi daerah, dulu kita menurut saya masuk di dalam terminologi jalan yang bersifat hierarkis nasional, provinsi, jalan kabupaten, jalan kecamatan, jalan desa, dan seterusnya,” katanya. Dia berharap dengan adanya kemajuan sarana infrastruktur secara makro, daya saing Indonesia di tingkat global akan terangkat. Karena itu, konektivitas pembangunan tidak boleh berhenti di tingkat atas, melainkan mesti tersambung secara keseluruhan hingga ke tingkat bawah. Untuk itu, potensi adanya sentra produksi yang dapat dikembangkan di tingkat masyarakat juga perlu diperhatikan. Ia menjelaskan perubahan cara pandang dapat dimulai dengan melakukan identifikasi sarana prasarana yang ada dalam sentra produksi masyarakat. Menurut dia melalui pembangunan jalan produksi akan terwujud sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan pembangunan. “Ke depan mungkin kita semakin mengeratkan hubungan, baik itu komunikasi maupun di dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi, seluruh proses pembangunan. Agar kita (lebih) cepat tanggap, responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Karo menjadi sorotan publik setelah warganya memberikan 3 ton jeruk kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Warga tersebut meminta presiden untuk memperbaiki jalan desa di wilayahnya yang dalam kondisi rusak. (sws)
Pemkot Pontianak "Lelang Jabatan" Beberapa Kepala Dinas
Pontianak, FNN - Pemerintah Kota Pontianak di Kalimantan Barat akan melakukan \"lelang jabatan\" untuk beberapa posisi kepala dinas yang kosong di lingkungannya.\"Kami secepatnya akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi jabatan eselon dua yang masih kosong tersebut,\" kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Pontianak, Kamis. Ia menjelaskan, ada beberapa posisi kepala dinas yang akan dilakukan penawaran terbuka, seperti jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pontianak dan segera menyusul beberapa dinas lain. \"Mudah-mudahan akhir Januari 2022 ini semuanya bisa rampung,\" ujarnya.Sejumlah jabatan eselon dua di lingkungan Pemkot Pontianak yang kosong di antaranya di Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda serta dua dinas yang baru dibentuk seperti Dinas Kesbangpol, dan Dinas Tenaga Kerja. \"Jabatan-jabatan yang lowong ini harus segera terisi agar roda organisasi tetap berjalan,\" katanya. Selain itu, menurut dia, mereka juga akan melakukan evaluasi pada beberapa posisi jabatan kepala dinas untuk dirotasi.Menurut dia, rotasi dalam jabatan merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi, namun tetap harus mengikuti aturan dan sesuai dengan mekanismenya. Sebagaimana petunjuk dan arahan serta pertimbangan dari Tim Panitia Seleksi dan Komisi Aparatur Sipil Negara. \"Jadi harus atas persetujuan dan rekomendasi dari KASN, setelah ada rekomendasi baru kita lakukan pelantikan,\" ujarnya. (sws)
.jpg)
Pegiat Pemilu Berharap DPR Wujudkan Keterwakilan Perempuan 30 Persen
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini berharap DPR RI mewujudkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.\"Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,\" kata anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Selasa pagi.Titi mengemukakan hal itu ketika merespons hasil Timsel KPU/Bawaslu periode 2022—2027 yang telah menuntaskan seleksi tahap ketiga berupa wawancara dan tes kesehatan.Terdapat 48 calon yang mengikuti proses tersebut, meliputi 28 orang untuk KPU dan 20 Bawaslu. Dari jumlah tersebut, tercatat 10 perempuan 35,71 persen dari total calon anggota KPU RI dan enam (30 persen) perempuan calon anggota Bawaslu Pusat. Pada tanggal 7 Januari 2022, Timsel akan mengirimkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu kepada Presiden. Selanjutnya, mereka mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.Menurut Titi, sangat penting bagi Timsel memastikan paling sedikit 30 persen perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu dalam daftar nama yang akan mereka kirim kepada Presiden.Pasalnya, afirmasi keterwakilan perempuan telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.Norma konstitusi itu, lanjut dia, lalu dipertegas oleh Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.\"Timsel saat ini punya cukup stok perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu dari sejumlah 48 nama yang ada. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengirimkan paling sedikit 30 persen nama-nama perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu kepada Presiden,\" kata Titi.Dalam Pasal 92 ayat (11) menyebutkan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.Sehubungan dengan itu, Maju Perempuan Indonesia (MPI) akan menyelenggarakan webinar bertajuk \"Memastikan Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu 2024\" pada hari Selasa (4/1) mulai pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB.Titi yang tergabung dalam MPI menambahkan bahwa webinar ini akan menampilkan narasumber Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Beni Telaumbanua (peneliti Puskapol UI), dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.Seminar secara daring (online) ini, kata Titi, disiarkan langsung melalui kanal YouTube Rumah Pemilu dengan kata pengantar Yuda Irlang (anggota MPI) dan moderator Heroik M Pratama. (sws)
Pemkab Nagan Raya Aceh Mulai Terapkan Sistem E-kinerja di Seluruh OPD
Suka Makmue, Aceh, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada tahun 2022 telah mulai menerapkan sistem e-kinerja di seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) di daerah ini, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan layanan publik.“Penerapan e-kinerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dalam bertugas,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Aceh Ir H Ardimartha di Suka Makmue, Selasa.Ia mengatakan, melalui aplikasi tersebut, pimpinan daerah setempat juga dapat mengontrol kinerja ASN di masing-masing organisasi pemerintah daerah, sekaligus melihat kedisiplinan ASN dalam bekerja.Sekda juga mengingatkan ASN di Nagan Raya agar masuk dan pulang kantor tepat pada waktunya, sehingga kedisiplinan abdi negara diharapkan semakin lebih baik.Melalui penerapan e-kinerja, kata dia, para ASN di Nagan Raya dapat mengisi rencana kerja setiap harinya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing di setiap perkantoran pemerintah.Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya Muhammad Dahlan dengan adanya penerapan e-kinerja tersebut dapat mengetahui kehadiran masing-masing ASN setiap harinya.“Misalnya ASN masuk kerja pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WIB, bisa terpantau melalui aplikasi ini,” katanya.Apabila ASN tidak hadir tepat waktu, maka dalam sistem tersebut tidak akan bisa terisi rencana kerja masing-masing ASN, sehingga nantinya akan berdampak terhadap tunjangan kinerja, katanya.“Jadi, kalau sering terlambat masuk kerja, ASN hanya mendapatkan tunjangan kinerja sesuai dengan hasil kerja yang disampaikan laporannya di dalam e-kinerja ini,” demikian Muhammad Dahlan. (sws)
Kasad Temui Ulama Besar Sumatera Utara saat Kunjungi Medan
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat berkunjung ke wilayah kerja Kodam I/Bukit Barisan menyempatkan diri menemui salah satu ulama besar Sumatera Utara Buya Amiruddin di Medan, Senin (3/1).Pertemuan itu merupakan upaya Kasad membangun komunikasi bersama tokoh agama sekaligus menunjukkan adanya hubungan baik antara kelompok pemuka agama (ulama) dan umat (umara).\"Pertemuan antara Kasad dengan Buya Amiruddin berjalan dengan suasana hangat dan penuh keakraban,\" kata Dinas Penerangan TNI AD dalam siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Buya Amiruddin merupakan Wakil Ketua Dewan Tim MUI Medan dan Ketua Majelis Dzikir Tadzkira Sumatera Utara. Ia juga memimpin Pondok Pesantren Baitul Almustaghfirin Al Amir.Dalam pertemuan itu, Buya Amiruddin memberi sekaligus memakaikan peci dan sorban putih untuk Kasad.Peci dan sorban merupakan kenang-kenangan dari Buya ke Jenderal Dudung, kata siaran yang sama. Sementara itu, Dudung menyerahkan bantuan untuk pondok pesantren yang dipimpin oleh Buya Amiruddin, yaitu kendaraan operasional.Penyerahan kunci kendaraan secara simbolis dari Kasad ke pimpinan Ponpes Baitul Almustaghfirin Al Amir.\"Hal tersebut menandakan sinergitas yang terjalin antara ulama dan umara demi menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa di Republik Indonesia,\" sebut Dinas Penerangan TNI AD.Kasad mengawali kunjungannya pada 2022 ke wilayah kerja Kodam I/Bukit Barisan. Dalam kunjungannya itu, Dudung memberi arahan kepada prajurit secara langsung di Markas Kodam I/Bukit Barisan dan Markas Yonarmed 2/105.Arahan-arahan yang disampaikan Kasad, di antaranya ia meminta para prajurit menghindari perbuatan yang melawan hukum, dan yang bertentangan dengan norma-norma prajurit.Kasad kepada prajurit TNI AD di wilayah kerja Kodam I/Bukit Barisan juga meminta mereka menggelar kegiatan positif yang dapat meringankan kesulitan rakyat, serta menghindari tradisi-tradisi di satuan yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa.Dudung dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke wilayah kerja Yonif Raider Khusus 136/TS di Batam, Kepulauan Riau, dan Yon Komposit-1/Gardapati di Natuna, Kepulauan Riau, Selasa. (sws)
Wakil Ketua MPR Harap 2022 Hadirkan Optimisme Penuntasan Sejumlah UU
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pada 2022 menghadirkan optimisme untuk dapat menuntaskan sejumlah UU yang menjadi janji para pemangku kepentingan kepada masyarakat.\"Tahun baru selalu saja menghadirkan optimisme dan harapan baru. Di tahun 2022, kondisi penyebaran COVID-19 relatif terkendali, yang membuka peluang kebangkitan di berbagai sektor pembangunan semakin besar,\" kata Lestari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Dia menegaskan harapan dan optimisme masyarakat harus diimbangi komitmen kuat dari para pemangku kepentingan. Hal itu untuk merealisasikan rencana dan janji, agar proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan dengan baik.Lestari yang disapa Rerie itu mengingatkan janji para politisi di parlemen yang akan menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang sudah bertahun-tahun berproses. Dia mencontohkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA).Menurut Rerie relatif terkendalinya penyebaran COVID-19, seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU tanpa kendala teknis yang berarti.\"Masyarakat sangat berharap tuntasnya sejumlah RUU tersebut menjadi undang-undang dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman sejumlah pihak yang ingin merampas hak-hak mereka,\" jelas Rerie.Dia menegaskan semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya.Sementara itu, percepatan pembahasan sejumlah RUU untuk menjadi undang-undang akan sangat bergantung pada komitmen kuat para pimpinan DPR untuk mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan sejumlah RUU tersebut.\"Tahun ini merupakan ajang pembuktian, apakah komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat atau hanya untuk kelompoknya semata,\" kata Rerie menegaskan. (sws)
Jelang HUT ke-59, Kowal Pertegas Komitmen Selalu Bantu Masyarakat
Jakarta, FNN - Korps Wanita TNI AL menegaskan komitmennya untuk selalu hadir membantu masyarakat sejak berdiri pada 5 Januari, 59 tahun yang lalu.Oleh karena itu, menjelang upacara peringatan HUT ke-59 Kowal, Rabu (5/1), Korps Wanita TNI AL telah menggelar berbagai kegiatan bakti sosial, yang di antaranya vaksinasi massal, kunjungan ke panti jompo, dan aksi bersih-bersih pantai.“Kami berusaha memberi pelayanan ke masyarakat seoptimal mungkin,” kata Tertua Kowal Wilayah Jakarta, Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati, saat ditemui di sela-sela kegiatannya meninjau vaksinasi massal, di Jakarta, Senin. Ia lanjut menyampaikan lewat berbagai kegiatan itu harapannya Korps Wanita TNI AL dapat selalu hadir untuk masyarakat, bangsa, dan negara.HUT ke-59 Korps Wanita TNI AL dijadwalkan diperingati di Markas Besar TNI AL, di Jakarta, Rabu (5/1). Puncak peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI AL dijadwalkan dipimpin Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, sebagai inspekstur upacara.Menjelang acara puncak, Korps Wanita TNI AL menggelar berbagai kegiatan untuk memperingati hari jadinya itu. Di Madrasah Ibtidaiyah Al Wathoniyah 43, Rorotan, Jakarta, Senin, Korps Wanita TNI AL menggelar vaksinasi massal untuk pelajar SD berusia 6-12 tahun. Kegiatan itu, yang melibatkan 20 tenaga kesehatan gabungan dari Dinas Kesehatan TNI AL dan Pangkalan Utama TNI AL III/Jakarta, diharapkan dapat memvaksin 200 siswa sekolah dasar di MI Wathoniyah 43.Di samping vaksinasi pelajar, Korps Wanita TNI AL juga mendukung vaksinasi Covid-19 massal untuk orang dewasa. Setidaknya ada 500 orang yang ditargetkan ikut vaksinasi massal itu. Di samping vaksinasi massal, kata Tresna, mereka juga menggelar Aksi Peduli Semeru, yaitu penyaluran bantuan dan donasi untuk para pengungsi letusan Gunung Semeru. Sumbangan yang telah diserahkan Korps Wanita TNI AL ke para pengungsi sebanyak Rp200 juta.Kemudian, kegiatan lainnya yang ditujukan untuk memeriahkan HUT ke-59 Kowal, antara lain aksi bersih pantai, kunjungan ke purnawirawan, olahraga bersama, bakti sosial ke panti jompo, penyerahan tali asih, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan donor darah. “Harapannya, Korps Wanita TNI AL jadi bagian dari masyarakat, semaksimal mungkin kami memberikan, melayani, memberi pelayanan ke masyarakat,” kata dia. (sws)
PKS Perjuangkan Keluh Kesah Petani Tambak di Surabaya
Surabaya, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan keluh kesah para petani tambak yang ada di kawasan ujung timur Kota Surabaya, Jawa Timur, melalui program ekspedisi oren di awal tahun 2022.\"Mengawali tahun 2022, PKS telah mengadakan ekspedisi oren yang dimulai pada Minggu (2/1) kemarin,\" kata Bendahara DPD PKS Kota Surabaya Arif Fahrudin di Surabaya, Senin.Menurut dia, ekspedisi oren merupakan bagian dari pelayanan PKS kepada para petani dan nelayan, khususnya petani tambak yang ada di kawasan ujung timur Surabaya.Arif menilai selama ini perhatian pemerintah kepada petani dan nelayan masih dirasa kurang. Padahal petani dan nelayan merupakan satu ekosistem dalam membangun ketahanan pangan, baik secara nasional maupun lokal, khususnya di Surabaya.Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi PKS DPRD Lilik Hendarwati mengatakan, PKS sebagai partai yang melayani rakyat terus berupaya memberikan perhatian kepada para petani dan nelayan.\"PKS terus berupaya memberikan perhatian kepada petani dan nelayan,\" ujarnyaUntuk itu, lanjut dia, Fraksi PKS baik di DPRD Jatim maupun DPRD Surabaya terus memberikan advokasi kepada para petani dan nelayan.\"Semua keluh kesah dari petani dan nelayan, Fraksi PKS terus melakukan advokasi baik itu di tingkat provinsi maupun Kota,\" kata Lilik yang juga Bendahara DPW PKS ini.Ekspedisi oren merupakan program awal tahun dari Bidang Petani Pekerja dan Nelayan DPD PKS Surabaya dengan sub kegiatan di antaranya panen raya petani tambak.Tim ekspedisi oren sempat melakukan perjalanan ke lokasi panen raya di kawasan ujung timur Surabaya. Dengan menggunakan perahu nelayan setempat, tim menempuh perjalanan selama 60 menit dari titik kumpul di daerah Keputih.Tim ekspedisi melewati rute yang tidak mudah, yaitu kawasan hutan manggrove yang dipenuhi dengan pohon manggrove yang menjalar di sepanjang rute. Terakhir, hasil panen raya berupa ikan sebanyak 200 kilogram, sebagian dibagikan PKS kepada masyarakat sekitar. (sws)
POPULER
