POLITIK
KSP: Pemerintah Pastikan Lindungi Orang Utan dalam Pembangunan IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan Pemerintah memastikan akan melindungi orang utan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong menanggapi pemberitaan media asing yang mengkhawatirkan masa depan orang utan akan terdampak oleh pembangunan IKN menyatakan kekhawatiran tersebut memang beralasan.\"Dan itu bagian dari kontrol publik yang harus diapresiasi dan diperhatikan oleh Pemerintah,” kata Wandy dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis.Menurut Wandy, untuk mewujudkan IKN, Pemerintah jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai kajian, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan IKN. Pemerintah juga menyusun berbagai dokumen perencanaan termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dengan konsep Forest City IKN.Kajian tersebut, ujar Wandy, merekomendasikan lima peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Dua di antaranya terkait erat dengan eksistensi orang utan, yakni perbaikan kualitas satwa liar, dan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis.“Jadi bukan cuma orang utan saja sebenarnya yang harus dilindungi di wilayah IKN. Namun juga satwa-satwa liar lainnya, seperti kucing kuwuk, burung migran, buaya muara, macan dahan, lutung, dan penyu,” katanya lagi.Wandy menyebut, ada dua rekomendasi KLHS yang masuk dalam masterplan IKN, yakni pusat kegiatan primer di timur IKN dan pusat kegiatan sekunder di utara IKN yang berbatasan langsung dengan nondevelopable land, dikhususkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, inovasi dan riset dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.Sedangkan untuk perlindungan dan perbaikan kualitas satwa, kata dia lagi, dibuat koridor satwa artifisial seperti kanopi dan rambu-rambu satwa berdasarkan Permen LHK No. 23/2019.“Kami dari Kantor Staf Presiden akan berusaha mengawal rekomendasi ini, agar menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan IKN. Kami juga berharap partisipasi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga agar konsep IKN yang green dan sustainable ini benar-benar terwujud,” ujarnya pula. (sws)
Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo
Jakarta, FNN - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh prihatin dengan tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebesar 14 persen. Menurut wakil rakyat yang akrab disapa Ninik tersebut, penyelesaian persoalan stunting tentu bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan saja, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting. \"Mungkin ada budaya-budaya menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil tidak mendapatkan akses (gizi yang baik),\" katanya pula. Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan. \"Atau apa, ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu,\" katanya, usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan COVID-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Dia mengatakan berdasarkan penjelasan Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo, maka tingginya angka stunting di daerah itu disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik beranggapan jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, maka seharusnya persoalan gizi jadi sesuatu yang sederhana dan mudah diatasi. Kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan bisa menjadi potensi terbesar daerah tersebut. Ia menyebutkan masih terdapat 900 orang dari jumlah total penduduk Gorontalo sebesar 1,3 juta jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin. Ninik meminta Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan menangani persoalan stunting. \"Dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa stunting masih tinggi di Gorontalo,\" kata dia lagi. Ninik mengatakan butuh kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut dia, seharusnya kebutuhan gizi dan protein masyarakat setempat dapat terpenuhi, mengingat kondisi geografis Gorontalo yang kaya hasil laut. \"Kami sangat prihatin, kondisi geografis alami di Gorontalo ini kan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi di sini, kemudian dari segi makanan jagung di sini nomor satu, segi kesediaan alam tidak jadi masalah,\" kata dia pula. Dia menduga yang menjadi masalah yakni mengenai pola hidup, pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. \"Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi,\" kata dia. Yahya mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Untuk penanganan, menurut dia, perlu sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. \"Karena itu kami mengharapkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus,\" ujarnya lagi. (sws)
Seknas Jokowi Sarankan Kedelai Tidak Dilepas ke Perdagangan Bebas
Jakarta, FNN - Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi Todotua Pasaribu menyarankan Pemerintah agar pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.\"Selain itu, perlu ada proteksi dari Pemerintah agar harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, Pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.Seknas Jokowi berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian, agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.Apalagi, mengingat kebutuhannya tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.Ia mengatakan merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8.000/kg.Sementara, ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, harga kedelai mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.\"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe,\" kata dia lagi. (sws)
Sejumlah Seniman Sampaikan Dukungan untuk Pembangunan IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Sejumlah seniman senior menyampaikan dukungan untuk program pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. “Kita mendukung semua program-programnya Pak Jokowi, terutama program yang ada di Kalimantan, membuat ibu kota baru. Insya Allah tadi kita sudah lihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti seluruh rakyat Indonesia bisa jalan-jalan ke sana, kita bisa berwisata ke sana untuk melihat kota yang baru,” kata Ida Royani, salah satu seniman senior yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2), sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Dukungan serupa juga datang dari salah satu personil grup Bimbo, yakni Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. Bahkan, sebelum rencana pembangunan IKN, Bimbo telah membuat lagu bertema Nusantara. \"Kami dari Bimbo mendukung ibu kota baru di Kalimantan. Sebelum itu jadi pun, kami sudah membuat lagu Bumiku Nusantara,\" ujar Sam. Pada Rabu (23/2) ini, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah seniman senior dan menerima berbagai aspirasi dari mereka. \"Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan, bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga sarana dan prasarana kebudayaan yang ada di sini,\" ujar Indrodjojo Kusumonegoro atau Indro Warkop usai pertemuan. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN Nusantara, sekaligus pemindahan IKN dari Jakarta.Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sws)
Kasal Luncurkan INAP Bantu Kembangkan Potensi Maritim Bali
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan Indonesian Naval Aquagriculture Program (INAP) yang bertujuan membantu masyarakat wilayah pesisir Jembrana, Bali, mengembangkan potensi sumber daya maritim.INAP, yang merupakan program budi daya terpadu, adalah hasil kerja sama antara TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, para ahli, dan akademisi.Yudo, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (23/2), menyampaikan pada tahap awal ada tiga lokasi INAP di Jembrana, Bali.Di masing-masing lokasi, yang luasnya mencapai 60 hektare, ada 30 kolam yang dibangun untuk tempat budi daya. Sejauh ini, kolam-kolam di lokasi INAP I di Desa Pabuahan telah tersedia, sementara di dua lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.Dalam acara peluncuran program di lokasi INAP I, Kasal menyaksikan kegiatan tebar perdana benur udang Vaname di kolam budi daya. Tidak hanya itu, acara peluncuran juga dimeriahkan dengan pelepasan burung merpati.Kasal menyampaikan fokus INAP adalah budi daya sejumlah komoditas laut, seperti udang, lobster, dan ikan kerapu. Walaupun demikian, untuk tahap awal, budi daya fokus pada komoditas udang Vaname.Budi daya yang dilakukan dalam program INAP, kata Kasal, telah mengadopsi teknologi ultra intensive aquagriculture, yang diyakini dapat meningkatkan produksi sampai 300 persen jika dibandingkan dengan teknologi budi daya konvensional.Tidak hanya budi daya, INAP juga dirancang untuk menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar lokasi.Program INAP I, kata Kasal, mampu menyerap 60 pekerja lokal. Dengan demikian, jika ada tiga lokasi INAP, jumlah pekerja yang dibutuhkan mencapai 180 orang.Kasal berharap INAP ke depan dapat menjadi sarana edukasi dan riset, mengingat untuk tahap awal program itu telah melibatkan sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro. (sws)
Survei: Elektabilitas Ganjar Mendekati Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Survei Litbang Kompas yang dirilis di Jakarta, Rabu, melaporkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mendekati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Ganjar mendapat suara 20,5 persen menyaingi Prabowo Subianto dengan 26,5 persen yang menduduki posisi teratas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan perolehan 14,2 persen.Prosentase elektabilitas itu didapatkan setelah para responden diberikan pertanyaan \'jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, siapa yang akan dipilih.Elektabilitas Ganjar juga merangkak naik, mulai dari 7,3 persen pada April 2021, 13,9 persen pada Oktober 2021, dan 20,5 persen pada Januari 2022.Tingginya elektabilitas tiga tokoh tersebut menciptakan jarak yang cukup jauh dengan nama-nama lainnya yang turut masuk bursa pilpres.Di antaranya Ketua DPR RI, Puan Maharani harus puas di urutan terakhir dari 13 tokoh yang dipilih masyarakat dengan suara 0,6 persen. Jauh jika dibandingkan Menkopolhukam RI, Mahfud MD dengan 1,1 persen.Lalu nama-nama lain juga dipilih masyarakat seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Andika Perkasa, Mensos RI Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.Kemudian, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menparekraf RI Sandiaga Uno.Sementara itu, ada 4,1 persen responden yang menjawab tokoh lainnya dan 11,8 persen responden menjawab tidak ada, tidak tahu, atau rahasia.Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden pada 17-30 Januari 2022 silam.Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen. (sws)
Tim Balitbang Kemhan Pantau Penataan Gudang Amunisi Lantamal Makassar
Makassar, FNN - Tim Peneliti Badan Penelitian dan pengembangan Kementrian Pertahanan (Balitbang Kemhan) RI melakukan pemantauan penataan gudang amunisi di Mako Lantamal VI Makassar.Dalam kunjungan kerja Tim Balitbang Kemhan RI ini beranggotakan 4 personel yang dikoordinasi oleh Kolonel Caj Misyanto yang menjabat sebagai Peneliti Madya Puslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan RI diterima langsung oleh Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Marsono di ruang Kajaolaliddo Mako Lantamal VI Makassar, Rabu.Adapun tujuan dari kunker tersebut adalah dalam rangka pengumpulan data kegiatan Litbang penataan gudang amunisi dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis.Wadan Lantamal VI pada kesempatan tersebut menyambut Tim Peneliti Balitbang Kemhan dengan memperkenalkan para pejabat Mako Lantamal VI.Selaku Koordinator, Kolonel Caj Misyanto mengatakan, kunjungan kerja di wilayah Kota Makassar termasuk Lantamal VI Makassar ini, diharapkan dapat terkumpul data dan informasi secara lengkap yang berkaitan dengan penataan gudang amunisi.\"Ini berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis di lingkungan TNI,\" katanya.Selanjutnya, Kunker dilanjutkan dengan meninjau gudang Amunisi Mako Lantamal VI dan Yonmarhanlan VI serta pengumpulan data Kuisioner yang di isi oleh beberapa personel Lantamal VI.Hadir dalam kunjungan ini, Asrena dan Aslog Danlantamal VI, Danyonmarhan VI, Dandenma Lantamal VI, Kadisfaslan Lantamal VI serta Paban Diagal Sintel Lantamal VI. (sws)
Danrem 121/Abw Ancam Tindak Tegas Perusak Patok Batas RI-Malaysia
Pontianak, FNN - Komandan Komando Rayon Militer (Danrem) -121/Alambhana Wanawai Brigjen TNI Ronny mengancam menindak tegas siapapun pelaku perusakan patok batas negara RI-Malaysia yang berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau.\"Ini sudah merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara kita, untuk itu perlu dilakukan tindakan tegas kepada perusahaan sawit Malaysia itu yang telah merusak patok sebagai tanda kedaulatan Indonesia,\" kata Brigjen TNI Ronny di Sintang, Rabu.Ronny menjelaskan, kejadian perusakan patok itu berdasarkan temuan dan lapor cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam, terkait adanya alat berat perusahaan sawit Malaysia yang membuat parit dan telah merusak patok batas negara No.G.531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa (22/2) sekitar pukul 11.00 WIB. Danrem juga langsung memerintahkan Satgas Pamtas Yonif 144/Jaya Yudha agar memberikan peringatan dan teguran kepada operator alat berat tersebut.Kegiatan pembuatan parit di batas negara Indonesia-Malaysia mengakibatkan patok batas negara dengan nomor G.531 terlindas alat berat yang sedang bekerja menggali parit.\"Informasi ini awalnya kami dapat dari Salman warga Dusun Sungai Beruang, Desa Sungai Tekam yang bertugas sebagai pengawas lapangan alat berat. Dirinya mengaku saat proses pembuatan parit tidak mengetahui kalau merusak patok batas,\" ujarnya.Mendengar informasi tersebut dengan cepat anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang langsung mengecek ke lokasi patok untuk memastikan patok tersebut agar tidak bergeser dari kedudukan semula, katanya.Setibanya di lokasi ditemukan patok tersebut masih ada dan dalam kondisi roboh. Mengetahui kondisi seperti itu anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang langsung memperbaikinya dengan mengikatnya menggunakan kawat dan isolasi semen beton.Danrem 121/Abw menekankan kembali kepada jajaran Korem 121/Abw agar meningkatkan pembinaan teritorial yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya batas negara, dan apabila ada kejadian di sekitar batas negara masyarakat langsung memberikan informasi ke anggota Satgas Pamtas RI-Malaysia.\"Apapun alasannya, tindakan merusak patok batas negara dapat dilihat sebagai tindakan coba-coba pelanggaran kedaulatan suatu negara, apalagi mepet (rapat) dengan border line, yang seharusnya ada jarak white zone dari border line. Oleh karena itu, ini sudah bentuk pelanggaran perjanjian internasional dan sah saja kalau ditembak di tempat bagi pelakunya,\" katanya.Dia juga memberikan penekanan apabila masih terjadi perusakan patok batas oleh perusahaan sawit terutama di sekitar parit batas negara, maka akan diberikan tindakan yang tegas.Diketahui Identitas operator alat berat yang merusak patok tersebut, Leman (40) dari Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja pada perusahaan sawit Malaysia.Pada saat itu juga anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang memberikan peringatan dan teguran kepada operator alat berat tersebut, agar pembuatan parit tidak terlalu dekat dengan patok batas negara, apalagi sampai merusaknya.Anggota Satgas Pamtas Yonif 144/JY Pos Sungai Beruang juga memberikan penjelasan apabila terjadi kesalahan yang sama akan ditindak tegas.\"Operator alat berat atas nama Leman ini sudah mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya salah dan dapat merugikan negara. Leman juga menyampaikan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang fatal ini serta dirinya akan lebih berhati hati dalam bekerja untuk kedepannya,\" katanya.(sws)
Keakuan Perlu Disingkirkan Jika Ingin Wujudkan Bendungan Bener
Purworejo, FNN - Ketika keakuan masih menonjol di antara pihak yang pro dan kontra terkait dengan penambangan batu andesit di sebuah bukit di Desa Wadas, Kabupaten Kabupaten Purworejo, keinginan mewujudkan Bendungan Bener pada tahun 2023 kemungkinan kecil terealisasi.Padahal, manfaat bendungan ini sebagai tempat menyimpan cadangan air, mencegah banjir, dan irigasi. Bahkan, kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pembangunan Bendungan Bener ini kelak dapat mengairi 15.519 hektare sawah.Keberadaan bendungan ini sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi andalan lumbung pangan di Indonesia. Dengan harapan, produksi padi di Jateng makin bertambah sehingga memberi kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.Akan tetapi, pada kenyataannya hingga sekarang pembangunan bendungan ini belum sesuai dengan asa meski Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku mengawal terus-menerus proses tersebut sejak 2013.Malah menimbulkan pro dan kontra di antara pemilik lahan terkait dengan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk pembangunan fondasi Bendungan Bener.Namun, belakangan ini desa yang berada di bagian tengah Kecamatan Bener atau sekitar 16,2 km dari pusat kota Purworejo dengan waktu tempuh 17 menit ini terpasang spanduk yang membentang di jalan menuju Desa Wadas.Spanduk itu bertuliskan \"Kami warga Desa Wadas cinta damai mengedepankan dialog/musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan warga\".Sebelumnya, warga yang tidak setuju dengan penambangan beralasan karena lahan itu untuk menopang kehidupan keluarga hingga anak cucu kelak.Sebaliknya, mereka yang setuju pembebasan lahan untuk penambangan berharap kawasan penambangan itu bisa menjadi tempat wisata sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka.Tidak pelak lagi, rencana penambangan di desa tersebut berlarut-larut sejak 2016, bahkan belum kunjung selesai hingga 2022.Proyek strategis nasional Bendungan Bener yang ditargetkan selesai 2023 ini terancam molor pembangunannya karena material batu andesit belum tersedia.Pro dan kontra ini mengundang perhatian sejumlah pihak untuk melihat langsung di lapangan setelah terjadi selisih paham antara petugas keamanan dan sejumlah warga yang kontra terhadap rencana penambangan, 8 Februari lalu.Selain Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sejumlah lembaga negara turun langsung ke Desa Wadas, antara lain Komisi III DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Tim Kantor Staf Presiden. Mereka ingin mengetahui lebih dalam keterangan dari warga tentang kasus pada tanggal 8 Februari 2022.Saat proses berlangsung, kata Ganjar Pranowo, kemungkinan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, pihaknya mengonsolidasikan seluruh kekuatan di Pemprov Jateng untuk melakukan sosialisasi.Atas dasar itulah, orang nomor 1 di Pemprov Jateng ini selalu membuka ruang komunikasi dan ruang diskusi, baik warga yang setuju maupun yang tidak setuju.Prosesnya relatif cukup panjang, gugatan cukup banyak, dan bahkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini harus dilaksanakan.Itulah kenapa pihaknya membuat tim bersama Kapolda Jateng, BPN, BBWS, dan Bupati Purworejo untuk menyelenggarakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi rencana.Dari sisi pengadaan lahan dan pembangunan Bendungan Bener, status per November 2021, progres pembayaran mencapai 57,17 persen atau Rp689 miliar.Disebutkan pula terdapat 1.167 bidang dalam pengajuan pembayaran. Jika ini terbayar, pembayarannya akan menjadi 72,3 persen.Adapun sisanya 27,7 persen yang belum mendapatkan pembayaran atau penggantian, antara lain karena ada perbaikan dokumen administrasi 3,8 persen, ada proses gugatan perdata status banding ke pengadilan tinggi 2,9 persen, dan ada kendala pengukuran di Desa Wadas 21 persen.Dari data lahan yang terdampak di Desa Wadas, berdasarkan catatan sementara Ganjar sebelum pengukuran terakhir kemarin, total lahan terdampak 617 bidang, di antaranya 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak, dan sisanya belum memutuskan dan pengukuran lahan hanya warga yang sudah setuju. Cegah Konflik BerlanjutSejumlah warga di Desa Wadas berharap para tokoh Nahdlatul Ulama turun untuk mendamaikan warga yang terbelah dan menjurus konflik sosial antara pihak pro dan kontra penambangan batu andesit.Wagimin, warga Dusun Kali Gendol, Desa Wadas, menuturkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat mengalami kerusakan dengan adanya pro dan kontra rencana penambangan batu andesit.Atas rencana penambangan batu andesit, masyarakat setempat terbelah dua. Satu pihak setuju penambangan batu andesit dan pihak lain menentang. Sikap pro dan kontra ternyata menjalar lebih jauh dan menjurus konflik sosial.Menurut Wagimin, warga pro dan kontra tidak saling tegur sapa. Bahkan, acara keagamaan, sosial, dan budaya dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.\"Situasinya memang seperti itu, sudah sangat memprihatinkan,\" ujarnya.Hal senada juga diungkapkan Syawaludin, warga Dusun Beran, terkait dengan kejadian mesin sepeda motor diisi dengan garam dan pasir. Ini tidak lepas dari kedua belah pihak yang kontra dan pro. Perpecahan ini sejak 2016 hingga sekarang ini.Padahal, kata Koordinator Komunitas Masyarakat Terdampak Desa Wadas (Mata Desa) Emha Saiful Mujab (Gus Ipul), sebelumnya warga Wadas ramah dan guyub.Disebutkan pula bahwa 100 persen warga Wadas adalah nahdiyin alias warga Nahdlatul Ulama. Sebagaimana nahdiyin, mereka gemar silaturahmi dengan bersama-sama mengikuti kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.\"Ini sungguh berbahaya dan harus dicarikan jalan keluarnya. Perlu digagas untuk mempertemukan pihak pro dan kontra agar kehidupan kemasyarakatan warga Wadas normal kembali seperti sediakala,\" katanya.Kekacauan ini bahkan terjadi hingga tingkat keluarga karena hanya beda pandangan. Ada seorang ibu tidak mendatangi hajatan anaknya gegara beda pandangan tentang penambangan batu andesit.\"Benar-benar parah kerusakan sosial di Desa Wadas,\" kata Gus Ipul.Warga Dusun Beran Amat Marlan yang juga anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama Kecamatan Bener berharap tokoh NU turun ke Desa Wadas untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali warga Desa Wadas.\"Tolong tokoh-tokoh NU datang secepat mungkin ke sini. Kami ingin kedamaian kembali di Desa Wadas. Sungguh sangat tidak nyaman hidup bertetangga tidak saling sapa selama bertahun-tahun,\" katanya.Pengasuh Ponpes Majiul Jami Kaliurip yang juga Wakil Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Bener K.H. Muqorobin Bakir (Gus Robin) mengatakan bahwa Desa Wadas kini menjadi isu nasional yang sensitif dan berbahaya.Gus Robin tidak rela mereka dipecah belah dan terjadi konflik sosial. Atas dasar inilah dia memandang perlu mengevaluasi sejumlah pejabat pemerintah daerah terkait dengan dugaan membiarkan kekisruhan yang menimbulkan konflik sosial di Desa Wadas.Menurut dia, warga Wadas diobok-obok pihak luar sejak 2016 hingga kini. Mereka sudah terjebak konflik sosial. Oleh karena itu, jangan ditutup-tutupi kondisi sebenarnya.Konflik sosial yang dimaksud adalah masyarakat Desa Wadas terbelah pada dua kubu, pro dan kontra penambangan batu andesit. Hal ini harus segera diselesaikan. Jika berlarut-larut, berpotensial terjadi konflik horizontal. Hal Ini tidak bisa dibiarkan terus, sangat berbahaya.Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah jatuh korban jiwa. Jika sampai terjadi korban jiwa, akan sangat memalukan warga NU, yang selama ini dikenal menjunjung tinggi ukhuwah islamiah dengan rajin bersilaturahmi.\"Keadaan sosial masyarakat Wadas kalau begini terus keadaannya bisa meledak sewaktu-waktu,\" kata Gus Robin.Ia menilai aparat pemerintah daerah seakan tutup mata dan membiarkan kekisruhan terjadi di Desa Wadas. Pembiaran terjadi dengan banyak orang luar masuk berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.Agar warga Wadas bersatu kembali, perlu diadakan kegiatan keagamaan dan sosial budaya yang dihadiri warga Wadas dari dua kubu. Dengan demikian, sekat-sekat pro dan kontra sedikit demi sedikit bisa terbuka. (sws)
DPRD Kota Palembang Umumkan Pemberhentian Wakil Ketua 2019-2024
Sumatera Selatan, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Sumatera Selatan secara resmi mengumumkan pemberhentian Sri Wahyuni sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang masa jabatan 2019-2024. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin dalam Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan satu tahun kerja 2022 di Palembang, Rabu. Zainal Abidin mengatakan, pemberhentian tersebut berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, dan Dewan Pimpinan Cabang (PDC) Kota Palembang Partai Gerindra. Dari pemberhentian tersebut maka ditentukan juga calon pengganti antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, yakni Adzanu Getar Nusantara dari Ketua Fraksi Partai Gerindra. \"Hasil keputusan ini akan diteruskan kepada Wali kota Palembang diketahui Gubernur Sumsel untuk segera ditindaklanjuti dan segera diterbitkan SK nya,\" kata dia. Zainal menjelaskan juga terdapat perubahan komposisi lain yakni posisi Ketua Fraksi Partai Gerindra yang sebelumnya dijabat oleh Adzanu Getar Nusantara telah digantikan oleh Akbar Alfaro. Kemudian perubahan komposisi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palembang sisa masa jabatan 2019-2024. Di mana, posisi ketua dijabat oleh Yusuf Indera Kesama, Sekretaris Alex Andonis, dan Bendahara Duta Wijaya Sakti. Kemudian untuk anggota ada Misobah, Ali Syaban, Eddy Saad, dan M. Firmansyah Hasan. \"Pergantian alat kelengkapan dewan itu adalah hal biasa terjadi dan berdasarkan dari keputusan DPP, DPD, dan DPC partai masing-masing kami hanya memfasilitasi saja,\" imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa berharap dengan pergantian alat kelengkapan dewan ini bisa mengoptimalkan peran DPRD ke arah yang lebih baik lagi untuk mempercepat program pembangunan Kota Palembang. \"Semoga bisa menjaga amanahnya dengan baik, kemudian bisa membawa ke arah yang lebih baik sesuai tugas pokoknya,\" katanya. (sws)
POPULER
