POLITIK
KSP Ajak Koalisi Masyarakat Sipil Beri Masukan DIM RUU TPKS
Jakarta, FNN KSP ajak koalisi masyarakat sipil beri masukan DIM RUU TPKS - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak koalisi masyarakat sipil dan akademisi, bersama-sama memberikan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).\"Saya meyakini dengan diskusi publik rumusan DIM RUU TPKS akan menjawab segala persoalan terkait kekerasan seksual,\" ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Moeldoko meminta semua pihak ikut mengawal RUU TPKS, agar RUU TPKS dapat segera disahkan menjadi undang-undang dengan pasal-pasal yang menjawab keadilan bagi korban.Berdasarkan informasi KSP, saat ini Tim Gugus Tugas percepatan RUU TPKS telah merumuskan 623 DIM, sebagai respon atas penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.Ketua tim gugus tugas RUU TPKS Eddy O.S Hiariej menyatakan banyak substansi baru dalam DIM RUU TPKS.\"Banyak substansi baru dalam DIM. Tentunya DIM pemerintah ini masih butuh banyak masukan dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi,\" kata Eddy.Untuk diketahui, sebelumnya Tim Gugus Tugas RUU TPKS telah melakukan konsinyasi pembahasan DIM sebagai tindak lanjut atas penetapan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR.Untuk menyempurnakan substansi DIM yang akan menjadi lampiran Surat Presiden ke DPR, Kantor Staf Presiden bersama Tim Gugus Tugas RUU TPKS menggelar diskusi publik dengan melibatkan koalisi masyarakat sipil dan akademisi.Eddy yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM menjelaskan, secara substansi DIM RUU TPKS yang disusun pemerintah mencakup soal hukum acara pidana hingga penanganan dan rehabilitasi korban.\"Unggulan DIM RUU TPKS, ada pada hukum acara yang sangat progresif dan advance. Sebab sebelumnya dari ribuan kasus yang ditangani kepolisian dan kejaksaan, penyelesaiannya hanya kurang dari 5 persen. Berarti ada masalah pada hukum acaranya. Nah ini yang diperbaiki,\" tutur Eddy. (sws)
Mendagri Pacu Kepala Daerah Lakukan Terobosan Tingkatkan Vaksinasi
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu kepala daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi kreatif dalam meningkatkan laju vaksinasi COVID-19. Mendagri Tito Karnavian dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, mengingatkan agar kepala daerah tidak lengah, apalagi masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada varian Omicron di tengah situasi saat ini. \"Perlu ada terobosan kreatif dalam rangka mempercepat vaksinasi. Belajar dari pengalaman daerah-daerah lain yang sudah sukses,” kata Mendagri. Mendagri menjelaskan ada sejumlah strategi yang diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Pertama, pemerintah daerah menerapkan pemberian vaksinasi berbasis administrasi pemerintahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Bali melalui kampung dan DKI Jakarta lewat rukun warga (RW). Kedua, pemerintah daerah membangun pusat vaksinasi, seperti di lapangan, mal, komunitas, dan sebagainya yang dapat diakses masyarakat. Ketiga, pemberian vaksinasi dilakukan dengan berbasis mobil, yakni aktif mendatangi masyarakat. Cara itu, kata dia, biasanya diterapkan bagi daerah yang sukar dijangkau atau masyarakatnya enggan ke tempat pusat vaksinasi. Keempat, pemberian vaksinasi dilakukan dari rumah ke rumah dengan menargetkan masyarakat lanjut usia (lansia). Upaya proaktif tersebut penting karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap ancaman COVID-19. Menurut Mendagri di antara strategi itu, ada pula pemerintah daerah yang melakukan berbagai terobosan kreatif lainnya. Langkah itu, misalnya dengan memberikan sembako, bantuan sosial, hingga menyediakan doorprize bagi masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan laju vaksinasi. Mendagri bersyukur meski bukan negara produsen vaksin, kebutuhan vaksinasi di Indonesia relatif terpenuhi. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan vaksinasi tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung dengan mempercepat penyuntikan vaksin kepada masyarakat agar ketersediaan vaksin dapat dimanfaatkan. Mendagri berharap dengan berbagai upaya meningkatkan laju vaksinasi, maka pembentukan kekebalan tubuh di masyarakat akan semakin cepat terwujud. Dengan demikian, keberadaan varian Omicron dapat ditangani. Mendagri meminta kepala daerah tetap mengampanyekan penerapan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker kepada masyarakat.Tak hanya itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus pandemi. Misalnya, kata dia, dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan, baik sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan obat-obatan maupun tenaga kesehatan. Dengan begitu, penanganan terhadap lonjakan kasus dapat dipersiapkan dengan lebih baik. (sws)
Kemendagri Evaluasi Pelaksanaan Pilkades 2021
Jakarta, FNN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021, sekaligus mempersiapkan berbagai hal untuk menyongsong Pilkades 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan kondisi terkini terkait daerah yang telah melangsungkan pilkades maupun yang belum. Adapun beberapa daerah yang belum melaksanakan pilkades, kata dia, disebabkan sejumlah faktor, salah satunya pandemi COVID-19. Sebanyak 191 kabupaten/kota sudah melaksanakan pilkades dengan rincian 12.612 desa di 2.309 kecamatan dengan 21.453.486 daftar pemilih tetap (DPT), 54.215 tempat pemungutan suara (TPS), dan 37.089 calon kepala desa. \"Sementara itu, terdapat 47 kabupaten/kota yang menunda pelaksanaan pilkades karena beberapa sebab, termasuk karena level zona pandemi,\" kata dia. Yusharto mengapresiasi daerah yang telah melaksanakan pilkades. Ia berharap para kepala desa yang telah terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. \"Kami sangat mengapresiasi kabupaten/kota yang telah melaksanakan pilkades, harapannya semoga diperoleh kepala desa yang amanah dalam mengemban tugasnya. Selanjutnya akan menyusul 153 kabupaten/kota yang menyusun rencana Pilkades 2022,\" ucapnya. Menurut dia, proses pelaksanaan pilkades selama ini tidak hanya dipantau oleh Kemendagri melainkan juga kementerian/lembaga lainnya. Berbagai instansi tersebut di antaranya Polri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak, lanjut dia, terutama untuk memantau penegakan protokol kesehatan selama pilkades berlangsung. Pada forum tersebut, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Aferi Syamsidar Fudail menjelaskan, pelaksanaan pilkades berjalan dengan sukses dan lancar. Pilkades dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. \"(Bahkan tahapan) kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di desa,\" kata Aferi. (sws)
Ridwan Kamil Unggul di Jajak Suara Pilpres Iwan Fals
Bandung, FNN - Musisi senior Indonesia, Iwan Fals, membuat jajak suara mengenai calon presiden melalui akun media sosial twitter miliknya, @iwanfals, dan hasil pilihan warganet jatuh pada Ridwan Kamil (meraih pilihan dari warganet sebanyak 64 persen).\"Jadi di pengen tau, klo pilpres hari ini, siapa juaranya, 5 jam aja dah pulingnye ye,\" cuit dia, di akun twitternya seperti dilihat ANTARA, Kamis.Dalam jajak pendapat itu musisi yang kondang dengan lagu-lagu kritik sosialnya atas kelakuan penguasa pada masanya memberikan empat nama pilihan, yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.Adapun hasilnya terdapat 49.128 pemilih yang memberikan suaranya sampai batas akhir pemilihan. Pada akhir pemungutan, Kamil memperoleh suara terbanyak dengan 64 persen, disusul Pranowo dengan 29 persen suara, kemudian Baswedan dengan enam persen suara, dan Mulyani dengan dua persen suara.\"Hehehe gubernur aing menang euy, selamat anda layak dapat (bintang),\" cuit dia setelah jajak pendapat selesai dengan hasil terbanyak untuk Kamil.Setelah itu, pelantun Bento ini kembali menggelar polling serupa dengan pilihan nama-nama tokoh senior di Indonesia, yakni Megawati, Yusuf Kalla, Prabowo, dan Ma\'ruf Amin.Jajak suara ini hanya diikuti 1.340 pemilih dengan Prabowo yang mendapat suara terbanyak sampai 38 persen, kemudian Megawati 25 persen, Yusuf Kalla 23 persen, dan Ma\'ruf Amin 14 persen. (sws)
BPIP: ASN Harus Jadi Garda Terdepan Kembangkan Karakter Kebangsaan
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan Indonesia yang berbudaya Pancasila.“ASN harus menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan kita yang berbudaya Pancasila. Jangan menjadi ASN yang ikut terseret dalam arus politik,” ujar Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Agar mampu menjadi garda terdepan dalam mengembangkan karakter kebangsaan, menurut Heri, ASN diwajibkan melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara konsisten di setiap waktu dan tempat.Ia mengatakan ASN diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat, terutama dalam berperilaku dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bermasyarakat.Langkah tersebut, kata Heri, dapat dimulai dengan mengamalkan lima pilar karakter kebangsaan ASN yang merupakan ruh dari lima sila Pancasila. Pertama, paparnya, ASN perlu menjadi insan yang religius dan toleran. Kedua, mereka diharuskan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.“Kemudian yang ketiga, karakter kebangsaan ASN adalah menjadi contoh yang baik dalam penerapan demokrasi di lingkungan pekerjaan,” ucapnya.Keempat, ASN perlu mengamalkan sikap cinta Tanah Air dan mendorong masyarakat untuk ikut mencintai Tanah Air. Lalu yang terakhir, ASN berkewajiban memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Dengan memiliki lima karakter itu, Heri memandang ASN akan mampu mengembangkan karakter kebangsaan berbudaya Pancasila kepada masyarakat.Dia menekankan pentingnya bagi ASN untuk selalu bekerja secara profesional dan berkarakter agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi segenap bangsa Indonesia. (sws)
BPIP: Pancasila Pedoman Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan Pancasila perlu dijadikan pedoman perumusan kebijakan dan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN) agar Indonesia menjadi bangsa unggul.“Sejalan dengan konsep nilai utama ASN yang BerAKHLAK, transformasi konsep ini kedalam Pancasila adalah ASN perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Sebagaimana yang disampaikan akademisi sekaligus Ahli Kebijakan Publik Riant Nugroho, kata Heri, bangsa yang unggul hanya bisa dilahirkan apabila negara memiliki kebijakan-kebijakan yang unggul pula.“Bangsa yang unggul hanya bisa dilahirkan apabila negara ini memiliki kebijakan-kebijakan yang unggul,” ujarnya.Oleh karena itu, Heri memandang keunggulan sebuah kebijakan hanya bisa dimunculkan saat perumus kebijakan, dalam hal ini ASN, memiliki pedoman dasar yang kuat, seperti Pancasila. Menurutnya, mereka berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai modal utama dalam menyusun kebijakan yang unggul, terutama terkait pembangunan nasional.Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri itu, Heri mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai asas bersama memang sepatutnya menjadi rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rujukan utama tersebut, ujarnya, berarti nilai-nilai luhur Pancasila harus terimplementasikan secara nyata dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa.Dengan demikian, paparnya, persoalan tentang memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila di tengah kehidupan bangsa Indonesia beberapa waktu terakhir ini dapat teratasi.(sws)
KSP: Kementerian PUPR Siap Bangun Hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
Jakarta, FNN - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. \"Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,\" kata Febry dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis. Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel,\" ujarnya. Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. \"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN,\" kata Febry. Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya. \"Jumlah itu masih belum final, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office dan berapa yang tersebar,\" demikian Febry. (sws)
Anggota DPR: Optimalisasi Holding PTPN Stabilkan Harga Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyarankan pemerintah untuk mengoptimalisasikan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng agar mampu menstabilkan harga. \"Optimalisasi Holding Perkebunan Nusantara dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata Sihar Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Sihar mengatakan optimalisasi dapat dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani dan melepaskan stok minyak sawit mentah untuk pasar domestik. \"Mengingat data pada tahun 2020 hasil produksi minyak sawit mentah dari Holding PTPN mencapai 2,38 juta ton,\" ujarnya. Saran tersebut dikemukakan Sihar karena sejauh ini, menurutnya, kebijakan domestic market obligation (DMO) hanya menyisakan hasil produksi minyak sawit mentah sebesar 20 persen.. Angka 20 persen itu, lanjut dia, sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan minyak goreng di Indonesia yang dibutuhkan banyak orang. \"Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lainlah yang harus tergerus,\" ujar Sihar. Dengan demikian, menurutnya, kondisi itu tidak akan mengatasi permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahun, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Sihar memandang pemerintah perlu mengambil tindakan lain seperti saran yang dikemukakan. Saran kedua dari Sihar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menurunkan pajak ekspor (levy) sebagai insentif untuk mendorong produksi minyak goreng. \"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan pajak ekspor sebagai insentif mendorong produksi sehingga jumlah minyak sawit mentah di pasar lebih banyak dan berdampak pada harganya yang lebih kompetitif,\" jelasnya. Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II ini menawarkan kebijakan penggunaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Penggunaan dana tersebut, kata Sihar, dapat diarahkan oleh pemerintah untuk pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat. (sws)
Kepala BP2MI Siapkan Tiga Agenda RDP dengan DPR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan telah menyiapkan tiga agenda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 Februari 2022.\"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI,\" kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.\"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan,\" ujar Benny menegaskan.Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.\"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI,\" ungkap Benny. (sws)
Aceh Barat Jajaki Kerja Sama Lemhanas untuk Kuatkan Ideologi Pancasila
Jakarta, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjajaki kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) sebagai upaya untuk memperkuat ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat di Aceh.\"Kedatangan kami ke Lemhanas untuk menjajaki kerja sama agar nantinya para ulama, akademisi dan guru bisa di didik menjadi pengajar untuk penguatan nilai kebangsaan, dan Pancasila bagi santri dan masyarakat,\" kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Jakarta, Rabu.Hal ini ia sampaikan saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Wieko Syofyan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban, Asisten Bidang Pemerintahan Mawardi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Abdurrani, dan Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat Irsadi Aristora.Menurut Ramli MS, Kabupaten Aceh Barat memerlukan adanya tuntunan agar Pancasila benar-benar dimiliki oleh masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air di masyarakat.Untuk itu, pemerintah daerah berharap agar Lemhanas dapat memberikan pelatihan kepada kalangan ulama, akademisi dan guru pesantren sehingga nantinya penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan, akan lebih mudah diterapkan di masyarakat termasuk di kalangan santri, mahasiswa dan generasi muda di Aceh Barat.Ia juga menjelaskan lahirnya Kongres Santri Pancasila pertama di Indonesia yang telah dilaksanakan di Aceh Barat pada pertengahan November 2021 lalu, merupakan usulan para ulama.Latar belakang lahirnya pelaksanaan Kongres Santri Pancasila tersebut karena kurangnya penanaman ideologi Pancasila di Aceh Barat. Hal tersebut terlihat dari adanya kerusuhan, perampokan, perusakan, dan saling fitnah yang masih terjadi di daerah ini.Oleh karena itu, kata Ramli MS, penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan di Aceh Barat, agar dilakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhannas Republik Indonesia.Ia berharap nantinya para ulama dan guru-guru santri yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menanamkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan ke masyarakat lainnya di daerah ini.Adapun upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan melaksanakan program Kampung Muslimin, yaitu sebuah upaya pembinaan yang dilakukan oleh Polisi, TNI, Jaksa, dan Ulama, sehingga metode tersebut saat ini telah membuahkan hasil.Melalui Kampung Muslimin dan pemantapan ideologi Pancasila di daerah, ia berharap nantinya akan melahirkan kekuatan daerah yang tentunya menjadi kekuatan nasional.Sementara itu Plt Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan menyambut baik kehadiran Bupati Aceh Barat H Ramli MS beserta rombongan ke Jakarta.\"Kita membuka diri dan kita apresiasi sekali rencana Bupati Aceh Barat yang berencana mengadakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,\" ujarnya.Dalam pertemuan tersebut, pihaknya siap memberikan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila bagi kalangan ulama, akademisi dan guru pesantren di Aceh Barat nantinya.Ia juga menegaskan bahwa Lemhannas RI mengacu kepada empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republi Indonesia. (sws)
POPULER
