POLITIK
Apakah Iya Ganjar Sudah Klar?
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN GANJAR Pranowo sedang kena batunya. Batu andesit Desa Wadas. Tersandung dan tertimpa. Disaksikan puluhan juta pasang mata. Ganjar terpojok. Dan dipojokkan. Dia terpojok akibat SK Gubernur yang diterbitkannya tentang penambangan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Tidak semua warga desa setuju. Mereka melancarkan perlawanan keras dan konsisten. Ganjar kemudian dituding main tangan besi. Publik Indonesia menilai kader PDIP yang ingin ikut pilpres 2024 ini bertindak represif. Dia dikatakan sedang menampakkan karakter aslinya. Citra merakyat yang selama bertahun-tahun dibangun oleh Pak Gub, kini hangus dalam sekejap. Selain terpojok, Ganjar juga dipojokkan. Oleh DPP PDIP sendiri. Junimart Girsang, kader senior, sengaja mengeluarkan pernyataan bahwa insiden kekerasan Wadas adalah tanggung jawab Ganjar. Junimart melemparkan bom andesit yang membuat dia cedera semakin berat. Secara berasamaan, ada rilis elektabilitas dari SPIN (Survei dan Polling Indonesia). Ganjar terlempar dari tiga besar. Beliau, menurut survei ini, berada di posisi ketiga setelah Prabowo Subianto (20.1%) Anies Baswesan (11.5%) dan Ridwan Kamil (10.3%). Ganjar 9.8%. Di luar isu Wadas, Ganjar juga “ditempeleng” oleh Puan Maharani. Bu Ketua DPR menyindir Ganjar yang disebut tidak bangga dengan Puan sebagai ketua DPR. Plus, sindir Puan lagi, tak mau menyambut kedatangannya ke Jawa Tengah. Singkatnya, posisi Pak Gub sedang sekarat. Tetapi, apakah iya Ganjar sekarang sudah ‘klar’? Ini yang masih harus dilihat ke depan. Hari ini dia memang sudah ‘selesai’. Cuma, pilpres 2024 itu masih jauh. Masih banyak waktu bagi publik untuk melupakan penindasan di Wadas. Dan kita sudah punya banyak catatan tentang lupa karakter buruk seseorang, untuk kemudian orang itu dipilih menjadi pejabat publik. Selain itu, masih banyak pula waktu bagi Ganjat untuk ‘fighting back’ (bangkit lagi). Dan, harap diingat, Ganjar Pranowo adalah figur yang dijagokan oleh Presiden Jokowi. Jokowi adalah orang yang memegang kuasa besar, langsung atau tak langsung, untuk urusan pilpres 2024. Secara terang-terangan Jokowi menjagokan Ganjar. Bukan Prabowo yang berelektabilitas tinggi itu. Apalagi Anies atau Ridwan Kamil. Padahal, Prabowo —sejak membungkukkan diri di depan Jokowi di Stasiun Lebak Bulus— terbilang sebagai salah seorang menteri yang sangat dipercaya Jokowi selain Luhut BP. Maknanya, Jokowi dipastikan akan memperjuangkan Ganjar siang-malam, sekuat tenaga, untuk bisa duduk di Istana. Tidak usah kita uraikan mengapa Jokowi menjagokan Ganjar. Cukuplah kita tengok seberapa besar kekuasaan Jokowi dan siapa-siapa saja yang berkolaborasi dengan beliau untuk menjadikan Ganjar sebagai presiden. Jokowi punya kekuasaan untuk menentukan ratusan Plt kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pilpres 2024. Para Plt itu kecil kemungkinan akan mengikuti “arahan” dari selain Jokowi. Terutama untuk urusan pilpres. Ujung dari pertikaian hasil pilpres 2019 menunjukkan kekuasaan Jokowi sebagai presiden. Kekuasaan yang merasuk ke semua lembaga negara, termasuk lembaga-lembaga yang berstatuta independen. Kemudian, tengok pula siapa-siapa yang mendukung habis Jokowi untuk menjadikan Ganjar pemilik predikat RI-1. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan yang berbasis uang. Sampai hari ini, sukses pilpres -dan juga pileg- masih sangat ditentukan oleh jumlah uang yang tersedia. Nah, Pak Jokowi dengan kekuasaan dan deal-deal yang mungkin sudah disepakati, dipastikan bisa membuat soal dana menjadi bukan masalah bagi Ganjar. Berseliweran kalkulasi bahwa seorang capres perlu sekitar 10 triliun. Kita semua pahamlah bahwa untuk isu dana ini Pak Jokowi malah tak perlu repot-repot mengumpulkan orang. Karena otomatis orang-orang itulah yang berkepentingan mendukung Ganjar mengikuti preferensi Jokowi. Jadi, apakah Ganjar sudah ‘klar’ akibat Wadas? Kelihatannya belum tentu juga. Para figur potensial lainnya memang diuntungkan oleh insiden batu andesit. Tetapi, Ganjar masih berkemungkinan untuk keluar dari “ruang ICU” dan pelan-pelan menapak kepulihan. Bahkan bisa saja “speedy recovery” (pulih cepat). Inilah demokrasi citarasa Indonesia. Kalau di negara-negara yang berperadaban politik tinggi, Ganjar sudah langsung mengundurkan diri. Kecil kemungkinan dia akan muncul lagi setelah kasus sebesar Wadas itu. Di sini, lain lagi. Ganjar tidak akan dibuang oleh Jokowi dan oligarki cukong. Jadi, semuanya masih sangat fleksibel dalam kultur politik Wakanda Land ini.[]
Elektabilitas Partai Gelora 3,4 Persen, Fahri Hamzah: Kita Punya Proyeksi Hadapi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Elektablitas Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia saat ini hampir mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Jika pemilu digelar hari ini, maka elektablitas Partai Gelora sudah mencapai 3,4 persen. Hal ini terungkap dari hasil survei lembaga survei Trust Indonesia yang dilakukan pada 3-13 Januari 2022 lalu, dengan jumlah responden 1.200 orang dan margin error 2,83 persen. “Terkait dengan elektabilitas Partai Gelora, jika elektabilitasnya 0,6 persen. Maka dengan margin error 2,83 persen, berarti plus minusnya kita ambil margin error maksimal, yakni 2,83 persen. Jadi 0,6 persen ditambah 2,83 persen. Sehingga bisa kita duga bahwa elektabilitas Partai Gelora itu, sebenarnya 3, 4 persen,” kata Ahmad Fadhli, Direktur Research Trust Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pemilu 2024: Daulat Parpol Vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional’ pada Rabu (9/2/2022) lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022) mengatakan, bahwa Partai Gelora sudah mempunyai proyeksi-proyeksi untuk menghadapi Pemilu 2024. Namun, proyeksi-proyeksi tersebut masih membutuhkan beberapa ikhtiar yang akan dilakukan ke depan. Sebab, Partai Gelora tidak ingin masuk Senayan hanya sekedar 5D (Datang, Duduk, Diam, Duit dan Ditangkap) “Terus terang, kami di Partai Gelora itu sudah punya proyeksi proyeksi. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kita ini udah tahu cara menang, juga tahu cara curang, gitu. Tapi Insya Allah, kita nggak akan curang, tapi kita tahu siapa yang bisa mencurangi,” tegas Fahri. Karena itu, apabila melihat hasil survei Trust Indonesia sudah sesuai dengan proyeksi-proyeksi yang dibuat Partai Gelora. Fahri memprediksi akan ada 8-10 partai yang akan lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 mendatang, salah satunya adalah Partai Gelora. “Kalau kita melihat proyeksi-proyeksi dan melihat hasil survei, maka Dewan nanti isinya ada 8-10 partai, mudah-mudahan Partai Gelora masuk. Dan per hari ini, Partai Gelora sudah masuk Senayan sebenarnya. Jumlahnya berapa, nanti kita lihat,” katanya. Menurut Fahri, Partai Gelora akan menfaslitasi kehendak rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, yang akan membawa angin segar perubahan bagi sistem demokrasi Indonesia. “Pemilu pada dasarnya adalah sarana untuk mengubah nasib rakyat. Kalau rakyat boleh memlih pemimpinnya di Pemilu karena difaslitasi dengan baik, tentu akan membaik juga hasilnya,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri menegaskan, kritik yang disampaikan Partai Gelora terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 pada prinsipnya agar publik mewaspadai adanya ‘jebakan demokrasi’ yang seolah-olah di ujungnya baik, padahal di depannya ada lubang dan jurang menganga yang sangat dalam. “Oleh sebab itu, sejak awal kita harus membaca jebakan-jebakan demokrasi. Kita mengajak semua pihak untuk mengkritik, supaya tidak terjebak hal monoton di ujungnya saja. Padahal ada jurang yang siap menerkam,” tegasnya. Fahri menilai, Pemilu adalah isyarat akan adanya demokrasi, bukan jaminan adanya demokrasi. Sehingga Pemilu harus dikelola dengan baik agar tidak melahirkan tirani dan otoritarianisme baru. “Pemilu tidak boleh melahirkan demokrasi tirani dan otoritarianisme baru. Dan ini harus menjadi catatan penting kita untuk merubah nasib rakyat,” tandasnya. Menurut Ahmad Fadhli, jika pemilu digelar hari ini, maka elektabilitas Partai Gelora hampir memenuhi persyaratan ambang batas parlemen Pemilu 2024 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. “Elektablitas 3,4 persen itu, dengan quality control 20 persen dan kita cek kembali di lapangan melalui sambungan telepon. Dan perlu diketahui bahwa survei ini, kita lakukan secara offline tatap muka face to face di 34 provinsi yang ada di Indonesia,” ungkap Fadhli. Survei ini, kata Fadhli, sebagian besar dilakukan di Pulau Jawa sebanyak 54,2 persen,karena basis pemilih Pemilu 2024 berdasarkan Daftar Pemilh Tetap (DPT) berada di Pulau Jawa. “Kalau lihat sebaran survei jomplang sekali yang besar Pulau Jawa, meskipun bu kota negara akan dipindah ke Kalimantan. Tapi kalau kita mau menang, ya harus kuasai Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada dimana saja, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta dan Banten,” ujarnya. Berdasarkan hasil survei Trust Indonesia tersebut, saat ini ada tiga partai yang memiliki tren kenaikan, diantaranya PDIP dan Partai Gerindra. Sementara partai lain ada kecenderungan penurunan elektabilitas. “Ini survei banyak tidak terima, padahal ini survei kita lakukan hari ini. Kita enggak tahu kalau bulan Februari, Maret dan April, memang sangat dinamis. Jadi besok ada lembaga survei, ya pasti hasilnya tidak akan jauh berbeda, akan sama-sama saling mendekati,” jelasnya. Fadhli mengatakan, dari 9 partai politik yang lolos parlemen pada Pemilu 2019 lalu, hanya Partai Demokrat dan PKS yang mengklaim diri oposisi, sementara 7 partai masuk dalam barisan koalisi pro pemerintah. Namun, oposisi yang diterapkan Partai Demokrat dan PKS masih ambigu alias abu-abu tidak jelas hingga hari ini, sehingga publik masih menunggu ketegasan sikap kedua partai tersebut, untuk mengambil sikap dalam memberikan pilihan. “Nah, catatan kritis kami terhadap Partai Gelora mau berada di mana, di barisan partai koalisi atau oposisi. Jadi tinggal memilih saja,” katanya. Tetapi, menurut Fadhli, untuk meningkatkan elektabilitas, sebaiknya Partai Gelora masuk barisan koalisi di luar pemerintahan atau oposisi, meskipun saat ini belum masuk parlemen. “Menurut kami, ini peluang yang sangat besar. Partai Gelora bisa memerankan peran oposisi disaat Partai Demokrat dan PKS masih setengah hati. Tinggal pandai-pandai Partai Gelora untuk mempertegas sikapnya dengan menggunakan data-data yang dimiliki, ditambah data-data hasil survei,” katanya. Fadhli menambahkan, data hasil survei bisa disikapi secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara scientific, bukan sekedar luapan emosional. “Survei adalah pendekatan ke kebenaran, mendekati kebenaran. Walaupun ada survei yang dilakukan melenceng dari kebenaran, tapi hasilnya tidak jauh berbeda, tetap mendekati kebenaran,” pungkasnya. Partai Gelora sendiri mentargetkan elektablitas 4 persen saat pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 mendatang, dan elektablitas 8-10 persen saat ditetapkan sebagai peserta pemilu pada Desember 2022. (sws)
Pemprov Banten Berlakukan Distem Kerja dari Rumah Bagi ASN
Serang, FNN - Pemprov Banten memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang belakangan ini meningkat.\"Bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sektor kritikal, masih berlaku 100 persen kerja di kantor,\" kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom di Serang, Selasa (8/2).Kebijakan WFH itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/258-BKD/2022 yang dikeluarkan pada 27 Januari 2022 dengan ditandatangani Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Banten Muhtarom.Surat edaran itu membahas terkait dengan penyesuaian sistem kerja ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di lingkungan Pemprov Banten.Surat edaran tersebut juga tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 serta Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022.Ada tiga sifat layanan yang diberlakukan dalam SE itu, yakni layanan pada sektor kritikal yang meliputi Dinas Kesehatan, rumah sakit umum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD.Selain itu, layanan sektor esensial yang meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Bapenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).\"Kategori ini diberlakukan bekerja di kantor sebanyak 50 persen,\" katanya.Ia mengatakan OPD sektor nonesensial dan nonkritikal yang diberlakukan kerja di kantor sebanyak 25 persen yang diberlakukan kepada OPD selain yang disebutkan di atas. Penerapan SE itu juga diberlakukan kepada balai, cabang atau UPT di masing-masing OPD.Muhtarom juga mengingatkan kepada OPD yang akan menyesuaikan sistem jam kerjanya, agar menyampaikan usulan itu kepada dirinya yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.\"SE ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai 28 Februari 2022,\" kata dia. (sws)
Ketua DPRD Bogor Prihatin Sungai Cikaniki dan Citongtut Tercemar
Kabupaten Bogor, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku prihatin atas pencemaran lingkungan di Sungai Cikaniki, Nanggung, dan Situ Citongtut, Gunungputri, yang mengakibatkan ribuan ikan mati.\"Saya mengajak kepada kita semua agar perduli terhadap kelestarian lingkungan hidup kita. Jangan sampai kita mewariskan kerusakan pada anak dan cucu kita,\" ungkapnya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Menurut dia, pencemaran aliran air itu akan terus berdampak pada generasi selanjutnya jika hanya dibiarkan. Maka ia meminta kepada semua elemen masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan hidup.Rudy menyebutkan menjaga lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama-sama. \"Kalau semua menjaga kesadaran untuk tidak merusak dan juga ikut menjaga sungai dan alam kita, itu bisa meminimalisir aksi pencemaran,\" kata Rudy.Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang secara sengaja mencemari lingkungan hidup.Sebelumnya, Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin menugaskan kepala baru Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ade Yana Mulyana untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Situ Citongtut yang menyebabkan ribuan ikan mati.\"Kejadian baru-baru ini ribuan ikan yang mati di Situ Citongtut, Kecamatan Gunungputri, karena pencemaran limbah atau sebab lainnya harus segera ditangani,\" ungkap Ade Yasin saat pelantikan tujuh pejabat eselon IIB di Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, Bogor, Selasa (25/1). Pasalnya, peristiwa matinya ikan secara massal di Situ Citongtut Kecamatan Gunungputri bukan yang pertama, melainkan kesekian kali terjadi pada setiap awal tahun.Ia meminta Ade Yana melakukan investigasi penyebab pasti tercemarnya air di Situ Citongtut yang diduga akibat terkontaminasi limbah industri, dan melaporkan hasil investigasinya dalam waktu dekat.\"Turun ke lapangan harus dicari penyebabnya, apa berasal dari limbah industri, siapa yang buang (limbah) ke situ,\" kata Ade Yasin. (sws)
Pemkab Temanggung Segera Lelang Tiga Jabatan Kosong Eselon II
Temanggung, FNN - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, segera melelang atau melakukan seleksi untuk pengisian tiga jabatan kosong eselon II, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Bappeda.\"Terhadap tiga kepala dinas yang kosong ini akan segera kami lakukan proses seleksi,\" kata Bupati Magelang M. AL Khadziq usai Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb Pemkab Temanggung di Temanggung, Jumat.Ia menuturkan tentunya hal tersebut menunggu hasil dari pelantikan hari ini dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan setelah melaporkan akan minta izin untuk melakukan seleksi terhadap jabatan-jabatan yang kosong itu.\"Insyaallah dalam dua bulan ke depan semoga seleksi sudah selesai,\" katanya.Ia menyampaikan hari ini dilakukan pelantikan atas rotasi lima orang pejabat setingkat eselon II di Pemkab Temanggung dan melantik satu orang pejabat yang naik dari eselon III ke eselon II.\"Rotasi ini kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, memang ada beberapa yang pensiun. Setelah dilakukan rotasi ini ada beberapa jabatan yang masih kosong,\" katanya.Menurut dia, pelantikan atas lima orang pejabat pimpinan tinggi pratama hasil dari seleksi yang dilaksanakan tahun ini sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk dilakukan pelantikan berdasarkan surat KASN Nomor B355/KASN/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022.Selain itu, pelantikan atas satu pejabat administrator promosi menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka sebagaimana surat dari KASN Nomor B2703/KASN/8/2021 tertanggal 10 agustus 2021.Pejabat yang dilantik hari ini adalah Djoko Prasetyono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tri Raharjo sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Lingkungan Hidup, Sri Hariyanto sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Pendidikan, dan Kebudayaan.Selain itu, Hendra Sumaryana sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Entargo Yutri Wardono sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, dan Sri Endang Praptaningsing sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.(sws)
.jpg)
KSP: Aspirasi Masyarakat Sipil Tak Terpisahkan dari DIM RUU TPKS
Jakarta, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menekankan pemerintah akan terus menampung masukan dan aspirasi masyarakat terkait Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).Ia memastikan bahwa perspektif yang digali dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi melalui konsultasi publik RUU TPKS mendapatkan perhatian serius dan dikaji secara mendalam sebagai bagian dari proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.“Masukan kelompok masyarakat sipil dan akademisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan DIM oleh pemerintah. Kami ingin semua pihak turut serta dan aktif menyempurnakan substansi RUU TPKS,” kata Jaleswari usai menghadiri acara konsultasi publik RUU TPKS yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers yang diterima. Jaleswari yang merupakan Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS ini menyampaikan bahwa kementerian/lembaga telah menyiapkan skema tindak lanjut untuk mendukung implementasi RUU TPKS ke depan.Skema itu, di antaranya kajian pembentukan direktorat khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai one-stop service bagi korban kekerasan seksual.“Proses penyusunan DIM ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta perwakilan kelompok masyarakat sipil dan akademisi. Kami dari pemerintah mengucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan sipil serta akademisi,” ujar Jaleswari. Dalam konsultasi publik yang dihadiri lebih dari 80 perwakilan masyarakat sipil dan akademisi tersebut, Joni Yulianto dari Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual disabilitas membutuhkan bentuk-bentuk penanganan dan pendekatan yang berbeda. Menurutnya RUU TPKS perlu menjamin hal tersebut.“Difabel sering tidak menyadari dan tidak memahami tentang alat kontrasepsi bahkan tidak memahami pelecehan dan kekerasan seksual sehingga pendekatannya menjadi cukup berbeda, dari situlah saksi ahli dan profile assessment menjadi penting untuk menjelaskan hal-hal seperti ini,” kata Joni. Selain itu, beberapa isu seperti kewajiban restitusi bagi pelaku, kehadiran lembaga pelayanan di kawasan pelosok dan terpencil, serta perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual di bawah umur menjadi perhatian utama para perwakilan masyarakat sipil dan akademisi.“Kami mengapresiasi kerja keras tim pemerintah yang tidak berlama-lama menyiapkan DIM. Kami berharap untuk terus dilibatkan lebih jauh dalam diskusi-diskusi penting seperti ini dalam tim pemerintah dan mengawal bersama RUU TPKS saat pembahasan di DPR RI,” kata Ratna Batara Munti, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). (sws)
AHY Ajak Kader Demokrat Sulteng Rebut Kembali Kemenangan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak kader Partai Demokrat di Sulawesi Tengah merapatkan barisan untuk merebut kembali kejayaan Partai Demokrat di Sulteng pada Pemilu 2024. \"Jadikan muscab sebagai kekuatan untuk meraih kemenangan Partai Demokrat di Sulteng,\" kata AHY dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan musyawarah cabang (muscab) secara serentak di DPD Sulawesi Tengah, Jumat. AHY berharap kader Partai Demokrat di Sulteng dapat memenangkan pesta demokrasi pada tahun 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid mengatakan bahwa muscab serentak se-Provinsi Sulteng yang berlangsung pada tanggal 4—5 Februari 2022 adalah bagian dari konsolidasi internal partai, Tercatat 13 DPC melaksanakan muscab. Menurut Anwar, muscab sebagai salah satu kegiatan yang sangat tinggi di Partai Demokrat. Oleh karena itu, diharapkan muscab serentak bukan menjadi ajang perebut kekuasaan, melainkan sebagai langkah untuk mengokohkan sekaligus menjadi momentum merapat barisan untuk dalam menghadapi Pemilu 2024.\"Yang penting muscab bukan menjadi contoh yang tidak perlu dipertontonkan di provinsi ini. Sulteng memiliki karakteristik seperti santun, bersih, dan cerdas dalam segala aspek. Mari dbuktikan kepada masyarakat sebagai kader kuat, mari tunjukkan Demokrat asli,\" kata anggota DPR RI ini. Anwar juga berharap muscab sebagai ajang strategi dalam menjalankan mesin partai, salah satunya strategi untuk merebut kejayaan. \"Pastinya mesin Partai Demokrat, khususnya di DPD Sulteng, terus digerakkan, tentunya semua sesuai dengan arahan DPP dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bagaimana kader siap menghadapi Pemilu 2024,\" kata anggota Komisi IX DPR ini. Dikatakan bahwa segala upaya akan terus dilakukan dalam hadapi pemilu sehingga kemenangan Partai Demokrat di provinsi ini dapat terwujud. \"Harapannya agar dapat menghantarkan AHY menjadi presiden,\" tuturnya. Partai Demokrat ke depan akan senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk memperjuangkan program prorakyat. \"Pastinya akan memperluas kegiatan sosial, program pengabdian masyarakat dan tanggap bencana,\" ucap Anwar. Tidak hanya itu, seluruh kader, baik pengurus, fungsional, maupun simpatisan, bahu-membahu membangun citra positif Partai Demokrat sebagai partai modern yang #BerkoalisiDenganRakyat agar dapat memenangi Pemilu 2024. Anwar pun mengaku siap melaksanakan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yaitu melaksanakan strategi partainya ke depan dengan memenangi hati dan pikiran suara masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 . \"Tentu kami punya target-target politik tertentu, di antaranya yang paling dekat ini \'kan Pemilu 2024,\" ujarnya. (sws)
DPR RI Batasi Jumlah Kehadiran Saat Rapat Hanya 30 Persen
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya memutuskan untuk membatasi jumlah kehadiran orang saat rapat di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hanya 30 persen untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kompleks Parlemen.\"Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (3/2) memutuskan pelaksanaan rapat di AKD ke depannya maksimal dihadiri 30 persen dari anggota DPR maupun mitra kerja,\" kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan Rapat Bamus DPR memutuskan untuk membatasi durasi waktu rapat maksimal dilaksanakan 2,5 jam. Selain itu, menurut dia, waktu kerja dibatasi pada hari Senin-Kamis, maksimal pukul 15.00 WIB dan Jumat, pukul 15.30 WIB. \"Pengawasan terhadap protokol kesehatan tetap kami lakukan, namun setiap orang yang masuk ruang rapat wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen yang berlaku pada hari yang sama,\" ujarnya.Indra mengatakan saat ini ada 194 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang terdiri atas anggota DPR, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) di Kompleks Parlemen. Dia menjelaskan terdapat penambahan empat orang anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari Jumat (4/2). Namun, menurut dia, dari perkembangan terakhir hanya tinggal delapan orang yang masih positif COVID-19.\"Dari penelusuran kami pada Jumat pagi ada 214 orang, namun siang ini sudah diperbarui datanya menjadi 194 orang positif COVID-19,\" ujarnya.Dia mengatakan sebanyak 194 orang tersebut bergejala ringan sehingga tidak memerlukan perawatan intensif namun pihaknya terus memantau kondisi ke-194 orang tersebut. (sws)
Nelayan Kalibaru Deklarasikan Muhaimin Iskandar Sebagai Capres 2024
Jakarta, FNN - Ratusan nelayan warga Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.\"Kami mendukung Gus Muhaimin sebagai Presiden 2024,\" kata perwakilan Nelayan dan warga Kalibaru, Zainal di permukiman kampung nelayan, Jumat.Bahkan, nelayan setempat menyematkan panggilan kepada Gus Muhaimin sebagai \"Bapak Nelayan Indonesia\". \"Saya kira amanah ini merupakan beban yang sangat berat dan kita harus berjuang bersama,\" kata Gus Muhaimin.Muhaimin mengatakan dukungan itu menjadikan dia memiliki komitmen moral untuk membantu mencarikan solusi secepat-cepatnya melalui presiden dan Gubernur DKI Jakarta.\"Masa depan mereka menjadi tanggung jawab saya, kalau didukung dalam kepemimpinan presiden, maka nasib mereka menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang,\" kata Muhaimin menegaskan. Sebelum deklarasi, Muhaimim bersama istri mengunjungi tempat pengupasan kerang hijau yang dilakukan warga setempat. Muhaimin mencicipi olahan masakan dari hasil laut, seperti kerang hijau, udang, dan cumi.Deklarasi mengakibatkan kerumunan warga yang cukup padat. Tampak tidak ada protokol kesehatan yang dilaksanakan atau imbauan dari penyelenggara kegiatan.Sementara itu, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, per Kamis (3/2) mencapai 63 persen atau sedikit lebih tinggi dari standar batas aman yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “BOR RSDC Wisma Atlet Kemayoran 63 persen, batas WHO BOR 60 persen,” kata Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Kes dr Mintoro Sumego saat dihubungi di Jakarta.Per Kamis (3/2), jumlah pasien rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran mencapai 5.174 orang. Ada penambahan 204 orang dalam 24 jam terakhir mengingat jumlah pasien pada Rabu (2/2) sebanyak 4.970 orang. (sws)
.jpg)
Perludem: Lamanya Penjabat Bertolak Belakang dengan Argumen Pemerintah
Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai masa kerja penjabat kepala daerah yang relatif lama sesungguhnya bertolak belakang dengan argumen Pemerintah yang bersikeras melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi COVID-19.\"Salah satu argumennya adalah selain menjaga komitmen berdemokrasi, juga agar daerah tetap memiliki pemimpin definitif hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga upaya mengatasi dampak pandemi COVID-19 lebih optimal,\" kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Jumat.Hal itu dikatakan Titi sehubungan dengan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 yang konsekuensinya 101 daerah pada tahun 2022 harus diisi penjabat, sedangkan pada tahun 2023 tercatat 170 daerah yang akan dipimpin penjabat hingga pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah produk Pilkada 2024.Semestinya, menurut Titi, pembuat UU bisa memilih desain keserentakan pilkada secara nasional yang lebih kompatibel dengan sistem pilkada langsung di Indonesia. Dengan demikian, tidak mendistorsi kedaulatan rakyat dan membuat daerah tidak memiliki kepemimpinan definitif hasil pilkada terlalu lama.Masyarakat dalam waktu cukup panjang menjadi terhambat dalam menyalurkan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah definitif yang dikehendakinya. Hal itu, lanjut dia, akibat penjadwalan pilkada serentak secara nasional yang akan berlangsung pada bulan November 2024.Titi menegaskan bahwa keberadaan penjabat kepala daerah yang menjabat sangat lama di tengah sistem pilkada langsung yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan persoalan yang problematik.Selain itu, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, kehadiran penjabat di tengah masih maraknya kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi catatan tersendiri.Meskipun ada skema pengawasan internal dan terdapat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengawasi netralitas ASN, menurut dia, kekhawatiran terhadap penjabat dan upaya politisasi ASN untuk kepentingan politik praktis Pemilu dan Pilkada 2024 tetap perlu diantisipasi maksimal oleh Pemerintah, khususnya Kemendagri.Selama tidak ada perubahan UU Pilkada, lanjut dia, artinya akan ada kebutuhan besar-besaran terhadap jumlah penjabat di 271 daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada pada tahun 2022 dan 2023.Dalam rangka itu, penunjukan penjabat harus transparan dan akuntabel serta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah.\"Jangan elitis, apalagi tertutup prosesnya,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Ia memandang penting agar Pemerintah tidak menempatkan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat sebab berpotensi menimbulkan kontroversi, kegaduhan, dan potensi konflik di tengah masyarakat karena penolakan kehadiran TNI/Polri di jabatan politik yang mestinya diisi melalui pemilihan langsung.\"Hal-hal seperti itu sudah semestinya dihindari Pemerintah agar tidak kontraproduktif,\" ujar Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem. (sws)
POPULER
