POLITIK

Perludem: Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Kompatibel

Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengemukakan penyelenggara pemilu periode 2022—2027 harus kompatibel mengingat pada 2024 tidak hanya pilpres dan pemilu anggota legislatif, tetapi juga pilkada di 33 provinsi dan di 508 kabupaten/kota.\"Meski tidak bersamaan, pemilu pada tanggal 14 Februari, sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024, penyelenggara pemilu harus tangguh, inovatif, dedikatif, dan inklusif,\" kata Titi Anggraini dalam percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Jumat sore.Tangguh yang dimaksud Titi adalah hal yang terkait dengan kapasitas, baik fisik, kepemimpinan, kepandaian, maupun kecakapan kepemiluan, kemudian beretika berdemokrasi, dan punya kemampuan membangun relasi dengan para pemangku kepentingan pemilu.Anggota KPU periode 2022—2027 sekaligus sebagai inovator. Mereka harus mampu membangun terobosan yang meningkatkan kualitas dan efektivitas teknis pelaksanaan tahapan pemilu, terutama dalam mengatasi tantangan beratnya beban dan kompleksitas pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, kata Titi, penuh dedikasi. Mereka harus fokus, loyal, dan mengabdi sepenuhnya pada kelembagaan KPU dan kerja-kerja pelayanan elektoral. Tidak cawe-cawe dan tergoda urusan di luar kepemiluan.Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut dia, adalah inklusif. Mereka harus terbuka dan memberi akses secara proporsional kepada semua pemangku kepentingan, serta tidak meninggalkan kelompok marginal/rentan, terutama perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.Anggota KPU periode 5 tahun ke depan, juga harus mampu membangun sinergi dan kolaborasi berimbang dengan penyelenggara pemilu lain sehingga tidak memicu kegaduhan baru akibat \"perselisihan\" antarpenyelenggara.Titi menegaskan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan. Bahkan, ketika memperhitungkan faktor-faktor lain, seperti ekonomi dan pembangunan demokrasi.\"Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah salah satu hulu dari pemilu yang kredibel,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Selain itu, berkualitas dan berintegritas. Hal ini, lanjut dia, mencakup kepandaian dan kecakapan serta moralitas etis yang sesuai dengan kebutuhan untuk mampu menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan demokratis. (mth)   

Erick Thohir Pastikan Akses Obat Murah untuk Rakyat Indonesia

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir pastikan akses obat murah untuk rakyat dalam rangka mewujudkan kemandirian kesehatan nasional.\"Kemandirian kesehatan harus terjadi. Kita tidak anti-asing, tidak anti obat mahal, tetapi kita juga harus memastikan yang namanya akses obat murah kepada rakyat. Bagi mereka yang mampu membeli obat mahal silakan, namun tidak bisa disamaratakan ketika rakyat yang tidak mampu harus disamakan dengan mereka yang mampu,\" ujar Erick Thohir dalam peringatan HUT RS Husada Ke-97 sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Menteri BUMN mengatakan bahwa akses obat murah bagi masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat.Erick Thohir juga menekankan bahwa era disrupsi kesehatan harus menjadi momentum introspeksi untuk mewujudkan kemandirian.\"Disrupsi kesehatan harus menjadi introspeksi kita untuk kemandirian. Masa bahan baku obat 95 persen impor, masa obat-obat mahal saja yang bisa diberikan kepada kita semua,\" katanya.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menekan impor bahan baku obat, BUMN Indofarma akan fokus mengembangkan industri herbal .Erick Thohir menilai Indonesia memiliki alam dan budaya yang mendukung untuk pengembangan industri herbal.Saat ini Kementerian BUMN telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem yang dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan. Kementerian BUMN juga telah menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk (holding company) yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit yang berada di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC).Dengan itu Bio Farma diharapkan mampu membuka peluang baru dalam industri kesehatan seperti industri vaksinasi. (mth)  

Danrem 173/PVB: Tiga Prajurit yang Gugur Dievakuasi ke Timika

Jayapura, FNN - Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro menyatakan jenazah tiga prajurit yang gugur di Gome, Kabupaten Puncak, Papua telah dievakuasi dan tiba di Timika.\"Ketiga jenazah memang sudah dievakuasi menggunakan helikopter Caracal milik TNI AU dan sudah tiba di Timika,\" kata Brigjen Taufan Gestoro, Kamis.Danrem 173 yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, ketiga jenazah prajurit Yonif 408/SBH yang gugur yaitu Serda Rizal, Prada Baraza, dan Pratu Rahman.Sedangkan seorang prajurit yang terluka yaitu Pratu Syaiful masih dirawat di Puskesmas Ilaga dan kondisinya stabil, ujar Brigjen Taufan seraya mengaku belum dapat memastikan pelaku berasal dari kelompok mana.Berdasarkan laporan yang diterima, insiden itu berawal dari penyerangan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) ke Pos TNI di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis pagi, sehingga mengakibatkan dua prajurit TNI meninggal.Kontak tembak dengan KSB terus terjadi hingga pukul 10.00 WIT dan mengakibatkan dua prajurit terluka, seorang di antaranya meninggal, kata Danrem 173 yang wilayahnya membawahi Kabupaten Puncak.Ketiga jenazah saat ini masih berada di RSUD Timika. (mth)

KKP Tegaskan Tingkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Haeru Rahayu menegaskan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil dengan pengembangan berbasis komoditas unggulan.\"Dalam kurun tiga sampai empat tahun ke depan, perikanan budidaya akan dikembangkan berbasis komoditas unggulan. KKP telah menyiapkan rencana pengembangan budidaya perikanan dalam dua terobosan besar yaitu yang pertama pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas yang berorientasi ekspor,\" kata Haeru dalam sambutannya di acara kompetisi inovasi perikanan budidaya AgResult dan WWF Indonesia yang dibacakan oleh Direktur Perbenihan KKP Nono Hartanto di Jakarta, Kamis.Komoditas unggulan yang akan dikembangkan untuk orientasi ekspor adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Sementara program prioritas kedua yaitu pengembangan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal dengan komoditas unggulan di pedalaman atau air tawar, di pesisir atau air payau, dan di laut.Saat ini sekitar 70 persen dari semua pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan budidaya tergolong berskala kecil dengan luasan area, akses terhadap modal, dan penerapan teknologi penerapan budidaya perikanan yang terbatas.\"Ini jadi tantangan bagi sektor perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan protein dan ketahanan pangan secara nasional,\" kata Haeru.Dia menerangkan saat ini pemerintah sedang menjalankan proyek di enam provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan format kompetisi dan pemberian insentif. Menurutnya hal ini akan sangat bermanfaat di masa pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.Sejalan dengan program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil, kata Haeru, pada saat yang sama pemerintah juga berupaya memperbaiki praktik teknologi yang diterapkan dalam proses pembudidaya agar bisa berkelanjutan.\"Keseimbangan antara ekologi dan ekonomi akan menjadi landasan utama dalam pengembangan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya,\" kata Haeru.Haeru menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membuka kerjasama dan investasi multi stakeholder dengan mitra pembangunan yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan dan pembangunan perikanan budidaya di Indonesia. (mth)   

Lucy: Harapan AHY Tampak pada Bayu Airlangga Pimpin Demokrat Jatim

Surabaya, FNN - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari menilai harapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampaknya ada pada sosok Bayu Airlangga yang bakal memimpin DPD Demokrat Jatim.\"Sebab, sosok Bayu Airlangga bukan tipikal pemimpin one man show, sehingga dapat diterima mayoritas DPC se-Jawa Timur,\" kata Lucy Kurniasari melalui siaran persnya di Surabaya, Minggu.Diketahui Musda VI DPD Partai Demokrat Jawa Timur telah usai digelar. Ada dua calon ketua definitif DPD Jawa Timur yang diajukan ke DPP, yakni Bayu Airlangga meraih 25 suara dan Emil Elestianto Dardak meraih 13 suara.Dua calon tersebut akan mengikuti fit and proper test di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsa, serta Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron.Menurut Lucy, hasil Musda VI menegaskan Bayu Airlangga mendapat dukungan mayoritas dari DPC Partai Demokrat se-Jawa Timur. Dukungan sebanyak itu menjadi bukti penerimaan mayoritas DPC terhadap kepemimpinan Bayu Airlangga.Hasil tersebut, lanjut Anggota Komisi IX DPR RI ini, sesuai dengan arahan AHY dalam pembukaan Musda VI. \"Partai Demokrat membuka ruang bagi perbedaan di dalam Musda, karena itu adalah esensi demokrasi,\" kata AHY.AHY juga berharap, Musda Jawa Timur dapat dilalui dengan baik dan melahirkan ketua serta jajaran pengurus yang bisa meningkatkan elektabilitas partai.Harapan AHY tersebut tampaknya ada pada sosok Bayu Airlangga. Sebab, kata Lucy, sosok Bayu Airlangga bukan tipikal pemimpin one man show, sehingga dapat diterima mayoritas DPC se-Jawa Timur.\"Bayu Airlangga juga rajin turun ke DPC, sehingga menumbuhkan soliditas. Hal itu terlihat dari dukungan DPC terhadap Bayu Airlangga,\" kata Lucy.Untuk semakin meningkatkan soliditas Partai Demokrat di Jawa Timur, lanjut Lucy, kepemimpinan Bayu Airlangga sangat diperlukan. Dengan soliditas yang tinggi, akan membuat DPC rajin turun ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Timur.Untuk itu, Lucy berharap, mas AHY akan mendengarkan dan memperhatikan suara akar rumput yang menginginkan Bayu Airlangga memimpin DPD Jawa Timur. Ia meyakini Bayu Airlangga dapat membesarkan Partai Demokrat di Jawa Timur.\"Kami percaya, mas AHY sang demokrat akan mengambil keputusan yang terbaik untuk DPD Jawa Timur. Kami tetap tegak lurus atas semua keputusan Ketua Umum AHY, yang sangat kami cintai dan banggakan,\" kata Lucy. (mth)   

Wali Kota Medan Didorong Dai Muda Maju Pilgub Sumut 2024

Medan, FNN - Wali Kota Medan Bobby Nasution didorong maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 ketika menyaksikan pelantikan Forum Dai Muda (Fodium) Sumut.\"Sebagai kepedulian pak wali terhadap para ustadz, layaklah kiranya kita pertimbangkan untuk maju di Pilgub Sumut 2024,\" terang Ketua Fodium Sumut, Ustadz Yasir Tanjung, SPd di Medan, Sabtu.Ustadz Yasir merupakan Ketua Fodium Sumut terpilih, sedangkan Bobby Nasution tercatat sebagai penasihat Fodium Kota Medan karena kepeduliannya terhadap ulama, dai  ustadz di Kota Medan.Yasir mengaku Fodium sejak didirikan empat tahun lalu sudah eksis di sembilan kabupaten/kota di Sumut, di antaranya Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Siantar dan Labuhanbatu.\"Setelah diamanahkan memimpin Fodium Sumut, kami bekerja keras mendirikan di kabupaten/kota lainnya. Dengan semangat muda, kita fokus dakwah di daerah minoritas,\" katanya.\"Kami sudah programkan pelatihan pendakwah ke masyarakat. Kita bukan suatu golongan, tapi semua suku ditampung saling bersatu. Nasihati kami untuk perbaikan ke depan,\" ujar Yasir.Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Fodium Sumut dengan harapan bisa membantu program Pemkot Medan, di antaranya masjid mandiri yang sedang berjalan.\"Secara pribadi saya minta tolong bantuan Fodium Sumut agar program keumatan Pemkot Medan berjalan baik, dan cepat. Sesuai capaian optimal, dan kami punya program masjid mandiri,\" ujarnya.\"Kami ingin para dai, ustadz agar sampaikan juga pentingnya ekonomi syariah dibangun dari masjid, seperti zaman Rasulullah. Jadi bisa lebih diamalkan dalam kehidupan kita,\" kata Bobby melanjutkan.Wali kota juga mengharapkan agar Fodium Sumut membantu dalam memakmurkan Medan Islamic Center yang tahun ini dimulai pembangunannya.\"Doakan Islamic Center kelar dalam satu atau dua tahun ke depan. Harapan kami, bantulah merawat dengan kegiatan positif di dalamnya,\" pungkas Bobby. (sws)

Perludem Sebut PPP Terbuka dengan Anak Muda

Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka dengan keterlibatan generasi muda. Titi Anggraini dalam diskusi “Merebut Pemilih Muda 2024 yang Muda yang Menentukan\" di Jakarta, Sabtu, mengatakan PPP bernuansa muda, tidak hanya terlihat dari struktur partai namun banyak anak muda potensial yang ikut berkontribusi meramaikan wacana dan dinamika di PPP. \"Saya melihat PPP sudah banyak membuka ruang keterlibatan anak muda, dan ini bagi saya yang menjadi kelebihan dari PPP,\" kata dia.Dia mengatakan pada Pemilu 2024 jumlah anak muda sangat signifikan sehingga sangat menentukan dalam perolehan suara. Menurutnya, jika anak muda dikelola dengan baik, maka sudah pasti partai aman untuk lolos ambang batas parlemen (PT). \"Membangun hubungan militansi dengan partai menjadi sangat penting. Anak muda harus hadir dan tampil dalam panggung utama di partai politik, hadir dengan gagasan dan fisiknya,\" kata dia. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan generasi milenial lebih terbuka dalam segala hal, khususnya dengan dunia digital. Mereka punya kekuatan yang begitu besar dalam menentukan arah Indonesia ke depan.\"Bonus demografi harus dikelola dengan baik, prediksi saya pada Pemilu 2024, anak muda akan menentukan dan akan menjadi pemimpin dalam wilayah publik,\" kata Audy yang juga merupakan salah satu kader muda PPP. Kendati demikian, menurutnya, ada yang kurang dari anak muda, yaitu kurang menggemari literasi politik. Oleh sebab itu, katanya, harus diberikan edukasi politik secara terus menerus. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Imam Fauzan menyebutkan karakter anak muda sangat adaptif. Anak muda bebas terhadap partai politik tapi sering mengikuti kegiatan politik.\"Anak muda jauh lebih rasional dan objektif dalam memilih partai. Karena Itu penting bagi kita untuk menghadirkan wajah partai politik yang terbuka dan bisa diterima oleh anak anak muda,\" kata dia. Menurut dia, PPP harus sangat pro terhadap anak muda. Anak muda, kata Imam, lebih aktif di media sosial. Oleh karena itu edukasi politik di media sosial menjadi sangat penting dan diperlukan. \"Lewat media sosial kita bisa berikan edukasi politik untuk anak muda, kita sajikan konten-konten yang menarik dan edukatif agar anak muda punya pengetahuan tentang politik,\" ujarnya. (mth)     

Brigade Dukung Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024

Kota Bogor, FNN - Pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Barisan Ganjar Terdepan (Brigade) mendorong PDI Perjuangan untuk merestui Ganjar Pranowo maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Meskipun sekarang belum ada ketok palu dari partai pendukungnya, di sini kami terus bergerak karena kami begitu yakin Pak Ganjar bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi,\" kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Brigade Gama Andrea di Taman Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Gama menyatakan Brigade meyakini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sosok yang bijaksana dalam menentukan pilihan kandidat Calon Presiden 2024.Brigade yang baru saja dideklarasikan pada Sabtu (22/1) siang telah mengikuti prestasi Ganjar Pranowo sejak lama. Sejumlah prestasi telah ditorehkan Ganjar Pranowo, seperti pembangunan infrastruktur, menekan radikalisme dan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan bentuk keseriusannya menjalankan pemerintahan selama ini. Dalam hal ekonomi kerakyatan, katanya, Ganjar telah meraih penghargaan di dua kali ajang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Award 2019 dan 2021.  \"Banyak sekali prestasinya dan ini yang melandasi bahwa beliau layak didukung untuk melanjutkan gegap gempitanya pembangunan yang sudah dimulai Pak Jokowi,\" kata Gama. Sosok Ganjar yang ramah dan menjadi pelopor gerakan kepedulian terhadap pasien COVID-19 dengan menginstruksikan tidak melihat status warga untuk dapat dilayani petugas kesehatan di rumah sakit. Di sisi lain, ide pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang berskala nasional banyak diinisiasi langsung oleh Ganjar Pranowo.Sikap Ganjar yang cepat merespons kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat Brigade yakin penerus pembangunan yang dimulai Presiden Jokowi menjadi tepat dilanjutkan sosok Ganjar Pranowo. \"Tadi juga disampaikan kita punya satu pekerjaan besar mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini harus dikawal, karena ini bukan pembangunan sampai 2024, tetapi bisa sampai 10 tahun 20 tahun ke depan. Jadi beliau yang layak menerima estafet,\" ungkap Gama. (mth)  

KSP: Kemitraan PT RNI 2 Jatitujuh harus Sejahterakan Petani

Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko menekankan pentingnya kesejahteraan petani dalam pelaksanaan program kemitraan budidaya tebu PT RNI 2 Jatitujuh.Joko menyampaikan hal tersebut, saat bertemu jajaran direksi PT RNI 2 Jatitujuh dan Forkopimda Kabupaten Indramayu, Sabtu, sebagaimana siaran pers yang diterima.“Kita harus sama-sama sepakat bahwa menghormati kesejahteraan petani adalah prioritas Presiden,” kata Joko.Sebagai informasi, pertemuan tim Kantor Staf Presiden dengan jajaran direksi PT RNI 2 Jatitujuh dan Forkopimda Kabupaten Indramayu ini, menindaklanjuti aduan para petani penggarap lahan HGU PT RNI 2 Jatitujuh.Kepada KSP, petani mengaku keberatan menjalankan program kemitraan budidaya tebu karena PT RNI 2 Jatitujuh tidak transparan, terutama soal sistem kerjasama dan bagi hasil. Selain itu, petani juga menilai, tanaman padi lebih menjanjikan ketimbang tebu. Sebab, program yang sama yang diberlakukan di Majalengka justru membuat petani merugi.Menurut Joko, PT RNI sebaiknya memberikan jaminan kepada para petani penggarap lahan, mulai dari adanya transparansi sistem kerjasama, tidak menggantikan petani lama dengan petani baru, hingga adanya tenggang waktu bagi para petani untuk menyelesaikan proses tanam padi mereka hingga panen.“Jangan sampai petani sedang menggarap padi, tiba-tiba tanahnya diurug dan digantikan tanaman tebu. Mohon berikan motivasi dan kepercayaan agar petani teredukasi,” ujar Joko.Direktur PT PG Rajawali II Ardian Wijanarko menyatakan, pihaknya akan segera memperbaiki pola kemitraan untuk nanti disosialisasikan kembali kepada para petani.“Kami ingin menyelesaikan secepatnya, karena tahun ini adalah momentum yang sangat baik,” ungkapnya. Sementara itu, Nina Agustina Bupati Indramayu memastikan, dari awal pemerintah daerah sudah memfasilitasi PT RNI 2 Jatitujuh dengan petani. Bahkan kata dia, pihaknya juga meminta PT RNI segera memberikan wadah kepada petani agar persoalan kemitraan budidaya tebu bisa selesai.“Mari kita bersama-sama cari jalan keluarnya, ini momentum untuk kebangkitan dan kesejahteraan petani di Indramayu,” tuturnya.Sebelumnya, tim Kantor Staf Presiden juga menemui petani penggarap lahan HGU PT RNI2 Jatitujuh di desa Sukamulya Indramayu. Kedatangan KSP untuk mendengar dan menyerap aspirasi petani terkait program kemitraan budidaya tebu.Seperti diketahui, PT PG Rajawali 2 RNI Group mengelola 12 ribu hektare lahan HGU, 6 ribu di Majalengka dan 6 ribu di Kabupaten Indramayu. Sejak 2018 pengelolaan lahan yang awalnya dilakukan secara swadaya berubah menjadi kemitraan dengan petani penggarap dari 13 desa penyangga.Dalam perjalanannya, program kemitraan ditentang oleh petani karena dinilai tidak transparan, dan perubahan alih fungsi lahan dari tanaman padi ke tebu dinilai tidak menguntungkan. (sws)

Perludem: Hindari Tumpukan Beban Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan

Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mendesain betul untuk menghindari tumpukan beban penyelenggaraan tahapan yang berlebih antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).\"Hal itu agar kerja-kerja petugas pemilu tidak terlalu berat serta tetap pada koridor beban kerja yang rasional dan manusiawi,\" kata Titi Anggraini yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Sabtu.Titi mengemukakan hal itu ketika merespons Surat KPU RI Nomor 46/PL.01/01/2022 tertanggal 18 Januari 2021 perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.Sebelumnya, pada tanggal 30 November 2021 KPU bersurat kepada Ketua DPR RI melalui Surat KPU Nomor 1145/HK.02/08/2021 perihal yang sama. Semula hari pemungutan suara Pemilu 2024 pada 21 Februari 2024. Namun, surat terakhir menyebutkan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.Menjawab pertanyaan terkait dengan frasa \"paling lambat\" yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), berarti waktu setiap tahapan bisa diperpendek, Titi mengatakan, \"Pastinya tahapan pemilu tidak boleh kurang dari 20 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.\"Akan tetapi, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, dimulai lebih awal dengan masa waktu tahapan lebih panjang dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 167 UU Pemilu.Dalam Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu disebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.Jika merujuk surat KPU kepada Ketua DPR RI dengan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, lanjut Titi, tahapan pemilu mulai 14 Juni 2022.Disebutkan pula sejumlah program/kegiatan yang bisa dimulai pada tanggal 14 Juni 2022, antara lain: penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu; penyusunan pedoman teknis/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan dan barang persediaan logistik pemilu; dan penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana.Mulai tanggal tersebut, KPU juga mulai menyusun PKPU; pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi dan komunikasi; sosialisasi dan publikasi informasi kepada masyarakat serta bimbingan teknis kepada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.Tahapan awal lain yang bisa dimulai 14 Juni 2022, lanjut Titi, penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). (sws)