POLITIK
KSP: RUU TPKS harus Jadi Produk Hukum Paripurna
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus menjadi produk hukum paripurna.Moeldoko mendorong tim gugus Tugas RUU TPKS, dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU TPKS, bisa membaca titik-titik yang perlu disempurnakan dari RUU TPKS.\"Secara substansi harus bisa menjawab seluruh persoalan, baik dari segi pencegahan, perlindungan korban, hingga pengaturan pidananya,\" tegas Moeldoko, saat membuka konsinyering penyusunan DIM RUU TPKS, di Jakarta, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima.Kantor Staf Presiden menggelar konsinyering terkait penyusunan DIM RUU TPKS, yang melibatkan Kemenkum HAM, KemenPPA, Kemensetneg, Kejagung, Polri, dan sejumlah lembaga terkait.Konsinyering penyusunan DIM ini dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo menerima naskah resmi RUU TPKS dari DPR.Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga berharap Gugus Tugas RUU TPKS segera bergerak untuk melakukan diskusi publik bersama kelompok-kelompok strategis yang suaranya perlu didengar, sebagai bahan dalam penyempurnaan DIM.“Jangan sampai teriak-teriaknya nanti setelah RUU diundangkan. Lebih baik, kita berdebat \'berdarah-darah\' sekarang ketimbang nanti setelah semuanya disahkan,” tegas Moeldoko.Sebelumnya, dalam sidang paripurna Selasa (18/1), DPR menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR. RUU usulan inisiatif DPR tersebut, kemudian diserahkan kepada Presiden untuk diterbitkannya Surat Presiden (Surpres).Sesuai perundang-undangan, Presiden memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengirim surpres ke DPR berikut DIM, terhitung sejak RUU TPKS disetujui menjadi hak inisiatif DPR. (sws)
Kasad Pimpin Sertijab Pangkostrad Mayjen TNI Maruli Simanjuntak
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dijadwalkan memimpin acara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Mayjen TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin.\"Serah terima jabatan mulai dari Pangkostrad sampai dengan badan pelaksana lainnya dilaksanakan hari ini, Senin, 31 Januari 2022 di Lantai 3 Gedung Nasution Mabes TNI AD,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna saat dihubungi di Jakarta, Senin.Dalam kesempatan itu, Kadispenad memastikan Jenderal Dudung — Pangkostrad sebelum Mayjen Maruli — akan memimpin acara serah terima jabatan tersebut.Walaupun demikian, kegiatan itu tidak terbuka untuk diliput oleh para wartawan, dan kegiatan dokumentasi akan dilakukan oleh tim TNI AD, kata Tatang.Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada bulan ini resmi ditunjuk sebagai Pangkostrad oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, sebagaimana ditetapkan dalam SK Panglima TNI Nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.Dalam SK itu, Panglima TNI tidak hanya mempromosikan Mayjen Maruli dari Panglima Kodam IX/Udayana jadi Pangkostrad, tetapi juga memutasi, mempromosikan, dan memberhentikan dengan hormat 328 perwira tinggi TNI lainnya.Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad menggantikan Jenderal Dudung telah diprediksi oleh banyak pengamat.Pasalnya, dia punya riwayat kedekatan dengan Presiden Joko Widodo terutama saat dia menjabat komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI pada 2018 sampai 2020, dan wakil komandan Paspampres TNI pada 2017-2018.Walaupun demikian, Panglima TNI usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI Senin minggu lalu (24/1) menerangkan penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad merupakan hasil penilaian profesional.“Jabatan Pangdam itu sebenarnya adalah salah satu aspek penilaian apakah saat menjabat ada sesuatu yang kemudian membuat yang bersangkutan layak (menjadi Pangkostrad),\" terang Panglima kepada wartawan minggu lalu. (sws)
Nahor-Jhon Unggul pada PSU Yalimo
Wamena, FNN - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua, Nahor Nekwek bersama Jhon W Wilil unggul dari pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada penghitungan hasil pemilihan suara ulang (PSU) Yalimo ke dua yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 26 Januari lalu.Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen melalui telepon, Senin, mengatakan telah dilakukan penetapan hasil PSU dan dari 90.949 surat suara, 90.052 merupakan surat suara sah dan 896 merupakan suara tidak sah.\"Dari hasil pleno rekapitulasi penghitungan, perolehan suara untuk pasangan nomor urut satu Nahor Nekwek dan Jhon W. Wilil memperoleh suara 48.504, sedangkan untuk pasangan calon nomor urut dua , Lakius Peyon dan Namum Mabel memperoleh suara 41.548,\" tuturnya.Yehemia mengatakan dari penghitungan suara terbanyak ada selisih 6.956 suara, sehingga dapat dipastikan pasangan calon nomor urut satu menang. \"Salinan berita acara pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk PSU tingkat kabupaten sudah kami berikan kepada Bawaslu dan saksi pasangan calon nomor urut satu maupun nomor urut dua,\" ujarnya.Yehemia memastikan hasil penetapan rekapitulasi itu nantinya dilaporkan lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rentan waktu tujuh hari.\"Setelah penetapan saat ini KPU belum tahu apakah para pihak akan menggugat di MK atau tidak, itu diberikan waktu selama tiga hari, tetapi MK memerintahkan termohon dalam hal ini KPU Yalimo untuk melaporkan selama tujuh hari ke depan,\" ucapnya. Sebelumnya PSU Yalimo mendapat perhatian serius dari penyelenggara dan pemerintah, sebagai contoh PSU ini dipantau langsung oleh Ketua KPU RI. Penyelenggaraan PSU ini juga dikawal ribuan personel keamanan dari TNI dan Polri. (sws)
KSP Nyatakan Pemerintah Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah saat ini sedang menyusun 10 peraturan turunan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, dan peraturan kepala Otorita IKN. Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan penyusunan 10 peraturan turunan tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima naskah UU IKN pada Kamis (27/1) lalu. \"Sepuluh aturan turunan itu meliputi tiga PP (peraturan pemerintah), lima Perpres (peraturan presiden), satu Kepres (keputusan presiden), dan satu peraturan kepala Otorita IKN,\" tutur Wandy. Wandy menjelaskan beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN, penyiapan pembangunan dan pemindahan IKN. Selain itu, akan turut terdapat perpres yang mengatur soal struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata kerja Otorita IKN. \"Kalau soal biaya atau anggaran akan diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN,\" jelas Wandy. Ia menuturkan bahwa pemerintah menargetkan penyusunan peraturan turunan UU IKN dalam selesai dalam dua bulan sejak pengesahan UU IKN pada 18 Januari 2022 lalu. \"Rentang waktunya 2 bulan ya sejak UU IKN disahkan. Naskah dari DPR saat ini sedang dirapikan dan diberi nomor UU nya,\" ujar Wandy. Sebelumnya, DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (18/1) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara di Pulau Kalimantan akan diberi nama Nusantara. (sws)
KPU Purbalingga Gencarkan Pendidikan Pemilih Bagi Generasi Muda
Purbalingga, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, terus menggencarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi generasi muda, guna meningkatkan angka partisipasi pemilih.\"Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi generasi muda kami gencarkan, baik secara langsung maupun juga lewat media sosial, karena media sosial merupakan sarana yang efektif di tengah pandemi seperti sekarang ini,\" kata anggota KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas), SDM dan Kampanye Andri Supriyanto di Purbalingga, Minggu (30/1).Dia menjelaskan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara virtual diharapkan akan bisa mencegah potensi kerumunan dan mendukung implementasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.Menurut dia, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih sangat penting dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan pemilih pemula.\"Kami akan menggencarkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan cara-cara kreatif agar dapat menjangkau target dengan tepat sasaran, selain lewat narasi-narasi di media sosial. Kami juga akan datang ke kampus dan sekolah-sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,\" katanya.Dia mengatakan pada Februari 2022 kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih akan diselenggarakan secara masif dengan menyasar komunitas-komunitas anak muda, para mahasiswa dan juga para pelajar yang ada di wilayah setempat.\"Mulai Bulan Februari pekan kedua atau ketiga kami akan secara masif memulai rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi generasi muda yang ada di Purbalingga,\" katanya.Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq menilai sosialisasi melalui media sosial dapat efektif menjadi salah satu sarana sosialisasi.\"Terutama pada saat ini jumlah pengguna aktif media sosial cukup besar, sehingga sangat efektif bila menjadi salah satu sarana sosialisasi, namun perlu konten-konten sosialisasi yang kreatif, agar pesan yang ingin disampaikan dapat terdistribusi dengan baik,\" katanya.Selain itu, kata dia, perencanaan terkait kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih lewat media sosial juga harus dipersiapkan dengan baik.\"Perlu diingat bahwa masih cukup banyak penduduk yang belum bisa mengakses internet. Misalnya, di tempat-tempat terdepan, terluar dan tertinggal,\" ucapnya.Untuk menyiasati hal tersebut, kata dia, penyelenggara pemilu perlu terus melakukan berbagai terobosan dalam menyebarluaskan informasi dan sosialisasi kepemiluan.\"Misalkan, melakukan kunjungan langsung dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ke daerah yang akses internetnya terbatas, atau bisa juga melalui televisi lokal atau penggunaan radio, termasuk juga radio komunitas,\" katanya.(sws)
Pegiat Pemilu Sebut Tidak Relevan KPU/Bawaslu Permanen di Daerah
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depannya.Sebaiknya, kata Titi Anggraini kepada ANTARA di Semarang, Minggu pagi, bersifat tidak permanen (ad hoc) dengan masa jabatan keanggotaan KPU dan bawaslu tidak lagi 5 tahun seperti sekarang ini.Titi mengemukakan hal itu ketika menyinggung soal desain kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan, mengingat masa jabatan anggota KPU/bawaslu di 110 kabupaten kota akan berakhir dalam kurun waktu Januari—Maret 2024.\"Ini masa-masa krusial pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari,\" ujar Titi yang juga anggota Dewan Pembina Perludem.Ia mengemukakan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu saat ini memang tidak sejalan dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada yang jadwal pelaksanaannya pada tahun yang sama.Salah satu latar belakang permanenisasi penyelenggara pemilu di daerah, kata Titi, dilatari pertimbangan bahwa ada agenda pemilu dan pilkada yang dalam 5 tahun akan terselenggara pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, KPU/bawaslu di daerah akan selalu aktif bekerja menyelenggarakan aktivitas kepemiluan selama masa tugasnya.Oleh karena itu, dia memandang perlu pembuat undang-undang menyinkronkan dua hal ini, yaitu bagaimana agar desain kelembagaan penyelenggara pemilu kompatibel dengan desain keserentakan pemilu. Kalau model keserentakannya berupa pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal seperti yang Perludem usulkan, menurut dia, penyelenggara pemilu di daerah yang permanen dengan masa jabatan 5 tahun seperti saat ini adalah sudah tepat.Menyinggung kembali soal masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu yang akan berakhir berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu 2024, Titi memandang perlu perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu daerah sampai tuntas tahapan Pilkada 2024. Hal ini sebagai langkah afirmasi menuju keserentakan seleksi.Setelah Pilkada 2024, lanjut Titi, perlu ada seleksi serentak KPU/bawaslu daerah pada tahun 2027 untuk masa jabatan yang akan berakhir setelah seluruh tahapan Pilkada 2029 berakhir.\"Makanya, untuk memastikan keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU/bawaslu, mau tidak mau harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu atau revisi terbatas,\" tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.Ketika menyinggung masih ada kesempatan Pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut Titi, melihat gelagatnya pembuat undang-undang enggan melakukan perubahan terbatas.Ia menduga pembuat undang-undang khawatir melakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu karena ada peluang menyentuh pasal-pasal krusial terkait dengan variabel sistem pemilihan.\"Dengan demikian, Perpu Pemilu paling memungkinkan,\" ucap Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA). (mth)
Sulsel Target Turunkan Angka Stunting 5,81 Persen
Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penurunan angka stunting 5,81 persen dengan prevalensi stunting 27,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,59 persen hingga akhir 2022.\"Meski selama tiga tahun terakhir menurun, tetapi masih belum mencapai target. Makanya kita masih punya PR bersama yakni angka stunting turun 5,81 persen,\" ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel Andi Nurseha di Makassar, Sabtu.Saat ini, angka stunting yang masih tinggi di Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto, Maros, Bone dan beberapa lainnya.Jika sebelumnya pada 2021, Sulsel memiliki lokus penurunan stunting di 85 lokasi, tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi 240 lokus guna mempercepat upaya penurunan stunting dengan lebih banyak menjangkau masyarakat.\"Tahun ini kita 240 lokus, mudah-mudahan ini bisa memaksimalkan aksi stop stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan,\" tambah Nurseha.Nurseha menguraikan bahwa fokus utama pencegahan stunting adalah bagaimana pola asuh, makan dan sanitasi lingkungan yang harus dijaga agar tumbuh kembang anak tetap normal di 1000 hari pertama kehidupan.Maka dari itu, menurut Nurseha, sinergitas lintas sektor yang melibatkan pemerintah hingga pihak swasta sangat dibutuhkan untuk penurunan stunting di Sulawesi Selatan.Dinas Kesehatan juga akan berkolaborasi dengan berbagai sektor seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Perwakilan BKKBN Sulsel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).\"PMD sebagai leading sektor pada pedesaan sangat penting untuk bersinergi, sebab kita akan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dimulai dari tingkat desa dan kelurahan,\" ujarnya. (mth)
AHY Perintahkan Kader Demokrat Terus Bantu Rakyat Hadapi Pandemi
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memerintahkan kadernya terus membantu rakyat menghadapi dampak pandemi COVID-19.AHY mengatakan membantu rakyat merupakan bagian dari program kerja Demokrat yang sejalan dengan visi partai, yaitu Berkoalisi dengan Rakyat.“Tunjukkan kepedulian kita untuk membantu masyarakat. Saya bangga pada tahun 2021, bahkan dimulai pada tahun 2022, para kader bekerja pagi, siang, dan malam untuk terjun membantu masyarakat pada masa pandemi, termasuk memulihkan ekonomi mereka,” kata AHY sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu. Ia berpesan kepada kadernya bahwa posisi partai yang tidak masuk dalam koalisi pendukung pemerintah jangan menjadi alasan untuk tak membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi.“Walaupun kita tidak berada di pemerintahan nasional, walaupun tidak berada di kekuasaan pusat, di dalam maupun di luar pemerintahan, kita tetap berpihak kepada aspirasi rakyat, terutama rakyat miskin, pengangguran, dan kesulitan ekonomi karena dihantam pandemi COVID-19,” tegas AHY.Perintah untuk membantu rakyat disampaikan berulang kali oleh AHY kepada kadernya dalam berbagai kesempatan, termasuk di antaranya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Tengah dan Kepulauan Belitung pada minggu ini. Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan semangat membantu rakyat perlu terus dijaga mengingat pandemi belum berakhir karena ada penyebaran varian baru COVID-19 Omicron.“Kehati-hatian juga harus kita tingkatkan,” kata AHY.Satgas COVID-19 melaporkan jumlah kasus harian COVID-19 per Sabtu (29/1) mencapai 11.588 kasus. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang kasus positif sebanyak 5.765 kasus diikuti Jawa Barat 2.525 kasus, dan Banten 1.911 kasus.Dengan demikian, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai 29 Januari 2022 sebanyak 4.330.763 kasus. (mth)
Universitas Brawijaya Kukuhkan Dua Profesor Baru
Malang, FNN - Universitas Brawijaya di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu mengukuhkan dua profesor baru, yakni Prof Dr Sri Wahjuningsih dari Fakultas Peternakan dan Prof Dr Muhammad Musa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.Setelah pengukuhan profesor aktif ke-19 di Fakultas Peternakan dan profesor aktif ke-13 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tersebut, Universitas Brawijaya memiliki total 286 profesor dan 160 profesor di antaranya masih aktif.Pada acara pengukuhan yang berlangsung di Gedung Samanta Krida, Prof Sri Wahjuningsih menyampaikan pidato ilmiah berjudul \"Suplementasi Ekstrak Daun Kelor dalam Pengencer Tris sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing untuk Inseminasi Buatan\".Dia mengupas pemanfaatan daun kelor untuk meningkatkan kualitas semen beku pada kambing jantan untuk proses inseminasi buatan, yang memberikan kontribusi signifikan bagi upaya peningkatan populasi ternak serta peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak.Ia mengatakan bahwa keberhasilan proses inseminasi bergantung pada ketersediaan semen beku yang berkualitas baik. Namun, pada praktiknya proses kriopreservasi dan pencairan semen dapat menyebabkan kerusakan pada spermatozoa.\"Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan formula pengencer semen kambing yang mampu melindungi spermatozoa dari cold shock (kejutan dingin) pada proses kriopreservasi, thawing (pencairan), serta memiliki daya preservasi yang tinggi,\" katanya.Dalam penelitiannya, Sri mendapati ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) mampu mengencerkan Tris dan berpotensi meningkatkan kualitas semen beku kambing. Suplementasi ekstrak daun kelor pada pengencer Tris-aminomethan-kuning telur mempunyai potensi meningkatkan kualitas semen beku kambing. Konsentrasi optimum ekstrak daun kelor untuk keperluan itu tiga persen.Sementara itu, Prof Dr Muhammad Musa dalam pidato ilmiahnya mengulas Strategi Pengendalian dan Peningkatan Produktivitas Tambak Melalui Ecogreen Aquaculture.Prof Musa mengatakan bahwa kegagalan yang dialami oleh petambak mengilustrasikan lemahnya perencanaan pembangunan tambak yang tidak mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan sebagai variabel penentu produksi.Menurut dia, usaha pertambakan yang hanya mengandalkan ekonomi semata tidak berkelanjutan karena mengabaikan daya dukung lingkungan dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat.Ecogreen aquaculture, kata Musa, merupakan teknologi pengembangan budi daya tambak tradisional menjadi tambak intensif dengan penerapan silvofishery model komplangan.Ecogreen aquaculture dijalankan dengan pendekatan pemulihan dan peningkatan daya dukung dengan sistem hibrida dan perbaikan ekosistem mangrove pendukung untuk mengendalikan dan meningkatkan produktivitas.Hasil uji coba penggunaan teknologi budi daya itu selama empat tahun atau 10 kali siklus budi daya menunjukkan tambak dengan luas 1.600 meter persegi dalam setahun (2,5 siklus budi daya) mampu menghasilkan rata-rata 8.500 kg.Selain itu, ia Musa mengatakan, limbah budi daya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan bandeng dan mangrove.Hasil uji coba itu, menurut dia, mengindikasikan bahwa ecogreen aquaculture layak untuk dikembangkan, khususnya di laboratorium Perikanan Air Payau dan Laut Probolinggo. (mth)
Rocky Gerung: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Rawan Konflik Etnis
Jakarta, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan, keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur diperkirakan menimbulkan banyak masalah dan kekacauan. Hal itu semua akan menjadi awal yang buruk. Rocky Gerung mengatakan hal tersebut dalam diskusi \"Indonesia Leaders Talk\" yang disiarkan jaringan Rasil Nasional dan Internasional, di Jakarta, Jumat 28 Januari 2022 malam. Kondisi buruk, ujar Rocky, bisa ditinjau dari berbagai aspek apa pun. Ia memperkirakan pembangunan IKN pada akhirnya menemui kegagalan. \"Hasil pertama IKN itu memunculkan konflik etnis. Lihat, awal -awal saja sudah masalah pada kasus Edy Mulyadi yang sudah dipanggil (polisi) karena dianggap mengolok-olok. Nah artinya, ada ketidak legaan orang untuk menerima ibu kota baru itu,\" tuturnya. Rocky mengungkapkan, data hasil survei menunjukkan 80 persen orang Indonesia menolak IKN. Jadi, upaya pemindahan ibu kota negara (dari Jakarta ke Kalimantan Timur) itu sama sekali tidak rasional. Terkait adanya gagasan besar dengan berupaya memasukkan orang-orang perdatang (termasuk kecurigaan Warga Negara Cina, red) hingga lima jutaan orang ke IKN, dinilainya sebagai langkah sensitif dan bahaya. \"Itu bagian yang harus kita hitung dan cermati sebagai bagian dari etnik thinking, yang artinya , jika lima juta orang baru masuk ke IKN maka akan ada penduduk lokal yang tersingkir,\" ujarnya. Ia mengutip Thomas More yang 500 tahun lalu menyebutkan, \"Idealnya kehadiran ibu kota baru itu disambut riang gembira, penuh harapan dan tergambar indah. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya penuh masalah dan sarat dengan saling curiga,\" ujarnya. Sebenarnya ia tidak begitu tertarik dengan tema IKN yang diprediksi lambat laun akan gagal dan tenggelam dengan sendirinya. Di sela-sela diskusi justru Rocky mengaku lebih tertarik dengan gagasan besar soal memperjuangkan Pemilu Nol Persen dan Pemilu yang menghasilkan kompetisi bebas ketimbang gagasan IKN yang sejak awal sudah kadung amburadul. (BS).
POPULER
