POLITIK
Presidium KAHMI Tantang Sulteng Hasilkan Munas Berkualitas
Jakarta, FNN - Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHM) Profesor Siti Zuhro menantang Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menghasilkan musyawarah nasional (munas) berkualitas.\"Jika Sulteng terpilih nantinya, harus mampu menjadi tuan rumah yang menghasilkan munas yang berkualitas,\" kata Siti Zuhro dihubungi di Jakarta, Kamis.Dia mengingatkan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara munas sangat besar, antara lain mencegah terjadinya hal-hal seperti politik uang dan jual beli suara peserta munas.\"Buat nota kesepahaman untuk melaksanakan munas secara terbuka, transparan, dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,\" kata Siti menegaskan.Siti mengatakan Munas KAHMI Tahun 2022 merupakan munas pertama di masa pandemi COVID-19, sehingga tantangannya juga besar. Karena itu, sarana dan prasarana harus disiapkan sebaik mungkin.Ketua MW KAHMI Sulteng Andi Mulhanan Tombolotu mengatakan jika Munas KAHMI dilaksanakan di Kota Palu, itu berarti menjadi event nasional yang pertama dilaksanakan pascabencana. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi umat di Sulawesi Tengah, katanya pula.Namun, dia memastikan, untuk menyelenggarakan Munas XI KAHMI, pihaknya menghimpun seluruh potensi kekuatan yang tersisa dari seluruh alumni yang tersebar se-Sulteng, untuk bahu- membahu agar dapat melayani tamu munas yang datang ke Palu.Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung mendukung MW Sulteng sebagai tuan rumah Munas KAHMI Tahun 2022.\"Kalau saya, pada prinsipnya setuju, Sulteng jadi tuan rumah Munas Kahmi,\" kata Akbar Tanjung.Akbar berharap MW KAHMI Sulteng dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu terkait kesuksesan Munas KAHMI.\"Harus dibuktikan agar Majelis Nasional KAHMI tidak ragu untuk memberikan rekomendasi,\" kata Akbar.MN KAHMI telah melakukan verifikasi faktual untuk empat calon tuan rumah Munas KAHMI XI, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. (sws)
Anggota DPRD Lampung Minta Pemda Tuntaskan Persoalan Minyak Goreng
Bandarlampung, FNN - Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta pemerintah daerah setempat untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng di daerah ini.\"Hampir satu pekan minyak goreng menghilang dari Bandarlampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung,\" kata Ade, di Bandarlampung, Kamis.Menurutnya, pemda melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini, sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro.\"Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,\" ujar Ade lagi.Ia mengharapkan, pemerintah daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota se-Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya.\"Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak. Dan lebih jauh, akibat kelangkaan minyak goreng meningkatkan jumlah warga miskin Lampung jadi melebihi angka yang ada. Per September 2021, penduduk miskin di Lampung, mencapai 1,01 juta jiwa,\" kata Ade.Dia menambahkan kelangkaan minyak goreng tak hanya dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Ade mencontohkan Lampung sebagai sentra penghasil keripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan tersebut kini terancam hilang.Hal itu, ujar dia lagi, disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi keripik pisang tersebut.Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu menyebutkan kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah.\"Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naiknya kasus COVID- 19 varian Omicron, lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan retail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas di masyarakat,\" kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ini pula.Menurutnya, tidak saja kondisi itu akan mengerek harga sembako yang lain sehingga terjadi inflasi, menghilangnya minyak goreng di pasaran akan mengancam UMKM di Provinsi Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, seperti perajin keripik pisang.“Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekadar rutinitas temporal, di saat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai retail yang disinyalir melakukan penimbunan. Seharusnya lebih dari itu,\" kata Ade Utami Ibnu pula. (sws)
MPR: Kemajuan Teknologi Harus Berdampak Perbaikan Kualitas Hidup
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyatakan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 harus berdampak pada perbaikan kehidupan manusia yang lebih berkualitas.\"Sumber keburukan begitu banyak kita temukan di media sosial (medsos) dan sumber kepintaran juga ada. Teknologi bisa jadi kekuatan, sekaligus daya rusak ketika kita tidak mampu mengontrol,\" kata Jazilul dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.Saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Stadium General Penguatan 4 Pilar Kebangsaan di Era Revolusi Industri 4.0, di Kampus STAI DDI, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis (17/2), Jazilul mencontohkan manfaat positif dari kemajuan teknologi informasi saat ini seperti banyak penceramah agama yang menggunakan media sosial YouTube sebagai media dakwah yang cukup efektif.\"Saya harap teman-teman muda mengisi itu, karena saat ini kiai pun harus punya channel YouTube untuk berdakwah. Termasuk di bidang perdagangan, penjualan bisa dilakukan secara daring,\" ujarnya.Dia menilai, pandemi COVID-19 mempercepat berkembangnya penggunaan teknologi digital, bahkan kegiatan belajar mengajar banyak dilakukan secara daring. Namun, dia mengingatkan agar kemudahan akses teknologi digital harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.\"Ini semangatnya kadang anak-anak ingin serba cepat, termasuk cepat kaya tapi terkadang menyalahi 4 pilar. Saat ini anak-anak sukanya game \'online\' saja, kelihatannya teknologi makin canggih, tapi ilmu yang dimiliki tidak semakin banyak,\" katanya lagi.Menurut dia, jalan tercepat menuju kemajuan adalah ilmu pengetahuan, karena untuk melihat masa depan bangsa, bisa dilihat dari kualitas lembaga pendidikannya seperti kampus, apakah sudah mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.Dia menilai, bangsa yang maju bisa diukur dengan kemajuan di bidang pendidikan, sehingga semangat reformasi yang menginginkan kemajuan di bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN harus terus diingatkan.\"Kalau di suatu daerah SDM-nya unggul, pasti daerah itu akan maju. Dan syarat maju punya keinginan kuat untuk maju, itu kuncinya ada di pendidikan,\" katanya pula. (sws)
Satgas COVID-19 Bubarkan Deklarasi Dukung La Nyalla di Samarinda
Samarinda, FNN - Acara deklarasi dukungan terhadap Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti sebagai Calon Presiden 2024 di Gedung Serbaguna Kompleks GOR Sempaja,Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis siang, dibubarkan oleh petugas satgas COVID-19 wilayah setempat.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur sempat mendatangi lokasi acara dan menanyakan kepada panitia penyelenggara terkait perizinan kegiatan tersebut, sebelum petugas kepolisian, satpol PP dan babinsa tiba di lokasi.Sempat terjadi pertemuan antara panitia penyelenggara dengan Kadispora dan sejumlah petugas, hingga akhirnya acara tersebut tidak diizinkan untuk dilanjutkan.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur mengatakan selaku penanggung jawab fasilitas di Stadion Sempaja, pihaknya mengaku kecolongan karena kegiatan tersebut dinilainya merupakan kampanye politik.“Dalam surat pengajuan oleh panitia kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Stadion tercantum acara adalah teleskop pemimpin 2024, namun fakta di lapangan banyak tersebar baliho dukungan figur menuju Pemilu 2024,” kata Agus Tianur.Ia mengatakan, selain dalam acara tersebut terjadi pengumpulan massa dalam situasi Kota Samarinda tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19, pihaknya juga mengaku was-was dengan teguran KPU dan Bawaslu terkait kegiatan kampanye di luar jadwal.“Berdasarkan koordinasi kami dengan satgas COVID-19 dan satpol PP, dan polsek, maka kami tidak mengizinkan acara tersebut untuk dilanjutkan,” kata Agus Tianur.Perwakilan panitia deklarasi Ahmad menerangkan bahwa panitia telah mengurus segala perizinan sesuai dengan prosedur sebelum acara tersebut digelar.“Kami juga telah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Samarinda dan juga memberitahukan kegiatan ke Polres Samarinda, tiga hari sebelum acara,” kata Ahmad.Meski acara tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana, namun Ahmad mengatakan Forum Komunikasi Persaudaraan Borneo Gemilang sebagai penggagas acara tersebut tetap loyal untuk mendukung La Nyalla Mattaliti sebagai Capres 2024.“Kami menilai beliau merupakan tokoh yang berjiwa pemberani, pemersatu, independen, dan egaliter, dan beliau sangat pantas untuk maju di Pilpres 2024,” kata Ahmad.Menurut Ahmad, acara deklarasi memang sempat dilaksanakan meski berjalan cukup singkat disertai dengan penandatanganan dukungan masyarakat kepada La Nyalla sebagai Capres 2024. (sws)
DPR Gelar Paripurna Tetapkan Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.Dalam surat undangan kegiatan Rapat Paripurna Nomor: B/4194/PW.1101/2/2022 yang beredar disebutkan bahwa pengambilan keputusan terkait calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan setelah mendengarkan laporan pimpinan Komisi II DPR.Rapat Paripurna juga mengagendakan pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.Kedua agenda tersebut akan didahului dengan Pelantikan Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024.Rapat Paripurna tersebut akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu kehadiran anggota DPR secara fisik dan virtual. Kehadiran fisik anggota DPR dibatasi maksimal sebanyak 30 persen, sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada tanggal 3 Februari 2022. (sws)
PBNU Tegaskan Keinginan Ikut Serta Bangun Desain Sosial IKN Nusantara
Surabaya, FNN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan keinginannya ikut serta bersama pemerintah untuk membangun desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.\"NU ingin ikut serta untuk membangun desain sosial di IKN Nusantara,\" ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipantau secara virtual dari Surabaya, Kamis malam.Menurut dia, adanya IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.PBNU, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.\"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu,\" ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.Selain itu, lanjut dia, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan yang NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.\"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu,\" katanya.Gus Yahya juga menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.Di sisi lain, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.Pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausaha santri.Hadir pada kesempatan tersebut Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua tanfidziyah PBNU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat Forkopimda Jatim serta ulama dan kiai sepuh. (sws)
Gus Yahya: NU Perlu Peran Khofifah Indar Parawansa
Surabaya, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa NU perlu peran Khofifah Indar Parawansa karena memiliki kemampuan sebagai seorang teknokrat.\"Itu alasan saya mengapa memilih Khofifah Indar Parawansa sebagai perempuan pertama yang masuk sebagai jajaran menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU,\" ujar Gus Yahya ditemui usai Silaturahim Harlah Ke-99 NU di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu malam.Ia mengaku bahwa memilih Khofifah, termasuk Alissa Wahid di struktural PBNU bukan karena masalah gender, tapi lebih ke kualitas dan kebutuhan peran keduanya.\"Kalau ada yang lebih baik dari Mbak Khofifah, mungkin dia tidak saya ajak masuk. Bagi yang mempertanyakan kualitasnya, cari yang lebih baik dan tunjukkan ke saya. Tapi saya yakin, di Indonesia tak ada yang lebih teknokrat dari dia,\" ucapnya.Ketum PBNU mengatakan bahwa di tubuh ormas yang saat ini dipimpinnya, ia menginginkan diurus laksana pemerintahan sehingga diperlukan kecakapan teknokrasi. Ia mengenang saat menjadi juru bicara Presiden Gus Dur beberapa tahun lalu, yang sampai sekarang tak berani ditanyakan alasan memilih Khofifah langsung terjun ke eksekutif, bahkan sampai menjadi menteri.Selain menjadi menteri di era Presiden Gus Dur, Khofifah juga pernah dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, lalu sekarang menjabat sebagai Gubernur Jatim.Ia juga akan meminta Khofifah berkeliling ke seluruh PWNU se-Tanah Air untuk mengajar tentang pendidikan teknokrasi kepada seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun cabang.\"Tapi sebelum ke luar provinsi, tolong ajarkan tentang teknokrasi di tubuh PWNU Jatim. Setelah tingkat provinsi, kemudian cabang-cabang,\" kata dia.\"Sekali lagi, saya minta Bu Khofifah sebagai ketua untuk mengajarkan tentang bagaimana mengelola dan membangun teknokrasi di tubuh NU,\" katanya menambahkan. Di sisi lain, pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pengurus tanfidziyah, rais syuriah PBNU maupun Ketua PWNU se-Tanah Air.Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa rangkaian Harlah NU puncaknya digelar di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipilih karena menjadi tanah kelahiran KH Syaichona Kholil. (sws)
Komisi II DPR Tetapkan Lima Anggota Bawaslu RI
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menetapkan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027 dalam rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung membacakan peringkat pertama sampai kelima nama anggota Bawaslu RI yang akan diserahkan kepada Presiden RI.Berdasarkan peringkat, lima nama itu, yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.\"Urutan satu sampai lima yang akan dilantik oleh Presiden,\" ujarnya.Sementara untuk peringkat keenam sampai sepuluh, yakni Subair, Fritz Edward Siregar, Aditya Perdana, Mardiana Rusli, dan Andi Tenri Sompa.Doli menegaskan berbagai pertimbangan memilih nama-nama tersebut, di antaranya objektif, kualitas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, membangun komunikasi yang baik, inovasi dan kreativitas hingga aspek kesehatan fisik dan mental.Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyelesaikan tahapan uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sejak 14-16 Februari 2022. Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI. (sws)
Komisi II DPR Tetapkan Tujuh Anggota KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menetapkan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masa jabatan 2022-2027 dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, membacakan peringkat pertama sampai ketujuh nama anggota KPU RI yang akan diserahkan kepada Presiden RI.Berdasarkan peringkat, tujuh nama itu yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.\"Urutan satu sampai tujuh yang akan dilantik oleh Presiden RI,\" ujarnya.Sementara untuk peringkat kedelapan sampai 14 yakni Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan dan Muchamad Ali Safa’at. Doli menjelaskan, awalnya, pemilihan ingin dilaksanakan secara voting, tapi karena perdebatan panjang dan beberapa pertimbangan, pada akhirnya ditetapkan berdasarkan peringkat.Doli menegaskan berbagai pertimbangan memilih nama-nama tersebut di antaranya objektif, kualitas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, membangun komunikasi yang baik, inovasi dan kreativitas hingga aspek kesehatan fisik dan mental.Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyelesaikan tahapan uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sejak 14-16 Februari 2022.Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI. (sws)
Pemkab Aceh Barat Bangun Gedung Pancasila Tahun Ini
Meulaboh, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berencana membangun Gedung Pancasila tahun ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat di provinsi itu.“Pembangunan Gedung Pancasila ini bertujan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Meulaboh, Aceh, Rabu.Ia menjelaskan, gedung yang akan dibangun tersebut nantinya akan terdapat ruangan yang diisi oleh sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh Barat.Nantinya, setiap tokoh lintas agama di Aceh Barat juga akan melakukan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Selain itu, Gedung Pancasila Aceh Barat juga akan dijadikan sebagai tempat pendidikan pengamalan Pancasila bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat membumikan nilai Pancasila bagi masyarakat di daerah ini.Ia menjelaskan pembangunan gedung tersebut nantinya membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta lebih dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022.“Jika tidak ada kendala, insya Allah pada tahun ini gedung tersebut akan tuntas dibangun dan digunakan,” katanya. (sws)
POPULER
