POLITIK
Kemarin, Pengukuhan Partai Pelita Hingga Aspirasi Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (28/2) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.1. Wapres Ma\'ruf: Keberadaan RS syariah jadi kebutuhan mendesakWakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan keberadaan rumah sakit syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan umat.Menurut Wapres, pelayanan kesehatan yang sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus keimanan seorang Muslim ketika menjalani pengobatan dan memperoleh pelayanan kesehatan.Selengkapnya baca disini2. Moeldoko: Selamat jalan Bapak Arifin PanigoroKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengucapkan selamat jalan atas kepergian mendiang Arifin Panigoro, yang meninggal dunia Senin hari ini.\"Selamat Jalan Bapak Arifin Panigoro,\" tulis Moeldoko dalam akun Instagram @dr_moeldoko yang dikutip di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini3. Pemerintah tampung aspirasi penundaan Pemilu Serentak 2024Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,\" kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini4. Ketua MPR: Perlu regulasi tentang aset kripto dan \"digital trading\"Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kecepatan regulasi dan belum terbangunnya infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset kripto dan digital trading (perdagangan secara digital).“Penegakan hukum harus tetap dilakukan dalam rangka pemberantasan aset kripto dan robot trading ilegal yang merugikan masyarakat,” ucap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini5. Din Syamsuddin kukuhkan kepengurusan Partai PelitaKetua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita Din Syamsuddin melantik dan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pelita di Jakarta, Senin.\"Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan DPP Partai Pelita untuk periode 2022-2027,\" kata Din. (sws)
'Darah Juang' yang Hilang...
Di sini negeri kami Tempat padi terhampar Samuderanya kaya raya Tanah kami subur, tuan Di negeri permai ini Berjuta rakyat bersimbah luka Anak kurus tak sekolah Pemuda desa tak kerja Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda, relakan darah juang kami Untuk membebaskan rakyat Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda, relakan darah juang kami Padamu kami berjanji Oleh Rahmi Aries Nova, Jurnalis Senior FNN SIAPA pun yang mengaku aktivis 98 pasti mengenal lirik lagu di atas. Lagu yang puluhan tahun lalu membangkitkan ghiroh mereka untuk \'membebaskan\' negeri ini dari belenggu ala Orde Baru. Lagu yang mengawal bangsa ini memasuki gerbang reformasi. Lagu ini diciptakan pada awal 1990an dan populer di kalangan aktivis mahasiswa, terutama di Yogyakarta, yang kemudian berkembang ke daerah-daerah lain. Diberi judul \'Darah Juang\' karena dua kata sakral itu bentuk sikap mahasiswa pada masa itu. Kata \'Darah\' menunjukkan totalitas mahasiswa dalam menghadapi risiko apa pun yang diakibatkan dari protes mereka terhadap penguasa. Sementara kata \'Juang\' adalah sikap dari perjuangan itu sendiri. Atas segala persoalan ketidakadilan dan pembungkaman yang muncul saat itu. Lagu ini cepat mendapat tempat sekaligus menjadi pengobar semangat, yang kemudian hari selalu dinyanyikan oleh aktivis mahasiswa setiap kali hendak menggelar aksi. Dan kini setelah 24 tahun berlalu, masihkah \'Darah Juang\' ada di dalam dada mereka yang menyebut dirinya aktivis 98? Pasti tidak, khususnya pada aktivis 98 yang kini bergabung dengan kekuasaan. Kekuasaan yang berpihak pada oligarki, sumber dari perilaku KKN di negeri ini. Kekuasaan yang nyata-nyata ingin mengangkangi konstitusi dan meniadakan pakem demokrasi. Aktivis 98 ini bukan hanya sudah kehilangan \'Darah Juang\' nya tapi juga kehilangan nurani pada rakyat negeri ini yang dicabut subsidinya, dipersekusi, bahkan dikriminalisasi. Mereka pasti tak mampu lagi melantunkan lagu ini, mungkin karena malu atau karena hati mereka telah mati karena pengkhianatan mereka pada reformasi. Sebaliknya aktivis 98 yang memilih tetap berjuang di jalur kritis ternyata masih dengan lantang mengumandangkan \'Darah Juang\' di Gedung Joang \'45 Menteng Jumat (25/2). Adalah Ubedilah Badrun dan kawan-kawan yang memilih tetap bertahan di \'kendaraan besar\' reformasi meski banyak rekan-rekan mereka memilih turun di jalan karena iming-iming materi atau telah kehilangan nyali. Ubedilah, Bungas Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma\'ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain yang merupakan pentolan aktivitas 98, menilai pemerintahan saat ini sarat dengan KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). \'Darah Juang\' mereka kembali bergolak menyaksikan negeri ini bukan menuju kemakmuran tapi kehancuran di semua sendi kehidupan bernegara. Mereka tetap dalam kesadarannya bahwa ada persoalan bangsa yang luar biasa yang membuat perjalanan bangsa ini tidak on the track. Ubedilah yakin ia dan rekan-rekannya tidak berjalan \'sendirian\'. \"Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi,\" cetus Ubedilah yang mengaku mendapat dukungan moril dari mantan-mantan rektor dari berbagai daerah di Indonesia. Kegelisahan Ubedilah sendiri sudah ia cetuskan sejak dua tahun lalu dalam berbagai tulisannya, diawali dengan \'75 Tahun Indonesia Maju: Anak Maju, Menantu Maju\', yang dimuat di Kolom Tempo 17 Agustus 2020 diikuti dengan tulisan-tulisan lain di berbagai media dan ia tuntaskan dengan melaporkan dugaan KKN dua putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan data-data yang akurat dan tidak bisa dibantah hingga hari ini. Kegelisan Ubedilah dan rekan-rekannya yang akhirnya sepakat membentuk membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN) adalah kegelisahan kita semua. Semoga \'Darah Juang\' yang hilang kini kembali mengisi relung-relung hati bangsa ini dan menyadarkan kita semua bahwa KKN adalah musuh rakyat, musuh siapapun yang mengaku mencintai negeri ini.(*)
BI Sultra: Kegiatan Presidensi G20 Positif Bagi Ekonomi Jangka Panjang
Kendari, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara menyebut kegiatan penyelenggaraan Presidensi G20 akan berdampak positif bagi perekonomian jangan panjang di daerah itu.\"Penyelenggaraan G20 memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial budaya bagi Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara,\" kata Plt Kepala BI Sultra Doni Saptadijaya di Kendari, Ahad.Dia menyebut, beberapa dampak dari penyelenggaraan Presidensi G20 bagi perekonomian Sulawesi Tenggara di antaranya meningkatnya penerimaan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan selaras dengan promosi pariwisata yang dilakukan.\"Kedua meningkatnya ekspor seiring investasi yang terus didorong di sektor hulu-hilir,\" jelas dia.Ketiga, membaiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat seiring investasi yang terus Berkembang di sektor ritel yaitu perumahan, kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, dan fasilitas publik lainnya.Keempat, komitmen kebijakan Indonesia bersama negara G20 untuk mengintegrasikan dampak pandemi dan perubahan iklim ini kedepannya akan berpotensi menjadikan Sultra sebagai salah satu provinsi yang didorong untuk menerapkan green investment.\"Hal tersebut tentu berdampak positif bagi kelestarian lingkungan Sultra di tengah investasi pada industri pengolahan nikel masih tumbuh positif,\" kata Doni.Doni menjelaskan, secara umum agenda utama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah pada Presidensi yaitu mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan iklusif usai pandemi.Dia menjelaskan, enam agenda G20 dalam jalur keuangan pertama koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan globa, kedua upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital, keempat pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).\"Kelima peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta keenam agenda perpajakan internasional,\" demikian Doni. (mth)
LaNyalla: Akibat Amandemen Berlebihan, Negara Dijalankan Suka-Suka
Surakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti kembali menyoroti Amandemen Konstitusi tahun 1999 dan 2002, yang dinilai sebagai kecelakaan konstitusi, mengakibatkan negara ini dijalankan suka-suka oleh Partai Politik dan Pemerintah. Hal itu dikatakan LaNyalla di hadapan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII pada acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (27/2/2022). Pada kesempatan itu,Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum DPD RI Empi Muslion dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star. Hadir pula Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII berserta permaisuri Gusti Kanjeng Ratu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, Pengurus KADIN Indonesia, Wiweko Adi Nugroho, PYM Addatuang Sidenreng XXV HA Faisal Andi Sapada dan sejumlah tamu undangan lainnya. “Ini karena Amandemen Naskah Asli UUD1945 saat itu memberikan kekuasaan yang besar kepada partai politik, dengan menghilangkan kekuasaan elemen non-partisan yang sebelumnya ada, sehingga hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ini,” tandas LaNyalla. Sehingga, lanjutnya, apa yang kita lihat dan rasakan belakangan ini, semua seperti berjalan suka-suka. Aturan yang tidak sesuai, diganti. Undang-Undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak. “Dan Partai Politik bersepakat membuat aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold, meskipun semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudarat-nya ketimbang manfaat-nya. Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam. Tetapi semua berlalu dan tetap berjalan,” imbuhnya. Partai Politik melalui Fraksi di DPR juga yang membentuk Undang-Undang bersama Pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan. Sistem perekonomian nasional juga sudah berubah dari sistem ekonomi Pancasila, yang memisahkan dengan jelas antara Koperasi dan usaha rakyat, BUMN serta Swasta, menjadi ekonomi liberal kapitalistik. Dimana cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang, perlahan tapi pasti telah dimasuki oleh swasta. “Oleh karena itu saya sengaja menggugah kesadaran publik. Bahwa kita harus serius memikirkan masa depan Indonesia agar lebih baik. Agar lebih cepat untuk dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya. Kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa ini. Demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri. “Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan, bukan politisi,” pungkasnya. (*)
Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar atau Lelucon Politik untuk Tunda Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024. \"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,\" kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022). Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk \'Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia\' yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu. Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia. \"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19. \"Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,\" kata Mahfuz. Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya. \"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,\" ungkapnya. Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia. \"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,\" jelasnya. Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air. \"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,\" katanya. Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. \"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,\" katanya. Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi. \"Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,\" katanya. Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional. \"Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,\" katanya. Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia. \"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,\" katanya. Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik. \"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,\" pungkasnya. (*)
KPU-Pemkab Banjarnegara Perkuat Sinergi Terkait Persiapan Pemilu 2024
Purwokerto, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah kabupaten setempat terus memperkuat sinergi terkait dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024.\"Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus diperkuat untuk menyukseskan persiapan Pemilu 2024,\" kata Anggota KPU Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM M. Syarif SW ketika dihubungi dari Purwokerto, Minggu.Syarif mencontohkan pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait secara berkala melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.\"Kami juga berkoordinasi dengan Dindukcapil, Dindikpora dan Kantor Kemenag Banjarnegara terkait pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maupun adanya pemilih pemula,\" katanya.KPU Kabupaten Banjarnegara juga berkoordinasi dengan dinas terkait, DPRD Banjarnegara dan juga partai politik terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.Selain itu pihaknya juga bersinergi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, salah satunya melalui siaran rutin di radio milik Pemkab Banjarnegara selama masa pandemi COVID-19.\"Kami berharap dengan adanya sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat maka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan,\" katanya.Pihaknya juga berharap seluruh instansi terkait ikut menyosialisasikan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada seluruh masyarakat di wilayah setempat.\"Kami mengajak semua instansi terkait untuk ikut menyosialisasikan agar makin masif,\" katanya.Sementara itu KPU Banjarnegara juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara bersamaan dengan kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh KPU Banjarnegara.KPU Banjarnegara juga akan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan juga secara virtual atau dalam jaringan akan berupa unggahan informasi tentang pemilihan umum di laman \"website\" dan juga media sosial resmi milik KPU Banjarnegara.\"Informasinya dalam bentuk video, grafis, foto, gambar dan juga teks. Selain itu juga ajakan kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas serta mau menghormati perbedaan pilihan,\" katanya. (mth)
Warga Umat Hindu di Boyolali Buat Patung "Ogoh Ogoh" Jelang Nyepi
Boyolali, FNN - Warga Umat Hindu di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah melakukan beragam persiapan salah satunya membuat patung \"Ogoh Ogoh\" untuk acara Tawur Agung yang akan digelar menjelang Hari Raya Nyepi, di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, pada 2 Maret 2022..Proses pembuatan patung Ogoh Ogoh dilakukan di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar ini, dikerjakan oleh pemuda Karang Taruna Umat Hindu desa setempat, untuk persiapan acara Tawur Agung menjelang Hari Raya Nyepi, kata Pengurus Pura Bhuana Puja Dusun Wonodadi, Desa Karanganyar, Taman Sari, Boyolali, Agus Setiyono, di Boyolali, Minggu.Patung Ogoh Ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhuta) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur serta tak terbantahkan.Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa.\"Patung Ogoh Ogoh terbuat dari bambu, kertas, dan sebagainya berbentuk raksasa mempunyai tinggi sekitar 3 meter dan sudah dikerjakan sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang,\" katanya.Menurut dia, pembuatan patung Ogoh Ogoh pada tahun ini, kembali dilakukan, setelah sempat berhenti pada masa pandemi COVID-19 di wilayah ini.\"Kami terpaksa memulai lagi membuat patung Ogoh Ogoh ini, yang jelas anak anak muda tidak patah semangat. Namun, mereka tidak ada arak-arakan seperti acara-acara sebelumnya dan hanya untuk intern saja,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, proses pembuatan patung ogoh-ogoh oleh para pemuda Umat Hindu di lereng Gunung Merapi tersebut untuk konstruksi tulangan pokok dengan memakai bambu. Untuk rangkanya memakai kawat D ukuran 2 milimeter dan bambu yang diraut.Pada bagian lapisan terdalam patung untuk membentuk badan patung, memakai kawat nyamuk. Lapisan berikutnya ada \"styrofoam\" bekas dan busa tipis untuk detail tubuh.Dia menjelaskan untuk lapisan terluar Ogoh Ogoh menggunakan tisu toilet yang ditempel menggunakan lem putih. Hal tersebut untuk menciptakan kerutan seperti kulit asli dalam penyelesaian akhir.\"Pembuatan satu patung Ogoh Ogoh ini, menghabiskan anggaran sekitar lima juta rupiah bersumber dari dana swadaya umat,\" demikian Agus Setiyono . (mth)
Keserakahan Indomaret Hingga Harus Hancurkan Masjid
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAGETKAN bahwa sepanjang Jalan Cihampelas Bandung ternyata berdiri 7 (tujuh) toko Indomaret. Terakhir dibangun adalah Indomaret di atas lahan penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan bangunan cagar budaya. Wuih serakah sekali hingga harus membuat Indomaret ke tujuh dengan menghancurkan Masjid. Ditambah dengan Alfamart maka program peminggiran warung tradisional menjadi nyata. Sedih sekali rasanya ekonomi kerakyatan dihabisi di era konglomerasi dan kapitalisme saat ini. Pemerintah tidak mampu untuk melindungi ekonomi rakyat. Nampaknya harus serius untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Penghianatan sudah sangat parah. Jalan Cihampelas Bandung menjadi saksi penggerusan itu. Keserakahan yang mencolok antara lain ditunjukkan oleh Indomaret. Semestinya dibuat regulasi ketat tentang keberadaannya. Sudah ada 6 (enam) masih dibolehkan beroperasi ke 7 (tujuh). Dengan menghancurkan Masjid pula. Cagar budaya yang dinistakan. Ironinya pembangunan gedungnya pun tanpa izin. Sudah ditempel bahwa bangunan itu tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu IMB. Bagaimana akal sehat dapat menerima jika ternyata Indomaret yang berdiri di atas penghancuran Masjid cagar budaya masih dibiarkan beroperasi? Pemerintah Kota dan juga Pemerintah Propinsi harus peduli dengan keadaan ini. Bandung adalah Ibukota Propinsi Jawa Barat. Sungguh dengan terang-terangan membiarkan dan mentoleransi penghancuran brutal rumah ibadah cagar budaya oleh pengusaha komersial. Perlu ada jawaban jelas apa hubungan antara PT KAI yang ngotot merebut tanah lahan Jl. Cihampelas 149 Bandung kemudian kini ada PT Indomarco yang mendirikan Indomaret di atas lahan yang masih dapat disengketakan itu ? Kesewenang-wenangan harus dicegah oleh berbagai elemen masyarakat khususnya penegak hukum. Indomaret dan sejenisnya mungkin diperlukan, akan tetapi keberadaannya harus dibatasi dan diatur. Janganlah atas nama investasi lalu pendirian menjadi jor-joran. Apalagi dapat membuat Pemerintah tidak berdaya untuk mengendalikan. UU Cipta Kerja yang memihak pada pengusaha tidak boleh menjadi alasan untuk pembangunan dan pengoperasian seenaknya. Ketika Indomaret tidak mau menutup sendiri atas pelanggarannya, maka yang berwenang harus berani menutupnya. Kebingungan menginterpretasi tidak boleh menjadi sebab untuk sama sekali tidak bertindak. Dahulukan kepentingan rakyat. Apalagi sudah jelas-jelas menghancurkan bangunan cagar budaya itu adalah melanggar hukum. Melanggar hukum dan kejahatan dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun. Lima belas tahun. (*)
Komite Rakyat Lawan KKN Terbentuk
Jakarta, FNN - Pada Jumat(25/2/22) seratusan pentolan aktivis 98 dari berbagai profesi bersama rakyat korban tambang, buruh dan sejumlah pemimpin mahasiswa generasi Z dari kampus sejabodetabek berkumpul melakukan temu kangen dan musyawarah bersama membicarakan kondisi negara saat ini di Gedung Djoang 45 Jakarta. Mereka menilai pemerintahan saat ini diliputi praktek KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) Pertemuan ini dihadiri pentolan aktivis utama 98 diantaranya Ubedilah Badrun, Bungas Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma\'ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain. Ubedilah Badrun dalam kesempatan itu mengucapkan pentingnya terus menjaga semangat melawan KKN. \"Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi. Karena itu semangat memberantas KKN ini harus diinisiasi sebagai upaya yang tak kenal lelah untuk menghadirkan good governance dan clean government di negeri ini\" ucap Ubedilah Badrun saat hadir sebagai pembicara dalam Musyawarah Aktivis 98 tersebut. Pertemuan ini berlangsug cukup lama dari jam 15.30 hingga berakhir pada pukul 21.30. Para pentolan aktivis 98 yang ketika peristiwa reformasi menjadi Ketua Senat mahasiswa dan pemimpin simpul-simpul gerakan yang menduduki gedung DPR/MPR ini akhirnya bersepakat bersama rakyat, buruh, petani dan berbagai profesi lainya membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN). Suatu entitas penting baru yang terbuka untuk semua komponen bangsa yang menghendaki bangsa ini maju tanpa KKN. Musyawarah ini dipimpin Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang dan Apek Saiman. \"Puji syukur akhirnya kita menyepakati bersama rakyat dan dari berbagai profesi untuk malam ini secara sah terbentuk Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL-KKN \" ujar Bungas Fernando Duling yang biasa disapa Nando. Sementara Yusuf Blegur mengemukakan pentingnya semangat ini dikonsolidasi demi menyelamatkan Idonesia dari kehancuran akibat praktek KKN yang merajalela. \"KKN ini sudah parah, konsolidasi harus dilakukan karena bangsa ini hanya akan menjadi besar jika KKN diberantas dari republik ini \" tegas Yusuf Blegur. Penegasan perlawanan dikemukakan oleh Anton Aritonang. \"Kita ini semangatnya harus perlawanan terhadap KKN karena KKN ini sudah parah. Karena itu koalisinya memilih nama Komite Rakyat Lawan KKN\" tegas Anton Aritonang. Demikian juga Edysa Girsang yang meyakini bahwa KKN ini memang harus dilawan karena dibalik KKN ada oligarki yang jahat. \"Jahatnya adalah KKN ini wajah oligarki saat ini. Karena merekalah yang secara vulgar terlibat dan menyuburkan KKN\" tegas Edysa Girsang yang biasa disapa Eqi. Menurut Apek Saiman Keberadaan KRL-KKN ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh aktivis 98 yang punya tamgungjawab moral sejarah tetapi juga oleh rakyat dan negara ini. \" KRL-KKN ini harus ada, karena yang menghendaki bukan hanya kita tetapi rakyat dan negara. Kang Ubedilah Badrun sudah mengambil jalan penuh resiko mengambil elan vital kehendak rakyat berantas KKN, beliau inspirasi sekaligus pemimpin kita semua untuk melawan praktek KKN yang merusak negara ini\" pungkas Apek Saiman. (*)
Bupati Layangkan Larangan Operasi Pabrik Pencemar Limbah di Tangerang
Tangerang, FNN - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah melayangkan surat teguran resmi kepada PT Sukses Logam Indonesia (SLI) untuk menghentikan kegiatan operasi pabrik karena adanya pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di lingkungan sekitar.Dalam surat teguran bernomor 700/1374-DLHL/2022 yang dilayangkan langsung kepada pihak PT SLI di Kampung Cengkok, Kecamatan Balaraja, tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak dipenuhinya persyaratan yang ada.\"Dalam proses produksi maupun beberapa kali uji coba, pabrik masih menghasilkan polusi yang berbahaya bagi warga. Mulai dari abu hingga bau. Bahkan buruknya penyimpanan membuat debu B3 bertebaran ke rumah warga,\" kata Bupati Zaki melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Sabtu.Menurut dia, dalam surat teguran tersebut juga pihaknya memerintahkan agar perusahaan itu untuk menghentikan seluruh kegiatan dan menunda pelaksanaan uji coba mesin produksi dan memperbaiki serta melengkapi sarana maupun fasilitas pengolahan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara.\"PT SLI diperintahkan untuk membuat Silo, agar bisa menyimpan bahan baku (debu EAF). Kemudian melengkapi cerobong sumber emisi dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pendukung untuk uji emisi seperti lantai kerja, tangga, selubung pengaman berupa pelat besi, pagar pengaman, stop kontak aliran listrik, penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel, sarana dan prasarana pengangkutan, serta perlengkapan keamanan pengambilan sampel bagi petugas,\" katanya.Selain itu, pihaknya pun meminta PT SLI menanam tanaman pelindung di sekeliling pabrik untuk mengurangi pencemaran debu dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.\"Perusahaan wajib melaporkan setiap perbaikan yang telah dilakukan dan ditandatangani pimpinan perusahaan,\" ujar dia.Sementara itu, pengacara warga Cengkok yang terdampak polusi oleh PT SLI, Ayyub Kadriah mengapresiasi tindakan dan sikap Bupati Tangerang yang mencerminkan ketegasan dalam melindungi hak hidup warga.\"Jelas terlihat bupati tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga keadilan ekologi dan sosial,\" tuturnya.Ia menyebutkan, perintah Bupati sudah jelas bahwa PT SLI dilarang untuk beroperasi karena telah mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, Bupati pun memberikan contoh gambar Silo yang mesti dibuat pihak perusahaan tersebut.\"Tapi kami melihat pabrik tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah tersebut. Mestinya pabrik tidak hanya mempertimbangkan cari untung, tapi juga memastikan warga tidak terancam,\" katanya.Ia mengungkapkan, pada pemeriksaan bersama hasil perbaikan oleh PT SLI yang melibatkan pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang itu, pabrik masih belum diperbolehkan uji coba sebelum menjalankan dan memenuhi aturan yang ada.Salah satu yang disorot adalah fasilitas silo dan cerobong. Begitu juga bahan baku yang masih menumpuk di depan jendela ruang produksi pabrik.\"Fakta ini meyakinkan warga bahwa surat teguran bupati yang menekankan PT SLI untuk membuat silo dan memperbaiki cerobong adalah langkah preventif yang progresif dan berkemanusiaan,\" kata dia. (mth)
POPULER
