POLITIK
Presiden PKS Berharap PAN Legowo Atas Kursi Wakil Wali Kota Padang
Padang, FNN - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berharap Partai Amanat Nasional (PAN) legowo untuk menyerahkan kursi wakil wali kota Padang kepada kader PKS, karena saat ini wali kota sudah dijabat oleh kader PAN.\"Kami membangun koalisi kebersamaan dengan PAN dan jika ingin terjaga dengan baik dan berkelanjutan, maka PAN harus legowo memberikan kursi wawako kepada PKS,\" kata Syaikhu, di Padang, Senin, usai membuka bimtek 3 anggota DPRD PKS Sumatera Bagian Utara.Menurutnya saat ini Wali Kota Padang dari PAN, sehingga mestinya wakil wali kota berasal dari PKS.\"Saya sudah menandatangani dua nama untuk disiapkan jadi wakil wali kota Padang, hanya saja ada hal yang amat disayangkan PAN ingin mencalonkan juga kadernya,\" kata dia lagi.Dengan demikian ia melihat pengisian kursi wakil wali kota Padang menjadi pasar bebas dan penuh pertarungan.\"Ini bisa mengganggu hubungan koalisi dua partai yang selama ini sudah berjalan baik,\" ujarnya pula.Oleh sebab itu PKS amat berharap sikap legowo dari PAN untuk menyerahkan kursi wakil wali kota.Ia mengakui hingga saat ini belum ada kesepakatan dan titik temu dengan PAN soal pengisian kursi wawako tersebut.Pada sisi lain, ia menyampaikan sudah bersilaturahmi dengan DPP PAN soal wakil wali kota Padang namun belum ada titik temu.Syaikhu mengibaratkan wali kota dan wakil wali kota seperti suami istri dan biasanya seorang suami tidak akan tahan lama-lama ditinggal istri.\"Jadi Wali Kota Padang seharusnya cepat-cepat mencari wakil yang sesuai,\" kata dia.Sejalan dengan itu, Ketua DPW PKS Sumbar Mahyeldi mengingatkan saat ini kepemimpinan kepala daerah di Padang merupakan hasil koalisi PKS dan PAN.\"PKS selalu memberikan dukungan kepada Wali Kota Padang dan saya yakin Wali Kota Padang tidak akan lupa soal ini,\" ujarnya.Kekosongan kursi wakil wwali kota Padang berawal dari terpilihnya Wali Kota Padang Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar pada Pemilihan Gubernur 2020.Setelah Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumbar, kursi Wali Kota secara otomatis diisi oleh Wakil Wali Kota Hendri Septa yang berasal dari PAN.Sejak dilantiknya Hendri Septa sebagai Wali Kota Padang sisa masa jabatan 2019-2024 pada 7 April 2021, hampir setahun kursi wakil wali kota Padang kosong.Berdasarkan aturan, pemilihan wakil wali kota dipilih oleh DPRD Padang melalui pemungutan suara dengan mekanisme partai pengusung yaitu PAN dan PKS mengusulkan dua nama.PKS kemudian mengusulkan dua nama sebagai calon wakil wali kota yaitu Ketua DPD PKS Padang Muharlion dan Sekretaris MUI Kota Padang Mulyadi Muslim.Sementara Dewan Pimpinan Pusat PAN resmi menetapkan Ekos Albar sebagai calon wakil wali kota Padang untuk mendampingi Wali Kota Padang Hendri Septa sisa jabatan 2019-2024.Ketua DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo mengatakan memang sudah ada nama yang diputuskan partai untuk diusulkan ke DPRD Padang nantinya.\"Kami mengusulkan dua nama ke pusat yakni Ekos Albar dan Amril Amin, DPP memutuskan memilih Ekos dan ini siap kami tindaklanjuti,\" ujarnya pula. (sws)
Profil - Rekam Jejak Gubernur Lemhannas yang Baru Andi Widjajanto
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo resmi melantik Andi Widjajanto sebagai gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, Jakarta, Senin. Kantor Lemhannas terletak persis di sisi selatan lingkar Monumen Nasional sementara Istana Negara ada di sisi utaranya.Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 P/2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tertanggal 21 Februari 2022. Widjajanto pun diberi hak dan keuangan setingkat menteri. \"Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" kata dia, saat mengucapkan janji dengan mengulangi ucapan Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin. \"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya,\" kata dia, saat mengucapkan janji.Bagi jurnalis yang membidangi militer dan pertahanan, nama dia bukanlah nama yang asing karena sering diwawancara dengan berbagai metode wawancara sebagai nara sumber. Ia pun sering menjadi pembanding atau nara sumber alias pembicara berbagai fora diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Posisi dia sebagai gubernur Lemhanas menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, yang kini menjadi duta besar Indonesia untuk Filipina. Sebelum sampai di posisi itu, Widjajanto memang aktif di lingkaran istana sejak 2014. Bahkan, dia mendapat jabatan penting di pemerintahan Jokowi. Nama pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, pada 3 September 1971, ini mulai muncul ketika menjadi Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK), dengan tugas mempersiapkan transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Yudhoyono-Boediono ke Jokowi-JK. Setelah itu, dia dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kabinet --setingkat menteri kabinet-- pada 3 November 2014. Namun, posisinya tak bertahan lama, dan digantikan Pramono Anung --sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan-- pada 12 Agustus 2015. Meskipun demikian Widjajanto tetap berada di lingkaran Istana. Pada 2016, dia diberikan amanah sebagai penasihat senior Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, dia juga menjadi koordinator Laboratorium Indonesia 45. Ia memiliki hubungan sangat dekat dengan PDI Perjuangan, mengingat ayahnya, Mayor Jenderal TNI Purn Theo Syafei, mantan panglima Kodam IX/ Udayana yang juga merupakan politikus senior PDI Perjuangan, yang memiliki kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri. Sebelum terjun ke dunia politik, dia dikenal sebagai akademisi dan pengamat militer. dia merupakan pakar yang memiliki konsentrasi pada kajian pertahanan, hubungan internasional, dan keamanan siber. Ia memiliki latar-belakang pendidikan yang luas, mulai dari Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia lulus 1996, kemudian juga mendapat gelar sarjana dari School of Oriental dan African Studies University of London. Ia juga pernah mendapatkan gelar Master of Sciences dari London School of Economics --alma mater yang sama dengan Prof Dr Juwono Sudarsono yang pernah menjadi menteri pendidikan dan pertahanan-- sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat, pada 2003. Ia juga mempelajari studi hubungan internasional di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura. Saat menjadi akademisi, dia banyak mengkaji perihal isu militer, seperti menerbitkan buku berjudul Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004 pada 2008. Ia juga turut terlibat dalam penelitian Reformasi Militer 2009-2014, hasil kerja sama Pacivis (Pusat Kajian Global Civil Society) UI dan Friedrich Ebert Stiftung dari Jerman. Tak hanya itu, dia juga memiliki beberapa keterlibatan komunitas epistemik. Ia menjadi anggota delegasi Indonesia dalam ASEAN plus Three Forum Pemimpin Muda pada 2000 untuk menyajikan sebuah makalah akademis The Positif Perdamaian untuk Asia Timur. Ia juga pernah menjadi anggota dari gugus tugas yang diselenggarakan oScience Institute (LIPI) Indonesia, di bawah kerja sama dengan Sekolah Staf dan Komando TNI untuk meninjau doktrin militer Indonesia. Ia juga menjadi anggota gugus tugas yang diselenggarakan Studi Pemerintah Daerah (LOGOS), di bawah kerjasama dengan kepala staf teritorial panglima TNI untuk memodifikasi komando teritorial di Indonesia selama 2001-2002. Tiga tantangan LemhannasDirektur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia, Ridlwan Habib, mengatakan, terdapat tiga tantangan yang akan dihadapi gubernur baru Lemhannas. \"Tantangan pertama tentu ancaman terhadap ketahanan ideologi negara ya. Baik ancaman dari spektrum kanan atau ekstrim radikalisme maupun kuadran kiri, Lemhanas harus punya peta dan mitigasi,\" kata dia. Tantangan yang kedua adalah permasalahan kelompok bersenjata di Papua. Lemhanas kata dia sebagai lembaga yang memberikan saran langsung pada presiden bisa memberikan saran mitigasi yang paling tepat. \"Andi mempunyai ketajaman intuisi sebagai akademisi yang puluhan tahun meneliti berbagai doktrin militer dan studi pertahanan,\" ucap Habib. Berikut, menurut dia, tantangan ketiga bagi Lemhanas yakni di forum diplomasi pergaulan lembaga think thank dunia. \"Lemhannas bisa menjadi lembaga pemikir terkemuka kelas dunia yang sejajar dengan lembaga serupa di berbagai negara,\" katanya. Ia yakin dengan pengalaman akademis Andi yang pernah kuliah di London, Washington DC dan menuntaskan doktoral di Singapura mampu menjawab tantangan itu. \"Presiden sudah tepat memilih AW karena latar belakang dan rekam jejak pergaulan akademisnya sangat gamblang dan terbuka,\" ujar Habib. (sws)
Demokrat Komitmen Kawal Pemerintahan Khofifah-Emil Dardak
Surabaya, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya mengawal pemerintahan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur.\"Kami akan terus mengawal sehingga Ibu Khofifah dan Mas Emil sukses membawa masyarakat Jatim semakin sejahtera serta bangkit dari pandemi,\" ujar AHY usai bersilaturahmi dengan Khofifah-Emil di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu malam.Menurut dia, berbagai terobosan dan program yang diinisiasi Gubernur Khofifah sangat luar biasa sehingga terbukti diapresiasi berbagai pihak, termasuk mampu menurunkan angka kemiskinan di Jatim tahun ini hingga 313 ribu orang.Selain itu, program seperti desa devisa dan tak pernah berhenti meninjau langsung kondisi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menjadi bukti kepedulian pemerintah rakyatnya.\"Terobosan-terobosan yang perlu didukung bersama. Kami yakin jika semua dilakukan dengan kolaborasi dan bersinergi maka akan semakin baik,\" ucap putra sulung SBY tersebut.\"Kami juga mengucapkan selamat tiga tahun menjalankan roda pemerintahan di Jatim. Tiga tahun yang luar biasa dan tak hanya harus dipertahankan, tapi wajib ditingkatkan,\" kata AHY menambahkan.Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berterima kasih karena menyempatkan untuk berkunjung sekaligus menikmati makan malam kuliner khas Jatim di Grahadi.Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan kepada AHY terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dari sisi Badan Pendapatan Daerah yang terpantau stabil dan progresif meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19.Berdasarkan data Bapenda Jatim per 17 Februari 2022, penerimaan kas PAD mencapai Rp1,56 triliun atau 10,95 persen dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp14,25 triliun.Dibandingkan tahun lalu pada periode sama, penerimaan PAD tahun ini meningkat 0,85 persen, yang rinciannya pada 17 Februari 2021 sebesar Rp1,43 triliun atau 10,11 persen dari target Rp14,24 triliun.Di sisi lain, AHY yang pada kesempatan tersebut didampingi istrinya Annisa Pohan, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya beserta istri dan Bendahara Umum Renville Antonio menikmati hidangan kuliner, buah serta batik khas Jatim.Selain makanan kokot kaldu, AHY dan rombongan disuguhkan buah durian lokal, kelapa muda Pacitan serta melon berbentuk kotak maupun hati yang pembudidayaannya berada di Sidoarjo. (mth)
Waki Ketua DPD RI Usul Pemerintah Terapkan Sistem Multi-IKN
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerapkan sistem multi-ibu kota negara (IKN), yakni Jakarta dan Nusantara.\"DKI Jakarta dan sekitarnya tidak akan pernah bisa dinafikan dari ingatan bangsa, sebagai wilayah historis yang paling menentukan ke-Indonesia-an kita. Jakarta, dengan segala kekurangannya, adalah aset nasional yang tak ternilai harganya,\" kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Sultan menekankan posisi DKI Jakarta, sebagai kota sejarah berdirinya negara dan bangsa Indonesia, tidak dapat diabaikan begitu saja setelah Indonesia mendapatkan lokasi IKN yang baru.Oleh karena itu, menurutnya, status IKN yang melekat pada DKI Jakarta tidak perlu dicabut. Dia menilai keberadaan dua IKN dapat berperan dalam menyukseskan pemerataan pembangunan nasional.\"Biarkan negara ini memiliki lebih dari satu ibu kota negara dengan fungsinya masing-masing. Kenapa tidak? Lebih bagus jika Istana Negara berdiri di mana-mana, kalau ingin pemerataan pembangunan nasional dilakukan secara lebih presisi,\" ujar mantan wakil gubernur Bengkulu tersebut.Dia juga memandang tidak perlu ada kekhawatiran terhadap keberadaan dua IKN. Pemerintah hanya berkewajiban untuk memastikan tidak terjadi dualisme kepemimpinan presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegasnya.Baik Jakarta maupun Nusantara, katanya, keduanya harus berbagi peran strategis dalam posisinya sebagai IKN.\"Multi-IKN akan memungkinkan Indonesia mampu tumbuh secara seimbang, tanpa harus saling menegasikan atau memungkiri secara sosio-historis; karena akan menjadi aneh bagi bangsa ini saat mengetahui Istana Negara dan Gedung MPR RI dijual, atau setidaknya hanya dijadikan museum nasional,\" ujarnya. (sws)
Korban Kelompok Bersenjata di Ilaga Jalani Operasi di RSUD Mimika
Timika, FNN - Dua korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak yang dievakuasi ke Timika, Senin pagi, akan dioperasi setiba di RSUD Mimika.Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu, di Timika, Senin, mengatakan, kedua korban segera dioperasi guna mengeluarkan peluru maupun serpihan peluru yang masih bersarang pada tubuh mereka.\"Tadi pagi saya dilaporkan mengenai dua korban luka tembak yang dirujuk dari Ilaga. Saat ini kedua korban segera dilakukan tindakan operasi. Keduanya sudah didorong ke kamar operasi untuk tindakan operasi,\" kata dia. Sesuai pesan yang beredar di grup media sosial WhatsApp di Timika, salah seorang korban atas nama Glen Sumampauw (30) membutuhkan transfusi darah dari para pendonor di wilayah Timika. Ia diketahui merupakan karyawan PT Martha Tunggal Teknik.\"Mohon bantuannya atas nama Glen, korban penembakan di Ilaga sekarang berada di RSUD butuh golongan darah 0,\" demikian isi pesan singkat yang dikirim ke beberapa grup WhatsApp di Timika, Senin. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, menyebut proses evakuasi kedua korban dari Bandara Aminggaru Ilaga di Kabupaten Puncak ke Bandara Mozes Kilangin di Timika, Senin pagi, berlangsung lancar dan aman.Kedua korban dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter EC-725 Caracal TNI AU bernomor registrasi HT-7203 pada Senin pagi sekitar pukul 07.30 WIT. \"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu proses evakuasi, sehingga dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Demi kemanusiaan semua tergerak dan peduli untuk membantu masyarakat dan aparat keamanan yang telah menjadi korban aksi teror dari gerombolan separatis teroris di Papua,\" ujar dia.Selain Sumampauw, korban lainnya yang dievakuasi ke Timika yaitu Prajurit Kepala Fermansyah (29), personel TNI AU Satgas Kopasgat TNI AU di sana. Keduanya menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga pada Minggu (20/2). Fermansyah yang merupakan putra Asli Papua dari suku Biak, luka tembak pada bagian bahu sebelah kiri tembus punggung kanan, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil.Sedangkan Sumampauw, luka tembak pada bagian bawah ketiak kiri, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil. (sws)
.jpeg)
Pemerintah Pastikan Infrastruktur KEK Mandalika Selesai Tepat Waktu
Jakarta, FNN - Pemerintah memastikan proyek pengerjaan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dapat berjalan tepat waktu, mulai dari proyek pembangunan pelebaran jalan Kuta-Keruak, penataan rumah kumuh, drainase, hingga pembangunan dan penataan lanskap jalan.Hal tersebut disampaikan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Febry mencontohkan proyek pelebaran dan pengerasan jalan Kuta-Keruak sepanjang 5,3 kilometer diprioritaskan pada penyelesaian pelebaran jalur kiri pada segmen pertama, yakni sepanjang 1,6 kilometer, dan pelebaran jalan jalur kiri-kanan pada segmen kedua sepanjang 1,6 kilometer. Proyek tersebut diprediksi selesai pada akhir Februari, tambahnya.\"Target selesainya akhir bulan ini,\" kata Febry.Dia menjelaskan proyek pelebaran jalan Kuta-Keruak tersebut menggunakan lahan milik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan masyarakat. KSP juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat dengan baik.\"Untuk pengerjaannya, Pemerintah menunjuk langsung PT Pembangunan Perumahan, dengan anggaran dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” tegasnya.Febry juga memastikan Pemerintah telah mengevaluasi gelaran Kejuaraan Dunia Superbike atau World Superbike (WSBK) 2021, salah satunya terkait penanganan genangan air.Pemerintah mengantisipasi agar genangan air tidak terjadi lagi pada gelaran MotoGP pada Maret mendatang. Antisipasi itu dilakukan dengan membangun drainase pengendali banjir di kawasan pendukung dan di Sirkuit Mandalika, jelasnya.\"Untuk drainase di kawasan pendukung, yakni ke arah timur (Sungai Songgong), ditargetkan selesai pekan kedua bulan Maret. Sedangkan di kawasan sirkuit selesai bulan ini,\" jelasnya.Febry juga mengungkapkan KSP terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur KEK Mandalika, dengan melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.\"KSP akan memastikan Mandalika dipersiapkan dengan benar untuk menjadi satu magnet pariwisata baru di Indonesia,\" ujarnya. (sws)
Kepala Badan Pangan Nasional Utamakan Sinergisme Pemangku Kepentingan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) hingga asosiasi bidang pangan untuk mengutamakan dan meningkatkan sinergisme.\"Adapun beberapa kegiatan Badan Pangan Nasional ke depan, sepertinya kami memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga stakeholders pangan yang ada,\" kata Arief usai pelantikan seperti dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin.Dalam tugas pertamanya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, Arief mengatakan pihaknya akan melibatkan kementerian terkait sektor pangan, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian.Selanjutnya, ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi, seperti asosiasi pangan, peternak, nelayan dan petani.\"Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya,\" kata Arief.Badan Pangan Nasional resmi dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.Perpres yang diteken Presiden pada 29 Juli 2021 itu menyebutkan tugas Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.Dalam Perpres tersebut dijelaskan Badan Pangan memiliki 11 fungsi, antara lain melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan ada sembilan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, yakni meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.Dalam struktur organisasi, Kepala Badan Pangan Nasional akan dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (sws)
Anggota DPR: Pemerintah Harus Bela Hak Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masinton Pasaribu meminta Pemerintah hadir dan wajib membela hak para pekerja migran Indonesia di luar negeri.\"Negara harus benar-benar hadir membela hak-hak warga negara Indonesia, yang menjadi pekerja migran di luar negeri, di negara mana pun mereka berada dan bekerja,\" kata Masinton dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Dia mencontohkan kasus kerja paksa yang dialami salah satu pekerja Indonesia asal NTT sungguh di luar nalar kemanusiaan dan biadab. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dipekerjakan tanpa gaji selama sembilan tahun, bekerja hingga 15 jam sehari, tanpa libur dan mengalami kekerasan fisik oleh majikannya, tambahnya.Ironisnya lagi, katanya, tuduhan perdagangan orang, kerja paksa dan penganiayaan yang disidangkan di Pengadilan Kota Bharu, Negara Bagian Kelantan, Malaysia tersebut memutuskan sang majikan bebas dari semua tuduhan.Masinton menghormati kedaulatan hukum negara Malaysia tersebut. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia harus bergerak proaktif melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang tengah berjuang memperoleh keadilan.\"Jangan biarkan TKI, yang menjadi korban semena-mena oleh majikannya, berjuang sendirian. Negara harus hadir melakukan upaya hukum banding sesuai dengan mekanisme hukum dan perundang-undangan negara Malaysia,\" tegasnya.Dia juga mengingatkan masih ada praktik buruk perilaku majikan terhadap pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menunda kesepakatan pengiriman TKI ke Malaysia.\"Malaysia sedang menjadi sorotan internasional dalam kasus kerja paksa dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, larangan berkomunikasi; tidak hanya di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur,\" jelasnya.Dia mencontohkan Filipina, yang mampu bernegosiasi dengan negara tujuan pekerja migran, dalam hal perlindungan dan hak-hak yang akan diperoleh warganya ketika akan bekerja di luar negeri. Kedubes Filipina di berbagai negara merespon dan bertindak cepat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban.Dia menegaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat jelas menyebutkan di Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Sehingga, dapat dikatakan Indonesia wajib melindungi hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.\"Tidak ada pengecualian, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia,\" ujar Masinton. (sws)
Muhaimin Iskandar Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan.\"Saya minta Pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,\" kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia mengatakan salah satu upaya membangun SDM di bidang kelautan ialah melalui peningkatan lembaga pendidikan vokasi, antara lain sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK Perikanan dan Kelautan merupakan wadah pendidikan yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum muda.Kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara maritim harus terus dikembangkan dengan cara rekrutmen SDM yang tangguh, tambahnya. Dengan begitu, dia optimistis Indonesia bisa berjaya dan kaya raya jika mampu memanfaatkan potensi besar lautnya.\"Kita masih terus membutuhkan SDM-SDM yang tangguh yang bisa membuat Indonesia kaya raya dari laut kita tercinta,\" kata Muhaimin saat menghadiri stadium general bersama para taruna SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kabupaten Jember, Provisi Jawa Timur, Minggu (20/2).Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mengapresiasi prestasi dan kemajuan SMK Perikanan dan Kelautan Puger, karena para lulusannya dapat langsung terjun ke dunia kerja hingga ke luar negeri.\"Saya bersyukur dan bangga atas kemajuan dan prestasi SMK Perikanan dan Kelautan ini. Ini merupakan pilihan yang tepat sebagai negara maritim, sebagai negara yang persentase kelautan yang jauh lebih besar dibanding daratannya,\" jelasnya.Muhaimin menambahkan kesadaran Indonesia sebagai negara kelautan diprakarsai oleh Presiden ke-IV Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan mendirikan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) karena Indonesia adalah negara maritim.\"Sebagai negara dengan kelautan yang besar, Gus Dur menetapkan pertama kalinya Indonesia harus memiliki orientasi pembangunan kelautan. Bahkan, Gus Dur akhirnya mendirikan KKP lalu Indonesia tidak hanya berorientasi pada daratan tetapi justru kelautan,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menyerahkan bantuan perahu kepada nelayan Puger, Jember. Dia juga menyempatkan diri meninjau berbagai fasilitas SMK Perikanan dan Kelautan Puger.Turut hadir mendampingi Muhaimin dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Umi Zahrok, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember. (sws)
Berikan Solusi Atasi Krisis, Rokhmin: Jokowi dan Anggota Kabinet Perlu Baca Buku Karya Anis Matta
Jakarta, FNN - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai produktivitas bangsa Indonesia dalam menulis buku sangat rendah, kalah dari India. Padahal produktivitas dalam menulis buku itu, salah satu indikator suatu bangsa dalam menguasai sains dan teknologi. Sebab, bangsa yang maju akan menerapkan sains dan teknologi dalam kesehariannya. \"Sedihnya bangsa Indonesia produktivitas menulis bukunya dalam kategori sangat rendah. Dengan India kita kalah. Hal ini mengindikasikan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja,\" kata Rokhmin dalam Bedah Buku \'Pesan Islam Menghadapi Krisis\' karya Anis Matta yang diselenggarakan Majelis Gelora Cinta Rosul, Minggu (20/2/2022). Menurut Rokhmin, buku yang ditulis Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Sebab, ketika pemimpinnya memiliki iman dan takwanya kuat, maka umatnya akan berjaya. Hal itu, sebagaimana bisa dilihat dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz, Harus Al Rasyid, kemudian Muhammad Al Kahfi umat Islam berjaya selama 10-11 abad. \"Jadi pemimpin memang harus punya kapabilitas, ipteknya kuat, juga imtak nya membara. Maka jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). Spiritualitas adalah kuncinya,\" katanya. Karena itu, sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia, setelah Rusia dan Thailand, dimana 1 persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara. \"Mohon maaf, 1 persen orang kaya di Rusia itu semuanya pribumi. Begitu juga di Thailand. Sedangkan di Indonesia menurut Pak Jokowi nasionalismenya rendah. Ada 11 Ribu Triliun uang konglomerat disimpan di luar negeri,\" katanya. Hal ini mengindikasikan, konglomerat kita nasionalismenya masih rendah. Jika nasionalismenya tinggi, maka Rp 11 triliun atau sekitar tiga kali APBN saat ini, akan diivestasikan untuk membangun pabrik di Indonesia. Rokhmin mengatakan, buku \'Pesan Islam Menghadapi Krisis\' yang ditulis berdasarkan Alquran dan Al Hadits menjadi alasan rasional, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia seperti komunisme misalnya, tidak sesuai dengan fitrah manusia. \"Secara rasional, komunisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sistem ekonomi harus dibangun atas dasar sama rata sama rasa. Seharusnya orang cerdas, orang yang saleh, bekerja kerjas mendapat reward dunia, tidak sama dengan orang yang malas, preman, mabok dan lain sebagainya,\" ujar Rokhmin. Ia mengatakan, hampir 1.000 tahun umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam menguasai dunia, kehidupan manusia sangat adil, sains dan teknologi sangat berkembang. Rokhmin berharap umat Islam agar selalu berpedoman pada Alquran dan Hadits, karena memberikan solusi dalam mengatasi krisis dan musibah saat ini, diantaranya adalah kesabaran. Rokhmin menegaskan, apa yang ditulis Anis Matta mengenai cara mendeteksi krisis, memfirasati zaman dalam dinamika geopolitik dan siklus perubahan dunia, harus dibaca oleh semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota Kabinet Indonesia Maju. \"Harusnya bedah buku ini, diikuti juga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan anggota kabinet harus baca buku ini. Kalau Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya membaca buku ini, sesungguhnya menggapai dunia Indonesia Emas tahun 2024, atau dalam bahasa Anis Matta bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke 5 di dunia,\" tegasnya. Pemerhati Dinamika Gerakan Islam Nasiwan mengatakan, buku \'Pesan Islam Menghadapi Krisis\' memberikan inspirasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekarang. \"Saya sudah membaca buku ini, tidak terlalu berat. Apa yang disampaikan membawa inspirasi, bahwa Islam tetap menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang,\" kata Nasirwan. Lektor Kepala FISIP Universitas Negeri Yogyakarta ini menilai, Anis Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang, tidak hanya orasi tapi juga sebagai penulis. \"Ustad Anis Matta menawarkan cara pandang Islam dengan narasi menghadapi krisis bermula dari pembenahan ekosistem. Menawarkan narasi dalam menyelesaikan masalah bangsa sebagai revolusi saraf atau pemikiran. Ini sangat mempengaruhi, tapi buku ini tidak sedang menyebabkan perlawanan massal terhadap kekuasaan segera. Ini penting sekali,\" katanya. Tgk Muhammad Yusuf A Wahab, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh menambahkan, Islam telah memberikan rumusan bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga rumusan revolusi politik dan teknologi. \"Jadi untuk memperbaki kondisi sekarang, para pemimpinnya harus punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang punya kapasitas itu adalah pemimpin yang bisa memperbaiki umatnya,\" kata Tgk Yusuf. Buku karya Anis Matta ini, ia harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan membawa Indonesia menuju 5 besar dunia. \"Cita-cita kita membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia itu bukan hal mustahil, tapi bisa menjadi sebuah keniscayaan,\" kata Imam Besar Barisan Muda Ummat ini menutup. (*)
POPULER
