POLITIK
Penajam Paser Utara Lakukan Mutasi untuk Isi Jabatan Kosong
Penajam, FNN - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, segera melakukan mutasi pegawai untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.\"Ada beberapa jabatan eselon II yang masih kosong dan sejumlah jabatan eselon III juga masih kosong,\" ujar Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa di Penajam, Rabu.\"Dan kalau tidak salah ada 14 pejabat yang non-job sampai sekarang, semua akan diaktifkan kembali mengisi jabatan yang kosong,\" tambahnya.Dalam mutasi atau rotasi yang akan dilakukan tersebut, dia mengatakan, beberapa pejabat yang sempat kehilangan jabatan bakal kembali mendapat posisi atau bertugas lagi.Pengisian jabatan kosong dan diaktifkannya kembali pejabat yang non-job lanjut ia, akan disusun oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).Hasil rekomendasi dari Beperjakat akan menjadi landasan untuk mengambil kebijakan karena harus sesuai prosedur agar penempatan pegawai tepat tidak sembarangan.Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah diinstruksikan untuk menyusun draf atau dokumen mutasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.\"Baperjakat yang susun draf mutasi, dan Ketua Baperjakat diharapkan memberikan rekomendasi penempatan jabatan berdasarkan kompetensi,\" ucap Hamdam Pongrewa.Dia mengatakan, tidak akan ada lagi ASN (aparatur sipil negara) yang tanpa jabatan karena Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tinggal mengatur pejabat berdasarkan kompetensi.Setelah Bupati Abdul Gafur Mas\'ud ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Bupati Hamdam Pongrewa ditunjuk sebagai Plt Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.Hamdam Pongrewa mengajak ASN atau PNS (pegawai negeri sipil) agar bekerja profesional dan produktif untuk kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan tidak perlu melakukan pendekatan di luar kebiasaan yang kurang baik. (sws)
Pembahasan Perubahan Tatib DPRD Surabaya Penyesuaian STOK Molor
Surabaya, FNN - Pembahasan Pansus Perubahan Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD untuk penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja di Pemkot Surabaya, mengalami kendala sehingga molor dari jadwal.Ketua Pansus Perubahan Peraturan DPRD Surabaya M. Machmud di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, mengatakan bahwa pembahasan pansus sebetulnya sudah selesai.\"Tinggal dilaporkan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD untuk dijadwalkan pengesahan dalam rapat paripurna,\" ujarnya.Dikatakan pula bahwa pihaknya diberi tahu pimpinan DPRD bahwa ada hasil putusan rapat pansus tatib yang harus diubah. Padahal, sudah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru di pemkot serta perda dan perwali.Menurut Machfud, hasil rapat pansus yang diminta diubah adalah terkait dengan bidang kesra yang dalam pembahasan pansus masuk di Komisi A. Namun, diminta dikembalikan lagi ke komisi D.Selama ini, kata dia, bidang kesra memang masuk di Komisi D, hanya saja setelah adanya STOK baru di Pemkot Surabaya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi kesra digabung dengan bidang pemerintahan.\"Jadi, di pemkot itu ada bagian pemerintahan dan kesra. Adapun pertimbangan teman-teman pansus menyesuaikan dengan pemkot. Jadi, kesra dan pemerintahan masuk Komisi A,\" katanya.Untuk itu, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan para anggota pansus yang berjumlah 12 orang itu pada hari Rabu (2/2).\"Hari ini, kami akan bahas kembali dengan anggota Pansus. Apa pun keputusannya nanti saya selaku ketua mengikuti keputusan kawan-kawan di Pansus,\" ujarnya.Sementara itu, anggota Pansus Tatib DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan adanya permintaan perubahan hasil rapat pansus yang berlebihan.\"\'Kan sudah dibentuk pansus yang diwakili oleh fraksi-fraksi yang ada. Ini juga menjadi representasi keinginan dari fraksi masing-masing,\" katanya.Menangapi hal itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyebutkan ada persoalan yang serius karena arah tupoksi bidang kesra di Komisi D, dan ada bagian pemerintahan di Pemkot Surabaya menyatu dengan bagian pemerintahan Komisi A.\"Kami ingin mengklirkan agar kemudian tidak terjadi salah persepsi di antara kawan-kawan pimpinan DPRD dan komisi,\" ujar Adi.Ia memastikan bahwa semua pembahasan itu ada di jalur regulasi yang benar. Artinya, tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah sebab ini adalah pembagian tugas yang normal dalam sebuah organisasi atau kelembagaan yang bernama DPRD Kota Surabaya.\"Jadi, Kesra akan ditaruh di Komisi A, memang menurut regulasi di tingkat Mendagri itu memang bagian Kesra, itu menyatu dengan bagian pemerintahan dan itu sudah klir,\" katanya. (sws)
Kemendagri Kirim Tim ke Papua Pastikan Kelanjutan Beasiswa Mahasiswa
Jakarta, FNN Kemendagri kirim tim ke Papua pastikan kelanjutan beasiswa mahasiswa - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim ke Papua untuk memastikan penganggaran dan kelanjutan beasiswa mahasiswa Papua di beberapa negara di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan beberapa negara lainnya.Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, menjelaskan dirinya bersama Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda, dan tim teknis berada di Jayapura melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Sentani. \"Bapak Menteri Dalam Negeri menugaskan kami, untuk memastikan penganggaran beasiswa bagi mahasiswa yang tugas belajar di luar negeri. Kami akan kembali hari ini juga kalau pertemuan dengan Pemprov Papua sudah selesai,\" katanya. Fatoni menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program beasiswa luar negeri ini. Terlebih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Joko Widodo pada periode kedua masa kepemimpinannya. Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut Fatoni, pembayaran beasiswa luar negeri untuk 2021 akan diselesaikan sesuai dengan invoice atau tagihan dari masing-masing universitas. Sementara untuk kebutuhan beasiswa 2022, skema pembiayaannya sudah disiapkan. Di lain sisi, Pemprov Papua perlu duduk bersama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dan menyepakati kelanjutan pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua. \"Rencana Gubernur (Papua) dan bupati/wali kota akan melakukan rapat koordinasi 15 (sampai) 18 Februari 2022 membahas beasiswa ini (mahasiswa Papua),\" pungkas Fatoni. Permasalahan beasiswa mahasiswa Papua sebelumnya juga telah dibahas oleh kementerian/lembaga. Fatoni menjelaskan penyelesaian persoalan telah dibahas Kemendagri bersama Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Atase Pendidikan di Kedubes Amerika, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Pemprov Papua. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua menyampaikan keterlambatan pembayaran beasiswa 2021 disebabkan oleh belum diserahkannya tagihan untuk semester musim gugur dari pihak kampus kepada Pemprov Papua. Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua menuturkan, Pemprov Papua telah menganggarkan seluruh beasiswa untuk 2021. Bahkan, kebutuhan beasiswa untuk tahun 2022 juga telah dianggarkan. \"Yang belum dianggarkan, untuk beasiswa tahun 2023,\" ujar Kepala BPKAD Provinsi Papua. (sws)
MPR-TNI AD Sepakat Sosialisasikan Empat Pilar kepada Masyarakat
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan lembaganya bersama TNI Angkatan Darat sepakat untuk terus bergotong royong mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI ke berbagai elemen bangsa Indonesia.\"Keterlibatan TNI sangat penting sebagai penjaga kedaulatan NKRI dalam menghadapi kelompok intoleran yang terkadang berujung kepada gerakan terorisme,\" kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, di Jakarta, Selasa (1/2). Dalam kesempatan tersebut, Kasad menyerahkan buku bertajuk \"Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi\" kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.Bamsoet mengatakan, di era modern saat ini, berbaurnya ancaman militer dan non-militer telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.Menurut dia, konsepsi mengenai keamanan nasional tidak lagi bersifat kasat mata dan konvensional namun bersifat kompleks, multidimensional, serta berdimensi ideologis.Dia menjelaskan, ancaman yang bersifat ideologis tersebut hadir dalam berbagai fenomena antara lain berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama, hingga tumbuhnya radikalisme dan terorisme.\"Bahkan TNI juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Menurut Menteri Pertahanan ke-25 Jenderal TNI (purn) Ryamizard Ryacudu pada tahun 2019, tidak kurang dari 3 persen anggota TNI terindikasi terpapar radikalisme,\" ujarnya.Bamsoet juga menjelaskan survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2018 mengindikasikan 63,07 persen guru memiliki opini intoleran pada pemeluk agama lain.Selain itu menurut dia, survei Alvara Research Center tahun 2017 mencatat setidaknya 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila.\"Tidak heran jika hasil survei Wahid Institute tahun 2020, melaporkan bahwa sikap intoleran dan paham radikalisme mempunyai kecenderungan meningkat, dari 46 persen menjadi 54 persen,\" katanya.Bamsoet menjelaskan pergerakan kelompok intoleran seperti diungkapkan dalam buku bertajuk \"Dudung Abdurachman. Membongkar Operasi Psikologi Gerakan Intoleransi\" ternyata dilakukan secara sistematis dengan tujuan politis parsial.Hal itu menurut dia menegaskan bahwa tujuan kepentingan umat ataupun rakyat sebagaimana yang sering disampaikan kelompok intoleran, tidak lebih dari kamuflase belaka. (sws)
BRIN: Perlu Tingkatkan Literasi Politik Masyarakat Sambut Pemilu 2024
Jakarta, FNN BRIN: Perlu tingkatkan literasi politik masyarakat sambut Pemilu 2024 - Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Athiqah Nur Alami menyatakan bahwa penting untuk melakukan peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat dalam menyambut pemilihan umum (Pemilu) 2024.“Saya pikir nampaknya memang peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat, baik secara digital di media massa maupun media sosial, menjadi krusial untuk dilakukan,” kata Athiqah.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi pengantar dalam diskusi publik bertajuk “INDONESIA POLITICAL OUTLOOK: Proyeksi Demokrasi dan Dinamika Politik 2022” yang disiarkan di kanal YouTube Pusat Riset Politik - BRIN, dan dipantau dari Jakarta, Rabu.Meski pemungutan suara untuk pemilu akan berlangsung pada 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Athiqah mengingatkan bahwa tahapan pemilu akan dimulai sejak Agustus 2022.“Ada pendaftaran dan penetapan partai politik, lalu ada penetapan daerah pemilihan, penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, hingga kampanye para calon,” ucap dia.Melihat berbagai tahapan pemilu tersebut yang akan dimulai pada tahun 2022, Athiqah berpandangan tahun 2022 akan mulai riuh dengan kontestasi, persaingan, dan manuver dari berbagai partai politik serta elit politik untuk menaikkan citra dari masing-masing partai dan meraup dukungan masyarakat.Dalam berbagai kontestasi tersebut, tutur Athiqah melanjutkan, terdapat kemungkinan akan diwarnai oleh berbagai isu politik, seperti isu korupsi, isu politik uang, dan berbagai isu lainnya yang berpotensi mencederai kehidupan berdemokrasi di Indonesia.Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi politik bagi masyarakat untuk mengantisipasi berbagai isu yang akan mencuat di media sosial.“Hal ini selaras dengan karakteristik nilai-nilai demokrasi yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, sesuai dengan perkembangan zaman sehingga kita memang perlu untuk terus menyampaikan nilai-nilai demokrasi ini dari generasi ke generasi,” kata Athiqah.Ia berharap, pendidikan politik kepada masyarakat dapat menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan dewasa dalam berpolitik. (sws)
Partai Gelora Ajak Gus Yahya dan NU Fokus pada Agenda Pemberdayaan Umat
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajak Nahdatul Ulama (NU) di bawah pimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk fokus pada agenda pemberdayaan umat. Yakni mengatasi masalah kemiskinan dan mengakhiri polarisasi di masyarakat yang mulai menunjukkan ekskalasinya menjelang Pemilu 2024. \"Dengan fokus pada agenda pemberdayaan umat, NU akan menjadi bagian penting dalam kolaborasi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama dunia,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022). Anis Matta menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir (Harlah) Nahdatul Ulama ke-96, serta pengukuhan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2022-2027. \"Selamat atas peringatan hari kelahiran ke-96 dan pembentukan pengurus baru Nahdlatul Ulama,\" katanya. Anis Matta menilai KH Yahya Cholil Staquf dapat membawa suasana yang lebih segar dalam perpolitikan di Indonesia. NU harus ikut serta berusaha untuk mengakiri polarisasi yang terjadi masyarakat. Selanjutnya, masuk ke agenda keumatan yang lebih fundamental dan strategis, yakni pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. \"Semoga suasana yang segar di bawah kepemimpinan baru akan membawa NU ke dalam usaha mengakhiri polarisasi dan masuk ke agenda keumatan yang fundamental dan strategis, yakni pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.,\" ujarnya. Berdasarkan data BPS, ungkap Anis Matta, angka kemiskinan terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Tepatnya di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang angkanya mencapai 27 persen. Kemiskinan tersebut, lanjutnya, terbesar justru berada di lingkungan pesantren. Karena itu, hal ini menjadi tantangan terbesar bagi NU untuk mengatasi kemiskinan tersebut, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. \"Kemiskinan adalah masalah utama umat, dan itu terjadi pada daerah-daerah yang selama ini menjadi basis NU. Jawa Timur adalah daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia,\" ungkapnya. Anis Matta berharap KH Yahya Cholil Staquf dapat memberikan perhatian terhadap permasalahan pemberdayaan ekonomi masyakarat, bukan sebaliknya turut serta dalam mengembangkan politik polarisasi yang bisa memecah belah umat seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. \"Saatnya kita menghentikan permusuhan antar umat. Baik Wahabi maupun NU kita sama sama umat Nabi Muhammad SAW, Lebih baik kita bersama-sama mengatasi kemiskinan demi kemaslahatan umat,\" pungkasnya. (sws)
Sudah Dipilih Rakyat, Partai Gelora Dorong DPD RI Punya Kewenangan Setara DPR, bukan Hanya Simbolik
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena sudah dipilih rakyat secara langsung, bukan dipilih secara simbolik. Hal ini untuk menyempurnakan kedudukan sistem bikameral dalam ketatanegaraan kita yang terdiri dari dua kamar atau joint session antara DPR dan DPD yang memiliki kewenangan, serta kesetaraan hak yang sama di parlemen. \"DPD kita kan sudah lompat dipilih oleh rakyat, kalau sudah dipilih oleh rakyat ngapain kewenangannya simbolik. Jadi harus diberi kewenangan yang kuat. Sehingga bikameralisme kita menjadi sempurna,\" kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk \'Penguatan Lembaga DPD RI, Perlukah?\', Rabu (26/1/2022) petang. Menurut Fahri, agar sistem tersebut menjadi sempurna, maka DPD harus berani mengkritik partai politik (parpol) di DPR. Sebab, yang bisa mengkritik DPR hanyalah DPD. \"Yang bisa kritik parpol itu, itu hanya kamar sebelahnya. Karena itu saya sarankan tolong (DPD) kritik ke parpol juga disuarakan. Sebab keterpilihan anggota DPD, nggak ada hubungannya dengan parpol. Karena itu lah bikameral kita itu salah satunya adalah DPD juga harus mengkritik DPR ini,\" ujarnya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, beban kerja yang dimiliki DPR sangatlah banyak. Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh DPR, namun disayangkan beban kerjanya tersebut tidak diserahkan ke DPD. \"Coba bayangkan jika sebagian pekerjaan itu dibagi, dikonkretkan misalnya UU sudah memberikan kewenangan otonomi daerah, hubungan pusat daerah tapi coba dikonkretkan, baik hak legislasi, anggaran maupun pengawasan, saya kira itu lebih berimbang dua kamar cabang kekuasaan ini,\" ujarnya. Selain itu Partai Gelora, lanjut Fahri, juga menginginkan agar DPD diisi oleh tokoh-tokoh daerah dari kesultanan seperti Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, yang memiliki kekuasaan riil terhadap rakyatnya di daerah, kalau dipilih pasti menang. \"Saya sering mengatakan bagaimana DPD bisa mewakili champion-champion daerah yang dulu pernah ada. Anggota DPD RI bisa diisi oleh sultan-sultan yang masih ada di Indonesia, seperti Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore 950 tahun itu penguasa Pasifik dulu. Papua dulu punyanya Tidore. Tapi sekarang alhamdulillah jadi anggotanya Pak Sultan (Sultan Bachtiar Najamudin),\" katanya. Fahri melihat DPD RI bisa menjadi sarana atau wadah bagi para sultan di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan pikirannya bagi pembangunan bangsa dan negara. \"DPD menurut saya bisa menjadi salah satu penampungnya, khususnya saat pemilu agar sultan-sultan ini bisa disalurkan. Mungkin, kalau DPD kita ambil 20 persen dari perwakilan riil yang mungkin tidak harus dipilih, bisa saja reformasi itu kita lakukan ke depan,\" katanya. Hal senada disampaikan oleh cendikiawan muslim Prof Azyumardi Azra. Azyumardi menilai DPD sebagai wujud dari kedaulatan daerah, tapi tidak punya kewenangan, meski dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi tersebut, sengaja diciptakan untuk penguatan peran presiden dan oligarki partai politik di DPR untuk melucuti kedaulatan rakyat dan daerah. Sehingga parlemen saat ini terkesan kembali seperti tukang stempel. \"DPR saat ini seperti apa yang disebut orang sebagai tukang stempel kemauan presiden, seperti diloloskannya Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU Ciptaker,\" ujar Azyumardi. Karena itu, ia menilai kehadiran DPD saat ini boleh dikatakan antara ada dan tiada, karena tidak memiliki kewenangan legislasi yang memadai, sehingga penguatan DPD menjadi urgent. \"Tapi waktunya tidak tepat sekarang ini. Banyak orang menolak, bukan melokan amandemen untuk memberikan kekuatan konstitusional bagi DPD, tetapi banyak yang khawatir amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora,\" ujarnya. Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin mengungkapkan, banyak aspirasi daerah yang diabaikan DPR seperti usulan RUU Daerah Kepulauan dan RUU Bumdes yang sudah bertahun-tahun diusulkan tidak mendapat perhatian, bahkan dikeluarkan dari Prolegnas. Sementara, kata Sultan, banyak undang-undang yang sudah diketok DPR tanpa memperhatikan aspirasi DPD, sehingga rentan gugatan karena unsur politisnya dan pembahasannya dilakukan dilakukan dalam waktu singkat seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN (Ibu Kota Negara). \"Ya kalau temen-temen DPR mau teruskan, teruskan saja tapi lihat saja nanti ini, rawan sekali di chalange oleh kelompok civil society, termasuk kemarin soal IKN. Kita berikan catatan kritis, kita setuju, bukan tidak setuju. Tapi, dengan begitu gampangnya DPR ketok palu RUU Cipta Keja, IKN dan saya kira hampir semua RUU dilakukan terburu-buru,\" ujarnya. Seharusnya DPR mendengarkan aspirasi daerah seperti yang diwakili DPD. Sebab, suara rakyat yang memilih 136 anggota DPD setara dengan 70 juta suara, sehingga keterwakilannya sangat kuat karena juga dipilih langsung oleh rakyat. \"Gagasan besar Partai Gelora untuk penguatan kelembagaan DPD, memancing kita untuk memunculkan UU sendiri, UU DPD RI. Kalau di UU MD3 itu, payung kita sekarang, kita tidak bisa keluar dari sana. Kita akan mengambil langkah out the box, pilihan langkah ektra, bukan ekstra parlemen, tapi seperti kita tidak terlibat pembahasan kalau ada RUU lagi. Hal itu juga agar kita punya legal standing, kalau sekarang kan tidak bisa karena kita terlibat sejak awal,\" katanya. Akademisi Ilmu Politik Univeritas Indonesia Hurriyah berharap agar DPD bisa meningkatkan perannya di parlemen, karena aspirasi rakyat di DPR yang diwakili parpol banyak menimbulkan problem dan kekecewaan masyarakat. Hurriyah menilai, munculnya DPD juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan representasi politik, untuk memperkuat keterwakilan masyarakat dan daerah yang selama ini dinilai terlalu sentralisasi. \"Saya kira semangat penguatan lembaga DPD RI bisa mengembalikan kepentingan publik serta memastikan lembaga DPD sebagai representasi institusi politik bagi masyarakat daerah, sehingga perannya bisa optimal di parlemen,\" kata Hurriyah. (sws).
Hadiri Haul Mama Gelar di Cianjur, LaNyalla: Indonesia Tidak Merdeka Tanpa Pesantren
Cianjur, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri Haul Mama Gelar ke-30 di Pondok Pesantren Gelar, Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 1 Februari 2022. Ia mengatakan, pesantren memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. LaNyalla hadir bersama Senator asal Kepulauan Riau, Dharma Setiawan; Sekjen DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Rombongan Ketua DPD RI diterima pengasuh Pondok Pesantren Gelar Muhammad Faisal dan pengurus pondok lainnya, antara lain Aang Zein, Fawaidz dan Usep Abdul Aziz. Datang juga Kapolres (Kepala Polisi Resor) Cianjur, Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan dan Ketua Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI), Sudirman. LaNyalla menegaskan, Indonesia tidak merdeka tanpa pesantren. Artinya, kontribusi pesantren terhadap negara ini sangat besar. \"Saat awal kemerdekaan Indonesia, diketahui Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 pada akhirnya memicu lahirnya peristiwa 10 November 1945,\" ujar LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id. \"Selanjutnya bagaimana peran para ulama dalam memberikan sumbangan pemikiran saat sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Terutama terkait bentuk dan dasar dari negara yang akhirnya disepakati sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sistem Demokrasi Pancasila,\" ujarnya. Menurut LaNyalla, kehadiran pondok pesantren juga sebagai solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Baik sebagai solusi pendidikan, kesehatan, hingga solusi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. \"Sampai saat ini pondok pesantren adalah salah satu pilar penting sebagai penjaga moral dan penjaga akhlak generasi bangsa,\" ucapnya. Ditambahkan LaNyalla, ia sengaja datang ke ponpes menemui kiai- dan ulama untuk mencari ilmu. Hal itu sudah dilakukannya sejak masih muda. \"Saya cari ilmu yang tidak ada di dunia ini. Dari para kiai untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diperoleh sebagai hasil dari pengalaman kerohanian secara pribadi,\" ucapnya. Pengasuh Ponpes Gelar, KH Muhammad Faisal berharap pertemuan itu bukan yang pertama dan terakhir tapi pertemuan untuk selanjutnya. Sehingga terjalin ukhuwah yang semakin erat antara ulama dan umara. \"Ulama dan umara harus bersinergi dan bersatu dalam memajukan umat dan bangsa,\" katanya. Muhammad Faisal juga mendoakan agar LaNyalla yang mempunyai aktivitas banyak dan cita-cita tinggi diberikan kemudahan. \"Semoga diberikan usia panjang, rezeki barokah, ilmu yang luas. Terkait pencalonan presiden, kalau Pak LaNyalla siap kenapa tidak. Manusia harus yakin dan terus berusaha, ketentuan ada di tangan Allah. Mudah- mudahan diberikan posisi terbaik,\" ujarnya. Dalam kunjungamnya itu, senator asal pemilihan Jawa Timur itu berziarah ke makam pendiri Ponpes Gelar, almarhum KH Zen Abdusomad (Mama Gelar) yang tidak jauh dari pesantren. (MD).
DPRD Dorong Penanganan Serius Jaringan Pengemis di Sampit
Sampit, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rinie mengapresiasi langkah Dinas Sosial bersama Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengungkap jaringan pengemis yang terorganisasi, dan diharapkan masalah ini ditangani secara serius.\"Keberadaan pengemis tersebut sudah sering dikeluhkan masyarakat, apalagi terbukti bahwa mereka itu ternyata terorganisir dan mengeksploitasi anak di bawah umur. Ini tentu harus disikapi serius,\" kata Rinie di Sampit, Senin.Pernyataan ini disampaikan Rinie menanggapi pengungkapan kelompok pengemis di Sampit oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Penertiban pekan lalu menemukan ada satu keluarga dari Kabupaten Seruyan yang sengaja datang ke Sampit untuk mengemis.Hal cukup mengejutkan yaitu keluarga dengan 12 anak itu \"mengerahkan\" sebagian anak mereka untuk mengemis. Hal itu lantaran mereka merasa hasilnya cukup besar.Petugas sempat kaget lantaran keluarga yang tinggal di sebuah rumah sewaan cukup besar itu ternyata memiliki mobil, sepeda motor dan perhiasan emas. Kehidupan keluarga pengemis ini tidak menggambarkan keluarga tidak mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan sehingga terpaksa mengemis.Rinie mendorong kejadian ini disikapi serius agar tidak terus berulang. Tindakan mengorganisasi dan mengeksploitasi anak-anak menjadi pengemis, dinilai sebuah pelanggaran hukum yang bisa diproses sesuai aturan yang berlaku.Perlu ada tindakan untuk memberikan efek jera kepada siapa saja yang mengeksploitasi anak menjadi pengemis. Selain itu, tindakan tegas itu sebagai jawaban terhadap keluhan masyarakat terkait maraknya pengemis di kota ini.Maraknya gelandangan dan pengemis juga menjadi gambaran masalah sosial yang terjadi di daerah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan akan bertambah parah dan menimbulkan masalah serius.Diperlukan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan lainnya. Tujuannya agar penanganan bisa tuntas sehingga tidak ada lagi gelandangan dan pengemis di kota ini.\"Kalau penanganannya tidak ada pola penanganan yang tepat maka masalah ini dikhawatirkan tidak akan tuntas. Masalah akan terus berulang dan terus pula dikeluhkan masyarakat. Makanya perlu penanganan yang lebih serius dan komprehensif,\" demikian Rinie. (sws)
KSP Sebut NU Mampu Jadi Jangkar Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Rumadi Akhmad mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) telah mampu menjadi jangkar kehidupan keagamaan (mas\'uliyah diniyah) dan kehidupan kebangsaan (mas\'uliyah wathaniyah).Hal tersebut disampaikan Rumadi berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Ke-96 NU, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.\"Bangsa Indonesia sangat beruntung diberi anugerah berupa organisasi NU yang bisa menjadi penyuluh ruh kebangsaan kita,\" ujar Rumadi.Rumadi menilai, organisasi NU selama ini sangat kontributif memperkuat agenda-agenda pembangunan, terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM.\"Pada Muktamar Ke-34 NU di Lampung, bapak Presiden jelas-jelas menyampaikan apresiasinya pada NU yang ikut membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 dan menyukseskan program vaksinasi. Itu salah satu bukti nyata kontribusi NU pada pemerintah,\" tutur Rumadi. Selain itu, ujar Rumadi, pemerintah juga merasakan kiprah NU yang terus mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, dan NKRI.\"Atas dasar itu, pemerintah akan terus bekerja sama dengan NU untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan,\" kata Rumadi.Sebagai informasi, pada peringatan Harlah Le-96 NU, di Balikpapan, juga dilakukan pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027. Pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. (sws)
POPULER
