POLITIK
BPIP: Pancasila Pedoman Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Publik
Jakarta, FNN - Direktur Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Heri Hermawan mengatakan Pancasila perlu dijadikan pedoman perumusan kebijakan dan pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN) agar Indonesia menjadi bangsa unggul.“Sejalan dengan konsep nilai utama ASN yang BerAKHLAK, transformasi konsep ini kedalam Pancasila adalah ASN perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Heri Hermawan.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Menumbuhkembangkan Karakter Kebangsaan yang Unggul dan Menanamkan Nilai-Nilai ASN yang Berakhlak” yang disiarkan langsung di kanal YouTube BPSDM TV KEMENDAGRI, dipantau dari Jakarta, Kamis. Sebagaimana yang disampaikan akademisi sekaligus Ahli Kebijakan Publik Riant Nugroho, kata Heri, bangsa yang unggul hanya bisa dilahirkan apabila negara memiliki kebijakan-kebijakan yang unggul pula.“Bangsa yang unggul hanya bisa dilahirkan apabila negara ini memiliki kebijakan-kebijakan yang unggul,” ujarnya.Oleh karena itu, Heri memandang keunggulan sebuah kebijakan hanya bisa dimunculkan saat perumus kebijakan, dalam hal ini ASN, memiliki pedoman dasar yang kuat, seperti Pancasila. Menurutnya, mereka berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai modal utama dalam menyusun kebijakan yang unggul, terutama terkait pembangunan nasional.Dalam webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri itu, Heri mengimbau segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa mengingat bahwa Pancasila sebagai asas bersama memang sepatutnya menjadi rujukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rujukan utama tersebut, ujarnya, berarti nilai-nilai luhur Pancasila harus terimplementasikan secara nyata dalam setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa.Dengan demikian, paparnya, persoalan tentang memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila di tengah kehidupan bangsa Indonesia beberapa waktu terakhir ini dapat teratasi.(sws)
KSP: Kementerian PUPR Siap Bangun Hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
Jakarta, FNN - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahap awal siap membangun 2.500 unit hunian untuk ASN dan personel TNI-Polri di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. \"Dalam rapat koordinasi, Kementerian PUPR menyampaikan kesiapan guna membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,\" kata Febry dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis. Febry menjelaskan jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal tersebut, kata Febry, karena menyangkut masalah pembiayaan. “Pembiayaan (Kementerian) PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemindahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih personel,\" ujarnya. Febry memastikan kendala pembiayaan itu tak akan menjadi hambatan karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. \"Pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta bisa melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN,\" kata Febry. Mengutip data sementara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 personel TNI-Polri, termasuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran lainnya. \"Jumlah itu masih belum final, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office dan berapa yang tersebar,\" demikian Febry. (sws)
Anggota DPR: Optimalisasi Holding PTPN Stabilkan Harga Minyak Goreng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus menyarankan pemerintah untuk mengoptimalisasikan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng agar mampu menstabilkan harga. \"Optimalisasi Holding Perkebunan Nusantara dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata Sihar Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Sihar mengatakan optimalisasi dapat dilakukan dengan membeli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani dan melepaskan stok minyak sawit mentah untuk pasar domestik. \"Mengingat data pada tahun 2020 hasil produksi minyak sawit mentah dari Holding PTPN mencapai 2,38 juta ton,\" ujarnya. Saran tersebut dikemukakan Sihar karena sejauh ini, menurutnya, kebijakan domestic market obligation (DMO) hanya menyisakan hasil produksi minyak sawit mentah sebesar 20 persen.. Angka 20 persen itu, lanjut dia, sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan minyak goreng di Indonesia yang dibutuhkan banyak orang. \"Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak. Potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lainlah yang harus tergerus,\" ujar Sihar. Dengan demikian, menurutnya, kondisi itu tidak akan mengatasi permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahun, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Sihar memandang pemerintah perlu mengambil tindakan lain seperti saran yang dikemukakan. Saran kedua dari Sihar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat menurunkan pajak ekspor (levy) sebagai insentif untuk mendorong produksi minyak goreng. \"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan pajak ekspor sebagai insentif mendorong produksi sehingga jumlah minyak sawit mentah di pasar lebih banyak dan berdampak pada harganya yang lebih kompetitif,\" jelasnya. Legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II ini menawarkan kebijakan penggunaan dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Penggunaan dana tersebut, kata Sihar, dapat diarahkan oleh pemerintah untuk pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat. (sws)
Kepala BP2MI Siapkan Tiga Agenda RDP dengan DPR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan telah menyiapkan tiga agenda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Kamis, 3 Februari 2022.\"Ada tiga pembahasan bersama DPR dalam rapat pendapat besok. Pertama, tentang evaluasi kerja 2021 dan perencanaan program 2022. Kedua, penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ketiga, isu-isu terkait perlindungan PMI,\" kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam.Benny menjelaskan persiapan itu dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dihadiri oleh para pimpinan dari Eselon I dan II tersebut. Dia ingin memastikan bahwa apa yang akan disampaikan dalam forum rapat benar-benar secara substansi kuat dan secara data valid.\"Kami tidak ingin main-main, karena diskusi dan perdebatan dalam acara-acara rapat tersebut adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan sejak awal itu bisa dipastikan berjalan di lapangan,\" ujar Benny menegaskan.Tentunya kata dia, evaluasi atas kegiatan program diyakini bahwa program tersebut benar-benar memiliki dampak sebagaimana target-target yang sudah ditentukan saat perencanaan.Maka dengan begitu, lanjut Benny, harapannya adalah ketika DPR yakin tentang program yang ada bisa berjalan dengan baik serta memiliki dampak sangat luar biasa bagi PMI, maka penguatan atas program-program ke depan bisa mendapatkan dukungan politik anggaran dari komisi IX.\"Harus diakui bahwa anggaran BP2MI adalah anggaran yang sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat dan sangat besar yang diemban oleh BP2MI,\" ungkap Benny. (sws)
Aceh Barat Jajaki Kerja Sama Lemhanas untuk Kuatkan Ideologi Pancasila
Jakarta, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjajaki kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) sebagai upaya untuk memperkuat ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat di Aceh.\"Kedatangan kami ke Lemhanas untuk menjajaki kerja sama agar nantinya para ulama, akademisi dan guru bisa di didik menjadi pengajar untuk penguatan nilai kebangsaan, dan Pancasila bagi santri dan masyarakat,\" kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Jakarta, Rabu.Hal ini ia sampaikan saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Wieko Syofyan, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban, Asisten Bidang Pemerintahan Mawardi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Abdurrani, dan Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat Irsadi Aristora.Menurut Ramli MS, Kabupaten Aceh Barat memerlukan adanya tuntunan agar Pancasila benar-benar dimiliki oleh masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan rasa cinta Tanah Air di masyarakat.Untuk itu, pemerintah daerah berharap agar Lemhanas dapat memberikan pelatihan kepada kalangan ulama, akademisi dan guru pesantren sehingga nantinya penguatan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan, akan lebih mudah diterapkan di masyarakat termasuk di kalangan santri, mahasiswa dan generasi muda di Aceh Barat.Ia juga menjelaskan lahirnya Kongres Santri Pancasila pertama di Indonesia yang telah dilaksanakan di Aceh Barat pada pertengahan November 2021 lalu, merupakan usulan para ulama.Latar belakang lahirnya pelaksanaan Kongres Santri Pancasila tersebut karena kurangnya penanaman ideologi Pancasila di Aceh Barat. Hal tersebut terlihat dari adanya kerusuhan, perampokan, perusakan, dan saling fitnah yang masih terjadi di daerah ini.Oleh karena itu, kata Ramli MS, penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan di Aceh Barat, agar dilakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhannas Republik Indonesia.Ia berharap nantinya para ulama dan guru-guru santri yang mengikuti kegiatan tersebut dapat menanamkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan ke masyarakat lainnya di daerah ini.Adapun upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan melaksanakan program Kampung Muslimin, yaitu sebuah upaya pembinaan yang dilakukan oleh Polisi, TNI, Jaksa, dan Ulama, sehingga metode tersebut saat ini telah membuahkan hasil.Melalui Kampung Muslimin dan pemantapan ideologi Pancasila di daerah, ia berharap nantinya akan melahirkan kekuatan daerah yang tentunya menjadi kekuatan nasional.Sementara itu Plt Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Wieko Syofyan menyambut baik kehadiran Bupati Aceh Barat H Ramli MS beserta rombongan ke Jakarta.\"Kita membuka diri dan kita apresiasi sekali rencana Bupati Aceh Barat yang berencana mengadakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,\" ujarnya.Dalam pertemuan tersebut, pihaknya siap memberikan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila bagi kalangan ulama, akademisi dan guru pesantren di Aceh Barat nantinya.Ia juga menegaskan bahwa Lemhannas RI mengacu kepada empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republi Indonesia. (sws)
Fahri Sebut Pemilu 2024 Masih Suram, Butuh Ikhtiar untuk Lakukan Perubahan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Pemilu 2024 masih akan menjadi hajatan partai politik (parpol), bukan pesta rakyat. Sehingga tidak akan membawa harapan dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia, apabila tidak ada perubahan segera untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita saat ini. Sebab, KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI. \"Secara umum saya mengatakan, bahwa memang 2024 ini pemilunya masih suram. Dengan sistem yang ada itu, masih akan suram,\" kata Fahri dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \'Pemilu 2024: Perbaikan dan Harapan\', Rabu (2/2/2022) petang. Hal itu akibat parpol tidak berani membatasi dirinya untuk sekedar mencalonkan diri dan menjadi lembaga intelektual yang mengagregasi suara rakyat. \"Sekarang ini partai politik menjadi kekuatan bisnis. Pengumpul dan penjual suara yang kemudian menjadi sumber pamasukan bagi para pengurus dan para politisi di dalamnya,\" ujar Fahri. Agar Pemilu 2024 menjadi pestanya rakyat, bukan pestanya parpol, menurut dia, perlu ada ikhtiar untuk memperbaiknya supaya menjadi representasi rakyat dan daerah seperti usulan penghapusan treshold (ambang batas) baik presiden maupun parlemen. \"Sekarang ini banyak dicocok hidungnya oleh partai politik. Takut sama ketum, takut sama sekjennya tidak ada gunanya. Omong kosong itu, kenapa undang-undang begitu cepat disahkan tanpa perlawanan, itu salah satu jawabanya,\" tegas Fahri. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reformasi sistem Pemilu dalam sisa masa jabatannya yang tinggal tiga tahun kurang dua bulan ini. \"Nggak perlu minta tiga periode. Per hari ini, Pak Jokowi masih ada waktu tiga tahun kurang 2 bulan. Itu waktu yang cukup kok untuk memperbaiki pemilu kita, mengembalikan demokrasi kita agar on the right track, kembali kepada rakyat,\" katanya. Fahri menyarankan agar jadwal Pemilu 2024 tetap ditinjau kembali, tidak diselenggarakan pada tahun yang sama atau secara serentak, termasuk juga mengeluarkan pemilihan DPRD dari Pemilu Serentak dan menyatukan dengan Pilkada. Pasalnya, ia mengaku khawatir apabila Pemilu digelar secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan itu akan menimbulkan banyak korban seperti pada Pemilu 2019. \"Kami mendorong agar jadwal pemilunya jangan dibikin serempak, meskipun mungkin beberapa sudah diputuskan. Tapi kami khawatir, pesta rakyat ini menjadi pesta kematian yang seperti di 2019. Kami anggap, pemilunya sangat mencederai oleh meninggalnya begitu banyak petugas,\" katanya. Fahri mengingatkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengulangi kesalahan yang sama di mana banyak petugas meninggal dunia lantaran kelelahan. \"Jangan sampai, kita menyelenggarakan pemilu lagi yang bukan merupakan pesta rakyat, tetapi merupakan prosesi seperti prosesi pembunuhan begitu. Banyak orang meninggal pada acara itu,\" tutur dia. Fahri tetap optimis ikhtiar untuk memperbaiki sistem Pemilu 2024 akan membuahkan hasil, serta bisa keluar dari oligarki parpol dan oligarki yang mengangkangi parpol. \"Kita punya waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan ini sampai mudah-mudahan Pemilu 2024 itu akan menjadi pemilu yang mendatangkan Harapan baru dan kebaikan baru bagi bangsa Indonesia,\" tandasnya. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, Pemilu 2019 menjadi salah satu pembelajaran berharga dalam penyelenggaraan pemilu, karena banyaknya korban jiwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menuru Ilham, hal itu akibat rumitnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tak sedikit kemudian para petugas KPPS yang kelelahan sehingga menimbulkan korban. Ia pun memastikan bahwa KPU telah mengubah batas usia maksimal 50 tahun bagi petugas KPPS untuk mengantisipasi rentannya petugas mengalami kelelahan. \"Itu kita coba perbaiki pada Pemilihan Kepala Daerah 2020, kita batasi usia,\" ujarnya. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa KPU telah membuat sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, diakuinya, penggunaan Sirekap hanya sebatas untuk membantu percepatan kerja KPU dan mempublikasikan hasil penghitungan suara. Lebih lanjut, Ilham menilai bahwa pemilu di Indonesia sangat rumit terlebih jika dilakukan secara serentak dengan lima kotak pada Pemilu 2024. \"Tapi, tetap saja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku sampai saat ini. Pemilu serentak akan terlaksana di 2024,\" tutur Ilham. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, KPU perlu melakukan penataan teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 demi mencegah jatuhnya korban meninggal seperti Pemilu 2019 lalu. \"Perlu menata ulang manajemen teknis pemilu untuk bisa mengurai beban kerja petugas pemilihan,\" kata Titi. Ia mengatakan, ada beberapa opsi agar Pemilu 2024 tidak mengakibatkan korban meninggal seperti Pemilu 2019. Misalnya, kata dia, petugas dibekali pemahaman teknologi agar proses pemungutan suara tidak menyita tenaga. Selain itu, penyelenggara Pemilu 2024 bisa menguatkan kapasitas petugas KPPU agar pekerjaan tidak terlalu berat. \"Jadi, ada penggunaan teknologi, khususnya pemanfaatan sertifikat digital penghitungan suara,\" beber dia. Aktivis Demokrasi/Ex City Council, USA Chris Komari menyatakan, KPU dan Bawaslu adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. \"Pemilu tidak kredible dan berkualitas, itu yang salah adalah KPU dan Bawaslu, bukan undang-undangnya karena itu tanggungwab mereka,\" kata Chris. Chris mengatakan, KPU bisa menjadikan pemilu lebih berkualitas dengan mengurangi jumlah TPS, perhitungan suara terbuka dan transparan. \"KPU tidak boleh melakukan pegumuman di pagi hari. KPU juga harus mau diaudit dan yang mau cari akses harus dikasih. KPU itu penyelenggara,diberi kuasa untuk menyelenggarakan pemilu, bukan penguasa pemilu,\" katanya. Chris mengusulkan agar Komisioner KPU tidak mudah disuap atau dipengaruhi, keanggotaan KPU ke depannya sebaiknya terdiri dari professional yang diseleksi DPR dan perwakilan parpol seperti di Amerika Serikat. \"Jadi yang profesional diseleksi dpr dan wakil masing-masing partai, duduk sebagai wadah satu kesatuan, sehingga akan terjadi cek and balance dalam tubuh KPU. Sehingga KPU , sehingga akan sulit untuk disogok atau dipengaruhi,\" pungkasnya. (*)
Sekjen: 9 Anggota DPR Terkonfirmasi Positif COVID-19
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan saat ini ada sembilan anggota DPR dan 80 orang staf pegawai yang bekerja di lingkungan DPR terkonfirmasi positif COVID-19.\"Kami melakukan penelusuran, saat ini ada 9 anggota DPR dan 80 orang dari lingkungan pegawai PPSN dan tenaga ahli yang terkonfirmasi positif COVID-19,\" kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia memastikan anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut sedang melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing.Indra enggan mengungkapkan identitas sembilan anggota DPR yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut namun pihaknya terus melakukan penelusuran terkait orang-orang yang kontak erat.Indra meyakini anggota DPR RI yang terpapar COVID-19 tidak berasal dari Kompleks Parlemen karena yang terpapar, aktif melakukan kegiatan di konstituennya masing-masing.\"Saya kira banyak aktivitas di daerah pemilihan ya, karena di DPR melaksanakan rapat dengan prokes yang sangat ketat. Masih banyak pembahasan RUU dan rapat kerja bersama pemerintah yang dilakukan sangat dibatasi,\" ujarnya.Menurut dia, saat ini DPR telah memperbaharui mekanisme kerja dan kehadiran orang dalam rapat di lingkungan DPR seperti kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) sebesar 50 persen.\"Lalu untuk jam kerja dibatasi sampai pukul 15.30 WIB untuk hari biasa dan pukul 15.00 WIB pada hari Jumat,\" ujarnya.Indra mengatakan, Setjen DPR tidak mengambil kebijakan \"lockdown\" aktivitas kegiatan secara keseluruhan namun diserahkan kepada masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD).Dia mencontohkan, Komisi I DPR yang menghentikan kegiatannya dan di ruang kerja Pimpinan DPR RI yang berada di lantai 4 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen.\"Saya mendengar Komisi I DPR sudah (melakukan \'lockdown\'). Bahkan di lingkungan ruang kerja Pimpinan DPR di lantai 4 sudah sepekan lalu sampai pekan depan akan dievaluasi artinya sedang dilakukan \'lockdown\',\" katanya. (sws)
Kasal Pimpin Sertijab Tujuh Jabatan Strategis TNI AL
Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tujuh jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.Sertijab itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2022 lalu.Tujuh jabatan yang diserahterimakan, yakni Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) dari Laksdya TNI Agung Prasetiawan kepada Laksdya TNI Nurhidayat; Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) dari Laksdya TNI Nurhidayat kepada Mayjen TNI (Mar) Suhartono yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korps Marinir (Dankormar).Sementara, jabatan Dankormar akan ditempati oleh Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto.Jabatan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) diserahterimakan dari Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah kepada Sahli Bidang Pertahanan Keamanan Setjen Wantannas, Laksda TNI Denih Hendrata. Sementara, Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah akan menempati posisi barunya sebagai Aspotmar Kasal.Jabatan Kadispotmaral dari Brigjen TNI (Mar) Markos kepada Danlantamal XII Pontianak Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman. Sementara, Brigjen TNI (Mar) Markos akan menempati posisi barunya sebagai Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN.Jabatan Kadispsial diserahterimakan dari Laksma TNI Wiwin Dwi Handayani kepada Laksma TNI Edi Krisna Murti yang sebelumnya menjabat Komandan Lantamal XIII Tarakan. Sementara Laksma TNI Wiwin akan menempati jabatan barunya sebagai Kepala Pusat Psikologi (Kapuspsi) TNI.Jabatan Kadisbintalal diserahterimakan dari Laksma TNI Ian Heriyawan kepada Laksma TNI Daradjat Hidajat yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Kasal.Selain itu, jabatan Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut (Karumkital) dr. Ramelan diserahkan dari Laksma TNI Radito kepada Kolonel Laut (K) Gigih Imanta.Usai sertijab, Yudo mengatakan pergantian jabatan itu tidak ada hal yang krusial, namun hanya kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai giliran penugasan.\"Tentunya di dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing Kotama ini kan sudah ada. Kep KSAL-nya kan sudah ada, pedomannya pada itu. Tentunya ada hal-hal lain lagi yang nantinya akan kita berikan,\" kata mantan Pangkogabwilhan I ini. (sws)
DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Anggota KPU-Bawaslu pada 14-17 Februari
Jakarta, FNN - Komisi II DPR mengagendakan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada tanggal 14-17 Februari 2022.\"Jadwal sementara uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu akan dilaksanakan pada 14-17 Februari 2022,\" kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan, Komisi II DPR akan melaksanakan rapat internal untuk membahas teknis uji kelayakan pada Senin (7/2).Junimart menjelaskan, jadwal uji kelayakan tersebut diambil atas beberapa pertimbangan khususnya terkait padatnya acara yang ada di Komisi II DPR.\"Pertimbangannya karena padatnya acara di Komisi II DPR terkait pembahasan enam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi,\" ujarnya.Selain itu menurut dia, Komisi II DPR RI juga sedang menyusun RUU tentang provinsi baru khusus pemekaran Papua.Sebelumnya, Tim seleksi menyampaikan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 hasil penyeleksian ke Presiden Joko Widodo, Kamis (6/1).Berdasarkan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2022-2027 Nomor 358/TIMSEL/I/2022, ditetapkan 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu.Adapun keempat belas nama calon anggota KPU yang terdiri atas 10 orang laki-laki dan empat orang perempuan tersebut yaitu, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne.Kemudian, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa’at, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat.Sementara itu, kesepuluh calon anggota Bawaslu terdiri atas tujuh orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu, Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagja, Subair, dan Totok Hariyono. (sws)
Baleg Lanjutkan Harmonisasi 6 RUU Tentang Provinsi di Tingkat Panja
Jakarta, FNN - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu sepakat untuk menyelesaikan harmonisasi enam rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi di tingkat Panitia Kerja (Panja).Keenam provinsi tersebut, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.\"Baleg DPR akan mengagendakan rapat Panja untuk melakukan harmonisasi RUU 6 provinsi pada hari Kamis (3/2),\" kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dalam Rapat Baleg di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Oleh karena itu, Willy berharap anggota atau pimpinan Komisi II DPR bisa mengikuti Rapat Panja tersebut.Dalam rapat Baleg tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU 6 provinsi yang merupakan usul Komisi II DPR.Menurut dia, Komisi II DPR mendukung penuh Panja mulai membahas RUU tersebut dan dipastikan ada perwakilan Komisi II DPR yang akan hadir.Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB Nur Nadlifah setuju agar RUU 6 provinsi tersebut segera dibahas dan disetujui DPR menjadi UU.Namun, dia mengingatkan agar RUU tersebut jangan sampai menghilangkan karakteristik masing-masing provinsi sebagai bagian dari bangsa Indonesia.\"Kami harap dalam RUU ini jangan sampai menghilangkan karakteristik provinsi dalam banyak hal,\" kata Nadlifah.Anggota Baleg Fraksi PPP Syamsurizal menekankan bahwa RUU tersebut harus memberikan perhatian serius terkait pembangunan desa, khususnya di Riau.Ia memandang perlu pembangunan desa mendapatkan perhatian karena di Riau banyak berdiri perseroan terbatas (PT) dalam jumlah besar dan setiap 6 bulan sekali mengeluarkan dana tanggung jawab sosial (CSR) bagi masyarakat.\"Kami sarankan agar RUU ini disinkronkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,\" ujarnya.Ia menilai dana CSR perusahaan tersebut perlu untuk memberikan arti bagi pembangunan di daerah, misalnya untuk membangun sarana dan prasarana.Dalam rapat Baleg tersebut, Tim Tenaga Ahli Baleg DPR memaparkan hasil kajian terkait dengan enam RUU tentang provinsi yang diusulkan Komisi II DPR.Masukan tersebut, antara lain terkait dengan RUU Provinsi Riau, norma mengenai masyarakat hukum adat yang diatur dalam BAB V tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebaiknya mengatur terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat hukum adat.Selain terkait dengan RUU Provinsi Jambi, dalam BAB V masih ada pembedaan antara masyarakat hukum adat melayu Jami dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Provinsi Jambi, seperti Suku Melayu dan Suku Anak Dalam.Tim ahli juga menilai Pasal 49 RUU tentang Provinsi Riau perlu disinkronkan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.Hal itu karena tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat. (sws)
POPULER
