Reporter : Diva Anindia, Redaktur: Bunayya Syaifuddin

Jakarta,  FNN -  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hasil survei Litbang Kompas, lebih dari 73 persen responden mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Data ini  dirilis harian Kompas, edisi Senin 21 Februari 2022.

Survei tersebut digelar pada 17-30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan survei yang dilakukan adalah 95% dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilahan sampel dimungkinkan terjadi.

Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tersebut. “Ini tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi politik di tataran elite yang memang cukup apik dan terjaga stabilitasnya,” sebut Eren dalam tayangan YouTube Harian Kompas yang dirilis Selasa (22/2/2022). 

Pilihan Eren menyebut, keberhasilan itu tampak dari penyelesaian polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Hal itu menuai banyak respons publik, dan berhasil diselesaikan secara apik sehingga eks pegawai KPK mau bergabung dengan Polri. 

Nah (penyelesaian) itu cukup mulus,” ungkapnya.

Eren memaparkan, apresiasi publik di bidang politik dan keamanan pada kinerja pemerintah juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional.

 “Putusan itu berhasil meredam polemik yang bergulir sepanjang beberapa waktu lalu dan menjadi kemenangan publik atas kekisruhan UU Cipta Kerja,” kata dia. Di bidang keamanan, lanjut Eren, publik merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menjamin keamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Faktor terakhir yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan publik di bidang keamanan adalah pernyataan untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Ini jadi momentum penting yang dilihat publik secara positif terhadap keberpihakan pemerintah dalam penanganan gerakan-gerakan separatis itu,” imbuhnya.

Dalam cuitanya, Mahfud juga menyinggung kesimpulan Litbang Kompas yang menyebut bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi adalah yang terbaik sejak tahun pertama Jokowi menjadi presiden, yakni 2015.

Cuitan Mahfud MD mengundang komentar netizen. Merasa dipersilakan untuk berkomentar, netizen pun langsung membanjiri kicauan tersebut dengan berbagai jawaban. Bahkan kicauan Mahud tersebut dikomentari lebih dari 1300 kali. Ada yang meragukan, ada juga yang mengamini. Dan berikut adalah beberapa cuitan dari netizen.

"Ini surveinya dimana dan kapan. Kok di sekitar saya gak ada satupun yang tahun tentang survei ini?" tulis @d_rempuz mencolek @mohmahfudmd.

"Temen-teman ini di survei kah?" cuit @sudjatmiko26 sambil membagikan video antrian warga membeli minyak goreng.

"Sayang sekali hasil surveinya diumumkan saat rakyat antre berebut minyak goreng dan perajin tempe-tahu menjerit akibat kesulitan bahan baku kedelai, Prof," sambar @AdlawiSamsudin.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo Subianto.

Khairul berpendapat, kinerja Prabowo banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pertahanan keamanan yang selama ini tidak bisa diatasi pemerintahan sebelumnya. Kementerian Pertahanan di periode kedua Jokowi pun dianggap lebih serius dari periode sebelumnya. 

"Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad)," ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/10).

Pernyataan Khairul itu disampaikan menanggapi capaian positif dua tahun kinerja pemerintah berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipublikasikan Selasa, 19 Oktober 2021. 

Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi soal hasil survei Litbang Kompas yang menyebut kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat. Ujang merasa aneh terkait hal tersebut.

Diketahui, dalam survei Litbang Kompas, peningkatan Jokowi dan Ma'ruf Amin meningkat pesat di akhir Januari 2022.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai angka 73,9 persen. Ujang mengaku merasa aneh terkait hal tersebut. Sebab, menurutnya kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil.

Bahkan, masyarakat dihadapkan pada masalah kebutuhan pokok yang tak kunjung selesai. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti Jaminan Hari Tua (JHT) yang menuai kontroversi. "Itu kok bisa tingkat kepuasan meningkat?" kata Ujang, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022).

 Menurut Ujang, siapapun yang mendengar kabar terkait kepuasan kinerja Jokowi pasti akan kaget. "Surveinya ditinggikan, agar seolah-olah rakyat percaya pada pemerintahan Jokowi. Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut," jelasnya. "Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa," tandasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden. "Banyak masyarakat mulai kecewa kok, karena harga bahan pokok belum turun. 

Ini malah tingkat kepuasan meningkat? Ya, mungkin ya, mungkin saja ada agenda itu (memperpanjang masa jabatan presiden)," ungkapnya.

Tentu melihat kinerja pemerintahan di tahun ini banyak sisi yang bisa kita soroti. Namun setidaknya, hal hal diatas bisa menjadi  catatan yang  kiranya menjadi penyebab mengapa kepuasan publik meningkat atas kinerja Jokowi-Makruf Amin.

Kita tentu berharap agar Jokowi-Ma'ruf Amin dengan sisa jabatanya memenuhi harapan masyarakat. Tentu selain karena berbagai catatan positif maupun negatif tersebut, melonjaknya angka kepuasan kita juga perlu tau faktor apa saja yang juga dirasakan pubik yang tidak puas dengan masa kinerja Jokowi. 

Karena ketidakpuasan kinerja dapat  menjadi pemicu dan meluruskan komitmen agar konsisten dan tegak lurus mewujudkan visi-misinya. (*)