Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Manuver ketiga pimpinan partai itu mendapat reaksi keras dari masyarakat,  pakar, dan tokoh politik maupun ekonomi. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, termasuk yang menolak penundaan Pemilu tersebut. Kepada redaksi FNN, Jumat (4)3)2022) Gde memaparkan alasannya. 

Bagaimana Anda menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 ke 2027?

Jika diamati di lapisan masyakarat, baik itu kelompok pro demokrasi, mahasiswa, emak-emak maupun kalangan pengusaha menengah, mayoritas menolak penundaan Pemilu. Saya juga menolak. Silahkan di survei saja.

Mengapa Anda menolak?

Secara konstitusi jelas tidak diatur dan membutuhkan amandemen terlebih dahulu, atau dekrit. Ini resiko kandasnya besar.

Apa sebetulnya yang tersirat dari banyaknya penolakan ini?

Saya melihat penolakan penundaan pemilu lebih merupakan indikasi rakyat sidah tidak sabar meminta agar rezim hari ini diganti. Alasannya ada 4 faktor utama yang gagal di pemerintahan Jokowi : pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, kinerja ekonomi dan persoalan lingkungan.

Jika tetap ditunda, siapa yang diuntungkan?

Kita amati lebih jauh, penundaan ini lebih menguntungkan penguasa dan oligarki. Semua petahana senang (SPS) tidak perlu keluar biaya miliaran untuk kompetisi lagi. Sedangkan cukong oligarki jelas tidak perlu investasi besar. Hanya sebagian kecil untuk operasi mobilisasi suara partai pendukung tunda pemilu. 

Rezim ini serakah dong?

Keserakahan kekuasaan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk rakyat. Bahkan ini menjadi bukti, hampir 25 tahun reformasi, kedaulatan rakyat di bawah tahta oligarki. (sws)