POLITIK
PBNU Tegaskan Keinginan Ikut Serta Bangun Desain Sosial IKN Nusantara
Surabaya, FNN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan keinginannya ikut serta bersama pemerintah untuk membangun desain sosial di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.\"NU ingin ikut serta untuk membangun desain sosial di IKN Nusantara,\" ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat puncak peringatan Harlah Ke-99 NU di Kompleks Pondok Pesantren Syaichona Kholil di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipantau secara virtual dari Surabaya, Kamis malam.Menurut dia, adanya IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik melambangkan masa depan yang telah dicetuskan oleh Pemerintah RI.PBNU, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah agar tidak hanya berpikir tentang desain atau rancangan fisiknya, tapi juga desain sosial di dalamnya.\"Di sana akan dibangun satu kota yang sama sekali baru. Kita harus berpikir masyarakat semacam apa yang akan dihadirkan di kota baru itu,\" ucap Gus Yahya, sapaan akrabnya.Selain itu, lanjut dia, IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan yang NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.\"Karena NU ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu,\" katanya.Gus Yahya juga menjelaskan salah satu tujuan digelarnya Harlah NU sekaligus pengukuhan pengurus pada 31 Januari 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur, karena saat ini pemerintah telah membuat inisiatif ikonik yang melambangkan arah masa depan dan telah diterima sebagai konsensus politik bahwa akan ada ibu kota negara baru.Di sisi lain, pada puncak peringatan Harlah Ke-99 NU, juga dilakukan sejumlah kegiatan, salah satunya kesepakatan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman PBNU dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.Pihaknya bersama Kementerian BUMN akan membangun sebanyak 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), serta bersama Kemenkop dan UKM mendidik sekurang-kurangnya 10 ribu wirausaha santri.Hadir pada kesempatan tersebut Rais Aam PBNU KH Miftahul Achyar, jajaran ketua tanfidziyah PBNU, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat Forkopimda Jatim serta ulama dan kiai sepuh. (sws)
Gus Yahya: NU Perlu Peran Khofifah Indar Parawansa
Surabaya, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa NU perlu peran Khofifah Indar Parawansa karena memiliki kemampuan sebagai seorang teknokrat.\"Itu alasan saya mengapa memilih Khofifah Indar Parawansa sebagai perempuan pertama yang masuk sebagai jajaran menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU,\" ujar Gus Yahya ditemui usai Silaturahim Harlah Ke-99 NU di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu malam.Ia mengaku bahwa memilih Khofifah, termasuk Alissa Wahid di struktural PBNU bukan karena masalah gender, tapi lebih ke kualitas dan kebutuhan peran keduanya.\"Kalau ada yang lebih baik dari Mbak Khofifah, mungkin dia tidak saya ajak masuk. Bagi yang mempertanyakan kualitasnya, cari yang lebih baik dan tunjukkan ke saya. Tapi saya yakin, di Indonesia tak ada yang lebih teknokrat dari dia,\" ucapnya.Ketum PBNU mengatakan bahwa di tubuh ormas yang saat ini dipimpinnya, ia menginginkan diurus laksana pemerintahan sehingga diperlukan kecakapan teknokrasi. Ia mengenang saat menjadi juru bicara Presiden Gus Dur beberapa tahun lalu, yang sampai sekarang tak berani ditanyakan alasan memilih Khofifah langsung terjun ke eksekutif, bahkan sampai menjadi menteri.Selain menjadi menteri di era Presiden Gus Dur, Khofifah juga pernah dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial, lalu sekarang menjabat sebagai Gubernur Jatim.Ia juga akan meminta Khofifah berkeliling ke seluruh PWNU se-Tanah Air untuk mengajar tentang pendidikan teknokrasi kepada seluruh pengurus, baik di tingkat provinsi maupun cabang.\"Tapi sebelum ke luar provinsi, tolong ajarkan tentang teknokrasi di tubuh PWNU Jatim. Setelah tingkat provinsi, kemudian cabang-cabang,\" kata dia.\"Sekali lagi, saya minta Bu Khofifah sebagai ketua untuk mengajarkan tentang bagaimana mengelola dan membangun teknokrasi di tubuh NU,\" katanya menambahkan. Di sisi lain, pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pengurus tanfidziyah, rais syuriah PBNU maupun Ketua PWNU se-Tanah Air.Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa rangkaian Harlah NU puncaknya digelar di Kabupaten Bangkalan, Madura, yang dipilih karena menjadi tanah kelahiran KH Syaichona Kholil. (sws)
Komisi II DPR Tetapkan Lima Anggota Bawaslu RI
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menetapkan lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027 dalam rapat pleno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung membacakan peringkat pertama sampai kelima nama anggota Bawaslu RI yang akan diserahkan kepada Presiden RI.Berdasarkan peringkat, lima nama itu, yakni Lolly Suhenty, Puadi, Rahmad Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.\"Urutan satu sampai lima yang akan dilantik oleh Presiden,\" ujarnya.Sementara untuk peringkat keenam sampai sepuluh, yakni Subair, Fritz Edward Siregar, Aditya Perdana, Mardiana Rusli, dan Andi Tenri Sompa.Doli menegaskan berbagai pertimbangan memilih nama-nama tersebut, di antaranya objektif, kualitas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, membangun komunikasi yang baik, inovasi dan kreativitas hingga aspek kesehatan fisik dan mental.Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyelesaikan tahapan uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sejak 14-16 Februari 2022. Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI. (sws)
Komisi II DPR Tetapkan Tujuh Anggota KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi II DPR RI menetapkan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masa jabatan 2022-2027 dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis dini hari.Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, membacakan peringkat pertama sampai ketujuh nama anggota KPU RI yang akan diserahkan kepada Presiden RI.Berdasarkan peringkat, tujuh nama itu yakni Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.\"Urutan satu sampai tujuh yang akan dilantik oleh Presiden RI,\" ujarnya.Sementara untuk peringkat kedelapan sampai 14 yakni Viryan, Iffa Rosita, Dahliah, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Iwan Rompo Banne, Yessy Yatty Momongan dan Muchamad Ali Safa’at. Doli menjelaskan, awalnya, pemilihan ingin dilaksanakan secara voting, tapi karena perdebatan panjang dan beberapa pertimbangan, pada akhirnya ditetapkan berdasarkan peringkat.Doli menegaskan berbagai pertimbangan memilih nama-nama tersebut di antaranya objektif, kualitas, kapasitas kepemiluan, kepemimpinan, membangun komunikasi yang baik, inovasi dan kreativitas hingga aspek kesehatan fisik dan mental.Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyelesaikan tahapan uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027.Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sejak 14-16 Februari 2022.Setiap calon anggota dijadwalkan maksimal satu jam untuk pemaparan visi-misi serta pendalaman oleh anggota Komisi II DPR RI. (sws)
Pemkab Aceh Barat Bangun Gedung Pancasila Tahun Ini
Meulaboh, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berencana membangun Gedung Pancasila tahun ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat di provinsi itu.“Pembangunan Gedung Pancasila ini bertujan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Meulaboh, Aceh, Rabu.Ia menjelaskan, gedung yang akan dibangun tersebut nantinya akan terdapat ruangan yang diisi oleh sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh Barat.Nantinya, setiap tokoh lintas agama di Aceh Barat juga akan melakukan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Selain itu, Gedung Pancasila Aceh Barat juga akan dijadikan sebagai tempat pendidikan pengamalan Pancasila bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat membumikan nilai Pancasila bagi masyarakat di daerah ini.Ia menjelaskan pembangunan gedung tersebut nantinya membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta lebih dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022.“Jika tidak ada kendala, insya Allah pada tahun ini gedung tersebut akan tuntas dibangun dan digunakan,” katanya. (sws)
Apakah Iya Ganjar Sudah Klar?
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN GANJAR Pranowo sedang kena batunya. Batu andesit Desa Wadas. Tersandung dan tertimpa. Disaksikan puluhan juta pasang mata. Ganjar terpojok. Dan dipojokkan. Dia terpojok akibat SK Gubernur yang diterbitkannya tentang penambangan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Tidak semua warga desa setuju. Mereka melancarkan perlawanan keras dan konsisten. Ganjar kemudian dituding main tangan besi. Publik Indonesia menilai kader PDIP yang ingin ikut pilpres 2024 ini bertindak represif. Dia dikatakan sedang menampakkan karakter aslinya. Citra merakyat yang selama bertahun-tahun dibangun oleh Pak Gub, kini hangus dalam sekejap. Selain terpojok, Ganjar juga dipojokkan. Oleh DPP PDIP sendiri. Junimart Girsang, kader senior, sengaja mengeluarkan pernyataan bahwa insiden kekerasan Wadas adalah tanggung jawab Ganjar. Junimart melemparkan bom andesit yang membuat dia cedera semakin berat. Secara berasamaan, ada rilis elektabilitas dari SPIN (Survei dan Polling Indonesia). Ganjar terlempar dari tiga besar. Beliau, menurut survei ini, berada di posisi ketiga setelah Prabowo Subianto (20.1%) Anies Baswesan (11.5%) dan Ridwan Kamil (10.3%). Ganjar 9.8%. Di luar isu Wadas, Ganjar juga “ditempeleng” oleh Puan Maharani. Bu Ketua DPR menyindir Ganjar yang disebut tidak bangga dengan Puan sebagai ketua DPR. Plus, sindir Puan lagi, tak mau menyambut kedatangannya ke Jawa Tengah. Singkatnya, posisi Pak Gub sedang sekarat. Tetapi, apakah iya Ganjar sekarang sudah ‘klar’? Ini yang masih harus dilihat ke depan. Hari ini dia memang sudah ‘selesai’. Cuma, pilpres 2024 itu masih jauh. Masih banyak waktu bagi publik untuk melupakan penindasan di Wadas. Dan kita sudah punya banyak catatan tentang lupa karakter buruk seseorang, untuk kemudian orang itu dipilih menjadi pejabat publik. Selain itu, masih banyak pula waktu bagi Ganjat untuk ‘fighting back’ (bangkit lagi). Dan, harap diingat, Ganjar Pranowo adalah figur yang dijagokan oleh Presiden Jokowi. Jokowi adalah orang yang memegang kuasa besar, langsung atau tak langsung, untuk urusan pilpres 2024. Secara terang-terangan Jokowi menjagokan Ganjar. Bukan Prabowo yang berelektabilitas tinggi itu. Apalagi Anies atau Ridwan Kamil. Padahal, Prabowo —sejak membungkukkan diri di depan Jokowi di Stasiun Lebak Bulus— terbilang sebagai salah seorang menteri yang sangat dipercaya Jokowi selain Luhut BP. Maknanya, Jokowi dipastikan akan memperjuangkan Ganjar siang-malam, sekuat tenaga, untuk bisa duduk di Istana. Tidak usah kita uraikan mengapa Jokowi menjagokan Ganjar. Cukuplah kita tengok seberapa besar kekuasaan Jokowi dan siapa-siapa saja yang berkolaborasi dengan beliau untuk menjadikan Ganjar sebagai presiden. Jokowi punya kekuasaan untuk menentukan ratusan Plt kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pilpres 2024. Para Plt itu kecil kemungkinan akan mengikuti “arahan” dari selain Jokowi. Terutama untuk urusan pilpres. Ujung dari pertikaian hasil pilpres 2019 menunjukkan kekuasaan Jokowi sebagai presiden. Kekuasaan yang merasuk ke semua lembaga negara, termasuk lembaga-lembaga yang berstatuta independen. Kemudian, tengok pula siapa-siapa yang mendukung habis Jokowi untuk menjadikan Ganjar pemilik predikat RI-1. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan yang berbasis uang. Sampai hari ini, sukses pilpres -dan juga pileg- masih sangat ditentukan oleh jumlah uang yang tersedia. Nah, Pak Jokowi dengan kekuasaan dan deal-deal yang mungkin sudah disepakati, dipastikan bisa membuat soal dana menjadi bukan masalah bagi Ganjar. Berseliweran kalkulasi bahwa seorang capres perlu sekitar 10 triliun. Kita semua pahamlah bahwa untuk isu dana ini Pak Jokowi malah tak perlu repot-repot mengumpulkan orang. Karena otomatis orang-orang itulah yang berkepentingan mendukung Ganjar mengikuti preferensi Jokowi. Jadi, apakah Ganjar sudah ‘klar’ akibat Wadas? Kelihatannya belum tentu juga. Para figur potensial lainnya memang diuntungkan oleh insiden batu andesit. Tetapi, Ganjar masih berkemungkinan untuk keluar dari “ruang ICU” dan pelan-pelan menapak kepulihan. Bahkan bisa saja “speedy recovery” (pulih cepat). Inilah demokrasi citarasa Indonesia. Kalau di negara-negara yang berperadaban politik tinggi, Ganjar sudah langsung mengundurkan diri. Kecil kemungkinan dia akan muncul lagi setelah kasus sebesar Wadas itu. Di sini, lain lagi. Ganjar tidak akan dibuang oleh Jokowi dan oligarki cukong. Jadi, semuanya masih sangat fleksibel dalam kultur politik Wakanda Land ini.[]
Elektabilitas Partai Gelora 3,4 Persen, Fahri Hamzah: Kita Punya Proyeksi Hadapi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Elektablitas Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia saat ini hampir mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Jika pemilu digelar hari ini, maka elektablitas Partai Gelora sudah mencapai 3,4 persen. Hal ini terungkap dari hasil survei lembaga survei Trust Indonesia yang dilakukan pada 3-13 Januari 2022 lalu, dengan jumlah responden 1.200 orang dan margin error 2,83 persen. “Terkait dengan elektabilitas Partai Gelora, jika elektabilitasnya 0,6 persen. Maka dengan margin error 2,83 persen, berarti plus minusnya kita ambil margin error maksimal, yakni 2,83 persen. Jadi 0,6 persen ditambah 2,83 persen. Sehingga bisa kita duga bahwa elektabilitas Partai Gelora itu, sebenarnya 3, 4 persen,” kata Ahmad Fadhli, Direktur Research Trust Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pemilu 2024: Daulat Parpol Vs Daulat Rakyat, Membedah Survei Nasional’ pada Rabu (9/2/2022) lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam keterangannya, Rabu (9/2/2022) mengatakan, bahwa Partai Gelora sudah mempunyai proyeksi-proyeksi untuk menghadapi Pemilu 2024. Namun, proyeksi-proyeksi tersebut masih membutuhkan beberapa ikhtiar yang akan dilakukan ke depan. Sebab, Partai Gelora tidak ingin masuk Senayan hanya sekedar 5D (Datang, Duduk, Diam, Duit dan Ditangkap) “Terus terang, kami di Partai Gelora itu sudah punya proyeksi proyeksi. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, kita ini udah tahu cara menang, juga tahu cara curang, gitu. Tapi Insya Allah, kita nggak akan curang, tapi kita tahu siapa yang bisa mencurangi,” tegas Fahri. Karena itu, apabila melihat hasil survei Trust Indonesia sudah sesuai dengan proyeksi-proyeksi yang dibuat Partai Gelora. Fahri memprediksi akan ada 8-10 partai yang akan lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 mendatang, salah satunya adalah Partai Gelora. “Kalau kita melihat proyeksi-proyeksi dan melihat hasil survei, maka Dewan nanti isinya ada 8-10 partai, mudah-mudahan Partai Gelora masuk. Dan per hari ini, Partai Gelora sudah masuk Senayan sebenarnya. Jumlahnya berapa, nanti kita lihat,” katanya. Menurut Fahri, Partai Gelora akan menfaslitasi kehendak rakyat untuk memilih pemimpin yang baik, yang akan membawa angin segar perubahan bagi sistem demokrasi Indonesia. “Pemilu pada dasarnya adalah sarana untuk mengubah nasib rakyat. Kalau rakyat boleh memlih pemimpinnya di Pemilu karena difaslitasi dengan baik, tentu akan membaik juga hasilnya,” kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri menegaskan, kritik yang disampaikan Partai Gelora terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 pada prinsipnya agar publik mewaspadai adanya ‘jebakan demokrasi’ yang seolah-olah di ujungnya baik, padahal di depannya ada lubang dan jurang menganga yang sangat dalam. “Oleh sebab itu, sejak awal kita harus membaca jebakan-jebakan demokrasi. Kita mengajak semua pihak untuk mengkritik, supaya tidak terjebak hal monoton di ujungnya saja. Padahal ada jurang yang siap menerkam,” tegasnya. Fahri menilai, Pemilu adalah isyarat akan adanya demokrasi, bukan jaminan adanya demokrasi. Sehingga Pemilu harus dikelola dengan baik agar tidak melahirkan tirani dan otoritarianisme baru. “Pemilu tidak boleh melahirkan demokrasi tirani dan otoritarianisme baru. Dan ini harus menjadi catatan penting kita untuk merubah nasib rakyat,” tandasnya. Menurut Ahmad Fadhli, jika pemilu digelar hari ini, maka elektabilitas Partai Gelora hampir memenuhi persyaratan ambang batas parlemen Pemilu 2024 dengan tingkat kepercayaan 95 persen. “Elektablitas 3,4 persen itu, dengan quality control 20 persen dan kita cek kembali di lapangan melalui sambungan telepon. Dan perlu diketahui bahwa survei ini, kita lakukan secara offline tatap muka face to face di 34 provinsi yang ada di Indonesia,” ungkap Fadhli. Survei ini, kata Fadhli, sebagian besar dilakukan di Pulau Jawa sebanyak 54,2 persen,karena basis pemilih Pemilu 2024 berdasarkan Daftar Pemilh Tetap (DPT) berada di Pulau Jawa. “Kalau lihat sebaran survei jomplang sekali yang besar Pulau Jawa, meskipun bu kota negara akan dipindah ke Kalimantan. Tapi kalau kita mau menang, ya harus kuasai Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada dimana saja, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta dan Banten,” ujarnya. Berdasarkan hasil survei Trust Indonesia tersebut, saat ini ada tiga partai yang memiliki tren kenaikan, diantaranya PDIP dan Partai Gerindra. Sementara partai lain ada kecenderungan penurunan elektabilitas. “Ini survei banyak tidak terima, padahal ini survei kita lakukan hari ini. Kita enggak tahu kalau bulan Februari, Maret dan April, memang sangat dinamis. Jadi besok ada lembaga survei, ya pasti hasilnya tidak akan jauh berbeda, akan sama-sama saling mendekati,” jelasnya. Fadhli mengatakan, dari 9 partai politik yang lolos parlemen pada Pemilu 2019 lalu, hanya Partai Demokrat dan PKS yang mengklaim diri oposisi, sementara 7 partai masuk dalam barisan koalisi pro pemerintah. Namun, oposisi yang diterapkan Partai Demokrat dan PKS masih ambigu alias abu-abu tidak jelas hingga hari ini, sehingga publik masih menunggu ketegasan sikap kedua partai tersebut, untuk mengambil sikap dalam memberikan pilihan. “Nah, catatan kritis kami terhadap Partai Gelora mau berada di mana, di barisan partai koalisi atau oposisi. Jadi tinggal memilih saja,” katanya. Tetapi, menurut Fadhli, untuk meningkatkan elektabilitas, sebaiknya Partai Gelora masuk barisan koalisi di luar pemerintahan atau oposisi, meskipun saat ini belum masuk parlemen. “Menurut kami, ini peluang yang sangat besar. Partai Gelora bisa memerankan peran oposisi disaat Partai Demokrat dan PKS masih setengah hati. Tinggal pandai-pandai Partai Gelora untuk mempertegas sikapnya dengan menggunakan data-data yang dimiliki, ditambah data-data hasil survei,” katanya. Fadhli menambahkan, data hasil survei bisa disikapi secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara scientific, bukan sekedar luapan emosional. “Survei adalah pendekatan ke kebenaran, mendekati kebenaran. Walaupun ada survei yang dilakukan melenceng dari kebenaran, tapi hasilnya tidak jauh berbeda, tetap mendekati kebenaran,” pungkasnya. Partai Gelora sendiri mentargetkan elektablitas 4 persen saat pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada Agustus 2022 mendatang, dan elektablitas 8-10 persen saat ditetapkan sebagai peserta pemilu pada Desember 2022. (sws)
Pemprov Banten Berlakukan Distem Kerja dari Rumah Bagi ASN
Serang, FNN - Pemprov Banten memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang belakangan ini meningkat.\"Bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sektor kritikal, masih berlaku 100 persen kerja di kantor,\" kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhtarom di Serang, Selasa (8/2).Kebijakan WFH itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/258-BKD/2022 yang dikeluarkan pada 27 Januari 2022 dengan ditandatangani Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Banten Muhtarom.Surat edaran itu membahas terkait dengan penyesuaian sistem kerja ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 di lingkungan Pemprov Banten.Surat edaran tersebut juga tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 serta Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022.Ada tiga sifat layanan yang diberlakukan dalam SE itu, yakni layanan pada sektor kritikal yang meliputi Dinas Kesehatan, rumah sakit umum, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan BPBD.Selain itu, layanan sektor esensial yang meliputi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), Bapenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).\"Kategori ini diberlakukan bekerja di kantor sebanyak 50 persen,\" katanya.Ia mengatakan OPD sektor nonesensial dan nonkritikal yang diberlakukan kerja di kantor sebanyak 25 persen yang diberlakukan kepada OPD selain yang disebutkan di atas. Penerapan SE itu juga diberlakukan kepada balai, cabang atau UPT di masing-masing OPD.Muhtarom juga mengingatkan kepada OPD yang akan menyesuaikan sistem jam kerjanya, agar menyampaikan usulan itu kepada dirinya yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.\"SE ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai 28 Februari 2022,\" kata dia. (sws)
Ketua DPRD Bogor Prihatin Sungai Cikaniki dan Citongtut Tercemar
Kabupaten Bogor, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku prihatin atas pencemaran lingkungan di Sungai Cikaniki, Nanggung, dan Situ Citongtut, Gunungputri, yang mengakibatkan ribuan ikan mati.\"Saya mengajak kepada kita semua agar perduli terhadap kelestarian lingkungan hidup kita. Jangan sampai kita mewariskan kerusakan pada anak dan cucu kita,\" ungkapnya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Menurut dia, pencemaran aliran air itu akan terus berdampak pada generasi selanjutnya jika hanya dibiarkan. Maka ia meminta kepada semua elemen masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan hidup.Rudy menyebutkan menjaga lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama-sama. \"Kalau semua menjaga kesadaran untuk tidak merusak dan juga ikut menjaga sungai dan alam kita, itu bisa meminimalisir aksi pencemaran,\" kata Rudy.Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang secara sengaja mencemari lingkungan hidup.Sebelumnya, Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin menugaskan kepala baru Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ade Yana Mulyana untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Situ Citongtut yang menyebabkan ribuan ikan mati.\"Kejadian baru-baru ini ribuan ikan yang mati di Situ Citongtut, Kecamatan Gunungputri, karena pencemaran limbah atau sebab lainnya harus segera ditangani,\" ungkap Ade Yasin saat pelantikan tujuh pejabat eselon IIB di Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, Bogor, Selasa (25/1). Pasalnya, peristiwa matinya ikan secara massal di Situ Citongtut Kecamatan Gunungputri bukan yang pertama, melainkan kesekian kali terjadi pada setiap awal tahun.Ia meminta Ade Yana melakukan investigasi penyebab pasti tercemarnya air di Situ Citongtut yang diduga akibat terkontaminasi limbah industri, dan melaporkan hasil investigasinya dalam waktu dekat.\"Turun ke lapangan harus dicari penyebabnya, apa berasal dari limbah industri, siapa yang buang (limbah) ke situ,\" kata Ade Yasin. (sws)
Pemkab Temanggung Segera Lelang Tiga Jabatan Kosong Eselon II
Temanggung, FNN - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, segera melelang atau melakukan seleksi untuk pengisian tiga jabatan kosong eselon II, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Bappeda.\"Terhadap tiga kepala dinas yang kosong ini akan segera kami lakukan proses seleksi,\" kata Bupati Magelang M. AL Khadziq usai Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIb Pemkab Temanggung di Temanggung, Jumat.Ia menuturkan tentunya hal tersebut menunggu hasil dari pelantikan hari ini dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan setelah melaporkan akan minta izin untuk melakukan seleksi terhadap jabatan-jabatan yang kosong itu.\"Insyaallah dalam dua bulan ke depan semoga seleksi sudah selesai,\" katanya.Ia menyampaikan hari ini dilakukan pelantikan atas rotasi lima orang pejabat setingkat eselon II di Pemkab Temanggung dan melantik satu orang pejabat yang naik dari eselon III ke eselon II.\"Rotasi ini kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, memang ada beberapa yang pensiun. Setelah dilakukan rotasi ini ada beberapa jabatan yang masih kosong,\" katanya.Menurut dia, pelantikan atas lima orang pejabat pimpinan tinggi pratama hasil dari seleksi yang dilaksanakan tahun ini sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN untuk dilakukan pelantikan berdasarkan surat KASN Nomor B355/KASN/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022.Selain itu, pelantikan atas satu pejabat administrator promosi menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi terbuka sebagaimana surat dari KASN Nomor B2703/KASN/8/2021 tertanggal 10 agustus 2021.Pejabat yang dilantik hari ini adalah Djoko Prasetyono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tri Raharjo sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Lingkungan Hidup, Sri Hariyanto sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM, Pendidikan, dan Kebudayaan.Selain itu, Hendra Sumaryana sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Entargo Yutri Wardono sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan, dan Sri Endang Praptaningsing sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.(sws)
POPULER
