POLITIK
Bawaslu Wonosobo Dampingi Desa Antipolitik Uang di Lereng Sumbing
Wonosobo, FNN - Badan Pengawas Kabupaten (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, mendorong peningkatan kualitas pemilihan umum (pemilu) dengan melakukan pendampingan terhadap pendirian desa antipolitik uang di Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran di lereng Gunung Sumbing.\"Kami memilih Desa Banyumudal karena secara akses jauh dari kota, berada di perbatasan dengan Kabupaten Magelang,\" kata Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid dalam keterangan pers di Wonosobo, Kamis.Desa Banyumudal berlokasi cukup jauh dari jantung kota Wonosobo, yakni berada di timur laut kota Wonosobo dengan jarak tempuh sekitar satu jam.Sumali menyebutkan program pengembangan dan pendampingan desa antipolitik uang tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu.Selain itu, pembangunan desa antipolitik uang itu juga berfungsi sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran ketika terjadi tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada).\"Pendampingan ini sebagai mitigasi atau pengurangan risiko potensi pelanggaran menghadapi pemilu atau pilkada, selain itu juga sarana edukatif warga dalam memperkokoh pemahaman pemilu,\" jelasnya.Ia menyampaikan sebelum terjadi deklarasi desa antipolitik uang, warga Desa Banyumudal melakukan diskusi terkait pengalaman di desa tersebut saat pemilu dan pilkada, sekaligus memetakan masalah hingga menuliskan harapan ke depan.\"Ini forum merdeka. Semua warga kami minta bercerita. Ada beberapa catatan yang diharapkan. Dari masalah surat suara, masalah DPT (daftar pemilih tetap), hingga pentingnya sosialisasi untuk lansia,\" katanya.Kepala Desa (Kades) Banyumudal Tomo menyambut baik pendampingan dari Bawaslu Wonosobo yang datang untuk mengajak pihak desanya jadi desa antipolitik uang.\"Di desa kami sangat kecil kemungkinan ada praktik politik uang. Dulu, saat pilkades (pemilihan kepala desa), saya jadi (kades) tanpa memberi uang atau materi lainnya,\" katanya.Sementara itu, warga Desa Banyumudal Hendri berharap pada Pemilu Serentak 2024 terdapat surat suara yang lebih praktis. Kalau perlu, tambahnya, cukup satu lembar surat suara untuk memilih lima jenis pemilu.\"Karena selain lebih lama, banyaknya surat suara bikin bingung pemilih, terutama lansia,\" ujarnya.Berbagai masukan dari warga Desa Banyumudal menjadi catatan bagi Bawaslu Wonosobo untuk diteruskan pada forum-forum penyelenggara pemilu. (sws)
Hasto: Usulan Penundaan Pemilu Tak Miliki Landasan Hukum Kuat
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat.\"Hal itu juga melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik, yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,\" kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, katanya.Atas dasar ketentuan konstitusi pula, lanjutnya, diatur jelas bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu (2024),\" tegasnya.Presiden Joko Widodo juga berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai usulan yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu.\"Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi, kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi, daripada berpikir menunda Pemilu (2024), sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu (2024),\" jelasnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.Muhaimin menilai krisis pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu terakhir mulai tampak tren perbaikan ekonomi cukup positif.\"Saya menerima para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting. Intinya, prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun,\" kata Muhaimin. (sws)
HT: Parpol Nonparlemen Wacanakan Koalisi Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengatakan partai nonparlemen memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Hary Tanoesoedibjo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024. \"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024,\" kata Hary. Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara. \"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan,\" kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen. Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan itu merupakan silaturahmi, mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan di 2024. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen. Hary menyampaikan wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen. Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan uji materiil mengenai ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen \"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen,\" kata dia pula. Kemudian, pertemuan parpol nonparlemen itu, menurut dia, juga membahas untuk membentuk sekretariat bersama. \"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru,\" ujarnya lagi. Kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi menurut Hary, masih akan dimatangkan. Dia mengatakan ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara. \"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya,\" kata Hary. Nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.Sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago. (sws)
KSP: Pemerintah Pastikan Lindungi Orang Utan dalam Pembangunan IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan Pemerintah memastikan akan melindungi orang utan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong menanggapi pemberitaan media asing yang mengkhawatirkan masa depan orang utan akan terdampak oleh pembangunan IKN menyatakan kekhawatiran tersebut memang beralasan.\"Dan itu bagian dari kontrol publik yang harus diapresiasi dan diperhatikan oleh Pemerintah,” kata Wandy dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis.Menurut Wandy, untuk mewujudkan IKN, Pemerintah jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai kajian, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan IKN. Pemerintah juga menyusun berbagai dokumen perencanaan termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dengan konsep Forest City IKN.Kajian tersebut, ujar Wandy, merekomendasikan lima peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Dua di antaranya terkait erat dengan eksistensi orang utan, yakni perbaikan kualitas satwa liar, dan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis.“Jadi bukan cuma orang utan saja sebenarnya yang harus dilindungi di wilayah IKN. Namun juga satwa-satwa liar lainnya, seperti kucing kuwuk, burung migran, buaya muara, macan dahan, lutung, dan penyu,” katanya lagi.Wandy menyebut, ada dua rekomendasi KLHS yang masuk dalam masterplan IKN, yakni pusat kegiatan primer di timur IKN dan pusat kegiatan sekunder di utara IKN yang berbatasan langsung dengan nondevelopable land, dikhususkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, inovasi dan riset dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.Sedangkan untuk perlindungan dan perbaikan kualitas satwa, kata dia lagi, dibuat koridor satwa artifisial seperti kanopi dan rambu-rambu satwa berdasarkan Permen LHK No. 23/2019.“Kami dari Kantor Staf Presiden akan berusaha mengawal rekomendasi ini, agar menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan IKN. Kami juga berharap partisipasi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga agar konsep IKN yang green dan sustainable ini benar-benar terwujud,” ujarnya pula. (sws)
Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo
Jakarta, FNN - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh prihatin dengan tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebesar 14 persen. Menurut wakil rakyat yang akrab disapa Ninik tersebut, penyelesaian persoalan stunting tentu bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan saja, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting. \"Mungkin ada budaya-budaya menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil tidak mendapatkan akses (gizi yang baik),\" katanya pula. Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan. \"Atau apa, ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu,\" katanya, usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan COVID-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Dia mengatakan berdasarkan penjelasan Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo, maka tingginya angka stunting di daerah itu disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik beranggapan jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, maka seharusnya persoalan gizi jadi sesuatu yang sederhana dan mudah diatasi. Kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan bisa menjadi potensi terbesar daerah tersebut. Ia menyebutkan masih terdapat 900 orang dari jumlah total penduduk Gorontalo sebesar 1,3 juta jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin. Ninik meminta Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan menangani persoalan stunting. \"Dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa stunting masih tinggi di Gorontalo,\" kata dia lagi. Ninik mengatakan butuh kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut dia, seharusnya kebutuhan gizi dan protein masyarakat setempat dapat terpenuhi, mengingat kondisi geografis Gorontalo yang kaya hasil laut. \"Kami sangat prihatin, kondisi geografis alami di Gorontalo ini kan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi di sini, kemudian dari segi makanan jagung di sini nomor satu, segi kesediaan alam tidak jadi masalah,\" kata dia pula. Dia menduga yang menjadi masalah yakni mengenai pola hidup, pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. \"Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi,\" kata dia. Yahya mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Untuk penanganan, menurut dia, perlu sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. \"Karena itu kami mengharapkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus,\" ujarnya lagi. (sws)
Seknas Jokowi Sarankan Kedelai Tidak Dilepas ke Perdagangan Bebas
Jakarta, FNN - Sekretaris Dewan Pakar Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi Todotua Pasaribu menyarankan Pemerintah agar pengadaan kedelai tidak dilepas ke perdagangan bebas sebagai salah satu upaya antisipasi melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.\"Selain itu, perlu ada proteksi dari Pemerintah agar harga kedelai bisa stabil, mengingat tempe adalah makanan sejuta umat,\" kata dia, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, Pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian terkait budi daya kedelai lokal dan impor kedelai. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan diminta berkoordinasi lebih solid.Seknas Jokowi berpandangan ke depan perlu ada terobosan kebijakan dan teknologi di sektor pertanian, agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi.Apalagi, mengingat kebutuhannya tinggi untuk memproduksi tempe dan tahu. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai.Ia mengatakan merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 hingga Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya kisaran Rp8.000/kg.Sementara, ketika sejumlah relawan Seknas Jokowi melakukan survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jakarta, harga kedelai mencapai Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram.\"Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga Seknas Jokowi menyampaikan sejumlah saran bagi pemangku kepentingan terkait potensi naiknya harga tempe,\" kata dia lagi. (sws)
Sejumlah Seniman Sampaikan Dukungan untuk Pembangunan IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Sejumlah seniman senior menyampaikan dukungan untuk program pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. “Kita mendukung semua program-programnya Pak Jokowi, terutama program yang ada di Kalimantan, membuat ibu kota baru. Insya Allah tadi kita sudah lihat bagus sekali. Mudah-mudahan nanti seluruh rakyat Indonesia bisa jalan-jalan ke sana, kita bisa berwisata ke sana untuk melihat kota yang baru,” kata Ida Royani, salah satu seniman senior yang bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/2), sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Dukungan serupa juga datang dari salah satu personil grup Bimbo, yakni Samsudin Hardjakusumah alias Sam Bimbo. Bahkan, sebelum rencana pembangunan IKN, Bimbo telah membuat lagu bertema Nusantara. \"Kami dari Bimbo mendukung ibu kota baru di Kalimantan. Sebelum itu jadi pun, kami sudah membuat lagu Bumiku Nusantara,\" ujar Sam. Pada Rabu (23/2) ini, Presiden Joko Widodo menerima sejumlah seniman senior dan menerima berbagai aspirasi dari mereka. \"Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan, bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga sarana dan prasarana kebudayaan yang ada di sini,\" ujar Indrodjojo Kusumonegoro atau Indro Warkop usai pertemuan. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai payung hukum pembangunan IKN Nusantara, sekaligus pemindahan IKN dari Jakarta.Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (sws)
Kasal Luncurkan INAP Bantu Kembangkan Potensi Maritim Bali
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono meluncurkan Indonesian Naval Aquagriculture Program (INAP) yang bertujuan membantu masyarakat wilayah pesisir Jembrana, Bali, mengembangkan potensi sumber daya maritim.INAP, yang merupakan program budi daya terpadu, adalah hasil kerja sama antara TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, para ahli, dan akademisi.Yudo, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (23/2), menyampaikan pada tahap awal ada tiga lokasi INAP di Jembrana, Bali.Di masing-masing lokasi, yang luasnya mencapai 60 hektare, ada 30 kolam yang dibangun untuk tempat budi daya. Sejauh ini, kolam-kolam di lokasi INAP I di Desa Pabuahan telah tersedia, sementara di dua lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.Dalam acara peluncuran program di lokasi INAP I, Kasal menyaksikan kegiatan tebar perdana benur udang Vaname di kolam budi daya. Tidak hanya itu, acara peluncuran juga dimeriahkan dengan pelepasan burung merpati.Kasal menyampaikan fokus INAP adalah budi daya sejumlah komoditas laut, seperti udang, lobster, dan ikan kerapu. Walaupun demikian, untuk tahap awal, budi daya fokus pada komoditas udang Vaname.Budi daya yang dilakukan dalam program INAP, kata Kasal, telah mengadopsi teknologi ultra intensive aquagriculture, yang diyakini dapat meningkatkan produksi sampai 300 persen jika dibandingkan dengan teknologi budi daya konvensional.Tidak hanya budi daya, INAP juga dirancang untuk menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar lokasi.Program INAP I, kata Kasal, mampu menyerap 60 pekerja lokal. Dengan demikian, jika ada tiga lokasi INAP, jumlah pekerja yang dibutuhkan mencapai 180 orang.Kasal berharap INAP ke depan dapat menjadi sarana edukasi dan riset, mengingat untuk tahap awal program itu telah melibatkan sejumlah ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro. (sws)
Survei: Elektabilitas Ganjar Mendekati Prabowo Subianto
Jakarta, FNN - Survei Litbang Kompas yang dirilis di Jakarta, Rabu, melaporkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mendekati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Ganjar mendapat suara 20,5 persen menyaingi Prabowo Subianto dengan 26,5 persen yang menduduki posisi teratas. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di peringkat ketiga dengan perolehan 14,2 persen.Prosentase elektabilitas itu didapatkan setelah para responden diberikan pertanyaan \'jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan, siapa yang akan dipilih.Elektabilitas Ganjar juga merangkak naik, mulai dari 7,3 persen pada April 2021, 13,9 persen pada Oktober 2021, dan 20,5 persen pada Januari 2022.Tingginya elektabilitas tiga tokoh tersebut menciptakan jarak yang cukup jauh dengan nama-nama lainnya yang turut masuk bursa pilpres.Di antaranya Ketua DPR RI, Puan Maharani harus puas di urutan terakhir dari 13 tokoh yang dipilih masyarakat dengan suara 0,6 persen. Jauh jika dibandingkan Menkopolhukam RI, Mahfud MD dengan 1,1 persen.Lalu nama-nama lain juga dipilih masyarakat seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Panglima TNI Andika Perkasa, Mensos RI Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.Kemudian, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menparekraf RI Sandiaga Uno.Sementara itu, ada 4,1 persen responden yang menjawab tokoh lainnya dan 11,8 persen responden menjawab tidak ada, tidak tahu, atau rahasia.Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden pada 17-30 Januari 2022 silam.Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 2,8 persen. (sws)
Tim Balitbang Kemhan Pantau Penataan Gudang Amunisi Lantamal Makassar
Makassar, FNN - Tim Peneliti Badan Penelitian dan pengembangan Kementrian Pertahanan (Balitbang Kemhan) RI melakukan pemantauan penataan gudang amunisi di Mako Lantamal VI Makassar.Dalam kunjungan kerja Tim Balitbang Kemhan RI ini beranggotakan 4 personel yang dikoordinasi oleh Kolonel Caj Misyanto yang menjabat sebagai Peneliti Madya Puslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan RI diterima langsung oleh Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Marsono di ruang Kajaolaliddo Mako Lantamal VI Makassar, Rabu.Adapun tujuan dari kunker tersebut adalah dalam rangka pengumpulan data kegiatan Litbang penataan gudang amunisi dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis.Wadan Lantamal VI pada kesempatan tersebut menyambut Tim Peneliti Balitbang Kemhan dengan memperkenalkan para pejabat Mako Lantamal VI.Selaku Koordinator, Kolonel Caj Misyanto mengatakan, kunjungan kerja di wilayah Kota Makassar termasuk Lantamal VI Makassar ini, diharapkan dapat terkumpul data dan informasi secara lengkap yang berkaitan dengan penataan gudang amunisi.\"Ini berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis di lingkungan TNI,\" katanya.Selanjutnya, Kunker dilanjutkan dengan meninjau gudang Amunisi Mako Lantamal VI dan Yonmarhanlan VI serta pengumpulan data Kuisioner yang di isi oleh beberapa personel Lantamal VI.Hadir dalam kunjungan ini, Asrena dan Aslog Danlantamal VI, Danyonmarhan VI, Dandenma Lantamal VI, Kadisfaslan Lantamal VI serta Paban Diagal Sintel Lantamal VI. (sws)
POPULER
