POLITIK
Hersubeno Arief: Jokowi Akan Lebih Berat Jika Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Upaya agar Jokowi tetap berkuasa alias memperpanjang masa jabatannya terus berlangsung. Berbagai cara dilakukan, yang penting Jokowi masih menjadi presiden setelah masa keduanya pada 2024 berakhir. Demikian disampaikan wartawan senior Hersubeno Arief dalam Channel Hersubeno Point jaringan FNN, Senin (7/03/2022) Hersu sapaan akrab Hersubeno Arief melihat keanehan, ternyata opsi agar Jokowi masih memperpanjang jabatannya terus diupayakan. Caranya cukup menarik yaitu menghidupkan kembali jabatan 3 periode, sebuah opsi yang pernah ditolak sendiri oleh Jokowi. Strategi tiga periode ini modusnya berbeda dengan menunda pelaksanaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatannya. Bila sebelumnya yang meminta langsung adalah para ketua partai politik dengan dalih adanya aspirasi dari masyarakat, sekarang masyarakat sendiri yang diminta untuk berbicara. “Rakyat” diminta untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, tidak perlu lagi lewat perantara ketua partai. Di Blora Jawa Tengah, Ahad, 6(/2/2022) berlangsung deklarasi besar-bersaran di GOR Mustika dalam acara temu silaturahmi para pendukung Jokowi. Panitia mengklaim dari undangan 500 orang yang hadir 1800 orang. Ini menunjukkan saking cintanya para pendukung terhadap Jokowi. Mereka tidak secara langsung mendukung 3 periode, mereka hanya mendukung penuh secara konsisten dan tegak lurus apapun kebijakan yang akan diambil Jokowi pada 2024. Pola serupa sudah pernah dilakukan para relawan di Cirebon pada 6 Februari 2022, mereka membuat tagline Tahun 2024 Gandeng Rentef Ikut Pak Jokowi. Setelah Jokowi tidak bisa melarang penundaan Pemilu dan menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, kini mulai kampanye secara masif melalui baliho dan spanduk untuk mendukung Jokowi 3 periode di berbagai kota di Indonesia. Jadi, meskipun Jokowi masih memberikan pernyataan mendua, dengan mengatakan tunduk pada konstitusi, tapi di sisi lain tidak bisa melarang permintaan masyarakat untuk menunda Pemilu. Sikap Jokowi tidak tegas, menolak penundaan Pemilu atau mengubah aturan menjadi 3 periode. Di berbagai kota di Indonesia sudah masif dukungan Jokowi tiga periode. Di Dumai dan Pekanbaru banyak baliho bergambar Jokowi Tiga Periode. Di beberapa titik, spanduk mencanyumkan pesan yang lebih tegas, “Rakyat Butuh Presiden yang Kerja Nyata, Ayo Dukung Jokowi Tiga Periode, Suarakan Aspirasi Rakyat”, disertai foto Jokowi. Di kota lain juga muncul spanduk dengan mencantumkan nama KOBAR, Koalisi Bersama Rakyat yang menjadi penanggugjawab dari spanduk-spanduk tersebut. Di Tana Toraja sejak 5 Maret 2022 terpasang spanduk Rakyat mendesak MPR melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden. Jokowi Harus presiden lagi. Spanduk yang sama juga menyebar di Kota Makassar, juga di Semarang. Siapa sebenarnya KOBAR ini? Ternyata KOBAR pernah mendeklarasikan kesetiaan pada Jokowi pada 18 Februari 2022 di Jakarta. Deklaratornya bernama Mochtar Anshori, sebuah nama yang cukup asing kalangan aktivis, tidak banyak yang kenal. Waktu itu Mochtar tidak bicara 2024. Tapi sekarang ternyata lebih terbuka: mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 peride. Kampanye presiden 3 periode sesungguhnya pernah dikampanyekan PSI. Pada Kamis, 3 Maret 2022, Sekjen PSI Dea Tunggaesti membuat press realease bahwa partainya menolak penundaan pemilu tetapi mereka mendukung jika Jokowi diusung kembali menjadi presiden 3 periode. Tapi ketika itu pernyataan Dea tidak terlalu menarik perhatian publik, karena saat itu publik lebih tertarik pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang meminta penundaan Pemilu. Dan seperti biasa, apapun yang dilakukan PSI dianggap lucu-lucuan lalu menjadi korban bully-an. Banyak yang menganggap aneh, PSI yang selalu menjadi pengagum dan pendukung Jokowi menuarakan hal berbeda dengan partai-partai pro-pemerintah. Belakangan baru paham, para pendukung Jokowi ini sudah menyiapkan target untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Yang sudah muncuk ke publik adalah penundaan Pemilu dan kemudian menghidupakan kembali isu lama yakni presiden 3 periode. Seperti apa sih desain 3 periode? Coba kita simak yang dikatakan Dea, caranya dengan melakuan amandenen pembatasan masa jabatan dari 2 presiden menjadi 3 periode. Ini pilihan yang adil. Nanti tak hanya Pak Jokowi yang ikut, tetapi Pak SBY juga bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla bisa maju sebagai calon wapres melalui Pemilu di tahun 2024. Sementara Pemilu 2024 menurut PSI tetap harus dilaksanakan sesuai ketetapan pemerintah dan DPR, pada 14 Februri 2024. Tetap ada pemilu tidak ada perpanjang masa jabatan, tidak ada bonus bagi presiden maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kalau opsinya seperti itu, kayaknya peluangnya bakal lebih berat dibandingkn dengan opsi penundaan Pemilu. Sama-sama harus melakukan amandemen, namun bagi parpol dan DPD tidak mendapatkan bonus perpanjangan. Kalau menunda, semuaya - di sini di sama senang - semua mendapatkan perpanjangan, DPR, DPRD, dan DPD. Jadi ini lebih menarik, hanya bedanya Jokowi otomatis mendapat perpanjangan, sementara kalau 3 periode, Jokowi harus ikut bertarung kembali. Benar bahwa Puan Maharani, Prabowo, dan calon lainnya terbuka untuk ikut dalam kontestasi, tetapi buat mereka, itu tidak menarik karena mereka harus berhadapan dengan Jokowi sebagai petahana. Selain itu juga harus tahu bahwa masih ada ranjau lagi yang dihadapi, yakni presidential threshold 20 persen. Dengan cara ini, maka Jokowi sebagai petahana yang punya resourches yang baik dari sisi politik, sumber daya keuangan dan kekuasaan, pasti dia bisa mengatur bahwa Pemiulu 2024 hanya dibatasi 2 calon, seperti pada 2019. Ini pasti tidak menarik bagi Prabowo dan calon lain. “Saya prediksi untuk 3 periode ini perjuangannya lebih berat. Opsi ini sebelumnya pernah ditolak oleh Jokowi sendiri. Publik belum lupa atas pernyataan Jokowi bahwa siapapun yang menginginkan Jokowi 3 periode, itu sama saja ingin menampar muka Jokowi, ingin cari muka, dan menjerumuskannya,” katanya. “Sebagai pendukung Jokowi, saya kira PSI tidak mungkin akan menampar muka Jokowi, apalagi menjerumuskannya. Paling mungkin adalah opsi ketiga, bahwa mereka sedang mencari muka pada Jokowi,” kata Hersu. (sws)
Seruan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Akses Vaksin COVID-19 dalam Forum C20
Jakarta, FNN. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin COVID-19 secara global, terutama bagi negara miskin dan berkembang dalam Forum Civil 20 (C20) sebagai rangkaian Forum Internasional G20.Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.\"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah,\" kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.Menurut laporan \"Global Economic Prospect\" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.\"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,\" kata dia.Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas. (Ida/ANTARA)
Semangat Juang Serangan Umum 1 Maret Harus Dipelihara
Jakarta, FNN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap nilai-nilai kejuangan yang lahir pada masa Serangan Umum 1 Maret 1949 terus dipelihara sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan.\"Nilai-nilai kejuangan yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan itu, perlu terus-menerus dipelihara,\" kata Sultan saat membuka diskusi virtual bertajuk \"Memahami Kepres Nomor 2 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara\" dipantau di Yogyakarta, Senin.Kelangsungan hidup bangsa, kata Sultan, tergantung pada keberhasilan membangkitkan, menggerakkan, menata dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi bagian dari dunia baru.Dalam situasi demikian, menurut Raja Keraton Yogyakarta ini, nilai kejuangan sebagaimana yang dahulu dimiliki Bangsa Indonesia tetap penting sebagai bekal menapaki masa depan.\"Satu hal yang sama sekali tidak boleh berubah, ialah jiwa dan semangat sebagai pejuang. Jiwa dan semangat pejuang itu tetap diperlukan sepanjang zaman, karena pembangunan bangsa memerlukan sikap kepahlawanan dan kegigihan pejuang,\" ucap dia.Ia mengatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus menjadi sebuah penanda bahwa Serangan Umum 1 Maret lahir dari \"manunggal\" atau menyatu-nya banyak tokoh, dan seluruh masyarakat, dalam spirit \"Satya Wacana Mahardika\".Dalam kesempatan itu, Sultan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta provinsi lain yang telah mendukung pengusulan Hari Penegakan Kedaulatan sehingga akhirnya dapat diperingati secara nasional.\"Saya mengajak agar kita senantiasa meneladani api juang, rasa persatuan dan kesatuan, serta sikap pantang menyerah yang telah ditunjukkan para pendahulu kita,\" tutur dia. (Ida/ANTARA)
Seperti WAG TNI, Percakapan Menteri Soal Tunda Pemilu Mestinya Juga Ditertibkan Jokowi
Jakarta, FNN. Sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo terkait isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden disoal publik. Pasalnya, Jokowi hanya menyatakan diri taat konstitusi, dan mempersilakan baik menteri maupun elite partai politik untuk berpendapat mengenai usulan penundaan pemilu. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, pernyataan Jokowi menanggapi usulan penundaan pemilu tak hanya bermakna ganda. Tetapi, juga bertentangan dengan sikapnya yang justru menertibkan perbincangan penolakan pembangunan Ibu Kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur di WhatsApp Group (WA) TNI. \"Sikapnya Jokowi ini bertentangan dengan sikapnya yang menertibkan WAG TNI. Di mana dalam WA grup itu diperdebatkan soal IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah selaku eksekutif,\" ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).Selain itu, Jokowi juga tidak bisa bersikap tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Di mana, isu ini mulanya datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan keinginan kelompok pengusaha agar Pemilu Serentak 2024 ditunda.Kemudian, isu ini mengemuka kembali di tahun 2022 ini, khususnya ketika sejumlah elite partai politik seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.Bahkan teranyar, Zulkifli Hasan mengungkap isi pembicaraannya ketika dipanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku isu penundaan pemilu telah mendapat restu dari Presiden Jokowi.\"Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. Karena sebagai eksekutif ini tak patut dilakukan, dan patut diduga ada konspirasi makar konstitusi,\" tutur Gde Siriana.Maka dari itu, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mendorong Jokowi untuk menertibkan para pembantunya terkait isu penundaan pemilu ini.\"Dan Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, sehingga kita tahu siapa yang terlibat, dalangnya, dan oligarki yang membiayai,\" harapnya. \"Jika presiden tidak mau melakukan kedua hal tersebut, maka publik pun dapat menyimpulkan bahwa presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,\" pungkasnya. (Sof)
Sikap Presiden Jelas, Pemilu Digelar pada 2024: Ujar Menko Polhukam
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024.Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers.Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud.Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024.“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud.Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.“Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
Kejuaraan Menembak untuk Tingkatkan Prestasi TNI
Jakarta, FNN. Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI, Marsekal Pertama TNI Wahyu Hidayat, mengatakan, lomba atau Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 untuk meningkatkan prestasi para prajurit TNI.\"Selain dalam rangka memperingati Hari Bhakti Paspampres, kita juga ingin berperan serta meningkatkan prestasi petembak kita,\" kata Hidayat saat mengunjungi Lapangan Tembak Senayan di Jakarta, Senin.Apalagi, kata dia, saat ini prajurit TNI sudah banyak yang berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sehingga, melalui lomba menembak itu maka para atlet tembak, khususnya dari satuan Paspampres semakin mahir dan melahirkan banyak prestasi gemilang.Tidak hanya itu, Marsekal Pertama Wahyu Hidayat berharap kegiatan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 juga bisa membantu, bahkan masuk ke dalam agenda tahunan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin). \"Jadi, setiap tahun bisa diagendakan secara rutin,\" ujar dia.Terkait peserta yang akan ambil bagian, sejumlah atlet unggulan tingkat nasional dan internasional juga ikut serta pada lomba menembak tersebut.Atlet tembak yang sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, hingga kejuaraan di beberapa daerah lainnya juga ikut serta pada Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022.Kendati demikian, ujar dia, tidak semua atlet berprestasi tersebut bisa ikut serta dikarenakan kelas yang dipertandingkan juga terbatas. \"Ada beberapa yang kelas yang tidak dipertandingkan misalnya senapan,\" ujarnya.Kejuaraan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 tidak hanya diikuti unsur militer namun dari kalangan masyarakat sipil hingga publik figur Tanah Air dijadwalkan ikut serta.Kejuaraan menembak Piala Danpaspampres akan digelar di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada 10 hingga 13 Maret 2022. (Sof/ANTARA)
Seknas Jokowi Ajak Pastikan Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengajak semua pihak agar terlibat untuk memastikan Pemilihan Umum 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. \"Polemik wacana penundaan pemilu berakhir sudah, seluruh elemen bangsa harus fokus pada agenda perjuangan berikutnya, yaitu memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024,\" kata Sekretaris Jenderal DPN Seknas Jokowi Dono Prasetyo, di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya patuh pada konstitusi dan secara tersirat hal itu bisa diartikan tidak ada lagi ruang bagi penundaan pemilu. Salah satu yang dijadikan alasan penundaan pemilu, menurut dia, terkait biaya yang besar. Namun, menurut Dono, argumentasi tersebut sangat lemah. \"Sejak dulu begitu, pemilu selalu membutuhkan dana besar, namun tetap bisa dilaksanakan dengan lancar dan damai,\" kata dia. Karena kebutuhan biaya besar itulah, lanjut dia, muncul metafora “pesta demokrasi”. Hal itu layaknya sebuah pesta yang selalu ada biaya harus dikeluarkan. Menurut dia, pemilu ibarat \'pesta\', yakni ketika rakyat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya secara riang dan tanpa tekanan. \"Kita bisa mengingat kembali frasa yang muncul pada Mars Pemilu (1971), \'semua rakyat menyambut gembira\'. Apabila jadwal \'pesta\' sudah ditetapkan, kemudian tiba-tiba ditunda tanpa sebab yang jelas, kita bisa membayangkan bagaimana kecewanya rakyat,\" ucapnya. Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) terbaru menyimpulkan sebanyak 64 persen responden setuju pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Selama ini, kata dia, hasil survei dari lembaga independen selalu valid karena berdasarkan sains dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. \"Itu sebabnya aspirasi rakyat, sebagaimana diwakili suara responden adalah benar adanya,\" kata dia. Seknas Jokowi, menurut Dono, sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil bersiap mendorong pelaksanaan pemilu sesuai jadwal sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo langsung yang sesuai dengan harapan rakyat. Ia mengatakan Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal adalah keniscayaan mengingat pemilu yang rutin dan periodik merupakan pilar utama negara demokratis. (Ida/ANTARA)
Wajib Pajak Diimbau untuk Lapor SPT Tepat Waktu
Jakarta, FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengimbau masyarakat wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2021 dengan tepat waktu atau sebelum batas waktu yang ditentukan pada 31 Maret 2022.\"Mengimbau para wajib pajak agar segera melaporkan sebelum batas waktu pelaporan, yaitu 31 Maret 2022 untuk wajib pajak pribadi dan 30 April 2022 untuk wajib pajak badan,\" kata Wapres usai melaporkan SPT Pajak Tahun 2021 melalui formulir e-filing di Jakarta, Senin.Wapres mengatakan pelaporan SPT Pajak melalui e-filing memiliki beberapa keunggulan, terlebih dilakukan di masa pandemi COVID-19.Pelaporan SPT Pajak melalui e-filing dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal itu juga merupakan cara terbaik untuk mengurangi mobilitas dan menghindari risiko terpapar COVID-19, tambahnya.Pada kesempatan yang sama, Wapres mengatakan Pemerintah kembali memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).Dia mengimbau seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam program tersebut.\"Mengimbau wajib pajak agar dapat memanfaatkan kesempatan baik ini, demi kenyamanan pelaporan pajak atau pun menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari,\" imbaunya. Seluruh harta dan pajak yang dilaporkan dan dibayarkan merupakan bukti kontribusi nyata seluruh masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, membangun negara, dan meningkatkan perekonomian nasional.\"Pajak adalah bukti kecintaan kepada negara. Pajak sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sistem kesehatan masyarakat serta mewujudkan cita-cita pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,\" jelasnya.Wapres juga mengajak seluruh wajib pajak untuk taat membayar dan melaporkan pajak, karena itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.\"Mengajak masyarakat untuk taat pajak, lapor SPT tepat waktu dengan e-filing, serta manfaatkan PPS. Pajak kita, untuk kita,\" ujarnya.Turut mendampingi Ma\'ruf Amin saat melaporkan SPT Pajak tersebut ialah Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Kasetwapres) Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmardrin Noor, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kota Februar Adityawan. (Ida/ANTARA)
Haluan Negara Menjadi Arus Utama Aspirasi
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ma\'ruf Cahyono mengatakan haluan negara saat ini menjadi satu mainstream atau arus utama aspirasi dalam rangka mewujudkan arah pembangunan nasional.\"Kenapa haluan negara ini menjadi satu mainstream aspirasi. Saya mengatakan ini adalah mainstream aspirasi karena masih dalam tataran kajian, belum sampai pada satu bentuk kebijakan yang menjadi arahan untuk kita semua, tetapi wacana aspirasi yang berkembang dan cukup besar sejauh yang kami sudah lakukan, aspirasi yang sudah terprogram untuk mengonfirmasi kepada masyarakat maupun masuk dalam pikiran volunteer yang berkembang dari seluruh segmen, termasuk civitas academica,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Ma\'ruf mengatakan hal itu saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discusssion/FGD) tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang digelar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas.Dalam hal ini, kata dia, Pokok-Pokok Haluan Negara memiliki urgensi untuk bisa diformulasikan kembali seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara pada masa Orde Baru dengan rumusan apa pun.\"Paling penting bahwa negara harus memiliki arah jelas untuk mewujudkan itu (pembangunan nasional, red.). Tanpa haluan, pasti ibarat perahu yang berlayar tanpa memiliki nakhoda,\" katanya.Oleh karena itu, kata dia, ideologi yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai fondasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen konstitusional agar dilengkapi dengan arah kebijakan yang menerjemahkan aspek-aspek bersifat filosofis yang ada dalam Pancasila serta aspek normatif dan abstrak yang ada dalam konstitusi.Kemudian arah kebijakan yang sudah mendekati konkret, lanjut dia, tentu bisa menjadi spirit turunan terhadap norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.\"Ini ada urgensi seperti itu, tentu harapannya adalah direction (arah, red.) ini menjadi satu kaidah yang sebenarnya dulu adalah kaidah bersifat konsepsional karena waktu itu diwadahi Tap MPRS maupun Tap MPR yang sampai sekarang masih berlaku. Nah bagaimana kita berpikir bersama agar dari konstitusi yang sekarang turun langsung ke undang-undang itu bisa jadi satu instrumen jika memungkinkan karena itu merupakian instrumen hukum yang menjembatani antara spirit ideologi-konstitusi, kemudian turun pada tataran yang lebih operasional,\" katanya.Ia mengharapkan hal itu bisa diperkaya melalui diskusi tentang Pokok-Pokok Haluan Negara karena bagaimanapun arah bangsa, negara, dan masyarakat ke depan harus memberikan kejelasan. (Ida/ANTARA)
PBNU Serukan Genjatan Senjata Antara Rusia dengan Ukraina
Kediri, FNN - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta agar adanya genjatan senjata antara Rusia dengan Ukraina, karena dampak perang yang ditimbulkan cukup besar.\"Kami sudah janji pertemuan dengan Duta Besar Ukraina, Rusia, soal perang yang sekarang sedang berlangsung. Saya sampaikan ke duta besar yang sudah berkunjung ke kantor, kami serukan genjatan senjata,\" katanya saat berkunjung ke Kantor NU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu malam.NU sebagai organisasi masyarakat turut serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia.Menurut dia, adanya masalah antara Ukraina dengan Rusia juga diharapkan bisa diselesaikan dengan duduk bersama.\"Semua perbedaan pertentangan dibicarakan secara damai,\" ujarnya.Terjadinya gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina juga berimbas pada Indonesia. Misalnya, dari sisi tenaga kerja.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan 30 pekerja migran Indonesia (PMI) telah berhasil dievakuasi dari Ukraina dan telah tiba di Tanah Air bersama dengan rombongan warga negara Indonesia lainnya.Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers virtual, diikuti dari Jakarta menjelaskan bahwa para pekerja migran itu telah tiba di Indonesia bersama rombongan WNI lainnya pada 3 Maret 2022 pada pukul 17.10 WIB.Dia menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berhasil dievakuasi dari Ukraina tersebut terdiri dari 29 perempuan dan satu orang laki-laki. Kebanyakan dari PMI yang dievakuasi bekerja sebagai spa terapis dan berasal dari Bali.Ia mengatakan bahwa masih terdapat 14 WNI yang berada di Bukares, Rumania karena mayoritas dari mereka terpapar COVID-19. Dari tes yang dilakukan 12 orang positif COVID-19 dan dua orang memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang juga terkonfirmasi positif.\"Enam orang di antaranya adalah pekerja migran Indonesia yang diketahui dan dinyatakan positif COVID-19,\" jelasnya.Benny juga memastikan perwakilan Indonesia di Bukares akan terus memantau keadaan 14 orang tersebut dan jika telah memungkinkan akan dievakuasi menggunakan pesawat kembali ke Indonesia.Untuk PMI yang telah tiba telah dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19 setelah menjalani tes di Indonesia dan saat ini menjalani karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta.Imbas lainnya adalah soal harga minyak dunia. Seperti yang dikatakan pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono, Ph.D., yang mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bisa berimbas pada lonjakan harga minyak global karena berdasarkan data menyebutkan bahwa produksi minyak Rusia mencapai 10 juta barel per hari.\"Apabila minyak Rusia langka di pasaran, maka lonjakan harga tidak terhindari. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak diperkirakan akan mengalami dampak yang berat jika sanksi dunia kepada Rusia sangat keras,\" katanya di Kabupaten Jember.Di awal Maret 2022, lanjut dia, harga minyak mentah melonjak di atas 105 dolar per barel untuk pertama kalinya sejak 2014 dan hal itu merupakan salah satu dampak dari invasi Rusia ke Ukraina.Lonjakan tersebut juga dinilai dapat memperburuk inflasi bagi negara-negara konsumen energi dan mengancam pemulihan ekonomi. (sws, ANTARA)
POPULER
