POLITIK
.jpeg)
Pemerintah Pastikan Infrastruktur KEK Mandalika Selesai Tepat Waktu
Jakarta, FNN - Pemerintah memastikan proyek pengerjaan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dapat berjalan tepat waktu, mulai dari proyek pembangunan pelebaran jalan Kuta-Keruak, penataan rumah kumuh, drainase, hingga pembangunan dan penataan lanskap jalan.Hal tersebut disampaikan Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Febry mencontohkan proyek pelebaran dan pengerasan jalan Kuta-Keruak sepanjang 5,3 kilometer diprioritaskan pada penyelesaian pelebaran jalur kiri pada segmen pertama, yakni sepanjang 1,6 kilometer, dan pelebaran jalan jalur kiri-kanan pada segmen kedua sepanjang 1,6 kilometer. Proyek tersebut diprediksi selesai pada akhir Februari, tambahnya.\"Target selesainya akhir bulan ini,\" kata Febry.Dia menjelaskan proyek pelebaran jalan Kuta-Keruak tersebut menggunakan lahan milik Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan masyarakat. KSP juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pembebasan tanah masyarakat dengan baik.\"Untuk pengerjaannya, Pemerintah menunjuk langsung PT Pembangunan Perumahan, dengan anggaran dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” tegasnya.Febry juga memastikan Pemerintah telah mengevaluasi gelaran Kejuaraan Dunia Superbike atau World Superbike (WSBK) 2021, salah satunya terkait penanganan genangan air.Pemerintah mengantisipasi agar genangan air tidak terjadi lagi pada gelaran MotoGP pada Maret mendatang. Antisipasi itu dilakukan dengan membangun drainase pengendali banjir di kawasan pendukung dan di Sirkuit Mandalika, jelasnya.\"Untuk drainase di kawasan pendukung, yakni ke arah timur (Sungai Songgong), ditargetkan selesai pekan kedua bulan Maret. Sedangkan di kawasan sirkuit selesai bulan ini,\" jelasnya.Febry juga mengungkapkan KSP terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur KEK Mandalika, dengan melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.\"KSP akan memastikan Mandalika dipersiapkan dengan benar untuk menjadi satu magnet pariwisata baru di Indonesia,\" ujarnya. (sws)
Kepala Badan Pangan Nasional Utamakan Sinergisme Pemangku Kepentingan
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) hingga asosiasi bidang pangan untuk mengutamakan dan meningkatkan sinergisme.\"Adapun beberapa kegiatan Badan Pangan Nasional ke depan, sepertinya kami memang harus bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh kementerian, lembaga stakeholders pangan yang ada,\" kata Arief usai pelantikan seperti dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin.Dalam tugas pertamanya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, Arief mengatakan pihaknya akan melibatkan kementerian terkait sektor pangan, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perekonomian.Selanjutnya, ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi, seperti asosiasi pangan, peternak, nelayan dan petani.\"Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya,\" kata Arief.Badan Pangan Nasional resmi dibentuk setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.Perpres yang diteken Presiden pada 29 Juli 2021 itu menyebutkan tugas Badan Pangan Nasional adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.Dalam Perpres tersebut dijelaskan Badan Pangan memiliki 11 fungsi, antara lain melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.Sementara itu, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan ada sembilan jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, yakni meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.Dalam struktur organisasi, Kepala Badan Pangan Nasional akan dibantu oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. (sws)
Anggota DPR: Pemerintah Harus Bela Hak Pekerja Migran Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masinton Pasaribu meminta Pemerintah hadir dan wajib membela hak para pekerja migran Indonesia di luar negeri.\"Negara harus benar-benar hadir membela hak-hak warga negara Indonesia, yang menjadi pekerja migran di luar negeri, di negara mana pun mereka berada dan bekerja,\" kata Masinton dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Dia mencontohkan kasus kerja paksa yang dialami salah satu pekerja Indonesia asal NTT sungguh di luar nalar kemanusiaan dan biadab. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut dipekerjakan tanpa gaji selama sembilan tahun, bekerja hingga 15 jam sehari, tanpa libur dan mengalami kekerasan fisik oleh majikannya, tambahnya.Ironisnya lagi, katanya, tuduhan perdagangan orang, kerja paksa dan penganiayaan yang disidangkan di Pengadilan Kota Bharu, Negara Bagian Kelantan, Malaysia tersebut memutuskan sang majikan bebas dari semua tuduhan.Masinton menghormati kedaulatan hukum negara Malaysia tersebut. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia harus bergerak proaktif melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang tengah berjuang memperoleh keadilan.\"Jangan biarkan TKI, yang menjadi korban semena-mena oleh majikannya, berjuang sendirian. Negara harus hadir melakukan upaya hukum banding sesuai dengan mekanisme hukum dan perundang-undangan negara Malaysia,\" tegasnya.Dia juga mengingatkan masih ada praktik buruk perilaku majikan terhadap pekerja migran asal Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas menunda kesepakatan pengiriman TKI ke Malaysia.\"Malaysia sedang menjadi sorotan internasional dalam kasus kerja paksa dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, larangan berkomunikasi; tidak hanya di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur,\" jelasnya.Dia mencontohkan Filipina, yang mampu bernegosiasi dengan negara tujuan pekerja migran, dalam hal perlindungan dan hak-hak yang akan diperoleh warganya ketika akan bekerja di luar negeri. Kedubes Filipina di berbagai negara merespon dan bertindak cepat memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban.Dia menegaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sangat jelas menyebutkan di Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Sehingga, dapat dikatakan Indonesia wajib melindungi hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.\"Tidak ada pengecualian, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia,\" ujar Masinton. (sws)
Muhaimin Iskandar Dorong Pemerintah Optimalkan SDM Kelautan
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan.\"Saya minta Pemerintah memberi perhatian sungguh-sungguh dalam pembangunan SDM kelautan. SDM kelautan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa kita,\" kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia mengatakan salah satu upaya membangun SDM di bidang kelautan ialah melalui peningkatan lembaga pendidikan vokasi, antara lain sekolah menengah kejuruan (SMK). SMK Perikanan dan Kelautan merupakan wadah pendidikan yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum muda.Kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara maritim harus terus dikembangkan dengan cara rekrutmen SDM yang tangguh, tambahnya. Dengan begitu, dia optimistis Indonesia bisa berjaya dan kaya raya jika mampu memanfaatkan potensi besar lautnya.\"Kita masih terus membutuhkan SDM-SDM yang tangguh yang bisa membuat Indonesia kaya raya dari laut kita tercinta,\" kata Muhaimin saat menghadiri stadium general bersama para taruna SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kabupaten Jember, Provisi Jawa Timur, Minggu (20/2).Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mengapresiasi prestasi dan kemajuan SMK Perikanan dan Kelautan Puger, karena para lulusannya dapat langsung terjun ke dunia kerja hingga ke luar negeri.\"Saya bersyukur dan bangga atas kemajuan dan prestasi SMK Perikanan dan Kelautan ini. Ini merupakan pilihan yang tepat sebagai negara maritim, sebagai negara yang persentase kelautan yang jauh lebih besar dibanding daratannya,\" jelasnya.Muhaimin menambahkan kesadaran Indonesia sebagai negara kelautan diprakarsai oleh Presiden ke-IV Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dengan mendirikan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) karena Indonesia adalah negara maritim.\"Sebagai negara dengan kelautan yang besar, Gus Dur menetapkan pertama kalinya Indonesia harus memiliki orientasi pembangunan kelautan. Bahkan, Gus Dur akhirnya mendirikan KKP lalu Indonesia tidak hanya berorientasi pada daratan tetapi justru kelautan,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga menyerahkan bantuan perahu kepada nelayan Puger, Jember. Dia juga menyempatkan diri meninjau berbagai fasilitas SMK Perikanan dan Kelautan Puger.Turut hadir mendampingi Muhaimin dalam kegiatan tersebut antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jazilul Fawaid, Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin, Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Umi Zahrok, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jember. (sws)
Berikan Solusi Atasi Krisis, Rokhmin: Jokowi dan Anggota Kabinet Perlu Baca Buku Karya Anis Matta
Jakarta, FNN - Menteri Kelautan dan Perikanan RI Periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri menilai produktivitas bangsa Indonesia dalam menulis buku sangat rendah, kalah dari India. Padahal produktivitas dalam menulis buku itu, salah satu indikator suatu bangsa dalam menguasai sains dan teknologi. Sebab, bangsa yang maju akan menerapkan sains dan teknologi dalam kesehariannya. \"Sedihnya bangsa Indonesia produktivitas menulis bukunya dalam kategori sangat rendah. Dengan India kita kalah. Hal ini mengindikasikan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja,\" kata Rokhmin dalam Bedah Buku \'Pesan Islam Menghadapi Krisis\' karya Anis Matta yang diselenggarakan Majelis Gelora Cinta Rosul, Minggu (20/2/2022). Menurut Rokhmin, buku yang ditulis Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) tersebut sangat relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Sebab, ketika pemimpinnya memiliki iman dan takwanya kuat, maka umatnya akan berjaya. Hal itu, sebagaimana bisa dilihat dari zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rosyidin. Kemudian masa Umar bin Abdul Aziz, Harus Al Rasyid, kemudian Muhammad Al Kahfi umat Islam berjaya selama 10-11 abad. \"Jadi pemimpin memang harus punya kapabilitas, ipteknya kuat, juga imtak nya membara. Maka jika kita ingin menjadikan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). Spiritualitas adalah kuncinya,\" katanya. Karena itu, sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, kondisi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia, setelah Rusia dan Thailand, dimana 1 persen orang kaya menguasai 49 persen kekayaan negara. \"Mohon maaf, 1 persen orang kaya di Rusia itu semuanya pribumi. Begitu juga di Thailand. Sedangkan di Indonesia menurut Pak Jokowi nasionalismenya rendah. Ada 11 Ribu Triliun uang konglomerat disimpan di luar negeri,\" katanya. Hal ini mengindikasikan, konglomerat kita nasionalismenya masih rendah. Jika nasionalismenya tinggi, maka Rp 11 triliun atau sekitar tiga kali APBN saat ini, akan diivestasikan untuk membangun pabrik di Indonesia. Rokhmin mengatakan, buku \'Pesan Islam Menghadapi Krisis\' yang ditulis berdasarkan Alquran dan Al Hadits menjadi alasan rasional, bahwa sistem kehidupan yang dibuat manusia seperti komunisme misalnya, tidak sesuai dengan fitrah manusia. \"Secara rasional, komunisme tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana sistem ekonomi harus dibangun atas dasar sama rata sama rasa. Seharusnya orang cerdas, orang yang saleh, bekerja kerjas mendapat reward dunia, tidak sama dengan orang yang malas, preman, mabok dan lain sebagainya,\" ujar Rokhmin. Ia mengatakan, hampir 1.000 tahun umat Islam pernah menguasai sepertiga dunia. Ketika umat Islam menguasai dunia, kehidupan manusia sangat adil, sains dan teknologi sangat berkembang. Rokhmin berharap umat Islam agar selalu berpedoman pada Alquran dan Hadits, karena memberikan solusi dalam mengatasi krisis dan musibah saat ini, diantaranya adalah kesabaran. Rokhmin menegaskan, apa yang ditulis Anis Matta mengenai cara mendeteksi krisis, memfirasati zaman dalam dinamika geopolitik dan siklus perubahan dunia, harus dibaca oleh semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para anggota Kabinet Indonesia Maju. \"Harusnya bedah buku ini, diikuti juga Pak Jokowi. Pak Jokowi dan anggota kabinet harus baca buku ini. Kalau Pak Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya membaca buku ini, sesungguhnya menggapai dunia Indonesia Emas tahun 2024, atau dalam bahasa Anis Matta bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ke 5 di dunia,\" tegasnya. Pemerhati Dinamika Gerakan Islam Nasiwan mengatakan, buku \'Pesan Islam Menghadapi Krisis\' memberikan inspirasi dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekarang. \"Saya sudah membaca buku ini, tidak terlalu berat. Apa yang disampaikan membawa inspirasi, bahwa Islam tetap menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi sekarang,\" kata Nasirwan. Lektor Kepala FISIP Universitas Negeri Yogyakarta ini menilai, Anis Mata memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang, tidak hanya orasi tapi juga sebagai penulis. \"Ustad Anis Matta menawarkan cara pandang Islam dengan narasi menghadapi krisis bermula dari pembenahan ekosistem. Menawarkan narasi dalam menyelesaikan masalah bangsa sebagai revolusi saraf atau pemikiran. Ini sangat mempengaruhi, tapi buku ini tidak sedang menyebabkan perlawanan massal terhadap kekuasaan segera. Ini penting sekali,\" katanya. Tgk Muhammad Yusuf A Wahab, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh menambahkan, Islam telah memberikan rumusan bagi manusia untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, termasuk juga rumusan revolusi politik dan teknologi. \"Jadi untuk memperbaki kondisi sekarang, para pemimpinnya harus punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, tunggulah kehancurannya. Pemimpin yang punya kapasitas itu adalah pemimpin yang bisa memperbaiki umatnya,\" kata Tgk Yusuf. Buku karya Anis Matta ini, ia harapkan dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk memperbaiki kondisi bangsa dan membawa Indonesia menuju 5 besar dunia. \"Cita-cita kita membawa Indonesia menuju kekuatan 5 besar dunia itu bukan hal mustahil, tapi bisa menjadi sebuah keniscayaan,\" kata Imam Besar Barisan Muda Ummat ini menutup. (*)
Presidium KAHMI Tantang Sulteng Hasilkan Munas Berkualitas
Jakarta, FNN - Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHM) Profesor Siti Zuhro menantang Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk menghasilkan musyawarah nasional (munas) berkualitas.\"Jika Sulteng terpilih nantinya, harus mampu menjadi tuan rumah yang menghasilkan munas yang berkualitas,\" kata Siti Zuhro dihubungi di Jakarta, Kamis.Dia mengingatkan tanggung jawab moral sebagai penyelenggara munas sangat besar, antara lain mencegah terjadinya hal-hal seperti politik uang dan jual beli suara peserta munas.\"Buat nota kesepahaman untuk melaksanakan munas secara terbuka, transparan, dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,\" kata Siti menegaskan.Siti mengatakan Munas KAHMI Tahun 2022 merupakan munas pertama di masa pandemi COVID-19, sehingga tantangannya juga besar. Karena itu, sarana dan prasarana harus disiapkan sebaik mungkin.Ketua MW KAHMI Sulteng Andi Mulhanan Tombolotu mengatakan jika Munas KAHMI dilaksanakan di Kota Palu, itu berarti menjadi event nasional yang pertama dilaksanakan pascabencana. Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi umat di Sulawesi Tengah, katanya pula.Namun, dia memastikan, untuk menyelenggarakan Munas XI KAHMI, pihaknya menghimpun seluruh potensi kekuatan yang tersisa dari seluruh alumni yang tersebar se-Sulteng, untuk bahu- membahu agar dapat melayani tamu munas yang datang ke Palu.Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung mendukung MW Sulteng sebagai tuan rumah Munas KAHMI Tahun 2022.\"Kalau saya, pada prinsipnya setuju, Sulteng jadi tuan rumah Munas Kahmi,\" kata Akbar Tanjung.Akbar berharap MW KAHMI Sulteng dapat mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu terkait kesuksesan Munas KAHMI.\"Harus dibuktikan agar Majelis Nasional KAHMI tidak ragu untuk memberikan rekomendasi,\" kata Akbar.MN KAHMI telah melakukan verifikasi faktual untuk empat calon tuan rumah Munas KAHMI XI, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. (sws)
Anggota DPRD Lampung Minta Pemda Tuntaskan Persoalan Minyak Goreng
Bandarlampung, FNN - Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta pemerintah daerah setempat untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng di daerah ini.\"Hampir satu pekan minyak goreng menghilang dari Bandarlampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung,\" kata Ade, di Bandarlampung, Kamis.Menurutnya, pemda melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini, sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro.\"Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,\" ujar Ade lagi.Ia mengharapkan, pemerintah daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota se-Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya.\"Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak. Dan lebih jauh, akibat kelangkaan minyak goreng meningkatkan jumlah warga miskin Lampung jadi melebihi angka yang ada. Per September 2021, penduduk miskin di Lampung, mencapai 1,01 juta jiwa,\" kata Ade.Dia menambahkan kelangkaan minyak goreng tak hanya dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Ade mencontohkan Lampung sebagai sentra penghasil keripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan tersebut kini terancam hilang.Hal itu, ujar dia lagi, disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi keripik pisang tersebut.Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu menyebutkan kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah.\"Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naiknya kasus COVID- 19 varian Omicron, lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan retail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas di masyarakat,\" kata lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung ini pula.Menurutnya, tidak saja kondisi itu akan mengerek harga sembako yang lain sehingga terjadi inflasi, menghilangnya minyak goreng di pasaran akan mengancam UMKM di Provinsi Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksinya, seperti perajin keripik pisang.“Dalam hal ini, upaya-upaya komprehensif harus dilakukan, tidak sekadar rutinitas temporal, di saat sembako misalnya minyak goreng, langka atau harga naik, dilakukan operasi pasar, atau sidak di berbagai gerai retail yang disinyalir melakukan penimbunan. Seharusnya lebih dari itu,\" kata Ade Utami Ibnu pula. (sws)
MPR: Kemajuan Teknologi Harus Berdampak Perbaikan Kualitas Hidup
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyatakan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 harus berdampak pada perbaikan kehidupan manusia yang lebih berkualitas.\"Sumber keburukan begitu banyak kita temukan di media sosial (medsos) dan sumber kepintaran juga ada. Teknologi bisa jadi kekuatan, sekaligus daya rusak ketika kita tidak mampu mengontrol,\" kata Jazilul dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.Saat memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi dan Stadium General Penguatan 4 Pilar Kebangsaan di Era Revolusi Industri 4.0, di Kampus STAI DDI, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis (17/2), Jazilul mencontohkan manfaat positif dari kemajuan teknologi informasi saat ini seperti banyak penceramah agama yang menggunakan media sosial YouTube sebagai media dakwah yang cukup efektif.\"Saya harap teman-teman muda mengisi itu, karena saat ini kiai pun harus punya channel YouTube untuk berdakwah. Termasuk di bidang perdagangan, penjualan bisa dilakukan secara daring,\" ujarnya.Dia menilai, pandemi COVID-19 mempercepat berkembangnya penggunaan teknologi digital, bahkan kegiatan belajar mengajar banyak dilakukan secara daring. Namun, dia mengingatkan agar kemudahan akses teknologi digital harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.\"Ini semangatnya kadang anak-anak ingin serba cepat, termasuk cepat kaya tapi terkadang menyalahi 4 pilar. Saat ini anak-anak sukanya game \'online\' saja, kelihatannya teknologi makin canggih, tapi ilmu yang dimiliki tidak semakin banyak,\" katanya lagi.Menurut dia, jalan tercepat menuju kemajuan adalah ilmu pengetahuan, karena untuk melihat masa depan bangsa, bisa dilihat dari kualitas lembaga pendidikannya seperti kampus, apakah sudah mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.Dia menilai, bangsa yang maju bisa diukur dengan kemajuan di bidang pendidikan, sehingga semangat reformasi yang menginginkan kemajuan di bidang pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN harus terus diingatkan.\"Kalau di suatu daerah SDM-nya unggul, pasti daerah itu akan maju. Dan syarat maju punya keinginan kuat untuk maju, itu kuncinya ada di pendidikan,\" katanya pula. (sws)
Satgas COVID-19 Bubarkan Deklarasi Dukung La Nyalla di Samarinda
Samarinda, FNN - Acara deklarasi dukungan terhadap Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti sebagai Calon Presiden 2024 di Gedung Serbaguna Kompleks GOR Sempaja,Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis siang, dibubarkan oleh petugas satgas COVID-19 wilayah setempat.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur sempat mendatangi lokasi acara dan menanyakan kepada panitia penyelenggara terkait perizinan kegiatan tersebut, sebelum petugas kepolisian, satpol PP dan babinsa tiba di lokasi.Sempat terjadi pertemuan antara panitia penyelenggara dengan Kadispora dan sejumlah petugas, hingga akhirnya acara tersebut tidak diizinkan untuk dilanjutkan.Kepala Dispora Kaltim Agus Tianur mengatakan selaku penanggung jawab fasilitas di Stadion Sempaja, pihaknya mengaku kecolongan karena kegiatan tersebut dinilainya merupakan kampanye politik.“Dalam surat pengajuan oleh panitia kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD) Stadion tercantum acara adalah teleskop pemimpin 2024, namun fakta di lapangan banyak tersebar baliho dukungan figur menuju Pemilu 2024,” kata Agus Tianur.Ia mengatakan, selain dalam acara tersebut terjadi pengumpulan massa dalam situasi Kota Samarinda tengah terjadi lonjakan kasus COVID-19, pihaknya juga mengaku was-was dengan teguran KPU dan Bawaslu terkait kegiatan kampanye di luar jadwal.“Berdasarkan koordinasi kami dengan satgas COVID-19 dan satpol PP, dan polsek, maka kami tidak mengizinkan acara tersebut untuk dilanjutkan,” kata Agus Tianur.Perwakilan panitia deklarasi Ahmad menerangkan bahwa panitia telah mengurus segala perizinan sesuai dengan prosedur sebelum acara tersebut digelar.“Kami juga telah mengantongi izin dari Satgas COVID-19 Samarinda dan juga memberitahukan kegiatan ke Polres Samarinda, tiga hari sebelum acara,” kata Ahmad.Meski acara tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana, namun Ahmad mengatakan Forum Komunikasi Persaudaraan Borneo Gemilang sebagai penggagas acara tersebut tetap loyal untuk mendukung La Nyalla Mattaliti sebagai Capres 2024.“Kami menilai beliau merupakan tokoh yang berjiwa pemberani, pemersatu, independen, dan egaliter, dan beliau sangat pantas untuk maju di Pilpres 2024,” kata Ahmad.Menurut Ahmad, acara deklarasi memang sempat dilaksanakan meski berjalan cukup singkat disertai dengan penandatanganan dukungan masyarakat kepada La Nyalla sebagai Capres 2024. (sws)
DPR Gelar Paripurna Tetapkan Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pada Jumat pagi dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 yang telah dilakukan Komisi II DPR RI.Dalam surat undangan kegiatan Rapat Paripurna Nomor: B/4194/PW.1101/2/2022 yang beredar disebutkan bahwa pengambilan keputusan terkait calon anggota KPU-Bawaslu dilakukan setelah mendengarkan laporan pimpinan Komisi II DPR.Rapat Paripurna juga mengagendakan pidato Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.Kedua agenda tersebut akan didahului dengan Pelantikan Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan MPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024.Rapat Paripurna tersebut akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu kehadiran anggota DPR secara fisik dan virtual. Kehadiran fisik anggota DPR dibatasi maksimal sebanyak 30 persen, sesuai dengan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada tanggal 3 Februari 2022. (sws)
POPULER
