POLITIK
Keserakahan Indomaret Hingga Harus Hancurkan Masjid
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAGETKAN bahwa sepanjang Jalan Cihampelas Bandung ternyata berdiri 7 (tujuh) toko Indomaret. Terakhir dibangun adalah Indomaret di atas lahan penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan bangunan cagar budaya. Wuih serakah sekali hingga harus membuat Indomaret ke tujuh dengan menghancurkan Masjid. Ditambah dengan Alfamart maka program peminggiran warung tradisional menjadi nyata. Sedih sekali rasanya ekonomi kerakyatan dihabisi di era konglomerasi dan kapitalisme saat ini. Pemerintah tidak mampu untuk melindungi ekonomi rakyat. Nampaknya harus serius untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Penghianatan sudah sangat parah. Jalan Cihampelas Bandung menjadi saksi penggerusan itu. Keserakahan yang mencolok antara lain ditunjukkan oleh Indomaret. Semestinya dibuat regulasi ketat tentang keberadaannya. Sudah ada 6 (enam) masih dibolehkan beroperasi ke 7 (tujuh). Dengan menghancurkan Masjid pula. Cagar budaya yang dinistakan. Ironinya pembangunan gedungnya pun tanpa izin. Sudah ditempel bahwa bangunan itu tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu IMB. Bagaimana akal sehat dapat menerima jika ternyata Indomaret yang berdiri di atas penghancuran Masjid cagar budaya masih dibiarkan beroperasi? Pemerintah Kota dan juga Pemerintah Propinsi harus peduli dengan keadaan ini. Bandung adalah Ibukota Propinsi Jawa Barat. Sungguh dengan terang-terangan membiarkan dan mentoleransi penghancuran brutal rumah ibadah cagar budaya oleh pengusaha komersial. Perlu ada jawaban jelas apa hubungan antara PT KAI yang ngotot merebut tanah lahan Jl. Cihampelas 149 Bandung kemudian kini ada PT Indomarco yang mendirikan Indomaret di atas lahan yang masih dapat disengketakan itu ? Kesewenang-wenangan harus dicegah oleh berbagai elemen masyarakat khususnya penegak hukum. Indomaret dan sejenisnya mungkin diperlukan, akan tetapi keberadaannya harus dibatasi dan diatur. Janganlah atas nama investasi lalu pendirian menjadi jor-joran. Apalagi dapat membuat Pemerintah tidak berdaya untuk mengendalikan. UU Cipta Kerja yang memihak pada pengusaha tidak boleh menjadi alasan untuk pembangunan dan pengoperasian seenaknya. Ketika Indomaret tidak mau menutup sendiri atas pelanggarannya, maka yang berwenang harus berani menutupnya. Kebingungan menginterpretasi tidak boleh menjadi sebab untuk sama sekali tidak bertindak. Dahulukan kepentingan rakyat. Apalagi sudah jelas-jelas menghancurkan bangunan cagar budaya itu adalah melanggar hukum. Melanggar hukum dan kejahatan dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun. Lima belas tahun. (*)
Komite Rakyat Lawan KKN Terbentuk
Jakarta, FNN - Pada Jumat(25/2/22) seratusan pentolan aktivis 98 dari berbagai profesi bersama rakyat korban tambang, buruh dan sejumlah pemimpin mahasiswa generasi Z dari kampus sejabodetabek berkumpul melakukan temu kangen dan musyawarah bersama membicarakan kondisi negara saat ini di Gedung Djoang 45 Jakarta. Mereka menilai pemerintahan saat ini diliputi praktek KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) Pertemuan ini dihadiri pentolan aktivis utama 98 diantaranya Ubedilah Badrun, Bungas Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma\'ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain. Ubedilah Badrun dalam kesempatan itu mengucapkan pentingnya terus menjaga semangat melawan KKN. \"Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi. Karena itu semangat memberantas KKN ini harus diinisiasi sebagai upaya yang tak kenal lelah untuk menghadirkan good governance dan clean government di negeri ini\" ucap Ubedilah Badrun saat hadir sebagai pembicara dalam Musyawarah Aktivis 98 tersebut. Pertemuan ini berlangsug cukup lama dari jam 15.30 hingga berakhir pada pukul 21.30. Para pentolan aktivis 98 yang ketika peristiwa reformasi menjadi Ketua Senat mahasiswa dan pemimpin simpul-simpul gerakan yang menduduki gedung DPR/MPR ini akhirnya bersepakat bersama rakyat, buruh, petani dan berbagai profesi lainya membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN). Suatu entitas penting baru yang terbuka untuk semua komponen bangsa yang menghendaki bangsa ini maju tanpa KKN. Musyawarah ini dipimpin Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang dan Apek Saiman. \"Puji syukur akhirnya kita menyepakati bersama rakyat dan dari berbagai profesi untuk malam ini secara sah terbentuk Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL-KKN \" ujar Bungas Fernando Duling yang biasa disapa Nando. Sementara Yusuf Blegur mengemukakan pentingnya semangat ini dikonsolidasi demi menyelamatkan Idonesia dari kehancuran akibat praktek KKN yang merajalela. \"KKN ini sudah parah, konsolidasi harus dilakukan karena bangsa ini hanya akan menjadi besar jika KKN diberantas dari republik ini \" tegas Yusuf Blegur. Penegasan perlawanan dikemukakan oleh Anton Aritonang. \"Kita ini semangatnya harus perlawanan terhadap KKN karena KKN ini sudah parah. Karena itu koalisinya memilih nama Komite Rakyat Lawan KKN\" tegas Anton Aritonang. Demikian juga Edysa Girsang yang meyakini bahwa KKN ini memang harus dilawan karena dibalik KKN ada oligarki yang jahat. \"Jahatnya adalah KKN ini wajah oligarki saat ini. Karena merekalah yang secara vulgar terlibat dan menyuburkan KKN\" tegas Edysa Girsang yang biasa disapa Eqi. Menurut Apek Saiman Keberadaan KRL-KKN ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh aktivis 98 yang punya tamgungjawab moral sejarah tetapi juga oleh rakyat dan negara ini. \" KRL-KKN ini harus ada, karena yang menghendaki bukan hanya kita tetapi rakyat dan negara. Kang Ubedilah Badrun sudah mengambil jalan penuh resiko mengambil elan vital kehendak rakyat berantas KKN, beliau inspirasi sekaligus pemimpin kita semua untuk melawan praktek KKN yang merusak negara ini\" pungkas Apek Saiman. (*)
Bupati Layangkan Larangan Operasi Pabrik Pencemar Limbah di Tangerang
Tangerang, FNN - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah melayangkan surat teguran resmi kepada PT Sukses Logam Indonesia (SLI) untuk menghentikan kegiatan operasi pabrik karena adanya pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di lingkungan sekitar.Dalam surat teguran bernomor 700/1374-DLHL/2022 yang dilayangkan langsung kepada pihak PT SLI di Kampung Cengkok, Kecamatan Balaraja, tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak dipenuhinya persyaratan yang ada.\"Dalam proses produksi maupun beberapa kali uji coba, pabrik masih menghasilkan polusi yang berbahaya bagi warga. Mulai dari abu hingga bau. Bahkan buruknya penyimpanan membuat debu B3 bertebaran ke rumah warga,\" kata Bupati Zaki melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Sabtu.Menurut dia, dalam surat teguran tersebut juga pihaknya memerintahkan agar perusahaan itu untuk menghentikan seluruh kegiatan dan menunda pelaksanaan uji coba mesin produksi dan memperbaiki serta melengkapi sarana maupun fasilitas pengolahan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara.\"PT SLI diperintahkan untuk membuat Silo, agar bisa menyimpan bahan baku (debu EAF). Kemudian melengkapi cerobong sumber emisi dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pendukung untuk uji emisi seperti lantai kerja, tangga, selubung pengaman berupa pelat besi, pagar pengaman, stop kontak aliran listrik, penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel, sarana dan prasarana pengangkutan, serta perlengkapan keamanan pengambilan sampel bagi petugas,\" katanya.Selain itu, pihaknya pun meminta PT SLI menanam tanaman pelindung di sekeliling pabrik untuk mengurangi pencemaran debu dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.\"Perusahaan wajib melaporkan setiap perbaikan yang telah dilakukan dan ditandatangani pimpinan perusahaan,\" ujar dia.Sementara itu, pengacara warga Cengkok yang terdampak polusi oleh PT SLI, Ayyub Kadriah mengapresiasi tindakan dan sikap Bupati Tangerang yang mencerminkan ketegasan dalam melindungi hak hidup warga.\"Jelas terlihat bupati tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga keadilan ekologi dan sosial,\" tuturnya.Ia menyebutkan, perintah Bupati sudah jelas bahwa PT SLI dilarang untuk beroperasi karena telah mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, Bupati pun memberikan contoh gambar Silo yang mesti dibuat pihak perusahaan tersebut.\"Tapi kami melihat pabrik tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah tersebut. Mestinya pabrik tidak hanya mempertimbangkan cari untung, tapi juga memastikan warga tidak terancam,\" katanya.Ia mengungkapkan, pada pemeriksaan bersama hasil perbaikan oleh PT SLI yang melibatkan pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang itu, pabrik masih belum diperbolehkan uji coba sebelum menjalankan dan memenuhi aturan yang ada.Salah satu yang disorot adalah fasilitas silo dan cerobong. Begitu juga bahan baku yang masih menumpuk di depan jendela ruang produksi pabrik.\"Fakta ini meyakinkan warga bahwa surat teguran bupati yang menekankan PT SLI untuk membuat silo dan memperbaiki cerobong adalah langkah preventif yang progresif dan berkemanusiaan,\" kata dia. (mth)
Anak Muda GMC Jateng Deklarasi Dukung Ganjar Pilpres 2024
Solo, FNN - Kumpulan anak muda yang tergabung \"Ganjar Milenial Center\" (GMC) Wilayah Jawa Tengah, melakukan deklarasi mendukung dan mendorong Gubernur Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2024, yang digelar di Bendungan Tirtonadi Nusukan Banjarsari Solo, Sabtu.Koordinator GMC wilayah Jateng Aris Lukmana Putra mengungkapkan awal terbentuknya GMC tersebut berawal dari kelompok anak muda yang masih bingung memilih figur yang cocok dalam menyambut pesta demokrasi Indonesia atau Pemilihan Presiden 2024.Dari beberapa kumpulan anak muda tersebut kemudian berdiskusi persoalan Pilpres 2024 dan memutuskan Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jateng salah satu tokoh yang pantas untuk memimpin dan menakhodai Indonesia ke depan.\"Pak Ganjar Pranowo telah dibuktikan dengan beberapa prestasinya yang bisa memajukan wilayah Jawa Tengah dan sebagainya,\" kata Aris.Aris menjelaskan GMC Jateng pusatnya di Kota Solo dan di Indonesia ada sekitar 15 Provinsi. Namun, GMC yang sudah mendeklarasikan dukungan pertama baru Jawa Barat dan kemudian disusul GMC wilayah Jateng di Solo ini.GMC Jateng di Solo awalnya baru 100 orang anggota, tetapi kini terus berdatangan menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.\"GMC Jateng ini, dibentuk tahun ini, terdiri dari anak-anak muda. GMC pertama mendeklarasikan di Jawa Barat dan kedua Jateng yang deklarasi di Kota Solo ini. Intinya GMC ini, mendukung dan mendorong pak Ganjar menjadi calon Presiden 2024,\" katanya.Dia mengatakan organisasi GMC lahir secara organik dan tidak ada afiliasi dengan partai manapun serta anggota GMC memang kagum dengan kepemimpinan pak Ganjar sehingga membentuk komunitas yang mendukung dengan nama GMC ini.Dia mengatakan kelebihan Pak Ganjar dibanding tokoh calon lainnya beliau yang pemimpin daerah yang inovatif, kreatif dan tidak menutup diri dengan kaum milenial mungkin pak Ganjar orang yang tepat.\"Jika pak Ganjar tidak mendapat rekomendasi dari partai, kata dia, tidak masalah. Yang penting GMC mengusung pak Ganjar, karena beliau orang yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 2024 dan seterusnya.Kumpulan GMC Jateng tersebut selain mendeklarasikan diri dukungannya kepada Ganjar Pranowo, mereka juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan seratusan paket sembako kepada tukang becak dan warga di sekitar Bendungan Tirtonadi Solo.Suripto (40), salah satu warga Nusukan Banjarsari Solo mengatakan dirinya terima kasih mendapatkan bantuan paket sembako sehingga tidak mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan lagi. Karena, pendapatan dari tukang becak sedang sepi karena dampak pandemi dan banyaknya ojek online. (mth)
Gugat Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Partai Gelora Indonesia Uji Materi UU Pemilu
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajukan uji materi (judicial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang diuji materi adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis (24/2/2024) dengan Nomo:r 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Kontitusi. Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah. Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi. \"Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, dimana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,\" kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (25/2/2022). Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya. Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK., karena menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi. Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022. Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU. \"Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,\" katanya. Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan. Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara). Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara). \"Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,\" ujarnya. Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres. \"Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,\" tandasnya. Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019. Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu. Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014. \"Untuk itu, dengan mengucapkan Bismilahirahmanirrahim, hari ini Partai Gelora Indonesia mendaftarkan permohonan judicial review untuk menguji Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945,\" katanya. Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Uji materi Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke MK ini dipimpin Amin Fahrudin selaku Ketua Tim Pengacara Partai Gelora Indonesia, beranggotakan Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz. (*)
RI-Korsel Perkokoh Kerja Sama Bidang Industri
Jakarta, FNN - Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) semakin memperkokoh kerja sama di bidang industri, antara lain terkait investasi pengembangan kawasan industri, pengembangan kendaraan listrik, industri kimia, industri baja, transfer teknologi, serta industri perkapalan. “Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama, termasuk penelitian-penelitian dalam pengembangan sektor industri,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal tersebut merupakan poin-poin hasil Pertemuan ke-8 Kelompok Kerja bidang Kerja Sama Industri (WIGC) yang dilaporkan pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-I Komite Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi RI-Korea (JCEC RI-ROK) di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Republik Korea Moon Sung-wook beserta jajarannya tersebut, serta turut dihadiri Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemenperin selaku focal point WGIC mengangkat beberapa agenda peningkatan kerja sama di bidang industri antara kedua negara, antara lain pengembangan kendaraan listrik (EV) yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kerja sama untuk industri kendaraan listrik meliputi penelitian bersama di bidang pasar kendaraan Micro EV dan komponen pendukungnya, serta menyiapkan infrastruktur charging station. Selanjutnya, di bidang industri logam, telah dilaksanakan kerja sama secara kontinyu sejak investasi Korea POSCO dengan PT Krakatau Steel dalam joint venture PT Krakatau POSCO tahun 2013. Kerja sama ini termasuk dalam upaya merealisasikan target pembangunan proyek klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon, Banten.“Kemenperin mendukung realisasi investasi dari Korea agar dapat berlangsung tanpa hambatan dan dapat mendorong kapasitas industri logam nasional,” jelas Eko. Pada sektor industri kimia, perusahaan Lotte Chemical Indonesia melakukan investasi pengembangan kompleks petrokimia baru untuk produksi dengan kapasitas etilin sejumlah 1 juta ton per tahun dan propilin sejumlah 520 ribu ton per tahun. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengawal proyek-proyek raksasa pembangunan industri kimia yang total investasinya mencapai 31 miliar dolar AS. Sementara itu kerja sama penting lainnya terkait dengan transformasi digital, di mana Korsel memiliki keunggulan dan pengalaman dalam mengakselerasi penerapannya pada industri manufaktur. Selain itu kedua negara juga menjalin kerja sama transfer teknologi melalui proyek Agriculture Machinery Technical Center (AMTC). Indonesia mengajukan proyek kerja sama di bawah skema Official Development Assistance (ODA) kepada Korsel atas Proyek AMTC untuk membangun pusat keunggulan pengembangan industri alat mesin pertanian di Institut Pertanian Bogor. “Harapannya Korea dapat menyetujui proposal baru ini. Proyek terdahulu di bawah skema ODA telah berhasil dilaksanakan pada proyek Machine Tools Industry Development Center (MTIDC) yang berlokasi di Institut Teknologi Bandung (ITB),” terang Eko. Kedua negara juga sepakat memanfaatkan momentum Indonesia-Korea Offshore Congress sebagai upaya penjajakan kerja sama perkapalan oleh para pelaku industri kedua negara dalam produksi dan pengembangan desain kapal berteknologi tinggi, seperti LNG Carrier. Menindaklanjuti Pertemuan Tingkat Menteri ini, kedua belah pihak menyepakati melakukan pembahasan yang lebih teknis pada working level. Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ini diikuti dengan kunjungan Delegasi Korsel didampingi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ke Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang. (mth)
.jpg)
Masyarakat Kudus Dipersilakan Tanggapi Syarat Administrasi Calon Kades
Kudus, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus mempersilakan masyarakat memanfaatkan kesempatan memberikan masukan atas kelengkapan administrasi masing-masing bakal calon kepala desa yang bertarung di pemilihan kepala desa (pilkades).\"Kesempatan memberikan masukan atau keberatan dibatasi mulai 1 hingga 7 Maret 2022. Jangan sampai lewat waktunya baru memberikan masukan atau keberatan,\" kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto di Kudus, Jawa Tengah, Kamis.Dijadwalkan pada tanggal 14 Maret 2022 penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa.Pada saat ini, kata dia, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga pada pelaksanaan pilkades berjalan lancar dan aman. Apalagi, masa pendaftaran bakal calon kepala desa di tujuh desa yang menyelenggarakan pilkades sudah berakhir sejak 11 Februari 2022.Dari ketujuh desa tersebut, lanjut dia, tidak ada yang mengulang pendaftaran karena mayoritas sudah memenuhi dengan jumlah pendaftar paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh orang.Adapun ketujuh desa yang melaksanakan pilkades, yakni Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo (Kecamatan Mejobo), Desa Kaliputu dan Desa Langgar Dalem (Kecamatan Kota), Desa Loram Kulon (Kecamatan Jati), Desa Ternadi (Kecamatan Dawe), dan Desa Undaan Lor (Kecamatan Undaan).Sementara itu, panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) juga sudah selesai menyusun daftar pemilih.Pada saat ini, kata dia, merupakan masa pengumuman daftar pemilih tambahan hingga 25 Februari 2022.Adapun penetapan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) dijadwalkan tanggal 15 Maret 2022.DPT tersebut akan diumumkan kepada masyarakat mulai 15 hingga 17 Maret 2022.Dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkades di tujuh desa, Pemkab Kudus memberikan bantuan keuangan sebesar Rp475 juta. Alokasi anggaran untuk masing-masing desa disesuaikan dengan warganya yang memiliki hak pilih saat pilkades mendatang. (sws)
Bupati: Warga Positif COVID-19 Berkeliaran Bakal Dipaksa Masuk Isoter
Kudus, FNN - Bupati Kudus Hartopo akan memaksa warga terdeteksi positif COVID-19 yang masih berkeliaran untuk masuk tempat isolasi terpusat guna menghindari penularan kasus yang meluas.\"Kami mencatat ada ratusan orang yang terdeteksi positif COVID-19, ternyata masih masuk pusat perbelanjaan atau tempat umum lainnya,\" Bupati Hartopo di Kudus, Kamis (24/2).Diungkapkan pula bahwa terdeteksinya warga Kudus yang positif corona masih berkeliaran diperoleh dari aplikasi PedulilLndungi yang tersedia di masing-masing tempat publik.Untuk itulah, dia meminta kesadaran mereka untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Setelah dinyatakan negatif corona, baru boleh keluar.Dalam rangka menindak warganya yang masih membandel itu, pihaknya tengah menyiapkan tim khusus untuk mengatasi hal itu.Pemkab Kudus juga sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat, di antaranya bangunan bekas Akbid Kudus di kompleks RSUD Leokmono Hadi dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bakalan Krapyak.Dari kedua tempat isolasi terpusat tersebut, tercatat baru bangunan bekas Akbid Kudus yang ada pasien isolasi, sedangkan rusunawa masih kosong.Ia juga mengingatkan warga Kudus untuk lebih ketat menerapkan protokol kesehatan, mengingat daerah ini menerapkan PPKM Level 3 sehingga pengawasan juga akan diperketat, termasuk mewajibkan semua pusat perbelanjaan maupun tempat publik memasang barcode PeduliLindungi di pintu masuk.\"Testing dan tracing juga akan diperbanyak guna mendeteksi ada tidaknya warga yang terpapar corona. Makin dini terdeteksi, penularan bisa dicegah sehingga pandemi lekas berakhir,\" ujarnya. (sws)
Pengamat Politik Ingatkan Sosialisasi Pemilu 2024 Harus Diintensifkan
Purwokerto, FNN - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengingatkan sosialisasi Pemilu 2024 harus diintensifkan guna meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.\"Masih ada waktu sekitar dua tahun untuk melakukan sosialisasi pemilu, waktunya sangat cukup sekali untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan segala tahapan untuk membuat terobosan pada saat pelaksanaan,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis.Pengajar di FISIP Unsoed itu menambahkan sosialisasi pemilu perlu menyasar semua kalangan termasuk juga kelompok rentan, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan juga generasi milenial atau pemilih pemula.\"Pemilih pemula perlu juga mendapatkan perhatian, kelompok milenial pada saat ini juga banyak mencermati perkembangan politik dan kondisi kebangsaan hanya saja memang media yang banyak digunakan adalah media sosial. Sehingga penyelenggara pemilu harus masuk ke media sosial. Menyapa anak-anak muda sesuai dengan situasi perkembangan zaman,\" tuturnya.Sabiq juga mengatakan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 sudah sangat baik, kendati demikian hal tersebut perlu diperkuat lagi pada Pemilu 2024 agar jumlah partisipasi masyarakat juga makin meningkat.\"Konten-konten yang sudah baik di masa sebelumnya dipertahankan dan kemudian ditingkatkan karena yang namanya kreatifitas selalu berkembang sesuai perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan karena nanti tidak akan diperhatikan,\" ucapnya.Dia juga mengingatkan mengenai pentingnya menggencarkan program pendidikan pemilih bagi masyarakat untuk memberikan bekal kognisi yang memadai tentang politik dan kepemiluan.\"Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari calon pemilih untuk memenuhi peran kewarganegaraan dalam menyukseskan pesta demokrasi,\" ujarnya.Menurut dia program sosialisasi dan program pendidikan pemilih sangat memiliki peran strategis bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi.\"Karena pesta demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh proses pemilihan yang transparan, jujur dan adil, namun juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pemilih yang berkualitas. Yakni pemilih yang sadar akan arti penting dirinya dalam pemilu,\" tambahnya. (mth)
Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023
Jakarta, FNN - Pemerintah diingatkan akan menghadapi ancaman jurang fiskal dan ekonomi pada 2023 mendatang, karena pemerintah saat ini tidak memiliki uang, sementara jumlah utang, serta beban bunga utang terus meningkat. \"Jadi sebenarnya, ada benarnya juga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa titik kritis dan paling berat adalah pada 2023. Tahun 2023 itu, jurang sangat berbahaya bagi fiskal kita,\" kata Said Didu, Sekretaris BUMN 2015-2010 dalam Gelora Talk bertajuk \'Polemik JHT, Kemana Dananya?\', Rabu (23/2/2022) petang. Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier dan Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jumhur Hidayat. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik memberikan pengantar diskusi. Said Didu menegaskan, ancaman fiskal dan ekonomi pada 2023 bagi Indonesia sangat nyata. Ia menjelaskan, dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah hanya diizinkan menaikkan fiskal 3 persen, tapi faktanya sampai 6 persen. \"Jika publik ingin paham, kalau defisit fiskal sesuai UU 3 persen, maka pemerintah boleh menambah utang Rp 500 triliun dari PDB, dimana PDB diperkirkan sekitar Rp 1.700-1.800. Tapi utang sekarang mencapai Rp 1000 triliun,\" ujarnya. Sementara pendapatan negara pada 2022 ini diperkirakan Rp 1.800-1.900 triliun. Artinya, uang masuk sekitar Rp 2.300- 2.400 triliun, maksimun Rp 2.500 triliun pada 2023. Sedangkan belanja sekarang sudah mencapai Rp 2.800-2900 triliun, jika ditambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka pengeluaran menjadi Rp 3.000 triliun. \"Artinya, pemerintah terpaksa belanja hanya Rp 2.500 triliun yang dibolehkan di 2023. Sementara pengeluaran untuk bunga dan utang saja, perkiraan saya Rp 900-1.000 triliun pada 2023. Berarti yang tersisa Rp 1.100-1.200 triliun. Untuk bayar gaji dan lain-lain Rp 800 triliun, untuk transfer ke daerah Rp 200 triliun total jadi Rp1.000 trliun. Jadi uang yang tersisa hanya Rp 200 triliun, sementara pemeliharaan jalan dan subsidi pupuk Rp 400 triliun,\" ungkapnya. Said Didu menduga soal kebijakan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemerintah tersebut, karena dana JHT ditempatkan di Surat Utang Negara (JHT). \"Kenapa 56 tahun, sepertinya BP Jamsostek membeli SUN yang periodenya panjang, karena kalau ditarik di depan pemerintah akan kewalahan,\" katanya. Perlu diketahui, kata Said Didu, SUN ini tidak laku dijual, tidak ada masyarakat dan asing yang membeli. SUN sebagian besar dibeli Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1.300. Hal ini sudah diingatkan Internasional Monetary Fund (IMF) agar BI tidak membeli SUN di pasar domestik. \"Saya juga menduga betul, penggunaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan macam-macam ada kesulitanya dengan dana pemerintah. Sebab, harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan fiskal yang dihadapi,\" tegasnya. \"Jika uang JHT ditahan, dan bunganya ditanggung, karena SUN itu diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar pemerintah. Tetapi apakah manfaat bunganya linear untuk para pekerja?\" imbuh Said Didu. Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier. Apabila pemerintah mengatakan, bahwa fiskal dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik (going to well) atau baik-baik (fine-fine) dinilai main-main saja. \"Sebetulnya, memang posisinya itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja,\" kata Fuad. Fuad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih 2 persen. Harusnya pertumbuhan ekonomi kita 4-5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas. \"Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan. Uang kita itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Jadi tidak perlu nunggu sampai 56 tahun atau 30-40 persen, kasih saja semua. Nanti kalau mau, dimulai lagi yang baru. Daya beli masyarakat rendah, kenapa uangnya mesti ditahan,\" katanya. Menurut Fuad, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan IKN. Sebab, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang. \"Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana, apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak. Itu contoh-contoh pengeluaran yang nggak perlu, sebaiknya distop,\" katanya. Fuad juga mengingatkan, kemungkinan terjadinya ledakan sosial dan politik pada 2023, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. \"Kalau kayak begini berat betul, pengeluaran tidak perlu tidak ditunda, padahal itu mengurangi beban utang dan beban ledakan. Saya kira akan terjadi terjadi itu, ledakan tahun 2023,\" tandas Fuad. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap, perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT bisa memberikan solusi bagi pekerja. \"Soal JHT sebaiknya ada opsi-opsi untuk pengambilan, tidak harus ditahan sampai 56 tahun. Karena dana itu, akan digunakan untuk menyambung hidup sampai dia (pekerja) dapat lagi pekerjaan,\" kata Jumhur. Jumhur mengingatkan, agar dana JHT tidak digunakan untuk membiayai proyek lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya, dimana dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 10 triliun diinvestasikan untuk pembangunan LRT Palembang. \"Sampai sekarang kita tidak tahu tindak lanjutnya, nah kita mengingatkan soal JHT ini, kalau tujuannya untuk edukasi sih bagus-bagus saja, tapi kalau digunakan untuk pendanaan proyek lagi, itu yang tidak boleh,\" kata Jumhur. Namun, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, isu JHT saat ini telah memasuki fase antiklimaks setelah Presiden Jokowi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker No 2 tahun 2022. \"Meskipun isu soal Permenaker no 2 tahun 2022 telah memasuki antiklimaks, isu ini tidak bisa lepas begitu saja, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar,\" katanya. Konteks besar tersebut, Mahfuz melanjutkan, yakni situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat luas. \"Yang tentu saja tekanan dan himpitannya dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin merisaukan,\" kata dia. Mahfuz menilai informasi yang disampaikan narasumber memberikan warning atau peringatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi terhadap kondisi fiskal pada 2023. \"Kita tidak tahu, apakah pelemahan tren ekonomi global ini memperburuk situasi itu. Tetapi punya waktu untuk memitigasi ini, dan berani mengambil kebijakan pereventif atau korektif atas semua kebijakan program-proram yang sudah berjalan. Sebab, keresahan sosial semakin menjalar, dan hal ini perlu dibaca betul oleh pemerintah,\" kata Mahfuz. Sebagai penyambung suara masyarakat, Mahfuz berharap agar media ikut membantu menyuarakan situasi ini mengenai situasi kritis fiskal pada 2023. \"Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk menerangi jalan masyarajat di depan, bahwa ada ancaman serius, bukan berarti kita tidak punya harapan dengan kondisi yang tidak terus membaik. Tapi kita paling tidak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi situasi terburuk pada 2023,\" katanya. Mahfuz menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Fuad Bawazier dan Jumhur Hidayat bukan didasarkan pada \'kebencian\' kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama mencari untuk solusi untuk mengakhiri krisis saat ini. \"Kalau pemerintah merasa situasi ini normal-normal saja, aman-aman saja, padahal tidak. Apalagi kalau ada kekuatan global yang bergerak dan situasi di Indonesia tidak dikelola dengan baik, bisa memicu revolusi sosial,\" tegas Mahfuz. (*)
POPULER
