POLITIK
Moeldoko Tegaskan Pembangunan IKN Bukan untuk Golongan Tertentu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. \"Pembangunan IKN ini dipersembahkan untuk bangsa dan negara, untuk masa depan Indonesia yang semakin baik; bukan untuk kelompok orang, bukan untuk kelompok golongan. Untuk itu, perlunya sebuah kerja sama besar kita, bangsa Indonesia ini,\" kata Moeldoko dalam diskusi Beranda Nusantara \"Menuju Ibu Kota Negara Baru” secara daring dari Jakarta, Rabu. Dia mengatakan Pemerintah terbuka dalam menyerap seluruh aspirasi terkait perencanaan maupun pembangunan IKN. Pemerintah juga berharap ada aspirasi konstruktif untuk membuat seluruh tahapan pembangunan IKN di Kalimantan Timur berjalan lancar. \"Pemerintah sangat terbuka memberikan kesempatan semua pihak untuk memberikan masukan-masukan yang positif, yang konstruktif demi pembangunan IKN yang semakin sempurna,\" tambahnya. KSP juga akan mengawal pembangunan IKN dan mencegah hingga mengatasi hambatan, agar pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik, kata mantan panglima TNI itu.Sementara itu, Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya, mengatakan IKN Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul, sehingga menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia. \"Dan menunjukkan pada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan,\" kata Jokowi. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga bukan hanya mengalihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membangun gedung-gedung pemerintahan, melainkan juga sebagai lompatan untuk transformasi bangsa menuju Indonesia Maju. Hal itu karena IKN Nusantara akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, mencerminkan identitas nasional, dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi serta lingkungan. \"Mewujudkan kota hutan, smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional,\" katanya. Presiden juga meyakini IKN Nusantara akan menjadi kota inklusif dan terbuka bagi seluruh kalangan. \"Kota yang sangat ramah bagi semua lapisan untuk hidup berdampingan, hidup rukun, hidup bersama-sama, dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara,\" ujar Presiden Jokowi. (sws)
Gelora TV Kembali Menghadirkan Gelora Talks Edisi ke-35
Jakarta, FNN - Dalam sepekan terakhir ini, publik dihebohkan polemik keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengubah aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. \"Kemenaker menilai JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap,\" tulis siaran pers yang diterima FNN.co.id, Selasa (22/2/2022). Namun, Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT yang merupakan revisi Permenaker 19 Tahun 2015 tersebut, justru memantik reaksi penolakan keras dari kalangan buruh. Sebab, pencairan JHT tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penolakan permenaker tersebut, juga dilakukan di laman change.org. Hingga Sabtu, 19 Februari 2022, sudah ada 421.111 orang yang menandatangani petisi online tersebut. Ikuti kembali Gelora Talk edisi ke 35 ini dengan tema: \"Polemik JHT, Kemana Dananya?\" Gelora Talk edisi kali ini akan menghadirkan para narasumber yang berkompeten dengan topik yang akan diangkat. WAKTU: Rabu, 23 Februari 2022, Pukul 15.30 sd 17.00 WIB. Pengantar: Mahfuz Sidik (Sekjen Partai Gelora Indonesia). Narasumber: 1. Muhammad Said Disu (Sekretaris Kementerian BUMN 2005 - 2010); 2. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI); 3. DR. Fuad Bawazier (Menteri Keuangan RI Tahun 1998). Host dipandun oleh Henwira Halim (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia). Bagi yang ingin bergabung bisa Join Zoom Meeting di: https://us02web.zoom.us/j/89103993164?pwd=NDVVN3lpRi9oUVpQRXVkQWNOclQ1dz09 Meeting ID: 891 0399 3164; Passcode: GELORA. (mth)
Brimob Kalsel Perkuat Pengamanan PT Freeport Indonesia
Banjarbaru, FNN - Sebanyak 1 SSK (Satuan Setingkat Kompi) Satuan Brimob Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) ditugaskan memperkuat pengamanan PT Freeport Indonesia, tergabung dalam Satgas Amole 2022 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polda Papua.Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono yang melepas keberangkatan pasukan, di Banjarbaru, Selasa, berpesan agar personel dapat menjalankan tugas dengan baik selama di Papua.\"Personel yang berangkat adalah mereka yang terpilih dan buktikan kepada negara kinerja terbaik demi kondusivitas Papua,\" kata dia.Agung pun meminta anggota menjaga nama baik satuan dengan menghindari pelanggaran serta tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi sesuai perintah pimpinan dan komandan di lapangan.Dia menegaskan pula, Brimob Polda Kalsel selalu mendapat kepercayaan dari negara dalam tugas-tugas penting pengamanan baik di Papua maupun sejumlah wilayah lainnya.Untuk itulah, dia berharap prestasi selama ini bisa dipertahankan dan lebih penting lagi semua personel yang berangkat bisa kembali nantinya dengan utuh tanpa kurang satu apa pun.\"Berangkat 1 SSK maka kembali pun 1 SSK. Tetap jaga sinergitas dan soliditas serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dalam bertugas,\" kata Wakapolda.Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel Kombes Pol Ronny Suseno mengatakan personel dengan Danki Penugasan Satgas Amole AKP Ketut Dewa Putra Suteja akan terlebih dahulu mengikuti latihan praoperasi di Puslat Multifungsi Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor sebelum bertolak ke Papua mengamankan objek vital nasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.PT Freeport yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas dan perak merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID).Indonesia resmi memiliki 51,23 persen saham Freeport pada 2018 lalu. Sebelumnya Indonesia hanya mempunyai 9,36 persen sahamnya, sementara 90,64 persen sisanya masih dikuasai oleh Freeport-McMoran. (sws)
Perkara Korupsi Anak Usaha Askrindo Segera Sidang
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti perkara dugaan pidana korupsi PT Askrindo Mitra Utama (AMU), anak usaha PT Askrindo ke jaksa penuntut umum.Dengan telah dilimpahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) tersebut, jaksa penuntut umum segera membuat dakwaan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.\"Hari ini (Selasa) tim jaksa penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas tiga berkas perkara tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Ketiga tersangka, yakni Wahyu Wisambodo (WW) selaku mantan Karyawan PT Askrindo Mitra Utama, dan mantan Direktur Pemasaran PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU) Firman Berahima (FB), selaku mantan Karyawan PT Askrindo, dan mantan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Askrindo; dan Anton Fadjar Siregar (AFAS), selaku Direktur Operasional Ritel PT Askrindo sekaligus Komisaris PT Askrindo Mitra Utama.Leonard menjelaskan, duduk perkara ini terjadi dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan 2020, terdapat pengeluaran komisi agen dari PT Askrindo kepada PT Askrindo Mitra Utama (anak usaha) secara tidak sah yang dilakukan dengan cara mengalihkan produksi langsung (direct) PT Askrindo menjadi seolah-olah produksi tidak langsung melalui PT AMU (indirect) yang kemudian sebagian di antaranya dikeluarkan kembali ke oknum di PT Askrindo secara tunai seolah-olah sebagai beban operasional tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban atau dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban fiktif.Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp604,6 miliar berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara oleh BPKP RI.Polisi menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sws)
Ketua Umum PA 212 Ajak Tentara dan Ulama Jaga Persatuan Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif yang sering disapa USM mengajak tentara, ulama, dan masyarakat khususnya umat Islam untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.“Jangan sampai kita terpecah belah dan mau diadu domba. Mari kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ini harus terus dirawat secara bersama-sama,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Slamet Maarif berpandangan bahwa umat Islam tidak boleh terpancing emosi oleh hasutan dan provokasi oleh sekelompok orang yang ingin membenturkan TNI dengan Umat.Ia melanjutkan, hubungan baik umat Islam dan tentara yang selama ini terbangun secara masif tidak bisa dipecah oleh siapa pun dan kelompok mana pun.“Sebab, hubungan umat Islam dan tentara sudah baik. Kami dan tentara sering bergandengan tangan kerja-kerja sosial membantu masyarakat, bahkan dalam acara 3 kali Reuni 212 pun TNI selalu membantu pengamanan bersama Polri,“ ucap dia menjelaskan.Slamet Maarif memberikan contoh dengan cara menerangkan solidaritas umat Islam dan tentara yang dapat terlihat ketika ada bencana alam di sejumlah daerah.“Di sana kami dan tentara melakukan berbagai kerja sosial bersama untuk membantu masyarakat,” katanya.Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar sebelumnya meminta ulama, umat Islam, dan tentara untuk terus bersatu padu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, Eka mendorong agar digelar forum diskusi soal kebangsaan antara ulama dan TNI secara intens.“Karena pertahanan yang kuat sebuah negara adalah bersatunya antara ulama dan umaro,” ujar Eka kepada wartawan, Jumat (4/2) lalu. (sws)
Dirut BPJS: Optimalisasi JKN Jamin Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Jakarta, FNN - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dirut BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia terlindungi.“Bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan, jadi Inpres No. 1 Tahun 2022 itu memperkuat untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN. Nah ini dilakukan bertahap sementara 1 Maret 2022 di sektor Kementerian ATR salah satunya syarat jual beli tanah,” kata Ali Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Melalui Inpres itu sedikitnya 30-an kementerian/lembaga (KL) termasuk gubernur, wali kota, bupati dan perangkat pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing, melakukan optimalisasi program JKN.Dalam optimalisasi tersebut terdapat delapan layanan publik yang mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN, antara lain pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), permohonan izin usaha, layanan pendidikan baik formal maupun non formal, permohonan administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).Lebih lanjut, pengurusan tanah, pengurusan ibadah haji dan umroh, pengurusan pendaftaran calon migran Indonesia, serta pengurusan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga mewajibkan persyaratan kepesertaan JKN.Ia berharap, 98 persen rakyat Indonesia pada 2024 bisa terlindungi JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN). Ali Gufron menilai, kontroversi karena kurangnya pemahaman masyarakat. Saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut masih dalam proses sosialisasi.Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kebijakan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) gencar melakukan sosialisasi dan edukasi.“Kami terus berusaha mengedukasi masyarakat agar optimalisasi program JKN ini tidak disalahartikan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong.Aktifnya masyarakat dalam program itu tentunya akan berpengaruh positif terhadap sektor kesehatan di dalam negeri sehingga pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara optimal.\"Perspektifnya harus kita ubah secara positif, agar masyarakat ikut serta menjadi peserta JKN,\" tutur Usman.Usman mengatakan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian sosialisasi dan edukasi. Kominfo melakukan penyebaran pesan melalui berbagai instrumen komunikasi mulai dari media sosial, media cetak, media daring, hingga media elektronik.\"Selain itu, dengan adanya optimalisasi program JKN ini, akan makin mengakselerasi transformasi digital agar masyarakat bisa mengakses informasi melalui media-media digital,\" ucap Usman. (sws)
Rektor UNP Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Bawaslu RI
Padang, FNN - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) tentang Kerja sama pengawasan pada Pemilu 2024.\"UNP merupakan satu dari 32 perguruan tinggi di Indonesia yang dipercayai oleh Bawaslu RI untuk berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu Tahun 2024,\" kata Rektor UNP Prof Ganefri PhD di Padang, Selasa.Ia mengatakan Pemilu 2024 dipandang sebagai pemilu terbesar, karena dilakukan serentak dari tingkat pilkada, pileg, dan pilpres, maka UNP akan ambil bagian untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut semaksimal mungkin.Pada Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi se Indonesia I tahun 2022 yang diadakan Bawaslu RI, di Jakarta pada 20 sampai dengan 24 Februari 2022, Tim Debat Demokrasi UNP lolos ke tingkat nasional.Rektor UNP menyambut baik kegiatan itu dan memberikan apresiasi terhadap tim Debat Demokrasi UNP yang lolos ke tingkat nasional. Tim Debat Demokrasi UNP merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.Pembina Debat UNP Dr Junaidi Indrawadi mengaku bahagia atas tim asuhannya yang dapat berlaga di tingkat nasional bersama 32 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bertindak sebagai pendamping tim debat yaitu Irwan SIP MSc yang juga merupakan dosen di Program Studi PPKn.Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, maka panitia telah mensyaratkan penerapan protokol kesehatan yang ketat bagi peserta yang akan bertanding.Salah satunya dengan mewajibkan seluruh peserta dan pendamping untuk Swab PCR dua hari sebelum keberangkatan.Kegiatan debat yang kedua kalinya ini merupakan bagian dari program Bawaslu untuk berperan dalam melahirkan generasi muda yang kritis dan memahami persoalan bangsa khususnya mekanisme pemilihan umum.Terlebih pada dua tahun mendatang akan dilaksanakan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu tahun 2024, diperkirakan banyak menggunakan media digital, media sosial, media elektronik dan sebagainya. (sws)
.jpg)
Fraksi NasDem Minta Pemerintah Kirim DIM RUU Pendidikan Kedokteran
Jakarta, FNN - Fraksi Partai NasDem di DPR meminta pemerintah mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran menyusul terbitnya surat presiden (Surpres) terkait revisi RUU itu. \"Kita tetap menunggu DIM dari Pemerintah terkait revisi RUU Pendidikan Kedokteran,\" tegas Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (22/2). DIM sangat diperlukan karena RUU Dikdok secara resmi sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sejak September 2021 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022, sehingga mau tidak mau harus diselesaikan. Ketua DPP Partai NasDem itu pun membeberkan beberapa masalah yang ada dalam pendidikan kedokteran yang ada. Misalnya, dokter masih sangat terbatas dan menumpuk di Jawa dan wilayah perkotaan. Penyebabnya adalah kehendak untuk mengembalikan biaya pendidikan yang begitu mahal. Belum lagi adanya mekanisme UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter). Ujian kompetensi ini telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya. Masalah lain, tingginya biaya pendidikan kedokteran saat ini menjadi semakin sulit untuk dijangkau oleh mereka yang terbatas secara ekonomi. Pendidikan kedokteran menjadi identik milik kalangan mampu dan berduit belaka. \"Untuk itu dunia kedokteran perlu reformasi. Di luar negeri orang berlomba-lomba membuka RS pendidikan, di kita \'limited\' bahkan swasta sulit jadi RS pendidikan. Kami tidak ingin jadi negara yang terjebak pada komersialisasi,\" papar Willy. Dalam kesempatan itu, Willy mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi RUU Pendidikan Kedokteran. Namun sayang, niat baik Presiden untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran di Indonesia belum direspon baik oleh jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) khususnya Dirjen Riset Dikti. Respon kurang baik itu terlihat dari sikap Dirjen Riset Dikti Kemendikbud Nizam yang menilai pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran belum perlu dilanjutkan. Willy yang menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR itu justru merasa aneh dengan sikap dari Kemendikbud khususnya Dirjen Riset Dikti yang menyatakan bahwa pembahasan revisi UU No. 20 Tahun 2013 belum perlu dilanjutkan. \"Kalau memang tidak perlu mengapa ada Surat Presiden (Surpres) yang diterbitkan?\" tegasnya. (sws)
AHY Masih Pertimbangkan Nama yang Layak Pimpin Demokrat Jatim
Surabaya, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih mempertimbangkan nama yang layak memimpin Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Jawa Timur.\"Masih ada faktor-faktor sebagai pertimbangan. Yang jelas kami jalankan sesuai konstitusi partai dan secara demokratis,\" ujarnya di sela kunjungannya di Surabaya, Selasa.Kendati sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) VI pada 20 Januari 2022 di Surabaya, namun DPP belum memutuskan satu di antara dua nama yang diusulkan.Masing-masing nama adalah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Bayu Airlangga.Setelah musda, keduanya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon ketua di hadapan Tim 3, yakni Ketua Umum AHY, Sekretaris Jenderal Teuku Rafly Harsya, dan Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaerun.\"Siapapun yang terpilih nantinya yang terbaik untuk memimpin partai Demokrat di Jatim periode lima tahun ke depan,\" ucap AHY yang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur selama empat hari.Putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga meminta pengurus di daerah maupun cabang, serta kader di Jatim mendukung nama yang ditunjuk DPP.\"Masih kami matangkan dan segera diumumkan. Kepada kader kami harap bersabar dulu. Sekali lagi, nama yang terpilih nanti pasti yang terbaik,\" kata suami Anissa Pohan tersebut.Sementara itu, saat Musda VI Demokrat Jatim, nama Bayu Airlangga yang merupakan menantu anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus mantan Gubernur Jatim Soekarwo berkomitmen mematuhi keputusan DPP.Begitu juga Emil Dardak yang mengatakan bahwa siapapun Ketua Demokrat Jatim nantinya merupakan pilihan terbaik dan wajib didukung demi kemenangan partai pada Pemilu 2024.Di sisi lain, AHY melakukan safari politik di beberapa daerah di Jatim mulai 19-22 Februari 2022. Kunjungan pertama kali dilaksanakan pada Sabtu (19/2) siang ke Pabrik Maspion di Kabupaten Sidoarjo, dilanjutkan menikmati malam minggu di Jalan Tunjungan Surabaya.Kemudian, Minggu (20/2) pagi berkesempatan melakukan kunjungan silaturahim ke Rais Aam PBNU sekaligus Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, lalu melihat dari dekat proses pembuatan batik khas Madura di Bangkalan, dan malamnya diajak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menikmati kuliner lokal di halaman belakang Gedung Negara Grahadi.Pada Senin (21/2), AHY yang tercatat sebagai mahasiswa S3 mengambil Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), mengikuti perkuliahan di kampusnya, Universitas Airlangga Surabaya.Hari terakhir, Selasa, AHY menyempatkan hadir pada prosesi pengukuhan anggota BPK RI, Prof. Dr Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA sebagai Guru Besar Kehormatan Unair. (mth)
Plt Sekjen Kemendagri Ajak Aparatur Berorientasi pada Pelayanan
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) berorientasi pada pelayanan, katanya saat melantik enam pejabat di lingkungan Kemendagri.Dalam keterangan dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri, yang diterima di Jakarta, Selasa, Suhajar mengatakan nilai inti ASN \"BerAKHLAK\", yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, harus terus diterapkan dalam memberikan pelayanan publik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.\"Bapak Presiden minta agar kita satukan budaya kerja kita, yang sekarang kita sebut dengan \'BerAKHLAK\'. ‘Ber’ itu adalah berorientasi kepada pelayanan. Ini harus mulai dihafal, terus kita masukan ke dalam hati kita, lihat dalam diri kita apa kelebihan dan kekurangan dan bagaimana cara kita menerapkannya,\" kata Suhajar saat melantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Senin (21/2).Lebih lanjut, Suhajar mengatakan budaya berikutnya ialah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Budaya-budaya tersebut akan mendorong para aparatur bekerja dengan benar, katanya.Hal itu juga bakal mengubah paradigma aparatur dalam bekerja menjadi lebih optimal. Karenanya, dia meminta agar orientasi untuk memberikan pelayanan dapat diterapkan dalam menjalankan pekerjaan.\"Itulah yang dipatrikan oleh Pak Presiden dan diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri kepada kita. Kita ini adalah pelayan. Jadi, kalau ada pegawai negeri tak bersedia menjadi pelayan, tolonglah mencari pekerjaan lain,\" tegasnya.Dia juga mengajak para aparatur untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa esensi menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah melayani. Lebih khusus, tambahnya, pelayanan tersebut ditujukan kepada masyarakat, lembaga, maupun badan-badan yang bekerja untuk rakyat.\"Bagi organisasi-organisasi yang langsung berhubungan dengan rakyat, dia pelayan nyata. Dukcapil bagian dari itu, karena dia langsung melayani dokumen rakyat punya,\" ujarnya.Dia mencontohkan beberapa negara seperti Korea Selatan, Taiwan hingga Singapura, yang dinilai berhasil mengalami kemajuan pesat, karena negara tersebut berupaya bertransformasi menjadi organisasi pelayanan publik.Oleh karena itu, Suhajar kembali meminta agar para ASN, khususnya di lingkungan Kemendagri, menerapkan paradigma melayani, terlebih kepada masyarakat secara umum.Sebanyak enam pejabat yang dilantik Suhajar di Jakarta, Senin, ialah Widyaiswara Ahli Utama Kemendagri Suroyo, Kepala Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri Marisi Parulian, Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri Asmawa, Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kemendagri Nurdin, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo, serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Tjahyono.Satu dari enam pejabat tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/M Tahun 2022 tertanggal15 Februari 2022, sedangkan lima lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 821.22-152 tertanggal 18 Februari 2022. (sws)
POPULER
