POLITIK
Ketua DPD RI Big Data Bicarakan Minyak Goreng bukan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,\" papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022). Dikutip dari Sindonews, LaNyalla memaparkan bahwa jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok. \"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,\" jelas LaNyalla. Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla. Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. LaNyalla juga membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. “Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,\" tutur LaNyalla. (sof)
Rocky Gerung: Impeachment Itu Satu Napas dengan People Power
Jakarta, FNN – Pemerintah tampaknya tetap ngotot ingin Pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar Joko Widodo terus berkuasa. Fenomen ini membuat banyak kalangan perlu memberi respons tegas. Para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden menggelar pertemuan pada Jumat (11/3) di Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Rocky Gerung menyatakan bahwa setelah diskusi mereka membicarakan banyak hal. “Kita sepakat menyatakan bahwa konstitusi sudah tercabik-cabik, sudah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir konstitusi masih di ujung tanduk, sekarang sudah ditanduk sehingga tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih poin bahwa pergerakan rakyat tidak bisa lagi dicegah, dan itu yang kita sebut people power,” kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/03/2022). Rocky menegaskan, seandianya terjadi pemaksaan oleh pemrintah, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power. “Dan itu hasil analisis akademis dan hasilnya, kita pantau big data bahwa 112 juta orang justru menghendaki people power,” paparnya menyindir Luhut. Rocky menyatakan bahwa mempercepat Pemilu itu konstitusional, yang tidak boleh itu memperlambat Pemilu. “Konstitusi kita hanya megatur syarat-syarat percepatan Pemilu yaitu impeachment. Konstitusi tidak mengatur syarat-syarat penundaan Pemilu. Pemilu tidak bisa ditunda untuk memperpanjang kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek Pemilu melalui impeachment. Ini sangat konstitusional dan impeachment itu satu napas dengan people power, “ paparnya. Rocky Gerung juga melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kritik tersebut disampaikan Rocky Gerung sebagai tanggapan dari pernyataan Luhut yang mengklaim bahwa sebagian rakyat Indonesia menyetujui penundaan pemilu 2024. Luhut bahkan menyebut bahwa orang-orang partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP menyetujui usulan penundaan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa Luhut sedang memainkan ‘makar’ terkait penundaan pemilu 2024. “Kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data, lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu bisa dilakukan, bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media massa lalu menyebut Demokrat, Gerindra setuju, itu namanya makar,” kata Rocky. “Karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah politik melalui hal yang tidak konstitusional,” tambahnya. Rocky Gerung menyebut bahwa ‘big data’ yang diklaim oleh Luhut dianggap sebagai provokasi dan sifatnya tidak konstitusional. Menurut Rocky Gerung, Luhut saat ini tengah memprovokasi orang-orang untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024. Ia bahkan menyebut bahwa Luhut saat ini sedang memimpin sebuah makar bersama dengan parpol lain terkait perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilu 2024. “Jadi Bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebenarnya sedang memimpin makar, bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru, jadi ini bahayanya kalau pejabat publik tidak paham basis konstitusional,” ujar Rocky Gerung. Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini akan terus digaungkan hingga mendapat persetujuan. “Jadi kelihatannya memang Pak Luhut pemimpin orkestrasi ini, karena dia akhirnya yang tampil untuk menerangkan,” tandasnya. Diketahui, sebelumnya, para tokoh tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia melakukan pertemuan di Jakarta membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. (ida, sws)
Komnas HAM Mendorong Bupati Pegunungan Papua Aktif Cegah Kekerasan
Jakarta, FNN. Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei meminta para bupati di sejumlah kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk berperan aktif membangun komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata guna mencegah aksi-aksi kekerasan.\"Komnas HAM sejak 2021 mendorong agar para bupati itu aktif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu, sehingga para bupati harus berada di tempat. Sepanjang para bupati, ketua DPRD tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka kekerasan akan terus terjadi berulang kali,\" kata Frits Ramandei, di Timika, Sabtu.Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM Papua, kasus kekerasan yang terjadi di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) pekan lalu, didalangi oleh salah satu kelompok sipil bersenjata pimpinan Aibon Kogeya.Kelompok tersebut beralasan melakukan kekerasan terhadap para karyawan PT PTT berkaitan dengan penolakan terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu oleh Pemerintah.\"Mereka menuduh bahwa pembangunan proyek Palapa Ring itu dalam rangka menjadi sentra komunikasi untuk percepatan pembangunan Blok Wabu. Apa pun alasan mereka, atas nama kemanusiaan tindakan mereka tidak berperikemanusiaan. Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, ini juga kejahatan kemanusiaan,\" kata Frits yang merupakan mantan jurnalis di Papua itu pula.Dia menyinggung tentang banyaknya korban meninggal akibat kekerasan yang terjadi terkait sengketa pengelolaan Blok Wabu di wilayah Kabupaten Intan Jaya.Karena itu, Komnas HAM mendesak otoritas yang mempunyai kewenangan agar segera mengklarifikasi rencana kehadiran Blok Wabu tersebut.\"Blok Wabu ini sudah menelan banyak korban, sudah puluhan orang meninggal baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri, karena pertentangan soal rencana penambangan Blok Wabu. Ini perlu segera diklarifikasi,\" ujarnya lagi.Frits menilai tindakan kelompok kriminal bersenjata yang membantai delapan pekerja PT PTT yang tengah memperbaiki BTS 3 Telkomsel di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu itu merupakan tindakan kriminalitas, sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya.Terkait hal itu, katanya lagi, Polri menjadi institusi terdepan dalam melakukan penegakan hukum. (Sof/ANTARA)
Kongres Parlemen Sedunia di Bali Dongkrak Pariwisata Indonesia
Jakarta, FNN. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad mengatakan pelaksanaan kongres parlemen se dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menjadi momentum mendongkrak pariwisata Indonesia.\"Pulau Bali merupakan salah satu pulau destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia,\" kata Kamrussamad di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan kegiatan itu juga mencerminkan kesuksesan Indonesia dalam pengendalian pandemi COVID-19. Indonesia selaku Presidensi G20 juga dapat membuktikan kepada dunia, dapat menerapkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi dengan maksimal.\"Menguatkan komitmen Indonesia pada pemulihan bersama untuk lebih kuat,\" ujarnya.Anggota DPR Komisi XI itu menegaskan selain isu perubahan iklim yang menjadi tema besar kegiatan, isu yang tak kalah penting adalah persoalan penanganan Pandemi COVID-19.Para pemimpin pemerintahan kata dia, memungkinkan untuk berbicara tentang perlunya mengatasi pandemi dengan lebih tepat serta respon dalam rangka memenuhi target global dalam hal vaksinasi.Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU ke-143 digelar di Madrid yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
Sejumlah Tokoh Mewacanakan People Power
Jakarta, FNN - Perkosaan terhadap konstitusi semakin terang-terangan dengan adanya usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menyikapi hal itu para tokoh nasional mengadakan pertemuan untuk merumuskan langkah yang tepat, pada 11 Maret 2022 di Jakarta. Mereka tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam pertemuan itu, para tokoh sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Mengapa jahat, sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan Presiden hanya boleh dua kali berturut-turut. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya, Andrianto, Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. Mereka menganggap kondisi konstitusi saat ini sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Andrianto yang hadir dalam pertemuan itu menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. \"Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaannya,\" tegasnya. Senada dengan Andrianto, penggagas Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, Ferry Juliantono mengatakan, pelanggaran konstitusi saat ini sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat (people power). \"People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama,\" tegas Ferry Juliantono. (ida)
Tunjangan PNS Jabatan Fungsional Pranata Humas Dinaikkan
Jakarta, FNN. Pemerintah menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat (humas) melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (9/3).Berdasarkan salinan Perpres Nomor 36 Tahun 2022, yang dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden Joko Widodo menimbang penaikan tunjangan tersebut menyesuaikan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan PNS pranata humas terkini untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja mereka.Menurutnya, nominal tunjangan yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini PNS pranata humas sehingga diperlukan penyesuaian tunjangan melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Berkenaan dengan perpres yang didorong keberadaan-nya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Ketua Umum Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia Thoriq Ramadani menyampaikan rasa syukur dan bahagia dari pihaknya atas penetapan Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Iprahumas sebagai mitra instansi pembina jabatan fungsional pranata humas di Indonesia, kata dia, menyambut baik peraturan yang telah ditunggu sekitar 15 tahun itu. Menurutnya, keberadaan perpres tersebut menjadi momentum yang tepat bagi pranata humas untuk semakin banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Thoriq pun mengucapkan terima terima kasih kepada Pemerintah.\"Ucapan terima kasih bagi Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Kominfo, Kepala Biro Humas Sekretariat Negara, dan pihak yang telah membantu penetapan perpres tersebut,\" kata Thoriq saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Sabtu.Tunjangan pranata hubungan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2022, adalah tunjangan jabatan untuk PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\"Dalam peraturan presiden ini, yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat, yang selanjutnya disebut tunjangan pranata hubungan masyarakat adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,\" demikian bunyi Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Perpres Nomor 36 Tahun 2022 mengatur besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keahlian terdiri atas ahli madya sebesar Rp1.275.000, ahli muda Rp956.000, dan ahli pertama Rp540.000.Lalu, besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keterampilan terdiri atas penyedia Rp850.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp510.000, serta pelaksana terampil Rp306.000.Sebelumnya, Perpres Nomor 29 Tahun 2007 mengatur besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keahlian terdiri atas ahli madya sebesar Rp650.000, ahli muda Rp400.000, dan ahli pertama Rp270.000.Berikutnya, besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keterampilan terdiri atas penyelia Rp300.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp265.000, pelaksana Rp240.000, dan pelaksana pemula Rp220.000. (Ida/ANTARA)
KSP Pastikan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden memastikan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022.Hal tersebut disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta usai memimpin rapat koordinasi evaluasi perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, di Palembang, Sabtu.\"Informasi dari Kementerian PUPR tadi, penyelesaian semua perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera dapat diselesaikan pada bulan April 2022. Termasuk soal rambu lalu lintas, marka, hingga rest area. Jadi nanti masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman,\" kata Febry dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.Febry mengungkapkan, untuk mempercepat penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR telah melakukan penambahan alat dan pekerja, dengan target pertengahan April sudah tidak ada lagi kerusakan pada jalan tol dan bukan tol. \"Perencanaan awal perbaikan ditargetkan selesai Juni. Karena dipercepat menjadi April maka harus ada penambahan alat dan orang,\" tutur Febry.Dalam rapat koordinasi itu, Febry juga menekankan dua hal terkait penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni soal administrasi penyediaan dokumen teknis dan perkembangan kegiatan perbaikan jalan.\"Sukses konstruksi harus diimbangi dengan urusan administrasi dan hukum. Semuanya harus dipastikan berjalan dengan baik,\" ujarnya.Sebagai informasi, jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang 330 km. Ruas jalan tol ini menghubungkan Lampung hingga Palembang.Menurut pantauan Kantor Staf Presiden RI di lapangan, saat ini masih terdapat kerusakan di sejumlah titik dan sedang dalam proses perbaikan, diantaranya di KM 188, 190-191, dan KM 257 arah Palembang. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Harga Minyak Goreng Dipakai untuk Menggoreng Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Harga minyak goreng menjadi mahal karena diborong oleh partai-partai untuk menggoreng isu penundaan Pemilu. Pengamat politik, Rocky Gerung menyinyalir Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menunggangi isu penundaan Pemilu 2024 lewat gaduh kelangkaan minyak goreng. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan wartawan senior Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Channel Rocky Gerung Official, Sabtu, (12/03/2022). Saat ini, kata Rocky, lingkaran Jokowi sedang melakukan gerilya untuk melaksanakan wacana penundaan Pemilu 2024. Para loyalis Jokowi menginginkan Jokowi untuk terus menjabat sebagai Presiden. Namun, sikap tersebut justru menjadi sorotan karena gerilya dilakukan ketika harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik dan sulit didapatkan. Selain itu, harga minyak goreng yang naik dan bahkan tembus hingga Rp70 ribu per liter di Kendari, Sulawesi Tenggara juga menjadi sorotan. Rocky Gerung memberikan kritikan mengenai kondisi yang terjadi di Indonesia. \"Jadi harga minyak goreng itu jadi mahal karena diborong oleh partai-partai untuk menggoreng isu penundaan Pemilu itu. Itu soalnya,\" kata Rocky Gerung. Selain itu, Rocky Gerung juga menilai jika pada saat ini gerilya untuk Jokowi tiga periode terus dilakukan oleh pendukungnya. Hal tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan seperti kelangkaan minyak goreng dan dihapuskannya jarak antarkursi di KRL dikaitkan terus dengan isu Jokowi tiga periode. \"Kita lihat gerilya tetap berlangsung, seri deklarasi yang biasa disebut dengan kebulatan tekad masih berlangsung, bahkan sedang ada perencanaan untuk luar negeri supaya kebulatan tekad yang sama,\" ujar Rocky Gerung. Dari hal tersebut, Jokowi diduga memanfaatkan isu tersebut sebagai kuda tunggang dengan sikapnya yang dianggap tidak tegas. Pasalnya, Jokowi dinilai tidak memberikan jawaban iya atau tidak terhadap ide tersebut. Jokowi memberikan pernyataan pada beberapa waktu yang lalu jika ia tidak bisa melarang wacana tersebut karena beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. \"Jadi isu ini tidak akan berhenti karena Presiden Jokowi masih menunggu perkembangan atau eskalasi isu ini karena dia tidak secara tegas mengatakan setop untuk isu ini. Tetapi dia ingin mengatakan supaya isu ini dirawat karena dia juga ingin menunggangi isu itu,\" ucap Rocky Gerung. (Ida, sws)
Bawaslu RI Berharap Sinergi yang Lebih Baik Skseskan Pemilu 2024
Jakarta, FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengharapkan sinergi pihaknya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, masyarakat sipil, pemilih, serta partai politik menjadi lebih baik untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.“Harapan kami, sinergi dengan kelompok masyarakat sipil dan pihak lainnya menjadi semakin lebih baik untuk menjawab tantangan dan menyukseskan Pemilu 2024,” kata Afifuddin saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bertajuk “Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Regresi Demokrasi”, seperti dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.Menurutnya, beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 adalah potensi perpindahan suara, pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu, dan politik uang.Di samping itu, Afifuddin yang merupakan anggota KPU RI terpilih periode 2022-2027 itu pun mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami dan menaati aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.Pemahaman dan ketaatan terhadap aturan tersebut, kata dia, dapat membuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lebih baik.“Pemilu kita bisa lebih baik, tetapi kalau dilakukan tanpa memahami dan mengikuti aturan atau landasan hukum yang kokoh, pasti akan dipersoalkan banyak pihak,” ujarnya pula.Afifuddin juga mengemukakan pandangannya terkait dengan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan oleh sejumlah pihak.Menurutnya, wacana tersebut harus disikapi oleh bangsa Indonesia dengan cara pandang konstitusional. Dengan kata lain, wacana tersebut sepatutnya tidak direalisasikan apabila bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.“Wacana-wacana yang semakin macam-macam berkembang harus kita sikapi dengan cara pandang konstitusional atau cara pandang berdasarkan aturan yang mengarahkan kompas (demokrasi) ini mau ke mana. Sebaliknya, kita tidak menyikapinya pada posisi melawan aturan tersebut,” ujar Afifuddin. (Sof/ANTARA)
Ketua BPET MUI Sepakat dengan BNPT Perihal Penceramah Radikal
Jakarta, FNN. Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah menyebutkan ciri dan strategi penceramah radikal yang dilontarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan.Muhammad Syauqillah, Ph.D. menilai apa yang dilakukan BNPT telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menanggulangi terorisme.\"Apa yang disampaikan BNPT itu sudah sesuai dengan koridornya, ciri-ciri penceramah itu, saya sepakat dan faktanya memang demikian,\" kata Syauqillah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sejatinya poin-poin yang dikemukakan BNPT terkait dengan lima ciri atau indikator penceramah radikal dalam konteks kajian radikalisme terorisme memang fakta dan datanya demikian.Jika melihat dari 5 poin yang dikemukakan BNPT, kata Syauqillah, intinya adalah bahwa apa pun yang menyalahi konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, adalah radikal.\"Jadi, apa pun yang namanya separatis, khilafah, dan lain-lain kalau menyalahi konsensus Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah (negara berdasarkan kesepakatan), itu radikal,\" jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengkritisi pihak-pihak yang masih mempermasalahkan dan tidak puas terhadap penyataan BNPT tersebut adalah sebagai pihak yang tidak memahami kontekstualisasi kronologis mencuatnya isu penceramah radikal.\"Karena kalau kita kembali pada kronologisnya, itu \'kan forum internal TNI/Polri. Wajar saja Presiden memberikan instruksi kepada lembaga di bawahnya. Pihak yang merasa kurang puas, mungkin tidak memahami kontekstualisasi kronologinya seperti apa,\" ungkap pria yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.Ia memandang perlu untuk memahami konteks radikal sebagai segala sesuatu yang menyalahi konstitusi, di antaranya anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI, anti terhadap keberagaman, dan anti terhadap UUD NRI Tahun 1945.\"Secara konsensus nasional kita sudah menyepakati Pancasila. Jika ada yang lain yang mempromosikan di luar kesepakatan dari konsesnsus nasional kita, itu radikal, di situ saja,\" tegasnya.Ketua BPET MUI periode 2021—2025 ini juga merespons salah satu pengurus MUI yang menyebut kalau ciri penceramah radikal yang dilontarkan BNPT adalah sebuah blunder semata, bukan mewakili lembaga MUI secara keseluruhan.\"Saya kurang paham apakah pernyataan itu melekat personal atau tidak. Kalau pernyataan sikap dari MUI, seharusnya sudah melalui diskusi internal,\" katanya. (Ida/ANTARA)
POPULER
