POLITIK
Gde Siriana: Rakyat Tolak Tunda Pemilu Indikasi Tak Sabar Ganti Rezim
Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024 menjadi 2027. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Manuver ketiga pimpinan partai itu mendapat reaksi keras dari masyarakat, pakar, dan tokoh politik maupun ekonomi. Gde Siriana Yusuf, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, termasuk yang menolak penundaan Pemilu tersebut. Kepada redaksi FNN, Jumat (4)3)2022) Gde memaparkan alasannya. Bagaimana Anda menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024 ke 2027? Jika diamati di lapisan masyakarat, baik itu kelompok pro demokrasi, mahasiswa, emak-emak maupun kalangan pengusaha menengah, mayoritas menolak penundaan Pemilu. Saya juga menolak. Silahkan di survei saja. Mengapa Anda menolak? Secara konstitusi jelas tidak diatur dan membutuhkan amandemen terlebih dahulu, atau dekrit. Ini resiko kandasnya besar. Apa sebetulnya yang tersirat dari banyaknya penolakan ini? Saya melihat penolakan penundaan pemilu lebih merupakan indikasi rakyat sidah tidak sabar meminta agar rezim hari ini diganti. Alasannya ada 4 faktor utama yang gagal di pemerintahan Jokowi : pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, kinerja ekonomi dan persoalan lingkungan. Jika tetap ditunda, siapa yang diuntungkan? Kita amati lebih jauh, penundaan ini lebih menguntungkan penguasa dan oligarki. Semua petahana senang (SPS) tidak perlu keluar biaya miliaran untuk kompetisi lagi. Sedangkan cukong oligarki jelas tidak perlu investasi besar. Hanya sebagian kecil untuk operasi mobilisasi suara partai pendukung tunda pemilu. Rezim ini serakah dong? Keserakahan kekuasaan ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk rakyat. Bahkan ini menjadi bukti, hampir 25 tahun reformasi, kedaulatan rakyat di bawah tahta oligarki. (sws)
PKB: Penundaan Pemilu Bukan Hal Mudah, Namun Tidak Mustahil
Jakarata, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazil Fawaid, menilai penundaan pemilu memang bukan perkara yang mudah namun tidak mustahil bisa dilakukan dalam dunia politik. Menurut dia, usulan penundaan Pemilu 2024 belum tentu terealisasi, namun, pelaksanaan pemilu sebagai satu agenda politik nasional pasti akan terjadi. \"Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda. PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan, awal 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari sebelumnya dijadwalkan digelar September 2020 menjadi Desember 2020. Fawaid mengatakan, saat ini PKB secara kepartaian sangat solid, misalnya struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting. Selain itu menurut dia, konsolidasi internal juga terus dilakukan bahkan partainya sudah bertekad bulat menjadikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi presiden. \"Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,\" ujarnya. Ia sangat bersyukur dukungan terhadap Muhaimin maju sebagai capres yang terus bermunculan di mana-mana. Pada sisi lain menurut dia, tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei. \"Saya sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi,\" katanya. Ia menjelaskan, terkait masih rendahnya elektabilitas Muhaimin, masih ada waktu dua tahun untuk meningkatkan elektabilitas. Fawaid bahkan menyindir sejumlah nama yang memiliki elektabilitas atau popularitas tinggi berdasarkan hasil survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil namun hingga saat ini belum memiliki \"tiket\" sama sekali untuk maju dalam Pilpres. \"Syarat untuk mengikuti kontestasi pilpres harus memiliki tiket dari parpol, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Kalau PKB, Muhaimin sudah punya tiket 10 persen, tinggal mencari tambahan 10 persen lagi,” katanya. (mth/Antara)
Hasil Survei LSI Menunjukkan Mayoritas Masyarakat Menolak Perpanjangan Jabatan Presiden
Jakarta. FNN. Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei mengenai sikap publik terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengungkapkan, bahwa mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi. \"Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi dalam rilis daring, Kamis (3/3/2022). “Penolakan merata di segala sektor demografi, tidak hanya di kalangan tertentu,” tambahnya. Djayadi juga menyebut apabila isu perpanjangan masa jabatan presiden terus disebarkan, maka akan semakin kuat juga penolakan dari masyarakat. \"Kalau isu makin disebarkan maka tingkat penolakan cenderung makin tinggi. Sikap dasar masyarakat itu menolak,” kata dia. (Sumber: Liputan6)
Akhiri Wacana Tunda Pemilu Dengan Kembali pada Konstitusi
Jakarta, FNN. Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, mengimbau seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024 dengan kembali kepada tuntunan konstitusi dan prinsip demokrasi.\"Kita (bangsa Indonesia) harus kembali pada konstitusi. Konstitusi telah mengatur aturan mainnya dan prinsip demokrasi juga mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang reguler dan periodik,\" ujar dia, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik virtual Pusat Kajian dan Analisis Data bertajuk \"Tunda Pemilu dan Tiga Periode: Lanjutkan Pak Dhe?\", dipantau dari Jakarta, Kamis.Dengan kembali menaati konstitusi dan prinsip demokrasi itu, kata dia, bangsa Indonesia pun akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan.Lebih lanjut, dia memandang apabila wacana penundaan Pemilu 2024 direalisasikan akibat alasan keberadaan pandemi ataupun untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi, hal tersebut berpotensi menunjukkan inkonsistensi pemerintah ataupun partai-partai politik. Menurutnya, inkonsistensi itu berpotensi muncul karena pada tahun 2020, pemerintah justru bersikukuh menyelenggarakan pemilu.\"Sekarang, tiba-tiba, ada usulan atau wacana untuk menunda pemilu. Menurut saya, ini adalah bentuk inkonsistensi dari pemerintah ataupun partai-partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu,\" ucapnya.Ia pun mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi, bahkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat lebih dari tujuh persen, menandakan keadaan pandemi bukanlah faktor penghambat penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, ia mengimbau pemerintah untuk percaya Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara lebih baik, meskipun penyelenggarannya masih berada di masa pandemi. \"Karena latar belakang itu, pemerintah harusnya percaya bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan pengalaman di tahun 2020, bahkan bisa lebih baik,\" kata dia.Selain itu, tambah dia, penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang dilakukan Komisi II DPR pada Kamis dini hari (17/2) mengukuhkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat dipersiapkan dengan lebih baik sejak sekarang. (Sumber: ANTARA)
Kementerian Pertahanan Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Mendukung Pertahanan Negara
Jakarta, FNN. Kementerian Pertahanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kerja sama tentang riset dan inovasi serta pemanfaatan dalam mendukung pertahanan negara. Nota kesepahaman (MoU) itu ditandatangani langsung oleh Menhan Prabowo Subianto dan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko di Kemhan, Jakarta, Rabu (2/3), seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis. Menhan Prabowo mengatakan bahwa kerja sama antara Kemhan dan BRIN ini merupakan langkah awal yang strategis dan berpotensi menghasilkan banyak hal yang lahir dari riset dan pengembangan di bidang pertahanan. Oleh karena itu, lanjut dia, kolaborasi ini perlu ditindaklanjuti secara konkret. Menurut Prabowo, masa depan bangsa ini di tangan para ilmuwan, scientists, technologists, engineers, dan mathematicians. \"Pertahanan kita kuat dengan teknologi yang kuat. Untuk itu, kami merintis kerja sama dengan BRIN. Ini awal dari suatu terobosan,\" kata Prabowo. Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa kerja sama ini adalah awal dari potensi yang harus digali bersama antara Kemhan dan BRIN. Handoko menyatakan kesiapan BRIN dalam mendukung research and development holding BUMN industri pertahanan. Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani perjanjian kerja sama antara Kemhan dan BRIN tentang litbang bidang pertahanan oleh Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong dan Plt. Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN Mego Pinandito. Saat melaksanakan penandatanganan MoU dengan BRIN, Menhan Prabowo didampingi oleh Wamenhan RI Letjen TNI M. Herindra, Sekjen Kemhan Mardsya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, Rektor Unhan RI Laksdya TNI Amarullah Octavian, dan Asisten Khusus Menhan Bidang Manajemen Kebijakan Pertahanan Letjen TNI Purn. Sjafrie Sjamsoeddin Selain itu, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Irwanto, Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong, Karopeg Setjen Kemhan Brigjen TNI Aufit Chaniago, Karokum Setjen Kemhan Marsma TNI Yuwono Agung N., dan Karo Turdang Setjen Kemhan Marsma TNI Muhammad Idris. (Sumber: ANTARA)
Jokowi Ingin Berkuasa Lebih Lama, Gunakan Mulut Ketua Parpol
Reporter : Diva Anindia, Redaktur: Bunayya Syaifuddin Jakarta, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitternya mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan presiden adalah atas kemauan dari Presiden Joko Widodo sendiri. \"Partai Demokrat tahu ide perpanjangan jabatan kemauan Pak Jokowi, bukan maunya ketua-ketua partai,\" ujar Andi Arief, Jumat (25/2). Demokrat sendiri kata Andi Arief menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau tertunda-tunda pemilu. Meminta Jokowi memberikan klarifikasi atas isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden yang beredar di masyarakat. Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024, mundur satu hingga dua tahun. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata dia, mengatur masa jabatan presiden hanya lima tahun dalam satu periode. Jabatan tersebut bisa diperpanjang hanya dengan tambahan satu periode lagi. Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. \"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,\" ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022. Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik. Namun, usulan Muhaimin ini mendapat penolakan dari partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Bahkan, PDI Perjuangan selaku pengusung Jokowi juga menolak usulan tersebut. Mereka khawatir perpanjangan masa jabatan bakal menimbulkan instabilitas iklim politik di Indonesia. Di sisi lain Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menilai alasan perpanjang masa jabatan presiden tidak masuk akal. Selain hanya akan akan berimbas buruk terhadap partai politik (parpol) dan politikus, Arya menyebut UUD 1945 juga tak memberi ruang. Perpanjangan masa presiden ini akan berdampak buruk bagi parpol dan politisi yang mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi. Pakar politik dari Univesitas Indonesia, Reza Hariyadi, mengatakan munculnya wacana soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, dinilai dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menurut dia, langkah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan aspirasi petani Sawit di Riau agar periode Presiden Jokowi diperpanjang mengikuti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan Pemilu. \"Jika, sampai terjadi perpanjangan masa Presiden bakal merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun,\" ujar Reza kepada Tempo, Jumat, 25 Februari 2022 Menurut Reza, seharusnya Airlangga memberikan edukasi soal konstitusi kepada para petani berkaitan dengan masa jabatan presiden, bukan malah menjanjikan akan membahasnya. \"Pembatasan masa jabatan presiden harus dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi agar berjalan sesuai konstitusi dan mencegah pemerintahan yang otoriter dan korup,\" kata Reza Kita sama-sama tahu, ada ketegangan sosial pasca pemilu 2019. Ketegangan ini belum reda. Seolah ada kesepakatan bersama, meski tak tertulis, bahwa ketegangan akan diakhiri di 2024 melalui pilpres. Setelah pilpres, diharapkan semua pihak bisa disatukan lagi dalam bingkai NKRI. Keberpihakan politik dicairkan kembali dengan adanya struktur pemerintahan yang baru. Jangan ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya ledakan di masa ketegangan ini. Para elit mesti sadar dan matang mensikapi. Jangan hanya berpikir sempit dengan kepentingan-kepentingan yang sempit. Kepentingan bangsa dan juga persatuan harus didahulukan dan diutamakan. Jika semua menuruti egonya, keutuhan bangsa bisa terancam. Ini risiko terburuk yang bisa saja terjadi jika amandemen sebagai jalur untuk menambah masa jabatan itu dipaksakan untuk diadakan. Stop amandemen, stop perpanjangan masa jabatan, dan stop manuver-manuver politik yang berisiko bagi keutuhan bangsa. Butuh jiwa kenegarawanan untuk mengelola dan membawa Indonesia ke masa depan. (*)
.jpeg)
Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat, Aneh dan Mengagetkan
Reporter : Diva Anindia, Redaktur: Bunayya Syaifuddin Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hasil survei Litbang Kompas, lebih dari 73 persen responden mengaku puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Data ini dirilis harian Kompas, edisi Senin 21 Februari 2022. Survei tersebut digelar pada 17-30 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dengan pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei yang dilakukan adalah 95% dengan margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Litbang Kompas menyatakan kesalahan di luar pemilahan sampel dimungkinkan terjadi. Peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrilla menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tersebut. “Ini tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi politik di tataran elite yang memang cukup apik dan terjaga stabilitasnya,” sebut Eren dalam tayangan YouTube Harian Kompas yang dirilis Selasa (22/2/2022). Pilihan Eren menyebut, keberhasilan itu tampak dari penyelesaian polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Hal itu menuai banyak respons publik, dan berhasil diselesaikan secara apik sehingga eks pegawai KPK mau bergabung dengan Polri. Nah (penyelesaian) itu cukup mulus,” ungkapnya. Eren memaparkan, apresiasi publik di bidang politik dan keamanan pada kinerja pemerintah juga dipengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. “Putusan itu berhasil meredam polemik yang bergulir sepanjang beberapa waktu lalu dan menjadi kemenangan publik atas kekisruhan UU Cipta Kerja,” kata dia. Di bidang keamanan, lanjut Eren, publik merasa bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dapat menjamin keamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Faktor terakhir yang mempengaruhi meningkatnya kepuasan publik di bidang keamanan adalah pernyataan untuk menghentikan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan konflik di Papua. “Ini jadi momentum penting yang dilihat publik secara positif terhadap keberpihakan pemerintah dalam penanganan gerakan-gerakan separatis itu,” imbuhnya. Dalam cuitanya, Mahfud juga menyinggung kesimpulan Litbang Kompas yang menyebut bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi adalah yang terbaik sejak tahun pertama Jokowi menjadi presiden, yakni 2015. Cuitan Mahfud MD mengundang komentar netizen. Merasa dipersilakan untuk berkomentar, netizen pun langsung membanjiri kicauan tersebut dengan berbagai jawaban. Bahkan kicauan Mahud tersebut dikomentari lebih dari 1300 kali. Ada yang meragukan, ada juga yang mengamini. Dan berikut adalah beberapa cuitan dari netizen. \"Ini surveinya dimana dan kapan. Kok di sekitar saya gak ada satupun yang tahun tentang survei ini?\" tulis @d_rempuz mencolek @mohmahfudmd. \"Temen-teman ini di survei kah?\" cuit @sudjatmiko26 sambil membagikan video antrian warga membeli minyak goreng. \"Sayang sekali hasil surveinya diumumkan saat rakyat antre berebut minyak goreng dan perajin tempe-tahu menjerit akibat kesulitan bahan baku kedelai, Prof,\" sambar @AdlawiSamsudin. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo Subianto. Khairul berpendapat, kinerja Prabowo banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pertahanan keamanan yang selama ini tidak bisa diatasi pemerintahan sebelumnya. Kementerian Pertahanan di periode kedua Jokowi pun dianggap lebih serius dari periode sebelumnya. \"Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad),\" ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (20/10). Pernyataan Khairul itu disampaikan menanggapi capaian positif dua tahun kinerja pemerintah berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipublikasikan Selasa, 19 Oktober 2021. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi soal hasil survei Litbang Kompas yang menyebut kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat. Ujang merasa aneh terkait hal tersebut. Diketahui, dalam survei Litbang Kompas, peningkatan Jokowi dan Ma\'ruf Amin meningkat pesat di akhir Januari 2022. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai angka 73,9 persen. Ujang mengaku merasa aneh terkait hal tersebut. Sebab, menurutnya kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Bahkan, masyarakat dihadapkan pada masalah kebutuhan pokok yang tak kunjung selesai. Selain itu, kebijakan pemerintah seperti Jaminan Hari Tua (JHT) yang menuai kontroversi. \"Itu kok bisa tingkat kepuasan meningkat?\" kata Ujang, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022). Menurut Ujang, siapapun yang mendengar kabar terkait kepuasan kinerja Jokowi pasti akan kaget. \"Surveinya ditinggikan, agar seolah-olah rakyat percaya pada pemerintahan Jokowi. Siapapun akan kaget dengan tingginya kepuasan publik tersebut,\" jelasnya. \"Padahal di bawah, banyak rakyat yang susah dan kecewa,\" tandasnya. Selain itu, ia juga menyinggung mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden. \"Banyak masyarakat mulai kecewa kok, karena harga bahan pokok belum turun. Ini malah tingkat kepuasan meningkat? Ya, mungkin ya, mungkin saja ada agenda itu (memperpanjang masa jabatan presiden),\" ungkapnya. Tentu melihat kinerja pemerintahan di tahun ini banyak sisi yang bisa kita soroti. Namun setidaknya, hal hal diatas bisa menjadi catatan yang kiranya menjadi penyebab mengapa kepuasan publik meningkat atas kinerja Jokowi-Makruf Amin. Kita tentu berharap agar Jokowi-Ma\'ruf Amin dengan sisa jabatanya memenuhi harapan masyarakat. Tentu selain karena berbagai catatan positif maupun negatif tersebut, melonjaknya angka kepuasan kita juga perlu tau faktor apa saja yang juga dirasakan pubik yang tidak puas dengan masa kinerja Jokowi. Karena ketidakpuasan kinerja dapat menjadi pemicu dan meluruskan komitmen agar konsisten dan tegak lurus mewujudkan visi-misinya. (*)
Negara Adidaya Diprediksi Runtuh, Anis Matta: Perang Rusia Vs Ukraina Seperti Gong Selamat Datang Tatanan Dunia Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik antara Rusia-Ukraina saat ini harus dipandang sebagai perang supremasi, bukan lagi sekedar proxy. Melainkan perang antar negara adidaya, yakni antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa, sementara Ukraina menjadi korban (collateral damage). \"Kalau negara adidaya yang berperang, maka tidak ada aturan lagi, tidak ada yang bisa mengatur mereka. PBB akan mengalami disfungsi, termasuk Dewan Keamanan PBB,\" kata Anis Matta PBB dalam Gelora Talk bertajuk \'Perang Rusia Vs Ukraina, Apa Dampaknya Pada Peta Geopolitik Dunia?\', Rabu (2/3/2022). Diskusi yang digelar secara daring ini, menghadirkan narasumber Pakar Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana, mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan China Prof Imron Cotan, serta mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Prof Yuddy Chrisnandi. Diskusi ini juga dihadiri Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin. Karena itu, kata Anis Matta, perang ini akan mendekati titik ledak yang lebih besar. Hal ini yang perlu diantisipasi Indonesia, karena cepat atau lambat Indonesia bisa terseret dalam dampak perang ini. \"Kenapa Partai Gelora ingin mendorong Indonesia sebagai kekuatan 5 besar dunia, supaya kita tidak menjadi korban (collateral damage),\" katanya. Menurut Anis Matta, dunia saat ini akan menantikan tatanan dunia baru di tengah krisis berlarut, dimulai dari pandemi Covid-19 hingga perang Rusia Vs Ukraina, yang akan berujung pada konflik berlarut secara global. \"Jadi kita sekarang sedang menantikan \'tatanan dunia baru\', ini yang kita khawatirkan. Dan ini yang akan terjadi pemenanglah yang akan menentukan aturan. Inilah arah dunia yang sedang terjadi,\" ungkapnya. Pembentukan proses tatanan dunia baru ini, kata Anis Matta, berbeda dengan tatanan dunia lama yang dibentuk oleh pemenang Perang Dunia II. Tapi, pembentukannya akan ditentukan oleh proses rasional masyarakat global, karena dunia semakin terintegrasi. \"Tapi bisakah kita sampai pada tatanan dunia baru, yang tidak terlalu berdarah? Inilah arah yang kita inginkan,\" ujar Anis Matta. Anis Matta menilai kekuatan AS dan Eropa saat ini semakin melemah seperti yang terlihat dari pidato Presiden AS Joe Biden kemarin dan para pemimpin Uni Eropa sebelumnya. Kelemahan AS dan Eropa ini, disadari betul oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin telah melakukan kalkulasi secara matang dampaknya, sehingga memiliki keberanian seperti sekarang. Diperkirakan sanksi ekonomi oleh negara adidaya tidak akan berdampak bagi Rusia. \"Kalau sekarang kita berpikir kepentingan Indonesia, adalah lebih bagus kita mencoba membuat cerita bagi sejarah masa depan kita sendiri,\" katanya. Menurut Anis Matta, Indonesia bisa mencoba membangun satu kekuatan baru di tengah konflik global ini, dengan politik bebas aktif seperti yang telah digagas founding fathers atau Bapak pendiri bangsa Indonesia. Perang Rusia Vs Ukraina, kata Anis Matta, bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuat satu peta jalan (road map) sejarah baru bagi dunia. \"Kita sedang menghadapi konflik berlarut yang akan melemahkan semua negara. Perang Rusia Vs Ukraina seperti gong yang mengatakan, Selamat Tinggal Tatanan Dunia Lama dan Selamat Datang Tatanan Dunia Baru,\" tegas Anis Matta. Anis Matta berharap Indonesia mengambil peran untuk menentukan tatanan dunia baru ini, sebagai kekuatan besar dunia paska runtuhnya negara adidaya nanti. \"Kita tidak mengetahui, aturannya seperti apa, tetapi mudah-mudahan dalam tatanan dunia baru yang akan di susun kemudian ini, Indonesia ikut sebagai panitia,\" pungkas Anis Matta. Pakar Hukum Internasional Prof Hikmawanto Juwana menyayangkan sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bertolak belakang dengan peryataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memandang konflik Rusia Vs Ukraina. Kemenlu dinilai cenderung menyalahkan Rusia sebagai negara agresor telah menganeksasi Ukraina. Sementara Presiden Jokowi mengatakan, perang harus dihentikan tanpa menyalahkan Rusia dan Ukraina, serta meminta konflik diselesaikan secara damai, dan tidak membahayakan pada keamanan dan perdamaian internasional. \"Jadi Indonesia harusnya menjadi fasilitator, yang bisa memberikan solusi bagi konflik ini. Kita harus fokus pada rakyat, karena rakyat tidak boleh menderita akibat perang di kedua negara,\" kata Hikmawanto. Hikmawanto mengingatkan, agar Indonesia tidak melihat konflik Rusia Vs Ukraina sebagai konflik antara pemerintah pusat (PBB) dan pemerintah daerah (Rusia-Ukraina). \"Efektifitas terhadap PBB ini diragukan, dan perlu diingat bapak/Ibu sekalian, bahwa PBB ini bukan pemerintahannya. Artinya, tidak seperti pemerintah pusat, kalau misalnya ada pemerintah daerah bersengketa, kemudian pemerintah pusat bisa turun. Mereka punya main street sendiri, itu yang harus kita pahami,\" katanya. Artinya, dalam konteks hukum internasional, lanjut Hikmawanto, bagi masyarakat internasional yang berlaku adalah Hukum Rimba, bukan norma-norma hukum internasional yang harus ditaati. \"Yang berlaku Hukum Rimba, siapa yang kuat sebagai justifikasi hukum internasional, bukan norma yang harus ditaati. Ini akan menjadi justifikasi setiap negara untuk mengambil tindakan,\" tegas pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan China Prof Imron Cotan berharap Indonesia bisa mendorong penyelesaian konflik Rusia Vs Ukraina diselesaikan melalui jalur diplomasi atau perundingan antara kedua belah pihak. \"Indonesia harus memberikan solusi, bukan memberikan kecaman-kecaman. Meski saya tidak yakin, Indonesia memiliki power untuk memberikan solusi kedua belah pihak dalam diplomasi, tapi langkah-langkah itu tetap harus ditawarkan dan kita bisa menjadi tuan rumah negosiasi,\" kata Imron Cotan. Imron menilai, keberadaan PBB terutama Dewan Keamanan saat ini perlu dilakukan reformasi, karena kerap dijadikan upaya untuk menghambat solusi damai atas konflik di suatu negara atau digunakan sebagai alat negara tertentu melalui hak veto lima negara tetap DK PBB. \"Memang sudah tiba saatnya mereformasi PBB, karena pasti memihak. Jadi percuma kita membawa ini ke Dewan Keamanan PBB sebagai organ internasional tertinggi di bidang keamanan internasional. Paling kita bisa bicara di Sidang Majelis Umum PBB saja,\" katanya. Mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina Prof Yuddy Chrisnandi meminta Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan politik bebas aktif, sebagai negara yang ditunjuk sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan pemimpin ASEAN. \"Sebagai pemimpin G20 ini, sejauh mana perannya, kira-kira anda enggak sih pengaruhnya pressing diplomasi dalam situasi seperti ini. Dan sebagai pemimpin ASEAN, sebagaimana di Eropa, pemimpin MEE 1 x24 bisa berkumpul di Brussel membicarakan hal itu. Apakah sebagai pemimpin ASEAN ini juga bisa membicarakan ini, menjadi suara ASEAN untuk menyelesaikan konflik Rusia Vs Ukraina,\" kata Yudhi. Indonesia, lanjutnya, perlu melakukan terobosan diplomasi yang efektif dan aktif. Yudhi mengaku sudah mendapatkan bocoran, bahwa pemerintah Indonesia sudah mendapat informasi bahwa Sekretariat Jenderal PBB pada Rabu (2/3/2022) untuk menjadi sponsor utama penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di Majelis Umum PBB. \"Meski nanti di veto, tapi paling tidak sudah memberikan sikap yang bisa dilihat dunia. Kita harus aktif di percaturan politik dunia, Amerika membuat proposal, Rusia membuat propsoal dan Indonesia juga punya proposal sendiri. Itu juga sebuah terobosan, yang penting jangan pasif,\" katanya. Yudhi menambahkan, Indonesia bisa menjadi poros alternatif dengan memanfatkan perannya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang. \"Kita harus menjadi poros alternatif, misalkan Rusia menginginkan pertemuan di Belarus, Ukraina minta di Israel dan Indonesia bisa menawarkan di Bali. Ini akan menjadi poros menarik,\" katanya. ,(*)
.jpeg)
Ketua DPD RI LaNyalla Minta Dewan Pers Jaga Kredibilitas Media
Surabaya, FNN - Pada Koran Tempo edisi 1 Maret dalam laporannya yang berjudul: ‘Operasi senayan Tunda Pemilu’, menulis nama Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Matalitti sebagai aktor dalam menggiring isu untuk meloloskan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Selain LaNyalla, politikus Partai Golkar yang juga anggota DPR RI, Melchias Marcus Mekeng juga disebut dalam hal yang sama. Tudingan tersebut ditulis oleh Koran Tempo berdasarkan informasi dari Sumber Anonim (tanpa nama). Hanya disebut sumber tersebut adalah seseorang dari partai penyokong pemerintah. “Saya terus terang prihatin dengan kualitas Koran Tempo. Karena pada hari Senin, 28 Februari kemarin, saya secara resmi, melalui siaran pers Ketua DPD RI, menyatakan menolak penundaan pemilu. Tetapi info dari Sumber Anonim dipercaya dan ditulis dalam lead berita Koran Tempo tanggal 1 Maret,” ungkap LaNyalla, Rabu (2/3/2022). Karena itu, lanjut LaNyalla, dirinya meminta Staf Khusus Ketua DPD RI Bidang Media dan Informasi, Sefdin Syaifudin untuk menemui Dewan Pers, dalam rangka agar Dewan Pers menjaga marwah dan kualitas serta kredibilitas media di tanah air. “Apalagi sekelas Koran Tempo,” tandasnya. Di tempat terpisah, Sefdin mengatakan sudah menghubungi salah satu anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, yang juga pengurus PWI Pusat, terkait hal tersebut. “Insya Allah hari Jumat saya akan temui Mas Agus di kantor Dewan Pers. Niat kami sesuai keinginan Ketua DPD RI, agar Dewan Pers mengetahui, dan memastikan hal-hal yang seperti ini, yang tentu secara langsung maupun tidak langsung merugikan nama Ketua, tidak terulang dan terjadi kepada orang lain,” ujarnya. Dikatakan Sefdin, penggunaan Sumber Anonim sebenarnya telah menjadi kajian serius di dunia jurnalisme, menyusul terbitnya buku Warp Speed, tahun 1999, yang ditulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel. “Bahkan pegiat Yayasan Pantau dan pemerhati ilmu jurnalistik, Andreas Harsono telah menulis juga tentang penggunaan Sumber Anonim yang sebisa mungkin memang dihindari oleh media,” tutur Sefdin, yang juga wartawan senior itu. Dalam tulisannya, Andreas Harsono mengatakan, seorang sumber anonim punya kecenderungan untuk kurang bertanggungjawab ketimbang sumber yang sama tapi identitasnya disajikan dengan lengkap. Sumber anonim cenderung lebih sering \"bernyanyi\" --kedengarannya merdu, tapi esensinya lebih kecil dari apa yang dia katakan. “Jadi semangat Ketua DPD RI ke Dewan Pers bukan untuk menghukum Koran Tempo, tetapi untuk perbaikan kualitas jurnalisme Indonesia. Apalagi Pak LaNyalla juga Dewan Penasehat PWI Jawa Timur,” kata Sefdin.(*)
Wapres Harap Standar UIII Setara Universitas Internasional
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) disesuaikan dengan standar universitas internasional dan tidak mengikuti sistem perguruan tinggi keagamaan yang telah ada.Hal tersebut disampaikan Wapres saat memimpin rapat tentang status kemajuan pembangunan UIII, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.\"Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, agar dapat dikelola dan diselenggarakan sesuai standar dan norma universitas internasional yang memiliki keunggulan global, mengingat status UIII adalah PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) dan dimaksudkan sebagai perguruan tinggi internasional,\" kata Wapres dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Selain menyesuaikan dengan standar internasional, Wapres meminta UIII harus dapat menjadi pusat keunggulan peradaban Islam global. Sehingga, peran Indonesia sebagai negara yang berhasil menerapkan Islam wasathiyah dengan baik dapat terus digaungkan di dunia internasional.\"Saya perlu mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, terutama tentang keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah yang menjadi tren global saat ini. Oleh karenanya, prakarsa pembangunan UIII sejak awal dimaksudkan untuk menjadi pusat rujukan global pelaksanaan Islam wasathiyah,\" jelasnya.Wapres juga berharap empat program studi yang saat ini telah berjalan di UIII, yaitu Studi Islam, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Pendidikan, seluruhnya dapat dilanjutkan.Namun, lanjutnya, ke depan perlu pengembangan kurikulum lain yang dapat menjadikan UIII sebagai pusat keunggulan peradaban Islam secara global.\"Dalam pengembangan UIII ke depan, perlu ditindaklanjuti dengan pengayaan kurikulum dalam rangka membangun UIII sebagai lembaga pendidikan dan pusat kajian Islam yang berskala internasional,\" imbaunya.Terkait masalah teknis pembangunan, penyediaan anggaran, dan sarana penunjang proses belajar, Wapres mengimbau persoalan itu harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sementara di aspek pembangunan fisik kampus, dia memberikan amanat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menjadi penanggung jawab atas pembangunan fisik UIII.\"Salah satu hal penting yang harus diputuskan adalah siapa penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik selanjutnya. Mengingat UIII adalah Proyek Strategis Nasional dan membutuhkan percepatan, saya menyarankan agar Menteri PUPR dapat menjadi penanggung jawab dan pelaksana pembangunan fisik UIII selanjutnya,\" katanya.Menutup arahannya, Wapres mengimbau agar kegiatan operasional sehari-hari, UIII terus mengangkat keberhasilan pelaksanaan Islam wasathiyah di Indonesia serta menguatkan tren global tersebut untuk dapat diduplikasi di berbagai negara lainnya.\"UIII diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memperluas dan menguatkan tren global tersebut sehingga dapat diterapkan di berbagai belahan dunia,\" ujar Wapres.Hadir dalam rapat itu ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi dan sejumlah Staf Khusus Wapres, yakni Bambang Widianto, Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan M. Nasir. (sws)
POPULER
