POLITIK
RI-Korsel Perkokoh Kerja Sama Bidang Industri
Jakarta, FNN - Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) semakin memperkokoh kerja sama di bidang industri, antara lain terkait investasi pengembangan kawasan industri, pengembangan kendaraan listrik, industri kimia, industri baja, transfer teknologi, serta industri perkapalan. “Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama, termasuk penelitian-penelitian dalam pengembangan sektor industri,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal tersebut merupakan poin-poin hasil Pertemuan ke-8 Kelompok Kerja bidang Kerja Sama Industri (WIGC) yang dilaporkan pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-I Komite Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi RI-Korea (JCEC RI-ROK) di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Republik Korea Moon Sung-wook beserta jajarannya tersebut, serta turut dihadiri Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemenperin selaku focal point WGIC mengangkat beberapa agenda peningkatan kerja sama di bidang industri antara kedua negara, antara lain pengembangan kendaraan listrik (EV) yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kerja sama untuk industri kendaraan listrik meliputi penelitian bersama di bidang pasar kendaraan Micro EV dan komponen pendukungnya, serta menyiapkan infrastruktur charging station. Selanjutnya, di bidang industri logam, telah dilaksanakan kerja sama secara kontinyu sejak investasi Korea POSCO dengan PT Krakatau Steel dalam joint venture PT Krakatau POSCO tahun 2013. Kerja sama ini termasuk dalam upaya merealisasikan target pembangunan proyek klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon, Banten.“Kemenperin mendukung realisasi investasi dari Korea agar dapat berlangsung tanpa hambatan dan dapat mendorong kapasitas industri logam nasional,” jelas Eko. Pada sektor industri kimia, perusahaan Lotte Chemical Indonesia melakukan investasi pengembangan kompleks petrokimia baru untuk produksi dengan kapasitas etilin sejumlah 1 juta ton per tahun dan propilin sejumlah 520 ribu ton per tahun. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengawal proyek-proyek raksasa pembangunan industri kimia yang total investasinya mencapai 31 miliar dolar AS. Sementara itu kerja sama penting lainnya terkait dengan transformasi digital, di mana Korsel memiliki keunggulan dan pengalaman dalam mengakselerasi penerapannya pada industri manufaktur. Selain itu kedua negara juga menjalin kerja sama transfer teknologi melalui proyek Agriculture Machinery Technical Center (AMTC). Indonesia mengajukan proyek kerja sama di bawah skema Official Development Assistance (ODA) kepada Korsel atas Proyek AMTC untuk membangun pusat keunggulan pengembangan industri alat mesin pertanian di Institut Pertanian Bogor. “Harapannya Korea dapat menyetujui proposal baru ini. Proyek terdahulu di bawah skema ODA telah berhasil dilaksanakan pada proyek Machine Tools Industry Development Center (MTIDC) yang berlokasi di Institut Teknologi Bandung (ITB),” terang Eko. Kedua negara juga sepakat memanfaatkan momentum Indonesia-Korea Offshore Congress sebagai upaya penjajakan kerja sama perkapalan oleh para pelaku industri kedua negara dalam produksi dan pengembangan desain kapal berteknologi tinggi, seperti LNG Carrier. Menindaklanjuti Pertemuan Tingkat Menteri ini, kedua belah pihak menyepakati melakukan pembahasan yang lebih teknis pada working level. Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ini diikuti dengan kunjungan Delegasi Korsel didampingi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ke Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang. (mth)
.jpg)
Masyarakat Kudus Dipersilakan Tanggapi Syarat Administrasi Calon Kades
Kudus, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus mempersilakan masyarakat memanfaatkan kesempatan memberikan masukan atas kelengkapan administrasi masing-masing bakal calon kepala desa yang bertarung di pemilihan kepala desa (pilkades).\"Kesempatan memberikan masukan atau keberatan dibatasi mulai 1 hingga 7 Maret 2022. Jangan sampai lewat waktunya baru memberikan masukan atau keberatan,\" kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus Adi Sadhono Murwanto di Kudus, Jawa Tengah, Kamis.Dijadwalkan pada tanggal 14 Maret 2022 penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa.Pada saat ini, kata dia, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga pada pelaksanaan pilkades berjalan lancar dan aman. Apalagi, masa pendaftaran bakal calon kepala desa di tujuh desa yang menyelenggarakan pilkades sudah berakhir sejak 11 Februari 2022.Dari ketujuh desa tersebut, lanjut dia, tidak ada yang mengulang pendaftaran karena mayoritas sudah memenuhi dengan jumlah pendaftar paling sedikit tiga orang dan paling banyak tujuh orang.Adapun ketujuh desa yang melaksanakan pilkades, yakni Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo (Kecamatan Mejobo), Desa Kaliputu dan Desa Langgar Dalem (Kecamatan Kota), Desa Loram Kulon (Kecamatan Jati), Desa Ternadi (Kecamatan Dawe), dan Desa Undaan Lor (Kecamatan Undaan).Sementara itu, panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) juga sudah selesai menyusun daftar pemilih.Pada saat ini, kata dia, merupakan masa pengumuman daftar pemilih tambahan hingga 25 Februari 2022.Adapun penetapan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) dijadwalkan tanggal 15 Maret 2022.DPT tersebut akan diumumkan kepada masyarakat mulai 15 hingga 17 Maret 2022.Dalam rangka mendukung pelaksanaan pilkades di tujuh desa, Pemkab Kudus memberikan bantuan keuangan sebesar Rp475 juta. Alokasi anggaran untuk masing-masing desa disesuaikan dengan warganya yang memiliki hak pilih saat pilkades mendatang. (sws)
Bupati: Warga Positif COVID-19 Berkeliaran Bakal Dipaksa Masuk Isoter
Kudus, FNN - Bupati Kudus Hartopo akan memaksa warga terdeteksi positif COVID-19 yang masih berkeliaran untuk masuk tempat isolasi terpusat guna menghindari penularan kasus yang meluas.\"Kami mencatat ada ratusan orang yang terdeteksi positif COVID-19, ternyata masih masuk pusat perbelanjaan atau tempat umum lainnya,\" Bupati Hartopo di Kudus, Kamis (24/2).Diungkapkan pula bahwa terdeteksinya warga Kudus yang positif corona masih berkeliaran diperoleh dari aplikasi PedulilLndungi yang tersedia di masing-masing tempat publik.Untuk itulah, dia meminta kesadaran mereka untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Setelah dinyatakan negatif corona, baru boleh keluar.Dalam rangka menindak warganya yang masih membandel itu, pihaknya tengah menyiapkan tim khusus untuk mengatasi hal itu.Pemkab Kudus juga sudah menyiapkan tempat isolasi terpusat, di antaranya bangunan bekas Akbid Kudus di kompleks RSUD Leokmono Hadi dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bakalan Krapyak.Dari kedua tempat isolasi terpusat tersebut, tercatat baru bangunan bekas Akbid Kudus yang ada pasien isolasi, sedangkan rusunawa masih kosong.Ia juga mengingatkan warga Kudus untuk lebih ketat menerapkan protokol kesehatan, mengingat daerah ini menerapkan PPKM Level 3 sehingga pengawasan juga akan diperketat, termasuk mewajibkan semua pusat perbelanjaan maupun tempat publik memasang barcode PeduliLindungi di pintu masuk.\"Testing dan tracing juga akan diperbanyak guna mendeteksi ada tidaknya warga yang terpapar corona. Makin dini terdeteksi, penularan bisa dicegah sehingga pandemi lekas berakhir,\" ujarnya. (sws)
Pengamat Politik Ingatkan Sosialisasi Pemilu 2024 Harus Diintensifkan
Purwokerto, FNN - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengingatkan sosialisasi Pemilu 2024 harus diintensifkan guna meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.\"Masih ada waktu sekitar dua tahun untuk melakukan sosialisasi pemilu, waktunya sangat cukup sekali untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan segala tahapan untuk membuat terobosan pada saat pelaksanaan,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis.Pengajar di FISIP Unsoed itu menambahkan sosialisasi pemilu perlu menyasar semua kalangan termasuk juga kelompok rentan, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan juga generasi milenial atau pemilih pemula.\"Pemilih pemula perlu juga mendapatkan perhatian, kelompok milenial pada saat ini juga banyak mencermati perkembangan politik dan kondisi kebangsaan hanya saja memang media yang banyak digunakan adalah media sosial. Sehingga penyelenggara pemilu harus masuk ke media sosial. Menyapa anak-anak muda sesuai dengan situasi perkembangan zaman,\" tuturnya.Sabiq juga mengatakan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 sudah sangat baik, kendati demikian hal tersebut perlu diperkuat lagi pada Pemilu 2024 agar jumlah partisipasi masyarakat juga makin meningkat.\"Konten-konten yang sudah baik di masa sebelumnya dipertahankan dan kemudian ditingkatkan karena yang namanya kreatifitas selalu berkembang sesuai perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan karena nanti tidak akan diperhatikan,\" ucapnya.Dia juga mengingatkan mengenai pentingnya menggencarkan program pendidikan pemilih bagi masyarakat untuk memberikan bekal kognisi yang memadai tentang politik dan kepemiluan.\"Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari calon pemilih untuk memenuhi peran kewarganegaraan dalam menyukseskan pesta demokrasi,\" ujarnya.Menurut dia program sosialisasi dan program pendidikan pemilih sangat memiliki peran strategis bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi.\"Karena pesta demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh proses pemilihan yang transparan, jujur dan adil, namun juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pemilih yang berkualitas. Yakni pemilih yang sadar akan arti penting dirinya dalam pemilu,\" tambahnya. (mth)
Pemerintah Diingatkan Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023
Jakarta, FNN - Pemerintah diingatkan akan menghadapi ancaman jurang fiskal dan ekonomi pada 2023 mendatang, karena pemerintah saat ini tidak memiliki uang, sementara jumlah utang, serta beban bunga utang terus meningkat. \"Jadi sebenarnya, ada benarnya juga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa titik kritis dan paling berat adalah pada 2023. Tahun 2023 itu, jurang sangat berbahaya bagi fiskal kita,\" kata Said Didu, Sekretaris BUMN 2015-2010 dalam Gelora Talk bertajuk \'Polemik JHT, Kemana Dananya?\', Rabu (23/2/2022) petang. Diskusi ini juga menghadirkan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier dan Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jumhur Hidayat. Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik memberikan pengantar diskusi. Said Didu menegaskan, ancaman fiskal dan ekonomi pada 2023 bagi Indonesia sangat nyata. Ia menjelaskan, dalam Perppu No.1 Tahun 2020, pemerintah hanya diizinkan menaikkan fiskal 3 persen, tapi faktanya sampai 6 persen. \"Jika publik ingin paham, kalau defisit fiskal sesuai UU 3 persen, maka pemerintah boleh menambah utang Rp 500 triliun dari PDB, dimana PDB diperkirkan sekitar Rp 1.700-1.800. Tapi utang sekarang mencapai Rp 1000 triliun,\" ujarnya. Sementara pendapatan negara pada 2022 ini diperkirakan Rp 1.800-1.900 triliun. Artinya, uang masuk sekitar Rp 2.300- 2.400 triliun, maksimun Rp 2.500 triliun pada 2023. Sedangkan belanja sekarang sudah mencapai Rp 2.800-2900 triliun, jika ditambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), maka pengeluaran menjadi Rp 3.000 triliun. \"Artinya, pemerintah terpaksa belanja hanya Rp 2.500 triliun yang dibolehkan di 2023. Sementara pengeluaran untuk bunga dan utang saja, perkiraan saya Rp 900-1.000 triliun pada 2023. Berarti yang tersisa Rp 1.100-1.200 triliun. Untuk bayar gaji dan lain-lain Rp 800 triliun, untuk transfer ke daerah Rp 200 triliun total jadi Rp1.000 trliun. Jadi uang yang tersisa hanya Rp 200 triliun, sementara pemeliharaan jalan dan subsidi pupuk Rp 400 triliun,\" ungkapnya. Said Didu menduga soal kebijakan pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada usia 56 ada kaitannya dengan kondisi keuangan pemerintah tersebut, karena dana JHT ditempatkan di Surat Utang Negara (JHT). \"Kenapa 56 tahun, sepertinya BP Jamsostek membeli SUN yang periodenya panjang, karena kalau ditarik di depan pemerintah akan kewalahan,\" katanya. Perlu diketahui, kata Said Didu, SUN ini tidak laku dijual, tidak ada masyarakat dan asing yang membeli. SUN sebagian besar dibeli Bank Indonesia (BI) dan bank-bank Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1.300. Hal ini sudah diingatkan Internasional Monetary Fund (IMF) agar BI tidak membeli SUN di pasar domestik. \"Saya juga menduga betul, penggunaan BPJS Kesehatan untuk pengurusan macam-macam ada kesulitanya dengan dana pemerintah. Sebab, harus menyedot uang sebesar-besarnya yang ada di masyarakat agar menutupi kesulitan fiskal yang dihadapi,\" tegasnya. \"Jika uang JHT ditahan, dan bunganya ditanggung, karena SUN itu diterbitkan pemerintah dan bunganya dibayar pemerintah. Tetapi apakah manfaat bunganya linear untuk para pekerja?\" imbuh Said Didu. Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Tahun 1998 Fuad Bawazier. Apabila pemerintah mengatakan, bahwa fiskal dan ekonomi Indonesia berjalan dengan baik (going to well) atau baik-baik (fine-fine) dinilai main-main saja. \"Sebetulnya, memang posisinya itu berat. Kalau di luar negeri sudah melakukan gerakan-gerakan kita akan terasa nanti, sekarang belum saja,\" kata Fuad. Fuad menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,6 persen saat ini, tidak bisa meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih 2 persen. Harusnya pertumbuhan ekonomi kita 4-5 persen di tengah inflasi global dan naiknya harga komoditas. \"Tapi soal minyak goreng yang harganya aneh dan langka saja pemerintah sudah kewalahan. Uang kita itu habis untuk pembayaran utang dan belanja rutin. Jadi tidak perlu nunggu sampai 56 tahun atau 30-40 persen, kasih saja semua. Nanti kalau mau, dimulai lagi yang baru. Daya beli masyarakat rendah, kenapa uangnya mesti ditahan,\" katanya. Menurut Fuad, pemerintah sebaiknya menunda pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi beban utang seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dan pemindahan IKN. Sebab, proyek dikhwatirkan akan mangkrak apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir di 2024 mendatang. \"Kalau soal Ibu kota baru, ya lihat saja nanti. Kalau presidennya baru, bagaimana, apakah diteruskan atau tidak ? Kalau presiden baru, nggak nerusin ya mangkrak. Itu contoh-contoh pengeluaran yang nggak perlu, sebaiknya distop,\" katanya. Fuad juga mengingatkan, kemungkinan terjadinya ledakan sosial dan politik pada 2023, jika melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. \"Kalau kayak begini berat betul, pengeluaran tidak perlu tidak ditunda, padahal itu mengurangi beban utang dan beban ledakan. Saya kira akan terjadi terjadi itu, ledakan tahun 2023,\" tandas Fuad. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap, perintah Presiden Jokowi kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT bisa memberikan solusi bagi pekerja. \"Soal JHT sebaiknya ada opsi-opsi untuk pengambilan, tidak harus ditahan sampai 56 tahun. Karena dana itu, akan digunakan untuk menyambung hidup sampai dia (pekerja) dapat lagi pekerjaan,\" kata Jumhur. Jumhur mengingatkan, agar dana JHT tidak digunakan untuk membiayai proyek lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya, dimana dana BPJS Ketenagakerjaan Rp 10 triliun diinvestasikan untuk pembangunan LRT Palembang. \"Sampai sekarang kita tidak tahu tindak lanjutnya, nah kita mengingatkan soal JHT ini, kalau tujuannya untuk edukasi sih bagus-bagus saja, tapi kalau digunakan untuk pendanaan proyek lagi, itu yang tidak boleh,\" kata Jumhur. Namun, Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, isu JHT saat ini telah memasuki fase antiklimaks setelah Presiden Jokowi memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menaker Ida Fauziyah untuk merevisi Permenaker No 2 tahun 2022. \"Meskipun isu soal Permenaker no 2 tahun 2022 telah memasuki antiklimaks, isu ini tidak bisa lepas begitu saja, ketika kita mencoba meletakkannya dalam konteks yang lebih besar,\" katanya. Konteks besar tersebut, Mahfuz melanjutkan, yakni situasi sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat luas. \"Yang tentu saja tekanan dan himpitannya dari waktu ke waktu terus bertambah dan semakin merisaukan,\" kata dia. Mahfuz menilai informasi yang disampaikan narasumber memberikan warning atau peringatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi terhadap kondisi fiskal pada 2023. \"Kita tidak tahu, apakah pelemahan tren ekonomi global ini memperburuk situasi itu. Tetapi punya waktu untuk memitigasi ini, dan berani mengambil kebijakan pereventif atau korektif atas semua kebijakan program-proram yang sudah berjalan. Sebab, keresahan sosial semakin menjalar, dan hal ini perlu dibaca betul oleh pemerintah,\" kata Mahfuz. Sebagai penyambung suara masyarakat, Mahfuz berharap agar media ikut membantu menyuarakan situasi ini mengenai situasi kritis fiskal pada 2023. \"Kita mengangkat tema ini sebenarnya untuk menerangi jalan masyarajat di depan, bahwa ada ancaman serius, bukan berarti kita tidak punya harapan dengan kondisi yang tidak terus membaik. Tapi kita paling tidak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi situasi terburuk pada 2023,\" katanya. Mahfuz menegaskan, apa yang disampaikan tokoh-tokoh nasional seperti Said Didu, Fuad Bawazier dan Jumhur Hidayat bukan didasarkan pada \'kebencian\' kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama mencari untuk solusi untuk mengakhiri krisis saat ini. \"Kalau pemerintah merasa situasi ini normal-normal saja, aman-aman saja, padahal tidak. Apalagi kalau ada kekuatan global yang bergerak dan situasi di Indonesia tidak dikelola dengan baik, bisa memicu revolusi sosial,\" tegas Mahfuz. (*)
Bawaslu Wonosobo Dampingi Desa Antipolitik Uang di Lereng Sumbing
Wonosobo, FNN - Badan Pengawas Kabupaten (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, mendorong peningkatan kualitas pemilihan umum (pemilu) dengan melakukan pendampingan terhadap pendirian desa antipolitik uang di Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran di lereng Gunung Sumbing.\"Kami memilih Desa Banyumudal karena secara akses jauh dari kota, berada di perbatasan dengan Kabupaten Magelang,\" kata Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid dalam keterangan pers di Wonosobo, Kamis.Desa Banyumudal berlokasi cukup jauh dari jantung kota Wonosobo, yakni berada di timur laut kota Wonosobo dengan jarak tempuh sekitar satu jam.Sumali menyebutkan program pengembangan dan pendampingan desa antipolitik uang tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu.Selain itu, pembangunan desa antipolitik uang itu juga berfungsi sebagai langkah pengurangan risiko potensi pelanggaran ketika terjadi tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada).\"Pendampingan ini sebagai mitigasi atau pengurangan risiko potensi pelanggaran menghadapi pemilu atau pilkada, selain itu juga sarana edukatif warga dalam memperkokoh pemahaman pemilu,\" jelasnya.Ia menyampaikan sebelum terjadi deklarasi desa antipolitik uang, warga Desa Banyumudal melakukan diskusi terkait pengalaman di desa tersebut saat pemilu dan pilkada, sekaligus memetakan masalah hingga menuliskan harapan ke depan.\"Ini forum merdeka. Semua warga kami minta bercerita. Ada beberapa catatan yang diharapkan. Dari masalah surat suara, masalah DPT (daftar pemilih tetap), hingga pentingnya sosialisasi untuk lansia,\" katanya.Kepala Desa (Kades) Banyumudal Tomo menyambut baik pendampingan dari Bawaslu Wonosobo yang datang untuk mengajak pihak desanya jadi desa antipolitik uang.\"Di desa kami sangat kecil kemungkinan ada praktik politik uang. Dulu, saat pilkades (pemilihan kepala desa), saya jadi (kades) tanpa memberi uang atau materi lainnya,\" katanya.Sementara itu, warga Desa Banyumudal Hendri berharap pada Pemilu Serentak 2024 terdapat surat suara yang lebih praktis. Kalau perlu, tambahnya, cukup satu lembar surat suara untuk memilih lima jenis pemilu.\"Karena selain lebih lama, banyaknya surat suara bikin bingung pemilih, terutama lansia,\" ujarnya.Berbagai masukan dari warga Desa Banyumudal menjadi catatan bagi Bawaslu Wonosobo untuk diteruskan pada forum-forum penyelenggara pemilu. (sws)
Hasto: Usulan Penundaan Pemilu Tak Miliki Landasan Hukum Kuat
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat.\"Hal itu juga melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik, yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi,\" kata Hasto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya, katanya.Atas dasar ketentuan konstitusi pula, lanjutnya, diatur jelas bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.\"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu (2024),\" tegasnya.Presiden Joko Widodo juga berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai usulan yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu.\"Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi, kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi, daripada berpikir menunda Pemilu (2024), sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu (2024),\" jelasnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu hingga dua tahun, agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.Muhaimin menilai krisis pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu terakhir mulai tampak tren perbaikan ekonomi cukup positif.\"Saya menerima para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting. Intinya, prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu tahun atau dua tahun,\" kata Muhaimin. (sws)
HT: Parpol Nonparlemen Wacanakan Koalisi Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengatakan partai nonparlemen memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024. Hary Tanoesoedibjo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024. \"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024,\" kata Hary. Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara. \"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan,\" kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen. Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan itu merupakan silaturahmi, mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan di 2024. Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen. Hary menyampaikan wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen. Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan uji materiil mengenai ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen \"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen,\" kata dia pula. Kemudian, pertemuan parpol nonparlemen itu, menurut dia, juga membahas untuk membentuk sekretariat bersama. \"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru,\" ujarnya lagi. Kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi menurut Hary, masih akan dimatangkan. Dia mengatakan ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara. \"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya,\" kata Hary. Nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.Sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago. (sws)
KSP: Pemerintah Pastikan Lindungi Orang Utan dalam Pembangunan IKN
Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan Pemerintah memastikan akan melindungi orang utan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Tenaga ahli utama KSP Wandy Tuturoong menanggapi pemberitaan media asing yang mengkhawatirkan masa depan orang utan akan terdampak oleh pembangunan IKN menyatakan kekhawatiran tersebut memang beralasan.\"Dan itu bagian dari kontrol publik yang harus diapresiasi dan diperhatikan oleh Pemerintah,” kata Wandy dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis.Menurut Wandy, untuk mewujudkan IKN, Pemerintah jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai kajian, salah satunya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan IKN. Pemerintah juga menyusun berbagai dokumen perencanaan termasuk Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dengan konsep Forest City IKN.Kajian tersebut, ujar Wandy, merekomendasikan lima peta jalan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Dua di antaranya terkait erat dengan eksistensi orang utan, yakni perbaikan kualitas satwa liar, dan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis.“Jadi bukan cuma orang utan saja sebenarnya yang harus dilindungi di wilayah IKN. Namun juga satwa-satwa liar lainnya, seperti kucing kuwuk, burung migran, buaya muara, macan dahan, lutung, dan penyu,” katanya lagi.Wandy menyebut, ada dua rekomendasi KLHS yang masuk dalam masterplan IKN, yakni pusat kegiatan primer di timur IKN dan pusat kegiatan sekunder di utara IKN yang berbatasan langsung dengan nondevelopable land, dikhususkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, inovasi dan riset dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.Sedangkan untuk perlindungan dan perbaikan kualitas satwa, kata dia lagi, dibuat koridor satwa artifisial seperti kanopi dan rambu-rambu satwa berdasarkan Permen LHK No. 23/2019.“Kami dari Kantor Staf Presiden akan berusaha mengawal rekomendasi ini, agar menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan dan pembangunan IKN. Kami juga berharap partisipasi masyarakat dan aktivis lingkungan untuk menjaga agar konsep IKN yang green dan sustainable ini benar-benar terwujud,” ujarnya pula. (sws)
Komisi IX DPR RI Prihatin Kondisi Stunting di Gorontalo
Jakarta, FNN - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh prihatin dengan tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo. Nihayatul Wafiroh dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh pemerintah, sebesar 14 persen. Menurut wakil rakyat yang akrab disapa Ninik tersebut, penyelesaian persoalan stunting tentu bukan hanya berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan saja, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting. \"Mungkin ada budaya-budaya menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil tidak mendapatkan akses (gizi yang baik),\" katanya pula. Bisa jadi, ujar dia lagi, ada budaya yang menjadikan kaum perempuan contohnya kalau makan harus setelah suaminya selesai makan. \"Atau apa, ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu,\" katanya, usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan COVID-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Dia mengatakan berdasarkan penjelasan Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo, maka tingginya angka stunting di daerah itu disebabkan faktor ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik beranggapan jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, maka seharusnya persoalan gizi jadi sesuatu yang sederhana dan mudah diatasi. Kekayaan alam Gorontalo yang meliputi gunung dan lautan bisa menjadi potensi terbesar daerah tersebut. Ia menyebutkan masih terdapat 900 orang dari jumlah total penduduk Gorontalo sebesar 1,3 juta jiwa yang tercatat sebagai penduduk miskin. Ninik meminta Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan menangani persoalan stunting. \"Dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa stunting masih tinggi di Gorontalo,\" kata dia lagi. Ninik mengatakan butuh kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini prihatin dengan tingginya angka stunting di Gorontalo yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut dia, seharusnya kebutuhan gizi dan protein masyarakat setempat dapat terpenuhi, mengingat kondisi geografis Gorontalo yang kaya hasil laut. \"Kami sangat prihatin, kondisi geografis alami di Gorontalo ini kan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi di sini, kemudian dari segi makanan jagung di sini nomor satu, segi kesediaan alam tidak jadi masalah,\" kata dia pula. Dia menduga yang menjadi masalah yakni mengenai pola hidup, pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. \"Karena di sini juga tadi anemia masih sangat tinggi,\" kata dia. Yahya mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting. Untuk penanganan, menurut dia, perlu sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. \"Karena itu kami mengharapkan supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus,\" ujarnya lagi. (sws)
POPULER
