POLITIK
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda tunggal yaitu pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Selasa pagi.Dalam surat undangan rapat disebutkan bahwa Rapat Paripurna tersebut telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI antara Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa (14/2).Rapat Paripurna tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan pembatasan kehadiran anggota sehingga rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual.Untuk kehadiran fisik dibatasi hanya 30 persen sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR pada tanggal 3 Februari 2022.Rapat Paripurna direncanakan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, pada Selasa pukul 10.30 WIB. (sws, ANTARA)
Inmendagri Terbaru Sebut Wilayah PPKM Level 3 Menurun Signifikan
Jakarta, FNN - Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022. \"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Kemudian wilayah dengan level 2 jadi bertambah yang semula 37 daerah menjadi 55 daerah. Sedangkan untuk daerah level 4 belum mengalami perubahan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2022, yaitu tetap 7 daerah. \"Begitu juga halnya dengan level 1 hingga saat ini belum ada daerah di wilayah Jawa dan Bali yang masuk ke level 1,\" kata dia. Menteri Dalam Negeri kembali mengevaluasi PPKM di seluruh Indonesia. Dari evaluasi, kata dia menunjukkan penanggulangan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang terus membaik dengan adanya penurunan jumlah kasus harian, serta mulai menggeliatnya roda perekonomian di berbagai wilayah melalui kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh pemerintah. \"Perpanjangan PPKM tertuang dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali akan berlaku efektif mulai 15-21 Maret 2022,\" kata dia. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 yang akan berlaku efektif 15-28 Maret 2022. “Di luar Jawa dan Bali saat ini juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana sudah banyak daerah kabupaten/kota yang turun dari level 3 menjadi Level 2,\" kata Safrizal. Lebih lanjut, dia menjelaskan jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah daerah yang berada di level 2 dari 63 daerah menjadi 168 daerah, dan level 1 dari yang sebelumnya 3 daerah menjadi 18 daerah. (sws, ANTARA)
LaNyalla: Negara Tak Boleh Diserahkan ke Politisi yang Hanya Berpikir Kekuasaan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan hegemoni partai politik yang begitu kuat akibat Amandemen Konstitusi 20 tahun silam, membuat penyelenggara negara telah didominasi oleh politisi. Menurut LaNyalla, mereka hanya berpikir melanggengkan kekuasaan, bukan seperti negarawan yang memikirkan keberlangsungan demokrasi bagi anak cucu nanti. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech Dialog Kebangsaan bertema \"Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa\", kerjasama DPD RI dan Gerakan Bela Negara, di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 Maret 2022. Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Profesor Din Syamsuddin; Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Profesor Suteki; Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN), Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo sebagai pembicara. Sedangkan Ketua Dewan Syuro Partai Umat, Amien Rais menyampaikan pandangannya secara virtual. Acara tersebut dihadiri beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, para pegiat dan pemerhati konstitusi danpara pengurus GBN. Sejumlah emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang belakangan sering melakukan aksi unjuk rasa juga ikut bergabung dalam acara yang berlangsung \"panas\" itu. \"Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya mereka yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat. Elemen-elemen non-partisan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan peran. Juga DPD RI sebagai wakil daerah,\" katanya. Faktanya, mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah. Tidak heran jika yang terjadi belakangan ini semua seperti berjalan suka-suka, tidak peduli terhadap rakyat. \"Salah satu contoh terbaru, tentang wacana penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hari Selasa, 8 Maret lalu, mengatakan; “Kalau Partai Kompak, Presiden Jokowi Pasti Setuju”. Kalimat itu menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, jika mayoritas partai politik kompak, maka Amandemen Konstitusi akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka. Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo karena secara prosedural sudah cukup. \"Inilah yang saya sebut bahwa hasil Amandemen 2002 memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat kebut-kebutan tanpa rem,\" tuturnya. Ia tidak bisa mengatakan dengan kalimat normatif, bahwa baik tidaknya konstitusi tergantung karakter dan niat para penyelenggara negara. \"Jadi bagaimana mungkin kita serahkan arah perjalanan bangsa yang besar dan majemuk ini hanya kepada politisi, yang berpikirnya lima tahun ke depan untuk mempertahankan kekuasaan? Atau kalau perlu menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan?\" ujar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla juga sependapat dengan pernyataan Pak Prijanto dalam bukunya yang berjudul, \"Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia, dimana dirinya juga memberi kata pengantar dalam buku tersebut, yang disebutkan, perencanaan yang baik, pemikiran yang luhur dan jiwa negarawan dalam menyusun konstitusi adalah setengah atau separuh dari keberhasilan. \"Artinya konstitusi itu harus baik. Tidak boleh tidak baik atau asal-asalan, dan diserahkan semua tindak lanjutnya secara terbuka kepada undang-undang di bawahnya. Karena konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis, yang akan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara,\" katanya. Faktanya, saat ini berdasar penelitian yang mendalam oleh sejumlah guru besar, seperti Profesor Kaelan dan Profesor Sofian Effendi, yang secara bulat menyatakan, isi pasal-pasal hasil Amandemen 2002 sudah tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila. \"Lalu apakah akan kita biarkan saja hal ini menjadi bahaya di masa depan? Menjadi ancaman bagi generasi anak cucu kita di masa depan? Dengan kita diam dan pura-pura tidak tahu bahwa ada persoalan mendasar di dalam tata negara kita,\" ujarnya. \"Kita di sini tidak dalam konteks memberi penilaian terhadap era atau orde yang pernah ada di negara ini. Saya ingin kita fokus kepada Pancasila sehingga demokrasi benar-benar ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat’. Bukan berubah menjadi; ‘Dari Rakyat, Oleh Partai Politik dan Presiden, dan Untuk Kekuasaan’,\" ucapnya. (MAI/FNN).
HPN 2023, PWI Tetapkan Sumatera Utara Menjadi Tuan Rumah
Jakarta, FNN. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Provinsi Sumatra Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, kata Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.\"Ada beberapa daerah memang sudah menyampaikan minatnya, misalnya Aceh, begitu juga Kepulauan Riau, tapi itu masih informal aja. Kalau Sumut sudah lengkap semua,\" kata Atal.Dia menilai Sumatera Utara merupakan provinsi yang sudah paling siap untuk menjadi tuan rumah HPN 2023 dibandingkan dengan provinsi lainnya. Bahkan, tambahnya, rekomendasi dari gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan PWI Sumut sudah dinyatakan lengkap seluruhnya.Ditetapkannya Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah HPN 2023 disambut gembira PWI Sumut. Pasalnya, selama sekitar hampir 30 tahun penyelenggaraan HPN, Sumut belum pernah menjadi tuan rumah.\"Alhamdulillah, hari ini sudah diputuskan Sumut mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah HPN 2023. Saya, sebagai Ketua PWI Sumatera Utara, merasa senang, bangga, dan terharu karena sudah hampir 30 tahun HPN, Sumut tidak kebagian menjadi tuan rumah,\" kata Ketua PWI Sumatera Utara Farianda.Farianda berharap penyelenggaraan HPN yang akan datang dapat berjalan sukses dan lancar.\"Karena seperti kita tahu, dampak positif HPN itu salah satunya adalah menaikkan pendapatan ekonomi daerah di mana HPN itu digelar. Demikian juga akan ada isu-isu nasional yang akan dilahirkan nantinya di HPN 2023,\" ucapnya.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut antusias kepercayaan yang diberikan oleh PWI Pusat sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional Tahun 2023.\"Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dan tentu kami akan mempersiapkan acara tersebut, karena kami tahu benar bahwa keberadaan jurnalis sebagai pendukung di dalam sebuah proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan itu sangat penting sekali,\" ujar Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Afifi Lubis. (Sof/ANTARA)
Kemhan dan TNI Diingatkan untuk Menggunakan Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M. Herindra mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung Pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.Hal itu disampaikan Herindra saat memimpin rapat tentang optimalisasi produk dalam negeri sebagai bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia, di Kantor Kemhan Jakarta, Senin.\"Kita harus bangga dengan produk dalam negeri sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemhan dan TNI harus menggaungkan dan menjadi pelopor penggunaan produk dalam negeri,\" katanya.Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut mengatakan Kemhan telah mengidentifikasi potensi belanja barang dan modal yang dioptimalkan dari produksi dalam negeri. Hal itu sebagai upaya Kemhan mendorong implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.Selain itu, dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) canggih, Indonesia memang masih harus membeli dari luar negeri atau mengimpor.Namun, tambahnya, apabila alutsista tersebut mampu dibuat di dalam negeri, maka pengadaannya harus diupayakan dari produksi dalam negeri.\"Apa yang bisa dikerjakan dalam negeri harus dikerjakan di dalam negeri. Di sisi lain, untuk yang belum bisa dikerjakan di dalam negeri, Kemhan senantiasa berupaya untuk mendorong upaya kontribusi ke industri dalam negeri melalui optimalisasi offset dan transfer of technology,\" ujarnya.Turut mendampingi Herindra dalam rapat tersebut ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto dan Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya TNI Amarulla Octavian.Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat eselon I Kemhan serta Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara, yakni pejabat inspektorat, asisten perencanaan, asisten logistik, dan pejabat pengadaan. (Sof/ANTARA)
Kongres Parlemen Sedunia Menguatkan Diplomasi RI
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Kamrussamad mengatakan Kongres Parlemen Se-dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menguatkan diplomasi Indonesia di dunia internasional.\"Dalam hal diplomasi internasional, Indonesia punya akses posisi tawar yang kuat serta berkesinambungan ke para parlemen dunia,\" kata Kamrussamad di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Indonesia bisa masuk dalam pembahasan isu perekonomian global dan mampu mempengaruhi perdebatan isu-isu utama dunia, misalnya, perdagangan dan perpajakan internasional.Selain itu, Indonesia juga memiliki akses ke bantuan teknis dan pelatihan dalam bidang-bidang ekonomi dan keuangan utama, seperti kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa dan supervisi perbankan.Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menjelaskan manfaat yang lebih luas lagi dimana sebagai tuan rumah, Indonesia mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan global, yang pada akhirnya membantu perkembangan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi industri dan ekspor Indonesia.Dalam hal konflik kemanusiaan kata dia, Indonesia menjadi tuan rumah dalam rangka pembahasan untuk menciptakan keamanan serta perdamaian dunia.Sementara itu, anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Indonesia kongres parlemen sedunia bagian dari mengemban amanat konstitusi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.\"Mewujudkan tata dunia yang berkeadilan terutama bagi kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta menjaga kedaulatan NKRI di pentas diplomasi dunia,\" jelas Juwaini.Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU ke-143 digelar di Madrid yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
IPU Momentum Indonesia Mendorong Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pelaksanaan Kongres Parlemen Se-dunia (IPU) ke-144 di Bali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan dan mendorong terwujudnya perdamaian dunia.\"Kongres IPU ke 144 di Bali ini menjadi forum dan momen yang pas bagi Indonesia untuk terlibat aktif, baik sebagai tuan rumah maupun peserta untuk menyuarakan dan mendorong perdamaian bagi konflik yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina,\" kata Christina kepada ANTARA di Jakarta, Senin.Dia menilai, konflik Rusia-Ukraina berdampak luas pada kemanusiaan karena lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi, belum lagi korban jiwa yang jatuh di kedua belah pihak.Menurut dia, peran diplomasi perlu dilakukan Indonesia dalam sidang IPU untuk mendorong terwujudnya perdamaian di dunia karena parlemen harus menjadi bagian dari mencari solusi.\"Saya melihat peran diplomasi mendorong perdamaian bisa dilakukan Indonesia dalam sidang IPU nanti, parlemen sebagai wakil rakyat harus menjadi bagian dari upaya mencari solusi,\" ujarnya.Christina mengatakan, IPU menjadi kesempatan bagi bagi Indonesia untuk memaksimalkan forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian dunia.Selain itu menurut dia, ada banyak permasalahan yang juga penting untuk diangkat dan dibicarakan bersama dalam forum IPU, seperti perubahan iklim yang dampaknya mengancam seluruh warga dunia.\"Mekanisme global untuk penanganan pandemi dan kesetaraan bagi negara-negara untuk memberikan hak kesehatan melalui vaksin dan alat kesehatan bagi penduduknya,\" katanya.Sebelumnya, DPR RI menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Parlemen Se-dunia (IPU) ke-144 akan dilaksanakan pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. IPU ke-144 tersebut mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\". (Sof/ANTARA)
Paling Akhir, Gubernur Kaltim Serahkan Tanah dan Air
Jakarta, FNN. Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi yang paling terakhir menyerahkan tanah dan air ke Presiden Joko Widodo, dari seluruh gubernur se-Indonesia dalam prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin. \"Tanah dan air yang diserahkan oleh Gubernur Kaltim ke Presiden RI diambil dari dua daerah, yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser,\" ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim M Syafranuddin dihubungi ANTARA, Senin.Mengenai alasan mengapa Gubernur Kaltim mendapat giliran paling akhir menyerahkan tanah dan air ke Presiden, ia enggan berspekulasi apakah itu karena Kaltim merupakan tuan rumah dan sebagai lokasi IKN Nusantara. Namun ia menjawab bahwa itu merupakan urutan penyerahan yang sudah diatur oleh Protokol Presiden RI. Sedangkan ketika ditanya tentang tanah dan air yang diambil dari Kutai Kartanegara dan Paser, mengapa dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi lokasi IKN justru tidak diambil tanah dan airnya, ia mengatakan bahwa pengambilan tanah dan air dilakukan berdasarkan sejarah. Menurut dia, tanah dan air dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diambil dari Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari Museum Tenggarong, kemudian dari Kabupaten Paser. Tanah dan air dari dua kabupaten ini sebagai simbol dari semua kesultanan dan suku di Kaltim, dalam mendukung pemindahan IKN Nusantara ke Kaltim. Tanah dan air tersebut diambil secararitual adat dan mendapat dukungan Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser, dibungkus dengan kain kuning yang merupakan ciri khas kesultanan di Kaltim. Kemudian dibawa menggunakan anjat, tas seperti ransel yang berbentuk bundar dan terbuat dari rotan. Anjat adalah kerajinan anyaman khas Suku Dayak di Kaltim. Bentuk anjat menyerupai tabung dengan tinggi sekitar 70 cm (centimeter), garis tengah lingkaran atas maupun bawah sekitar 50 cm. Anjat digunakan untuk membawa benda atau hasil bumi. Sedangkan penggunaan anjat dalam prosesi hari ini juga sebagai lambang dukungan warga Dayak Kaltim terhadap IKN yang disatukan dengan semangat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kesultanan di Kaltim. Berdasarkan sejarah, tutur dia, Desa Kutai Lama tahun 1300 merupakan pusat Pemerintahan Kutai Kartanegara dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, memindahkan pusat pemerintahan ke Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, dan kini terakhir di Tenggarong. Sementara Kesultanan Paser, sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas, sebuah kerajaan yang berdiri tahun 1516 dan dipimpin Ratu Aji Putri Botung atau Ratu Aji Putri Petong. Wilayah IKN Nusantara saat ini bagian dari wilayah Pemkab Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser. (ida/ANTARA)
Syarat Perjalanan Dihapus, Pertumbuhan Ekonomi Terdorong
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Elva Hartati menyebutkan penghapusan syarat PCR dan antigen terhadap perjalanan domestik, baik darat, laut, maupun udara, bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya dengan penghapusan syarat tes perjalanan ini oleh Pemerintah yang dibarengi dengan pelonggaran aktivitas ekonomi, akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan masyarakat,\" kata anggota Komisi IX DPR Elva Hartati di Jakarta Senin. Menurut Elva, Pemerintah telah melihat berbagai aspek sebelum mengeluarkan kebijakan penghapusan syarat perjalanan dengan PCR atau antigen. Dengan sifat Omicron yang inkubasinya sangat pendek, kata dia, akan tidak mudah mendeteksi penularan Omicron jika orang tanpa gejala. Elva menilai yang paling penting adalah Pemerintah terus melakukan testing, tracing, penegakan protokol kesehatan, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster. \"Pesan saya bahwa pandemi belum berakhir dan kasus positif harian COVID-19 masih sekitar 14.000 orang dengan jumlah kematian di atas 200 orang setiap hari. Untuk itu, kita tetap harus waspada dan terus melakukan protokol kesehatan,\" ucapnya. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan bahwa cakupan vaksinasi kedua yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki antibodi COVID-19 sudah tinggi kebijakan penghapusan syarat perjalanan itu layak untuk uji coba dengan pemantauan yang ketat. Iwan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap konsisten. Masyarakat harus menyadari saat ini COVID-19 masih dalam kondisi wabah di Indonesia. \"Kita belum masuk ke endemi sehingga risiko peningkatan kasus masih cukup besar. Agar tidak terjadi lonjakan dengan pelonggaran perjalanan dalam negeri ini, prokes harus diterapkan konsisten,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Kemiskinan Dapat Dikurangi dengan Ketersediaan Air Bersih?
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengungkapkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.\"Bagi kita di Indonesia (ketersediaan air) menjadi masalah karena kita memang memerlukan air dan mengatasi stunting (tengkes) juga perlu ketersedaiaan air,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut seusai membuka acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) yang diselenggarakan oleh The Asia Water Council bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).\"Air dan sanitasi dapat mengurangi kemiskinan. Daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan sanitasi,\" ungkap Wapres.Wapres mengakui bahwa ketersediaan air bersih bagi penduduk dunia masih kurang.\"Air sih banyak. Akan tetapi, air bersihnya yang kurang sehingga perlu upaya-upaya (penyelesaian) di samping karena akibat dari pada climate change itu menjadi masalah,\" tambah Wapres.Penyediaan air bersih, menurut Wapres, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mencapai SDM unggul.\"Karena SDM unggul juga sangat terkait dengan kesehatan dan kesehatan terkait dengan air. Jadi, air itu sumber kehidupan dan sumber pembangunan ekonomi, terutama pertanian,\" ungkap Wapres.Oleh karena itu, kata Wapres, Indonesia membangun berbagai bendungan dengan membangun lebih dari 60 bendungan dan 1.000 embung.\"Masih akan terus dibangun. Kita harapkan dari forum ini akan lahir gagasan-gagasan besar dan strategis untuk mengatasi kekurangan air,\" kata Wapres.Wapres juga menyebut Indonesia dalam tahap seleksi sebagai tuan rumah World Water Forum 2024.\"Jadi, Indonesia akan berjuang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 karena kita memang ingin menjadi negara terus mendorong menyelesaikan masalah air yang berkelanjutan untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua,\" tegas Wapres.Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, Wapres menyebut akan sangat berkorelasi pada penanganan tiga permasalahan yang saat ini menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia, yaitu: pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, pembangunan SDM unggul; dan ketiga, penurunan angka tengkes.Ia menegaskan bahwa ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan karena di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48—97,21 persen.Akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak, kata Wapres, juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia.Selain itu, upaya penurunan prevalensi tengkes juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai sehingga air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita.Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal, 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya, termasuk untuk mencegah tengkes.Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan tengkes. (Ida/ANTARA)
POPULER
