POLITIK
BI Sultra: Kegiatan Presidensi G20 Positif Bagi Ekonomi Jangka Panjang
Kendari, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara menyebut kegiatan penyelenggaraan Presidensi G20 akan berdampak positif bagi perekonomian jangan panjang di daerah itu.\"Penyelenggaraan G20 memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial budaya bagi Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara,\" kata Plt Kepala BI Sultra Doni Saptadijaya di Kendari, Ahad.Dia menyebut, beberapa dampak dari penyelenggaraan Presidensi G20 bagi perekonomian Sulawesi Tenggara di antaranya meningkatnya penerimaan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan selaras dengan promosi pariwisata yang dilakukan.\"Kedua meningkatnya ekspor seiring investasi yang terus didorong di sektor hulu-hilir,\" jelas dia.Ketiga, membaiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat seiring investasi yang terus Berkembang di sektor ritel yaitu perumahan, kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, dan fasilitas publik lainnya.Keempat, komitmen kebijakan Indonesia bersama negara G20 untuk mengintegrasikan dampak pandemi dan perubahan iklim ini kedepannya akan berpotensi menjadikan Sultra sebagai salah satu provinsi yang didorong untuk menerapkan green investment.\"Hal tersebut tentu berdampak positif bagi kelestarian lingkungan Sultra di tengah investasi pada industri pengolahan nikel masih tumbuh positif,\" kata Doni.Doni menjelaskan, secara umum agenda utama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah pada Presidensi yaitu mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan iklusif usai pandemi.Dia menjelaskan, enam agenda G20 dalam jalur keuangan pertama koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan globa, kedua upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital, keempat pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).\"Kelima peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta keenam agenda perpajakan internasional,\" demikian Doni. (mth)
LaNyalla: Akibat Amandemen Berlebihan, Negara Dijalankan Suka-Suka
Surakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti kembali menyoroti Amandemen Konstitusi tahun 1999 dan 2002, yang dinilai sebagai kecelakaan konstitusi, mengakibatkan negara ini dijalankan suka-suka oleh Partai Politik dan Pemerintah. Hal itu dikatakan LaNyalla di hadapan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII pada acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (27/2/2022). Pada kesempatan itu,Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum DPD RI Empi Muslion dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star. Hadir pula Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII berserta permaisuri Gusti Kanjeng Ratu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, Pengurus KADIN Indonesia, Wiweko Adi Nugroho, PYM Addatuang Sidenreng XXV HA Faisal Andi Sapada dan sejumlah tamu undangan lainnya. “Ini karena Amandemen Naskah Asli UUD1945 saat itu memberikan kekuasaan yang besar kepada partai politik, dengan menghilangkan kekuasaan elemen non-partisan yang sebelumnya ada, sehingga hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ini,” tandas LaNyalla. Sehingga, lanjutnya, apa yang kita lihat dan rasakan belakangan ini, semua seperti berjalan suka-suka. Aturan yang tidak sesuai, diganti. Undang-Undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak. “Dan Partai Politik bersepakat membuat aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold, meskipun semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudarat-nya ketimbang manfaat-nya. Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam. Tetapi semua berlalu dan tetap berjalan,” imbuhnya. Partai Politik melalui Fraksi di DPR juga yang membentuk Undang-Undang bersama Pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan. Sistem perekonomian nasional juga sudah berubah dari sistem ekonomi Pancasila, yang memisahkan dengan jelas antara Koperasi dan usaha rakyat, BUMN serta Swasta, menjadi ekonomi liberal kapitalistik. Dimana cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang, perlahan tapi pasti telah dimasuki oleh swasta. “Oleh karena itu saya sengaja menggugah kesadaran publik. Bahwa kita harus serius memikirkan masa depan Indonesia agar lebih baik. Agar lebih cepat untuk dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya. Kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa ini. Demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri. “Saya mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan, bukan politisi,” pungkasnya. (*)
Partai Gelora Minta Krisis Ukraina Tidak Dijadikan Ide Liar atau Lelucon Politik untuk Tunda Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meminta pihak tertentu untuk tidak menjadikan krisis Ukraina sebagai ide liar atau lelucon politik. Yakni dengan mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu 2024. \"Saya mengkhwatirkan krisis Ukraina ini, jangan-jangan nanti turunannya akan dipakai untuk melakukan justifikasi terhadap ide-ide liar, menjadi lelucon-lelucon politik baru. Ada pendapat yang mencoba mengkaitkan konflik Rusia-Ukraina sebagai salah satu faktor untuk menunda Pemilu Tahun 2024,\" kata Mahfuz dalam keterangannya Minggu (27/2/2022). Hal ini telah disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber diskusi bertajuk \'Krisis Ukraina, Kenaikan Harga dan Dampaknya Bagi Indonesia\' yang diselenggarakan Narasi Institute pada Jumat (25/2/2022) lalu. Menurut Mahfuz, pikiran-pikiran tersebut semakin irasional dan tidak mendidik publik. Ia menyadari bahwa konflik Rusia-Ukraina ini akan berlangsung panjang dan memicu kenaikan harga komoditas. khususnya energi seperti minyak mentah dan gas dunia. \"Tapi ya jangan dijadikan alasan tambahan untuk penundaan Pemilu 2024. Jadi kelihatanya akan banyak pikiran-pikiran baru yang semakin irasional dan ini tidak mendidik publik. Harusnya dalam situasi krisis saat ini, kita harus mengedepankan rasionalitas,\" katanya. Ketua Komisi I DPR Periode 2015-2010 ini menegaskan, konflik Rusia-Ukraina merupakan perang supremasi antar kekuatan global, setelah kegagalan barat dalam menekan China dalam krisis pandemi Covid-19. \"Saya kira Rusia akan mengelola isu ini untuk waktu yang agak panjang. Rusia ini gerbang ke negara barat, apalagi kalau NATO melibatkan diri dalam perang ini akan semakin panjang waktunya,\" kata Mahfuz. Selain Ukraina, Rusia masih melihat ada ancaman dari tiga negara tetangga di sekitarnya yang dinilai pro barat, yakni Latvia, Lithuania dan Estonia. Sehinga setelah Ukraina selesai, bisa saja tiga negara tersebut, dianeksasi Rusia selanjutnya. \"Dan kalau kita lihat, ketika Amerika Serikat menarik pasukan dari Afghanistan, itu bukan ditarik pulang, tapi direlokasi ke Asia Tengah. Bisa saja digunakan untuk kepentingannya di kawasan Rusia. Karena secara geopolitik dan geostrategis Rusia, merupakan pintu masuk wilayah barat dan wilayah timur,\" ungkapnya. Mahfuz menilai Rusia tidak akan tunduk pada tekanan barat, meskipun diberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut, lanjutnya, justru bisa memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia, yang imbasnya juga akan dirasakan Indonesia. \"Jadi memang ada permainan pertarungan antara kekuatan-kekuatan global (world game of global supremasi) yang coba bertarung dari sisi supremasi, setelah pandemi tidak memberikan dampak sistematik kepada China,\" jelasnya. Tanpa disadari, lanjutnya, konflik ini telah memicu resesi ekonomi dan inflasi secara global. Hal ini juga akan terjadi di Indonesia dan akan menambah tekanan persoalan-persoalan ekonomi di tanah air. \"Sekali lagi saya khawtir, ketika ada orang membaca situasi global semacam ini dikaitkan dengan situasi ekonomi kita yang juga sedang tidak bagus. Mereka akan mengambil keuntungan pragmatis dengan membiarkan negara tidak punya solusi sistemik untuk mengatasi situasi krisis ini,\" katanya. Demi kepentingan politiknya, kata Mahfuz, orang-orang tersebut, sengaja membiarkan ekonomi bertambah buruk dan susah, dan dimana harga-harga kebutuhan pokok akan semakin melambung tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi pembenaran bagi mereka, bahwa negara tidak perlu membiayai pelaksanaan Pemilu 2024 yang membutuhkan anggaran kira-kira sebesar Rop 100-150 triliun, sehingga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. \"Kira-kira cara berpikir mereka, daripada kita mengeluarkan uang Rp 100-150 triliun untuk membiayai Pemilu, lebih baik digunakan untuk yang lain. Toh Pilkada saja bisa kita undur dan kita ganti dengan Plt. Mudah-mudahan ini, hanya suudzon saya saja, tapi bisa saja lompatan-lompatan berpikir semacam itu terjadi,\" katanya. Sekjen Partai Gelora mengaku tidak setuju dengan pikiran-pikiran semacam ini diinisiasi ke publik, karena membodohi masyarakat, dimana negara seolah-olah tidak mempunyai ide untuk menyelesaikan ancaman tekanan ekonomi. \"Situasi pandemi sekarang menjadi krisis ekonomi yang juga dialami semua negara, tidak perlu dikaitkan dengan krisis Ukraina. Pandemi sudah menciptakan kasus minyak goreng, bagaimana reaksi ibu-ibu ketika antri, mereka tidak lagi menyalakan produsen. Tapi mereka salahkan negara, pemerintah, mereka salahkan Presiden,\" katanya. Mahfuz meminta agar orang-orang tersebut, bisa ikut serta memberikan solusi untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini, bukan sebaliknya melakukan lompatan-lompatan berpikir yang tidak logis dan tidak rasional. \"Pemilu 2019 lalu, saja telah menciptakan pembelahan yang sampai sekarang tidak selesai. Makanya, saya khawatir krisis ekonomi akan bergeser menjadi krisis sosial,\" katanya. Dalam level terntentu, Partai Gelora juga mengkwatirkan krisis sosial tersebut akan menjadi krisis politik, yang akan merugikan masyarakat dan perjalanan demokrasi Indonesia. \"Tidak usah berpikir penundaan Pemilu, selesaikan saja kasus minyak goreng, atau selesaikan kasus tahu dan tempe. Publik sudah resah dengan efek pembelahan selama ini, jangan ditambahin masalah baru lagi,\" katanya. Publik, kata Mahfuz, harus diberikan mitigasi mengenai cara mengatasi tekanan ekonomi saat ini. Bukan sebaliknya, diberikan pikiran tidak logis yang bisa memicu krisis sosial dan politik. \"Saat ini begitu banyak kepentingan global yang bermain, begitu kita ada krisis sosial dan krisis politik, kekuatan global akan masuk ke Indonesia untuk memainkan situasi. Jadi jangan ada ide-ide nakal yang tidak logis yang bisa merusak akal sehat,\" pungkasnya. (*)
KPU-Pemkab Banjarnegara Perkuat Sinergi Terkait Persiapan Pemilu 2024
Purwokerto, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah kabupaten setempat terus memperkuat sinergi terkait dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024.\"Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus diperkuat untuk menyukseskan persiapan Pemilu 2024,\" kata Anggota KPU Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM M. Syarif SW ketika dihubungi dari Purwokerto, Minggu.Syarif mencontohkan pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait secara berkala melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.\"Kami juga berkoordinasi dengan Dindukcapil, Dindikpora dan Kantor Kemenag Banjarnegara terkait pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maupun adanya pemilih pemula,\" katanya.KPU Kabupaten Banjarnegara juga berkoordinasi dengan dinas terkait, DPRD Banjarnegara dan juga partai politik terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.Selain itu pihaknya juga bersinergi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, salah satunya melalui siaran rutin di radio milik Pemkab Banjarnegara selama masa pandemi COVID-19.\"Kami berharap dengan adanya sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat maka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan,\" katanya.Pihaknya juga berharap seluruh instansi terkait ikut menyosialisasikan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada seluruh masyarakat di wilayah setempat.\"Kami mengajak semua instansi terkait untuk ikut menyosialisasikan agar makin masif,\" katanya.Sementara itu KPU Banjarnegara juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara bersamaan dengan kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh KPU Banjarnegara.KPU Banjarnegara juga akan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan juga secara virtual atau dalam jaringan akan berupa unggahan informasi tentang pemilihan umum di laman \"website\" dan juga media sosial resmi milik KPU Banjarnegara.\"Informasinya dalam bentuk video, grafis, foto, gambar dan juga teks. Selain itu juga ajakan kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas serta mau menghormati perbedaan pilihan,\" katanya. (mth)
Warga Umat Hindu di Boyolali Buat Patung "Ogoh Ogoh" Jelang Nyepi
Boyolali, FNN - Warga Umat Hindu di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah melakukan beragam persiapan salah satunya membuat patung \"Ogoh Ogoh\" untuk acara Tawur Agung yang akan digelar menjelang Hari Raya Nyepi, di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, pada 2 Maret 2022..Proses pembuatan patung Ogoh Ogoh dilakukan di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar ini, dikerjakan oleh pemuda Karang Taruna Umat Hindu desa setempat, untuk persiapan acara Tawur Agung menjelang Hari Raya Nyepi, kata Pengurus Pura Bhuana Puja Dusun Wonodadi, Desa Karanganyar, Taman Sari, Boyolali, Agus Setiyono, di Boyolali, Minggu.Patung Ogoh Ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhuta) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur serta tak terbantahkan.Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa.\"Patung Ogoh Ogoh terbuat dari bambu, kertas, dan sebagainya berbentuk raksasa mempunyai tinggi sekitar 3 meter dan sudah dikerjakan sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang,\" katanya.Menurut dia, pembuatan patung Ogoh Ogoh pada tahun ini, kembali dilakukan, setelah sempat berhenti pada masa pandemi COVID-19 di wilayah ini.\"Kami terpaksa memulai lagi membuat patung Ogoh Ogoh ini, yang jelas anak anak muda tidak patah semangat. Namun, mereka tidak ada arak-arakan seperti acara-acara sebelumnya dan hanya untuk intern saja,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, proses pembuatan patung ogoh-ogoh oleh para pemuda Umat Hindu di lereng Gunung Merapi tersebut untuk konstruksi tulangan pokok dengan memakai bambu. Untuk rangkanya memakai kawat D ukuran 2 milimeter dan bambu yang diraut.Pada bagian lapisan terdalam patung untuk membentuk badan patung, memakai kawat nyamuk. Lapisan berikutnya ada \"styrofoam\" bekas dan busa tipis untuk detail tubuh.Dia menjelaskan untuk lapisan terluar Ogoh Ogoh menggunakan tisu toilet yang ditempel menggunakan lem putih. Hal tersebut untuk menciptakan kerutan seperti kulit asli dalam penyelesaian akhir.\"Pembuatan satu patung Ogoh Ogoh ini, menghabiskan anggaran sekitar lima juta rupiah bersumber dari dana swadaya umat,\" demikian Agus Setiyono . (mth)
Keserakahan Indomaret Hingga Harus Hancurkan Masjid
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENGAGETKAN bahwa sepanjang Jalan Cihampelas Bandung ternyata berdiri 7 (tujuh) toko Indomaret. Terakhir dibangun adalah Indomaret di atas lahan penghancuran Masjid \"Nurul Ikhlas\" yang merupakan bangunan cagar budaya. Wuih serakah sekali hingga harus membuat Indomaret ke tujuh dengan menghancurkan Masjid. Ditambah dengan Alfamart maka program peminggiran warung tradisional menjadi nyata. Sedih sekali rasanya ekonomi kerakyatan dihabisi di era konglomerasi dan kapitalisme saat ini. Pemerintah tidak mampu untuk melindungi ekonomi rakyat. Nampaknya harus serius untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. Penghianatan sudah sangat parah. Jalan Cihampelas Bandung menjadi saksi penggerusan itu. Keserakahan yang mencolok antara lain ditunjukkan oleh Indomaret. Semestinya dibuat regulasi ketat tentang keberadaannya. Sudah ada 6 (enam) masih dibolehkan beroperasi ke 7 (tujuh). Dengan menghancurkan Masjid pula. Cagar budaya yang dinistakan. Ironinya pembangunan gedungnya pun tanpa izin. Sudah ditempel bahwa bangunan itu tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu IMB. Bagaimana akal sehat dapat menerima jika ternyata Indomaret yang berdiri di atas penghancuran Masjid cagar budaya masih dibiarkan beroperasi? Pemerintah Kota dan juga Pemerintah Propinsi harus peduli dengan keadaan ini. Bandung adalah Ibukota Propinsi Jawa Barat. Sungguh dengan terang-terangan membiarkan dan mentoleransi penghancuran brutal rumah ibadah cagar budaya oleh pengusaha komersial. Perlu ada jawaban jelas apa hubungan antara PT KAI yang ngotot merebut tanah lahan Jl. Cihampelas 149 Bandung kemudian kini ada PT Indomarco yang mendirikan Indomaret di atas lahan yang masih dapat disengketakan itu ? Kesewenang-wenangan harus dicegah oleh berbagai elemen masyarakat khususnya penegak hukum. Indomaret dan sejenisnya mungkin diperlukan, akan tetapi keberadaannya harus dibatasi dan diatur. Janganlah atas nama investasi lalu pendirian menjadi jor-joran. Apalagi dapat membuat Pemerintah tidak berdaya untuk mengendalikan. UU Cipta Kerja yang memihak pada pengusaha tidak boleh menjadi alasan untuk pembangunan dan pengoperasian seenaknya. Ketika Indomaret tidak mau menutup sendiri atas pelanggarannya, maka yang berwenang harus berani menutupnya. Kebingungan menginterpretasi tidak boleh menjadi sebab untuk sama sekali tidak bertindak. Dahulukan kepentingan rakyat. Apalagi sudah jelas-jelas menghancurkan bangunan cagar budaya itu adalah melanggar hukum. Melanggar hukum dan kejahatan dengan ancaman hukum maksimal 15 tahun. Lima belas tahun. (*)
Komite Rakyat Lawan KKN Terbentuk
Jakarta, FNN - Pada Jumat(25/2/22) seratusan pentolan aktivis 98 dari berbagai profesi bersama rakyat korban tambang, buruh dan sejumlah pemimpin mahasiswa generasi Z dari kampus sejabodetabek berkumpul melakukan temu kangen dan musyawarah bersama membicarakan kondisi negara saat ini di Gedung Djoang 45 Jakarta. Mereka menilai pemerintahan saat ini diliputi praktek KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) Pertemuan ini dihadiri pentolan aktivis utama 98 diantaranya Ubedilah Badrun, Bungas Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma\'ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain. Ubedilah Badrun dalam kesempatan itu mengucapkan pentingnya terus menjaga semangat melawan KKN. \"Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi. Karena itu semangat memberantas KKN ini harus diinisiasi sebagai upaya yang tak kenal lelah untuk menghadirkan good governance dan clean government di negeri ini\" ucap Ubedilah Badrun saat hadir sebagai pembicara dalam Musyawarah Aktivis 98 tersebut. Pertemuan ini berlangsug cukup lama dari jam 15.30 hingga berakhir pada pukul 21.30. Para pentolan aktivis 98 yang ketika peristiwa reformasi menjadi Ketua Senat mahasiswa dan pemimpin simpul-simpul gerakan yang menduduki gedung DPR/MPR ini akhirnya bersepakat bersama rakyat, buruh, petani dan berbagai profesi lainya membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN). Suatu entitas penting baru yang terbuka untuk semua komponen bangsa yang menghendaki bangsa ini maju tanpa KKN. Musyawarah ini dipimpin Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang dan Apek Saiman. \"Puji syukur akhirnya kita menyepakati bersama rakyat dan dari berbagai profesi untuk malam ini secara sah terbentuk Komite Rakyat Lawan KKN atau KRL-KKN \" ujar Bungas Fernando Duling yang biasa disapa Nando. Sementara Yusuf Blegur mengemukakan pentingnya semangat ini dikonsolidasi demi menyelamatkan Idonesia dari kehancuran akibat praktek KKN yang merajalela. \"KKN ini sudah parah, konsolidasi harus dilakukan karena bangsa ini hanya akan menjadi besar jika KKN diberantas dari republik ini \" tegas Yusuf Blegur. Penegasan perlawanan dikemukakan oleh Anton Aritonang. \"Kita ini semangatnya harus perlawanan terhadap KKN karena KKN ini sudah parah. Karena itu koalisinya memilih nama Komite Rakyat Lawan KKN\" tegas Anton Aritonang. Demikian juga Edysa Girsang yang meyakini bahwa KKN ini memang harus dilawan karena dibalik KKN ada oligarki yang jahat. \"Jahatnya adalah KKN ini wajah oligarki saat ini. Karena merekalah yang secara vulgar terlibat dan menyuburkan KKN\" tegas Edysa Girsang yang biasa disapa Eqi. Menurut Apek Saiman Keberadaan KRL-KKN ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh aktivis 98 yang punya tamgungjawab moral sejarah tetapi juga oleh rakyat dan negara ini. \" KRL-KKN ini harus ada, karena yang menghendaki bukan hanya kita tetapi rakyat dan negara. Kang Ubedilah Badrun sudah mengambil jalan penuh resiko mengambil elan vital kehendak rakyat berantas KKN, beliau inspirasi sekaligus pemimpin kita semua untuk melawan praktek KKN yang merusak negara ini\" pungkas Apek Saiman. (*)
Bupati Layangkan Larangan Operasi Pabrik Pencemar Limbah di Tangerang
Tangerang, FNN - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah melayangkan surat teguran resmi kepada PT Sukses Logam Indonesia (SLI) untuk menghentikan kegiatan operasi pabrik karena adanya pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di lingkungan sekitar.Dalam surat teguran bernomor 700/1374-DLHL/2022 yang dilayangkan langsung kepada pihak PT SLI di Kampung Cengkok, Kecamatan Balaraja, tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak dipenuhinya persyaratan yang ada.\"Dalam proses produksi maupun beberapa kali uji coba, pabrik masih menghasilkan polusi yang berbahaya bagi warga. Mulai dari abu hingga bau. Bahkan buruknya penyimpanan membuat debu B3 bertebaran ke rumah warga,\" kata Bupati Zaki melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Sabtu.Menurut dia, dalam surat teguran tersebut juga pihaknya memerintahkan agar perusahaan itu untuk menghentikan seluruh kegiatan dan menunda pelaksanaan uji coba mesin produksi dan memperbaiki serta melengkapi sarana maupun fasilitas pengolahan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara.\"PT SLI diperintahkan untuk membuat Silo, agar bisa menyimpan bahan baku (debu EAF). Kemudian melengkapi cerobong sumber emisi dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pendukung untuk uji emisi seperti lantai kerja, tangga, selubung pengaman berupa pelat besi, pagar pengaman, stop kontak aliran listrik, penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel, sarana dan prasarana pengangkutan, serta perlengkapan keamanan pengambilan sampel bagi petugas,\" katanya.Selain itu, pihaknya pun meminta PT SLI menanam tanaman pelindung di sekeliling pabrik untuk mengurangi pencemaran debu dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.\"Perusahaan wajib melaporkan setiap perbaikan yang telah dilakukan dan ditandatangani pimpinan perusahaan,\" ujar dia.Sementara itu, pengacara warga Cengkok yang terdampak polusi oleh PT SLI, Ayyub Kadriah mengapresiasi tindakan dan sikap Bupati Tangerang yang mencerminkan ketegasan dalam melindungi hak hidup warga.\"Jelas terlihat bupati tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga keadilan ekologi dan sosial,\" tuturnya.Ia menyebutkan, perintah Bupati sudah jelas bahwa PT SLI dilarang untuk beroperasi karena telah mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, Bupati pun memberikan contoh gambar Silo yang mesti dibuat pihak perusahaan tersebut.\"Tapi kami melihat pabrik tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah tersebut. Mestinya pabrik tidak hanya mempertimbangkan cari untung, tapi juga memastikan warga tidak terancam,\" katanya.Ia mengungkapkan, pada pemeriksaan bersama hasil perbaikan oleh PT SLI yang melibatkan pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang itu, pabrik masih belum diperbolehkan uji coba sebelum menjalankan dan memenuhi aturan yang ada.Salah satu yang disorot adalah fasilitas silo dan cerobong. Begitu juga bahan baku yang masih menumpuk di depan jendela ruang produksi pabrik.\"Fakta ini meyakinkan warga bahwa surat teguran bupati yang menekankan PT SLI untuk membuat silo dan memperbaiki cerobong adalah langkah preventif yang progresif dan berkemanusiaan,\" kata dia. (mth)
Anak Muda GMC Jateng Deklarasi Dukung Ganjar Pilpres 2024
Solo, FNN - Kumpulan anak muda yang tergabung \"Ganjar Milenial Center\" (GMC) Wilayah Jawa Tengah, melakukan deklarasi mendukung dan mendorong Gubernur Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2024, yang digelar di Bendungan Tirtonadi Nusukan Banjarsari Solo, Sabtu.Koordinator GMC wilayah Jateng Aris Lukmana Putra mengungkapkan awal terbentuknya GMC tersebut berawal dari kelompok anak muda yang masih bingung memilih figur yang cocok dalam menyambut pesta demokrasi Indonesia atau Pemilihan Presiden 2024.Dari beberapa kumpulan anak muda tersebut kemudian berdiskusi persoalan Pilpres 2024 dan memutuskan Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jateng salah satu tokoh yang pantas untuk memimpin dan menakhodai Indonesia ke depan.\"Pak Ganjar Pranowo telah dibuktikan dengan beberapa prestasinya yang bisa memajukan wilayah Jawa Tengah dan sebagainya,\" kata Aris.Aris menjelaskan GMC Jateng pusatnya di Kota Solo dan di Indonesia ada sekitar 15 Provinsi. Namun, GMC yang sudah mendeklarasikan dukungan pertama baru Jawa Barat dan kemudian disusul GMC wilayah Jateng di Solo ini.GMC Jateng di Solo awalnya baru 100 orang anggota, tetapi kini terus berdatangan menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.\"GMC Jateng ini, dibentuk tahun ini, terdiri dari anak-anak muda. GMC pertama mendeklarasikan di Jawa Barat dan kedua Jateng yang deklarasi di Kota Solo ini. Intinya GMC ini, mendukung dan mendorong pak Ganjar menjadi calon Presiden 2024,\" katanya.Dia mengatakan organisasi GMC lahir secara organik dan tidak ada afiliasi dengan partai manapun serta anggota GMC memang kagum dengan kepemimpinan pak Ganjar sehingga membentuk komunitas yang mendukung dengan nama GMC ini.Dia mengatakan kelebihan Pak Ganjar dibanding tokoh calon lainnya beliau yang pemimpin daerah yang inovatif, kreatif dan tidak menutup diri dengan kaum milenial mungkin pak Ganjar orang yang tepat.\"Jika pak Ganjar tidak mendapat rekomendasi dari partai, kata dia, tidak masalah. Yang penting GMC mengusung pak Ganjar, karena beliau orang yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 2024 dan seterusnya.Kumpulan GMC Jateng tersebut selain mendeklarasikan diri dukungannya kepada Ganjar Pranowo, mereka juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan seratusan paket sembako kepada tukang becak dan warga di sekitar Bendungan Tirtonadi Solo.Suripto (40), salah satu warga Nusukan Banjarsari Solo mengatakan dirinya terima kasih mendapatkan bantuan paket sembako sehingga tidak mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan lagi. Karena, pendapatan dari tukang becak sedang sepi karena dampak pandemi dan banyaknya ojek online. (mth)
Gugat Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Partai Gelora Indonesia Uji Materi UU Pemilu
Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengajukan uji materi (judicial review) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun pasal yang diuji materi adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis (24/2/2024) dengan Nomo:r 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi Mahkamah Kontitusi. Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah. Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu, menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi. \"Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, dimana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,\" kata Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia dalam keteranganya, Jumat (25/2/2022). Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya. Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK., karena menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi. Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022. Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU. \"Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,\" katanya. Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan. Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara). Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara). \"Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,\" ujarnya. Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres. \"Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,\" tandasnya. Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019. Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu. Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014. \"Untuk itu, dengan mengucapkan Bismilahirahmanirrahim, hari ini Partai Gelora Indonesia mendaftarkan permohonan judicial review untuk menguji Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945,\" katanya. Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Uji materi Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke MK ini dipimpin Amin Fahrudin selaku Ketua Tim Pengacara Partai Gelora Indonesia, beranggotakan Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto dan Ahmad Hafiz. (*)
POPULER
