POLITIK
Setelah Penundaan Pemilu Gagal, Rencana Berikutnya Jokowi Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Isu lama berhembus kembali. Itulah wacana Presiden Tiga Periode untuk memuluskan Jokowi berkuasa kembali setelah upaya memaksakan kehendak penundaan Pemilu, layu sebelum berkembang. Demikian pembicaraan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam Channel Off The Record, Senin (8/03/2022). Agi mensinyalir para pendukung Jokowi akan berusaha keras untuk mewujudkan ide tiga periode. Sebab belanja Ibu Kota Negara butuh dana yang cukup banyak. Belum lagi infrastruktur, sarana pendukung, smart city, jaringan 5G, ini artinya untuk mewujudkan itu semua harus mengamankan Jokowi. Jika tidak, proyek IKN tak bakal terealisasi karena besarnya anggaran dan tingginya utang. Sementara, saat ini baru sampai tahap pertama dari 5 tahapan yang direncanakan, dimana kelak peresmian akan dilakukan pada 17 Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi. Apakah waktu yang mepet dan anggaran yang cekak, mimpi IKN bisa terwujud? Kondisi IKN saat ini, kata Agi masih berupa hutan. Akan tetapi seolah-olah mereka menganggap ibukota sudah siap. Ini semua belum di tangan, termasuk pinjaman luar negeri. \"Artinya ini harus ada pengamanan. Kalau pasca 2024 presidennya bukan Jokowi, maka IKN bisa mangkrak. Skenario ini harus berjalan dan harus berhasil. Jokowi harus berkuasa lagi,\" tegas Agi. Hersubeno melihat kisah pembangunan IKN mirip legenda rakyat Bandung Bondowoso, di mana dalam satu malam harus bisa menyelesaikan seribu patung. Atau legenda Sangkuriang, seorang pemuda tampan yang diminta oleh Dayang Sumbi, calon istrinya agar dalam satu malam bisa membendung Sungai Citarum. Kedua legenda itu tak berhasil diwujudkan. Nah, apakah Jokowi akan menjadi legenda baru? Tekad untuk mewujudkan Jokowi 3 periode sangat kuat. Segala hal dilakukan. Mereka sudah bisa meramalkan, jika dalam tahun-tahun ke depan pasca Jokowi, presidennya bukan dia, maka banyak proyek yang mangkrak. Presiden berikutnya pasti akan menanggung beban yang sangat besar dan utang terlalu banyak. Presiden baru, siapa pun itu, tengtu akan memilih mensejahterakan rakyat ketimbang melanjutkan legacy Jokowi. Kecuali presiden baru boneka Jokowi. Jika presiden baru bukan kepanjangan tangan Jokowi, maka dia akan lebih memilih mensejahterakan rakyat. Memang aneh, utang yang dibayar pemerintah untuk membangun IKN baru bisa dibayar bunganya. Lalu ada wabah pandemi yang perlu recovery. Jadi, mereka selalu beralasan agar pembangunan bisa dilanjutkan, maka Jokowi harus tetap jadi presiden. Alasan-alasan ini dipakai untuk perpanjangan jabatan. Padahal, yang kita soal adalah kemampuannya. Kita perlu presiden yang bisa memulihkan ekonomi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Padahal, rapor Jokowi merah. Agi menambahkan para pendukung Jokowi tidak pernah belajar dari sejarah. Ingat Presiden Soeharto yang sekelilingnya terus menjiliat, ternyata ketika Pak Harto mengalami masalah, mereka yang buang badan terlebih dahulu. Nah, sekarang, kalau Jokowi sudah mengintip WA istri-istri prajurit TNI itu artinya Jokowi sudah melihat kenyataan di luar. Ada juga Mendagri Cahyo Kumolo yang mengintio ribaun ASN, ini sesungguhnya menjadi ukuran masyarakat terhadap pemerintah. Jangan terlalu percaya pada lembaga survei. Jokowi harus bisa melihat kondisi ini dengan kacamata yang jernih. Sejarah mencatat, Bung Karno ada yang menginginkan menjadi presiden seumur hidup, akhirnya jatuh. Hersu menegaskan, pada awal reformasi sebetulnya demokrasi bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa menjadi contoh dunia lain. Akan tetapi realita sekarang, bukan lagi negara demokrasi, tapi pseudo demokrasi. Ini berjalan mundur. Maka, wajar jika para aktivis 98 berteriak, karena mereka sadar, kok sepetti ini akhirnya yang terjadi. Ini penting kita ingatkan. Sudahlah, jangan tambaah kegaduhan lagi. Jangan sampai rakyat menawur pemerintah seperti halnya diungkapkan oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. (ida, sws) Saksikan video lengkapnya di Channel Off The Record.
Pemkab Bogor Kekurangan PNS
Jakarta, FNN. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam setahun ini.\"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin.Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Untuk itu, Ade Yasin berharap, pemerintah pusat terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).Menurutnya beban Pemkab Bogor saat ini semakin berat karena tidak bisa sembarangan dalam mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah.Begitu pun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini karena untuk gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. (Sof/ANTARA)
Gde Siriana : Presiden Harus Pecat Bawahannya Yang Sampaikan Penundaan Pemilu
Jakarta FNN - Terkait wacana penundaan pemilu yang dihembuskan oleh sejumlah elit partai menuai tanggapan dari banyak kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Gede Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dalam keterangan melalui telepon selular, kepada awak media pada hari Senin siang (7/3/2022), keterangan penundaan pemilu yang disampaikan oleh Presiden, menurut Gede Siriana bahwa sikap Presiden Jokowi tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Selain itu menurut Gde, statemen elit partai soal penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketua partai tidak bisa diterima. “Para pembantu presiden harus sejalan dengan sikap presiden. Contohnya Jokowi menertibkan WAG TNI yang masih memperdebatkan IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah sebagai eksekutif”, ungkap Gede Siriana Atas kejadian tersebut, Gde Siriana mengusulkan : Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. “Sebagai eksekutif ini tidak patut dilakukan karena patut diduga ada konspirasi makar konstitusi, karenanya Presiden Jokowi harus bertanggungjawab menertibkan para pembantunya terkait hal itu, baik di level menteri maupun kepala lembaga,” terangnya. Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, siapa saja yang terlibat maupun siapa dalangnya. “Jika presiden tidak mau melakukan 2 hal tersebut, maka publik dapat menyimpulkan presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,” pungkas Gde menutup keterangannya. (sws)
Hersubeno Arief: Jokowi Akan Lebih Berat Jika Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Upaya agar Jokowi tetap berkuasa alias memperpanjang masa jabatannya terus berlangsung. Berbagai cara dilakukan, yang penting Jokowi masih menjadi presiden setelah masa keduanya pada 2024 berakhir. Demikian disampaikan wartawan senior Hersubeno Arief dalam Channel Hersubeno Point jaringan FNN, Senin (7/03/2022) Hersu sapaan akrab Hersubeno Arief melihat keanehan, ternyata opsi agar Jokowi masih memperpanjang jabatannya terus diupayakan. Caranya cukup menarik yaitu menghidupkan kembali jabatan 3 periode, sebuah opsi yang pernah ditolak sendiri oleh Jokowi. Strategi tiga periode ini modusnya berbeda dengan menunda pelaksanaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatannya. Bila sebelumnya yang meminta langsung adalah para ketua partai politik dengan dalih adanya aspirasi dari masyarakat, sekarang masyarakat sendiri yang diminta untuk berbicara. “Rakyat” diminta untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, tidak perlu lagi lewat perantara ketua partai. Di Blora Jawa Tengah, Ahad, 6(/2/2022) berlangsung deklarasi besar-bersaran di GOR Mustika dalam acara temu silaturahmi para pendukung Jokowi. Panitia mengklaim dari undangan 500 orang yang hadir 1800 orang. Ini menunjukkan saking cintanya para pendukung terhadap Jokowi. Mereka tidak secara langsung mendukung 3 periode, mereka hanya mendukung penuh secara konsisten dan tegak lurus apapun kebijakan yang akan diambil Jokowi pada 2024. Pola serupa sudah pernah dilakukan para relawan di Cirebon pada 6 Februari 2022, mereka membuat tagline Tahun 2024 Gandeng Rentef Ikut Pak Jokowi. Setelah Jokowi tidak bisa melarang penundaan Pemilu dan menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, kini mulai kampanye secara masif melalui baliho dan spanduk untuk mendukung Jokowi 3 periode di berbagai kota di Indonesia. Jadi, meskipun Jokowi masih memberikan pernyataan mendua, dengan mengatakan tunduk pada konstitusi, tapi di sisi lain tidak bisa melarang permintaan masyarakat untuk menunda Pemilu. Sikap Jokowi tidak tegas, menolak penundaan Pemilu atau mengubah aturan menjadi 3 periode. Di berbagai kota di Indonesia sudah masif dukungan Jokowi tiga periode. Di Dumai dan Pekanbaru banyak baliho bergambar Jokowi Tiga Periode. Di beberapa titik, spanduk mencanyumkan pesan yang lebih tegas, “Rakyat Butuh Presiden yang Kerja Nyata, Ayo Dukung Jokowi Tiga Periode, Suarakan Aspirasi Rakyat”, disertai foto Jokowi. Di kota lain juga muncul spanduk dengan mencantumkan nama KOBAR, Koalisi Bersama Rakyat yang menjadi penanggugjawab dari spanduk-spanduk tersebut. Di Tana Toraja sejak 5 Maret 2022 terpasang spanduk Rakyat mendesak MPR melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden. Jokowi Harus presiden lagi. Spanduk yang sama juga menyebar di Kota Makassar, juga di Semarang. Siapa sebenarnya KOBAR ini? Ternyata KOBAR pernah mendeklarasikan kesetiaan pada Jokowi pada 18 Februari 2022 di Jakarta. Deklaratornya bernama Mochtar Anshori, sebuah nama yang cukup asing kalangan aktivis, tidak banyak yang kenal. Waktu itu Mochtar tidak bicara 2024. Tapi sekarang ternyata lebih terbuka: mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 peride. Kampanye presiden 3 periode sesungguhnya pernah dikampanyekan PSI. Pada Kamis, 3 Maret 2022, Sekjen PSI Dea Tunggaesti membuat press realease bahwa partainya menolak penundaan pemilu tetapi mereka mendukung jika Jokowi diusung kembali menjadi presiden 3 periode. Tapi ketika itu pernyataan Dea tidak terlalu menarik perhatian publik, karena saat itu publik lebih tertarik pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang meminta penundaan Pemilu. Dan seperti biasa, apapun yang dilakukan PSI dianggap lucu-lucuan lalu menjadi korban bully-an. Banyak yang menganggap aneh, PSI yang selalu menjadi pengagum dan pendukung Jokowi menuarakan hal berbeda dengan partai-partai pro-pemerintah. Belakangan baru paham, para pendukung Jokowi ini sudah menyiapkan target untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Yang sudah muncuk ke publik adalah penundaan Pemilu dan kemudian menghidupakan kembali isu lama yakni presiden 3 periode. Seperti apa sih desain 3 periode? Coba kita simak yang dikatakan Dea, caranya dengan melakuan amandenen pembatasan masa jabatan dari 2 presiden menjadi 3 periode. Ini pilihan yang adil. Nanti tak hanya Pak Jokowi yang ikut, tetapi Pak SBY juga bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla bisa maju sebagai calon wapres melalui Pemilu di tahun 2024. Sementara Pemilu 2024 menurut PSI tetap harus dilaksanakan sesuai ketetapan pemerintah dan DPR, pada 14 Februri 2024. Tetap ada pemilu tidak ada perpanjang masa jabatan, tidak ada bonus bagi presiden maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kalau opsinya seperti itu, kayaknya peluangnya bakal lebih berat dibandingkn dengan opsi penundaan Pemilu. Sama-sama harus melakukan amandemen, namun bagi parpol dan DPD tidak mendapatkan bonus perpanjangan. Kalau menunda, semuaya - di sini di sama senang - semua mendapatkan perpanjangan, DPR, DPRD, dan DPD. Jadi ini lebih menarik, hanya bedanya Jokowi otomatis mendapat perpanjangan, sementara kalau 3 periode, Jokowi harus ikut bertarung kembali. Benar bahwa Puan Maharani, Prabowo, dan calon lainnya terbuka untuk ikut dalam kontestasi, tetapi buat mereka, itu tidak menarik karena mereka harus berhadapan dengan Jokowi sebagai petahana. Selain itu juga harus tahu bahwa masih ada ranjau lagi yang dihadapi, yakni presidential threshold 20 persen. Dengan cara ini, maka Jokowi sebagai petahana yang punya resourches yang baik dari sisi politik, sumber daya keuangan dan kekuasaan, pasti dia bisa mengatur bahwa Pemiulu 2024 hanya dibatasi 2 calon, seperti pada 2019. Ini pasti tidak menarik bagi Prabowo dan calon lain. “Saya prediksi untuk 3 periode ini perjuangannya lebih berat. Opsi ini sebelumnya pernah ditolak oleh Jokowi sendiri. Publik belum lupa atas pernyataan Jokowi bahwa siapapun yang menginginkan Jokowi 3 periode, itu sama saja ingin menampar muka Jokowi, ingin cari muka, dan menjerumuskannya,” katanya. “Sebagai pendukung Jokowi, saya kira PSI tidak mungkin akan menampar muka Jokowi, apalagi menjerumuskannya. Paling mungkin adalah opsi ketiga, bahwa mereka sedang mencari muka pada Jokowi,” kata Hersu. (sws)
Seruan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Akses Vaksin COVID-19 dalam Forum C20
Jakarta, FNN. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin COVID-19 secara global, terutama bagi negara miskin dan berkembang dalam Forum Civil 20 (C20) sebagai rangkaian Forum Internasional G20.Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.\"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah,\" kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.Menurut laporan \"Global Economic Prospect\" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.\"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,\" kata dia.Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas. (Ida/ANTARA)
Semangat Juang Serangan Umum 1 Maret Harus Dipelihara
Jakarta, FNN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap nilai-nilai kejuangan yang lahir pada masa Serangan Umum 1 Maret 1949 terus dipelihara sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan.\"Nilai-nilai kejuangan yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan itu, perlu terus-menerus dipelihara,\" kata Sultan saat membuka diskusi virtual bertajuk \"Memahami Kepres Nomor 2 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara\" dipantau di Yogyakarta, Senin.Kelangsungan hidup bangsa, kata Sultan, tergantung pada keberhasilan membangkitkan, menggerakkan, menata dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi bagian dari dunia baru.Dalam situasi demikian, menurut Raja Keraton Yogyakarta ini, nilai kejuangan sebagaimana yang dahulu dimiliki Bangsa Indonesia tetap penting sebagai bekal menapaki masa depan.\"Satu hal yang sama sekali tidak boleh berubah, ialah jiwa dan semangat sebagai pejuang. Jiwa dan semangat pejuang itu tetap diperlukan sepanjang zaman, karena pembangunan bangsa memerlukan sikap kepahlawanan dan kegigihan pejuang,\" ucap dia.Ia mengatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus menjadi sebuah penanda bahwa Serangan Umum 1 Maret lahir dari \"manunggal\" atau menyatu-nya banyak tokoh, dan seluruh masyarakat, dalam spirit \"Satya Wacana Mahardika\".Dalam kesempatan itu, Sultan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta provinsi lain yang telah mendukung pengusulan Hari Penegakan Kedaulatan sehingga akhirnya dapat diperingati secara nasional.\"Saya mengajak agar kita senantiasa meneladani api juang, rasa persatuan dan kesatuan, serta sikap pantang menyerah yang telah ditunjukkan para pendahulu kita,\" tutur dia. (Ida/ANTARA)
Seperti WAG TNI, Percakapan Menteri Soal Tunda Pemilu Mestinya Juga Ditertibkan Jokowi
Jakarta, FNN. Sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo terkait isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden disoal publik. Pasalnya, Jokowi hanya menyatakan diri taat konstitusi, dan mempersilakan baik menteri maupun elite partai politik untuk berpendapat mengenai usulan penundaan pemilu. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, pernyataan Jokowi menanggapi usulan penundaan pemilu tak hanya bermakna ganda. Tetapi, juga bertentangan dengan sikapnya yang justru menertibkan perbincangan penolakan pembangunan Ibu Kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur di WhatsApp Group (WA) TNI. \"Sikapnya Jokowi ini bertentangan dengan sikapnya yang menertibkan WAG TNI. Di mana dalam WA grup itu diperdebatkan soal IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah selaku eksekutif,\" ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).Selain itu, Jokowi juga tidak bisa bersikap tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Di mana, isu ini mulanya datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan keinginan kelompok pengusaha agar Pemilu Serentak 2024 ditunda.Kemudian, isu ini mengemuka kembali di tahun 2022 ini, khususnya ketika sejumlah elite partai politik seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.Bahkan teranyar, Zulkifli Hasan mengungkap isi pembicaraannya ketika dipanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku isu penundaan pemilu telah mendapat restu dari Presiden Jokowi.\"Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. Karena sebagai eksekutif ini tak patut dilakukan, dan patut diduga ada konspirasi makar konstitusi,\" tutur Gde Siriana.Maka dari itu, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mendorong Jokowi untuk menertibkan para pembantunya terkait isu penundaan pemilu ini.\"Dan Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, sehingga kita tahu siapa yang terlibat, dalangnya, dan oligarki yang membiayai,\" harapnya. \"Jika presiden tidak mau melakukan kedua hal tersebut, maka publik pun dapat menyimpulkan bahwa presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,\" pungkasnya. (Sof)
Sikap Presiden Jelas, Pemilu Digelar pada 2024: Ujar Menko Polhukam
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024.Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers.Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud.Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024.“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud.Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.“Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
Kejuaraan Menembak untuk Tingkatkan Prestasi TNI
Jakarta, FNN. Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI, Marsekal Pertama TNI Wahyu Hidayat, mengatakan, lomba atau Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 untuk meningkatkan prestasi para prajurit TNI.\"Selain dalam rangka memperingati Hari Bhakti Paspampres, kita juga ingin berperan serta meningkatkan prestasi petembak kita,\" kata Hidayat saat mengunjungi Lapangan Tembak Senayan di Jakarta, Senin.Apalagi, kata dia, saat ini prajurit TNI sudah banyak yang berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sehingga, melalui lomba menembak itu maka para atlet tembak, khususnya dari satuan Paspampres semakin mahir dan melahirkan banyak prestasi gemilang.Tidak hanya itu, Marsekal Pertama Wahyu Hidayat berharap kegiatan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 juga bisa membantu, bahkan masuk ke dalam agenda tahunan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin). \"Jadi, setiap tahun bisa diagendakan secara rutin,\" ujar dia.Terkait peserta yang akan ambil bagian, sejumlah atlet unggulan tingkat nasional dan internasional juga ikut serta pada lomba menembak tersebut.Atlet tembak yang sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, hingga kejuaraan di beberapa daerah lainnya juga ikut serta pada Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022.Kendati demikian, ujar dia, tidak semua atlet berprestasi tersebut bisa ikut serta dikarenakan kelas yang dipertandingkan juga terbatas. \"Ada beberapa yang kelas yang tidak dipertandingkan misalnya senapan,\" ujarnya.Kejuaraan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 tidak hanya diikuti unsur militer namun dari kalangan masyarakat sipil hingga publik figur Tanah Air dijadwalkan ikut serta.Kejuaraan menembak Piala Danpaspampres akan digelar di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada 10 hingga 13 Maret 2022. (Sof/ANTARA)
Seknas Jokowi Ajak Pastikan Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengajak semua pihak agar terlibat untuk memastikan Pemilihan Umum 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. \"Polemik wacana penundaan pemilu berakhir sudah, seluruh elemen bangsa harus fokus pada agenda perjuangan berikutnya, yaitu memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024,\" kata Sekretaris Jenderal DPN Seknas Jokowi Dono Prasetyo, di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya patuh pada konstitusi dan secara tersirat hal itu bisa diartikan tidak ada lagi ruang bagi penundaan pemilu. Salah satu yang dijadikan alasan penundaan pemilu, menurut dia, terkait biaya yang besar. Namun, menurut Dono, argumentasi tersebut sangat lemah. \"Sejak dulu begitu, pemilu selalu membutuhkan dana besar, namun tetap bisa dilaksanakan dengan lancar dan damai,\" kata dia. Karena kebutuhan biaya besar itulah, lanjut dia, muncul metafora “pesta demokrasi”. Hal itu layaknya sebuah pesta yang selalu ada biaya harus dikeluarkan. Menurut dia, pemilu ibarat \'pesta\', yakni ketika rakyat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya secara riang dan tanpa tekanan. \"Kita bisa mengingat kembali frasa yang muncul pada Mars Pemilu (1971), \'semua rakyat menyambut gembira\'. Apabila jadwal \'pesta\' sudah ditetapkan, kemudian tiba-tiba ditunda tanpa sebab yang jelas, kita bisa membayangkan bagaimana kecewanya rakyat,\" ucapnya. Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) terbaru menyimpulkan sebanyak 64 persen responden setuju pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Selama ini, kata dia, hasil survei dari lembaga independen selalu valid karena berdasarkan sains dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. \"Itu sebabnya aspirasi rakyat, sebagaimana diwakili suara responden adalah benar adanya,\" kata dia. Seknas Jokowi, menurut Dono, sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil bersiap mendorong pelaksanaan pemilu sesuai jadwal sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo langsung yang sesuai dengan harapan rakyat. Ia mengatakan Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal adalah keniscayaan mengingat pemilu yang rutin dan periodik merupakan pilar utama negara demokratis. (Ida/ANTARA)
POPULER
