POLITIK
Gubernur Jambi Siap Perkuat KPK Berantas Korupsi
Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris menyatakan pihaknya, melalui jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se-Provinsi Jambi siap menerima saran dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pemberantasan korupsi.\"Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi siap untuk menerima segala saran, masukan, dan arahan yang menjadi rekomendasi KPK, serta langkah-langkah supervisi dari KPK untuk terus memperkuat pemberantasan korupsi,\" kata Haris di Jambi, Rabu.Komitmen pemberantasan korupsi tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan menekankan pada aspek pencegahan atau preventif, yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Selain itu, dengan memperkuat upaya pemberantasan tersebut, pembangunan, daya saing, dan kemajuan Provinsi Jambi dapat ditingkatkan.Dia juga mengapresiasi pelaksanaan penyuluhan antikorupsi oleh KPK, yang dapat memberikan pencerahan bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, guna menegaskan kembali komitmen dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih bebas korupsi.Penyuluhan antikorupsi dari KPK mempertegas komitmen pemda dalam upaya pencegahan korupsi.Dia juga menjelaskan KPK telah memberikan pencerahan antikorupsi, dimana dalam bekerja memerlukan rambu-rambu yang terukur dan jelas.Untuk itu, KPK memberikan pencerahan dan penyuluhan agar jajaran Pemprov Jambi dapat bekerja dengan baik.Dia mengatakan KPK juga menyampaikan amanah sesuai undang-undang dan pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa direalisasikan dengan maksimal untuk kepentingan masyarakat.\"KPK RI mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, termasuk anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di wilayah Provinsi Jambi, agar menghindari tindak pidana korupsi,\" ujarnya.KPK meminta seluruh kepala daerah dan anggota DPRD di Provinsi Jambi agar benar-benar bekerja dan menghindari pemakaian rompi oranye.KPK menyebutkan ada beberapa kasus tindak pidana korupsi di Pemda Jambi yang telah di tangani oleh KPK. Hal tersebut harus menjadi catatan untuk memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan daerah. (sws)
KSP: Presiden Tekankan Tidak Perlu Tergesa-Gesa Ubah Status Pandemi
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo meminta perubahan status pandemi menjadi endemi tidak dilakukan tergesa-gesa dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian.\"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Pak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian. Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi awal pandemi,\" ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Abraham mengatakan seluruh keputusan akan didasarkan pada data ilmiah dan kalkulasi yang matang.Menurut dia, pemerintah selalu memantau dengan detail perkembangan COVID-19 di Indonesia maupun di negara lain. Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam menetapkan setiap kebijakan, terutama dalam penentuan status pandemi.\"Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukkan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka,\" tuturnya.Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kasus COVID-19 dan pasien rawat inap terus menurun dari hari ke hari.Pada Selasa (1/3), bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur oleh pasien COVID-19 secara nasional turun menjadi 34 persen dari hari sebelumnya yakni 35 persen. Begitu pula dengan kasus konfirmasi harian yang kembali turun menjadi 24.728 kasus. (sws)
.jpg)
Teras Sarankan Cari Terobosan Izin Pertambangan Rakyat di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyarankan para camat di Provinsi Kalimantan Tengah, terkhusus di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas mencari terobosan terkait izin pertambangan rakyat terkhusus tambang emas agar memiliki legalitas dan ramah lingkungan.Saran itu karena sekarang ini pertambangan rakyat sudah mendapat perhatian serius dan mulai diatur oleh pemerintah, kata Teras Narang usai melaksanakan pertemuan secara virtual dalam rangka reses perseorangan DPD RI di Kecamatan Kapuas Tengah, Rabu.\"Jadi, dengan adanya izin pertambangan rakyat tersebut, perekonomian masyarakat terbantu, kerusakan lingkungan bisa lebih diminimalisasi,\" tambahnya.Senator asal Kalteng itu menyadari dan memahami betul bagaimana pentingnya peran pertambangan emas bagi perekonomian masyarakat di provinsi setempat, terkhusus di Kecamatan Kapuas Tengah. Namun, demi memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang ingin menambang emas, tetap diperlukan legalitas dan menjaga lingkungan.\"Jangan sampai aktivitas tambang itu hanya menguntungkan saat ini, tapi memberikan dampak negatif di kemudian hari. Apalagi sampai merusak lingkungan. Itu justru akan merugikan kita di masa yang akan datang. Itulah kenapa saya menyarankan perlu adanya terobosan dalam mendapatkan izin pertambangan rakyat,\" tutur Teras Narang.Mengenai adanya keluhan terkait sertifikasi lahan di kawasan hutan, menurut Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, bukan persoalan mudah. Sebab, untuk mendapatkan sertifikasi lahan di kawasan hutan, diperlukan pelepasan kawasan dari pemerintah pusat, terkhusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Dia mengatakan, jika kebutuhan sertifikasi berada di kawasan hutan produksi, maka harus dilakukan perubahan atau dikonversi. Apakah wilayah yang ingin disertifikatkan masuk Area Penggunaan Lain atau bagaimana statusnya, mesti dipastikan terlebih dahulu.Untuk itu diharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi di Kalimantan Tengah dengan dukungan elemen pemerintahan lain, termasuk para anggota DPD dan DPR RI, dapat mendorong percepatan penataan ruang, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat, keadilan, serta kepastian hukum atas lahan masyarakat.\"Tugas kita masih panjang. Jadi, jangan berpuas diri terhadap apa yang sudah kita lakukan, sebab ini ternyata belum sesuai harapan masyarakat. Karena kita merupakan pelayan masyarakat, pelayan rakyat dan negara, oleh karena itu semoga kita diberi kekuatan, kearifan, dan kepandaian agar dapat bekerja dengan baik,\" ujar Teras Narang. (sws)
Kemarin, PPKM Tingkat 4 hingga TNI-Polri Tidak Ikut Berdemokrasi
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (1/3), mulai dari PPKM tingkat 4 bertambah menjadi tujuh daerah di Inmendagri terbaru, hingga Presiden Jokowi sebut tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasi.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.1. PPKM tingkat 4 bertambah menjadi tujuh daerah di Inmendagri terbaruPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk tingkat 4 pada Instruksi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang terbaru bertambah dari empat daerah menjadi tujuh daerah.\"Dalam Inmendagri Nomor 13/2022 untuk Jawa-Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, yaitu Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun,\" kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.2. Presiden tegaskan transformasi ekonomi tidak lagi ekspor barang mentahPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa transformasi ekonomi dimulai dari hilirisasi industri yang tidak lagi mengandalkan ekspor bahan mentah, melainkan pada ekspor barang setengah jadi atau barang jadi.\"Sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan mentah, sampai sekarang juga mentah. Itu harus kita stop, stop, stop. Kita tidak dapat apa-apa,\" tegas Presiden saat menghadiri Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.3. Panglima TNI Andika Perkasa terpapar COVID-19Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, terpapar Covid-19 sehingga tidak dapat menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan POLRI Tahun 2022.\"Yang saya hormati panglima TNI, yang pagi hari ini diwakili oleh kepala Staf Angkatan Laut karena beliau baru terkena Covid-19,\" kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.4. Jokowi: Delapan dari sembilan fraksi DPR setuju pemindahan IKNPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.\"Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR,\" kata Presiden Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3).Selengkapnya baca di sini.5. Jokowi: Tentara dan polisi tidak bisa ikut dalam demokrasiPresiden Joko Widodo menegaskan anggota TNI dan Kepolisian Indonesia tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi.\"Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu, ikut dalam urusan demokrasi. Tidak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, eh tidak boleh,\" kata dia, di acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3). (sws)Selengkapnya baca di sini.
Rahman Sabon Ingatkan Presiden Jokowi: Tunda Pemilu 2024 dengan Dekrit Presiden atau Kudeta Militer dan Revolusi Rakyat
Jakarta, FNN - Pengamat politik senior Dr. Rahman Sabon Nama mengingatkan pada Presiden Joko Widodo bahwa penundaan Pemilu hanya bisa dilakukan apabila situasi negara dalam keadaan konflik. Sekarang ini menurut Rahman, negara dalam keadaan aman-aman saja, sehingga apabila Pemilu 2024 ditunda, maka jelas-jelas Presiden Joko Widodo melanggar konstitusi UUD 1945. \"Risikonya berat, akan terjadi cheos lalu rakyat akan bergerak melengserkan Jokowi. Di sini perang saudara bisa terjadi,\" kata alumnus Lemhanas itu, Selasa (1/3) tadi. Menurut Rahman pilihan solusif untuk menyelamatkan negara dari risiko tertundanya keberlangsungan demokrasi 2024 untuk memilih anggota DPR/MPR, DPD dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya adalah melalui Dekrit Presiden. Yang menjadi pertanyaan, lanjut Rahman, mana yang ongkos politiknya lebih ringan di antara (pilihan) Dekrit Presiden dan terjadi Kudeta Militer bahkan Revolusi Rakyat. Yang pasti, konsekwensi atau risiko dari pilihan-pilihan itu adalah membunuh atau membantai keberlangsungan hidup dan kehidupan demokrasi. Menurut Rahman risiko yang terbilang terkecil di antara kedua pilihan itu adalah Dekrit Presiden walau berisiko pula membajak kehidupan demokrasi sehingga presiden dinilai bertindak diktator, namun bisa dibatasi oleh Dekrit Presiden itu sendiri upaya hukum khusus yaitu suatu upaya bela diri menyelamatkan negara dari ancaman yg mendesak sehingga tidak ada pilihan lain. \"Dalam teori hukum tatanegara menurut Prof.Yusril Izha Mahendra disebut : Staatsnoodrecht Subyectieve, tidak ada alasan dalam situasi negara saat ini dikeluarkan Dekrit,\" ungkap Rahman. Oleh karena itu menurutnya, daripada risiko menunda Pemilu, melanggar konstitusi UUD 1945 yang dapat melengserkan Presiden Jokowi atau dapat di Kudeta Milter, maka pilihan terbaik demi tegaknya demokrasi adalah lewat Dekrit Presiden. Rahman mengatakan, \"ada beberapa pertanyaan publik---dari para ulama dan rekan purnawiran TNI/Polri---pada saya: Apakah mungkin ada potensi terjadi Kudeta Militer? Saya jawab iya! Bahwa, potensi Kudeta Milter di negeri kita bisa terjadi seperti terjadi di Republik Fiji dengan terpilihnya Perdana Menteri dari keturunan India, Mahendra Chaundry. Menurut Rahman, naiknya Mahendra Chaundry sebagai Perdana Menteri dirasakan rakyat Fiji sebagai ketidak-adilan terhadap pribumi Fiji, sehingga militer Fiji dibawah pimpinan George Speight yang etnis pribumi Fiji tidak rela dipimpin etnik pendatang India, dengan alasan, untuk melindungi rakyat pribumi Fiji, maka militer mengambil alih pemerintahan sipil. Lebih jauh Rahman mengisahkan, \"saya teringat peristiwa 21 Mei 1998 ketika sehari Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presiden RI, beliau mengatakan dalam bahasa Inggris tanpa teks di depan Forum Editor Asia-Jerman bahwa beliau terancam dikudeta oleh Panglima Kostrad Letjen.TNI Prabowo Subianto, terindikasi dengan konsentrasi pasukannya di beberapa tempat strategis termasuk sekitar rumah BJ. Habibie\". Rahman juga menjelaskan ketika dia meyakinkan Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur) ketika lahirnya Dekrit Presiden Gusdur tahun 2001. Rahman menyampaikan bahwa ketika negara dalam keadaan bahaya konstitusi negara terancam, maka untuk menyelamatkan konstitusi negara, dia mempimpin delegasi 81 Parpol Non Kontestan Pemilu 99 bertemu Presiden Abdurahman Wahid di Istana Negara pk. 15.00 sore ( 22 Juli 2001). Presiden Gus Dur didampingi Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak dan Sekmil Presiden Masrma TNI Budhi Santoso. Perdebatan dengan Presiden Gusdur dan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak sekitar alasan hukum yang dapat dijadikan landasan diterapkannya Dekrit Presiden Gusdur. Semula Presiden Gusdur ragu-ragu karena Jaksa Agung menyatakan bahwa belum ditemukan alasan hukumnya untuk di terbitkan Dekrit. Tetapi Rahman dan kawan-kawan meyakinkan Presiden Gusdur bahwa situasi negara dalam keadaan darurat subyektif atau dalam keadaan bahaya mengarah pada cheos sehingga Presiden Gusdur dapat menerapkan teori Subyective Staatsnoodrecht yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, sebagai hak membela diri seorang kepala negara. Akhirnya Presiden Gusdur setuju untuk mengeluarkan Dekrit Presiden Gusdur thn 2001. Hal demikian menurut Rahman, juga bisa berlaku untuk Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan demokrasi dan keutuhan integritas NKRI dan dapat memperpanjang masa jabatannya, maka dapat menggunakan wewenangnya sesuai dengan perintah UUD 1945 pasal 10 . Hanya ada dua pilihan yang mungkin bisa dilakukan sebagai jalan keluar yaitu dengan ongkos politiknya lebih ringan yaitu lewat Dekrit Presiden dengan pembatasan waktu enam bulan dengan mempercepat pelaksanaan Pemilu. Mungkin cara ini bisa dilakukan oleh presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatannya, tetapi resikonya ada dua kemungkinan bisa terjadi yaitu : Pertama : Kudeta Militer. Kedua : Revolusi Rakyat. \"Apabila terjadi Revolusi rakyat, maka Triumvart tidak berlaku karena Menhankam, Mendagri dan Menlu adalah kabinet dari Presiden Joko Widodo. Pemimpin revolusi rakyat yg menentukan jalannya pemerintahan dapat menunjuk seseorang menjadi Presiden pemerintahan peralihan yg ditugaskan untuk menyelenggarakan Pemilu dipercepat ( 6 bulan) dan menyaring Partai Politik baru sebagai peserta Pemilu,\" jelas pria asal pulau Adonara NTT itu.-***
.jpg)
KSP: Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sembako Tahap I
Jakarta, FNN - Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan menyatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan sembako tahap satu.Abetnego mengatakan, upaya percepatan dilakukan untuk memastikan bantuan sembako berupa uang tunai total Rp600 ribu itu, bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan tuntas dalam waktu 14 hari.“Sesuai arahan Presiden, percepatan penyaluran bantuan dilakukan agar keluarga penerima manfaat bisa segera merasakan manfaat bantuan tersebut,” kata Abetnego, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.Seperti diketahui, mulai 20 Februari 2022 pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan sembako tahap satu. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret.Bantuan sembako awalnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jika sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk sembako, tahun ini bantuan diberikan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan, dengan target penerima 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejauh ini, kata Abetnego, upaya Kemensos mempercepat penyaluran bantuan dengan menggandeng PT Pos Indonesia sangat efektif. Terlebih, penyaluran juga dilakukan dengan cara pengantaran langsung kepada keluarga penerima manfaat secara pintu ke pintu.“Ini sangat efektif sekali, sekaligus membantu keluarga penerima manfaat yang terbatas mobiltasnya. Seperti lansia dan penyandang disabilitas. KSP sangat mengapresiasi langkah ini,” ujar Abetnego.Abetnego mengatakan KSP sesuai wewenangnya, akan ikut mengawal program penyaluran bantuan sembako tahap satu, dengan melakukan verifikasi lapangan. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhannya terkait penyaluran bantuan.\"Semua ini dilakukan untuk memastikan bantuan bisa segera sampai dan dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. KSP juga siap mendengar aduan masyarakat melalui kanal-kanal seperti SP4N-LAPOR! dan KSP Mendengar,” ujarnya.Abetnego juga menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menerima satu pun keluhan atau aduan masyarakat terkait penyaluran bantuan sembako. (sws)
PPKM Level 4 Bertambah Menjadi 7 Daerah di Inmendagri Terbaru
Jakarta, FNN - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk level 4 pada Instruksi Mendagri Tito Karnavian yang terbaru bertambah dari 4 daerah menjadi 7 daerah.\"Dalam Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, yaitu Kota Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun,\" kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Safrizal menjelaskan selain demi memberikan perlindungan kepada masyarakat, pencapaian target vaksinasi juga menjadi tolok ukur dalam penentuan level daerah.Safrizal menyebutkan Perpanjangan PPKM Jawa-Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 yang berlaku 1-7 Maret 2022, sedangkan untuk wilayah luar Jawa-Bali yang diatur melalui Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022 dan berlaku 1-14 Maret 2022.Terkait dengan perpanjangan PPKM tersebut, Safrizal ZA menyebutkan terdapat perubahan jumlah daerah yang berada pada setiap level PPKM yaitu untuk wilayah Jawa-Bali selain peningkatan pada level 4, juga terjadi peningkatan pada level 3 dari 99 daerah menjadi 108 daerah. Sedangkan untuk daerah pada Level 2 menurut dia mengalami penurunan dari 25 daerah menjadi 13 daerah, dan masih belum ada daerah yang berada di Level 1.Dia menjelaskan untuk pengaturan PPKM di luar Jawa-Bali ada peningkatan jumlah daerah yang berada pada level 3 dari 118 daerah menjadi 320 daerah. Sedangkan, daerah evel 2 dari 205 menjadi 63 daerah dan level 1 mengalami penurunan dari 63 menjadi 3 daerah.“Secara obyektif, kalau kita lihat memang jumlah daerah di level 3 dan 4 mengalami peningkatan, itu karena syarat vaksinasi yang kita perketat sebagai upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah,\" ujarnya.Tapi, menurut dia tren dari gelombang COVID-19 kali ini optimis diperkirakan akan menurun pada pekan depan.\"Kita optimis bahwa tren peningkatan tersebut akan menurun mulai minggu depan sejalan dengan pelandaian kasus terkonfirmasi,\" ujar Safrizal. (sws)
BNPT Perkuat Sinergi Ulama-Umara Dalam Tanggulangi Terorisme
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berkomitmen membangun harmoni bangsa dengan memperkuat sinergis antara ulama dan umara (pemerintah) sebagai bentuk kebijakan penthahelix dalam penanggulangan terorisme.Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama antara ulama dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di tengah masyarakat.Salah satu upaya sinergi ini, kata Nurwakhid, dibuktikan dengan silaturahmi Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH dan jajaran ke pimpinan Majelis Taklim Al Habib Ali Kwitang atau yang lebih dikenal dengan Majelis Habib Ali Kwitang di Kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (28/2).Habib Ali Al habsy Kwitang adalah cucu dari almarhum Al Habib Ali bin Abdul Rahman Alhabsy atau yang dikenal Al Habib Ali Kwitang (1870-1968). Beliau merupakan tokoh penyiar Islam di Jakarta pada abad 20 dan pendiri serta pimpinan pertama Majelis Taklim Kwitang yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh nasional.Selain sebagai tokoh penyiar Islam di Jakarta, almarhum Al habib Ali bin Abdulrahhman Al habsy semasa hidupnya juga dikenal sebagai tokoh pemersatu semua golongan. Dalam berdakwah, ia mengedepankan persatuan umat dan merangkul semua golongan serta menghindari perpecahan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT seperti yang disampaikan Nurwakhid mengharapkan agar Majlis Taklim Al habib Alhabsy Kwitang ini terus mengayomi umat dan menjadi pusat pengkaderan anak-anak bangsa yang berintegritas terhadap agama bangsa dan negara.\"Pak Kepala BNPT (Boy Rafli Amar) memandang bahwa keberadaan majlis taklim seperti ini sangat penting dalam memberikan edukasi demi masa depan yang baik bagi anak-anak bangsa yang berintegritas terhadap agama bangsa dan negara terutama di era digitalisasi saat ini,\" ujar Nurwakhid usai mendampingi Kepala BNPT dalam pertemuan tersebut.Dia mengatakan Kepala BNPT menyampaikan bahwa silaturahmi ini tentunya sekaligus untuk meningkatkan tali persaudaraan antar sesama umat dalam upaya merajut harmoni bangsa.Kepala BNPT menilai bahwa (alm) Al Habib Ali bin Abdul Rahman Al Habsy sebagaimana yang diceritakan cucunya adalah tokoh agama yang patut diteladani dalam berdakwah terutama di era sekarang yang sarat dengan pertentangan dan perbedaan yang mengarah kepada perpecahan.Karena itulah, BNPT akan menindaklanjuti silaturahmi ini melalui berbagai kegiatan yang dirancang bersama. Menurut dia, jargon BNPT “Mewujudkan Harmoni Bangsa” sejalan dengan karakter dakwah yang dikembangkan oleh Al Habib Ali Kwitang di Majlis Taklimnya.\"Beberapa kegiatan yang sangat strategis ke depan adalah pembentukan Majelis Silaturrahim Pancasila yang akan melibatkan semua majelis taklim di Jakarta. Karena secara historis majelis ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Selain itu, mendukung kegiatan peringatan Haul Al habib Ali bin Abdulrahman Alhasbsy Kwitang yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2022 mendatang,\" ujar alumni Akpol tahun 1989 ini.Selain didampingi Direktur Pencegahan, Kepala BNPT juga didampingi Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo.Dalam kunjungan tersebut Kepala BNPT dan jajarannya juga menyempatkan berziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi dan shalat dzuhur berjamaah dengan cucu Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi di Islamic Center Habib Alhabsy Kwitang. (sws)
Kemarin, Pengukuhan Partai Pelita Hingga Aspirasi Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (28/2) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.1. Wapres Ma\'ruf: Keberadaan RS syariah jadi kebutuhan mendesakWakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengatakan keberadaan rumah sakit syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan umat.Menurut Wapres, pelayanan kesehatan yang sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus keimanan seorang Muslim ketika menjalani pengobatan dan memperoleh pelayanan kesehatan.Selengkapnya baca disini2. Moeldoko: Selamat jalan Bapak Arifin PanigoroKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengucapkan selamat jalan atas kepergian mendiang Arifin Panigoro, yang meninggal dunia Senin hari ini.\"Selamat Jalan Bapak Arifin Panigoro,\" tulis Moeldoko dalam akun Instagram @dr_moeldoko yang dikutip di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini3. Pemerintah tampung aspirasi penundaan Pemilu Serentak 2024Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,\" kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini4. Ketua MPR: Perlu regulasi tentang aset kripto dan \"digital trading\"Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa kecepatan regulasi dan belum terbangunnya infrastruktur perdagangan seperti bursa kripto menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset kripto dan digital trading (perdagangan secara digital).“Penegakan hukum harus tetap dilakukan dalam rangka pemberantasan aset kripto dan robot trading ilegal yang merugikan masyarakat,” ucap Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Selengkapnya baca disini5. Din Syamsuddin kukuhkan kepengurusan Partai PelitaKetua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita Din Syamsuddin melantik dan mengukuhkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Pelita di Jakarta, Senin.\"Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan DPP Partai Pelita untuk periode 2022-2027,\" kata Din. (sws)
'Darah Juang' yang Hilang...
Di sini negeri kami Tempat padi terhampar Samuderanya kaya raya Tanah kami subur, tuan Di negeri permai ini Berjuta rakyat bersimbah luka Anak kurus tak sekolah Pemuda desa tak kerja Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda, relakan darah juang kami Untuk membebaskan rakyat Mereka dirampas haknya Tergusur dan lapar Bunda, relakan darah juang kami Padamu kami berjanji Oleh Rahmi Aries Nova, Jurnalis Senior FNN SIAPA pun yang mengaku aktivis 98 pasti mengenal lirik lagu di atas. Lagu yang puluhan tahun lalu membangkitkan ghiroh mereka untuk \'membebaskan\' negeri ini dari belenggu ala Orde Baru. Lagu yang mengawal bangsa ini memasuki gerbang reformasi. Lagu ini diciptakan pada awal 1990an dan populer di kalangan aktivis mahasiswa, terutama di Yogyakarta, yang kemudian berkembang ke daerah-daerah lain. Diberi judul \'Darah Juang\' karena dua kata sakral itu bentuk sikap mahasiswa pada masa itu. Kata \'Darah\' menunjukkan totalitas mahasiswa dalam menghadapi risiko apa pun yang diakibatkan dari protes mereka terhadap penguasa. Sementara kata \'Juang\' adalah sikap dari perjuangan itu sendiri. Atas segala persoalan ketidakadilan dan pembungkaman yang muncul saat itu. Lagu ini cepat mendapat tempat sekaligus menjadi pengobar semangat, yang kemudian hari selalu dinyanyikan oleh aktivis mahasiswa setiap kali hendak menggelar aksi. Dan kini setelah 24 tahun berlalu, masihkah \'Darah Juang\' ada di dalam dada mereka yang menyebut dirinya aktivis 98? Pasti tidak, khususnya pada aktivis 98 yang kini bergabung dengan kekuasaan. Kekuasaan yang berpihak pada oligarki, sumber dari perilaku KKN di negeri ini. Kekuasaan yang nyata-nyata ingin mengangkangi konstitusi dan meniadakan pakem demokrasi. Aktivis 98 ini bukan hanya sudah kehilangan \'Darah Juang\' nya tapi juga kehilangan nurani pada rakyat negeri ini yang dicabut subsidinya, dipersekusi, bahkan dikriminalisasi. Mereka pasti tak mampu lagi melantunkan lagu ini, mungkin karena malu atau karena hati mereka telah mati karena pengkhianatan mereka pada reformasi. Sebaliknya aktivis 98 yang memilih tetap berjuang di jalur kritis ternyata masih dengan lantang mengumandangkan \'Darah Juang\' di Gedung Joang \'45 Menteng Jumat (25/2). Adalah Ubedilah Badrun dan kawan-kawan yang memilih tetap bertahan di \'kendaraan besar\' reformasi meski banyak rekan-rekan mereka memilih turun di jalan karena iming-iming materi atau telah kehilangan nyali. Ubedilah, Bungas Fernando Duling, Yusuf Blegur, Anton Aritonang, Henry Basel, Edysa Girsang, Apek Saiman, Jaya, Hersyam, Nanang Djamaludin, Syahrul Efendi Dasopang, Mariko, Agus Rihat Manalu, Agung, Boim, Gunawan,Ma\'ruf AB, Azwar, Fuad Adnan, dan lain-lain yang merupakan pentolan aktivitas 98, menilai pemerintahan saat ini sarat dengan KKN ( Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Praktek kotor ini dilakukan secara sistemik, vulgar dan masif. Mereka juga menyebut korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). \'Darah Juang\' mereka kembali bergolak menyaksikan negeri ini bukan menuju kemakmuran tapi kehancuran di semua sendi kehidupan bernegara. Mereka tetap dalam kesadarannya bahwa ada persoalan bangsa yang luar biasa yang membuat perjalanan bangsa ini tidak on the track. Ubedilah yakin ia dan rekan-rekannya tidak berjalan \'sendirian\'. \"Sesungguhnya ada silent majority masyarakat kita yang memiliki semangat melawan KKN, apalagi generasi milenial dan generasi Z saat ini. Hasil riset menunjukan ada 83 % pemuda di seluruh dunia membenci Korupsi,\" cetus Ubedilah yang mengaku mendapat dukungan moril dari mantan-mantan rektor dari berbagai daerah di Indonesia. Kegelisahan Ubedilah sendiri sudah ia cetuskan sejak dua tahun lalu dalam berbagai tulisannya, diawali dengan \'75 Tahun Indonesia Maju: Anak Maju, Menantu Maju\', yang dimuat di Kolom Tempo 17 Agustus 2020 diikuti dengan tulisan-tulisan lain di berbagai media dan ia tuntaskan dengan melaporkan dugaan KKN dua putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan data-data yang akurat dan tidak bisa dibantah hingga hari ini. Kegelisan Ubedilah dan rekan-rekannya yang akhirnya sepakat membentuk membentuk Komite Rakyat Lawan KKN (KRL-KKN) adalah kegelisahan kita semua. Semoga \'Darah Juang\' yang hilang kini kembali mengisi relung-relung hati bangsa ini dan menyadarkan kita semua bahwa KKN adalah musuh rakyat, musuh siapapun yang mengaku mencintai negeri ini.(*)
POPULER
