POLITIK
Rocky: Publik Mulai Sadar Sedang Ditipu dan Pemegang Alat Tipunya Luhut Binsar
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu. \"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?\" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret. Menanggapi pertanyaan Luhut, pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan memang harus mundur karena mayoritas masyarakat menghendakinya. Kalau kita pakai logika big data Pak Luhut, yang menyatakan ada 110 juta orang yang menghendaki Jokowi tetap presiden, itu artinya ada 160 juta yang menghendaki Jokowi turun. Dan kita tahu jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Demikian perbincangan antara Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Luhut, sebagaimana publik tahu bahwa ia tak mau membuka data yang ia sebut sebagai big data pendukung Jokowi yang mencapai 110 juta orang. \"Big data itu seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" tegas Rocky. Meski demikian Rocky meyakini bahwa kini saatnya masyarakat sadar perlunya perubahan. \"Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan. Dan ini yang kita rayakan akhir akhir ini,\" tegasnya. Apalagi partai-partai juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini artinya ada kesadaran kolektif atas kondisi bangsa ini. Namun demikian Rocky mengingatkan bahwa partai-partai ini punya kebiasaan sendiri bahwa tak ada makan siang yang gratis. \"Tentu partai partai seperti Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, sudah sepakat menolak penundaan pemilu. Jangan lupa ini partai politik yang ingin selalu ada tukar tambah. Dan kita harus hati-hati. Dan FNN selalu mengingatkan kita untuk selalu berhati hati. Dan itu watak orang berakal untuk selalu berhati hati,\" tegasnya. Yang agak sulit dikendalikan kata Rocky adalah PDIP karena PDIP yang paling keras menentang soal perpanjangan ini. Tawarin ini agak sulit ditolak oleh PDIP karen Jokowi menawarkan Puan sebagai cawapresnya. Rocky berharap Megawati tegak lurus, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pragmatis. Karena istana akhirnya membaca keinginan Megawati. Mereka menginginkan PPHN (Pokok Pokok Pikiran Haluan Negara) semacam GBHN. \"Artinya, kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali ke sistem MPR dulu. Jadi sistem pemilihan langsung akan batal juga, nanti Bu Mega akan dilobi dan diiming-imingi insentif. Puan misalnya dipasangkan langsung dengan Jokowi di sidang MPR lalu dipilih secara aklamasi, tanpa voting,\" jelasnya. Bagian ini sebetulnya yang agak tricky dan kita sudah tahu sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, tetapi baru sekarang diucapkan karena sebetulnya istana kehabisan akal. Rocky meyakini Istana akan menyogok Megawati dan partai Demokrat juga PKS. Untuk PPP mungkin tidak mau disogok karena sudah minta sendiri dengan membuat dua kali press release dan meminta pertanggungjawaban Pak Luhut. Ricky meyakini ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana dan akan dipelihara terus dengan berbagai cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuflle, atau menyogok langsung dengan wakil presiden. Untuk partai-partai lain, kata Rocky mungkjn tidak akan disogok, tapi diancam dan diperas dengan kasus-kasus masa lalu. \"Inilah jahatnya kekuasaan. Dia akan mencari akal terus karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama. Dan oligarki sangat ingin agar dia tetap berkuasa dengan mengandalkan, menguasai, atau mengontrol kekuasaannya,\" paparnya. Atas semua itu kata Rocky, Pak Luhut paham dua-duamya itu. Dan Pak Luhut musti dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang gencar memanipulasi isu publik dengan memanfaatkan big data. Oligarki bersama Jokowi hari ini tidak hanya favorable tapi juga enjoyble. Inilah kerapuhan moral yang sudah menjalar ke mana-mana. \"Kita ingin agar bisa mengambil alih isu ini menjadi isu moral. Kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang meskipun sedikit tapi akan kita terangkan pada publik internasional,\" paparnya. Apalagi, lanjut Rocky, demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. (ida, sws)
Rocky Gerung: PPP Tahu Kapal Sudah Mulai Oleng
Jakarta, FNN - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mulai berani mengkritik pemerintah. Melalui Sekjennya Raffi Ahmad Baidlowi, PPP menolak pembangunan ibu kota baru menggunakan APBN. PPP juga mendesak Menko Marves Luhut Pandjaitan bisa membeberkan big data yang menyatakan ada 110 juta rakyat Indonesia menghendaki Jokowi memimpin lagi. Sikap kritis PPP ini cukup menarik, dalam beberapa hari, padahal Ketua Umumnya Suharso Monoarfa, menjabat sebagai Ketua Bappenas. Menanggapi hal itu pengamat politik yang juga ahli filsafat Rocky Gerung mengatakan bahwa PPP sudah mulai cerdik dan pintar. \"PPP bukan musuh dalam selimut tapi musuh tanpa selimut,\" katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Kamis (17/03/2022). Rocky menegaskan, akhirnya semua akan sadar termasuk partai pendukung penguasa bahwa kondisi bangsa semakin hari semakin memburuk. \"Memang semua akan ketahuan rilis partai itu pasti diketahui oleh ketua partai, Suharso Monoarfa. PPP itu partai kecil tapi makin cerdik sekarang,\" papar Rocky. Rocky melihat PPP cepat sadar, mereka sudah tahu bahwa kapal mulai oleng, dia lalu bersekutu dengan angin selatan. \"Maksudnya angin oposisi. Angin selatan itu kantornya Anis Baswedan, dan angin Utara itu kantornya Jokowi,\" tegasnya. Keberanian PPP berkata jujur menurut Rocky adalah sesuatu yang bagus yang menunjukkan ada percakapan intensif di kalangan PPP. Menurut Rocky, PPP menyadari betul fungsinya bahwa bangsa ini harus meminta pertanggungjawaban pada pemimpinnya. Dia ingin mengulangi sejarah seperti zaman Soeharto, meskipun sebetulnya itu hasil bonsai dari partai-partai Islam. \"Sebetulnya kita butuh percikan kecil semacam ini. Butuh banyak tokoh yang bisa membaca masa depan,\" katanya Seperti Pak Busro Muqoddas dan juga Azzyumardi Azra serta para mahasiswa semuanya mengetahui bahwa bangsa ini sedang ditipu. \"Dan yang memegang alat penipunya itu Pak Luhut, karena sudah disebut di mana mana, kenapa Pak Luhut tidak mau membuka big data itu. Seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut,\" pungkasnya. (Ida, sws).
Gde Siriana: Pernyataan Luhut Keblinger Soal Konstitusi
Jakarta, FNN - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Ini pertanyaan balik saat Luhut ditanya wartawan soal penundaan Pemilu, Rabu (16/03/2022) di Jakarta. Gde Siriana Yusuf Komite Eksekutif KAMI menganggap Luhut keblinger menjadi otak intelektual penundaan Pemilu. \"Pertama LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden itu sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. TITIK! Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!,,\" katanya kepada FNN Kamis (17/03/2022) di Jakarta. Alasan kedua, menurut Gde, Pilpres sebagai bagian dari pembangunan demokrasi harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis. \"Setiap Pilpres dan Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya. Contoh Pemilu pertama 1955 dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahir pemeirntahan yang demokratis tetap dilakukan Pemilu 1954\" tegasnya. Jadi, pernyataan LBP ini kata Gde menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini. Alasan ketiga, lanjut Gde, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid19, ini pun tidak konsisten ketika pemerintah tetap memaksakan Pilkada saat Covid-19 2020, yang banyak diprotes publik. Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg & Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tdk bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu. Sikap, ngotot LBP ini, kata Gde, tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah Menko Senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat. (sws)
WNI Berusia 17 Tahun Harap Segera Rekam KTP-el
Jakarta, FNN. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman data KTP elektronik (KTP-el).Hal itu dikatakan Zudan menanggapi peristiwa meninggalnya seorang warga karena sakit saat melakukan perekaman data di Dinas Dukcapil Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perekaman data KTP-el itu bertujuan untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan guna perawatan kondisi kesehatannya.\"Hikmah dari semua itu, saya meminta masyarakat yang sudah 17 tahun ke atas dan belum membuat KTP-el untuk segera membuat KTP-el agar saat membutuhkan untuk pelayanan publik sudah punya,\" kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Dia mengingatkan KTP-el merupakan dasar dari semua pelayanan publik sehingga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk segera melakukan perekaman data ke Dinas Dukcapil terdekat dan tanpa dipungut biaya.Dia mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem jemput bola kepada masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke kantor Dukcapil guna merekam data KTP-el.\"Dari Dukcapil sudah sering melakukan jemput bola ke rumah sakit atas permintaan keluarga pasien dan seizin rumah sakit. Hal ini kami lakukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan,\" jelasnya.Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut, tambahnya, dapat langsung menghubungi Dinas Dukcapil setempat dalam waktu satu hingga tiga hari sebelum perekaman data.\"Kami dari Dukcapil siap melayani jemput bola, terutama untuk yang memiliki kebutuhan khusus. Bila lokasinya dekat, satu hari sebelumnya disampaikan; bila lokasinya jauh, tiga hari sebelumnya,\" tambahnya.Terkait peristiwa yang dialami seorang warga di Kabupaten Bulukumba, Zudan menyampaikan ungkapan dukacita dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Dia mengimbau seluruh jajaran Dukcapil di daerah untuk bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.\"Kami, jajaran Dukcapil turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Amiluddin, semoga husnulkhatimah. Saya kemarin mendapatkan laporan ini dari Dukcapil Bulukumba secara detail,\" ujarnya.Seperti diketahui, seorang warga Kabupaten Bulukumba bernama Amiluddin (50) diketahui meninggal dunia di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bulukumba, Selasa (15/3).Amiluddin meninggal dunia setelah melakukan perekaman data KTP-el untuk keperluan membuat kartu BPJS Kesehatan. Dia menderita penyumbatan usus yang mengharuskan dirinya dioperasi. (Sof/ANTARA)
Perubahan Iklim Tepat Dibahas di Inter-Parliamentary Union
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan isu perubahan iklim sangat tepat menjadi pembahasan dalam Kongres Parlemen Sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Provinsi Bali.\"Sangat relevan, bukan hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia,\" kata Jazuli di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan saat dunia mengalami tantangan bahkan ancaman perubahan iklim yang cepat dan dahsyat, maka dampaknya membuat penurunan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan maraknya bencana alam.Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu mengatakan pandemi COVID-19 merupakan bagian dari perubahan iklim yang dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek. Hal itu, katanya, harus menumbuhkan kesadaran berbagai peran dan tanggung jawab kolektif seluruh negara dan masyarakat dunia.\"Negara-negara dunia tidak boleh egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Negara-negara dunia, termasuk Indonesia harus disiplin dan taat pada agenda perubahan iklim dalam seluruh sektor, seperti lingkungan, kehutanan, energi hingga ekonomi hijau,\" kata Ketua Fraksi PKS DPR RI tersebut.Sementara itu, anggota DPR Kamrussamad mengatakan tema perubahan iklim pada Kongres Parlemen Sedunia di Provinsi Bali merupakan tema yang sangat berkaitan dengan Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia ini.\"Kita ketahui bersama semua negara di dunia ini berjuang dan mengupayakan pemulihan ekonomi pascapandemi, dan itu tak terlepas dari peran Indonesia,\" katanya.Anggota BKSAP DPR itu berharap dalam penanganan perubahan iklim di seluruh dunia membutuhkan keterlibatan multipihak, baik multiglobal maupun nasional.Indonesia sendiri akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) Ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022 dengan mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU Ke-143 digelar di Madrid, Spanyol, yang dihadiri 1.200 orang terdiri atas 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
Usul, Bentuk Pansus Kelangkaan Minyak Goreng!
Jakarta, FNN. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air.“Diharapkan melalui pansus dapat merekomendasikan solusi tepat yang bisa segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng,” kata Dedi dalam sambungan telepon, Rabu.Selain mengungkap kelangkaan minyak goreng dan pembahasan solusi, ujar dia, pansus dijadikan sebagai respons kekecewaan parlemen terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang dua kali mangkir saat diundang resmi pada rapat kerja gabungan membahas penyelesaian krisis minyak goreng.Rapat kerja gabungan sendiri meliputi Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas pengendalian harga, stok pangan pokok menjelang Ramadhan, tata kelola kebijakan pupuk, pasokan, dan harga gas untuk produksi pupuk.“DPR sudah dua kali secara resmi mengundang Mendag untuk hadir rapat gabungan. Namun selalu mangkir. Jadi saya lebih setuju untuk dibentuk pansus saja agar lebih jelas hal-hal apa sebenarnya yang membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” kata dia.Dedi mengatakan melalui pansus, maka lembaga legislatif bisa merekomendasikan langkah-langkah solusi tepat yang wajib segera dilakukan pemerintah dalam mengatasi problem kelangkaan minyak goreng.Jika ditemukan adanya penjualan atau ekspor ke luar negeri berlebih sehingga berakibat mengurangi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri maka pansus dapat menyeret oknum-oknum yang terlibat, paparnya.Dedi mengaku sempat mengecek stok minyak goreng di pasaran dan ternyata stoknya kosong.Dari informasi yang diperoleh, khusus di toko modern setiap kali ada pengiriman minyak goreng langsung diserbu konsumen hingga terjadi antrean dan langsung habis.Ia mengatakan persoalan minyak goreng harus segera dituntaskan pemerintah karema dalam beberapa hari terakhir ini dikabarkan ada seorang ibu yang meninggal saat antre minyak goreng di Samarinda, Kaltim. (Sof/ANTARA)
Pemerintah Harus Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng
Jakarta, FNN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kembali Pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mengenai minyak goreng yang masih terjadi di tengah masyarakat, terlebih sebentar lagi memasuki bulan puasa. \"Kami meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang masih langka di pasaran dan membuat masyarakat kesulitan,\" kata Puan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, kelangkaan minyak goreng terjadi karena buntut dari permasalahan tingginya harga minyak goreng. Namun, setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi (HET), stok minyak goreng menjadi langka. Kini, lanjut dia, harga minyak goreng naik lagi akibat kelangkaan pasokan di pasaran. Masalah ini harus mendapat penanganan khusus. \"Ibu-ibu menjerit karena sekali dapat minyak goreng, harganya sampai Rp50 ribu untuk kemasan 2 liter, bahkan ada yang lebih. Ini betul-betul memberatkan rakyat,\" kata Puan. Disebutkan pula ada beberapa penyebab kelangkaan minyak goreng yang ditemukan oleh Pemerintah dan pihak berwajib, mulai dari penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri. \"Saya lihat penimbunan minyak goreng di mana-mana. Banyak pelaku usaha yang juga bermain-main dengan harga. Kami minta Pemerintah tegas memberikan solusi,\" ucap Puan. DPR RI berencana memanggil Menteri Perdagangan untuk membahas persoalan minyak goreng. Puan meminta agar Mendag menghadiri undangan dari DPR RI. \"Apalagi, Pemerintah baru saja memutuskan mencabut kebijakan satu harga minyak goreng. DPR menunggu penjelasan dari Pemerintah terkait dengan hal ini,\" katanya. Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya permasalahan minyak goreng dirampungkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. \"Kami berharap persoalan kelangkaan minyak goreng bisa segera selesai. Kami juga meminta agar Pemerintah memastikan segera menormalkan kembali harga minyak goreng sebelum Lebaran 2022,\" kata mantan Menko PMK ini. Menurut dia, masalah minyak goreng yang tak kunjung selesai akan makin menambah beban masyarakat, terutama harga-harga kebutuhan pokok juga sudah mulai naik menjelang memasuki bulan puasa di awal April 2022. \"Harga cabai, daging, telur, dan ayam sudah berangsur naik di pasaran. Kami harus melakukan upaya ekstra agar masyarakat bisa tenang menjelang datangnya bulan Ramadan,\" ucapnya. Negara, kata Puan, harus mampu memberikan kebijakan yang terukur, tepat sasaran dan manfaat, memudahkan warga, serta membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. (Sof/ANTARA)
Perlu Diterapkan Kembali PTM 100 Persen
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen perlu diterapkan kembali seiring menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.\"Tidak semua guru terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal,\" kata Abraham, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menyampaikan PTM dapat diterapkan dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait.Menurut Abraham, untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus COVID-19 pada pelaksanaan PTM, pemerintah daerah harus meningkatkan tes COVID-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).Hal ini, kata dia, sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah dalam kondisi aman atau tidak. Sejauh ini, ujar dia, testing ACF di sekolah menurun. \"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi pemerintah,\" ujarnya.Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.Jika positivity rate di bawah 1 persen, jelas dia, maka tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, maka satu kelas harus diisolasi.\"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu,\" kata dia.Abraham menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah agar siswa semakin terlindungi dari COVID-19 dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.Meski demikian, Abraham menyampaikan pemerintah harus tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan COVID-19, terutama soal relaksasi.\"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang terlebih dahulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di Tiongkok juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan,\" jelasnya. (Ida/ANTARA)
Hanya Tiga Tahun Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyatakan masa jabatan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, hanya tiga tahun.Anggota KPUD Kepulauan Riau, Arison, di Tanjungpinang, Rabu, mengatakan, masa jabatan mereka berakhir pada 25 Februari 2024. \"Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir sesuai waktu pelantikan. Seperti Ansar-Marlin dilantik 25 Februari 2021, maka berakhir masa jabatan 25 Februari 2024,\" katanya.Menurut dia, masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekwensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pilkada serentak dilaksanakan 27 November 2024.Mulai dari berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut hingga pelantikan calon kepala daerah terpilih, pemerintah akan menetapkan pejabat sementara sebagai kepala daerah. \"11 hari setelah Pemilu 2024 masa jabatan Ansar-Marlin berakhir,\" ujarnya.Arison mengemukakan tahapan pilkada akan diselenggarakan setahun sebelum tahapan pemungutan suara. Artinya, mulai November 2023, tahapan pilkada sudah dilaksanakan.\"Kami masih menunggu peraturan KPU. Mungkin setelah calon anggota KPU terpilih dilantik, dilaksanakan rapat dengar pendapat, kemudian baru ditetapkan sebagai tahapan pilkada,\" ucapnya.KPUD Kepulauan Riau memperkirakan anggaran Pilkada Kepulauan Riau 2024 tidak jauh beda dengan anggaran pilkada 2020. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk Pilkada Kepulauan Riau 2020, namun dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp80 miliar. \"Besaran anggaran pilkada tergantung kondisi 2023-2024,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Persoalan Minyak Goreng, Presiden Ambil Alih Presiden
Jakarta, FNN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan persoalan kelangkaan minyak goreng telah diambil alih Presiden Joko Widodo.\"Saya lihat persoalan minyak goreng sudah diambil alih Presiden melalui rapat terbatas,\" kata Dasco di Jakarta, Rabu.Selain itu, dia menyatakan telah ada pernyataan dari Kapolri yang memberikan jaminan dan perintah kepada kapolda untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di daerah.DPR telah mengundang dua kali Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk meminta penjelasan atas persoalan kelangkaan minyak goreng. Namun, kata Dasco, namun bersamaan dengan rapat paripurna sehingga pertemuan gagal lagi.\"Jadwal pemanggilan ketiga sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan,\" katanya menegaskan.Terkait penanganan yang sudah diambil alih oleh Presiden dan penanganan di lapangan oleh Kapolri, katanya, maka DPR akan mengawasi dalam waktu beberapa hari ke depan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter.\"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),\" kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).Airlangga menjelaskan bahwa subsidi minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini. (Ida/ANTARA)
POPULER
