POLITIK
Atasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Anis Matta: Pemerintah Perlu Siapkan Pemadam Kebakaran Ekonomi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir. \"Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar,\" kata Anis Matta dalam Gelora Talk \'Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?\' yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang. Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis Matta menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional. \"Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru,\" katanya. Indonesia, kata Anis Matta, menghadapi dua masalah besar, pertama adalah soal energi, mengingat Indonesia mengimpor minyak kira-kira 500.000 barel per hari. \"Sekarang kita sudah menyaksikan kenaikan harga BBM di mana-mana. Dampaknya, ke sektor energi kita akan naik semuanya,\" sebutnya. Kedua, harga pangan yang melambung tinggi, karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keamanan yang relatif rapuh, mengingat beberapa komponen dari sembako masih diimpor dari negara lain. Bahkan kenaikan apa pun dari sektor pangan, akan berpengaruh terhadap harga pangan ke depan. \"Jadi, di sini kita mendapatkan residu itu. Sementara, konfliknya terbuka. Tidak ada yang bisa membuat satu skenario yang fix sekarang ini akan ke mana arahnya. Semua kemungkinan bisa terjadi,” katanya. Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini. \"Kita akan menghadapi kebakaran ekonomi dalam skala masif. Tipikal kebakaran ini tidak dipicu oleh meledaknya kompor atau listrik di satu rumah tangga, tapi ini mirip kebakaran hutan yang dipicu global warming,\" jelas Anis Matta. Menurut Anis Mata, jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah yang telah dilakukan China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen. \"Saya kira kita juga akan mengalami hal yang sama seperti China, karena kebakaran ekonomi dalam jangka pendek memerlukan pemadam kebakaran. Ini tantangan jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat,\" katanya. Setelah berhasil mengatasi kebakaran ekonomi, lanjut Anis Matta, Indonesia perlu merumuskan kembali kepentingan nasionalnya di tengah upaya pembentukan aliansi global baru. \"Indonesia harus merumuskan terlebih dahulu kepentingan nasionalnya dalam jangka pendek. Perang ini memperdalam proses de-globalisasi, setelah Covid-19 dalam dua tahun terakhir,\" katanya. Hal ini agar Indonesia tidak terseret dalam pusaran konflik pembentukan aliansi global baru dengan tetap memberikan proteksi kepada kepentingan nasionalnya secara ekonomi. \"Secara ekonomi semua negara akan kembali ke sistem proteksionisme, selamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita menatap proses pembentukan aliansi-aliansi global baru. Tetapi jangka pendek yang kita perlu siapkan adalah pemadam kebakaran ekonomi,\" tegas Anis Matta. Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina. Indonesia, lanjutnya, perlu waspada terhadap perubahan geopolitik global sebagai akibat dari struktur keamanan regional yang berubah selain benturan kepentingan antarnegara dan perebutan akses energi. Sebab, dampak tersebut tidak saja akan berpengaruh pada sektor ekonomi seperti energi, tapi juga pada sektor pangan akibat belum jelas tanda-tanda kapan konflik akan berakhir. \"Kami sebagai Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi dan geostrategi perang Rusia Ukraina,\" kata Meutya. Meutya mengakui sejauh ini dampak langsung dari konflik Rusia-Ukraina masih berskala regional. Akan tetapi, bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. \"Harapan pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi tentu akan makin jauh akibat perang Rusia-Ukraina,\" ujar politisi Partai Golkar ini. Sementara mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpandangan, Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini. Yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China. Kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan negara oleh negara lain. \"Tetapi saya ingin katakan, bahwa ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Tetapi memang, ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah,\" kata Rizal. Kendati begitu, Rizal memastikan politik bebas aktif Indonesia, bukan berarti netral atau tidak peduli dengan negara lain. Dengan politik bebas aktif, Indonesia sebenarnya bisa diuntungkan memiliki stratregi pertarungan dalam menghadapi dua kekuatan besar. \"Jadi dengan bebas aktif, Indonesia bisa memainkan diplomasi multilateral di kawasan ini. Konteksnya, negara memastikan memiliki strategis otonomi, dan bukan menjadi tempat pertarungan dari negara-negara besar, sehingga kepentingan nasional bisa dilindungi,\" kata peniliti CSIS ini. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO. \"Sebab, dimata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi. Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja,\" kata Connie. Berbagai macam sanksi yang tidak masuk akal kepada Rusia, justru akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin semakin berani dan gila. Karena Putin mengetahui kelemahan kekuatan AS, Uni Eropa dan NATO, termasuk dalam berdiplomasi. \"Harusnya kita abstain, siapa sih yang ngomongin kita tidak mesti abstain. Siapa pembisiknya harus diungkap, karena saya terlibat di Kemenlu soal pembicaraan perjanjian strategis dengan Rusia,\" ungkapnya. Connie menilai jika Indonesia belum dimasukkan oleh Putin sebagai negara yang tidak bersahabat dengan Rusia, tinggal menunggu waktu saja. \"Harusnya kita abstain, bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Kalau sekarang kita belum masuk negara listnya Rusia, itu karena belum saja menurut saya,\" katanya. Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia seharusnya harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, yang menggabungkan negara-negara di PBB untuk mengimbangi politik besar blok. \"Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang. Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya. Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil. Ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang. Makanya saya setuju PBB harus direformasi,\" ppungkasnya. (sws)
Panglima Ingatkan Rekrutmen Perwira Karier TNI Jangan Diskriminatif
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengingatkan jajarannya untuk tidak diskriminatif saat merekrut perwira karier TNI karena rekrutmen itu merupakan hak seluruh warga negara Indonesia.Panglima menyampaikan itu ke jajarannya saat rapat di Markas Besar TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu.“Yang nomor satu, kalau disebut persyaratan warga negara Indonesia jangan sampai ada tambahan oh anak anggota (TNI). Biarkan itu jadi hak seluruh masyarakat Indonesia,” kata Andika saat membahas rekrutmen Perwira Karier (PK) dan Perwira Karier Khusus TNI Tahun Anggaran 2022.Dalam paparan yang disampaikan oleh panitia seleksi, ada beberapa persyaratan umum untuk para pelamar yang mendaftar, di antaranya berstatus warga negara Indonesia (WNI).Panglima menyampaikan putra dan putri prajurit TNI tentu diperbolehkan mendaftar, tetapi mereka harus diperlakukan sama dengan pelamar lainnya. Artinya, Panglima menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus kepada para pelamar yang merupakan anak anggota TNI.“Kita jangan lupa mereka yang bukan putra dan putri (anggota) TNI boleh masuk. Seluruh warga Indonesia punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama,” terang Andika.Dalam pertemuan itu, Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad) Brigadir Jenderal TNI Teguh Bangun Martoto menyampaikan sejumlah persyaratan umum dan persyaratan khusus calon perwira karier TNI.Persyaratan umum itu, selain berstatus WNI, para pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal, sehat jasmani dan rohani, setia kepada NKRI, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Sementara itu, untuk persyaratan khususnya, Panglima meminta rekrutmen perwira karier tahun ini fokus menerima para pelamar lulusan sarjana (S1) dan jenjang yang lebih tinggi.“Untuk perwira karier, saya ingin fokus. Tidak ada D3, (yang boleh mendaftar) S1 atau yang lebih tinggi,” kata Panglima.Ia lanjut menyampaikan para pelamar juga harus belum pernah menikah dan tidak menikah selama pendidikan.Namun, aturan itu dikecualikan untuk para pelamar perwira karier yang telah berprofesi sebagai dokter.“Tidak apa-apa untuk dokter sudah menikah karena yang diambil keilmuwannya,” terang Panglima.Walaupun demikian, ia meminta tim panitia seleksi untuk membuat persyaratan bahwa mereka yang berprofesi dokter tidak boleh dalam keadaan mengandung saat melamar.Kemudian, untuk pelamar yang punya anak juga harus ada syarat tambahan.“Tadi anak yang bergantung dengan ibu usia menyusui (harus) diputuskan sampai umur berapa,” tambah Andika.Pendaftaran perwira karier tahun ini telah dibuka sejak bulan lalu sampai 14 Maret 2022. Para pelamar dipersilakan mendaftar secara online dan mengisi formulir registrasi, kemudian mendaftar secara fisik dan menyerahkan berkas-berkas yang diwajibkan oleh panitia seleksi. (sws, ANTARA)
Rocky Gerung: Nanti Akan Ada Deklarasi 3 Periode Dibackup oleh Intelektual
Jakarta, FNN – Dukungan Jokowi tiga periode masih terus berlangsung. Ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung mengaku mendapatkan informasi bahwa kalangan intelektual sudah dibayar untuk memuluskan rencana tersebut. “Saya berdiskusi dengan teman-teman dosen bahwa teman mereka sendiri sudah digaji oleh kementerian dan istana untuk membuat naskah akademis pentingnya tiga periode. Ini yang terjadi,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Rocky Gerung Official, Rabu (09/03/2022) Nanti, kata Rocky pasti akan datang gelombang baru deklarasi 3 periode di-backup oleh intelektual, oleh mereka yang dianggap mampu untuk mendapat amplop sekadar untuk merumuskan pasal, kenapa perlu tidak periode. Bebebrapa sosiolog, kata Rocky juga akan digaji. Jadi nanti akan disapu dari bawah, maksudnya dari luar daerah bahwa tokoh-tokoh pemikir, inteletual sudah siap dengan naskah akademis untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan konstitusi ke arah tiga periode. “Saya terangkan berkali-kali bahwa boleh saja usulan itu, tetapi bukan untuk kepentingan Jokowi sekarang. Kalau usulan untuk presiden berikutnya sih oke saja, karena etikanya begitu. Yang mengusulkan tidak boleh mengambil keuntungan apa yang diusulkannya. Itulah etika politik,” paparnya. Demikian juga perubahan undang-undang dasar. “UUD hanya boleh kalau menguntungkan yang akan datang bukan menguntungkan yang mengsulkan. Di situlah soal-soal yang kita sebut kekacauan diorkestrasi agar supaya rakyat bingung,” paparnya. Rocky meyakini sesungguhnya Jokowi mau tiga periode, hanya saja malu-malu mengatakannya. “Kalau kita lihat sinyal, sebetulnya presiden menginginkan perpanjangan itu, karena oligarki sekarang sedang kacau balau. Mereka takut tahun 2024 terjadi pergantian kepemimpinan, oligarki di-KPK-kan semua,” paparnya. Demikian juga kata Rocky menteri-menteri yang bermaslaah. “Jadi, menunda untuk memastikan mereka aman dari jeratan hukum. Dan itu tidak mungkin karena demokrasi sudah terbuka, semua yang punya masalah, komorbit politik, komorbit korupsi pasti akan dikejar,” kataya. Oleh karena itu tepat sekali FNN selalu mengingatkan bahwa kita harus curiga. Kalau presiden bilang tegak lurus, kita harus memaknai tegak bengkok, kata Rocky. Sementara soal kenyataan tukang baliho yang belum dibayar pemesan, Rocky menganggap pola mereka memang begitu. Dulu juga banyak bunga yang dipesan taruh di Monas untuk mengelu-elukan seseorang dan ternyata tidak dibayar. “Jadi pola ini adalah pola istana. Wong yang didukung tokoh istana kok. Inilah moral yang membusuk, orang mengambil keuntungan dari persaingan yang buruk. Penipuan demi penipuan beranak pinak dari istana sampai bawah. Rocky melihat pendukung Jokowi pintar mengambil momen. Mereka menganggap karena isu ini seksi, maka rakyat kecil pasti akan mendukung. Kasih harapan palsu seoalah-olah ekonomi tumbuh, padahal yang terjadi penipuan. Kata Rocky, “Inilah jahatnya kekuasaan.” Untuk memuluskan kekuasaan 3 periode kata Rocky sebetulnya mudah. “Pimpinan partai pendukung Jokowi dari 9 lalu yang 5 disogok, kan mudah saja. Anggota DPR dihitung saja, dikasih masing-masing Rp 1 miliar, selesai. Atau Presiden keluarkan Perppu, selesai urursan. Sogok menyogok ini seolah-olah mendengarkan suara rakyat. Kerakusan kekuasaan memprok-porandakan konstitusi. Akibatnya demokrasi kita memburuk,” paparnya. “Kesempatan kita untuk membayangkan Indonesia nanti makmur, ternyata dibuktikan terbalik oleh minyak goreng. Keinginan kita untuk mencapai G20, mereka akan melihat keakraban-keakraban rakyat Indonesia, akhirnya yang dilihat kebohongan. Jadi semua hal bergerak ke arah buruk dan apakah kita akan gembira, tentu saja gembira karena end game akan dipercepat. Jadi hukum sejarah sebetulnya menginginkan percepatan perubahan,” katanya. “Setiap hari kekuasaan melakukan rapat untuk mencari celah mengakali konsititusi. Rapat-rapat gelap di istana untuk memastikan oligarki masih dapat limpahan rejeki ekonomi, sementara rakyat disuruh ngantri di panas terik matahari, bahkan masih dituduh sebagai penimbum,” paparnya. “Tidak sadar arah, lalu mereka cari akal-akalan cari arah yang bertentangan dengan akhlak dan moral. Intinya sejak awal presdien memang tidak punya konsep, mulai dari segala macam janji yang jumlah 66 itu, tak satu pun yang ditepati. Dia bilang berhasil membangun infrastruktur, iya tetapi pembangunan tanpa utang. Kalau cuma ngutang, tukang cendol juga bisa.” Semua ini terjadi karena kekacauan anggaran, lalu rezim menuduh oposisi. “Lah sejak awal memang sudah tahu,” pungkasnya. (ida, sws)
Perombakan Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Jakarta, FNN. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan hak prerogatif presiden Joko Widodo.\"Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, kami menyerahkan kepada presiden,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menegaskan kapan dan berapa menteri yang diganti itu dilakukan, hanya presiden yang mengetahuinya. Pihaknya telah menyerahkan dan hanya menunggu jika pergantian kabinet telah dilakukan.Terkait masuknya menteri perwakilan dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dasco menegaskan hal itu tergantung penilaian presiden, apakah dibutuhkan atau tidak.Dasco mengatakan menteri dari Partai Gerindra saat ini lebih fokus untuk bekerja dalam melaksanakan visi dan misi presiden. Gerindra ingin memastikan kinerja para menterinya dapat maksimal membantu pemerintah.Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan terkait pembagian porsi jabatan menteri dalam kabinet merupakan hak presiden. Presiden kata dia, paling tahu soal kebutuhan menteri, karena mereka diangkat untuk membantu presiden.Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan perombakan kabinet mungkin saja terjadi sebagai bentuk politik akomodasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.\"Reshuffle ini tetap sama dengan pola yang lama, yang akan diganti adalah menteri dari non-partai politik,\" kata Ujang. (Sof/ANTARA)
Islam Ajarkan Persaudaraan Dengan Semua Umat
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyampaikan Islam mengajarkan bentuk persaudaraan dengan semua umat manusia. \"Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana membangun persaudaraan dengan umat lain apa pun latar belakangnya. Umat lain merupakan saudara dalam kemanusiaan,\" kata dia dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu. Dia juga mengatakan dalam Islam juga mengajarkan \"ukhuwah wataniyah\" atau persaudaraan dalam kebangsaan. Menurutnya banyak ayat dalam Al Quran yang mengajarkan kepada umat Islam untuk melakukan apa yang masuk dalam kriteria pro eksistensi. Menurut Asrul Sani dirinya diajarkan dan diperintahkan bagaimana membangun persaudaraan tidak hanya sebatas \"ukhuwah islamiyah\", namun juga diwajibkan untuk membangun \"ukhuwah insaniyah\". Perintah tersebut menurut Arsul Sani juga ia teladani dari ayahnya yang merupakan tokoh NU di Pekalongan. Sang ayah telah mendidik dirinya untuk berbuat inklusif. \"Pergaulan lintas agama sudah dicontohkan oleh ayah saya sejak di kampung,\" ujar dia lagi.Hal-hal yang diajarkan oleh ayahnya tentang kehidupan dan menghadapi segala permasalahan yang ada, antara lain menekankan keharusan berada di tengah-tengah (tawasuth), seimbang (tawazun), toleransi (tasamuh), dan tegak lurus (i\'tidal). “Kalau yakin dengan kebenaran maka hal demikian harus diperjuangkan,\" ucapnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pengacara, Arsul Sani mempunyai pengalaman dan tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. “Ujian inklusifitas pernah saya hadapi ketika Gus Dur meminta saya untuk membela kelompok minoritas. Prinsip-prinsip demikian terus dipegang meski mendapat tantangan,\" tuturnya. Sebagai anggota MPR/DPR, Arsul Sani terus berikhtiar prinsip-prinsip tersebut akan terus dilakukan saat dirinya menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Arsul Sani mendapat penghargaan sebagai ‘Legislator Pro Eksistensi’ dari Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia. Dia merasa terharu sekaligus bersyukur. \"Saya menjadi grogi dan malu, seolah-olah saya sudah berbuat banyak dan lebih dari yang lain,\" kata dia. Penghargaan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua BAMAG Pendeta Agus Susanto dihadapan ratusan pendeta dari berbagai Sinode Gereja yang menjadi anggota BAMAG LKK Indonesia, yang memenuhi Gedung Nusantara IV. Pendeta Agus Susanto menyebutkan pemberian penghargaan kepada Arsul Sani diberikan setelah BAMAG selama dua tahun memantau aktivitas yang dilakukan Asrul Sani. \"2019 hingga 2021, kita amati Bapak Arsul Sani. Beliau merupakan orang yang terbuka dengan siapapun,\" ujarnya. Pada 2020 lalu, penghargaan serupa diberikan kepada Khofifah Indarparawansa yang selama menjadi Menteri Sosial dianggap peduli pada penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit. (Sof/ANTARA)
Penceramah Radikal Manfaatkan Lemahnya Resistensi Masyarakat, Ujar Pengamat
Jakarta, FNN. Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz mengatakan lemahnya resistensi masyarakat dimanfaatkan penceramah radikal untuk infiltrasi radikalisme di masyarakat.Hal itu kerap kali diakibatkan oleh faktor ketidaktahuan masyarakat, baik terhadap muatan radikal-ekstrem maupun ketidakpahaman terkait peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi radikal, katanya di Bogor, Rabu.“Yang menjadi persoalan dalam setiap proses infiltrasi radikalisme (kelompok radikal) di tengah masyarakat adalah lemahnya resistensi, sebagai akibat dari ketidaktahuan masyarakat itu sendiri,” ujar Muhammad Abdullah Darraz dikutip dari siaran pers Pusta Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (PMD BNPT).Dia melanjutkan, lemahnya resistensi masyarakat ditandai oleh ketidakpahaman terhadap pandangan radikal ekstrem yang dibalut dengan penjelasan keagamaan yang memukau. Sehingga hal tersebut membingungkan masyarakat untuk membedakan mana pandangan yang memiliki muatan radikal dan mana yang tidak.\"Kedua, ketidakpahaman masyarakat (termasuk di lingkungan aparat) terkait dengan peta aktor dan kelompok yang membawa misi dan narasi-narasi radikal. Sehingga masyarakat tidak paham siapa sebenarnya yang mereka undang itu,\" tuturnya.Menurutnya, kelompok radikal akan senantiasa mencari celah untuk masuk ke setiap lini demi menyebarkan paham radikalisme yang mereka anut. Dan modus yang kini digunakan adalah mengisi pengajian di berbagai komunitas, tidak terkecuali masuk di lingkungan aparat TNI-Polri beserta keluarganya.\"Mereka mencoba memberikan pengaruh secara lebih halus agar ideologi mereka dapat diterima di lingkungan aparat negara yang menjadi benteng pertahanan NKRI dan Pancasila,\" jelasnya.Ia menilai, infiltrasi halus seperti demikian di mimbar-mimbar agama tidak bisa dibiarkan, karena hal ini berkaitan dengan narasi dan provokasi yang bisa membawa kepada kehancuran dan perpecahan bangsa.\"Jika tidak disterilkan, maka kita seperti ibarat menunggu kejadian yang ada di Suriah, Libya, Irak, dan beberapa negeri di Timur Tengah itu terjadi di Indonesia. Apalagi jika disulut dengan takfiriyah,\" tegas Darraz.Darraz melihat perlu adanya upaya intensif guna mensterilkan ruang mimbar agama dari penceramah radikal yang membawa dan menyebarkan ideologi transnasional untuk memecah belah bangsa. (Ida/ANTARA)
Komisioner KPU Parimo Diberhentikan Karena Terima Gaji Dobel
Jakarta, FNN. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Tanwir Lamaming membenarkan seorang komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong diberhentikan berdasarkan putusan Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena menerima gaji dobel selama menjabat. \"Anggota KPU Parigi Moutong yang didiberhentikan adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) karena bersangkutan sejak ditetapkan sebagai komisioner pada tahun 2018 masih menerima gaji ASN berdasarkan hasil Sidang Kode Etik DKPP hari ini,\" kata Tanwir dihubungi di Palu, Rabu. Ia mengemukakan berdasarkan usulan pemberhentian tetap oleh DKPP ke KPU Pusat, maka anggota KPU Parigi Moutong Abdul Chair wajib menjalankan putusan tersebut. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran kasus tersebut dan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait, termasuk yang bersangkutan dan mengakui masih menerima gaji PNS. \"Kasus ini berangkat dari laporan masyarakat, lalu kami tindak lanjuti di lapangan. Yang Bersangkutan sudah menyampaikan surat penangguhan gaji kepada kepala daerah, harusnya surat itu disampaikan kepada BKPSDM dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten setempat. Ini dinilai tidak prosedural,\" papar Tanwir. Pada klarifikasi sebelumnya, KPU Sulteng membentuk tim khusus yang menemui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong dan membenarkan hal tersebut sehingga pihaknya menindaklanjuti ke KPU Pusat atas pelanggaran tersebut. Ia menilai kasus ini akan menjadi catatan penting bagi lembaga penyelenggara pemilu di provinsi tersebut, sekaligus menjadi bahan evaluasi guna memperbaiki sistem internal penyelenggara agar tidak terulang kasus serupa. \"Berdasarkan kode etik maka teradu harus mengembalikan gaji ASN karena hal itu bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rata-rata kasus seperti ini mereka mengembalikan,\" ujar Tanwir. Ia menambahkan dalam putusan DKPP pada perkara Nomor: 12-PKE-DKPP/II/2022, teradu melanggar kode etik perilaku, sumpah janji atau pakta integritas sehingga diterbitkan surat keputusan pada tanggal 3 Januari 2022. KPU Pusat kemudian melegitimasi keputusan KPU Sulteng dengan memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada bersangkutan melalui Keputusan Nomor 18 Tahun 2022 tertanggal 31 Januari 2022. (Ida/ANTARA)
Wacana Penundaan Pemilu 2024 Tidak Direspons KPU RI
Jakarta, FNN. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mau merespons wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena sudah ditetapkan bersama DPR RI dan Pemerintah.\"Penundaan pemilu itu domain dari MPR. KPU sudah memutuskan di SK (Surat Keputusan) KPU tertanggal 14 Februari 2024,\" ujar anggota KPU RI Viryan Azis usai sosialisasi literasi aplikasi PDBP mobile Lindungi Hakmu dan penguatan kapasitas Lembaga menghadapi pemilu di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.Sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan pesta demokrasi setelah ada kesepakatan penetapan jadwal Pemilu 2024.\"KPU RI bekerja mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024,\" kata mantan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat ini menekankan .Saat ditanyakan apakah KPU RI terganggu dengan wacana penundaan pemilu, dia mengatakan bahwa pihaknya tetap konsisten menjalankan kesepakatan yang sudah menjadi penetapan bersama.\"KPU tetap mempersiapkan Pemilu 2024. Jadi, KPU sudah memutuskan tanggal pemilu. Maka, seluruh organ penyelenggara pemilu, termasuk kehadiran saya kemari, dalam kerangka mempersiapkan dan menjalankan Pemilu 2024,\" ucapnya.Sebelumnya, wacana terkait dengan penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun.Usulan tersebut bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.Selaras dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mendukung penundaan Pemilu 2024. (Ida/ANTARA)
Penundaan Pemilu Akan Menciptakan Krisis
Jakarta, FNN. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak menginginkan penundaan pemilu karena pihaknya khawatir akan menciptakan krisis.Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai memberikan pidato ilmiah dalam upacara wisuda Unnes di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa wacana tersebut tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat.\"Dalam berpolitik, bangsa ini harus kokoh memegang konstitusi. Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,\" kata Hasto.Menurut dia, penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak senapas dengan budaya membangun demokrasi yang sehat. \"Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,\" katanya.Ditekankan pula bahwa penundaan Pemilu 2024 tidak diinginkan PDI Perjuangan. Hasto mengutarakan bahwa penundaan pemilu bukan masuk dalam kategori kepentingan yang memaksa yang harus melakukannya.Ia menyebut masih banyak kepentingan lain yang mendesak dan membutuhkan perhatian, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina serta kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20.Sebelumnya diberitakan, sejumlah tokoh mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satunya disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan pemilu selama 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi. (Ida/ANTARA)
Delapan Syarat Kebangkitan Kepemimpinan Indonesia di Dunia
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan setidaknya ada delapan syarat kebangkitan kepemimpinan Indonesia di dunia. Hasto mengatakan hal itu dalam Pidato Inspiratif di Upacara Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), di Semarang, Rabu. Menurut Hasto, syarat pertama adalah menggali kembali keseluruhan spirit tentang kepemimpinan Indonesia yang telah ditunjukkan para pendiri bangsa. \"Belajar dari kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, ada korelasi antara ide/gagasan/imajinasi, spirit, tekad, dan tindakan strategis di dalam mencapai visi kepemimpinan Indonesia,\" kata Hasto dalam siaran persnya. Di hadapan para wisudawan, Hasto memaparkan panjang mengenai kepemimpinan Proklamator Ir Soekarno membangun Indonesia dan bagi dunia. Dipaparkannya, bagaimana Soekarno membuktikan sebuah kepemimpinan stratejik yang visioner namun membumi. Itu lahir melalui kepemimpinan intelektual yang menciptakan daya imajinasi tentang masa depan. \"Bung Karno memperkirakan pada tahun 1945 bahwa suatu saat Eropa dan Amerika Serikat akan mengalami krisis ekonomi bersamaan akibat bekerjanya kapitalisme. Kapitalisme menciptakan krisis, belum selesai krisis yang satu, muncul krisis lainnya, dengan dampak yang semakin berat dan kompleks. Pandangan ini terbukti pada tahun 2008,\" jelasnya. Syarat kedua, kebangkitan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, yakni ideologi Pancasila dan UUD 1945 harus dipahami semangat dan konsepnya di dalam membangun kepemimpinan Indonesia. Ketiga, adanya kepemimpinan strategis yang memadukan antara kepemimpinan ideologis yang memberikan arah, dengan kepemimpinan teknokratis yang menghadirkan kepemimpinan intelektual dalam agenda strategis guna membangun rasa percaya diri bangsa untuk percaya pada kekuatan sendiri. Keempat, tersedia konsepsi pola pembangunan dalam perspektif jangka pendek, menengah, dan panjang. Konsep ini menjadi \"guideline policy\" dari seluruh penyelengga negara di dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya. Kelima, pendidikan dan kebudayaan ditempatkan sebagai lambang supremasi kemajuan. Di sini perguruan tinggi harus menjadi motor kemajuan. Keenam, kata Hasto, adalah penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, kimia, fisika, dan biologi dengan berbagai variannya. \"Ini bersifat wajib dan harus dipacu pengembangannya secara progresif. Di sini kehadiran BRIN harus memperkuat budaya riset dan inovasi menjadi kultur bangsa,\" kata Hasto. Ketujuh, adanya sinergi koneksitas antara pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dan badan usaha miliki swasta, yakni dengan mendorong budaya berprestasi, \"merit system\" di dalam mempercepat kemajuan menjadi bangsa yang berdikari. Kedelapan, tambah dia, bangsa Indonesia harus berani meletakkan nasib bangsa dan Tanah Air di tangan bangsa sendiri karena hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan sendirilah yang dapat berdiri dengan kuat. \"Karena itu, marilah, dari Universitas Negeri Semarang dengan jejaringnya yang begitu luas, dan kepeloporannya di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, marilah kita gelorakan kemajuan Indonesia raya dari kampus dengan menggalakkan riset dan inovasi yang membumi, yang mempercepat jalan Indonesia berdikari,\" tegas Hasto. Upacara wisuda dipimpin Rektor Unnes Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Acara dilakukan secara hybrid. Para wisudawan hadir secara langsung di Aula Unnes, sementara keluarga serta peserta lainnya hadir melalui layanan telekonferensi. Sementara Hasto hadir didampingi jajaran DPD PDIP Jawa Tengah. Tampak hadir di antaranya Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto bersama Wakil Ketua Sofwan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR RI Agustina Wilujeng. (Ida/ANTARA)
POPULER
