Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak wacana amandeman UUD 1945 yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP, Ahmad Basarah yang menyatakan  mencabut dukungan amandemen konstitusi sampai tahun 2024, karena takut ada penumpang gelap masuk dalam gerbong amandemen.

“Mengingat dinamika politik yang berkembang, apalagi saat ini tengah ramai wacana penundaan pemilu yang akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, maka sebaiknya rencana amandemen terhadap UUD tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini,” ujarnya Kamis (17/03/2022 di Jakarta.

Merespons pernyataan Ahmad Basarah, pengamat politik Rocky Gerung menduga bahwa yang dimaksud penumpang gelap oleh PDIP adalah pemegang big data, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan Rocky Gerung bersama wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (19/03/2022).

Pernyataan Basarah, kata Rocky bisa dimaknai bahwa rumus kimia politik memang seperti itu, ada objek yang dimaksud oleh Ibu Megawati bahwa  untuk urusan negara tidak boleh main-main dengan konstitusi.

“Jokowi jelas main-main melalui Luhut. Ini kalau di Amerika enggak ada kirim-kirim sinyal, tapi bikin saja langsung, katakan bahwa penunggang isu ini adalah istana dan istana memanfaatkan big data dan big data dikendalikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” katanya.

Rocky menyebut dalam upaya mempertahankan kekuasaan, ada korelasi antara Jokowi dan Luhut. “Pak Luhut tidak pernah ditegur oleh Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi menyetujui.  Kalau dalam versi Amerika begitu logikanya, langsung disebut bahwa Jokowi memang memerintahkan Luhut untuk bermanuver dalam upaya memperpanjang masa jabatan presiden,” tegasnya.

Rocky meyakini manuver Luhut-Jokowi dibaca oleh Megawati, sehingga di tengah jalan berubah pikiran. “Itu yang dibaca oleh Ibu Mega sebagai penunggang bukan sekadar penumpang gelap tetapi penunggang yang secara terang-terangan,” paparnya.

“Kita ingin agar supaya politik kita dikelola secara transparan, karena kasak-kusuk untuk tiga periode masih berlangsung. Sejumlah siasat masih disiapkan karena cuma ini satu-satunya cara Presiden Jokowi untuk bertahan, supaya tidak ada problem politik apalagi problem pidana di kemudian hari,” kata Rocky.

Tampaknya upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi kelihatannya akan ditempuh dengan cara apapun. Tetapi implikasi yang serius adalah soal Pokok-pokok Pikiran Haluan Negara (PPHN)  yang disiapkan oleh Ketua MPR Bamsoet yang mengatakan bahwa siapapun presiden yang akan terpilih nanti, harus tetep melanjutkan kebijakan presidsen sebelumnya. Sementara pintu amandemen  sudah ditutup, artinya PPHN tidak bakal berlanjut.

“Artinya ibu Mega ambil risiko itu, daripada nanti bocor di sidang, mendingan sekalian semuanya termasuk ide dari Bambang Soesatyo yang bermanuver supaya IKN bisa diselamatkan, maka pemerintahan berikutnya masih terus menjalankannya,” paparnya.

Hal ini menurut Rocky bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung presiden.  Karena presiden dipilih langsung yang dianggap tidak terikat dengan ketetapan MPR. Jadi, begitu banyak orang yang ingin bermanuver sambil nggak paham tentang ini demokrasi atau ide konstitusionalisme termasuk ketua MPR.

“Jadi, Ibu Mega sebetulnya jadi benteng terakhir untuk mempertahankan ini, termasuk ada hal-hal yang menyangkut minyak goreng, Ya kita maafkan dulu sebentar,” paparnya.

Menurut Rocky, upaya ini akan terus berlangsung karena sampai sekarang sebetulnya Jokowi nggak bisa menentukan siapa pengganti dia ke depan.

“Kalau dia punya kader, Jokowi akan bila oke sudah punya kader berarti legacy saya akan diputuskan oleh kader saya, tanpa harus minta aturan dari MPR termasuk IKN,” katanya.

Menurut Rocky jika seseorang dianggap sebagai kader Jokowi, tentu sebagai kader dia akan membicarakan IKN. Dan tidak ada orang yang mau menjamin bahwa IKN akan jalan, sehingga Pak Jokowi akhirnya ragu-ragu juga. Sudah diruwat secara kultural dan diputuskan dengan aturan tetapi tetap problemnya adalah APBN kita bangkrut jika tetap menjalankan IKN.

Atas proyek ini, diyakini Rocky, presiden berikutnya juga nggak mau disalahkan membangkrutkan negara karena dipaksa untuk meneruskan proyek ambisius dari Presiden Jokowi.

“Jadi sekali lagi, selama Presiden Jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu pula dia akan bermanuver untuk memastikan kelanjutan rezim Jokowi dan kelanjutan oligarki. Jadi, kita melihat bahwa ambisi Presiden, itu pasti akan menenggelamkan Indonesia,” pungkasnya. (ida, sws)