POLITIK
Sejumlah Tokoh Mewacanakan People Power
Jakarta, FNN - Perkosaan terhadap konstitusi semakin terang-terangan dengan adanya usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menyikapi hal itu para tokoh nasional mengadakan pertemuan untuk merumuskan langkah yang tepat, pada 11 Maret 2022 di Jakarta. Mereka tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam pertemuan itu, para tokoh sepakat menyebut isu perpanjangan jabatan presiden adalah bentuk kejahatan terhadap konstitusi. Mengapa jahat, sebab dalam konstitusi, pengaturan pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali, serta pembatasan masa jabatan Presiden hanya boleh dua kali berturut-turut. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya, Andrianto, Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. Mereka menganggap kondisi konstitusi saat ini sedang berada di ujung tanduk untuk segera diselamatkan. Andrianto yang hadir dalam pertemuan itu menyebut situasi perekonomian nasional seperti krisis bahan pokok merupakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, ia meminta kepada pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas demi kesejahteraan rakyat. \"Kami menuntut pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan memenuhi ketersediaannya,\" tegasnya. Senada dengan Andrianto, penggagas Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, Ferry Juliantono mengatakan, pelanggaran konstitusi saat ini sangat berbahaya sehingga harus dilawan dengan kekuatan rakyat (people power). \"People power perlu diterima sebagai kesepakatan bersama,\" tegas Ferry Juliantono. (ida)
Tunjangan PNS Jabatan Fungsional Pranata Humas Dinaikkan
Jakarta, FNN. Pemerintah menaikkan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat (humas) melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, di Jakarta, Rabu (9/3).Berdasarkan salinan Perpres Nomor 36 Tahun 2022, yang dikutip ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden Joko Widodo menimbang penaikan tunjangan tersebut menyesuaikan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan PNS pranata humas terkini untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja mereka.Menurutnya, nominal tunjangan yang sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini PNS pranata humas sehingga diperlukan penyesuaian tunjangan melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Berkenaan dengan perpres yang didorong keberadaan-nya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Ketua Umum Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Indonesia Thoriq Ramadani menyampaikan rasa syukur dan bahagia dari pihaknya atas penetapan Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Iprahumas sebagai mitra instansi pembina jabatan fungsional pranata humas di Indonesia, kata dia, menyambut baik peraturan yang telah ditunggu sekitar 15 tahun itu. Menurutnya, keberadaan perpres tersebut menjadi momentum yang tepat bagi pranata humas untuk semakin banyak berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Thoriq pun mengucapkan terima terima kasih kepada Pemerintah.\"Ucapan terima kasih bagi Presiden Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Deputi IV Kantor Staf Presiden, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Kominfo, Kepala Biro Humas Sekretariat Negara, dan pihak yang telah membantu penetapan perpres tersebut,\" kata Thoriq saat dihubungi ANTARA, di Jakarta, Sabtu.Tunjangan pranata hubungan masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2022, adalah tunjangan jabatan untuk PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\"Dalam peraturan presiden ini, yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat, yang selanjutnya disebut tunjangan pranata hubungan masyarakat adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,\" demikian bunyi Pasal 1 Perpres Nomor 36 Tahun 2022.Perpres Nomor 36 Tahun 2022 mengatur besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keahlian terdiri atas ahli madya sebesar Rp1.275.000, ahli muda Rp956.000, dan ahli pertama Rp540.000.Lalu, besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keterampilan terdiri atas penyedia Rp850.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp510.000, serta pelaksana terampil Rp306.000.Sebelumnya, Perpres Nomor 29 Tahun 2007 mengatur besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keahlian terdiri atas ahli madya sebesar Rp650.000, ahli muda Rp400.000, dan ahli pertama Rp270.000.Berikutnya, besaran tunjangan PNS pranata hubungan masyarakat jenjang keterampilan terdiri atas penyelia Rp300.000, pelaksana lanjutan/mahir Rp265.000, pelaksana Rp240.000, dan pelaksana pemula Rp220.000. (Ida/ANTARA)
KSP Pastikan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden memastikan perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022.Hal tersebut disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta usai memimpin rapat koordinasi evaluasi perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, di Palembang, Sabtu.\"Informasi dari Kementerian PUPR tadi, penyelesaian semua perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera dapat diselesaikan pada bulan April 2022. Termasuk soal rambu lalu lintas, marka, hingga rest area. Jadi nanti masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman,\" kata Febry dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.Febry mengungkapkan, untuk mempercepat penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR telah melakukan penambahan alat dan pekerja, dengan target pertengahan April sudah tidak ada lagi kerusakan pada jalan tol dan bukan tol. \"Perencanaan awal perbaikan ditargetkan selesai Juni. Karena dipercepat menjadi April maka harus ada penambahan alat dan orang,\" tutur Febry.Dalam rapat koordinasi itu, Febry juga menekankan dua hal terkait penyelesaian perbaikan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni soal administrasi penyediaan dokumen teknis dan perkembangan kegiatan perbaikan jalan.\"Sukses konstruksi harus diimbangi dengan urusan administrasi dan hukum. Semuanya harus dipastikan berjalan dengan baik,\" ujarnya.Sebagai informasi, jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dengan panjang 330 km. Ruas jalan tol ini menghubungkan Lampung hingga Palembang.Menurut pantauan Kantor Staf Presiden RI di lapangan, saat ini masih terdapat kerusakan di sejumlah titik dan sedang dalam proses perbaikan, diantaranya di KM 188, 190-191, dan KM 257 arah Palembang. (Ida/ANTARA)
Rocky Gerung: Harga Minyak Goreng Dipakai untuk Menggoreng Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Harga minyak goreng menjadi mahal karena diborong oleh partai-partai untuk menggoreng isu penundaan Pemilu. Pengamat politik, Rocky Gerung menyinyalir Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menunggangi isu penundaan Pemilu 2024 lewat gaduh kelangkaan minyak goreng. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari pembicaraan wartawan senior Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Channel Rocky Gerung Official, Sabtu, (12/03/2022). Saat ini, kata Rocky, lingkaran Jokowi sedang melakukan gerilya untuk melaksanakan wacana penundaan Pemilu 2024. Para loyalis Jokowi menginginkan Jokowi untuk terus menjabat sebagai Presiden. Namun, sikap tersebut justru menjadi sorotan karena gerilya dilakukan ketika harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik dan sulit didapatkan. Selain itu, harga minyak goreng yang naik dan bahkan tembus hingga Rp70 ribu per liter di Kendari, Sulawesi Tenggara juga menjadi sorotan. Rocky Gerung memberikan kritikan mengenai kondisi yang terjadi di Indonesia. \"Jadi harga minyak goreng itu jadi mahal karena diborong oleh partai-partai untuk menggoreng isu penundaan Pemilu itu. Itu soalnya,\" kata Rocky Gerung. Selain itu, Rocky Gerung juga menilai jika pada saat ini gerilya untuk Jokowi tiga periode terus dilakukan oleh pendukungnya. Hal tersebut berkaitan dengan sejumlah kebijakan seperti kelangkaan minyak goreng dan dihapuskannya jarak antarkursi di KRL dikaitkan terus dengan isu Jokowi tiga periode. \"Kita lihat gerilya tetap berlangsung, seri deklarasi yang biasa disebut dengan kebulatan tekad masih berlangsung, bahkan sedang ada perencanaan untuk luar negeri supaya kebulatan tekad yang sama,\" ujar Rocky Gerung. Dari hal tersebut, Jokowi diduga memanfaatkan isu tersebut sebagai kuda tunggang dengan sikapnya yang dianggap tidak tegas. Pasalnya, Jokowi dinilai tidak memberikan jawaban iya atau tidak terhadap ide tersebut. Jokowi memberikan pernyataan pada beberapa waktu yang lalu jika ia tidak bisa melarang wacana tersebut karena beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. \"Jadi isu ini tidak akan berhenti karena Presiden Jokowi masih menunggu perkembangan atau eskalasi isu ini karena dia tidak secara tegas mengatakan setop untuk isu ini. Tetapi dia ingin mengatakan supaya isu ini dirawat karena dia juga ingin menunggangi isu itu,\" ucap Rocky Gerung. (Ida, sws)
Bawaslu RI Berharap Sinergi yang Lebih Baik Skseskan Pemilu 2024
Jakarta, FNN. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin mengharapkan sinergi pihaknya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, masyarakat sipil, pemilih, serta partai politik menjadi lebih baik untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.“Harapan kami, sinergi dengan kelompok masyarakat sipil dan pihak lainnya menjadi semakin lebih baik untuk menjawab tantangan dan menyukseskan Pemilu 2024,” kata Afifuddin saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) bertajuk “Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Tengah Regresi Demokrasi”, seperti dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat.Menurutnya, beberapa tantangan yang harus diselesaikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 adalah potensi perpindahan suara, pelanggaran-pelanggaran aturan pemilu, dan politik uang.Di samping itu, Afifuddin yang merupakan anggota KPU RI terpilih periode 2022-2027 itu pun mengimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami dan menaati aturan-aturan terkait dengan penyelenggaraan pemilu.Pemahaman dan ketaatan terhadap aturan tersebut, kata dia, dapat membuat penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi lebih baik.“Pemilu kita bisa lebih baik, tetapi kalau dilakukan tanpa memahami dan mengikuti aturan atau landasan hukum yang kokoh, pasti akan dipersoalkan banyak pihak,” ujarnya pula.Afifuddin juga mengemukakan pandangannya terkait dengan wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang disuarakan oleh sejumlah pihak.Menurutnya, wacana tersebut harus disikapi oleh bangsa Indonesia dengan cara pandang konstitusional. Dengan kata lain, wacana tersebut sepatutnya tidak direalisasikan apabila bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air.“Wacana-wacana yang semakin macam-macam berkembang harus kita sikapi dengan cara pandang konstitusional atau cara pandang berdasarkan aturan yang mengarahkan kompas (demokrasi) ini mau ke mana. Sebaliknya, kita tidak menyikapinya pada posisi melawan aturan tersebut,” ujar Afifuddin. (Sof/ANTARA)
Ketua BPET MUI Sepakat dengan BNPT Perihal Penceramah Radikal
Jakarta, FNN. Ketua Badan Penanggulangan Ektremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) Muhammad Syauqillah menyebutkan ciri dan strategi penceramah radikal yang dilontarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bukanlah masalah yang perlu diperdebatkan.Muhammad Syauqillah, Ph.D. menilai apa yang dilakukan BNPT telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang menanggulangi terorisme.\"Apa yang disampaikan BNPT itu sudah sesuai dengan koridornya, ciri-ciri penceramah itu, saya sepakat dan faktanya memang demikian,\" kata Syauqillah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dia, sejatinya poin-poin yang dikemukakan BNPT terkait dengan lima ciri atau indikator penceramah radikal dalam konteks kajian radikalisme terorisme memang fakta dan datanya demikian.Jika melihat dari 5 poin yang dikemukakan BNPT, kata Syauqillah, intinya adalah bahwa apa pun yang menyalahi konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, adalah radikal.\"Jadi, apa pun yang namanya separatis, khilafah, dan lain-lain kalau menyalahi konsensus Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah (negara berdasarkan kesepakatan), itu radikal,\" jelasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengkritisi pihak-pihak yang masih mempermasalahkan dan tidak puas terhadap penyataan BNPT tersebut adalah sebagai pihak yang tidak memahami kontekstualisasi kronologis mencuatnya isu penceramah radikal.\"Karena kalau kita kembali pada kronologisnya, itu \'kan forum internal TNI/Polri. Wajar saja Presiden memberikan instruksi kepada lembaga di bawahnya. Pihak yang merasa kurang puas, mungkin tidak memahami kontekstualisasi kronologinya seperti apa,\" ungkap pria yang juga dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI.Ia memandang perlu untuk memahami konteks radikal sebagai segala sesuatu yang menyalahi konstitusi, di antaranya anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI, anti terhadap keberagaman, dan anti terhadap UUD NRI Tahun 1945.\"Secara konsensus nasional kita sudah menyepakati Pancasila. Jika ada yang lain yang mempromosikan di luar kesepakatan dari konsesnsus nasional kita, itu radikal, di situ saja,\" tegasnya.Ketua BPET MUI periode 2021—2025 ini juga merespons salah satu pengurus MUI yang menyebut kalau ciri penceramah radikal yang dilontarkan BNPT adalah sebuah blunder semata, bukan mewakili lembaga MUI secara keseluruhan.\"Saya kurang paham apakah pernyataan itu melekat personal atau tidak. Kalau pernyataan sikap dari MUI, seharusnya sudah melalui diskusi internal,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Secepatnya Susun Strategi Prokes Penyesuaian
Jakarta, FNN. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta Pemerintah untuk secepatnya merumuskan protokol kesehatan (prokes) setelah adanya berbagai penyesuaian baru dalam menyikapi wabah COVID-19.\"Adanya berbagai penyesuaian, misalnya penumpang KRL yang sudah tanpa jarak, salat berjemaah tanpa jarak membuat prokes 3M yang selama ini menjadi ‘senjata’ utama menghadapi serangan wabah COVID-19 perlu diformulasikan kembali agar tidak menimbulkan salah persepsi,\" kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, dia memandang perlu Pemerintah secepatnya menyusun prokes baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.Rahmad mengaku setuju dengan langkah-langkah penyesuaian oleh Pemerintah. Namun, masyarakat perlu diberikan penjelasan yang utuh terkait dengan bagaimana prokes baru tersebut agar tidak timbulkan persepsi yang berbeda.\"Perlu penjelasan yang utuh, prokes itu bagaimana? Apakah dengan adanya penyesuaian itu penggunaan masker dan cuci tangan masih diharuskan? Misalnya, kalau di KRL dan tempat ibadah, tidak perlu menjaga jarak, lantas bagaimana dengan tempat tertutup lainnya?” tanyanya.Meskipun sudah dilakukan berbagai pelonggaran-pelonggaran, menurut dia, prinsip kehati-hatian harus terus dikedepankan dalam hadapi COVID-19.Untuk mengendalikan COVID-19, lanjut dia, program vaksinasi saja tidak cukup, tetapi tetap menerapkan prokes 3M .Ia juga mendorong Pemerintah menggunakan strategi \"gas dan rem\" dalam menerapkan pelonggaran kebijakan. Pada saat kasus COVID-19 berangsur membaik, penyesuaian dapat dilakukan.\"Kalau ternyata setelah penyesuaian-penyesuaian itu indikatornya menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kesehatan masyarakat, segera dievaluasi untuk menarik tuas rem untuk kembali dengan pengetatan-pengetatan,\" katanya.Namun, kata Rahmad, butuh kerja sama semua pihak untuk evaluasi tersebut. Pada saat ini adalah masa transisi maka masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan.(Ida/ANTARA)
Anggota DPR: Penundaan Pemilu Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menegaskan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah diatur jelas dalam konstitusi. \"Komisi II sudah sepakat pelaksanaan pungut hitung dilakukan 14 Februari 2024,\" kata Rifqi dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan apabila ada keinginan untuk melakukan amandemen, maka prosesnya akan panjang dan sudah diatur sedemikian rupa. \"Kalau amandemen itu dibuka, artinya bukan hanya isu kepemiluan yang akan dibahas, tetapi juga isu-isu yang lain,\" tambahnya. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan sikap partainya sudah jelas menolak usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut Titi, dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan sebagian besar responden tidak ingin penundaan Pemilu Serentak 2024. \"Survei LSI, 74 persen tidak ingin ada penundaan Pemilu dan sepaket dengan perpanjangan masa jabatan presiden,\" katanya. Dia mengatakan penundaan pemilu hanya akan memunculkan kerugian dan kemunduran langkah demokrasi Indonesia. \"Itu merupakan kemunduran demokrasi,\" ujarnya. Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 muncul dari tiga ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (mth/Antara)
Hasil Survei Menunjukkan 81,5 Persen Ingin Pemilu Serentak 2024 Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN. Lembaga Survei Y-Publica merilis sebanyak 81,5 persen dari total responden menginginkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tetap sesuai jadwal yang ditentukan pada 14 Februari 2024.\"Lebih dari 80 persen publik menolak penundaan Pemilu dan menginginkan agar tetap diselenggarakan pada 2024,\" kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 sesungguhnya bukan hanya dilontarkan oleh sejumlah politikus.Sebelumnya, menurut dia, Menteri Investasi Bahlil Lahaladia mengatakan ada aspirasi dari kalangan pengusaha yang berharap Pemilu Serentak 2024 ditunda demi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19.Desakan penundaan pemilu tersebut berkelindan dengan gagasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan Presiden Jokowi telah menolak tegas usulan tersebut.\"Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan amanat reformasi. Setelah diamandemen, konstitusi mengatur dengan jelas agar proses transisi kekuasaan berjalan secara demokratis,\" jelas Rudi.Hasilnya, demokrasi di Indonesia berjalan semakin matang. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudohoyono (SBY) mematuhi konstitusi setelah memimpin selama dua periode, yang kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi, yang kini juga memasuki periode kedua, katanya.Oleh karena itu, apa pun yang menjadi pilihan rakyat harus berjalan dalam koridor demokrasi, termasuk amandemen konstitusi.Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 12,9 persen dari seluruh responden merasa tidak keberatan dengan pengubahan jadwal Pemilu Serentak 2024, sementara sisanya sebanyak 5,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.Survei Y-Publica dilakukan pada 24 Februari-4 Maret 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling.Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka, dengan margin of error sekitar 2,89 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Sof/ANTARA)
Butuh 15-20 Tahun Kota Miliki "Soul of The City"
Jakarta, FNN. Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menjelaskan dalam membangun sebuah kota diperlukan waktu 15-20 tahun agar kota tersebut memiliki ruh atau soul of the city.“Untuk membangun kota tentu memerlukan waktu 15-20 tahun sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city, dan kita membangun kota bukan hanya membangun fisiknya tapi terutama bagaimana kerekatan sosialnya,” kata Bambang Susantono usai dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis.Menurut Bambang, Nusantara yang akan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota, akan menjadi kota yang inklusif, kota yang hijau, kota cerdas dan kota bagi seluruh kalangan (city for all).“Bagaimana interaksi antara warganya, bagaimana agar benar-benar layak huni, humanis dan liveable,” katanya.Mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar Ibu Kota Nusantara menjadi kota dengan peradaban baru. Ibu Kota Nusantara, lanjut Bambang, harus menjadi kota global namun tidak melupakan esensi kerekatan sosial untuk hidup secara humanis dan mengedepankan interaksi antara warga.“Bapak Presiden mengharapkan kota ini dapat menjadi kota yang dapat merefleksikan Indonesia di masa depan, di mana semua tantangan refleksi masa depan kita terangkum ada di kota ini. Bagaimana misalnya interaksi antarwarga, bagaimana digitalisasi akan mewarnai kota tersebut dan tetap kota ini harus humanis, harus mengedepankan interaksi antarwarga, kohesivitas warganya,” kata Bambang.Dalam waktu dekat, Bambang mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini telah merencanakan dan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.“Salah satunya Bappenas yang sejak 2017 sudah melakukan berbagai studi dengan kementerian/lembaga lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kementerian yang lain,” ujarnya.Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9M Tahun 2022. Bambang akan didampingi Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, yang sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Perusahaan Pengembang Properti Sinar Mas Land.Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang merupakan Wakil Presiden bidang Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan di Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia. (Ida/ANTARA)
POPULER
