POLITIK
Vaksin Booster Syarat Mudik hingga Simulasi Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Beragam peristiwa bidang politik terjadi di Indonesia pada Selasa (22/3), mulai dari Pemerintah buka kemungkinan vaksin booster jadi syarat mudik, hingga simulasi pemungutan suara oleh KPU siapkan Pemilu 2024.Berikut sajian berita bidang politik yang dirangkum LKBN ANTARA.Pemerintah buka kemungkinan vaksin booster jadi syarat mudikWakil Presiden Ma\'ruf Amin menyebut pemerintah membuka kemungkinan vaksinasi dosis ketiga (booster) COVID-19 menjadi syarat bagi masyarakat untuk melakukan mudik pada musim libur Lebaran 2022.\"Nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Bandung, Selasa (22/3).Selengkapnya baca di sini.Indonesia terus membaik, tidak ada lagi wilayah dengan PPKM level 4Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa 22 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi terkait perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022.Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi PPKM mingguan yang rutin dilakukan. Sebelumnya PPKM Jawa dan Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 yang berakhir pada 21 Maret 2022.Selengkapnya baca di sini.Delegasi Indonesia minta resolusi Rusia-Ukraina sertakan peran IPUDelegasi Indonesia yang diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon meminta kepada anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) agar draf resolusi konflik Rusia dan Ukraina yang nantinya disepakati dalam sidang majelis tetap menyertakan konteks berdirinya IPU.Menurut Fadli, itu penting karena itu akan menjaga IPU tidak jadi bagian dalam konflik, tetapi sebagai jembatan yang membuka adanya dialog antarpihak yang berseteru.Selengkapnya baca di sini.Presiden: IKN Nusantara motor inovasi akselerasi pembangunan ekonomiPresiden Joko Widodo meyakini Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan, demikian saat ia menyampaikan sambutan kunci dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022.Presiden mengatakan bahwa IKN Nusantara adalah pekerjaan besar yang dimulai pada tahun 2022 dan pengembangannya akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, terutama bagi kawasan Indonesia bagian timur. (sws, ANTARA)Selengkapnya baca di sini.KPU: Simulasi pemungutan suara bentuk keseriusan siapkan Pemilu 2024Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan penyelenggaraan simulasi pemungutan suara dengan desain surat suara disederhanakan merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mempersiapkan serta melanjutkan tahapan Pemilu 2024.\"Ini adalah bentuk keseriusan KPU periode 2017-2022 untuk mempersiapkan dan melanjutkan tahapan Pemilu 2024. Jadi, tidak ada lagi pertanyaan \'bagaimana soal penundaan pemilu?\'. KPU bekerja sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,\" ujar Ilham Saputra, saat membuka Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (22/3).Selengkapnya baca di sini.
Rocky Gerung: Pemaksaan Tunda Pemilu Bisa Picu Kles Horisontal
Jakarta, FNN – Beberapa partai masih berharap ada penundaan Pemilu, meskipun PDIP, Nasdem, Demokrat, PPP, dan PKS menolaknya. Jika Pemilu tetap dipaksakan ditunda, dikhawatirkan akan ada pertikaian horisontal di tengah masyarakat. Kekhawatiran ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan FNN, Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (22/03/2022). “Jadi, suatu waktu ini akan ada bentrok di jalan antara para pendukung kebulatan tekad dan mereka yang menganggap bahwa Presiden Jokowi harus benar-benar dihentikan. Karena masih saja ada yang mensponsori perpanjangan itu. Kalau itu terjadi, kles horizontal yang akan terjadi yang sebetulnya berbahaya,” papar Rocky. Pertikaian antar-masyarakat semakin nyata dengan adanya kasus Haris Azhar-Fatia melawan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. “Kles itu juga akan dipicu oleh persoalan Haris Azhar dan Fatia. Dan kalau pengadilannya berlanjut, masyarakat sipil akan terus menerus ada di dalam pikiran bahwa sebaiknya kita habis-habisan saja berkelahi dengan negara. Saya kira itu yang dibaca oleh orang semacam Taufik Basari tadi dan beberapa analasis di beberapa partai oposisi juga menganggap ada bahaya laten sebetulnya yang sedang dipersiapkan oleh tangan-tangan kotor kekuasaan,” paparnya. “Saya juga melihat satu variable, ada analisis sedang dijalankan oleh istana untuk menguji seberapa kuat oposisi yang berbasis politik. Karena kemarin soal km 50 di dalamnya ada ketidakadilan, kok penguasa tidak ada reaksi. Mustinya kan ada reaksi, tapi reaksinya biasa aja. Soal Munarman juga, seolah-olah biasa saja. Jadi kekuasaan curiga ada undercurrent, arus bawah yang secara diam-diam sedang mengumpulkan kekuatan. Ini yang sebetulnya mau dipancing melalui aktivitas tandingan, kebulatan tekad,” tegasnya. (ida, sws)
Rocky Gerung: Ngapain Nunggu Reshuffle Wong Kapalnya Mau Tenggelam
Jakarta, FNN – Tertutupnya pintu Nasdem dan partai-partai politik lainnya untuk melakukan amandemen UUD 1945 dinilai pengamat politik Rocky Gerung sebagai sikap yang tepat. “Saya kira sikap Nasdem sudah final bagi Surya Paloh, ngapain sih kursi nambah atau kurang, nggak ada gunanya wong kapalnya sudah mau tenggelam. Jadi batin politik Pak Surya Paloh lebih cepat membaca itu dari pada partai-partai yang masih mensponsori gerakan-gerakan kebulatan tekad,” kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawab FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Selasa (22/03/2022). Seperti diketahui Ketua Fraksi Nasdem MPR Taufik Basari mengatakan, fraksinya menolak amendemen UUD 1945 secara terbatas terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN) pada periode MPR 2019-2024. Nasdem menduga bisa menjadi kotak pandora masuknya isu-isu lain dalam amandemen tersebut seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Sebagai duet tokoh senior Pak Suya Paloh dan Ibu Mega paham tentang pintu yang diganjal oleh oligarki supaya tidak bisa ditutup lalu diselundupkan ke situ seri deklarasi dukungan kebulatan tekad. Jadi pintunya masih diganjal sebetulnya, dan masih ada sedikit upaya walaupun secara tertutup secara parlementer. Tapi operasi-operasi di bawah dijalankan terus karena nanti akan ada juga satu opsi, mungkin ada kekacauan di akar rumput, mungkin akan menganggap bahwa perlu dikerahkan massa lalu tiba-tiba ada opsi keadaan darurat,” tegasnya. Menurut Rocky, dengan ditutupnya pintu itu oleh Nasdem, lalu ada PDIP, Golkar, PKS, PPP, dan Demokrat, maka tertutup juga peluang untuk reshuffle. “Padahal reshuffle tadinya dimaksudkan untuk menyogok. Ternyata ibu tidak mau disogok. Dia mau supaya kader PDIP yang akan memimpin di 2024. Demikian juga Pak Parbowo membaca sinyal itu dan menganggap ya sudah diem-diem kita harus menutup pintu itu,” paparnya. Jika masih ada partai yang berharap di kabinet ini, untuk apa, sebab situasi pemerintahan sedang sulit. “Orang kalau IQ-nya tinggi pasti bikin kalkulasi bahwa ini potensi untuk memperburuk diri sendiri. Bergabung dengan kekuasaan yang komorbid dan sudah dinyatakan terminated, ini kita membayangkan tokoh-tokoh politik yang masih ngotot, bagaimana wawasan dia tentang demokrasi dan politik. Orang akan berpikir ngapain kita memilih partai itu lagi, karena mereka tidak paham dengan kompetisi yang fair, pemilihan yang periodik, dan segala macam. Ini hanya ambisi kecil untuk menyelamatkan komorbidnya atau ada kardus dan segala macam,” tegasnya. Rocky menyarankan partai yang masih ngarep jatah reshuffle untuk bisa berpikir jernih. “Mereka harus bisa berpikir bahwa Jokowi mustinya dipercepat saja, karena di sekitarnya sudah busuk, apalagi ditambah pagelaran-pagelaran di daerah untuk kebulatan tekad. Saya kira ini operasi khusus dari intelejen yang dimaksudkan untuk menguji suasana politik di bawah, sebesar apa, sekaligus kita menganggap ada dan besar-besaran dari oligarki untuk mencari celah kecil,” paparnya. “Kalau lihat video-video ada pengumpulan massa yang besar, ada dana yang besar, menunjukkan betapa mereka meskipun sudah ditutup pintunya secara formal di MPR, tapi mereka akan mencari gorong-gorong untuk mengegolkan memperpanjang masa jabatan Jokowi,” pungkasnya. (ida, sws)
Dukung Rencana Penyederhaan Surat Suara Pemilu
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Anwar Hafid mendukung rencana penyederhanaan surat suara Pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). \"Surat suara perlu disederhanakan, mengingat rumitnya surat suara seperti Pemilu 2019 lalu,\" kata Anwar dihubungi di Jakarta, Selasa.Namun dia mengingatkan agar penyederhanaan itu perlu disosialisasikan kepada sejumlah pihak, khususnya masyarakat. Sehingga nantinya tidak mempengaruhi partisipasi pemilih saat Pemilu digelar.Pertimbangan lain kata dia, agar penyederhanaan itu harus memperhatikan format suara untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.Anwar menjelaskan berdasarkan diskusi dengan KPU, karena masyarakat merasa rumit menggunakan lima surat suara yang cukup besar saat berada di bilik suara. \"Masyarakat Indonesia saat ini suka yang sederhana,\" ujar politisi Demokrat itu.Dia mengatakan jika surat suara Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu sebelumnya, dapat memungkinkan masyarakat untuk enggan menyalurkan hak politiknya.Sebelumnya, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan penyederhanaan desain surat suara dan formulir yang dilakukan oleh pihaknya bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang murah, mudah, dan cepat.\"Penyederhanaan diharap dapat mewujudkan pemilu yang murah, mudah, dan cepat, serta agar transparansi dan akuntabilitasnya terjaga,\" jelas Evi.Ia mengemukakan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Desain Surat Suara dan Formulir yang Disederhanakan untuk Pemilu Tahun 2024, di Halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Evi menjelaskan penyederhanaan desain surat suara dan formulir dapat mewujudkan Pemilu 2024 yang murah karena menghemat penggunaan kertas sehingga anggaran pemilu dari sisi logistik pun dapat dihemat. (Ida/ANTARA)
ASN Boleh Tugas Keluar Negeri jika Sudah Vaksin Tiga Kali
Jakarta, FNN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh keluar negeri sepanjang sudah divaksin tiga kali \"ASN boleh tugas keluar negeri sepanjang sudah vaksin,\" ujarnya usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada di Kota Mojokerto, Jawa Timur, SelasaIa mengatakan ASN bisa dinas keluar negeri karena kondisi sudah mulai membaik, tetapi syaratnya vaksin kedua plus PCR. \"Kalau sudah dua kali vaksin dengan booster silakan,\" katanya.Termasuk saat ini, papar dia, pihaknya tengah mempersiapkan syarat Lebaran 2022 agar teman-teman ASN dan masyarakat bisa pulang kampung.\"Syaratnya harus tiga kali vaksin. Jadi bebas mau ziarah, mau silaturahim asalkan harus vaksin. Kalau sudah dua kali vaksin harus antigen. Saya kira peran wali kota, dandim, dan polres mendorong semua pihak harus vaksin,\" katanya.Disinggung apakah ada negara yang dilarang dikunjungi, Menpan mengatakan hal tersebut menjadi wewenang Imigrasi dan Kemenlu untuk melihat negara yang masih tinggi angka COVID-19. \"Itu urusan Imigrasi dan Kemenlu untuk menentukan negara mana yang masih tinggi COVID-19,\" katanya.Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN). Larangan tersebut termaktub dalam SE Menteri PANRB No. 3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Masa Pandemi COVID-19. Beleid pencabutan larangan bagi ASN ke luar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB No. 10/2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. “SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya SE ini, maka SE No. 3/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Surat Edaran (SE) tersebut. (Ida/ANTARA)
Pangdam XVII Mengajak Komnas HAM untuk Melihat Kejadian di Papua
Jakarta, FNN. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa mengakui pihaknya telah mengajak Komnas HAM untuk melihat berbagai kejadian di Papua secara riil. \"Ajakan itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di Jayapura pada Senin (21/3),\"ungkap Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa di Jayapura, Selasa. Diakui, dalam pertemuan itu tidak ada hal prinsip yang dibahas karena semuanya isu yang diangkat terkait HAM. Karena itulah, menurut Pangdam, pihaknya mengajak Komnas HAM melihat riil beberapa kejadian yang terjadi di Papua \"Bila ada keterlibatan prajurit yang melakukan pelanggaran HAM maka Kodam/XVII Cenderawasih terbuka untuk bersama-sama mengecek di lapangan dan bila terbukti akan diberikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera kepada prajurit, \"tegas Mayjen TNI Teguh. Terkait dengan kejadian Gome, Kabupaten Puncak, Pangdam Cenderawasih menjelaskan dari hasil olah TKP dan investigasi di lapangan terungkap seorang komandan kompi di lapangan tidak jujur dalam memberikan laporan.. \"Ketidakjujuran itu terkait laporan yang diberikan terutama tentang parameter patroli yang dilakukan hingga berdampak jatuhnya korban di kalangan prajurit,\"jelas Mayjen TNI Teguh. Tiga prajurit dari Satgas Kodim YR 408/SBH pada 27 Januari 2022 gugur setelah ditembak KKB di Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Prajurit yang gugur di antaranya Serda Rizal, Pratu Tupas Barazza dan Pratu Rahman, sedangkan yang terluka yaitu Pratu Saeful. (Ida/ANTARA)
Parpol Didorong Bangun Budaya Antikorupsi
Jakarta, FNN. Ketua KPK Firli Bahuri mendorong partai politik untuk turut serta membangun dan memiliki karakter dan budaya antikorupsi karena korupsi masih menjadi keprihatinan bersama. \"KPK ingin mengubah korupsi itu budaya menjadi antikorupsi adalah budaya,\" kata Firli saat memberi paparan secara virtual di Pendidikan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengikuti secara virtual. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat langsung memimpin di Sekolah Partai didampingi moderator Wayan Sudirta, anggota DPR RI Komisi III. Meski saat ini sebenarnya regulasi sudah cukup, lanjut Firli, aparat penegak hukum ada tetapi yang belum adalah budaya antikorupsi. Firli menyampaikan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi saat ini seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme. Pada kesempatan itu, dia pun memaparkan sejumlah pendekatan yang dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. \"Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional,\" kata Firli dalam siaran persnya. Firli menyebutkan budaya antikorupsi belum mapan hidup dalam penyelenggara negara dan seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, dia berharap semua anak bangsa ikut aktif, baik yang di legislatif, eksekutif, maupun partai politik (parpol), punya peran dalam hal ini karena korupsi merugikan uang negara, korupsi juga menyulitkan tercapainya tujuan bernegara. Parpol menjadi sentral dan memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan parpol yang menentukan segala lapisan kepemimpinan. \"Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya antikorupsi,\" ucap Firli. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengapresiasi kesediaan Ketua KPK tampil pada acara pendidikan kader PDI Perjuangan. Menanggapi paparan Firli bahwa perlunya menerapkan budaya antikorupsi, Hasto mengatakan bahwa hal itu mulai dari cara berpikir positif yang antikorupsi. \"Materi yang disampaikan Pak Firli menjadi energi bagi PDI Perjuangan. Kehadiran Pak Firli secara langsung tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, semua kader PDI Perjuangan harus terlibat dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari cara berpikir yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan,\" kata Hasto. Hasto pun membeberkan mekanisme di internal PDI Perjuangan yang mendukung komitmen antikorupsi, membuka ruang besar melalui merit system dan termasuk melakukan pembenahan di internal melalui aturan organisasi. Dalam budaya antikorupsi, kata dia, harus dijabarkan dalam kerangka organisasi melalui ketetapan, values/nilai dalam berpartai. Dari ideologi Pancasila, diajarkan nilai keadilan sosial. Bersikap adil dimulai dari pikiran, alam rasa. Bersikap adil untuk kepentingan rakyat Indonesia juga suatu landasan filosofis yang harusnya antikorupsi. \"Nilai kemanusiaan, ketuhanan menjadi dasar dari perjuangan kita agar korupsi betul-betul dapat kita perangi bersama,\" papar Hasto. Hasto menambahkan bahwa pelatihan bagi kader PDI Perjuangan tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga komitmen dalam diri terhadap apa yang dilakukan dalam membangun budaya antikorupsi. (Ida/ANTARA)
IPU Ke-144 Diharapkan Bantu Bangkitkan Kembali Ekonomi
Jakarta, FNN. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berharap penyelenggaraan Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) dapat membantu perekonomian dunia kembali bangkit setelah sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana di Nusa Dua, Bali, Selasa, menyampaikan pada sela-sela kegiatan sidang IPU, banyak negara anggota yang mengadakan pertemuan bilateral, dan di dalamnya mereka membahas komitmen serta peningkatan kerja sama bidang ekonomi dan perdagangan.Indonesia, pada sela-sela sidang, juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, di antaranya Jerman, Kamboja, Iran, dan Belarusia.Dalam pertemuan bilateral tersebut, dua pihak sepakat mendorong kerja sama di berbagai bidang sehingga roda perekonomian dan perdagangan kembali bangkit, Putu menerangkan.“Tentu perlu adanya kerja sama antarnegara dalam meningkatkan dan menumbuhkan kembali ekonomi pascapandemi COVID-19,” ujar Putu Supadma, yang turut menghadiri sejumlah pertemuan bilateral mewakili BKSAP DPR RI bersama parlemen Iran, Kamboja, Jerman, dan Belarusia di Bali.Dalam pertemuan dengan Iran, delegasi negara tersebut menilai masih banyak peluang kerja sama bidang perdagangan yang perlu dieksplorasi dan diperdalam.Di samping negara-negara itu, pimpinan DPR seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel juga mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen asing pada sela-sela sidang.Rachmat Gobel, Senin (21/3) mewakili DPR RI, mengadakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Jepang dan Parlemen Turki.Dalam pertemuan dengan Jepang, Rachmat Gobel meminta dukungan Negeri Sakura terhadap proyek-proyek strategis nasional termasuk di antaranya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dukungan itu antara lain berupa investasi dan penggunaan teknologi untuk kota pintar (smart city).Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Korea Selatan Park Byeong-seug. Dalam pertemuan itu, dua pihak membahas peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. (Ida/ANTARA)
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Fokus Siapkan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024. \"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,\" kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah. \"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan,\" ucap Mahfud menegaskan. Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin mendatang. \"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap,\" ucap Menko Polhukam menjelaskan. Mahfud mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara. \"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru \'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,\" tegas Mahfud. Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif, dan pilkada serentak. (mth/Antara)
Wujudkan Kemakmuran Rakyat, LaNyalla Gulirkan Konsep 4P
Jakarta, FNN - Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita bangsa, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mewacanakan konsep 4P, yaitu Public, Private, People, Partnership. Yaitu keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. Dalam hal ini, posisi rakyat tak bisa diabaikan. Rakyat harus menjadi syarat mutlak investasi strategis di daerah. Wacana tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Dialog Publik Nasional Dies Natalis Juris Polis Institute (JPI) ke-1 di Jakarta, Minggu (20/3/2022) siang. Hadir dalam dialog bertema ‘Rekonseptualisasi Arah Pembangunan Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa’ itu Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, Dewan Penasehat JPI, Ibnu Sina Chandranegara, Founder Integrity Lawfirm, Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Kolegium JPI, Ahmad Redy, Sekjen Mahutama, Aulia Khasanofa, Para pengurus JPI dan peserta dialog. “Dalam konsep 4P, rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis,” papar Senator asal Jawa Timur itu. Ditambahkannya, konsep keterlibatan People dalam Public, Private, People, Partnership berbeda dengan CSR Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. “CSR itu kan sekedar sedekah saja, atau malah penyuapan kepada masyarakat sekitar,” timpalnya. Karena konsep 4P yang dimaksud lebih mendasar lagi, yakni ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. “Kalau rakyat tidak diberi akses dan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, yang terjadi adalah sumber daya alam dikuras habis oleh pihak swasta atau perorangan,” tegasnya. Komsep tersebut sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa yang termaktub di Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Bab Penjelasan di UUD Naskah Asli tertulis dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ‘Pereknomian Disusun Atas Usaha Bersama Atas Dasar Kekeluargaan’ adalah ekonomi dari semua untuk semua. “Kata yang dipakai adalah kata ‘disusun’, bukan ‘tersusun’. Karena disusun dengan tersusun sangat berbeda. Disusun artinya didesain dengan beleid aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas. Berbeda dengan kata tersusun, yang berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya, atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar,” jelasnya Begitu pula dengan kalimat “…usaha bersama..” yang artinya simbiosis mutualisme yang sangat berbeda dengan sektor privat atau swasta yang didominasi dengan prinsip self-interest dan penumpukan keuntungan. “Sedangkan kalimat “…dikuasai negara…” bermakna negara hadir dengan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” papar dia lagi. Oleh karena itu, esensi dari prinsip dalam Pasal 33 UUD 1945 harus kembali ditegakkan oleh bangsa ini. Pertama adalah prinsip sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan. Kedua, prinsip demokrasi ekonomi dan yang ketiga adalah prinsip bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Dimana idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Yakni Koperasi atau Usaha Rakyat, BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan Swasta murni, baik nasional maupun asing,” katanya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh berada di tangan orang-seorang atau perorangan. Sedangkan Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Dan konsep konsep 4P, yaitu Public, Private, People, Partnership adalah jalan keluar yang mutlak kita jalankan jika ingin Indonesia mencapai cita-cita para pendiri bangsa, yang muaranya adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tukasnya. Apalagi, imbuhnya, konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. “Dan norma hukum internasional sangat menghormati kedaulatan wilayah sebuah negara, termasuk kepentingan nasional sebuah negara yang berdaulat. Sehingga tidak boleh kita mengikuti atau tunduk pada arahan-arahan masyarakat internasional, yang menabrak kepentingan nasional kita sebagai negara yang berdaulat,” pungkasnya. (*)
POPULER
