POLITIK
Semangat Juang Serangan Umum 1 Maret Harus Dipelihara
Jakarta, FNN. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap nilai-nilai kejuangan yang lahir pada masa Serangan Umum 1 Maret 1949 terus dipelihara sebagai sumber kekuatan semangat kebangsaan.\"Nilai-nilai kejuangan yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan itu, perlu terus-menerus dipelihara,\" kata Sultan saat membuka diskusi virtual bertajuk \"Memahami Kepres Nomor 2 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara\" dipantau di Yogyakarta, Senin.Kelangsungan hidup bangsa, kata Sultan, tergantung pada keberhasilan membangkitkan, menggerakkan, menata dan mengarahkan seluruh potensi nasional menjadi bagian dari dunia baru.Dalam situasi demikian, menurut Raja Keraton Yogyakarta ini, nilai kejuangan sebagaimana yang dahulu dimiliki Bangsa Indonesia tetap penting sebagai bekal menapaki masa depan.\"Satu hal yang sama sekali tidak boleh berubah, ialah jiwa dan semangat sebagai pejuang. Jiwa dan semangat pejuang itu tetap diperlukan sepanjang zaman, karena pembangunan bangsa memerlukan sikap kepahlawanan dan kegigihan pejuang,\" ucap dia.Ia mengatakan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus menjadi sebuah penanda bahwa Serangan Umum 1 Maret lahir dari \"manunggal\" atau menyatu-nya banyak tokoh, dan seluruh masyarakat, dalam spirit \"Satya Wacana Mahardika\".Dalam kesempatan itu, Sultan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta provinsi lain yang telah mendukung pengusulan Hari Penegakan Kedaulatan sehingga akhirnya dapat diperingati secara nasional.\"Saya mengajak agar kita senantiasa meneladani api juang, rasa persatuan dan kesatuan, serta sikap pantang menyerah yang telah ditunjukkan para pendahulu kita,\" tutur dia. (Ida/ANTARA)
Seperti WAG TNI, Percakapan Menteri Soal Tunda Pemilu Mestinya Juga Ditertibkan Jokowi
Jakarta, FNN. Sikap tidak tegas Presiden Joko Widodo terkait isu penundaan Pemilu Serentak 2024 yang berimbas pada perpanjangan masa jabatan presiden disoal publik. Pasalnya, Jokowi hanya menyatakan diri taat konstitusi, dan mempersilakan baik menteri maupun elite partai politik untuk berpendapat mengenai usulan penundaan pemilu. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, pernyataan Jokowi menanggapi usulan penundaan pemilu tak hanya bermakna ganda. Tetapi, juga bertentangan dengan sikapnya yang justru menertibkan perbincangan penolakan pembangunan Ibu Kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur di WhatsApp Group (WA) TNI. \"Sikapnya Jokowi ini bertentangan dengan sikapnya yang menertibkan WAG TNI. Di mana dalam WA grup itu diperdebatkan soal IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah selaku eksekutif,\" ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).Selain itu, Jokowi juga tidak bisa bersikap tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Di mana, isu ini mulanya datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyampaikan keinginan kelompok pengusaha agar Pemilu Serentak 2024 ditunda.Kemudian, isu ini mengemuka kembali di tahun 2022 ini, khususnya ketika sejumlah elite partai politik seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.Bahkan teranyar, Zulkifli Hasan mengungkap isi pembicaraannya ketika dipanggil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku isu penundaan pemilu telah mendapat restu dari Presiden Jokowi.\"Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. Karena sebagai eksekutif ini tak patut dilakukan, dan patut diduga ada konspirasi makar konstitusi,\" tutur Gde Siriana.Maka dari itu, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mendorong Jokowi untuk menertibkan para pembantunya terkait isu penundaan pemilu ini.\"Dan Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, sehingga kita tahu siapa yang terlibat, dalangnya, dan oligarki yang membiayai,\" harapnya. \"Jika presiden tidak mau melakukan kedua hal tersebut, maka publik pun dapat menyimpulkan bahwa presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,\" pungkasnya. (Sof)
Sikap Presiden Jelas, Pemilu Digelar pada 2024: Ujar Menko Polhukam
Jakarta, FNN. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024.Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang.“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers.Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud.Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama.Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk.Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024.“Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud.Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.“Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (Sof/ANTARA)
Kejuaraan Menembak untuk Tingkatkan Prestasi TNI
Jakarta, FNN. Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI, Marsekal Pertama TNI Wahyu Hidayat, mengatakan, lomba atau Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 untuk meningkatkan prestasi para prajurit TNI.\"Selain dalam rangka memperingati Hari Bhakti Paspampres, kita juga ingin berperan serta meningkatkan prestasi petembak kita,\" kata Hidayat saat mengunjungi Lapangan Tembak Senayan di Jakarta, Senin.Apalagi, kata dia, saat ini prajurit TNI sudah banyak yang berprestasi di kancah nasional dan internasional. Sehingga, melalui lomba menembak itu maka para atlet tembak, khususnya dari satuan Paspampres semakin mahir dan melahirkan banyak prestasi gemilang.Tidak hanya itu, Marsekal Pertama Wahyu Hidayat berharap kegiatan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 juga bisa membantu, bahkan masuk ke dalam agenda tahunan Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin). \"Jadi, setiap tahun bisa diagendakan secara rutin,\" ujar dia.Terkait peserta yang akan ambil bagian, sejumlah atlet unggulan tingkat nasional dan internasional juga ikut serta pada lomba menembak tersebut.Atlet tembak yang sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, hingga kejuaraan di beberapa daerah lainnya juga ikut serta pada Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022.Kendati demikian, ujar dia, tidak semua atlet berprestasi tersebut bisa ikut serta dikarenakan kelas yang dipertandingkan juga terbatas. \"Ada beberapa yang kelas yang tidak dipertandingkan misalnya senapan,\" ujarnya.Kejuaraan Kejuaraan Menembak Piala Komandan Paspampres 2022 tidak hanya diikuti unsur militer namun dari kalangan masyarakat sipil hingga publik figur Tanah Air dijadwalkan ikut serta.Kejuaraan menembak Piala Danpaspampres akan digelar di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta pada 10 hingga 13 Maret 2022. (Sof/ANTARA)
Seknas Jokowi Ajak Pastikan Pemilu Sesuai Jadwal
Jakarta, FNN. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengajak semua pihak agar terlibat untuk memastikan Pemilihan Umum 2024 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. \"Polemik wacana penundaan pemilu berakhir sudah, seluruh elemen bangsa harus fokus pada agenda perjuangan berikutnya, yaitu memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024,\" kata Sekretaris Jenderal DPN Seknas Jokowi Dono Prasetyo, di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah menegaskan komitmennya patuh pada konstitusi dan secara tersirat hal itu bisa diartikan tidak ada lagi ruang bagi penundaan pemilu. Salah satu yang dijadikan alasan penundaan pemilu, menurut dia, terkait biaya yang besar. Namun, menurut Dono, argumentasi tersebut sangat lemah. \"Sejak dulu begitu, pemilu selalu membutuhkan dana besar, namun tetap bisa dilaksanakan dengan lancar dan damai,\" kata dia. Karena kebutuhan biaya besar itulah, lanjut dia, muncul metafora “pesta demokrasi”. Hal itu layaknya sebuah pesta yang selalu ada biaya harus dikeluarkan. Menurut dia, pemilu ibarat \'pesta\', yakni ketika rakyat diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya secara riang dan tanpa tekanan. \"Kita bisa mengingat kembali frasa yang muncul pada Mars Pemilu (1971), \'semua rakyat menyambut gembira\'. Apabila jadwal \'pesta\' sudah ditetapkan, kemudian tiba-tiba ditunda tanpa sebab yang jelas, kita bisa membayangkan bagaimana kecewanya rakyat,\" ucapnya. Hasil survei dari LSI (Lembaga Survei Indonesia) terbaru menyimpulkan sebanyak 64 persen responden setuju pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Selama ini, kata dia, hasil survei dari lembaga independen selalu valid karena berdasarkan sains dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. \"Itu sebabnya aspirasi rakyat, sebagaimana diwakili suara responden adalah benar adanya,\" kata dia. Seknas Jokowi, menurut Dono, sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil bersiap mendorong pelaksanaan pemilu sesuai jadwal sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo langsung yang sesuai dengan harapan rakyat. Ia mengatakan Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal adalah keniscayaan mengingat pemilu yang rutin dan periodik merupakan pilar utama negara demokratis. (Ida/ANTARA)
Wajib Pajak Diimbau untuk Lapor SPT Tepat Waktu
Jakarta, FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengimbau masyarakat wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2021 dengan tepat waktu atau sebelum batas waktu yang ditentukan pada 31 Maret 2022.\"Mengimbau para wajib pajak agar segera melaporkan sebelum batas waktu pelaporan, yaitu 31 Maret 2022 untuk wajib pajak pribadi dan 30 April 2022 untuk wajib pajak badan,\" kata Wapres usai melaporkan SPT Pajak Tahun 2021 melalui formulir e-filing di Jakarta, Senin.Wapres mengatakan pelaporan SPT Pajak melalui e-filing memiliki beberapa keunggulan, terlebih dilakukan di masa pandemi COVID-19.Pelaporan SPT Pajak melalui e-filing dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal itu juga merupakan cara terbaik untuk mengurangi mobilitas dan menghindari risiko terpapar COVID-19, tambahnya.Pada kesempatan yang sama, Wapres mengatakan Pemerintah kembali memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS).Dia mengimbau seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam program tersebut.\"Mengimbau wajib pajak agar dapat memanfaatkan kesempatan baik ini, demi kenyamanan pelaporan pajak atau pun menghindari kesulitan atau sanksi di kemudian hari,\" imbaunya. Seluruh harta dan pajak yang dilaporkan dan dibayarkan merupakan bukti kontribusi nyata seluruh masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan rakyat, membangun negara, dan meningkatkan perekonomian nasional.\"Pajak adalah bukti kecintaan kepada negara. Pajak sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sistem kesehatan masyarakat serta mewujudkan cita-cita pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,\" jelasnya.Wapres juga mengajak seluruh wajib pajak untuk taat membayar dan melaporkan pajak, karena itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.\"Mengajak masyarakat untuk taat pajak, lapor SPT tepat waktu dengan e-filing, serta manfaatkan PPS. Pajak kita, untuk kita,\" ujarnya.Turut mendampingi Ma\'ruf Amin saat melaporkan SPT Pajak tersebut ialah Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Kasetwapres) Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmardrin Noor, serta Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kota Februar Adityawan. (Ida/ANTARA)
Haluan Negara Menjadi Arus Utama Aspirasi
Jakarta, FNN. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ma\'ruf Cahyono mengatakan haluan negara saat ini menjadi satu mainstream atau arus utama aspirasi dalam rangka mewujudkan arah pembangunan nasional.\"Kenapa haluan negara ini menjadi satu mainstream aspirasi. Saya mengatakan ini adalah mainstream aspirasi karena masih dalam tataran kajian, belum sampai pada satu bentuk kebijakan yang menjadi arahan untuk kita semua, tetapi wacana aspirasi yang berkembang dan cukup besar sejauh yang kami sudah lakukan, aspirasi yang sudah terprogram untuk mengonfirmasi kepada masyarakat maupun masuk dalam pikiran volunteer yang berkembang dari seluruh segmen, termasuk civitas academica,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.Ma\'ruf mengatakan hal itu saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discusssion/FGD) tentang Pokok-Pokok Haluan Negara yang digelar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas.Dalam hal ini, kata dia, Pokok-Pokok Haluan Negara memiliki urgensi untuk bisa diformulasikan kembali seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara pada masa Orde Baru dengan rumusan apa pun.\"Paling penting bahwa negara harus memiliki arah jelas untuk mewujudkan itu (pembangunan nasional, red.). Tanpa haluan, pasti ibarat perahu yang berlayar tanpa memiliki nakhoda,\" katanya.Oleh karena itu, kata dia, ideologi yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai fondasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai instrumen konstitusional agar dilengkapi dengan arah kebijakan yang menerjemahkan aspek-aspek bersifat filosofis yang ada dalam Pancasila serta aspek normatif dan abstrak yang ada dalam konstitusi.Kemudian arah kebijakan yang sudah mendekati konkret, lanjut dia, tentu bisa menjadi spirit turunan terhadap norma-norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.\"Ini ada urgensi seperti itu, tentu harapannya adalah direction (arah, red.) ini menjadi satu kaidah yang sebenarnya dulu adalah kaidah bersifat konsepsional karena waktu itu diwadahi Tap MPRS maupun Tap MPR yang sampai sekarang masih berlaku. Nah bagaimana kita berpikir bersama agar dari konstitusi yang sekarang turun langsung ke undang-undang itu bisa jadi satu instrumen jika memungkinkan karena itu merupakian instrumen hukum yang menjembatani antara spirit ideologi-konstitusi, kemudian turun pada tataran yang lebih operasional,\" katanya.Ia mengharapkan hal itu bisa diperkaya melalui diskusi tentang Pokok-Pokok Haluan Negara karena bagaimanapun arah bangsa, negara, dan masyarakat ke depan harus memberikan kejelasan. (Ida/ANTARA)
PBNU Serukan Genjatan Senjata Antara Rusia dengan Ukraina
Kediri, FNN - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta agar adanya genjatan senjata antara Rusia dengan Ukraina, karena dampak perang yang ditimbulkan cukup besar.\"Kami sudah janji pertemuan dengan Duta Besar Ukraina, Rusia, soal perang yang sekarang sedang berlangsung. Saya sampaikan ke duta besar yang sudah berkunjung ke kantor, kami serukan genjatan senjata,\" katanya saat berkunjung ke Kantor NU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu malam.NU sebagai organisasi masyarakat turut serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia.Menurut dia, adanya masalah antara Ukraina dengan Rusia juga diharapkan bisa diselesaikan dengan duduk bersama.\"Semua perbedaan pertentangan dibicarakan secara damai,\" ujarnya.Terjadinya gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina juga berimbas pada Indonesia. Misalnya, dari sisi tenaga kerja.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memastikan 30 pekerja migran Indonesia (PMI) telah berhasil dievakuasi dari Ukraina dan telah tiba di Tanah Air bersama dengan rombongan warga negara Indonesia lainnya.Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam konferensi pers virtual, diikuti dari Jakarta menjelaskan bahwa para pekerja migran itu telah tiba di Indonesia bersama rombongan WNI lainnya pada 3 Maret 2022 pada pukul 17.10 WIB.Dia menjelaskan bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berhasil dievakuasi dari Ukraina tersebut terdiri dari 29 perempuan dan satu orang laki-laki. Kebanyakan dari PMI yang dievakuasi bekerja sebagai spa terapis dan berasal dari Bali.Ia mengatakan bahwa masih terdapat 14 WNI yang berada di Bukares, Rumania karena mayoritas dari mereka terpapar COVID-19. Dari tes yang dilakukan 12 orang positif COVID-19 dan dua orang memilih tinggal di Bukares untuk menemani anak mereka yang juga terkonfirmasi positif.\"Enam orang di antaranya adalah pekerja migran Indonesia yang diketahui dan dinyatakan positif COVID-19,\" jelasnya.Benny juga memastikan perwakilan Indonesia di Bukares akan terus memantau keadaan 14 orang tersebut dan jika telah memungkinkan akan dievakuasi menggunakan pesawat kembali ke Indonesia.Untuk PMI yang telah tiba telah dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19 setelah menjalani tes di Indonesia dan saat ini menjalani karantina di Wisma Pasar Rumput, Jakarta.Imbas lainnya adalah soal harga minyak dunia. Seperti yang dikatakan pengamat ekonomi Universitas Jember Adhitya Wardhono, Ph.D., yang mengatakan invasi Rusia ke Ukraina bisa berimbas pada lonjakan harga minyak global karena berdasarkan data menyebutkan bahwa produksi minyak Rusia mencapai 10 juta barel per hari.\"Apabila minyak Rusia langka di pasaran, maka lonjakan harga tidak terhindari. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor minyak diperkirakan akan mengalami dampak yang berat jika sanksi dunia kepada Rusia sangat keras,\" katanya di Kabupaten Jember.Di awal Maret 2022, lanjut dia, harga minyak mentah melonjak di atas 105 dolar per barel untuk pertama kalinya sejak 2014 dan hal itu merupakan salah satu dampak dari invasi Rusia ke Ukraina.Lonjakan tersebut juga dinilai dapat memperburuk inflasi bagi negara-negara konsumen energi dan mengancam pemulihan ekonomi. (sws, ANTARA)
The Rising Star Itu Andika Perkasa
Jakarta, FNN – Dinamika politik terus bergulir tanpa ada yang bisa mengendalikan. Bersamaan dengan koalisi partai pendukung pemerintah yang mulai rapuh, muncul tokoh baru yang bisa diterima profesional maupun milenial. “Survei-survei mulai menunjukkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai tokoh yang melejit, dari 0,7 lalu 3 persen, naik 5 persen, mungkin sebentar lagi 7 persen,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam Channel Rocky Gerung Official, Ahad (6/2/2022). Menurut Rocky, keadaan ini memang realita, bukan angka yang diatur-atur. “Pak Andika akhirnya menjadi rising star juga. Pada akhirnya akan ada seseorang yang muncul di situasi tertentu, apalagi kalau terjadi eskalasi luar negeri yang membuat politik luar negeri kita terancam. Maka publik akan mencari siapa yang bisa memberikan rasa aman,” paparnya. Hari-hari ini Presiden Jokowi sedang galau. Ia harus menghadapi kenyataan mulai ditingggalkan - tak hanya partai pendukung - tetapi juga oleh para bandar politik. “Jadi, kembali lagi ke psikologi presiden yang mulai ditinggalkan baik oleh partai pendukung yang memang sering tidak setia, koalisi dipaksan, juga oleh oligarki ekonomi yang berpikiran lebih penting beternak kekuasaan baru dari pada hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya. Saat ini, kata Rocky, publik mulai berharap pada kepemimpin yang memiliki otoritas kuat mengendalikan keadaan. Milenial banyak suka terhadap Putin, karena mereka menganggap Putin punya otoritatif, penampilannya tampak sebagai orang yang punya prinsip dengan bahasa tubuh yang kuat. Demikian juga Erdogan yang dianggap sebagai pemimpin yang berkualitas dan tangguh. Dua figur ini dianggap oleh milenial punya prinsip kuat. “Milenial juga melihat Pak Andika punya sikap yang kuat dan mampu melindungi. Ini klarifikasi dua arah, bahwa Andika sehat-sehat saja dan ada persoalan kenapa tidak hadir saat rapat pimpinan TNI bersama Presiden Jokowi,” paparnya. Suatu keadaan yang luput dari pantauan istana bahwa setiap subyek ada ketegangan politik. Pada kasus ketidakhadiran Andika dalam rapim TNI menunjukkan bahwa ada ketegangan yang terkendali antara istana dan di luar yang memantau dengan baik. Ini terjadi karena eskalasi kemerosotan moral terus berlangsung. Apalagi semua orang menghitung apa sih sebetulnya kepentingan Presiden Jokowi dengan tidak memberikan sikap tegas atas usulan penundaan Pemilu. “Harus dijelaskan sebetulnya presiden mau atau tidak. Jangan pura-pura gak mau, tapi mau,” katanya. Diketahui sebelumnya Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil terbaru jajak pendapat calon presiden yang dipilih responden. Dalam survei ini SMRC mengajukan 42 nama yang dipilih secara terbuka oleh responden untuk menjadi Presiden jika pemilihan dilakukan sekarang. Salah satu nama yang dimunculkan yakni KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa. Andika menjadi sosok baru di panggung survei Capres. Dalam model survei semi terbuka dengan daftar 42 nama, Andika Perkasa mendapat dukungan 0,7 persen dari responden. Sementara hasil Survei Kepemimpinan Nasional yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan dinamika pada papan tengah tokoh yang berpeluang dipilih menjadi Calon Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Ada nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang memperoleh dukungan 2 persen sebagai capres. Jauh sebelumnya, Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) melakukan survei terkait dengan kemampuan menteri/pemimpin lembaga Negara dalam mengayomi bawahan serta masyarakat. Dari survei yang dilakukan mulai 25 November 2021 dan berakhir pada 15 Desember 2021, LPI mengumpulkan pandangan kelas menengah intelektual tentang kepemimpinan dan kinerja para pembantu presiden selama tahun ini. Kelas menengah intelektual yang dimaksud dalam survei ini adalah kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama tahun 2021. Hasilnya, nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menempati urutan teratas dengan kemampuan mengayomi bawahan serta masyarakat. (sws)
Pemilu 2024 Batal Ditunda, Presiden Jokowi Ditinggal Partai Koalisi
Jakarta, FNN - Wacana penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan sejumlah pimpinan partai politik (parpol) tampak sulit diwujudkan. Berdasarkan dinamika politik terakhir, usulan ini baru didukung oleh Ketua Umum (ketum) PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulfikli Hasan, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sementara, partai koalisi lainnya plus Partai Demokrat dan PKS sudah tegas menolak wacana ini. Perkembangan terakhir, para pengusung wacana penundaan Pemilu mulai balik badan. Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat melakukan safari kebangsaan dan konsolidasi dengan DPD PAN Kabupaten Purworejo, Sabtu (6/3) enggan menanggapi soal dukungannya terhadap penundaan Pemilu 2024 mendatang. Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar mengatakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 hanya sebatas usulan. Pemilu sudah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan Partai Golkar malah getol menyiapkan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pilpres 2024. Para pendukung penundaan Pemilu 2024 kini mulai melipir mencari jalan penyelamatan sendiri-sendiri. Terhadap plintat-plintutnya sikap para ketua partai seharis Presiden Jokowi memberi sanksi tegas. Akan tetapi Jokowi justru menampakkan sikap mendua. “Dia kan bilang, ya sudah saya akan terima, tetapi dia masih berharap ada jalan lain. Sebab satu-satunya jalan untuk membuat presiden tenang adalah cari jaminan bahwa ia tak akan dilengserkan, cari jaminan bahwa pengganti dia akan menjaga dia, cari jaminan bahwa dia punya waktu lagi untuk konsolidasi. Semua jamina itu kelihatannya makin lama makin kurang,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam Channel YouTube-nya, Sabtu (6/2). “Kalau kita hubungkan dengan ucapan presiden bahwa dalam demokrasi apa saja boleh dibahas, lah kalau Emak Emak TNI membahas pemindahan ibu kota, mengapa dilarang,” tegas Rocky. Rocky menegaskan bahwa sikap Jokowi ini semakin menunjukkan bahwa makin lama presiden makin - apa yang disebut peneliti Australia sebagai Man of the Contradiction. Akan tetapi kontradiksi- kontradiksi ini justru jadi umpan partai-partai yang tadinya masih bisa diatur presiden, tapi justru sekarang partai-partai itu kayak roda gila. “Akhirnya publik bisa lihat Cak Imin mulai nantang-nantang presiden juga. Golkar sudah mulai kasih sinyal,” paparnya. Sebetulnya kata Rocky, presiden telah membikin jebakan sendiri. “Lain halnya kalau dari awal dia mengatakan apapun yang terjadi, saya akan hukum partai-partai itu, karena melanggar kesepekatan pertama. Bukan malah bilang demokrasi bebas. Ini artinya dia takut pada ancaman partai-partai itu,” tegasnya. “Jadi sebetulnya kalau presiden tegas, dia bilang saya presiden, saya sudah utus Menteri Dalam Negeri dan DPR yang artinya adalah partai-partai, dan KPU sebagai lembaga resmi. Kan sudah diputuskan, apa yang kalian mau, kok masih ngoceh-ngoceh. Jadi, teguran itu harus keras, bukan mendua. Silahkan kalau masih ada wacana. Wacana memang tidak ada soal. Ini yang jadi soal adalah soal ketetapan hati presiden, mau menunda atau tidak,” kata Rocky geram. Dalam istilah psikolog, kata Rocky presiden saat ini tengah mengalami bifurkasi, pikiran yang bercabang. Lebih jauh Rocky memaparkan bahwa dalam sejarah, presiden tidak mungkin dalam periode kedua - masih berhubungn sepenuhnya dengan para koalisinya. “Koalisi ini kan orang orang homo economicus yang berpikir mending investasi kecil-kecilan di tempat lain, dari pada bertahan dalam ketidakpastian,” katanya. Hal semacam itu, kata Rocky, sebetulnya hal biasa. Yang tidak biasa itu presiden menganggap mereka masih bisa diatur. Bisa saja, asal presiden gak punya liability, tapi presiden kan liability-nya banyak, seperti dugaan korupsi yang dilaporkan Ubelihah Badrun, relasi dengan Ibu Megawati yang terus memburuk. “Jadi partai-partai koalisi ini juga mengintip keretakan dalam psikologi presiden. Mental politisi kita kan seperti itu, mereka cari selamat juga. Di luar mereka mulai melihat, siapa yang potensial menjadi presiden baru. Mulai pelan-pelan menghindar dari tatapan presiden Jokowi,” pungkasnya. (ida) Simak wawancara lengkapnya di Channel Forum News Network.
POPULER
