POLITIK
Paling Akhir, Gubernur Kaltim Serahkan Tanah dan Air
Jakarta, FNN. Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi yang paling terakhir menyerahkan tanah dan air ke Presiden Joko Widodo, dari seluruh gubernur se-Indonesia dalam prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin. \"Tanah dan air yang diserahkan oleh Gubernur Kaltim ke Presiden RI diambil dari dua daerah, yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser,\" ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setprov Kaltim M Syafranuddin dihubungi ANTARA, Senin.Mengenai alasan mengapa Gubernur Kaltim mendapat giliran paling akhir menyerahkan tanah dan air ke Presiden, ia enggan berspekulasi apakah itu karena Kaltim merupakan tuan rumah dan sebagai lokasi IKN Nusantara. Namun ia menjawab bahwa itu merupakan urutan penyerahan yang sudah diatur oleh Protokol Presiden RI. Sedangkan ketika ditanya tentang tanah dan air yang diambil dari Kutai Kartanegara dan Paser, mengapa dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi lokasi IKN justru tidak diambil tanah dan airnya, ia mengatakan bahwa pengambilan tanah dan air dilakukan berdasarkan sejarah. Menurut dia, tanah dan air dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diambil dari Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari Museum Tenggarong, kemudian dari Kabupaten Paser. Tanah dan air dari dua kabupaten ini sebagai simbol dari semua kesultanan dan suku di Kaltim, dalam mendukung pemindahan IKN Nusantara ke Kaltim. Tanah dan air tersebut diambil secararitual adat dan mendapat dukungan Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser, dibungkus dengan kain kuning yang merupakan ciri khas kesultanan di Kaltim. Kemudian dibawa menggunakan anjat, tas seperti ransel yang berbentuk bundar dan terbuat dari rotan. Anjat adalah kerajinan anyaman khas Suku Dayak di Kaltim. Bentuk anjat menyerupai tabung dengan tinggi sekitar 70 cm (centimeter), garis tengah lingkaran atas maupun bawah sekitar 50 cm. Anjat digunakan untuk membawa benda atau hasil bumi. Sedangkan penggunaan anjat dalam prosesi hari ini juga sebagai lambang dukungan warga Dayak Kaltim terhadap IKN yang disatukan dengan semangat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kesultanan di Kaltim. Berdasarkan sejarah, tutur dia, Desa Kutai Lama tahun 1300 merupakan pusat Pemerintahan Kutai Kartanegara dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, memindahkan pusat pemerintahan ke Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, dan kini terakhir di Tenggarong. Sementara Kesultanan Paser, sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas, sebuah kerajaan yang berdiri tahun 1516 dan dipimpin Ratu Aji Putri Botung atau Ratu Aji Putri Petong. Wilayah IKN Nusantara saat ini bagian dari wilayah Pemkab Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser yang dulunya merupakan wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan Kesultanan Paser. (ida/ANTARA)
Syarat Perjalanan Dihapus, Pertumbuhan Ekonomi Terdorong
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Elva Hartati menyebutkan penghapusan syarat PCR dan antigen terhadap perjalanan domestik, baik darat, laut, maupun udara, bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. \"Tentunya dengan penghapusan syarat tes perjalanan ini oleh Pemerintah yang dibarengi dengan pelonggaran aktivitas ekonomi, akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan masyarakat,\" kata anggota Komisi IX DPR Elva Hartati di Jakarta Senin. Menurut Elva, Pemerintah telah melihat berbagai aspek sebelum mengeluarkan kebijakan penghapusan syarat perjalanan dengan PCR atau antigen. Dengan sifat Omicron yang inkubasinya sangat pendek, kata dia, akan tidak mudah mendeteksi penularan Omicron jika orang tanpa gejala. Elva menilai yang paling penting adalah Pemerintah terus melakukan testing, tracing, penegakan protokol kesehatan, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster. \"Pesan saya bahwa pandemi belum berakhir dan kasus positif harian COVID-19 masih sekitar 14.000 orang dengan jumlah kematian di atas 200 orang setiap hari. Untuk itu, kita tetap harus waspada dan terus melakukan protokol kesehatan,\" ucapnya. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan bahwa cakupan vaksinasi kedua yang tinggi dan proporsi penduduk yang memiliki antibodi COVID-19 sudah tinggi kebijakan penghapusan syarat perjalanan itu layak untuk uji coba dengan pemantauan yang ketat. Iwan mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus tetap konsisten. Masyarakat harus menyadari saat ini COVID-19 masih dalam kondisi wabah di Indonesia. \"Kita belum masuk ke endemi sehingga risiko peningkatan kasus masih cukup besar. Agar tidak terjadi lonjakan dengan pelonggaran perjalanan dalam negeri ini, prokes harus diterapkan konsisten,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Kemiskinan Dapat Dikurangi dengan Ketersediaan Air Bersih?
Jakarta, FNN. Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengungkapkan ketersediaan air bersih dan sanitasi dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.\"Bagi kita di Indonesia (ketersediaan air) menjadi masalah karena kita memang memerlukan air dan mengatasi stunting (tengkes) juga perlu ketersedaiaan air,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin.Wapres menyampaikan hal tersebut seusai membuka acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) yang diselenggarakan oleh The Asia Water Council bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).\"Air dan sanitasi dapat mengurangi kemiskinan. Daerah-daerah miskin itu sangat kurang air dan sanitasi,\" ungkap Wapres.Wapres mengakui bahwa ketersediaan air bersih bagi penduduk dunia masih kurang.\"Air sih banyak. Akan tetapi, air bersihnya yang kurang sehingga perlu upaya-upaya (penyelesaian) di samping karena akibat dari pada climate change itu menjadi masalah,\" tambah Wapres.Penyediaan air bersih, menurut Wapres, juga menjadi salah satu program pemerintah untuk mencapai SDM unggul.\"Karena SDM unggul juga sangat terkait dengan kesehatan dan kesehatan terkait dengan air. Jadi, air itu sumber kehidupan dan sumber pembangunan ekonomi, terutama pertanian,\" ungkap Wapres.Oleh karena itu, kata Wapres, Indonesia membangun berbagai bendungan dengan membangun lebih dari 60 bendungan dan 1.000 embung.\"Masih akan terus dibangun. Kita harapkan dari forum ini akan lahir gagasan-gagasan besar dan strategis untuk mengatasi kekurangan air,\" kata Wapres.Wapres juga menyebut Indonesia dalam tahap seleksi sebagai tuan rumah World Water Forum 2024.\"Jadi, Indonesia akan berjuang menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 karena kita memang ingin menjadi negara terus mendorong menyelesaikan masalah air yang berkelanjutan untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia, melainkan untuk semua,\" tegas Wapres.Rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar yang meliputi air bersih, sanitasi, dan listrik, Wapres menyebut akan sangat berkorelasi pada penanganan tiga permasalahan yang saat ini menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia, yaitu: pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem; kedua, pembangunan SDM unggul; dan ketiga, penurunan angka tengkes.Ia menegaskan bahwa ketiadaan air bersih di suatu wilayah menandai kemiskinan dan ketimpangan karena di wilayah-wilayah miskin ekstrem, umumnya akses terhadap air bersih sangat rendah.Dari 35 kabupaten di Indonesia dengan kemiskinan ekstrem pada 2021, seluruhnya ditandai dengan fakta adanya penduduk yang tidak memiliki akses air minum layak. Angkanya berkisar antara 4,48—97,21 persen.Akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak, kata Wapres, juga menjadi faktor kunci penentu kualitas kesehatan seseorang. Kesehatan prima dan pendidikan berkualitas adalah prasyarat utama SDM unggul yang saat ini juga menjadi prioritas pemerintah Indonesia.Selain itu, upaya penurunan prevalensi tengkes juga sangat terkait dengan tersedianya sanitasi dan air bersih yang memadai sehingga air bersih dan sanitasi yang baik mengurangi banyak penyakit bagi ibu hamil, bayi, dan balita.Ketiadaan sanitasi dan air bersih mengakibatkan bayi rentan terhadap berbagai penyakit. Padahal, 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas fase-fase kehidupan berikutnya, termasuk untuk mencegah tengkes.Penyediaan air bersih menjadi salah satu intervensi yang dapat berkontribusi sebesar 70 persen terhadap pencegahan tengkes. (Ida/ANTARA)
Ternyata, Enam Gubernur Tak Hadir di IKN
Jakarta, FNN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan enam gubernur tak menghadiri secara langsung prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, karena alasan kesehatan.“Semua alasan izin karena kesehatannya,” kata Heru ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Senin.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya dijadwalkan pada Senin pagi ini, menerima tanah dan air secara langsung dari 34 gubernur di Indonesia untuk disatukan dalam sebuah bejana besar di titik nol kilometer IKN, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).Namun, berdasarkan informasi dari pemandu acara dalam tayangan langsung prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara, yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, terdapat enam gubernur yang diwakili, yakni Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Y. Derek Hagemu.Kemudian, Gubernur Banten Wahidin Halim juga tak hadir dan diwakili Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga absen dan diwakili Wakil Gubernur Abdul Fatah.Selanjutnya, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Gubernur Gorontalo yang diwakili Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang diwakili Wakil Gubernur Edy Pratowo.Dalam prosesi tersebut, seluruh tanah dan air yang diserahkan para gubernur dan perwakilan gubernur disatukan oleh Presiden dan disimpan di sebuah bejana besar.Gubernur pertama yang menyerahkan tanah dan air dari daerahnya adalah Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta. Kemudian berturut-turut, sejumlah gubernur dari provinsi lainnya, hingga ditutup oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan penyatuan tanah dan air nusantara ini menandai cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara.“Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 propinsi dari seluruh tanah air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden.Kepala Negara menekankan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara.“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” kata Presiden Jokowi. (ida/ANTARA)
Anies Menjiwai Trisakti Bung Karno
Menyusuri jejak langkah Trisakti Bung Karno. Anies terus berupaya menguatkan nasionalisme dengan tiga hal mendasar dan menjadi prinsip dari figur kepemimpinannya. Pertama, Anies memiliki jejak rekam yang relatif bersih. Kedua, Anies pemimpin yang lahir dari proses aktifis pergerakan dan intelektual. Ketiga, selain nasionalis religius, Anies berkarakter inklusif dan pluralis. Ketiga faktor utama dan penting yang dibutuhkan bangsa saat ini, dan secara utuh sulit ditemukan pada kebanyakan figur lain. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI KALAU Bung Karno pernah mengatakan nasionalisme Indonesia merupakan semangat kebangsaan yang bersandar pada negara dengan berkedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Maka untuk mewujudkan Trisakti dari sang proklamator itu, tidak bukan dan tidak lain adalah dengan kepemimpinan nasional yang hebat, yang memiliki kapasitas, akuntabilitas dan integritas. Negara yang sehat dan kuat harus dipimpin oleh figur yang bersih yang bebas dari anasir-anasir pemikiran dan tindakan kontra revolusioner. Termasuk tidak menjadi komprador dari kepentingan bangsa asing dan aseng. Pemimpin itu harus bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti kata Ulama Pejuang Buya Hamka, \"Jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan\". \"Menjadi pemimpin berarti siap menderita. Juga seperti yang dikatakan Bung Karno, \"Aku sendiri hidup dalam serba kekurangan, aku tidak pernah memikirkan uang dan benda-benda lainnya. \"Tapi apa salahnya aku membawa rakyatku mendayung ke pulau harapan, meraih cita-cita kemerdekaan\". Pemimpin yang mampu membebaskan dirinya dari keinginan-keinginan dunia termasuk menumpuk-numpuk harta benda itu, apalagi memperoleh kekayaan negara dengan cara memanfaatkan fasilitas jabatan dan kekuasaan. Tidak seperti itu, pemimpin ideal merupakan pemimpin yang dibutuhkan rakyat yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat. Satunya kata dan perbuatan, membuatnya menjadi pemimpin yang bersih, menjadi contoh dan memiliki jejam rekam yang baik. Anies miliki \"track record\" mumpuni yang salah satunya kental sebagai syarat kepemimpinan. Faktor penting lain yang bisa menjadi indikator yang relevan, yaitu bagaimana pemimpin dapat berhasil membangun suatu negara bangsa, tidak lain terkait karakter. Seseorang yang memiliki karakter unggul biasanya dipengaruhi oleh struktur sosial dan pengalamannya. Dibentuk dan ditempa oleh keinginan mengenyam pendidikan, keadaan yang berat dan kesulitan hidup. Tidak terkecuali sanggup menghadapi kompleksitas permasalahan negara baik tantangan yang muncul dari dalam negeri maupun dinamika internasional yang memengaruhinya. Seorang negarawan yang mendunia dan memimpin gerakan non blok sebagai politik luar negerinya. Maka ketrampilan sosial seorang pemimpin mutlak dibutuhkan. Selain berwawasan luas, pemimpin juga dituntut memliki karya dan prestasi yang membanggakan sebagai buah keuletan menggali potensi kreatifitas dan inovasi yang dimilikinya. Pernah mengelola suatu komunitas, perusahaan dan atau pemerintahan menjadi nilai lebih. Terutama yang berlatarbelakang berangkat dari dunia aktifis dan pergerakan. Berkecimpung mengukir geliat dunia kampus sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas UGM dan bergelut di HMI. Anies yang mendidirikan Program Indonesia Mengajar, pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan Menteri Pendidikan. Menyimak perjalanan sosial politik Anies seperti itu, figur Anies bukan hanya berkarakter, lebih dari itu menegaskan bahwasanya Gubernur Jakarta yang berhasil memajukan kotanya dan membahagiakan warganya, memang lahir dan tumbuh dengan idealisme dan visi kerakyatan yang sudah terbukti dan teruji. Meski berhadapan dengan ujian kepemimpinan yang luar biasa, sumbangsih Anies tak pernah usai dalam pengabdian bagi seluruh rakyat dan negara Indonesia. Anies bukanlah pemimpin yang menjadikan nasionalisme hanya sebatas jargon dan semboyan. Lulusan pendidikan Doktor di Amerika itu tahu benar bagaimana mewujudkan semangat nasionalisme yang dapat tumbuh subur dalam taman sarinya internasionalisme. Nasionalisme yang dapat membuat Indonesia bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama sama rendah dengan bangsa lainnya. Indonesia yang berdikari, tidak tunduk pada kapitalisme atau oligarki, layaknya agiprovnya Bung Karno yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang juga menjadi signifikan dan strategis bagi kehidupan kebangsaan yang lekat dengan kbhinnekaan dan kemajemukan. Anies telah menunjukkan sekaligus membuktikan bahwasanya ia pemimpin bagi semua anak bangsa. Pemimpin yang melampau batas-batas ideologi dan aliran politik yang berkembang selama ini di Indonesia. Anies pemimpin yang mampu melindungi sekaligus mengayomi keberagaman kehidupan keagamaan dan budaya bangsa. Behavior dan kebijakan sistem yang dibangun dan diterapkan selema ini bukan hanya mampu mengakomodir, lebih dari itu aktif memfasilitasi semua kepentingan lintas dimensi spiritualitas dan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang heterogen. Anies melengkapi dan menguatkan dirinya dengan figur pemimpin yang universal dan humanis, bagi warga Jakarta khususnya maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, mengutip Penyambung Lidah Rakyat yang merupakan Bapak dari Megawati Soekarno Putri itu. Presiden pertama Indonesia yang menggelontorkan faham Marhaenisme dengan pemaparan Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun, Trisakti yang substansinya nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Maka tak ada salahnya, rakyat kemudian mendeskripsikan Trisakti pada figur seorang Anies. Sifat dan karakter seorang Anies yang menempel pada semua pikiran, ucapan dan tindakannya. Trisakti oleh Bung Karno pasti memang berbeda dengan Trisakti pada sosok Anies. Tapi setidaknya, boleh jadi Trisakti Anies secara substansi merupakan semacam kohesifitas sekaligus agregasi dari nilai nilai kebangsaan dan korelasinya dengan figur Anies, yang disiapkan sebagai pemimpin masa depan dan presiden pilihan rakyat dalam pilpres 2024 mendatang. Seperti menjawab keinduan rakyat selama ini, seorang pemimpin tak cukup hanya sekedar cerdas, berwibawa dan tegas. Ia juga berarti penuh pesona, disegani baik oleh kawan dan lawan politik serta dihormati oleh bangsanya sendiri maupun rakyat dunia. Seperti Anies yang nasionalis dan humanis. Anies yang menjiwai Trisakti Bung Karno. (*)
Adhie Massardi: Para Bedebah Telah Berubah Menjadi Anjing dan Babi
Jakarta, FNN - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi terus melakukan kontrol dan kritik sosial terhadap rezim melalui puisi. Kali ini ia menganalogikan penguasa yang korup sebagai anjing dan babi. Pada akhir 2009, sajaknya Negeri Para Bedebah menjadi ikon perlawanan dalam kasus korupsi “cicak vs buaya”, saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai gencar diserang kelompok politik yang korup. “Rupaynya para bedebah tetap berkuasa kemudian bermetamorfosis menjadi anjing dan babi,” kata Adhie Massardi kepada Hersubeno Arief dari FNN dalam kanal Hersudeno Point, Sabtu, (12/03/2022} di Jakarta. Adhie mengakui kata “anjing dan babi” kedengarannya kasar, tetapi ia mendapatkan inspirasi itu justru dari pembantu Jokowi. “Saya dapat inspirasi anjing dan babi itu dari para pembesar kepercayaan Presiden Joko Widodo. Yang pertama soal anjing, itu dari Menag, kemudian babi dari Mendag. Nah, ini antara Menag dan Mendag kok variannya binatang semua, binatang yang kita najiskan,” katanya. Mengomentari pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada Jumat (11/03/2022), Adhie mengaskan bahwa pertemuan itu sesungguhnya ingin mengulang peristiwa 56 tahun yang lalu. “Ini kan terjadi pada 11 Maret 2022, 58 tahun yang lalu Presiden Soekarno mengalami masalah yang tidak bisa dia kuasai, tidak bisa dia atasi. Dia lalu memberikan Surat Perintah kepada Jenderal Soeharto. Nah, tanggal 11 Maret 2022 ini, kita menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak sanggup mengatasi persoalan bangsa. Kalau dulu Super Semar sekarang Super Petruk, anaknya Semar,” paparnya. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. Sekarang ini kata Adhie, gerakan inteletual sudah menyatu melihat persoalan bangsa menghadapi kegelisahan yang sama. “Kita melihat pemerintah tak mampu mengatasi problem bangsa dan kecenderungannya, dalam berbagai hal mengabaikan konstitusi dan hukum tata negara. Padahal, negara itu diatur oleh undang-undang. Yang menarik, penjelasan dari Bivitri, bahwa negara hukum itu bukan negara yang menghukum rakyatnya, tetapi negara yang membatasi tingkah laku penguasanya,” tegasnya. Adhie menegaskan dalam pertemuan bahwa Rocky Gerung bolak balik mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini konstitusi menjanjikan percepatan pergantian kekuasaan. “Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan. Apabila keadaan memburuk, maka konstitusi aktif mempercepat berakhirnya kekuasaan. Itu sebabnya ketika ada isu penundaan Pemilu, reaksinya ini jelas melanggar konstitusi,” tegas Adhie. Demikian juga Bivitri, kata Adhie bahwa eksekutif dan legisatif tidak boleh bicara membuka wacana yang melanggar konstitusi, yang tidak ada dalam konstitusi atau yang dibatasi oleh konstitusi. “Eksekutif itu simbolnya presiden. Presiden dan bawahannya kan bersumpah tidak akan melanggar konstitusi. Ini sudah melanggar jauh konstitusi. Apalagi ada DPR yang sudah menyepakati jadwal Pemilu 2024, kemudian ada orang-orang yang coba melakukan pelanggaran. Menurut Bivitri, ini jelas melanggar konstitusi,” paparnya. Adhie melihat pelanggaran konstitusi oleh rezim ini makin menjadi-jadi, tak ada kehari-hatian. “Saya jadi ingat, pada suatu hari saya dipanggil oleh Presiden Gus Dur untuk memanggil Prof. Dr. Harul AlRasyid ahli hukum tata negara dari UI. Saya nyetir sendiri pakai Kijang, saya jemput sendiri di rumah beliau di komplek Dosen UI Rawamangun, lalu diajak ke istana. Beliau nanya Gus Dur mau apa? Saya katakan saya tidak tahu, sepertinya perlu nasihat-nasihat Prof. Harun,” kata Adhie. Kemudian di istana Adhie menemani ngobrol bertiga. “Yang menarik Gus Dur bilang, Prof Harun, ini saya dengar ada teman-teman di parlemen yang mau mengubah konstitusi, sudah ada kasak-kusuk. Gus Dur khawatir perubahan terlalu kebablasan. Itu sebabnya, Gus Dur sebagai presiden meminta pendapat Prof. Harun untuk membuat desain perubahan itu. Prof Harun langsung menjawab dengan gayanya, Presiden tidak boleh utak-atik konstitusi, mimpi pun tidak boleh mengubah konstitusi. Bicara konstitusi tidak boleh. Presiden hanya mengikuti konstitusi. Itu pesan Prof. Harun. Gus Dur lalu bilang, begini lho Prof, mungkin kita bisa bikin panitia penyelidikan konstitusi. Prof. Harun menjawab, kalau itu boleh. Kemudian Gus Dur meminta Prof Harun untuk mengumpulan teman-temannya para ahli tata negara. Gus Dur hanya pesan, ketuanya Prof. Harun dan Muladi jadi wakilnya untuk membuat panitia penyelidikan konstistusi agar nanti disampaikan ke parlemen. Kekuasaan itu tidak boleh diperpanjang karena akan cenderung korup,” paparnya. Hari ini kata Adhie terjadi kekhawatiran yang sama tentang masa depan bangsa ini. “Saya melihat rezim ini - jika menggunakan bahasa preman - adalah rezim lengbat, begitu meleng diembat. Dulu pernah ada ide, presiden tiga periode yang dipimpin oleh M. Qodari dan tim surveinya. Lalu mereka bukin Seknas Jokowi Tiga Periode. Lalu kami bikin Seknas Jokowi Sudahlah. Konstitusi tidak pernah menyiapkan perpanjangan, yang ada adalah percepatan. Setelah kita lawan, isu tida periode hilang,” katanya. “Sekarang muncul lagi penundaan Pemilu. Zulkifli Hasan bilang alasannya Pandemi, saya bilang ini pandemi atau demi PAN, haha...” Menurut Adhie, Zulkifili mengaku bahwa itu atas perintah Luhut Panjaitan, tapi dibantah. Zulkifli lalu dilaporkan anak buah Luhut ke Mahkamah Dewan atas kebohongannya. “Kita lihat hasilnya, siapa yang bohong,” paparnya. Berikut petikan bunyi puisi tersebut:Hikayat Negeri: Anjing dan BabiSajak Adhie M. MassardiAku kisahkan kepada kalianTentang sebuah negeriLetaknya persis di garis khatulistiwaPada zaman raja-rajaPara nakhoda menyebutIni negeri zamrudTapi kemudian dirundung bangkrutItu karena anjing-anjing kampungYang dipiara rakyatnyaTak pernah berfungsiSebagaimana diatur dalam konstitusiLagaknya seperti kawanan serigalaDalam film-film DrakulaMelolong parau menakutkanMinta rembulan perpanjang malamMenunda jadwal fajar bersinarMereka memang pecinta kegelapanKarena sesungguhnya mereka pengecutItu sebabnyaKetika babi-babiMenggasak kedelai milik para petaniAnjing-anjing itu hilang nyaliMaka ketika tempe dan tahuSumber utama protein bagi rakyatLenyap di pasar-pasarMereka tak pernah perduliMereka ingin rakyatTetap bodohAgar anjing-anjing ituTetap menguasai malamMenguasai kegelapanItulah saat mereka membuat (ida, sws)
Ketua DPD RI Big Data Bicarakan Minyak Goreng bukan Penundaan Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024. Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Data Luhut ditampik LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. “Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,\" papar LaNyalla saat diminta pendapatnya soal klaim tersebut, Sabtu (12/3/2022). Dikutip dari Sindonews, LaNyalla memaparkan bahwa jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok. \"Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,\" jelas LaNyalla. Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya. “Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” tegas LaNyalla. Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel. LaNyalla juga membocorkan, jika sentimen negatif pemberitaan tentang penundaan Pemilu 2024 cenderung meningkat. “Hingga Jumat, 11/3/2022 sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,\" tutur LaNyalla. (sof)
Rocky Gerung: Impeachment Itu Satu Napas dengan People Power
Jakarta, FNN – Pemerintah tampaknya tetap ngotot ingin Pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden, agar Joko Widodo terus berkuasa. Fenomen ini membuat banyak kalangan perlu memberi respons tegas. Para tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden menggelar pertemuan pada Jumat (11/3) di Jakarta. Salah satu tokoh yang hadir, Rocky Gerung menyatakan bahwa setelah diskusi mereka membicarakan banyak hal. “Kita sepakat menyatakan bahwa konstitusi sudah tercabik-cabik, sudah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir konstitusi masih di ujung tanduk, sekarang sudah ditanduk sehingga tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih poin bahwa pergerakan rakyat tidak bisa lagi dicegah, dan itu yang kita sebut people power,” kata Rocky Gerung dalam pembicaraan dengan wartawan senior Hersubeno Arief dari FNN di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/03/2022). Rocky menegaskan, seandianya terjadi pemaksaan oleh pemrintah, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power. “Dan itu hasil analisis akademis dan hasilnya, kita pantau big data bahwa 112 juta orang justru menghendaki people power,” paparnya menyindir Luhut. Rocky menyatakan bahwa mempercepat Pemilu itu konstitusional, yang tidak boleh itu memperlambat Pemilu. “Konstitusi kita hanya megatur syarat-syarat percepatan Pemilu yaitu impeachment. Konstitusi tidak mengatur syarat-syarat penundaan Pemilu. Pemilu tidak bisa ditunda untuk memperpanjang kekuasaan. Yang boleh diatur adalah memperpendek Pemilu melalui impeachment. Ini sangat konstitusional dan impeachment itu satu napas dengan people power, “ paparnya. Rocky Gerung juga melayangkan kritik tajam kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kritik tersebut disampaikan Rocky Gerung sebagai tanggapan dari pernyataan Luhut yang mengklaim bahwa sebagian rakyat Indonesia menyetujui penundaan pemilu 2024. Luhut bahkan menyebut bahwa orang-orang partai Demokrat, Gerindra, hingga PDIP menyetujui usulan penundaan pemilu 2024. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa Luhut sedang memainkan ‘makar’ terkait penundaan pemilu 2024. “Kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data, lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu bisa dilakukan, bahkan dengan mengevaluasi percakapan di media massa lalu menyebut Demokrat, Gerindra setuju, itu namanya makar,” kata Rocky. “Karena ini persiapan dari seorang pejabat negara yang punya kekuasaan untuk mengubah politik melalui hal yang tidak konstitusional,” tambahnya. Rocky Gerung menyebut bahwa ‘big data’ yang diklaim oleh Luhut dianggap sebagai provokasi dan sifatnya tidak konstitusional. Menurut Rocky Gerung, Luhut saat ini tengah memprovokasi orang-orang untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024. Ia bahkan menyebut bahwa Luhut saat ini sedang memimpin sebuah makar bersama dengan parpol lain terkait perpanjangan masa jabatan Presiden hingga penundaan pemilu 2024. “Jadi Bisa dianggap bahwa Pak Luhut sebenarnya sedang memimpin makar, bersama-sama dengan partai-partai, makar dari dalam justru, jadi ini bahayanya kalau pejabat publik tidak paham basis konstitusional,” ujar Rocky Gerung. Lebih lanjut, mantan dosen Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini akan terus digaungkan hingga mendapat persetujuan. “Jadi kelihatannya memang Pak Luhut pemimpin orkestrasi ini, karena dia akhirnya yang tampil untuk menerangkan,” tandasnya. Diketahui, sebelumnya, para tokoh tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia melakukan pertemuan di Jakarta membahas aspek konstitusional pada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Ahmad Yani, Ferry Juliantono, Andrianto, Syahganda Nainggolan, Adhie Massardi, Lieus Sungkharisma, Bursah Zarnubi, Ubedilah Badrun dan beberapa tokoh serta aktivis lain. (ida, sws)
Komnas HAM Mendorong Bupati Pegunungan Papua Aktif Cegah Kekerasan
Jakarta, FNN. Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei meminta para bupati di sejumlah kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk berperan aktif membangun komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata guna mencegah aksi-aksi kekerasan.\"Komnas HAM sejak 2021 mendorong agar para bupati itu aktif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu, sehingga para bupati harus berada di tempat. Sepanjang para bupati, ketua DPRD tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka kekerasan akan terus terjadi berulang kali,\" kata Frits Ramandei, di Timika, Sabtu.Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM Papua, kasus kekerasan yang terjadi di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) pekan lalu, didalangi oleh salah satu kelompok sipil bersenjata pimpinan Aibon Kogeya.Kelompok tersebut beralasan melakukan kekerasan terhadap para karyawan PT PTT berkaitan dengan penolakan terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu oleh Pemerintah.\"Mereka menuduh bahwa pembangunan proyek Palapa Ring itu dalam rangka menjadi sentra komunikasi untuk percepatan pembangunan Blok Wabu. Apa pun alasan mereka, atas nama kemanusiaan tindakan mereka tidak berperikemanusiaan. Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, ini juga kejahatan kemanusiaan,\" kata Frits yang merupakan mantan jurnalis di Papua itu pula.Dia menyinggung tentang banyaknya korban meninggal akibat kekerasan yang terjadi terkait sengketa pengelolaan Blok Wabu di wilayah Kabupaten Intan Jaya.Karena itu, Komnas HAM mendesak otoritas yang mempunyai kewenangan agar segera mengklarifikasi rencana kehadiran Blok Wabu tersebut.\"Blok Wabu ini sudah menelan banyak korban, sudah puluhan orang meninggal baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri, karena pertentangan soal rencana penambangan Blok Wabu. Ini perlu segera diklarifikasi,\" ujarnya lagi.Frits menilai tindakan kelompok kriminal bersenjata yang membantai delapan pekerja PT PTT yang tengah memperbaiki BTS 3 Telkomsel di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu itu merupakan tindakan kriminalitas, sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya.Terkait hal itu, katanya lagi, Polri menjadi institusi terdepan dalam melakukan penegakan hukum. (Sof/ANTARA)
Kongres Parlemen Sedunia di Bali Dongkrak Pariwisata Indonesia
Jakarta, FNN. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad mengatakan pelaksanaan kongres parlemen se dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menjadi momentum mendongkrak pariwisata Indonesia.\"Pulau Bali merupakan salah satu pulau destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai belahan dunia,\" kata Kamrussamad di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan kegiatan itu juga mencerminkan kesuksesan Indonesia dalam pengendalian pandemi COVID-19. Indonesia selaku Presidensi G20 juga dapat membuktikan kepada dunia, dapat menerapkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi dengan maksimal.\"Menguatkan komitmen Indonesia pada pemulihan bersama untuk lebih kuat,\" ujarnya.Anggota DPR Komisi XI itu menegaskan selain isu perubahan iklim yang menjadi tema besar kegiatan, isu yang tak kalah penting adalah persoalan penanganan Pandemi COVID-19.Para pemimpin pemerintahan kata dia, memungkinkan untuk berbicara tentang perlunya mengatasi pandemi dengan lebih tepat serta respon dalam rangka memenuhi target global dalam hal vaksinasi.Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU ke-143 digelar di Madrid yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
POPULER
