POLITIK
Ponpes Tebuireng Perkuat "Ukhuwah" Tangkal Radikalisme
Jakarta, FNN. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan silaturahmi ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang guna memperkuat ukhuwah (persaudaraan) dan bersinergi dengan para alim ulama untuk menangkal paham radikal terorisme yang mengatasnamakan agama Islam.\"Kami terus bersilaturahmi dan melakukan penguatan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasathiyah, yang tentu itulah model yang sangat baik untuk bangsa kita yang beragama; dan juga ponpes ini tidak lepas dari nama besar ulama besar kita KH Hasyim Asy’ari dan para dzurriyah-nya,\" kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dikatakan Boy Rafli Amar dalam rangkaian kegiatan silaturahmi BNPT bersama pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, Provinsi Jawa Timur, Senin (14/03).Boy juga menyampaikan kegiatan silaturahmi tersebut sebagai upaya menjaga warisan ajaran KH Hasyim Asy’ari untuk memodernisasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, dengan mengedepankan semangat ukhuwah di antara anak bangsa serta mengutamakan prinsip hubhul wathan minal iman atau cinta Tanah Air sebagai bagian dari iman.\"Kami merujuk pada KH Hasyim Asy’ari dengan konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan menanamkan prinsip hubhul wathan minal iman ke masyarakat. Serta bagaimana mencontoh perjuangan beliau termasuk dalam konteks resolusi jihad fii sabilillah,\" jelasnya.Mantan Kapolda Banten itu menambahkan silaturahmi BNPT ke Tebuireng tersebut dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga paradigma nasional dan mewujudkan kehidupan damai.\"Kami sangat berharap dari silaturahmi ini keluarga besar Pesantren Tebuireng menjadi kekuatan bangsa Indonesia, karena hanya dengan itulah pada akhirnya kita tetap bisa menjaga paradigma nasional kita dan hidup berdampingan secara damai,\" kata mantan Wakalemdiklat Polri itu.Dalam kesempatan yang sama, Boy juga berpesan kepada para tokoh alim ulama dan penceramah untuk terus menjaga dan memperkuat semangat serta nilai persaudaraan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadhan.\"Dan memasuki bulan suci Ramadhan, kami berharap untuk semakin memperkuat semangat persaudaraan. Tentunya dakwah yang disampaikan, disamping berkaitan dengan peningkatan nilai akhlak dan keimanan, juga mengedepankan semangat atau prinsip hubhul wathan minal iman,\" tukas mantan Kapolda Papua tersebut.Dalam kegiatan silaturahmi itu, pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfud mengapresiasi kunjungan Boy. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk silaturahmi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, sehingga akan menghasilkan sinergi baik ke depan.\"Jadi, Tebuireng ini berangkat untuk mendidik anak-anak dan para santri untuk menjadi orang-orang yang paham ilmu agama dan membagikan ke masyarakat, menjadikan Islam rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Ini sama seperti semangat BNPT, yaitu bagaimana membangun ukhuwah,\" kata Kiai yang akrab disapa Gus Ikin tersebut.Gus Kikin mengungkapkan hal itu yang sebetulnya dapat mencegah permusuhan, karena penekanan pada keilmuan tersebut nantinya mampu menumbuhkan persatuan dan tepat dalam mengamalkan ajaran agama.\"Sebagaimana pesan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari; satu, mengenai ukhuwah; kedua yaitu keilmuan sebagaimana beliau dari keilmuan tersebut beliau mampu mengumpulkan berbagai macam kalangan, golongan yang berbeda paham menjadi satu kesatuan,\" ujarnya.Usai melakukan kunjungan ke Ponpes Tebuireng, rombongan Kepala BNPT melanjutkan ziarah ke makam KH Hasyim Ash\'ari, yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, KH Wachid Hasyim, Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid, KH Solahuddin Wahid, dan makam keluarga besar KH Hasyim Ashari lainnya di satu lokasi kompleks Pondok Pesantren Tebuireng.Turut hadir dalam kegiatan tersebut ialah Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhendra, Direktur Penindakan Brigjen Pol. Muhmmad Rosidi, Direktur Bilateral Brigjen Pol. Kris Erlangga, dan Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Pas Sujatmiko. (Ida/ANTARA)
Penting, Edukasi Soal Pariwisata untuk Masyarakat Labuan Bajo
Jakarta, FNN. Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap masyarakat Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat edukasi lebih baik lagi soal pariwisata dan kesadaran menjaga lingkungan di kawasan wisata.\"Saya kira berbagai hal yang masih (perlu diperbaiki) seperti pengolahan sampahnya, penyediaan airnya, sanitasinya, terutama di lingkungan penduduk. Ini harus ada penataan juga edukasi masyarakat supaya mereka beradaptasi dengan situasi di sini,\" kata Wapres di Labuan Bajo, Selasa.Edukasi kepada masyarakat di Labuan Bajo tersebut perlu ditingkatkan supaya kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tersebut menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.\"Saya kira masyarakatnya bagus, cuma memang perlu diedukasi agar kelihatan tidak kumuh, supaya terlihat bersih, rapi. Perlu ditingkatkan edukasinya, sehingga misalkan bisa terlihat lebih rapi, ketika berada di luar bisa dilihat pemandangannya cukup bagus,\" tambahnya.Di sela-sela kunjungan kerjanya ke NTT, Ma\'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi dengan berjalan kaki di sepanjang kawasan DPSP Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa.Dengan ditemani istri, Wury Estu Handayani, Ma\'ruf memulai jalan pagi dari hotel tempat dia menginap menuju Dermaga Labuan Bajo. Wapres dan rombongan terbatas berjalan kaki dari Dermaga Labuan Bajo ke lokasi plaza, Kampung Air, dan sepanjang DPSP Labuan Bajo.Ma\'ruf Amin juga menyempatkan diri menyapa dan berfoto bersama masyarakat sekitar di Labuan Bajo. Dia mengaku menyukai pemandangan sepanjang perjalanan karena dapat melihat pulau-pulau kecil dari pantai Labuan Bajo.\"Saya kira (menarik) pemandangannya, pulau-pulau yang mengelilingi, pulau pulau-kecil itu. Alamnya memang gunung batu dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau kemudian diberi fasilitas jalan, menjadi menarik, saya katakan perpaduan alam dan infrastruktur menjadi menarik,\" ujar Ma\'ruf Amin.DPSP Labuan Bajo diresmikan Presiden Jokowi pada 15 Oktober 2021, bersamaan dengan peresmian penataan Kawasan Puncak Waringin, Kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Puncak Waringin dimulai Agustus 2019 dan selesai Maret 2021, dengan luas kawasan mencakup 0,39 hektare dan menghabiskan biaya Rp28,86 miliar. Penekanan penataan Puncak Waringin bertemakan seni publik (public artworks) yang mengisahkan sejarah dan budaya Labuan Bajo. (Ida/ANTARA)
Heran, Fenomena "Crazy Rich"
Jakarta, FNN. Anggota DPR Dedi Mulyadi mengaku heran pada fenomena crazy rich atau orang yang mendapat kekayaan secara instan dengan hasil memuja di dunia maya.\"Di Indonesia itu banyak yang aneh. Sekarang banyak orang memuja, ditangkap polisi. Mereka itu anak-anak muda yang tiba-tiba kaya karena memuja. Memuja pada dunia maya, dunia digital, digunakan untuk kepentingan pribadi. Crazy rich banyak yang memuja di dunia maya, tumbalnya ya orang yang berharap kaya,\" kata Dedi ketika dihubungi dari Purwakarta, Selasa.Kini ada dua orang yang mengaku crazy rich sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan penipuan sehingga menimbun kekayaan untuk kepentingan sendiri. Kedua orang tersebut ialah Indra Kenz, yang mengaku Crazy Rich Medan, dan Doni Salmanan mengaku sebagai Crazy Rich Bandung.Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri karena kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan nilai kerugian korban mencapai ratusan miliar rupiah.Dedi menilai mereka bergelut dalam sebuah permainan aplikasi digital yang berujung pada penipuan hingga merugikan masyarakat. Tidak ada orang yang bisa menang dalam permainan tersebut, tambahnya.\"Jadi, kalau zaman dulu orang memuja ke gunung nanti ada yang dikorbankan, nanti yang menumbalkannya jadi kaya. Sekarang itu sama, memuja pada dunia maya, yang dikorbankan para follower, warganet,\" kata mantan Bupati Purwakarta itu.Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak mengutamakan dunia maya atau dunia digital. Segala sesuatu memerlukan proses dan tidak ada yang instan, tukasnya.\"Tidak ada yang ujug-ujug (tiba-tiba), kalau yang ujug-ujug itu memuja namanya,\" kata dia.Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi percaya atau tergiur dengan rayuan para afiliator, seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang malah akan merugikan.Ia berharap masyarakat mewujudkan harapan mereka di dunia nyata dengan bekerja sesuai kemampuan yang dimiliki.\"Ini jadi pembelajaran penting. Mudah-mudahan polisi bisa terus mengusut berbagai pihak yang menjadikan dunia digital sebagai lahan bisnis dengan melakukan penipuan, pemerasan terhadap orang lain,\" ujarnya. (ida/ANTARA)
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV
Jakarta, FNN - DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda tunggal yaitu pidato Ketua DPR RI Puan Maharani, pada Selasa pagi.Dalam surat undangan rapat disebutkan bahwa Rapat Paripurna tersebut telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI antara Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Selasa (14/2).Rapat Paripurna tersebut menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan pembatasan kehadiran anggota sehingga rapat dilaksanakan secara fisik dan virtual.Untuk kehadiran fisik dibatasi hanya 30 persen sesuai dengan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR pada tanggal 3 Februari 2022.Rapat Paripurna direncanakan digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, pada Selasa pukul 10.30 WIB. (sws, ANTARA)
Inmendagri Terbaru Sebut Wilayah PPKM Level 3 Menurun Signifikan
Jakarta, FNN - Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyampaikan jumlah wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menurun signifikan dalam Instruksi Mendagri terbaru yang mulai berlaku Selasa 15 Maret 2022. \"Terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 yang semula berjumlah 84 daerah menjadi 66 daerah (untuk Jawa-Bali),\" kata Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa. Kemudian wilayah dengan level 2 jadi bertambah yang semula 37 daerah menjadi 55 daerah. Sedangkan untuk daerah level 4 belum mengalami perubahan dari Inmendagri Nomor 15 Tahun 2022, yaitu tetap 7 daerah. \"Begitu juga halnya dengan level 1 hingga saat ini belum ada daerah di wilayah Jawa dan Bali yang masuk ke level 1,\" kata dia. Menteri Dalam Negeri kembali mengevaluasi PPKM di seluruh Indonesia. Dari evaluasi, kata dia menunjukkan penanggulangan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan tren yang terus membaik dengan adanya penurunan jumlah kasus harian, serta mulai menggeliatnya roda perekonomian di berbagai wilayah melalui kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh pemerintah. \"Perpanjangan PPKM tertuang dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali akan berlaku efektif mulai 15-21 Maret 2022,\" kata dia. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, perpanjangan PPKM diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2022 yang akan berlaku efektif 15-28 Maret 2022. “Di luar Jawa dan Bali saat ini juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana sudah banyak daerah kabupaten/kota yang turun dari level 3 menjadi Level 2,\" kata Safrizal. Lebih lanjut, dia menjelaskan jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah. Hal tersebut diikuti dengan naiknya jumlah daerah yang berada di level 2 dari 63 daerah menjadi 168 daerah, dan level 1 dari yang sebelumnya 3 daerah menjadi 18 daerah. (sws, ANTARA)
LaNyalla: Negara Tak Boleh Diserahkan ke Politisi yang Hanya Berpikir Kekuasaan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan hegemoni partai politik yang begitu kuat akibat Amandemen Konstitusi 20 tahun silam, membuat penyelenggara negara telah didominasi oleh politisi. Menurut LaNyalla, mereka hanya berpikir melanggengkan kekuasaan, bukan seperti negarawan yang memikirkan keberlangsungan demokrasi bagi anak cucu nanti. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech Dialog Kebangsaan bertema \"Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa\", kerjasama DPD RI dan Gerakan Bela Negara, di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 Maret 2022. Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Profesor Din Syamsuddin; Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Profesor Suteki; Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN), Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo sebagai pembicara. Sedangkan Ketua Dewan Syuro Partai Umat, Amien Rais menyampaikan pandangannya secara virtual. Acara tersebut dihadiri beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, para pegiat dan pemerhati konstitusi danpara pengurus GBN. Sejumlah emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang belakangan sering melakukan aksi unjuk rasa juga ikut bergabung dalam acara yang berlangsung \"panas\" itu. \"Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya mereka yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat. Elemen-elemen non-partisan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan peran. Juga DPD RI sebagai wakil daerah,\" katanya. Faktanya, mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah. Tidak heran jika yang terjadi belakangan ini semua seperti berjalan suka-suka, tidak peduli terhadap rakyat. \"Salah satu contoh terbaru, tentang wacana penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hari Selasa, 8 Maret lalu, mengatakan; “Kalau Partai Kompak, Presiden Jokowi Pasti Setuju”. Kalimat itu menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, jika mayoritas partai politik kompak, maka Amandemen Konstitusi akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka. Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo karena secara prosedural sudah cukup. \"Inilah yang saya sebut bahwa hasil Amandemen 2002 memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat kebut-kebutan tanpa rem,\" tuturnya. Ia tidak bisa mengatakan dengan kalimat normatif, bahwa baik tidaknya konstitusi tergantung karakter dan niat para penyelenggara negara. \"Jadi bagaimana mungkin kita serahkan arah perjalanan bangsa yang besar dan majemuk ini hanya kepada politisi, yang berpikirnya lima tahun ke depan untuk mempertahankan kekuasaan? Atau kalau perlu menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan?\" ujar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla juga sependapat dengan pernyataan Pak Prijanto dalam bukunya yang berjudul, \"Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia, dimana dirinya juga memberi kata pengantar dalam buku tersebut, yang disebutkan, perencanaan yang baik, pemikiran yang luhur dan jiwa negarawan dalam menyusun konstitusi adalah setengah atau separuh dari keberhasilan. \"Artinya konstitusi itu harus baik. Tidak boleh tidak baik atau asal-asalan, dan diserahkan semua tindak lanjutnya secara terbuka kepada undang-undang di bawahnya. Karena konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis, yang akan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara,\" katanya. Faktanya, saat ini berdasar penelitian yang mendalam oleh sejumlah guru besar, seperti Profesor Kaelan dan Profesor Sofian Effendi, yang secara bulat menyatakan, isi pasal-pasal hasil Amandemen 2002 sudah tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila. \"Lalu apakah akan kita biarkan saja hal ini menjadi bahaya di masa depan? Menjadi ancaman bagi generasi anak cucu kita di masa depan? Dengan kita diam dan pura-pura tidak tahu bahwa ada persoalan mendasar di dalam tata negara kita,\" ujarnya. \"Kita di sini tidak dalam konteks memberi penilaian terhadap era atau orde yang pernah ada di negara ini. Saya ingin kita fokus kepada Pancasila sehingga demokrasi benar-benar ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat’. Bukan berubah menjadi; ‘Dari Rakyat, Oleh Partai Politik dan Presiden, dan Untuk Kekuasaan’,\" ucapnya. (MAI/FNN).
HPN 2023, PWI Tetapkan Sumatera Utara Menjadi Tuan Rumah
Jakarta, FNN. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Provinsi Sumatra Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, kata Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.\"Ada beberapa daerah memang sudah menyampaikan minatnya, misalnya Aceh, begitu juga Kepulauan Riau, tapi itu masih informal aja. Kalau Sumut sudah lengkap semua,\" kata Atal.Dia menilai Sumatera Utara merupakan provinsi yang sudah paling siap untuk menjadi tuan rumah HPN 2023 dibandingkan dengan provinsi lainnya. Bahkan, tambahnya, rekomendasi dari gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan PWI Sumut sudah dinyatakan lengkap seluruhnya.Ditetapkannya Provinsi Sumatera Utara sebagai Tuan Rumah HPN 2023 disambut gembira PWI Sumut. Pasalnya, selama sekitar hampir 30 tahun penyelenggaraan HPN, Sumut belum pernah menjadi tuan rumah.\"Alhamdulillah, hari ini sudah diputuskan Sumut mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah HPN 2023. Saya, sebagai Ketua PWI Sumatera Utara, merasa senang, bangga, dan terharu karena sudah hampir 30 tahun HPN, Sumut tidak kebagian menjadi tuan rumah,\" kata Ketua PWI Sumatera Utara Farianda.Farianda berharap penyelenggaraan HPN yang akan datang dapat berjalan sukses dan lancar.\"Karena seperti kita tahu, dampak positif HPN itu salah satunya adalah menaikkan pendapatan ekonomi daerah di mana HPN itu digelar. Demikian juga akan ada isu-isu nasional yang akan dilahirkan nantinya di HPN 2023,\" ucapnya.Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut antusias kepercayaan yang diberikan oleh PWI Pusat sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional Tahun 2023.\"Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dan tentu kami akan mempersiapkan acara tersebut, karena kami tahu benar bahwa keberadaan jurnalis sebagai pendukung di dalam sebuah proses pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan itu sangat penting sekali,\" ujar Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Afifi Lubis. (Sof/ANTARA)
Kemhan dan TNI Diingatkan untuk Menggunakan Produk Dalam Negeri
Jakarta, FNN. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M. Herindra mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung Pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional.Hal itu disampaikan Herindra saat memimpin rapat tentang optimalisasi produk dalam negeri sebagai bagian dari Gerakan Bangga Buatan Indonesia, di Kantor Kemhan Jakarta, Senin.\"Kita harus bangga dengan produk dalam negeri sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemhan dan TNI harus menggaungkan dan menjadi pelopor penggunaan produk dalam negeri,\" katanya.Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) tersebut mengatakan Kemhan telah mengidentifikasi potensi belanja barang dan modal yang dioptimalkan dari produksi dalam negeri. Hal itu sebagai upaya Kemhan mendorong implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.Selain itu, dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) canggih, Indonesia memang masih harus membeli dari luar negeri atau mengimpor.Namun, tambahnya, apabila alutsista tersebut mampu dibuat di dalam negeri, maka pengadaannya harus diupayakan dari produksi dalam negeri.\"Apa yang bisa dikerjakan dalam negeri harus dikerjakan di dalam negeri. Di sisi lain, untuk yang belum bisa dikerjakan di dalam negeri, Kemhan senantiasa berupaya untuk mendorong upaya kontribusi ke industri dalam negeri melalui optimalisasi offset dan transfer of technology,\" ujarnya.Turut mendampingi Herindra dalam rapat tersebut ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto dan Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksdya TNI Amarulla Octavian.Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat eselon I Kemhan serta Markas Besar (Mabes) TNI, Mabes TNI Angkatan Darat, Mabes TNI Angkatan Laut, dan Mabes TNI Angkatan Udara, yakni pejabat inspektorat, asisten perencanaan, asisten logistik, dan pejabat pengadaan. (Sof/ANTARA)
Kongres Parlemen Sedunia Menguatkan Diplomasi RI
Jakarta, FNN. Anggota DPR RI Kamrussamad mengatakan Kongres Parlemen Se-dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali menguatkan diplomasi Indonesia di dunia internasional.\"Dalam hal diplomasi internasional, Indonesia punya akses posisi tawar yang kuat serta berkesinambungan ke para parlemen dunia,\" kata Kamrussamad di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Indonesia bisa masuk dalam pembahasan isu perekonomian global dan mampu mempengaruhi perdebatan isu-isu utama dunia, misalnya, perdagangan dan perpajakan internasional.Selain itu, Indonesia juga memiliki akses ke bantuan teknis dan pelatihan dalam bidang-bidang ekonomi dan keuangan utama, seperti kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa dan supervisi perbankan.Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menjelaskan manfaat yang lebih luas lagi dimana sebagai tuan rumah, Indonesia mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan global, yang pada akhirnya membantu perkembangan kondisi ekonomi yang lebih baik bagi industri dan ekspor Indonesia.Dalam hal konflik kemanusiaan kata dia, Indonesia menjadi tuan rumah dalam rangka pembahasan untuk menciptakan keamanan serta perdamaian dunia.Sementara itu, anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan Indonesia kongres parlemen sedunia bagian dari mengemban amanat konstitusi dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.\"Mewujudkan tata dunia yang berkeadilan terutama bagi kepentingan nasional Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta menjaga kedaulatan NKRI di pentas diplomasi dunia,\" jelas Juwaini.Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret 2022, mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\".Sebelumnya IPU ke-143 digelar di Madrid yang dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. (Sof/ANTARA)
IPU Momentum Indonesia Mendorong Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pelaksanaan Kongres Parlemen Se-dunia (IPU) ke-144 di Bali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan dan mendorong terwujudnya perdamaian dunia.\"Kongres IPU ke 144 di Bali ini menjadi forum dan momen yang pas bagi Indonesia untuk terlibat aktif, baik sebagai tuan rumah maupun peserta untuk menyuarakan dan mendorong perdamaian bagi konflik yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina,\" kata Christina kepada ANTARA di Jakarta, Senin.Dia menilai, konflik Rusia-Ukraina berdampak luas pada kemanusiaan karena lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi, belum lagi korban jiwa yang jatuh di kedua belah pihak.Menurut dia, peran diplomasi perlu dilakukan Indonesia dalam sidang IPU untuk mendorong terwujudnya perdamaian di dunia karena parlemen harus menjadi bagian dari mencari solusi.\"Saya melihat peran diplomasi mendorong perdamaian bisa dilakukan Indonesia dalam sidang IPU nanti, parlemen sebagai wakil rakyat harus menjadi bagian dari upaya mencari solusi,\" ujarnya.Christina mengatakan, IPU menjadi kesempatan bagi bagi Indonesia untuk memaksimalkan forum tersebut dalam mewujudkan perdamaian dunia.Selain itu menurut dia, ada banyak permasalahan yang juga penting untuk diangkat dan dibicarakan bersama dalam forum IPU, seperti perubahan iklim yang dampaknya mengancam seluruh warga dunia.\"Mekanisme global untuk penanganan pandemi dan kesetaraan bagi negara-negara untuk memberikan hak kesehatan melalui vaksin dan alat kesehatan bagi penduduknya,\" katanya.Sebelumnya, DPR RI menjadi tuan rumah pelaksanaan Kongres Parlemen Se-dunia (IPU) ke-144 akan dilaksanakan pada 20-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. IPU ke-144 tersebut mengusung tema \"Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change\". (Sof/ANTARA)
POPULER
