POLITIK
Penghapusan Tes Antigen-PCR Bukan untuk Percepat Status Endemi
Jakarta, FNN. Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan kebijakan menghapus syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan domestik bukan untuk mempercepat penetapan status pandemi COVID-19 menjadi endemi.Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan relaksasi syarat perjalanan tersebut diambil karena situasi pandemi COVID-19 saat ini semakin terkendali.\"Data-data perkembangan kasus, keterisian tempat tidur di rumah sakit, dan angka reproduksi efektif COVID-19, semua menunjukkan pandemi semakin berhasil terkendali dengan baik. Ini menjadi landasan mengapa level PPKM di beberapa daerah diturunkan dan termasuk relaksasi testing untuk pelaku perjalanan,\" kata Abraham.Ia membantah opini yang menyebutkan penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk memperlihatkan bahwa pemerintah longgar mengenai pengujian COVID-19.Menurut dia, justru saat ini pemerintah semakin spesifik dalam memeriksa persebaran COVID-19, yaitu dengan menggunakan pendekatan surveillance aktif, baik melalui penemuan kasus atau Active Case Finding (ACF), maupun pengujian epidemiologi.\"Sederhananya surveillance aktif itu, dari pemerintah yang aktif mengejar target dengan menyasar area-area tertentu seperti ACF di sekolah. Secara acak tes akan dilakukan pada siswa dan guru untuk deteksi dini apakah ada kluster atau tidak. Lalu yang namanya testing kontak erat juga masih diteruskan,” kata Abraham.Ia menambahkan bahwa pemerintah semakin mempertimbangkan kesimpulan data bahwa dampak COVID-19 varian Omicron lebih ringan dibanding Delta.“Untuk itu angka keterisian RS dan kematian menjadi lebih diperhatikan dibanding angka (penambahan) kasus,\" ujarnya.KSP mengingatkan kebijakan penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk pelaku perjalanan domestik hanya diberlakukan bagi masyarakat yang sudah mendapat dua dosis vaksin atau lengkap.\"Jadi masyarakat yang sudah tidak mau testing-testing lagi kalau mau terbang, ya segera lengkapi vaksinnya,\" kata Abraham.Sebelumnya, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pelaku perjalanan domestik tidak perlu lagi melampirkan hasil tes antigen atau PCR negatif. Peraturan baru ini khusus bagi masyarakat yang sudah divaksinasi dua dosis atau lengkap.Kebijakan tersebut, katanya, menuai kritik dari sejumlah pakar sebab pengujian COVID-19 dinilai masih menjadi hal penting untuk mengukur perkembangan pandemi COVID-19. (Sof/ANTARA)
Penting Organisasi Pemuda Asia dan Afrika
Jakarta, FNN. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan peran penting Organisasi Pemuda Asia dan Afrika (Asian African Youth Government) dalam menyikapi isu dan perkembangan realitas saat ini.\"Organisasi ini pendekatannya berbasis pengetahuan dalam membangun sinergi dan kolaborasi untuk menyikapi berbagai isu dan realitas kontemporer yang terjadi, khususnya di kawasan Asia dan Afrika,\" kata Bamsoet saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Bamsoet yang juga Ketua Dewan Kehormatan Organisasi Pemuda Asia dan Afrika menegaskan bahwa organisasi itu berpartisipasi dalam proses penyelesaian krisis kemanusiaan dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. \"Organisasi mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakat Asia dan Afrika,\" ujarnya.Ia mengatakan derasnya arus globalisasi dan kompleksnya dinamika zaman saat ini membutuhkan peran dan kontribusi pemuda di antaranya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia dan Afrika.Jumpa pers itu terkait persiapan pelantikan kepengurusan Organisasi Pemuda Asia dan Afrika Periode 2021-2026 yang diketuai Respiratori Saddam Al-Jihad.Pelantikan dijadwalkan pada tanggal 11 Maret 2022 di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen yang akan dihadiri Menteri Luar negeri RI dan beberapa duta besar negara sahabat.Organisasi itu didirikan pada April 2015 sebagai platform organisasi kepemudaan yang beranggotakan pemuda dari negara-negara Asia dan Afrika.Dia berharap organisasi itu dapat membangun sinergi dan kolaborasi antara Pemuda Asia dan Afrika dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah untuk mewujudkan prinsip prinsip Dasasila Bandung sebagaimana \"legacy\" yang diwariskan oleh momentum kesejarahan, yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung tThun 1955.\"Saya selaku Ketua MPR mendorong segenap pemangku kepentingan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan organisasi selama lima tahun ke depan,\" kata Bamsoet. (Sof/ANTARA)
Wakil Ketua MPR Usulkan Peniadaan Karantina Jamaah Umrah
Jakarta, FNN. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan agar pemerintah meniadakan pemberlakuan kebijakan karantina bagi jemaah umrah pascakembali ke Indonesia ataupun mereklasasikan aturan tersebut.Menurut HNW, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, tidak diberlakukannya kebijakan karantina oleh pemerintah melalui koordinasi intensif antara Kementerian Agama RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Perhubungan RI, akan memenuhi rasa keadilan bagi jemaah umrah sebagaimana peniadaan karantina bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali mulai 7 Maret 2022.“Mulai 7 Maret 2022, turis asing bisa masuk ke Bali tanpa karantina. Kenapa jemaah yang pulang dari umrah tetap diwajibkan karantina selama 1 hari? Akan sangat wajar dan memenuhi rasa keadilan bila kebijakan pembebasan karantina diberlakukan bagi jemaah umrah sebagaimana turis asing ke Bali dibebaskan dari karantina,\" kata HNW.Di samping itu, tambah dia, peniadaan pemberlakuan aturan karantina akan membuat para jemaah umrah semakin merasa tidak terbebani dalam melakukan ibadah tersebut.HNW menilai peniadaan karantina berkemungkinan besar dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana negara perjalanan jemaah umrah, yakni Arab Saudi sudah tidak lagi memberlakukan kewajiban karantina. Selain itu, tambah dia, kebijakan bebas karantina sudah dijalankan negara-negara tetangga Indonesia.Ia mengatakan sejak tahun 2021, beberapa negara tetangga menerapkan sistem \"Vaccinated Travel Lane\" (VTL), yaitu kebijakan dari pemerintahnya untuk tidak memberlakukan karantina bagi para pendatang yang berasal dari negara-negara tertentu yang telah ditentukan berisiko rendah terhadap penyebaran virus COVID-19.Bahkan, tambah dia, Singapura melalui Menteri Kesehatannya menyatakan siap mencabut sistem VTL dengan memperbolehkan kedatangan bebas karantina dari seluruh negara di dunia.“Ini berarti kebijakan bebas karantina sangat mungkin diterapkan di Indonesia dan itu bisa dimulai tidak hanya bagi turis di Bali, tetapi dari jemaah umrah yang telah melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Para jemaah umrah tetap diingatkan untuk berhati-hati menjaga kesehatan agar tidak tertular Omicron atau menularkan Omicron,” ujarnya.Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini berharap aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan umrah yang semakin profesional dan meringankan beban jemaah umrah akan dapat menguatkan mental dan imunitas jemaah saat melaksanakan ibadah.Dengan demikian, menurutnya, saat berada di Arab Saudi, para jemaah umrah asal Indonesia semakin terjaga dari penularan virus COVID-19 varian Omicron.HNW meminta pemerintah untuk mengembalikan biaya karantina yang telah disetorkan jemaah umrah Indonesia kepada maskapai Arab Saudi selaku penyedia jasa karantina.Langkah itu, menurutnya, diperlukan karena Arab Saudi sudah tidak memberlakukan karantina saat kedatangan. (Ida/ANTARA)
Peresmian Dua Infrastruktur Markas Militer di Palembang oleh KASAD
Jakarta, FNN. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meresmikan dua infrastruktur Markas Komando Militer TNI AD di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa.Infrastruktur yang diresmikan Jenderal TNI Dudung tersebut berupa Gedung C Markas Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya dan Gedung Markas Komando Resor Militer (Korem) 044/Gapo.\"Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Ketua DPRD Sumatera Selatan yang memberikan hibah untuk pembangunan gedung-gedung ini, mudah-mudahan memotivasi prajurit dalam menjalankan tugas,\" katanya seusai peresmian Gedung C Markas Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya di Palembang.Menurut Jenderal TNI Dudung, melalui pemberian hibah ini memperlihatkan kuatnya jalinan sinergi antara pemerintah dengan TNI AD yang bertugas di daerah itu.Bahkan, kata dia, Gubernur Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan di daerah beserta jajarannya memberikan perhatian yang sama dengan polda dan unsur lainnya di daerah itu.\"Terima kasih, dan dengan kondisi kebersamaan ini diharapkan kita bisa bersama-sama mempercepat realisasi atas program-program pembangunan daerah, menyejahterakan masyarakat, dan terus menciptakan Sumatera Selatan yang zero konflik,\" kata dia.Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemberian hibah pembangunan dua gedung tersebut sebagai bentuk penghargaan masyarakat atas pengabdian yang tulus dari anggota TNI sehingga tercipta keamanan dan kesejahteraan masyarakat.\"Ini penghargaan masyarakat atas pengabdian TNI di Sumatera Selatan, meskipun belum maksimal karena baru sebagian, namun saya berharap ini menjadi simbol dalam meningkatkan sinergi pembangunan daerah,\" kata dia.Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi menambahkan Gedung C yang baru diresmikan tersebut terdiri atas lima lantai yang setiap lantai memiliki fungsi masing-masing.Di mana, lantai pertama, kedua, dan ketiga gedung berfungsi sebagai tempat parkir yang bisa menampung sebanyak 52, 22, dan 29 unit mobil, pos jaga, ruang monitor videotron, dan pintu lift. Kemudian di lantai empat berfungsi sebagai Kantor Pendam, Denmadam, dan Kantor PD II/SWJ, dan lantai lima ruang mesin lift.\"Kemudian juga telah selesai Gedung Makorem 044/Gapo yang menjadi lebih representatif dari sebelumnya sehingga melalui bantuan yang sudah sejak lama diharapkan oleh para prajurit ini diharapkan bisa membuat mereka lebih optimal lagi dalam bertugas,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Komitmen LPOI-LPOK Bersama BNPT Cegah Paham Radikal Terorisme
Jakarta, FNN. Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) menyatakan dukungan dan komitmennya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme.Komitmen ini disampaikan saat kedua perhimpunan ormas keagamaan tersebut bersilaturahmi dengan Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH di acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan bersama Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT RI dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme yang berlangsung di kantor BNPT Citeurep, Bogor, yang dirilis Selasa.Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan tantangan memerangi radikalisme dan terorisme kian hari makin berat, apalagi kelompok tersebut kerap menyasar generasi muda untuk direkrut dan dilibatkan dalam aksi kekerasan bahkan sampai kepada aksi bom bunuh diri atas nama agama.\"Yang terpenting adalah kita harus menyelamatkan anak bangsa jangan sampai masuk ke dalam ranah kekerasan mengatasnamakan agama, dan BNPT akan senantiasa berpegang teguh pada konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,\" kata Boy Rafli Amar.Atas pernyataan Kepala BNPT tersebut, Ketua Umum LPOI dan LPOK Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA pun memberikan dukungan dan komitmennya secara penuh untuk bersama-sama mewujudkan sinergi bersama BNPT guna meningkatkan kewaspadaan serta mengambil sikap bersama menghadapi tantangan radikalisme dan terorisme yang mengancam agama dan keutuhan bangsa.\"LPOI dan LPOK yang tergabung dalam gugus Tugas Pemuka Agama BNPT ini tentunya siap bersama BNPT dalam menggalang kekuatan yang lebih besar, untuk menyikapi tantangan mencegah penyebaran radikalisme ini dan mewujudkan kerja sama serta gerakan konkrit,\" kata Kiai Said Agil Siraj.Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini kembali menegaskan pada dasarnya tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan karena radikalisme terorisme ini muncul serta berkembang melalui ambisi dan tujuan politik tertentu.\"Terjadinya kekerasan itu bukan didasarkan agama, tapi yang paling pokok adalah ambisi politik, sehingga agama yang tadinya berupa nilai universal menjadi komoditi politik demi meraih kepentingan tertentu,\" tegas Kiai Said.Menurut dia, kelompok radikal ini kerap menyebarkan propaganda yang semata-mata hanya didasarkan pada pemahaman tekstual. Pemahaman yang demikian itu, menurutnya kerap digunakan untuk membungkus kepentingan politik yang hanya akan mejadi fitnah bagi agama itu sendiri.\"Yang demikian akan menjadi sesat. Agama dijadikan kamuflase politik, karena itu adalah suatu kesesatan agama. Itu menjadi tidak benar, itu fitnah,\" tuturnya.KH Said Aqil Siroj kembali mengingatkan kepada khalayak untuk tidak mudah terjebak dan terprovokasi pada gerakan atau praktik politik yang dibalut atau dibungkus dengan membawa agama dan senantiasa merapatkan barisan serta menguatkan nilai-nilai moderat.\"Oleh karena itu, kita jangan sedikitpun terprovokasi gerakan politik yang dibalut agama. Mari kita rapatkan barisan, kita pertahankan NKRI, Pancasila, UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika,\" imbau Kiai Said. (Ida/ANTARA)
Setelah Penundaan Pemilu Gagal, Rencana Berikutnya Jokowi Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Isu lama berhembus kembali. Itulah wacana Presiden Tiga Periode untuk memuluskan Jokowi berkuasa kembali setelah upaya memaksakan kehendak penundaan Pemilu, layu sebelum berkembang. Demikian pembicaraan dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam Channel Off The Record, Senin (8/03/2022). Agi mensinyalir para pendukung Jokowi akan berusaha keras untuk mewujudkan ide tiga periode. Sebab belanja Ibu Kota Negara butuh dana yang cukup banyak. Belum lagi infrastruktur, sarana pendukung, smart city, jaringan 5G, ini artinya untuk mewujudkan itu semua harus mengamankan Jokowi. Jika tidak, proyek IKN tak bakal terealisasi karena besarnya anggaran dan tingginya utang. Sementara, saat ini baru sampai tahap pertama dari 5 tahapan yang direncanakan, dimana kelak peresmian akan dilakukan pada 17 Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi. Apakah waktu yang mepet dan anggaran yang cekak, mimpi IKN bisa terwujud? Kondisi IKN saat ini, kata Agi masih berupa hutan. Akan tetapi seolah-olah mereka menganggap ibukota sudah siap. Ini semua belum di tangan, termasuk pinjaman luar negeri. \"Artinya ini harus ada pengamanan. Kalau pasca 2024 presidennya bukan Jokowi, maka IKN bisa mangkrak. Skenario ini harus berjalan dan harus berhasil. Jokowi harus berkuasa lagi,\" tegas Agi. Hersubeno melihat kisah pembangunan IKN mirip legenda rakyat Bandung Bondowoso, di mana dalam satu malam harus bisa menyelesaikan seribu patung. Atau legenda Sangkuriang, seorang pemuda tampan yang diminta oleh Dayang Sumbi, calon istrinya agar dalam satu malam bisa membendung Sungai Citarum. Kedua legenda itu tak berhasil diwujudkan. Nah, apakah Jokowi akan menjadi legenda baru? Tekad untuk mewujudkan Jokowi 3 periode sangat kuat. Segala hal dilakukan. Mereka sudah bisa meramalkan, jika dalam tahun-tahun ke depan pasca Jokowi, presidennya bukan dia, maka banyak proyek yang mangkrak. Presiden berikutnya pasti akan menanggung beban yang sangat besar dan utang terlalu banyak. Presiden baru, siapa pun itu, tengtu akan memilih mensejahterakan rakyat ketimbang melanjutkan legacy Jokowi. Kecuali presiden baru boneka Jokowi. Jika presiden baru bukan kepanjangan tangan Jokowi, maka dia akan lebih memilih mensejahterakan rakyat. Memang aneh, utang yang dibayar pemerintah untuk membangun IKN baru bisa dibayar bunganya. Lalu ada wabah pandemi yang perlu recovery. Jadi, mereka selalu beralasan agar pembangunan bisa dilanjutkan, maka Jokowi harus tetap jadi presiden. Alasan-alasan ini dipakai untuk perpanjangan jabatan. Padahal, yang kita soal adalah kemampuannya. Kita perlu presiden yang bisa memulihkan ekonomi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat. Padahal, rapor Jokowi merah. Agi menambahkan para pendukung Jokowi tidak pernah belajar dari sejarah. Ingat Presiden Soeharto yang sekelilingnya terus menjiliat, ternyata ketika Pak Harto mengalami masalah, mereka yang buang badan terlebih dahulu. Nah, sekarang, kalau Jokowi sudah mengintip WA istri-istri prajurit TNI itu artinya Jokowi sudah melihat kenyataan di luar. Ada juga Mendagri Cahyo Kumolo yang mengintio ribaun ASN, ini sesungguhnya menjadi ukuran masyarakat terhadap pemerintah. Jangan terlalu percaya pada lembaga survei. Jokowi harus bisa melihat kondisi ini dengan kacamata yang jernih. Sejarah mencatat, Bung Karno ada yang menginginkan menjadi presiden seumur hidup, akhirnya jatuh. Hersu menegaskan, pada awal reformasi sebetulnya demokrasi bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa menjadi contoh dunia lain. Akan tetapi realita sekarang, bukan lagi negara demokrasi, tapi pseudo demokrasi. Ini berjalan mundur. Maka, wajar jika para aktivis 98 berteriak, karena mereka sadar, kok sepetti ini akhirnya yang terjadi. Ini penting kita ingatkan. Sudahlah, jangan tambaah kegaduhan lagi. Jangan sampai rakyat menawur pemerintah seperti halnya diungkapkan oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti. (ida, sws) Saksikan video lengkapnya di Channel Off The Record.
Pemkab Bogor Kekurangan PNS
Jakarta, FNN. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kekurangan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) karena berkurangnya jumlah pegawai dalam setahun ini.\"Saat ini asumsinya seorang PNS itu melayani sekitar 350 orang. Kita masih sangat kurang. Selain jumlah penduduk, kendala lainnya adalah luas wilayah yang begitu besar,” ungkapnya di Cibinong, Bogor, Senin.Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PNS di lingkungan Pemkab Bogor mengalami pengurangan sebanyak 978 pegawai dalam setahun, dari 16.539 pegawai menjadi 15.561 pegawai. Untuk itu, Ade Yasin berharap, pemerintah pusat terus membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).Menurutnya beban Pemkab Bogor saat ini semakin berat karena tidak bisa sembarangan dalam mengangkat pegawai honorer sebab akan membebani keuangan daerah.Begitu pun untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini karena untuk gaji PPPK kini menjadi tanggung jawab daerah masing-masing atau tidak lagi ditanggung Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. (Sof/ANTARA)
Gde Siriana : Presiden Harus Pecat Bawahannya Yang Sampaikan Penundaan Pemilu
Jakarta FNN - Terkait wacana penundaan pemilu yang dihembuskan oleh sejumlah elit partai menuai tanggapan dari banyak kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Gede Siriana, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dalam keterangan melalui telepon selular, kepada awak media pada hari Senin siang (7/3/2022), keterangan penundaan pemilu yang disampaikan oleh Presiden, menurut Gede Siriana bahwa sikap Presiden Jokowi tidak tegas terhadap para pembantunya yang mengusulkan penundaan pemilu. Selain itu menurut Gde, statemen elit partai soal penundaan pemilu yang disampaikan oleh ketua partai tidak bisa diterima. “Para pembantu presiden harus sejalan dengan sikap presiden. Contohnya Jokowi menertibkan WAG TNI yang masih memperdebatkan IKN yang sudah jadi keputusan pemerintah sebagai eksekutif”, ungkap Gede Siriana Atas kejadian tersebut, Gde Siriana mengusulkan : Presiden Jokowi harus segera mencopot para pembantunya yang mengusulkan atau menyampaikan kepada publik tentang penundaan pemilu. “Sebagai eksekutif ini tidak patut dilakukan karena patut diduga ada konspirasi makar konstitusi, karenanya Presiden Jokowi harus bertanggungjawab menertibkan para pembantunya terkait hal itu, baik di level menteri maupun kepala lembaga,” terangnya. Presiden Jokowi harus segera membongkar konspirasi makar konstitusi ini, siapa saja yang terlibat maupun siapa dalangnya. “Jika presiden tidak mau melakukan 2 hal tersebut, maka publik dapat menyimpulkan presiden juga terlibat dalam konspirasi ini,” pungkas Gde menutup keterangannya. (sws)
Hersubeno Arief: Jokowi Akan Lebih Berat Jika Harus Tiga Periode
Jakarta, FNN - Upaya agar Jokowi tetap berkuasa alias memperpanjang masa jabatannya terus berlangsung. Berbagai cara dilakukan, yang penting Jokowi masih menjadi presiden setelah masa keduanya pada 2024 berakhir. Demikian disampaikan wartawan senior Hersubeno Arief dalam Channel Hersubeno Point jaringan FNN, Senin (7/03/2022) Hersu sapaan akrab Hersubeno Arief melihat keanehan, ternyata opsi agar Jokowi masih memperpanjang jabatannya terus diupayakan. Caranya cukup menarik yaitu menghidupkan kembali jabatan 3 periode, sebuah opsi yang pernah ditolak sendiri oleh Jokowi. Strategi tiga periode ini modusnya berbeda dengan menunda pelaksanaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatannya. Bila sebelumnya yang meminta langsung adalah para ketua partai politik dengan dalih adanya aspirasi dari masyarakat, sekarang masyarakat sendiri yang diminta untuk berbicara. “Rakyat” diminta untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung, tidak perlu lagi lewat perantara ketua partai. Di Blora Jawa Tengah, Ahad, 6(/2/2022) berlangsung deklarasi besar-bersaran di GOR Mustika dalam acara temu silaturahmi para pendukung Jokowi. Panitia mengklaim dari undangan 500 orang yang hadir 1800 orang. Ini menunjukkan saking cintanya para pendukung terhadap Jokowi. Mereka tidak secara langsung mendukung 3 periode, mereka hanya mendukung penuh secara konsisten dan tegak lurus apapun kebijakan yang akan diambil Jokowi pada 2024. Pola serupa sudah pernah dilakukan para relawan di Cirebon pada 6 Februari 2022, mereka membuat tagline Tahun 2024 Gandeng Rentef Ikut Pak Jokowi. Setelah Jokowi tidak bisa melarang penundaan Pemilu dan menyatakan tunduk, taat, dan patuh pada konsitusi, kini mulai kampanye secara masif melalui baliho dan spanduk untuk mendukung Jokowi 3 periode di berbagai kota di Indonesia. Jadi, meskipun Jokowi masih memberikan pernyataan mendua, dengan mengatakan tunduk pada konstitusi, tapi di sisi lain tidak bisa melarang permintaan masyarakat untuk menunda Pemilu. Sikap Jokowi tidak tegas, menolak penundaan Pemilu atau mengubah aturan menjadi 3 periode. Di berbagai kota di Indonesia sudah masif dukungan Jokowi tiga periode. Di Dumai dan Pekanbaru banyak baliho bergambar Jokowi Tiga Periode. Di beberapa titik, spanduk mencanyumkan pesan yang lebih tegas, “Rakyat Butuh Presiden yang Kerja Nyata, Ayo Dukung Jokowi Tiga Periode, Suarakan Aspirasi Rakyat”, disertai foto Jokowi. Di kota lain juga muncul spanduk dengan mencantumkan nama KOBAR, Koalisi Bersama Rakyat yang menjadi penanggugjawab dari spanduk-spanduk tersebut. Di Tana Toraja sejak 5 Maret 2022 terpasang spanduk Rakyat mendesak MPR melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden. Jokowi Harus presiden lagi. Spanduk yang sama juga menyebar di Kota Makassar, juga di Semarang. Siapa sebenarnya KOBAR ini? Ternyata KOBAR pernah mendeklarasikan kesetiaan pada Jokowi pada 18 Februari 2022 di Jakarta. Deklaratornya bernama Mochtar Anshori, sebuah nama yang cukup asing kalangan aktivis, tidak banyak yang kenal. Waktu itu Mochtar tidak bicara 2024. Tapi sekarang ternyata lebih terbuka: mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 peride. Kampanye presiden 3 periode sesungguhnya pernah dikampanyekan PSI. Pada Kamis, 3 Maret 2022, Sekjen PSI Dea Tunggaesti membuat press realease bahwa partainya menolak penundaan pemilu tetapi mereka mendukung jika Jokowi diusung kembali menjadi presiden 3 periode. Tapi ketika itu pernyataan Dea tidak terlalu menarik perhatian publik, karena saat itu publik lebih tertarik pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang meminta penundaan Pemilu. Dan seperti biasa, apapun yang dilakukan PSI dianggap lucu-lucuan lalu menjadi korban bully-an. Banyak yang menganggap aneh, PSI yang selalu menjadi pengagum dan pendukung Jokowi menuarakan hal berbeda dengan partai-partai pro-pemerintah. Belakangan baru paham, para pendukung Jokowi ini sudah menyiapkan target untuk memperpanjang jabatan Jokowi. Yang sudah muncuk ke publik adalah penundaan Pemilu dan kemudian menghidupakan kembali isu lama yakni presiden 3 periode. Seperti apa sih desain 3 periode? Coba kita simak yang dikatakan Dea, caranya dengan melakuan amandenen pembatasan masa jabatan dari 2 presiden menjadi 3 periode. Ini pilihan yang adil. Nanti tak hanya Pak Jokowi yang ikut, tetapi Pak SBY juga bisa ikut berlaga kembali. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla bisa maju sebagai calon wapres melalui Pemilu di tahun 2024. Sementara Pemilu 2024 menurut PSI tetap harus dilaksanakan sesuai ketetapan pemerintah dan DPR, pada 14 Februri 2024. Tetap ada pemilu tidak ada perpanjang masa jabatan, tidak ada bonus bagi presiden maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kalau opsinya seperti itu, kayaknya peluangnya bakal lebih berat dibandingkn dengan opsi penundaan Pemilu. Sama-sama harus melakukan amandemen, namun bagi parpol dan DPD tidak mendapatkan bonus perpanjangan. Kalau menunda, semuaya - di sini di sama senang - semua mendapatkan perpanjangan, DPR, DPRD, dan DPD. Jadi ini lebih menarik, hanya bedanya Jokowi otomatis mendapat perpanjangan, sementara kalau 3 periode, Jokowi harus ikut bertarung kembali. Benar bahwa Puan Maharani, Prabowo, dan calon lainnya terbuka untuk ikut dalam kontestasi, tetapi buat mereka, itu tidak menarik karena mereka harus berhadapan dengan Jokowi sebagai petahana. Selain itu juga harus tahu bahwa masih ada ranjau lagi yang dihadapi, yakni presidential threshold 20 persen. Dengan cara ini, maka Jokowi sebagai petahana yang punya resourches yang baik dari sisi politik, sumber daya keuangan dan kekuasaan, pasti dia bisa mengatur bahwa Pemiulu 2024 hanya dibatasi 2 calon, seperti pada 2019. Ini pasti tidak menarik bagi Prabowo dan calon lain. “Saya prediksi untuk 3 periode ini perjuangannya lebih berat. Opsi ini sebelumnya pernah ditolak oleh Jokowi sendiri. Publik belum lupa atas pernyataan Jokowi bahwa siapapun yang menginginkan Jokowi 3 periode, itu sama saja ingin menampar muka Jokowi, ingin cari muka, dan menjerumuskannya,” katanya. “Sebagai pendukung Jokowi, saya kira PSI tidak mungkin akan menampar muka Jokowi, apalagi menjerumuskannya. Paling mungkin adalah opsi ketiga, bahwa mereka sedang mencari muka pada Jokowi,” kata Hersu. (sws)
Seruan Pemerintah Mengenai Kesetaraan Akses Vaksin COVID-19 dalam Forum C20
Jakarta, FNN. Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk bekerja sama mewujudkan kesetaraan akses vaksin COVID-19 secara global, terutama bagi negara miskin dan berkembang dalam Forum Civil 20 (C20) sebagai rangkaian Forum Internasional G20.Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendengar aspirasi masyarakat sipil dunia dalam menjalankan mandat Presidensi G20 Indonesia.\"Melalui Forum C20 ini, Pemerintah Indonesia menyerukan akses vaksin yang adil dan universal bagi semua negara. Pemerintah mendukung pencapaian tingkat vaksinasi di atas 50-60 persen, terutama bagi negara berkembang dan negara ekonomi rendah,\" kata Abetnego dalam pidato penutup C20 Kick-Off Ceremony & Meeting melalui keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.Menurut laporan \"Global Economic Prospect\" yang diterbitkan oleh Bank Dunia per 31 Januari 2022, hanya 10 persen masyarakat di negara-negara ekonomi rendah yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.Angka ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 80 persen.Melalui Presidensi G20 ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mewakili kepentingan negara-negara berkembang.Secara khusus, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menggalang kekuatan bersama dalam menyelesaikan pandemi dengan memastikan distribusi vaksin yang merata bukan hanya untuk negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang, termasuk negara miskin.Abetnego menegaskan bahwa masyarakat sipil berperan penting dalam mengawasi dan memastikan pembangunan yang adil.Oleh karenanya, Forum G20 harus menjadi responsif dan inklusif dengan melibatkan suara masyarakat sipil di dalamnya, termasuk dalam hal pemerataan vaksin dan kebijakan kesehatan publik.\"Ada banyak contoh di mana program-program pemerintah bisa berjalan lebih efektif jika melibatkan masyarakat sipil, misalnya dalam penanganan COVID-19, pemerintah melakukan banyak diskusi dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat,\" kata dia.Adapun C20 Kick-Off Ceremony & Meeting yang diadakan di Nusa Dua, Bali, menyoroti isu-isu global seperti kemanusiaan, pembangunan, pajak global, transisi energi hingga isu perempuan, kelompok rentan dan marjinal yang dibungkus dalam sejumlah sesi diskusi.Forum ini diikuti oleh setidaknya 447 peserta dari dalam dan luar negeri yang tergabung dalam 100 organisasi sipil dari 30 negara.Selain pemerataan akses vaksin, Indonesia dalam Forum C20 menyerukan pentingnya jaminan perlindungan sosial secara global bagi kelompok rentan, seperti pekerja informal, buruh migran, dan penyandang disabilitas. (Ida/ANTARA)
POPULER
